1 PERANCANGAN PROTOTYPE SINGLE IDENTITY NUMBER (SIN) UNTUK MENUNJANG E-GOVERNMENT R Driana Lusmiarwan Suhono H. Supangkat Multimedia and Cyberspace En...
PERANCANGAN PROTOTYPE SINGLE IDENTITY NUMBER (SIN) UNTUK MENUNJANG E-GOVERNMENT R Driana Lusmiarwan , Suhono H. Supangkat <[email protected]> Multimedia and Cyberspace Engineering Research Group (MUCER) KK Teknologi Informasi STEI - ITB ABSTRAK Pemanfaatan sistem informasi untuk lingkungan pemerintahan disebut “electronic government”, atau disingkat eGov. Pengembangan e-Gov ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, transparan dan bertanggungjawab (good governance) baik di pusat maupun daerah. Sehingga saat ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah sedang berlomba-lomba memulai dan mengembangkan e-Government. Pada perancangan e-Gov perlu dibuat strategi-strategi yang terarah dan berkesinambungan yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Khususnya pada perancangan Single Identity Number (SIN), untuk mengatur seluruh identitas penduduk indonesia mempunyai sifat secure, privacy, trust, dan terintegrasi. Sasaran akhir perancangan SIN adalah untuk membangun data center identitas tunggal yang mengintegrasikan seluruh kantor pemerintahan & swasta, lembaga pendidikan, kepolisian dengan memanfaatkan e-Gov yang telah dikembangkan oleh setiap instansi seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) oleh DitJen Kependudukan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) oleh DitJen Pajak, Debitur Indentity Number (DIN) Bank Indonesia dan lain lain. Pada penelitian ini dirancang suatu interface yang berfungsi menghubungkan sistem informasi yang telah atau sedang dikembangkan oleh instansi pemerintahan maupun swasta. Kata kunci: e-Government, sistem informasi, data center, single identity number, secure, privacy, trust, terintegrasi, dan interface.
1.
PENDAHULUAN
1.1. Identitas Identitas menurut kamus bahasa Indonesia adalah keadaan, sifat atau ciri-ciri khusus seseorang atau benda. Sehingga dengan dengan identitas, manusia bisa dibedakan satu dengan yang lainnya (unik). Saat ini sudah ada data 29 nomor identitas penduduk yang dikeluarkan oleh 24 institusi yang tersebar di Indonesia[1] yang dibebankan kepada Wajib Pajak, misalnya pajak untuk pengurusan paspor, KTP, SIM, NPWP dan lain-lain untuk berbagai pengurusan keperluan lainnya. Dengan demikian, jika masyarakat membayar beberapa pajak yang berbeda-beda, maka ia akan memiliki nomor pajak yang yang berbedabeda pula. Selain itu, prosedur yang tidak jelas untuk mengurus identitas ini mengakibatkan pelayanan sudah tidak effisien lagi. Indonesia memiliki lebih dari 17.505[2] pulau, mengutip data terakhir DEPDAGRI tahun 2003, ada 9.634[2] pulau di Indonesia yang belum bernama lebih pulau dan sekitar 6000[3] tidak berpenghuni dengan populasi tak kurang dari 238.452.952[3] juta orang pada tahun 2003. Penduduk tersebar tidak merata di
seluruh nusantara, dari kota sampai desa yang terisolir. Sekitar 59% penduduk tinggal di Pulau Jawa[4]. Namun angka tersebut masih diragukan kebenarannya, karena masih ada penduduk yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) lebih dari satu. Untuk meningkatkan dan effisiensi pelayanan, pemerintah mengembangkan E-government sesuai dengan Inpres No. 3/2003 dan Berdasarkan Keppres No.72/2004 tentang SIN yang direncanakan efektif berjalan pada 2006, pemerintah mengupayakan integrasi 29 nomor identitas yang dikelola 24 instansi menjadi satu nomor tunggal / Single Identity Number (SIN) 1.2. Rumusan Masalah Sebelum melakukan perancangan diperlukan suatu proses untuk mempelajari sistem yang sudah ada di negara lain dan proses yang sedang berjalan di Indonesia, sehingga proses perancangan SIN akan lebih efektif. Misalnya Social Security Number (SSN) yang sudah digunakan Amerika sejak 14 Agustus 1935. Dari SSN ini, akan dipelajari sistem penomoran [5].
Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia 3-4 Mei 2006, Aula Barat & Timur Institut Teknologi Bandung
9
Sedangkan proses yang sedang berjalan di Indonesia, masih banyak yang diperdebatkan baik itu teknis dan non-teknis. Contoh masalah yang diperdebatkan secara teknik seperti jumlah digit yang akan digunakan, Pemerintah sudah merencakan akan menggunakan 10 digit[6,7], DITJEN pajak merancang 26 digit[8], dan DITJEN kependudukan menggunakan 16 digit[9]. Sedangkan contoh masalah secara nonteknis adalah instansi yang berwenang memberikan single identity ini nantinya. Diakhir akan dibahas suatu sistem penomoran yang berfungsi sebagai interface untuk mengintegrasikan identitas yang sudah ada seperti yang telah disebutkan di atas, yang diharapkan bisa memberikan masukan kepada pemerintah pusat. 2.
SINGLE IDENTITY
Identitas adalah representasi dari suatu kesatuan di suatu domain aplikasi tertentu. Sebagai contoh, pendaftaran data pribadi dari sebuah konsumen bank dan mungkin juga karakteristik fisik yang dimiliki pelanggan yang diamati oleh staff bank. Itu yang mendasari identitas dari pelanggan dengan domain dari bank. Identitas pada umumnya terhubung dengan dunia nyata. Dunia nyata biasanya adalah organisasi atau orang-orang.
Gambar 1.
[10]
Entinty, Identity dan karakteristik
Asumsi penyederhanaan single identity tidak bisa dihubungkan dengan lebih dari satu entity. Berbagi entity dimungkinkan contohnya kartu keluarga yang terhubung dengan beberapa orang dalam sebuah keluarga. Bagaimanapun, sejauh penyedia layanan sepakat sebagai satu entity (keluarga) dan bukan dengan banyak individu. Seseorang atau organisasi mungkin punya nol atau lebih identitas di dalam suatu domain yang diberikan. Sebagai contoh, seseorang mungkin punya dua identitas di suatu sistem persekolahan karena dia adalah orangtua dan seorang guru di sekolah itu. Aturan untuk pendaftaran identitas di dalam suatu domain menentukan. Apakah banyak identitas untuk satu entity diijinkan. Sekalipun tidak diperbolehkan, banyak identitas untuk entity yang sama masih bisa
terjadi di sistem itu, contoh karena kesalahan atau penipuan. Seseorang boleh tentu saja mempunyai identitas berbeda di domain yang berbeda. Sebagai contoh, seseorang mungkin punya satu identitas yang berhubungan dengan pelanggan di suatu bank dan identitas yang lain berhubungan dengan menjadi pelanggan di suatu operator jasa telekomunikasi Sistem manajemen identitas “tradisional“ dibuat untuk lebih hemat biaya dan scalable terutama untuk penyedia jasa, tetapi tidak untuk pengguna yang sering kurang bermanfaat[10]. Sebagai contoh pengguna harus mengingat berbagai macam password untuk mengakses layanan yang berbeda dengan identitas yang berbeda domain. Sehingga ini mengakibatkan ketidaknyamanan bagi pengguna. Pelayanan berbeda mengakibatkan menggunakan identitas dan/atau password yang berbeda (multiple identity) Pengaturan identitas secara tradisional itu dilihat dari sisi penyedia jasa, yang artinya aktivitas yang dikerjakan oleh penyedia jasa untuk mengatur pemakai jasa identitas[10]. Mengatur identitas adalah suatu proses yang sulit namun dapat dibuat jadi lebih mudah dengan menggunakan teknologi.[11] Tetapi ini bukan hanya mengembangkan suatu bagian teknologi yang orangorang dapat menggunakannya untuk mengatur identitas. Sudah ada sejumlah produk yang dapat membantu seperti direktori, database, personal organizer, dan smart card. Apa yang diperlukan adalah suatu framework di mana produk ini dapat bekerja, dan di mana produk dan jasa baru dapat dikembangkan jika memang diperlukan. Untuk mendapatkan nilai lebih dari investasi IT, banyak bisnis yang sedang mencari cara yang berbeda dan baru untuk mengintegrasikan sumber daya IT dan membuatnya lebih seragam dalam ketersediaan melalui organisasi/perusahaan. Dengan mengoptimalkan keperluan dari sumber daya IT. Bisnis bisa secara dramatis mengurangi biaya , control risk, dan meningkatkan kemampuannya. Sehingga dengan menggunakan IT dan pengembangan IT yang melibatkan sisi pandang penggunanya maka single identity mengalami pergeseran fungsi sehingga pengguna dapat menggunakan satu identitas tunggal diberbagai macam domain (identity grid). Cara ini dilakukan dengan mengintegrasikan semua domain melalui IT dengan mempertimbangkan Single indetity ini membantu bisnis memenuhi keperluan bisnis yang penting:[12]
Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia 3-4 Mei 2006, Aula Barat & Timur Institut Teknologi Bandung
10
• Meningkatkan Kualitas Layanan Bisnis. Single Identity penangannya tepat waktu, up-to-date, dan data identitas yang dapat dipercaya oleh aplikasi bisnis yang membuat atau menyimpan uang, mencakup aplikasi CRM, ERP, SCM, dan HR. • Mengurangi Manajemen Biaya. Dengan menyediakan suatu pendekatan yang lebih holistic untuk mengatur data identitas dan single Identitas dapat mengurangi pemborosan pembiayaan, ketidak efisienan, dan ketidakcocokan di data identitas. • Mengurangi Resiko. Single identity membantu bisnis mengurangi resiko dalam membuka organisasi mereka dengan menyediakan lebih besar pengertian yang mendalam ke dalam — dan mengendalikan di atas— bagaimana bisnis berbagi data identitas dengan mitra, pelanggan, dan karyawan. • Memperkuat Pemenuhan Legislatif. Single identity dapat membantu bisnis mematuhi keinginan pemerintah yang sekarang untuk merancang perundang-undangan yang melindungi konsumen dari penyingkapan yang disengaja maupun tidak disengaja tentang informasi pribadi dan untuk memastikan pelaporan yang akurat dari data keuangan. 3.
SINGLE IDENTITY NUMBER (SIN)
Sedangkan Single Identity Number adalah sebuah nomor identitas unik yang terintegrasi dengan gabungan data dari berbagai macam institusi pemerintah dan swasta. Sehingga bisa digunakan di berbagai instansi, yang dirancang bisa menggantikan semua nomor identitas yang ada dengan permasalahannya yang mempunyai sifat: • Unik, tidak terjadi identitas ganda atau lebih • Standard, struktur identitas sama secara nasional • Lengkap, data yang akan dijadikan identitas merupakan data yang mencakup seluruh wilayah Indonesia (bersifat nasional) • Permanen, tidak boleh berubah dan bersifat abadi. • Terintegrasi. Jadi nomer identitas baru akan menggabungkan data di domain Commond Identity[8], SIAK[9], DIN[15] dan domain lainnya. SIN akan bisa diakses oleh semua institusi pemerintah dan dapat digunakan sebagai ijin usaha dan industri. Sebelum melakukan perancangan penomoran SIN, ada dua hal yang perlu dipertimbangkan yaitu: • Perancangan dilakukan dengan sederhana sehingga mudah diingat. Sehingga harus disesuaikan dengan kemampuan manusia untuk bisa mengingat digit angka yang terbatas. Secara teori, biasanya orang bisa mengingat 7 digit angka atau yang lainnya (kurang atau lebih 2)
•
digit. Dengan kata lain, manusia dapat mengingat angka antara 5 sampai dengan 9. [13,14] Perancangan dilakukan dengan memperhitungkan jumlah nomor yang tersedia dan jumlah penduduk indonesia dan/atau warga negara asing agar penyimpanan data menjadi effisien.
SIN terdiri dari sembilan atau sepuluh digit, ditulis tiga bagaian yang dipisahkan oleh tanda penghubung: AAA-GG-SSSS. Bagian 3 digit pertama disebut "nomor area", yang di tengah bagian 2 digit disebut "nomor kelompok" dan yang terakhir bagian 4 atau 5 digit disebut nomor urut. Dengan
penjelasan sebagai berikut: Gambar 2. Keterangan setiap bagian di SIN
• Bagian 3 digit pertama disebut "nomor area" Tiga digit pertama dari SIN adalah nomor area. Angka-Angka yang digunakan, mengindikasikan kantor single identity tertentu yang mengeluarkan kartu tersebut. Blok angka-angka tertentu dialokasikan untuk setiap area tertentu. Nomor area mengindikasikan adalah area pemilik nomor yang menunjukkan alamat pada aplikasi untuk nomor. Bagian dua digit di tengah disebut "nomor kelompok" Dua digit tengah adalah nomor kelompok dan tidak punya arti geografis tetapi lebih kepada pesanan di mana SIN dikeluarkan untuk area tertentu. Digunakan untuk memecahkan SIN ke dalam ukuran blok konvensional yang digunakan untuk operasi internal. •
Terakhir, bagian empat/lima digit disebut "nomor urut" Empat/lima digit terakhir menjadi nomor urut yang mewakili suatu rangkaian angka-angka langsung dari 0001-9999. Penggunaan nomor urut berdasarkan urutan pesanan menurut waktu di dalam masingmasing area dan nomor kelompok sebagai proses tempat aplikasi. Nomor urut " 0000" tidak pernah digunakan. Pembuatan nomor bisa dilakukan kantor daerah atau kantor pusat tergantung dari peraturan pemerintah nantinya. Ada beberapa cara untuk melakukan pendekatan ke SIN. Kita bisa memperhatikannya sebagai sesuatu •
Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia 3-4 Mei 2006, Aula Barat & Timur Institut Teknologi Bandung
11
yang berhubungan dengan hukum dan kebijakan (seperti keleluasaan pribadi, kebijakan yang menuntut penggunaan nomor tunggal, dll); atau sebagai kasus bisnis dan praktek ( seperti prioritas dan pememilihan metoda yang terkait dengan identitas berdasar pada biaya, keuntungan dan resiko); atau sebagai teknologi dan teknik arsitektur atau bahkan pada prinsip dan filosofi ( seperti pemerintah harus melindungi warganegara dan keselamatan hidup sebagai prioritas yang utama)
SIAK
COMMOND IDENTITY
Idealnya, setiap warga hanya mempergunakan dan diperbolehkan memiliki satu identitas tunggal yang bisa digunakan diberbagai keperluan, organisasi dan daerah. Identitas tunggal didapatkan dengan bantuan penggunaan biometrik. Ada berbagai macam biometrik seperti; sidik jari, bentuk muka, suara, retina, telapak tangan[18], dan DNA. Untuk membangun sistem SIN yang mudah dan murah cukup dengan menggunakan sidik jari yang mempunyai faktor perbedaan, performance, dan ketetapan bentuk yang tinggi. Bagian paling sulit dari realisasi manajemen identitas ini adalah yang bersifat bukan teknis seperti otonomi daerah dan ego antar departemen itu sendiri. Manajemen, kebijakan, dan bahkan isu politis lebih memungkinkan menjadi hal yang menentukan jalan menuju sukses.[16] Dengan otonomi daerah pada kasus orang yang tinggal di daerah A dan mempunyai Objek Pajak di daerah B. Maka disetiap daerahnya diwajibkan orang tersebut untuk mempunyai KTP tersendiri sehingga kebijaksanaan ini tidak mendukung SIN.
4.
REALISASI SIN
SIN bukanlah sekedar nomor, tidak hanya untuk menyelesaikan permasalahan dalam satu institusi tetapi dirancang untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dari berbagai institusi. Sehingga salah satu cara untuk mengatasi masalah non-teknis diatas diperlukan suatu interface yang dapat dilihat pada gambar 4. Tahapan pertama yang perlu dilakukan adalah mengumpulkan semua sistem informasi (SI) yang dimiliki oleh semua organisasi baik itu pemerintah maupun swasta. Kemudian, SI informasi yang tadinya berupa “pulau-palau“ itu dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan menggunakan SIN sebagai primary key (PK). Setelah itu menghilangkan semua data/field dan prose yang bersifat redundant. Seperti misalnya field nama dan/atau proses pengambilan sidik jari.
SIM
DIN
ASURANSI
PASPOR
Gambar 4 SIN berfungsi sebagai inferface organisasiorganisasi dan permasalahnnya
Sehingga dengan interkoneksi semua SI akan terjadi integrity data disemua organisasi dan daerah, selain itu akan terjadi penghemat resources, biaya operasional dan biaya perawatan. Untuk pengembangan ke bidang lain, misalkan catatan kesehatan, catatan kejahatan dan lain sebagainya akan mudah dilakukan dengan cara menghubungkan ke PK atau SI yang ada dalam satu domain.
5.
ARSITEKTUR DATA SIN
Bagian yang terpenting dari SIN adalah data, sehingga merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mengatur penggunaan data ini. Tidak semua pengguna SIN bisa mengakses data secara keseluruhan. Banyak cotrol objective yang perlu diperhatikan. Pada kesempatan ini, control objective yang akan dibahas dilihat dari SIN sebagai interface. Bagaimana cara kerja, apa yang dihasilkan dan apa yang bisa ditentukan SIN? Serta bagaiman kontribusi setiap organisasi di SIN. Secara umum, pihak yang terlibat atau pengguna SIN itu bisa dikatagorikan pada masyarakat umum atau suatu orgnisasi termasuk proses yang terjadi didalam organisasi itu sendiri (internal organization) seperti yang dapat dilihat pada gambar 5. Setiap pengguna SIN ini pertamakali akan diindikasi berasal dari pihak yang mana. Kedua, diidentiifkasikan jenis pekerjaan yang bisa dilakukannya. Misalnya melakakukan salah satu atau lebih proses untuk melihat, menambahkan, update dan/atau menghapus data. Ketiga, dengan siapa dan berasal dari pihak mana pekerjaan tersebut dilakukan. Tahap ketiga ini terjadi jika pengguna dari satu organisasi akan melakukan perubahan ke organisasi
Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia 3-4 Mei 2006, Aula Barat & Timur Institut Teknologi Bandung
12
yang lain sehingga diperlukan kerjasamanya dengan pengguna di organisasi yang satunya lagi.
Sedangkan disisi perusahaan akan menentukan siapa yang akan mengisi posisi yang diberikan oleh SIN dan nantinya akan bertanggungjawab ke perusahaan yang menunjukknya. Jadi SIN ini akan memberikan beberapa posisi ke setiap organisasi yang terlibat dengan hak akses pada database yang berbeda dan pertanggungjawaban ke perusahaan yang diwakilkannya juga berbeda. Sehingga jika terjadi kesalahan maka dapat diketahui orang yang bertanggungjawab atas kesalahan tersebut. Dengan arsitektur seperti ini maka SI yang telah atau dikembang oleh setiap sektoral merupakan tanggungjawab setiap sektoral dan tidak akan terganggung oleh adanya SIN ini. Namun, SI dari setiap sektoral akan menentukan keberhasilan dan/atau kinerja dari SIN
6.
KESIMPULAN
1.
SIN bukan sekedar penomoran, tetapi merupakan sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di berbagai organisasi baik itu pemerintahan dan swasta.
2.
SIN berfungsi sebagai interface, sehingga dapat mengatasi ego disetiap departemen dan otonomi daerah dan dapat membantu pemerintah sebagai alternatif penyediaan sistem informasi terpadu
3.
Dengan menggunakan SIN sebagai interface maka SIN yang dimiliki dan/atau sedang dikembangkan oleh setiap sektoral tidak akan hilang dan/atau terganggu dengan adanya SIN
4.
penggunaan SIN merupakan alternatif yang cukup handal dan murah dalam mengatasi masalah yang ditimbulkan dengan 29 nomor identitas penduduk yang dikeluarkan oleh 24 institusi yang tersebar di Indonesia
7.
REFERENSI
Gambar 5 Semua pihak yang terlibat SIN dan penentuan pekerjaan yang bisa dilakukan.
Pada tahap ini, akan dihasilkan semua jenis proses yang dimungkinkan terjadi beserta ketiga syarat yang telah disebutkan diatas tadi (pada gambar berwarna biru) Kemudian SIN akan mulai menentukan posisi dan oraganisasi apa yang diperlukan untuk melakukan suatu tugas tertentu berdasarkan pada data-data yang digunakan atau diperlukan.
[1]http://www.republika.co.id/koran_detail.asp? id=201750&kat_id=3. Jumat 17 Juni 2005, 14:23 [2]_____, KI,“Indonesia Tak Patuhi Resolusi PBB soal Penamaan Wilayah“,Kompas, hal 9, Senin 30 Mei 2005. [3]http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menur ut_jumlah_penduduk [4]BPS,“Jumlah dan Indonesia“, BPS, 2003. Gambar 6 Posisi-posisi yang diperlukan SIN dan keterlibatan setiap organisasi
kepadatan
penduduk
di
[5]http://www.ssa.gov/history/35actinx.html, Kamis 23 Juni 2005, Pukul 19:43
Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia 3-4 Mei 2006, Aula Barat & Timur Institut Teknologi Bandung
13
[6]http://www.sinarharapan.co.id/berita/0404/16/nas1 1.html. Akses 17 April 2004, pukul 12.32 WIB [7]http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=2 01750&kat_id=3&kat_id1=&kat_id2= . Akses 21 Juli 2005, pukul 12.52 WIB [8]Suharno,“Menuju Terciptanya Single Identification Number di Indonesia”, Jakarta, 2005 [9]Wahyudi,“Penjelasan tentang SIAK & Data Center”, Jakarta, 2005 [10]Audun Jøsang, Simon Pope,“User Centric Identity Management“, AusCERT Conference, Queensland, 2005 [11]The open Group,“Identity Management Business Scenario“, July 2002 [12]Sun MicroSystems, “Identity Grid“, May 2004 [13]http://brain.web-us.com/memory/mnemonic_ techniques.htm. 15 Juni 2005 Pukul 18:58 [14]http://www.ababasoft.com/mnemonic/tech02.htm 15 Juni 2005 Pukul 18:58 [15]“Maret, BI Luncurkan Pusat Informasi Kredit ”, investorindonesia.com, Senin, 28 Februari 2005, http://www.investorindonesia.com/news.html?id=110 9524308, 14 Maret 2005 puku 14.34. [16] Phil Windley,“Digital Identity“, O’Reilly, August 2005 [17] http://www.essentialstrategies.com/patternscd/ samples.htm. minggu, 01:40 PM [18] Subramanian,“Beyond Digital Signatures“, 2003
Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia 3-4 Mei 2006, Aula Barat & Timur Institut Teknologi Bandung
