PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PAJAK PADA KOTA CIREBON. Mohamad Fuad ABSTRAKSI

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PAJAK PADA KOTA CIREBON Mohamad Fuad ABSTRAKSI Otonomi daerah yang telah berjalan selama ini secara umum sudah menunjukan kearah yang positip meskipun masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki kinerjanya maupun kebijakannya. Salah satu wewenang pemerintah pusat di era otonomi daerah adalah menentukan jumlah anggaran yang digunakan untuk menjalankan proses pembangunan di daerah, tidak seluruh anggaran Pemda diberikan oleh pemerintah pusat, harus ada upaya untuk menggali potensi pendapatan daerah dari masyarakat, diantaranya adalah pajak. Tulisan ini bertujuan untuk membantu pemerintah daerah agar pengelolaan pendapatan daerah dikelola sacara baik dan benar yang mengacu kepada peraturan yang berlaku, sehingga tindakan penyimpangan maupun manipulasi data bisa dicegah. Alat bantu yang digunakan untuk mencegah hal tersebut adalah dengan membangun sistem informasi pajak, dengan harapan data atau informasi yang disajikan tidak rangkap, konsisten, cepat dan mudah dalam menjalankannya, namun demikian harus ada kemauan yang kuat dari pihak Dinas Pendapatan Daerah untuk menjalankan sistem tersebut, salah satunya adalah dengan menjalankan program pelatihan pelatihan pada petugas. Kata Kunci : Informasi, Pajak, Pendapatan, Sistem Pendahuluan Salah satu pesan Undang undang otonomi daerah, khususnya dibidang keuangan daerah1 adalah diberikan kesempatannya kepada penyelenggara pemerintah untuk mengatur dan mengelola keuangan khususnya dalam hal penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah. Hal ini merupakan suatu tantangan disatu sisi dan merupakan ancaman disisi lain karena semua tergantung kreatifitas dari masing masing penyelenggara pemerintahan daerah. Bagi daerah yang mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah atau daerah yang mempunyai sumber sumber kegiatan ekonomi yang maju maka hal ini merupakan suatu kesempatan emas namun bagi daerah yang miskin sumber daya alam dan miskin sumber kegiatan ekonomi maka hal itu merupakan suatu ancaman, karena sumber pendanaan yang diperoleh hanya dari kekuatan dana alokasi yang datangnya dari pemerintah pusat. Bidang yang sangat potensi dalam menyumbang penghasilan daerah adalah bidang pajak, bidang ini mampu menggerakan proses pembangunan daerah dan proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah mutlak dilakukan untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah baik melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi obyek pendapatan. Untuk jangka pendek hal yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap objek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada melalui pemanfaatan teknologi informasi, dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau objek pendapatan daerah maka akan meningkatkan produktivitas pendapatan asli daerah tanpa harus melakukan perluasan sumber atau objek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Sayangnya masyarakat kita belum seluruhnya sadar akan pentingnya pembayaran pajak, banyak usaha usaha yang dilakukan oleh para pengusaha untuk menggelapkan kewajiban tersebut, hal ini

diperkeruh lagi dengan adanya sistem dan prosedur pemungutan pajak yang mendukung penggelapan tersebut, sebagai contoh kita sering mengalami adanya Bill Cash yang dikeluarkan oleh Hotel tidak teregistrasi dari Dinas Pendapatan Daerah, hal ini salah satu bentuk penghindaran terhadap pajak, masih banyak lagi kasus yang terjadi dalam upaya untuk mengambil pajak, baik dilakukan oleh pengusaha maupun petugas. Untuk itu dalam rangka mengurangi tingkat kebocoran pajak maka perlu adanya Sistem Informasi yang mampu untuk mengelola data wajib pajak yang akan dijalankan pada Dinas Pendapatan Daerah . Dinas Pendapatan Daerah adalah bertanggung jawab atas pendapatan asli daerah, baik dalam membuat perencanaan maupun perumusan kebijaksanaan umum. Dipenda dituntut untuk selalu meningkatkan pendapatan asli daerah dengan melalui berbagai cara, diantaranya adalah dengan selalu mengadakan penyuluhan terhadap masyarakat atau dengan meningkatkan kinerja dari para pegawainya dengan menciptakan mekanisme manajemen yang moderen. Salah satu indikasi Manajemen moderen adalah dengan cepat dan tepatnya dalam menyajikan suatu informasi pada suatu organisasi tersebut sehingga informasi yang diperlukan akan cepat didapatkan oleh pengguna informasi tersebut. Perancangan Sistem Informasi pajak yang dibahas disini hanya membahas tentang pengelolaan jenis pajak hotel & restoran, pajak hiburan/tontonan dan pajak reklame. Jenis kegiatan pemungutan pajak diawali dengan pendaftaran wajib pajak, penetapan sebagai wajib pajak, penetapan jumlah pajak, penerimaan pembayaran pajak, pelaporan dan penagihan. Teori Sistem Informasi Manajemen a Sistem “Suatu Sistem adalah jaringan kerja dari dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama sama untuk melakukan suatu kegiatan data untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu.” (Jerry FirstGerald, Ardra F. FitzGerald, Warren D. Stallings Jr.p5) “Sistem adalah serangkaian metode, prosedur atau teknik yang disatukan oleh interaksi yang teratur sehingga membentuk suatu kesatuan yang terpadu” ( Enit Squire, p1) “System is a group of elements that are integrated with the common purpose of achieving an objective”. ( Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang saling berkaitan dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan). (Raymond McLeod, Jr. p14) “System is any group of components(functions, people, activities, event, and so on) that interface with and complement one another to achieve one or more predefined goals”. (Sistem adalah kumpulan beberapa komponen(fungsi, manusia aktifitas, kejadian dan lain lain) yang menjembatani dan melengkapi satu sama lain untuk mencapai satu atau lebih tujuan yang terdefinisi sebelumnya). (Larry Long P33)

b Informasi Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang (Gordon B. Davis, p28) Informasi adalah suatu hasil dari kebijaksanaan analisis, manipulasi dan penyajian data dalam sebuah kondisi yang akan meningkatkan proses pengambilan keputusan. (Larry Long, p10) c Sistem Informasi Sistem informasi adalah kumpulan orang / mesin dari komponen komponen yang berinteraksi untuk mendukung operasi, manajemen, dan kebutuhan-kebutuhan informasi untuk pengambilan kebutuhan-kebutuhan informasi untuk pengambilan keputusan dari organisasi. (Whitten, Bentley dan Ho, p40) d Analisis Sistem Analisis sistem adalah penguraian dari suatu sistem yang utuh ke dalam bagian bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahanpermasalahan, kesempatan kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhankebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikan (Jogiyanto. HM. P129) e Perancangan / Desain Sistem Perancangan / Desain sistem dapat didefinisikan sebagai penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengurutan dari beberapa elemen terpisah kedalam suatu kesatuan yang utuh dan berfungsi. (john Burch & Garry Grudnitski. P461) Perancangan / Desain Ssitem menentukan bagaimana suatu sistem akan menyelesaikan apa yang mesti harus dilakukan, tahap ini menyangkut menkonfigurasikan dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem sehingga setelah intallasi dari sistem akan benar-benar memuaskan rancang bangun yang telah ditetapkan pada tahap akhir analisa sistem (George M. Scott. P518). Desain sistem dapat diartikan sebagai berikut : 1. Tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem 2. Pendefinisian dari kebutuhan kebutuhan fungsional 3. Persiapan untuk rancang bangun implementasi 4. Menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk 5. Bentuk gambaran dapat berupa perncanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dan beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi 6. Termasuk menyangkut menkonfigurasikan komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem f

Sistem Informasi Manajemen SIM adalah kumpulan dari manusia dan sumberdaya modal didalam suatu organisasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menghasilkan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen didalam kegiatan perancanaan dan pengendalian. (Barry E. Cushing p.8)

SIM adalah kumpulan dari interaksi-interaksi sistem-sistem informasi yang menyediakan informasi baik untuk kebutuhan manajerial maupun untuk kebutuhan operasi (George M. Scott. P66).

SIM adalah kumpulan dari berbagai sistem yang membantu dalam proses menajemen, operasional dan kontrol dalam menyediakan informasi yang akan digunakan oleh para manager untuk mengambil keputusan. Pendapatan Asli Daerah Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah yang murni bersumber dari daerah. Menurut pasal 55, huruf a, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974, penerimaan daerah terdiri atas: 1)pajak daerah, 2) retribusi aerah, 3) Bagian laba perusahaan Daerah, dan 4) Lain lain Usaha daerah yang sah. Pendapatan Asli daerah dikelompokan ke dalam 5 (lima) kelompok penerimaan yaitu : 1. Penerimaan daerah bersumber dari Pajak Daerah Penerimaan Pajak daerah merupakan hasil pemungutan pajak asli daerah dan pajak negara yang telah diserahkan kepada daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan Pajak Daerah menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997, ialah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelengagaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Menurut undang Undang Replubik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak daerah dan retribusi daerah, Pasal 2 Poin 2 menyebutkan bahwa Jenis jenis pajak kabupaten / kota terdiri dari : i. ii. iii. iv. v. vi. vii.

Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Parkir Pajak Pengambilan bahan galian golongan. 2.

Penerimaan daerah bersumber dari Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut Undang Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 adalah imbalan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung oleh seseorang atau badan atas jasa pelayanan, pekerjaan, pemakaian barang, atau ijin yang diberikan oleh pemerintah daerah. Sedangkan menurut Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000, yang dimaksud dengan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah unuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dengan diberlakukannya Undang Undang tersebut maka jenis jenis retribusi di Kabupaten/Kota disesuaikan dengan jenis jenis jenis retribusi yang ditetapkan dalam Undang Undang tersebut. Penggolongan retribusi terdiri atas tiga (3) kelompok yaitu :

i.

Retribusi Jasa Umum

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah daerah unutk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. ii.

Retribusi Jasa Usaha Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pelayanan tersebut belum cukup disediakan oleh swasta.

iii.

Retribusi Perijinan Tertentu Objek Retribusi Perijinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungai kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, sebagai contoh Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah, ijin mendirikan bangunan, ijin gangguan, ijin trayek, dan seterusnya. 3. Penerimaan daerah yang bersumber dari bagian laba perusahaan daerah Bagian laba usaha daerah adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah yang merupakan bagian keuntungan dari suatu badan usaha milik daerah atas penyertaan modal yang telah dilakukan oleh daerah pada badan usaha milik daerah yang bersangkutan. 4. Penerimaan daerah yang bersumber dari penerimaan dinas-dinas Dinas merupakan perpanjangan tangan dari Kepala Daerah mempunyai beberapa tugas diantaranya adalah melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Dinas, melayani masyarakat dan melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepadanya oleh Kepala Daerah. Dinas dinas yang tersebar di seluruh Pemda memunyai peran yang berbeda namun demikian substansinya sama yaitu melayani masyarakat, dinas yang mempunyai tugas langsung melayani masyarakat, yang nantinya masyarakat membayar biaya administrasi kepada dinas yang bersangkutan yang akan dianggap sebagai pendapatan asli daeah. 5.

Penerimaan daerah bersumber dari penerimaan lain-lain

Lain - lain pendapatan merupakan sumber pendapatan asli daerah diluar penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan bagian laba usaha daerah. jenis jenis penerimaan yang merupakan sumber penerimaan PAD dari lain lain pendapatan adalah sebagai berikut : i. ii. iii. iv. v.

Hasil penjualan milik daerah Penerimaan jasa giro Sumbangan pihak ketiga Penerimaan ganti rugi atas kekeayaan daerah Dan lain lain

Local Area Network Secara garis besar jaringan komputer di bagi menjadi 2 : i. Jaringan terpusat :

Sistem komputer ini menggunakan CPU unutk melaksanakan semua tugas yang diperintahkan kepadanya, hal ini berlaku baik unutk sistem yang digunakan oleh pemakai maupun oleh beberapa pemakai ii. Jaringan terdistribusi Jaringan terdistribusi memberikan pemecahan masalah yang ditimbulkan dari sistem jaringan komputer terpusat, karena sistem ini bisa menggunakan beberapa CPU yang bisa saling berhubungan antara jaringan pusat maupun cabang sehingga pemrosesan suatu data tidak dibebabnkan kepada satu CPU. Tipe Jaringan : 1. Local Area Network Local Area Network adalah beberapa komputer dan peralatan penunjang lainnya yang berhubungan satu dengan lainnya yang dapat digunakan secara bersama maupun sendiri (Tjahyadi Yuwono) Local Area Network adalah jaringan sistem komputer yang lokasinya terbatas didalam satu gedung/lokasi, satu kompleks gedung dan tidak menggunakan media komunikasi umum seperti jaringan telepon (Lukas Tanutama dan Hosea Tanutama) 2. Wide Area Network Wide area network adlah jaringan sejumlah sistem komputer yang lokasinya bisa tersebar dalam lokasi yang sangat luas ( antar kota, antar propinsi, antar wilayah, dan bahkan anatar negara bahkan antar benua) dengan menggunakan media komunikasi umum seperti jaringan telepon, mesin fax, dan sebagai alat transmisinya adalah satelit. Keuntungan LAN (Local Area Network) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pemakaian sumber daya yang ada Memungkinkan hubungan anatar sistem yang berbeda merek Memungkinkan pengiriman file Memungkinkan perbaikan kinerja Mempunyai banyak terminal yang dihubungkan ke sistem Memungkinkan ppertukaran informasi Meningkatkan produktivitas Melindungi investasi

Komponen Dasar LAN 1. Workstation 2. Server 3. NIC (Network Interface Card) 4. Cable 5. Operating System Topologi Local Area Network 1. Ring 2. Bus 3. Tree 4. Star

METODOLOGI PENELITIAN Penulis melakukan tinjauan langsung terhadap data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, meliputi Sisdur, Struktur Organisasi dan Dokumen yang digunakan, dengan cara melakukan pendekatan dengan pihak-pihak yang terkait, khususnya dengan pihak pihak yang mempunyai kepentingan dengan sistem informasi pajak tersebut. Harapan penulis adalah mampu mengidentifikasi permasalahan dan juga sekaligus memberikan jalan keluarnya. Jenis Data 1. Data pajak yang selama ini dikelola oleh masing masing seksi yang terlibat langsung 2. Jenis proses yang dilakukan pada masing masing seksi dengan formula yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. 3. jenis laporan yang dihasilkan oleh sistem yang didasarkan pada peraturan yang telah ditentukan. Analisa Data Analisa terhadap jenis pajak tertentu yang mampu memberikan sumbangan kepada pemda yang cukup tinggi. Diantara jenis pajak tersebut adalah : Jenis pajak hotel & restoran, Jenis pajak hiburan, Jenis pajak reklame. Pembahasan Perancangan Sistem Informasi Perancangan Berdasarkan Organisasi Perancangan Sistem Informasi Pajak yang akan dibahas pada bagian ini adalah hasil dari analisa prosedur-prosedur pajak daerah khususnya yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Cirebon, diantaranya adalah Pajak hotel dan restoran, pajak hiburan dan tontonan, pajak air bawah tanah dan pajak reklame yang selama ini berjalan masih secara manual. Komputer belum dapat digunakan secara optimal sebagai pengolahan dan menangani transaksi pajak daerah, karena belum adanya sistem informasi pajak daerah yang berbasiskan komputer. Maka pada kesempatan ini Penulis berusaha untuk merancang sebuah Sitem Informasi Pajak yang berbasis komputer yang sesesuai dengan kebutuhan pada Dinas Pendapatan Daerah. Perancangan Sistem Informasi Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Cirebon ini menekankan pada aspek penanganan data wajib pajak dan juga pemenuhan bagi kebutuhan informasi pajak bagi pihak-pihak yang terlibat dengan sistem ini, dimana dirasakan bahwa dengan penanganan yang masih manual, banyak penyelewengan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, faktor distribusi informasi yang sering terlambat dan keakuratan data tidak terjamin. Kebutuhan akan penyajian informasi pajak di Dinas Pendapatan Daerah Kota Cirebon sangat cepat dan akurat semakin dirasakan oleh berbagai pihak yaitu pihak dari staff Dinas Pendapatan daerah maupun masyarakat lainnya, apalagi di era otonomi daerah, akuntabilitas publik sangat di tuntut oleh masyarakat luas. Dinas Pendapatan Daerah Kota Cirebon mempunyai beberapa seksi yang terlibat langsung dan paling dominan dengan teknis pemungutan pajak . antara lain 1.

Seksi Pendaftaran dan Pendataan Seksi ini adalah seksi yang sangat penting pada Dinas Pendapatan Daerah karena keterlibatannya langsung dengan operasional pemungutan Pajak. Seksi ini di Pimpin oleh seorang kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal : a) Melakukan pendaftran wajib pajak daerah melalui formulir pendaftaran

b) Menghimpun, mengolah data obyek dan subyek wajib pajak daerah melalui formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) c) Melaksanakan pemeriksaan lokasi / lapangan wajib pajak atas tembusan surat dinas dari instansi d) Melakukan perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah e) Menyusun daftar induk wajib pajak daerah Dalam melaksanakan tugasnya, seksi ini dibagi menjadi sub seksi pendaftaran, subseksi pendataan dan subseksi dokumen dan data 2.

Seksi Penetapan Seksi ini adalah seksi yang sangat penting pada Dinas Pendapatan Daerah karena keterlibatannya langsung dengan operasional pemungutan Pajak. Seksi ini di Pimpin oleh seorang kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal : • Melakukan perhitungan penetapan pajak dan retribusi daerah • Melakukan perhitungan jumlah angsuran pemungutan / pembayaran/ penyetoran atas permohonan wajib pajak dan retribusi daerah disetujui • Menerbitkan dan mendistribusikan serta menympan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan • Membantu melakukan perumusan SPPT PBB beserta DHPP PBB dan dokumen PBB lainya yang diterbitkan oleh direktorat Jerndral Pajak, serta mendistribusikan kepada para wajib pajak dan kepala unit lada yang terkait. • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas di bidang tugasnya. Seksi Penetapan dibantu oleh: • Sub seksi Perhitungan Sub Seksi Perhitungan di kepalai Oleh kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala Seksi Penetapan dalam hal: 1. Melaksanakan penelitian, penghitungan penetapan pajak dan Retribusi daerah 2. Melaksanakan penetapan secara jabatan pajak dan retribusi daerah 3. Melaksanakan penetapan tambahan pajak dan retribusi daerah 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala seksi penetapan dibidang tugasnya. • Sub seksi Penerbitan Surat ketetapan Sub seksi Penerbitan Surat Ketetapan di pimpin oleh seorang kepala sub seksi, mempunyai tugas dan membantu dan bertanggung jawab kepada kepala seksi penetapan dalam hal: 1. Membuat dan menerbitkan surat ketetapan Pajak (SKP), surat Keterangan Retribusi (SKR), surat perjanjian Angsuran dan surat surat ketetapan pajak lainya. 2. Mendistribusikan dan menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah 3. Membantu Direktorat Jendral Pajak dalam melakukan penyampaian dan penyimpanan arsip SPPT PBB serta dokumen PBB lainya 4. Melaksanakan tugas lainya yang diberikan oleh kepala seksi Penetapan di bidang tugasnya • Sub Seksi Angsuran Sub seksi Angsuran di pimpin oleh seorang kepala sub seksi, mempunyai tugas dan membantu dan bertanggung jawab kepada kepala seksi penetapan dalam hal: 1. Menerima surat permohonan angsuran pajak dn retribusi daerah 2. Melakukan penghitungan jumlah angsuran pemungutan/ pmbayaran/penyetoran atas permohonan wajib pajak yang disetujui 3. Menyiapkan surat perjanjian anggaran dan surat penolkan angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak dna retribusi daerah

4.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala seksi penetapan di bidang tugasnya

1. Seksi Pembukuan dan Pelaporan Seksi ini di pimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepla Dinas dalam hal: 1. Melaksanakan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari pemungutan/pembayaranya penyetoran pajak dan retribusi daerah kedalam kartu wajib pajak dan Retribusi daerah serta kedalam kartu pengawasan PBB (KPPBB 4) dan daftar Himpunan pokok pembangunan (DHPP) 2. Melakukan pencatatan m,engenai penerimaan dan pengeluaran benda berharga serta penerimaan uang dari hsil pemungutan benda berharga kedlaam kartu Persediaan benda Berharga 3. Mnyiapkan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak dan retribusi daerah, menghitung realisasi penerimaan pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga secara bulanan , triwulan dan tahunan serta realisasi penerimaan dan tunggakan pbb 4. Melakukan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada semua unit Kerja Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainya serta pemungutan PBB 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas di Bidang tugasnya. Seksi ini dibantu oleh : • Sub seksi Pembukuan Penerimaan Sub seksi Pembukuan Penerimaan dipimpin seorang Kepala Sub seksi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala seksi pembukuan dan pelaporan, meliputi: 1. Mengadakan tata pembukuan secara sistematis dan kronologis mengenai penerimaan pajak dan retribusi daerah 2. Menerima dan mencatat semua SKP, SKR dan surat surat ketetapan pajak lainya 3. Menerima dan mencatat semua SKP,SKR dan surat surat ketetapan pajak lainya yang telah dibayar lunas 4. Mencatat penerimaan / pembayaran/penyetoran PBB serta perhitungan tunggakanya 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala seksi pembukuan dan pelaporan dibidang tugasnya • 1. 2. 3. 4. 5.

Sub seksi pembukuan persediaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub seksi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala seksi pembukuan dan pelaporan, meliputi: Mengadakan taa pembukuan secara sistematis dan kronologis mengenani persediaan benda berharga Menerima dan mencatat tanda terima benda berharga, bukti penerimaan benda berharga, bukti pengeluaran/pengambilan benda berharga Menerima dan mencatat bukti penerimaan hasil pengumpulan benda berharga Menghitung dan merinci sisa persediaan benda berharga Melaksankan tugas lain yang diberikan oleh kepala seksi pembukuan dan pelaporan dibidang tugasnya

• Sub seksi Pelaporan Sub seksi pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub seksi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala seksi pembukuan dan pelaporan, meliputi: 1. Membuat laporan secara periodik mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi daerah serta PBB

2. 3. 4.

Menyiapkan laporan berkala mengenai realisasi penerimaan dan persediaan benda berharga Menyiapkan, menyusun laporan realisasi penerimaan dari sumber sumber penerimaan lainya diluar pajak dan retribusi daerah Melaksankan tugas lain yang diberikan oleh kepala seksi pembukuan dan pelaporan dibidang tugasnya

2. Seksi Penagihan Seksi ini di pimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepla Dinas dalam hal: 1. Melakukan kegiatan penagihan dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Melakukan pelayanan keberatan dan permohonan bendingsesuai dengan batas kewenanganya 3. Mengumpulkan dan mengelola data sumber sumber penerimaan lainya diluar pajak dan retribusi daerah 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas dibidang tugasnya

• Sub seksi penagihan Sub seksi penagihan di pimpin oleh seorang kepala subseksi mempunyai tugas mambantu dan beratanggung jawab kepada kepala seksi penagihan dalam hal: 1. Menyiapkan dan mendistribusikan surat surat yang berhubungan dengan penagihan 2. Mendokumentasikan surat ynag berhubungan dengan penagihan 3. Menyelenggarakan pekerjaan perhitungan, penelitian perhitungan dan penetapan pajak dan retribusi daerah 4. Melaksankan pengaihan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala seksi penagihan dibidang tugasnya • Sub Seksi Keberatan Sub seksi keberatan yang dipimpin oleh seorang kepala sub seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala seksi penagihan, dalam hal: 1. Menerima dan melayani surat keberatan dan surat permohonan banding atas materi penetapan pajak dan Retribusi Daerah 2. Menyiapkan keperluan menerima atau menolak keberatan atas materi penetapan pajak dan Retribusi Daerah 3. Merumuskan penyelesaian permohonan banding ke majelis pertimbangan pajak atas materi penetapan pajak dan Retribusi Daerah 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala seksi penagihan dibidang tugasnya. • Sub seksi pengelolaan penerimaan sumber lainya Sub Seksi Pengelolaan Penerimaan sumber lain-lain dipimpin oleh seorang kepala sub seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala seksi penagihan, dalam hal: 1. Mengumpulkan dan mengolah data sumber sumber penerimaan lainya diluar pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku 2. Melaksanakan penagihan atas tunggakan tunggakank pungutan pendapatan daerah lainya sesuai dengan informasi yang diperoleh dari dinas dinas/Instansi yang bersangkutan 3. Melakukan pembinaan teknis administrasi dibidang pungutan/penerimaan pendapatan daerah lainya sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku, kepada dinas

4. 5.

dinas / Instansi yang melaksanakan pungutan (melaksanakan penagihan pendapatan lain lain) Menyusun / membuat daftar realisasi penerimaan dari hasil penerimaan lain lain atas dasar laporan bulanan/berkala yang diterima dari dinas dinas/Instansi yang menyelenggarakan pungutan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala seksi penagihan dibidang tugasnya.

Diagram Arus Data ( Data Flow Diagram) Diagram Arus Data ( Data flow diagram ) adalah sebuah model yang digunakan untuk menggambarkan sebuah sistem informasi secara logika, yang berfungsi memberikan uraian alur data, pembagian system, serta hubungan antar objek yang terlibat dengan. • Diagram Konteks Diagram ini menggambarkan secara umum hubungan antar komponen sistem informasi pajak yang meliputi objek objek yang terlibat.

Wajib Pajak

SISTEM INFORMAS I PAJAK

DIPENDA

GAMBAR 1 DIAGRAM KONTEKS Keterangan : q Wajib Pajak : Wajib pajak adalah orang atau lembaga yang mempunyai kewajiban membayar pajak q Sistem Informasi Pajak : adalah sistem yang mengelola data yang berasal dari wajib pajak maupun membantu Dipenda dalam penyajian informasi. q Dipenda adalah Dinas yang bertugas mengelola pungutan pajak di Pemerintah Daerah Cirebon dengan jenis pajak pajak tertentu saja yang telah ditentukan oleh undang undang. •

Diagram Hubungan Diagram ini menggambarkan sistem sedikit lebih rinci dibandingkan dengan diagram konteks, karena pada diagram ini melibatkan objek objek yang lain seperti data (dokumen).

PENDATAAN & PENDAFTARAN

SKPD SKPDT SKPDN SKPDKB SKPDKB T

PENETAPAN

Keterangan : 1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang – Undangan Perpajakan Daerah. 2. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 3. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

4. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. 5. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditentukan. 6. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 7. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 8. Surat keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, keslahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan Perundang Undangan Perpajakan/ Retribusi Daerah yang terdapat dalam surat ketetapan pajak daerah, Surat Ketetapan pajak daerah Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayra, Suarat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Ddaerah, Surat ketetapan Retribusi Daerah Tambahan, Surat Tagihan Retribusi Daerah. 9. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil. 10. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau hutang, modal, penghasilan dan biaiya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang diditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak

•

Diagram level 0 (zero) Formulir SPTPD Mengisi Formulir SPTPD

Formulir Pendaftaran

2 PENDATAA N WAJIB

WAJIB PAJAK

Mengisi formulir pendaftaran

MSPAT1B.DBF

Cetak Kartu Data

MSPAT1A.DBF

PENDAFTARA N WAJIB PAJAK

3 ANALISA, KETETAPAN &

Daftar Wajib Pajak

MSPAT03.DBF MSPAT03.DBF

MSPAT02.DBF2.DBF

Cetak SKPD Cetak SKPDT Cetak SKPDKB Cetak SKPDLB Cetak SSPD Cetak STPD Cetak SKPDKBT

KETERANGAN 1 = SEKSI PENDAFTARAN 2 = SEKSI PENDATAAN 3 = SEKSI PENETAPAN 4 = SEKSI BKP 5 = SEKSI PEMBUKUAN & PELAPORAN 6 = SEKSI PENAGIHAN

6 MELAKUKA N PENAGIHAN PAJAK MSPAT06.DBF

5 PENCATATA N PEMBAYARA

MSPAT08.DBF

4 PENERIMAA N

MSPAT07.DBF

•

Diagram level 1 Pendaftaran dan pendataan a. Pendaftaran

MSPAT1A.DBF

MSPAT02..DBF

Masukan isi formulir pendaftaran wajib pajak

1.1 Pendaftaran WP

1.2 Pemberian Nomor NPWPD

1.3 Pengisian SPTPD

Kartu_data

•

Diagram level 1 b. Pendataan

MSPAT1B.DBF

MSPAT02.DBF

Masukan isi formulir pendaftaran wajib pajak 2.1 Pendataan Ulang WP

2.2 Check Nomor NPWPD

2.3 Pengisian SPTPD

Kartu_data

•

Digram level 1 Penetapan

MSPAT02.DBF

3.1 Analisa Kartu Data

Kartu Data

MSPATSKPD.D BF

3.2 Nota Perhitungan SKPS &

Diagram Level 1Penerimaan Setoran Pajak

MSPAT06.DBF tap 4.2 Lakukan Jurnal Pembayaran

4.1 Penrimaan Setoran Pajak

GAMBAR 8

Trans_ba yar

Diagram Level 1 Pembukuan dan Pelaporan

MSPAT07.DBF 5.2 Ppencetakan Data WP 5.1 Pengumpulan Data MSPAT06.DB F GAMBAR 9

Diagram Level 1 Penagihan

MSPAT06.DBF

6.1 Pilih Penunggak

6.2 Lakukan Penagihan ke Wajib Pajak

GAMBAR 10

Status WP

KAMUS DATA • Laporan Buku Pembantu Penerimaan Sejenis NNo+buku_bantu.no_bukti+mspat1a.badan+buku_bantu.npwpd+ buku_bantu.bulan+buku_bantu.hotel+buku_bantu.hiburan+ buku_bantu.abt+buku_bantu.reklame . Daftar Induk wajib Pajak nNo + mspat1a.tglkukuh + mspat1a.nokukuh + mspat1a.tgltunjuk + mspat1a.notunjuk+ mspat1a.badan + mspat1a.alamat + mspat1a.npwpd Daftar Realisasi Setoran ": "+Bulan + ": "+Tahun nNo + mspat1a.badan + mspat1a.npwpd +mspat1a.alamat +realisasi_setor.sptpd +realisasi_setor.bln_ini + realisasi_setor.bln_lalu + realisasi_setor.sd_bln_ini + IIF(Jns_Pajak=1, "Hotel dan Restoran", IIF(Jns_Pajak=2, "Hiburan/Bioskop", IIF(Jns_Pajak=3, "Air Bawah Tanah", "Reklame"))) Daftar Surat SKPD nNo + mspat04_skpd.tglkirim + mspat02.skpd + mspat1a.badan + mspat1a.Alamat +mspat04_skpd.npwpd + mspat02.htpajak + mspat04_skpd.tglterima Daftar Surat SKPDKB "MASA PAJAK : "+Alltrim(Bulan) + "TAHUN : "+Tahun nNo + mspat04_skpdkb.tglkirim + mspat02.skpdkb + mspat1a.badan + mspat1a.Alamat + mspat04_skpdkb.npwpd + mspat02.htpajak + mspat04_skpdkb.tglterima

Daftar Surat SKPDLB "MASA PAJAK : "+Alltrim(Bulan) +"TAHUN : "+Tahun nNo + mspat04_skpdlb.tglkirim + mspat02.skpdlb + mspat1a.badan + mspat1a.Alamat + mspat04_skpdlb.npwpd + mspat02.htpajak + mspat04_skpdlb.tglterima Daftar Surat SKPDN "MASA PAJAK : "+Alltrim(Bulan) + "TAHUN : "+Tahun nNo +mspat04_skpdn.tglkirim + mspat02.skpdn + mspat1a.badan + mspat1a.Alamat + mspat04_skpdn.npwpd + mspat02.htpajak + mspat04_skpdn.tglterima Daftar Surat Teguran "BULAN : "+Alltrim(Bulan) + "TAHUN : "+Tahun nNo + srt_tegur.tglkirim + srt_tegur.no_surat + mspat1a.badan + mspat1a.alamat + srt_tegur.npwpd Surat Penetapan, Penerimaan dan Tunggakan Perjenis "BULAN : "+Alltrim(Bulan)+" TAHUN : "+tahun mspat02.ayat+db_tpad.terima+mspat06.pokok+mspat02.tsetoran - mspat06.pokok Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah m.bulan+m.tahun kd_ayat+db_tpad.terima+Target+Bln_Ini+pad_bln.bln_lalu+sd_bln_ini+persen+sisa •

Formulir

Surat Pengukuhan Wajib Pajak m.noform+m.tanggal m.merk+m.alamat+m.npwpd+m.pemilik+m.alamat2+m.sbgKukuh+m.tgl+m.tglkukuh+m.nama _ttd+m.pangkat+'NIP : '+m.kd_nip Kartu Pengenal Wajib Pajak "No. Reg. : "+Alltrim(m.reg)+ ": "+m.merk+": "+m.alamat+": "+m.npwpd+m.nama_ttd+m.pangkat+'NIP : '+m.kd_nip Kartu Data Air Bawah Tanah "Tahun Pajak : "+mspat1a.tahun+": "+mspat1a.merk+": "+mspat1a.alamat+": "+mspat1a.pemilik+": "+mspat1a.alamat2+": "+mspat1b.Jenair+": "+mspat1b.lksair+mspat1b.tanggal+mspat1b.pokok3+mspat1b.tsetoran3 Pajak Hiburan "Masa Pajak : "+mspat1a.tahun + ": "+mspat1a.merk + ": "+mspat1a.alamat + ": "+mspat1a.pemilik + ": "+mspat1a.alamat2 + db_jnshib.nama_hiburan + mspat1b.jml_kursi + mspat1b.tjkbiasa + mspat1b.tarif1 + mspat1b.tarif2 + mspat1b.tarif3 + mspat1b.mesin + mspat1b.tarif_game + mspat1b.rata_keg + mspat1b.kelas1 + mspat1b.Karcis1 + mspat1b.tarif1 + mspat1b.tamu1 + mspat1b.Kelas2 + mspat1b.Karcis2 + mspat1b.tarif2 + mspat1b.tamu2 +mspat1b.Kelas3 + mspat1b.Karcis3 + mspat1b.tarif3 + mspat1b.tamu3 + mspat1b.jtonbias + mspat1b.tarif1 + mspat1b.tarif2 + mspat1b.tarif3 +nNo + mspat1b.tanggal + mspat1b.bulan + mspat1b.pokok2 + mspat1b.tsetoran2 Kartu Pajak Data Hotel dan Restoran

"Tahun Pajak : "+mspat1a.tahun + ": "+mspat1a.merk + ": "+mspat1a.alamat + ": "+mspat1a.pemilik + ": "+mspat1a.alamat2 + db_jnshotel.nama_hotel + mspat1b.golkamar1 + mspat1b.tarifkamar1 + mspat1b.jumkamar1 + mspat1b.golkamar2 + mspat1b.tarifkamar2 + mspat1b.jumkamar2 +mspat1b.meja + mspat1b.kursi + mspat1b.kunjungan + mspat1b.register2 + mspat1b.buku2 +mspat1b.buku2 + mspat1b.tanggal + mspat1b.bulan + mspat1b.tsetoran1 + mspat1b.pokok1 Kartu Data Pajak Reklame "Tahun Pajak : "+mspat1a.tahun + ": "+mspat1a.merk + ": "+mspat1a.alamat + ": "+mspat1a.pemilik + ": "+mspat1a.alamat2 +no + db_jnsrek.jenis + msrek.lks_pasang + msrek.jdl_rek + msrek.panjang + msrek.lebar + msrek.tinggi + msrek.jumlah + msrek.batas1 + msrek.batas2 Daftar Wajib Pajak "" + mspat1a.merk + mspat1a.alamat + mspat1a.npwpd + mspat1a.pemilik + date() Nota Perhitungan Pajak Daerah mspat02.bulan + mspat02.tahun + mspat02.nonota + mspat1b.nospthotel +mspat1a.alamat + mspat1a.badan + db_tusaha.nm_usaha + mspat02.ayat + db_tpad.terima + mspat02.htpajak + mspat02.setoran + mspat02.Tsetoran+abs(mspat02.setoran-mspat02.Tsetoran) + mspat02.kenaikan +mspat02.denda + mspat02.bunga + abs(mspat02.setoranmspat02.Tsetoran)+mspat02.kenaikan+mspat02.bunga+mspat02.denda + Terbilang(abs(mspat02.setoranmspat02.Tsetoran)+mspat02.kenaikan+mspat02.bunga+mspat02.denda) + db_tusaha.nm_usaha + mspat02.ayat + db_tpad.terima + mspat02.dasar + mspat02.tariff +MSPAT02.Tsetoran + mspat02.kenaikan + mspat02.denda + mspat02.bunga + abs(mspat02.setoranmspat02.Tsetoran)+mspat02.kenaikan+mspat02.bunga+mspat02.denda + Terbilang(abs(mspat02.setoranmspat02.Tsetoran)+mspat02.kenaikan+mspat02.bunga+mspat02.denda) Daftar Penerimaan Pembayaran PHR '"Tanggal : "+Dtoc(m.tanggal)'Urut+ npwpd + db_tusaha.nm_usaha + tahun + jumlah SKPD mspat02.bulan +mspat02.tahun + mspat02.skpd + ": "+mspat1a.badan + ": "+mspat1a.alamat + ": "+mspat02.npwpd + mspat04_skpd.jatuh_temp + no + mspat02.ayat + db_tpad.terima + mspat02.tsetoran + mspat02.tsetoran + mspat06.bunga + mspat06.kenaikan + tot_setoran Terbilang(tot_setoran) "Cirebon, "+crTgl( mspat04_skpd.tglkirim) + " : "+mspat02.npwpd + " : "+mspat1a.badan + " : "+mspat1a.alamat Rancangan Jaringan (Local Area Network) Sebagai Pendukung system Informasi Konfigurasi Jaringan Konfigurasi jaringan adalah susunan jaringan dengan lokasi dan kebutuhan suatu perusahaan/organisasi. konfigurasi jaringan harus sesuai dengan lokasi dan kebutuhan Dinas Pendapatan daerah dalam hal ini yang tepat adalah topologi Star dengan Ethernet Card. Alasan Penulis memilih topologi adalah : 1. Jumlah workstation yang akan dipasang pada Dinas Pendapatan daerah cukup banyak, namun yang terintegrasi dengan sistem informasi pajak hanya 7 workstation, dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut : q Seksi Pendaftaran dan Pendataan : 2 Unit q Seksi Penetapan : 2 Unit

q q q

Seksi Pelaporan Seksi Penagihan BKP

: : :

1 Unit 1 Unit 1 Unit

2. Jarak antara workstation dengan Hub/Concentrator tidak lebih dari 100 meter sehingga penggunaan kabel tidak terlalu banyak seperti topologi lainnya. 3. Mudah melakukan penyambungan karena menggunakan kabel UTP dan active Hub 4. Mudah menambahkan node kedalam network dengan langsung menambah concentrator Dengan memilih topologi star sebagai konfigurasi network yang akan dipasang pada Dinas Pendapatan Daerah, bukan berarti topologi tersebut tidak mempunyai kelemahan. Kelemahan yang ada pada topologi tersebut adalah : 1. Sukar mendeteksi bila terjadi gangguan kabel (putus atau gangguan binatang) ditempat yang susah dijangkau. Hal ini bisa diatasi dengan melakukan pengecekan secara rutin. 2. Jarak jangkau yang sedikit lebih pendek dari pada jarak jangkau kabel koaksial Pada awal terbentuknya Local area Network didasrkan pada 3 kebutuhan antara lain : 1. Data Sharing Pemakaian sebuah file data secara bersama sama oleh beberapa pemakai. Sebagai contoh adalah pemakaian file master MSPAT1A.DBF ini hampir dipakai pada setiap modul. 2. Connectivity Hubungan antara satu komputer dengan komputer lain yang mamapu dilakukan dengan baik. 3. Pararel Distributed Processing Pemrosesan data secara pararel dan terdistribusi pada masing masign unit komputer Gambaran spesifikasi dalam pemilihan Hardware adalah : 1. Untuk server dibutuhkan hardisk dan memori yang besar karena pada server data akan disimpan dan didistribusikan ke seluruh user yang memerlukan. 2. Untuk workstation , memerlukan hardisk dan memori berkapasitas yang lebih kecil dari server karena lalu lintas data tidak terlalu sibuk sedangkan kapasitas data tidak terlalu tinggi . 3. Ethernet Card, untuk rancangan jaringan pada Dinas Pendapatan Daerah mempunyai keuntungan utama yaitu kecepatan prosesnya melebihi topologi jaringan yang lain. 4. Pemilihan kabel UTP sebagai kabel penghubung jaringan ditinjau dari beberapa segi yang dapat menguntungkan Dinas Pendapatan daerah antara lain: - Harga lebih murah - Mudah dalam penyambungan Conector - Jarak jangkauan yang cukup panjang (100 Meter). Penentuan penempatan hardware jaringan pada lokasi yang tepat, juga akan memudahkan jaringan pada Dinas Pendapatan Daerah. Adapun penempatan hardware tersebut adalah: 1. Server ditempatkan pada Dinas Pendapatan Daerah diruangan bagian data. Hal ini akan mempermudah dalam melakukan control sistem sehingga kecil kemungkinan pihak pihak tertentu untuk melakukan hal yang tidak diinginkan. 2. Penempatan letak kabel diatur sesuai dengan format kabel listrik sehingga dalam penelusuran kerusakan kabel dapat dilakukan dengan mudah

3. Tiap-tiap kabel diberi nomor untuk lebih memudahkan pelacakan apabila terjadi gangguan kabel. Setelah menentukan hardware dan penempatan melakukan perancangan sebagai berikut:

hardware

tersebut maka

penulis dapat

1. Pertama server akan dihubungkan dengan AKTIVE HUB dengan terdiri dari 12 saluran. 2. Disini penulis menyediakan 2 aktive Hub/ Conector dengan perincian koneksinya, adalalh sebagai berikut: - Hub 1 (yang berhubungan dengan server) dihubungakan dengan Hub ke 2 dengan menggunakan kabel UTP karena jarak yang pendek (90 meter) Konfigurasi Perangkat Lunak yang dipergunakan Dinas Pendapatan Daerah Microsoft windows NT dengan 15 User digunakan sebagai operating sistem. Alasan penulis memilih operaing sistem ini adalah adanya keamanan data yang lebih ketat, multi sharing, dan mempunyai standarisasi dalam melakukan hubungan dengan sistem lainnya. Didalam perancangan suatu sistem pengolahan data pajak secara terdistribusi melalui Local Area Network, salah satu yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian khusus adalah sistem keamanan yang digunakan pada Local Areal Network. Keuntungan dari sistem keamanan ini adalah untuk memelihara integrasi data yang disimpan pada Local Areal Network tersebut. Sistem keamanan pada Local Areal Network yang akan diterapkan pada sistem informasi pajak melalui Local Areal Network pada Dinas Pendapatan daerah dibagi menjadi beberapa tingkat antara lain: 1. Login dan Passwort Security Ini merupakan keamanan tigkat pertama yang digunakan untuk mengakses Local Areal Network, user harus memasukan nama user yang aktif untuk menambah lapisan keamanan digunakan password. 2. Trustee Security Merupakan tingkat keamanan setelah login dan password Security. Tingkat keamanan ini digunakan untuk menentukan hak istimewa user untuk bekerja didalam satu directory, hak tersebut seperti membaca file mengupdate file, membuka file, mendelete file. 3. Directory Security Merupakan tingkat keamanan yagn mengatur hak hak user untuk menggunakan directory terlepas dari hak hak yang diberikan oleh Trustee Security membatasi hak user untuk menghapus atau menulis file didalam program directory security dapat digunakan untuk membatalkan hak-hak untuk menggunakan directory individu. 4. Atribute Security untuk file Merupakan tingkat keamanan untuk menentukan apakah file file atau directory tertentu dapat dirubah, dari keempat tingkat keamanan yang dirancang pada Dinas Pendapatan Daerah tersebut dapat diringkas. Menjadi dua bagian atau dua tipe keamanan jaringan yaitu: i. Batasan untuk User Keamanan tingkat pertama adalah Proteksi password, yaitu membutuhkan pemasukan password bila hendak mengakses jaringan

ii.

Batasan untuk file directory Hak hak user dibatasi jika hendak m,engakses file-file atau directory tertentu.

Perancangan komponen komponen (hardware dan Softwere) yang akan digunakan untuk mendukung pengoperasian dari Sistem Informasi Pajak di Dinas Pendapatan Daerah, adalah sebagai berikut: •

Server Prosessor : Pentium II q Memory : 128 Mega q Kapasitas Hardisk : 20 Gbyte Work Station q Berbagai merk q Prosessor : Pentium I q Kapasitas RAM : Minimal 64 M q Kapasitas Hardisk : 4 Gbyte Network Interface Card q Server : 3 Com Etherlink III (Type : 3C509 TP,16 bit) q Workstation : 3 Com Etherlink III (Type : 3C509 TP,16 bit) Network Operating Sistem q MS Windows NT (Max 50 User) Topologi q Gabungan Star dan Bus Kabel Penghubung (Link ) q Star -> UTP Peralatan Penunjang q Active Hub/Konsenstrator (3 Com, Type 10 BT dengan 12 Port). q

•

•

• • • •

Kesimpulan 1. Sistem Informasi Pajak sebagai alat untuk mengelola sumberdaya informasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cirebon pada dasarnya sudah pernah dilakukan oleh instansi tersebut namun karena mengalami kerusakan selama kurang lebih dua tahun lamanya. Sehingga akrivitas pemungutan pajak secara administrative dilakukan secara manual, hal tersebut yang membuat informasi yang dihasilkan mengandung beberapa unsure rekayasa yang dilakukan oleh para wajib pajak maupun para petugas Dinas pendapatan daerah kota cirebon. 2. Dinas Pendapatan Daerah, khusunya dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah memandang bahwa data dan informasi adalah sebagai sumberdaya yang harus dikelola dengan professional, karena mengabaikan sumberdaya tersebut, akuntabilitas terhadap publik sulit diwujudkan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan clean government pada era otonomi daerah. 3. Dengan adanya Sistem Informasi pajak seluruh data dan infromasi mengenahi pajak daerah, akan selalu dapat dimonitor dan dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Top Manajemen dalam pengambilan keputusan. 1. Transaksi dalam proses pemungutan pajak daerah akan dilakukan secara cepat, tepat dan akurat juga akan memperkecil resiko penyelewangan, dengan demikian sistem ini mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.

2. Penggunaan local area network sangat membantu dalam proses distribusi data yang memungkinkan penggunaan sistem informasi pajak secara bersama sama sehingga dalam satu waktu mampu menyelesaikan beberapa tugas. 3. Dengan fasilitas pengamanan data dari sistem informasi pajak ini dan juga sistem keamanan data dari software yang digunakan untuk operasi jaringan pada local area network (Microsoft Windows NT dan Microsoft Visual Foxpro Versi. 5) PUSTAKA George H. Bodnar, William S. Hopwood. 2003. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta : Salemba Empat. Krismiaji. 2005. Sistem Informasi Akuntansi. Edisi 2. Yogyakarta : STIE YKPN. Mcleod, Raymond. 2001. Sistem Informasi Manajemen, Jakarta, PT. Prenhallindo. Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi. UGM. Yogyakarta : Salemba Empat. Mustakini, Jogiyanto Hartono. 2005. Analisis dan Desain Sistem Informasi pendekatan terstruktur teori dan praktik aplikasi bisnis. Edisi kedua Yogyakarta : Andi Offset. Ninik Widiyanti. 1996 . Manajemen Koperasi. Jakarta: Rineka Cipta