INST–SPK PAUD–2015
PERANGKAT TAMBAHAN INSTRUMEN AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (SPK-PAUD)
BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL (BAN-PNF)
Komplek Ditjen Dikdasmen Kemendikbud, Gedung F Lantai 2 Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan 12410 Telp: (021) 93827669 Faks: (021) 7698141 e-mail:
[email protected] website: www.banpnf.or.id
1
KATA PENGANTAR
Salah satu tugas pokok dan fungsi Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (BAN-PNF) adalah melaksanakan akreditasi terhadap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan satuan PNF berdasarkan atas kriteria yang telah ditetapkan. Untuk menilai kelayakan tersebut disusun instrumen akreditasi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, yang mencakup 8 (delapan) standar, yaitu 1) Standar Kompetensi Lulusan, 2) Standar Isi, 3) Standar Proses, 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 5) Standar Sarana dan Prasarana, 6) Standar Pengelolaan, 7) Standar Pembiayaan dan 8) Standar Penilaian Pendidikan. Khusus PAUD, Standar Kompetensi Lulusan (SKL) menggunakan istilah Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan (TPP). Pada tahun 2014, BAN-PNF memberlakukan Instrumen Akreditasi PAUD baru dan telah disahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud Nomor: 028/H/MS/2014 tanggal 16 Juli 2014 tentang Penetapan Kriteria dan Perangkat Akreditasi PNF. Sistem penilaian akreditasi SPK-PAUD menggunakan skor berdasarkan atas rubrik penilaian yang menghasilkan peringkat akreditasi A, B, C dan Tidak Terakreditasi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan Indonesia pada Bab VI, Pasal 32 menyebutkan: (1) Akreditasi untuk SPK akan disusun oleh BAN S/M dan BAN PNF. Sehubungan hal tersebut, BAN-PNF menyusun Perangkat Tambahan Akreditasi SPK-PAUD. Instrumen Akreditasi PAUD dan Perangkat Tambahan Akreditasi SPK-PAUD digunakan untuk memperoleh data berkaitan dengan 8 (delapan) SNP yang menggambarkan kondisi SPK-PAUD secara obyektif. SPK-PAUD yang akan mengajukan permohonan akreditasi harus memenuhi prasyarat yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Perangkat Tambahan Instrumen Akreditasi SPK-PAUD ini. Instrumen ini harus diisi oleh pengelola SPK-PAUD atau pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan SPK-PAUD. Jawaban terhadap pertanyaan/pernyataan harus sesuai dengan prosedur akreditasi SPK-PAUD yang telah ditetapkan oleh BAN-PNF. Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.
BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL (BAN-PNF)
2
Acuan Yuridis Perangkat Tambahan Instrumen Akreditasi SPK-PAUD ini menggunakan acuan sebagai berikut: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dan Lembaga Pendidikan Indonesia. 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2009 tentang Pemberian Ijin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asing pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di Indonesia.
Penjelasan Istilah 1. Lembaga Pendidikan di Indonesia, yang selanjutnya disebut LPI, adalah institusi yang bergerak di bidang pendidikan atau satuan pendidikan di Indonesia. 2. Lembaga Pendidikan Asing, yang selanjutnya disebut LPA, adalah institusi yang bergerak di bidang pendidikan atau satuan pendidikan asing. 3. Satuan Pendidikan Kerjasama, yang selanjutnya disebut SPK, adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerjasama antara LPA yang terakreditasi/diakui di negaranya dengan LPI pada jalur formal atau nonformal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia. A. Prasyarat Pengajuan Permohonan Akreditasi 1. Legalitas SPK-PAUD yang merupakan Kerjasama Lembaga Pendidikan Indonesia (LPI) dan Lembaga Pendidikan Asing (LPA) harus memenuhi ketentuan: 1) Memiliki ijin Operasional SPK-PAUD yang dikeluarkan oleh Kemdikbud. 2) LPA yang bekerjasama dengan LPI harus terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi yang diakui oleh instansi yang berwenang di negaranya. 3) SPK-PAUD yang tidak termasuk ketentuan butir 1 dan menggunakan kurikulum negara lain harus memiliki ijin operasional SPK-PAUD yang dikeluarkan oleh Kemdikbud. 4) SPK-PAUD memiliki referensi bank dan/atau bukti lain yang berkaitan dengan tersedianya sumber pembiayaan selama 6 (enam) tahun.
3
2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Seluruh pendidik dan tenaga kependidikan SPK-PAUD harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) Pendidik dan tenaga kependidikan WNA harus memiliki Surat Ijin sebagai pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal dan nonformal di Indonesia yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat yang ditunjuk. Lampirkan surat permohonan perpanjangan ijin jika surat Ijin tersebut akan berakhir 3 bulan kemudian. 2) Pendidik WNA memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi yang disahkan oleh pihak yang berwenang di negara asalnya disertai dengan terjemahan dokumen tersebut. 3) Pendidik WNI memiliki sertifikat kompetensi sebagai pendidik PAUD dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK Pendidik PAUD). 4) Surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan rumah sakit yg ditunjuk kantor perwakilan WNA atau rumah sakit pemerintah Indonesia. 5) Surat keterangan sehat rohani/mental yang dikeluarkan oleh psikiater dari rumah sakit yg ditunjuk kantor perwakilan WNA atau rumah sakit pemerintah Indonesia. 6) Surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang di negara yang bersangkutan atau rumah sakit yg ditunjuk kantor perwakilan WNA atau rumah sakit pemerintah Indonesia. 7) Surat pernyataan bermaterai bebas minuman keras yang diketahui oleh pimpinan SPKPAUD. 8) Surat pernyataan bermaterai tidak terlibat dalam kegiatan politik, propaganda keagamaan, intelijen, atau klandestein, melakukan kegiatan pengumpulan dana di Indonesia dan kegiatan lain di luar ijin yang diberikan yang diketahui oleh pimpinan SPK-PAUD. 9) Surat pernyataan bermateraik bagi pendidik asing atau tenaga kependidikan asing bekerjasama dengan asosiasi pendidik atau asosiasi tenaga kependidikan di Indonesia. 10) Pendidik WNI pada SPK paling sedikit 30% (daftar pendidik WNI dan WNA serta SK pengangkatannya) 11) Tenaga kependidikan selain pimpinan satuan pendidikan pada SPK paling sedikit 80% WNI (daftar pendidik WNI dan WNA serta SK pengangkatannya) 3. Kurikulum 1) Kurikulum disusun mengacu pada standar nasional pendidikan, kerangka dasar dan struktur kurikulum dan pedoman implementasi kurikulum yang dapat diperkaya kurikulum satuan pendidikan negara lain, yang mempunyai keunggulan di bidang pendidikan atau dapat menggunakan kurikulum negara lain setelah memperoleh izin menteri atau pejabat lain yang ditunjuk. 2) Kurikulum wajib mengembangkan aspek moral dan agama, nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan serta bahasa Indonesia bagi peserta didik WNI. 3) Kurikulum wajib mengembangkan kemampuan berbahasa Indonesia dan wajib mengenalkan budaya Indonesia bagi peserta didik WNA.
4
4. Lingkungan Pimpinan SPK-PAUD harus membuat surat pernyataan bermaterai tentang: 1) SPK-PAUD bebas asap rokok yang ditandatangani oleh pimpinan SPK-PAUD 2) SPK-PAUD bebas budaya kekerasan yang ditandatangani oleh pimpinan SPK-PAUD 3) SPK-PAUD mewujudkan akhlak mulia pada semua komponen SPK-PAUD yang ditandatangani oleh pimpinan SPK-PAUD.
5. Peserta Didik 1) SPK-PAUD menerima peserta didik WNI berdasarkan atas pedoman penerimaan peserta didik yang disosialisasikan pada masyarakat. 2) Peserta didik SPK-PAUD telah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan telah memiliki/sedang mengajukan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). B. Persyaratan Khusus SPK-PAUD SPK-PAUD harus memenuhi setiap persyaratan dalam Standar Nasional Pendidikan yang berpengaruh terhadap mutu pendidikan secara langsung (status major yang dirumuskan dengan kata harus), berpotensi berpengaruh terhadap mutu pendidikan (status minor yang dirumuskan dengan kata seharusnya) dan berpengaruh terhadap efektifitas, efisiensi dan produktifitas kinerja PNF (status observed yang dirumuskan dengan kata sebaiknya). 1. STANDAR PROSES 1.1. Proses Pembelajaran 1.1.1. Peran serta orangtua dalam pembelajaran
SPK PAUD harus melibatkan peran serta orangtua dalam proses pembelajaran dalam kegiatan meliputi: pertemuan orang tua, keterlibatan orang tua di kelompok/kelas anak, keterlibatan orang tua dalam acara bersama, hari konsultasi orang tua dan kunjungan rumah 2. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 2.1. Pendidik 2.1.1. Kompetensi Pedagogik Seluruh Pendidik SPK PAUD mampu memfasilitasi pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam tahapan pembelajaran sesuai kelompok usia sebagai berikut: menyusun rencana kegiatan harian PAUD, melaksanakan pembelajaran PAUD, mengevaluasi proses pembelajaran dan mengevaluasi hasil pembelajaran 2.2. Tenaga Kependidikan 2.2.1. Kualifikasi Akademik Kepala PAUD SPK-PAUD harus memiliki Kepala PAUD berkualifikasi akademik di bidang kependidikan yang terkait dengan PAUD.
5
2.2.2. Pengalaman Kerja Kepala PAUD 2.2.2.1. Pengalaman kerja sebagai Kepala PAUD Kepala SPK-PAUD seharusnya memiliki pengalaman sebagai Kepala PAUD dalam rentang waktu tertentu. 2.2.2.2. Pengalaman kerja sebagai Guru PAUD Kepala SPK-PAUD seharusnya memiliki pengalaman sebagai Guru PAUD dalam rentang waktu tertentu. 3. STANDAR SARANA DAN PRASARANA 3.1. Sarana 3.1.1. Perangkat Pembelajaran SPK-PAUD harus memiliki perangkat pembelajaran berbasis multi media yang relevan untuk ke-6 aspek pengembangan yang meliputi: nilai agama dan moral Pancasila, fisik motorik, kognitif, bahasa Indonesia, sosial-emosional dan seni budaya Indonesia. 3.2. Prasarana 3.2.1. Klinik SPK-PAUD SPK-PAUD seharusnya memiliki klinik dengan tenaga kesehatan yang kompeten dan membuka layanan setiap hari kerja 4. STANDAR PENGELOLAAN 4.1. Perencanaan 4.1.1. Pedoman Pengelolaan SPK-PAUD harus memiliki Pedoman Pengelolaan Program yang mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak meliputi: panduan perlindungan anak dari kejahatan seksual, panduan perlindungan anak dari kekerasan, panduan pemberian sanksi bagi pendidik yang lalai melaksanakan tugasnya yang mengakibatkan terjadinya kejahatan seksual dan kekerasan terhadap anak dan panduan pemberian sanksi bagi tenaga kependidikan yang lalai melaksanakan tugasnya yang mengakibatkan terjadinya kejahatan seksual dan kekerasan terhadap anak. 5. STANDAR PEMBIAYAAN 5.1. Laporan Keuangan SPK-PAUD harus melaporkan keuangan sesuai dengan pelaksanaan secara rinci yang mencakup biaya investasi (pengadaaan sarana prasarana, pengembangan SDM, dan modal kerja tetap), biaya operasional (gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya operasional pendidikan tak langsung), biaya personal (biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran).
6
C. Pedoman Pengisian Perangkat Tambahan Akreditasi 1. Umum 1) Asesi harus menjawab setiap pertanyaan/pernyataan dalam perangkat tambahan akreditasi SPK-PAUD dengan cara menyentang () pilihan yang tepat atau menuliskan jawaban sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lembaga yang bersangkutan. 2) Asesi harus melampirkan fotokopi dokumen pendukung terkait dengan setiap pertanyaan/ pernyataan dalam perangkat tambahan akreditasi SPK-PAUD secara jelas dan lengkap. 2. Khusus 1) Asesi harus menyentang () satu atau lebih pilihan sesuai dengan kenyataan di lembaga yang bersangkutan. 2) Asesi harus melampirkan fotokopi semua dokumen terkait, misalnya surat undangan, berita acara, surat keterangan, foto-foto kegiatan, denah lahan atau bangunan dan sebagainya untuk mendukung keabsahan jawaban. 3) Asesi harus melampirkan dokumen pendukung setiap pertanyaan/pernyataan dalam perangkat tambahan akreditasi SPK-PAUD secara jelas dan lengkap yang disusun berurutan sesuai dengan nomor butir pertanyaan/pernyataan. 1. STANDAR PROSES 1.1. Proses Pembelajaran 1.1.1. Peran serta orangtua
Asesi harus menyentang (√) satu atau lebih pilihan sesuai dengan keterlibatan peran serta orangtua dalam proses pembelajaran dalam kegiatan meliputi: pertemuan orangtua, keterlibatan orangtua di kelompok/kelas anak, keterlibatan orangtua dalam acara bersama, hari konsultasi orangtua dan kunjungan rumah. 2. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 2.1. Pendidik 2.1.1. Kompetensi Pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi Asesi harus menyentang (√) satu atau lebih pilihan sesuai dengan kompetensi semua pendidik PAUD dalam memfasilitasi pembelajaran berbasis TIK dalam tahapan pembelajaran sesuai kelompok usia. 2.2. Tenaga Kependidikan 2.2.1. Kualifikasi Akademik Kepala SPK-PAUD 2.2.1.1. Pengalaman kerja sebagai Kepala PAUD Asesi menyentang (√) satu pilihan yang paling tepat berkaitan dengan pengalaman kerja Kepala SPK-PAUD sebagai Kepala PAUD dalam rentang waktu tertentu. 2.2.1.2. Pengalaman kerja sebagai Guru PAUD Asesi menyentang (√) satu pilihan yang paling tepat berkaitan dengan pengalaman kerja Kepala SPK-PAUD sebagai Guru PAUD dalam rentang waktu tertentu.
7
3.
STANDAR SARANA DAN PRASARANA 3.1. Sarana 3.1.1. Perangkat Pembelajaran Asesi menyentang (√) satu pilihan sesuai dengan kepemilikan perangkat pembelajaran menggunakan multi media yang relevan untuk 6 aspek pengembangan meliputi: nilai agama dan moral Pancasila, fisik motorik, kognitif, bahasa Indonesia, sosial-emosional dan seni budaya Indonesia. 3.2. Prasarana 3.2.1. Klinik SPK-PAUD Asesi menyentang (√) satu pilihan sesuai dengan kepemilikan klinik.
4.
STANDAR PENGELOLAAN 4.1. Perencanaan 4.1.1. Pedoman Pengelolaan Asesi menyentang (√) satu atau lebih pilihan tentang kepemilikan pedoman pengelolaan program yang mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak meliputi: panduan perlindungan anak dari kejahatan seksual, panduan perlindungan anak dari kekerasan, panduan pemberian sanksi bagi pendidik yang lalai melaksanakan tugasnya yang mengakibatkan terjadinya kejahatan seksual dan kekerasan terhadap anak, panduan pemberian sanksi bagi tenaga kependidikan yang lalai melaksanakan tugasnya yang mengakibatkan terjadinya kejahatan seksual dan kekerasan terhadap anak, tidak memiliki pedoman.
5.
STANDAR PEMBIAYAAN 5.1. Laporan Keuangan Asesi menyentang (√) satu atau lebih pilihan sesuai dengan laporan keuangan yang dimiliki, mencakup: biaya investasi (pengadaaan sarana prasarana, pengembangan SDM, dan modal kerja tetap), biaya operasional (gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya operasional pendidikan tak langsung), biaya personal (biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran), tidak ada laporan keuangan.
8
PERANGKAT TAMBAHAN INSTRUMEN AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( SPK-PAUD ) 1. STANDAR PROSES 1.1. Proses Pembelajaran 1.1.1. Peran serta orangtua dalam pembelajaran
SPK PAUD dalam proses pembelajaran melibatkan peran serta orangtua dalam kegiatan sebagai berikut:
1
Kegiatan pertemuan orangtua Keterlibatan orangtua di kelompok/kelas anak Keterlibatan orangtua dalam acara bersama Hari konsultasi orangtua Kunjungan rumah Tidak ada pelibatan orangtua dalam pembelajaran
Pilih dengan menyentang (√) pilihan sesuai dengan pelaksanaannya di lembaga yang bersangkutan.
Pilihan boleh lebih dari satu. Lampirkan fotokopi dokumen pelaksanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, misalnya: buku panduan, foto kegiatan dan laporan kegiatan.
9
2. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 2.1. Pendidik 2.1.1 Kompetensi pendidik
Seluruh pendidik SPK PAUD mampu memfasilitasi pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam tahapan pembelajaran sesuai kelompok usia sebagai berikut:
2
Menyusun rencana kegiatan harian (RKH) PAUD Melaksanakan pembelajaran PAUD Mengevaluasi proses pembelajaran Mengevaluasi hasil pembelajaran Tidak ada pendidik yang mampu memfasilitasi pembelajaran berbasis TIK
Pilih dengan menyentang (√) pilihan sesuai dengan pelaksanaannya di lembaga yang bersangkutan.
Lampirkan fotokopi dokumen pendukung perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi proses dan hasil pembelajaran tersebut (Dokumen RKH yang menunjukan pembelajaran berbasis TIK).
2.2. Tenaga Kependidikan 2.2.1. Kualifikasi akademik
SPK-PAUD memiliki Kepala PAUD berkualifikasi akademik sebagai berikut:
3
S3 Kependidikan S2 Kependidikan S3 Non Kependidikan S2 Non Kependidikan S1 Kependidikan atau diploma empat (D-IV) Kependidikan S1 Non-Kependidikan atau diploma empat (D-IV) NonKependidikan
Pilih dengan menyentang (√) pilihan sesuai dengan implementasi di lembaga yang bersangkutan. Lampirkan dokumen terkait dengan kualifikasi akademik Kepala PAUD, seperti misalnya: ijazah dan transkrip nilai yang telah disahkan oleh yang berwenang.
10
2.2.2. Pengalaman kerja
3.2.1.1. Kepala SPK-PAUD memiliki pengalaman sebagai Kepala PAUD dalam rentang waktu sebagai berikut:
4
4 tahun ke atas > 3 - ≤ 4 tahun > 2 - ≤ 3 tahun < 2 tahun Tidak pernah
Pilih dengan menyentang (√) pilihan sesuai dengan kenyataannya. Lampirkan fotokopi dokumen terkait dengan pengalaman kerja sebagai Kepala PAUD yang disahkan oleh pihak berwenang. 3.2.1.2. Kepala SPK-PAUD memiliki pengalaman sebagai Guru PAUD dalam rentang waktu sebagai berikut:
4 tahun ke atas > 3 - ≤ 4 tahun > 2 - ≤ 3 tahun < 2 tahun Tidak pernah
Pilih dengan menyentang (√) pilihan sesuai dengan kenyataannya. Lampirkan fotokopi dokumen terkait dengan pengalaman kerja sebagai Guru PAUD yang disahkan oleh pihak berwenang.
11
3. STANDAR SARANA DAN PRASARANA 3.1. Sarana 3.1.1. Perangkat pembelajaran
SPK-PAUD memiliki perangkat multi media yang relevan dengan ke6 aspek pengembangan, yaitu: nilai agama dan moral Pancasila, fisik motorik, kognitif, bahasa Indonesia, sosial-emosional dan seni budaya Indonesia sebagai berikut:
5
Enam (6) aspek pengembangan Lima (5) aspek pengembangan Empat (4) aspek pengembangan Tiga (3) aspek pengembangan Dua (2) aspek pengembangan Satu (1) aspek pengembangan
Pilih dengan menyentang (√) pilihan sesuai dengan kenyataannya. Lampirkan fotokopi dokumen terkait dengan kepemilikan dan pemanfaatan perangkat multi media yang relevan. 3.2. Prasarana 3.2.1. Klinik SPK-PAUD
SPK-PAUD memiliki klinik dengan deskripsi sebagai berikut:
Ruang klinik dengan tenaga kesehatan yang kompeten yang
membuka layanan setiap hari kerja Ruang klinik dengan tenaga kesehatan yang kompeten dan dibuka setiap minggu minimal sekali Ruang klinik tanpa tenaga kesehatan yang kompeten dan dibuka setiap hari kerja Ruang klinik tanpa tenaga kesehatan yang kompeten dan dibuka setiap minggu minimal sekali Tidak memiliki ruang klinik
Pilih dengan memberi tanda (√) pilihan sesuai dengan implementasi di lembaga. Lampirkan foto klinik dan ijasah/sertifikat tenaga kesehatan.
12
6. STANDAR PENGELOLAAN 4.1. Perencanaan 4.1.1. Pedoman pengelolaan
SPK-PAUD memiliki Pedoman Pengelolaan Program yang mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak meliputi:
6
Panduan perlindungan anak dari kejahatan seksual, Panduan perlindungan anak dari kekerasan, Panduan pemberian sanksi bagi pendidik yang lalai melaksanakan
tugasnya yang mengakibatkan terjadinya kejahatan seksual dan kekerasan terhadap anak Panduan pemberian sanksi bagi tenaga kependidikan yang lalai melaksanakan tugasnya yang mengakibatkan terjadinya kejahatan seksual dan kekerasan terhadap anak Tidak memiliki pedoman. Pilih dengan menyentang (√) pilihan sesuai dengan kenyataannya. Lampirkan fotokopi dokumen terkait dengan kepemilikan pedoman tersebut di atas
13
5. STANDAR PEMBIAYAAN 5.1. Laporan Keuangan
Laporan keuangan oleh SPK PAUD sesuai dengan pelaksanaan secara rinci mencakup:
7
Biaya investasi (pengadaaan sarana prasarana, pengembangan SDM, dan modal kerja tetap) Biaya operasional (gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya operasional pendidikan tak langsung) Biaya personal (biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran) Tidak memiliki jenis pembiayaan
Lampirkan fotokopi bukti hasil audit atas laporan keuangan SPK-PAUD yang menunjukan kerjasama penyelenggaraan PAUD bersifat nirlaba tersebut.
14
