Paradigma Good Government Dan Digital Society Dari Perspektif Single Identity Number (SIN) Oleh Poltak Sihombing dan Jonson Rajagukguk Abstract Sistem informasi yang dibangun oleh beberapa instansi di Indonesia hingga saat ini tidak terintegrasi satusama lainnya. Ini terlihat dari paling sedikit ada ± 29 instansi di Indonesia yang merekam data penduduk dan mengeluarkan nomor identitas yang berbeda-beda. Masyarakat disodori beragam nomor identitas yang berbeda-beda, seperti nomor KTP, kartu keluarga, nomor pasport, SIM, BPKB, NPWP, NIP, akta kelahiran, nomor PLN, Telkom, PDAM, sertifikat tanah, dan lain-lain. Pada kajian ini ditawarkan salah satu solusi untuk mengatasi masalah di atas yakni membangun sistem pangkalan data (database) kependudukan yang terintegrasi antar instansi dengan menerapkan konsep Single Identity Number (SIN). SIN merupakan suatu nomor unik yang diintegrasikan dalam satu kartu identitas seorang warga. SIN dan kartu identitas (Nasional Id) akan membentuk database kependudukan nasional yang digunakan menjadi satu-satunya rujukan untuk berbagai aplikasi pelayanan publik. Hasil kajian ini dapat diintegrasikan ke seluruh kantor pemerintahan & swasta dan lembaga lainnya untuk mewujudkan Good Government dan Digital Society. Dengan SIN ini akan menghindari replikasi dan redundansi data warga sehingga akan memberi banyak manfaat sekaligus mempersempit peluang untuk tindakan kejahatan. Keywors: single indentity number, database, kependudukan, good government, digital society 1
Latar belakang
Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka pebertiban administrasi kependudukan (database) masih menjadi persoalan dan permasalahan yang sangatmendasar dinegara ini. Masalah Daftar penilih tetap (DPT) yang bermasalah pada pemilu 2014 merupakan sebuah gambaran betapa negara ini sangat miskin dalam membangun database kependudukan yang akurat. apa upaya melakukan penertiban data kependudukan merupakan hal yang harus dilakukan oleh pemerintah. Maka pemanfaatan dan optimalisasi teknologi sangatlah penting untuk mmebangun database penduduk yang akurat dan bisa menjadi acuan dalam pembangunan bangsa kearah yang lebih baik. Kenyataan yang terlihat selama ini bahwa jumlah penduduk Indonesia semakin banyak yang tersebar secara geografis di bumi Nusantara. Hal ini juga mengakibatkan sistem kependudukan akan semakin kompleks. Melihat kondisi geografis Indonesia yang memiliki lebih dari 18 ribu pulau dengan populasi tak kurang dari 230 juta orang, dengan penduduk tersebar di seluruh nusantara, maka konsep pelayanan publik oleh pemerintah perlu dikembangkan ke yang berbasis digital government dan digital society agar memudahkan akses antara pemerintah penduduk dan sebaliknya. Konsep ini tentu harus safety dan memiliki data yang valid untuk menghindari replikasi dan redundansi data kependudukan. Kalau dilihat dari Competiveness Year Book tahun 2005, dilaporkan bahwa daya saing Indonesia berada diperingkat 59 dari 60 negara yang disurvei.
Thailand dan Malaysia menduduki peringkat ke-28 dan 29. Salah satu parameter pengukuran daya saing yang digunakan adalah efisiensi pengelolaan pemerintahan. Salah satu usaha untuk meningkatkan good government dan digital society ini adalah menyempurnakan sistem database administrasi kependudukan nasional dengan konsep pelayanan digital government dan digital society. Dengan konsep ini akses penduduk dari kota sampai desa, dari lembah hingga ngarai dan dari gunung-gunung hingga yang terisolir sekalipun akan jadi lebih mudah asalkan dapat dijangkau jaringan internet. 1.1. Problem yang dihadapi Problem yang dihadapi saat ini adalah masalah nomor identitas diri seorang warga yang berbedabeda di setiap instansi. Saat ini sudah ada ± 29 nomor identitas penduduk yang dikeluarkan institusi yang tersebar di Indonesia [3]. Misalnya nomor paspor, KTP, SIM, NPWP dan lain-lain pada orang yang sama. Jika seandainya seorang penduduk membayar beberapa pajak yang berbeda-beda, maka ia akan memiliki nomor pajak yang yang berbedabeda pula. Selain itu, terkadang prosedur sangat tergantung pada oknum yang dihadapi bukan tergantung pada system. Hal ini mengakibatkan urusan identitas berbelit-belit pelayanan sudah tidak effisien. Mengutip data terakhir DEPDAGRI tahun 2003 mengatakan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 17.505 [2] pulau, ada 9.634 [2] pulau di Indonesia yang belum bernama dan sekitar 6000 [3] tidak
1
berpenghuni dengan populasi tak kurang dari 238.452.952 [3] juta orang pada tahun 2003. Penduduk tersebar tidak merata di seluruh nusantara, dari kota sampai desa yang terisolir. Sekitar 59% penduduk tinggal di Pulau Jawa [4]. Namun angka tersebut masih diragukan kebenarannya, karena masih ada penduduk yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) lebih dari satu. Dengan menerapkan SIN, maka KTP ganda ini tidak dapat dibuat lagi. Melihat problem di atas sangatlah tepat konsep digital goverment dan digital society dikembangkan untuk meningkatkan sinergi penyelengaraan sistem pemerintahan. 1.2. Single Identity Number (SIN) Untuk meningkatkan effisiensi pelayanan, pemerintah memang telah mengembangkan Egovernment sesuai dengan Inpres No. 3/2003 dan berdasarkan Keppres No.72/2004 tentang SIN yang seyogianya efektif berjalan pada 2006, pemerintah mengupayakan integrasi 29 nomor identitas yang dikelola 24 instansi menjadi satu nomor tunggal / Single Identity Number (SIN). Namun realisasi SIN hingga saat ini masih belum tuntas. Sebenarnya SIN dapat diwujudkan dalam satu chip ‘kartu cerdas’ yang ditempelkan pada “Nasional Id” sebagai pengganti KTP. Sistem kependudukan Indonesia sudah saatnya dilakukan perubahan total yang dimplementasikan dalam chip tersebut. Sebagaimana problem yang kita hadapi saat ini bahwa masyarakat kita disodori beragam nomor identitas yang dikeluarkan oleh ± 29 instansi, yang sangat merepotkan. Jika kita dapat melihat dari negara-negara maju yang telah menerapkan nomor identitas tunggal (Single Identity Number). Sebut saja AS misalnya, yang telah menerapkan social security number. Hanya dengan satu nomor identitas, masyarakat adidaya itu bisa memenuhi segala kebutuhan dan keperluan mereka dengan proses yang efisien, efektif, dan transparan, tanpa birokrasi yang berbelit-belit, karena semua tergantung pada sistem, bukan tergantung pada oknum. Selain itu, pentingnya SIN adalah untuk keamanan. Dengan SIN peluang masyarakat untuk menggandakan KTP tidak bisa lagi dilakukan. Ini bukan saja menghindari kecurangan untuk pemilu misalnya tetapi juga sekaligus mempersempit peluang untuk tindakan terorisme.
meningkatkan pelayanan publik dan keamanan negara. 2.1Malaysia Evolusi KTP di Malaysia, hingga saat ini sudah mengalami 5 kali tahapan evolusi yakni pada tahun 1948, 1960, 1990, 1999 dan 2001. Ide Evolusi yang sangat cemerlang sejak tahun 1999 sudah membuat secara bertahap ‘national ID’ yang mereka sebut dengan Malaysian Id-Card (“MyKad”), seperti pada gambar 1. Malaysia mengeluarkan kartu identitas yang bernama MyKad. MyKad merupakan government multi-purpose card. MyKad berupa smart card yang memiliki chip berkapasitas 64K yang menyimpan berbagai data. Satu MyKad dirancang dengan berbagai fungsi utama seperti: identifikasi diri, Transit aplication (Touch n Go), ATM, Driving licence (lisensi pengemudi), Pasport Information, Healt Information ( jenis darah, alergi, penyakit kronis, dll.), E-cash, Public key infrastructure, traveling card dan e-commerce transaction. MyKad (warna biru) diberikan ketika seorang berusia 12 tahun. Sedangkan untuk penduduk berusia dibawah 12 tahun, diberikan MyKid (warna pink) yang fungsinya sama dengan akte kelahiran. Nomor identitas pada MyKid akan dipergunakan sebagai nomor identitas MyKad jika yang bersangkutan telah mencapai usia 12 tahun. Format nomor MyKad terdiri dari 12 digit yaitu YYMMDD-SS-###G, dimana: Enam angka pertama (YYMMDD) menyatakan tanggal kelahiran. SS menyatakan tempat kelahiran pemegang kartu i.e. the states (01-13), the federal territories (14-17) or the country of origin. Kelompok terakhir (###) merupakan nomor seri pada unidentified pattern yang berhubungan dengan kelompok etnis, golongan darah dan agama. Digit terakhir (G) menunjukkan jenis kelamin dimana odd number untuk pria, dan even number untuk wanita (Gambar 1). Proyek MyKad ini ditangani oleh lima instansi pemerintahan Malaysia, yaitu Jabatan Pendaftaran Negara (JPN), Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ), Polis Diraja Malaysia (PDRM), Kementrian Kesehatan, Jabatan Keimigrasian.
2. Single Identity Number Di Beberapa Negara Beberapa negara yang sudah menerapkan SIN untuk pelayanan publik. Sebagai contoh Malaysia, Thailand, Inggris, Italia, Jerman, Amerika,, dan lain lain. Mereka ini sudah berpengalaman dalam menerapkan SIN dan hasilnya sangat baik untuk
2
Gambar1. Contoh MyKad di Malaysia 2.2 Thailand Thailand mengeluarkan kartu identitas smart ID Card yang selesai pada akhir 2007. Informasi yang terkandung didalamnya berupa nama pemegang kartu, alamat, tanggal kelahiran, agama, kebangsaan, golongan darah, alergi dan keadaan medis, gambar biometrik (fingerprints, wajah dan iris), nama orang tua, status menikah, social security details, asuransi kesehatan, detail izin mengemudi, data perpajakan. 2.3 Inggris Pada tahun 2003 pemerintah Inggris memperkenalkan Kartu Identitas Nasional Inggris yang terhubung ke database identitas nasionalnya, National Identity Register. Database identitas ini mengandung : a. Informasi personal berupa nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dsb. b. Informasi identitas seperti foto kepala-bahu, tanda tangan, sidik jari, dan data biometris lain. c. Status residen yaitu kebangsaan, izin tinggal, dll. d. Nomor referensi personal seperti nomor identitas nasional, nomor paspor, nomor SIM, semua nomor asuransi, dll. e. Record sebelum data terbaru mengenai informasi di atas, catatan perubahan, tanggal kematian, dsb. f. Registrasi dan sejarah kartu ID berupa tanggal registrasi untuk setiap aplikasi, tanggal modifikasi, dll. g. Informasi validasi seperti informasi yang tersedia pada koneksi dengan semua aplikasi. Informasi keamanan seperti PIN, password, pertanyaan dan jawaban yang digunakan untuk keamanan.
DD adalah tanggal kelahiran. Angka 40 ditambahkan ke tanggal lahir untuk wanita, ZZZZ adalah kode kota kelahiran, X adalah karakter tambahan. 2.5 Jerman Jerman mengeluarkan kartu identitas bernama Personalausweis. Setiap warga negara di Jerman hanya mempunyai satu ID-Card dimulai dari usia 16 tahun, yaitu usia dimana seseorang diwajibkan untuk mendaftarkan diri. Masa berlaku ID-card ini adalah lima tahun untuk kepemilikan pertama, kemudian diperpanjang untuk lima tahun kedua hingga warganegara berumur 26 tahun. Selanjutnya, ID-card berlaku untuk masa 10 tahun (gambar 2). Penduduk berusia 60 tahun ke atas mendapat IDcard seumur hidup. Apabila terjadi perpindahan penduduk, maka kantor pendaftaran penduduk di wilayah penerima penduduk tersebut akan menginformasikan kepindahan penduduk tersebut ketempat tinggal yang lama. Tetapi datanya masih disimpan selama lima tahun untuk mengetahui riwayat tempat tinggal penduduk yang bersangkutan. Nomor ID-card mempunyai 10 (sepuluh) digit, empat nomor pertama menggambarkan negara bagian dan kantor pendaftaran penduduk yang mengeluarkan. Berikutnya, nomor seri yang acak (random) dan tidak berhubungan dengan data pribadi individu. Lembaga pemerintahan yang mengelola German National Identity Card, Bundes Duckerei, yang telah diprivatisasi pada tahun 2000.
Gambar 2. Contoh Personalausweis di Jerman 2.4 Italia Di Italia, yang menjadi nomor identitas penduduknya dinamakan Codice fiscale (English: fiscal code) yang langsung didapat oleh seseorang begitu lahir. Format nya berupa "SSSNNNYYMDDZZZZX", dimana : SSS adalah 3 huruf konsonan pertama dalam nama keluarga, NNN adalah konsonan ke-1, 3 dan 4 dari nama awal, YY adalah digit terakhir tahun kelahiran, M adalah huruf kelahiran,
2.6. Amerika Serikat Di Amerika Serikat, disebut sebagai Social Security Number (SSN) merupakan nomor yang secara defacto menjadi nomor identitas penduduknya. Pada awalnya, SSN dipergunakan untuk kepentingan masalah pajak dan keamanan sosial. SSN diberikan kepada seseorang yang telah berusia 15 atau 16 tahun. Jadi, SSN dipergunakan sebagai primary key untuk melakukan berbagai transaksi kependudukan. Informasi yang terkandung di SSN antara lain Payroll, university student records, credit records, dan izin mengemudi. Selain
3
itu, U.S. military juga menggunakannya untuk seluruh layanan bagi anggotanya. Social Security Number merupakan nomorsembilan digit dengan format "NNN-NN-NNNN." Nomor ini terbagi atas 3 bagian sebagai beikut: Tiga digit pertama menyatakan nomor area yang disesuaikan dengan letak geografis. Dua digit di tengah menyatakan groupnumber yang bisa mengidentifikasikan latar belakang etnis seseorang. Empat digit terakhir menyatakan serial number (Gambar 3). SSN berfungsi untuk memberikan nomor kepada penduduk dan pendatang dalam rangka identifikasi jati diri, perlindungan keamanan, jaminan sosial dan seluruh kepentingan pelayanan publik. SSN dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan dan Pelayanan Masyarakat.
Gambar 3. Contoh SSN di Amerika Serikat 3. Good Government dan Digital Society Fakta menunjukkan bahwa bangsa-bangsa yang telah maju adalah mereka yang mewujudkan good government and digital society dengan SIN untuk setiap penduduknya. Kita sebagai warga Negara Indonesia tentu tidak ingin tertinggal jauh dengan keberhasilan mereka. Namun sayang sekali bahwa wujud dan pemanfaatan SIN untuk warga negara Indonesia, masih belum terealisasi. Kebijakan pemerintah pusat maupun daerah untuk memberdayakan teknologi ini tampaknya harus lebih diefektifkan. Terobosan yang sudah dilakukan oleh Negara maju seperti AS misalnya pada system pemerintahan digital (digital government) dan masyarakatnya yang digital (digital society). Pada tahun 1998, National Science Foundation (NSF) di AS berkolaborasi dengan University of Southhern California’s Information Science Institute (USC/ISI) dengan Columbia University’s Department of Computer Science, memulai program pertamanya dalam Pemerintahan Digital (Digital Government, DG) dan digital Society. Program itu mengumumkan bahwa [14]: The Federal Government is a major user of information technologies, a collector and maintainer of very large data sets, and a provider of critical and often
unique information services to individuals, states, businesses, and other customers. Untuk program ini internet diciptakan menjadi patner pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan good government dan digital society. Kemudian DG lebih dioptimumkan seiring dengan perkembangan kemajuan yang pasti oleh mikroprosesor komputer yang makin cepat, jaringan komputer yang makin luas dan bandwith makin besar dan kemampuan warganegaranya menggunakan komputer yang makin meningkat, maka pemerintah berharap bahwa masyarakat akan dapat merespon dengan cepat dan tepat dan dapat memastikan keleluasaan pribadi warganya. Peningkatan pelayanan yang makin bagus oleh pemerintah sangat diharapkan dengan adanya ICT (Information Comunication Technlogy) sehingga kantor pemerintah menjadi lebih ekonomis, dan menjadi lebih produktif. Dengan demikian masyarakat semakin mempercayai karyawan pemerintah dengan semakin banyaknya jaringan teknologi ini dan akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan Pemerintah kepada masyarakatnya menjadi semakin mudah karena menerapkan sistem digital government dan digital society dengan SIN [15]. 4. Kondisi e-Gov di Indonesia Seiring berkembangnya konsep digital government, baik lembaga di pusat maupun di daerah berlomba-lomba membangun SI (Sistem Informasi). Sayangnya, konsep e-Government justru melenceng dengan anggapan web + e-mail = eGovernment. Ini menyempitkan makna egoverment itu. Seharusnya diperluas ke system pemerintahan digital (digital government) dan masyarakat digital (digital society). Dengan kondisi semacam itu, tidak heran bila SI yang dibangun tidak match dengan tuntutan masyarakat modern. Yang terjadi bukannya efisiensi, kemudahan, hemat biaya atau kecepatan, tapi justru mendatangkan banyak masalah baru karena kurangnya kordinasi. Tetapi, pemerintah tidak berdiam diri, pada 16 Juni 2003 lalu, Presiden Megawati mengeluarkan Inpres No 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Ini bukti adanya komitmen pemerintah untuk menjadikan e-Gov sebagai bagian integral dari sistem dan tatanan kepemerintahan. Kebijakan ini perlu ditindak lanjuti ke tingkat yang lebih advance menjadi digital government dan digital society untuk memberikan sistem pelayanan yang lebih optimum. 4.1 Embrio SIN untuk Indonesia Dalam konteks digital government, SI yang dibangun oleh banyak lembaga ini bisa menjadi
4
embrio dari sistem Single Identity Number (SIN). Jika dirunut dari bawah ke atas, SIN merupakan elemen digital government, dan itu merupakan elemen dari Sisfonas. Ada banyak embrio SIN untuk warga negara Indoneisia, KTP misalnya. Tapi karena tidak ada integrasi dan kebakuan sistem selama ini, maka terjadi selama ini satu individu bisa memiliki lebih dari satu KTP. Dengan adanya SIN yang terintegrasi dan baku, maka ancaman pada Negara semacam terorisme akan berkurang, karena semakin mudah untuk melacak identitas setiap warga dan tidak ada duplikasi identitas warga. Hingga saat ini pemerintah belum menentukan seperti apa konsep SIN yang akan diterapkan di Indonesia. Seungguhnya SIN bisa bersumber dari beberapa entitas data, tergantung dari konsep pemerintahan yang ada. Yang umum adalah identifikasi berdasarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Identitas Penduduk (NIP), Nomor Sertifikat Kelahiran (NSK), Nomor Paspor, Nomor Social Security, Nomor Surat Izin Mengemudi (SIM). 4.2 Instansi mana yang bertanggung jawab? Salah satu konsep yang diketengahkan Sisfonas adalah klasifikasi simpul-simpul informasi dan aplikasi, yaitu simpul pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten. Pendefinisian simpul-simpul tersebut amat penting karena secara konseptual akan menggambarkan pemisahan manajemen dan kepemilikan data. Konsep lain dalam Sisfonas, adalah pendefinisian “kanal informasi” sebagai medium komunikasi antar sistem aplikasi. Kanal informasi merupakan backbone pengintegrasian SI. Dengan kanal informasi, “ribuan pulau informasi” yang berada dalam intra instansi dapat diintegrasikan menjadi satu sistem dengan motode yang sama. Kedua konsep ini, memiliki implikasi signifikan pada implementasi. Keduanya merupakan solusi teknis sistem SIN, baik di pusat maupun daerah, termasuk hubungan antara keduanya. Pemikiran semacam ini merupakan tuntutan terhadap pemerintah daerah di era otonomi untuk bisa menyediakan pelayanan publik yang semakin baik. Sayangnya, pengelompokan data dalam skala yang berbeda (pusat dan daerah) belum disentuh secara eksplisit dalam kerangka Sisfonas maupun digital government. Dengan pengelompokan data semacam ini, maka pembagian wewenang atas data dalam tingkatan nasional, daerah maupun instansi akan menjadi lebih jelas. Tanpa pembagian yang jelas, big brother problem tidak akan pernah selesai. Yang perlu dipahami, SIN tidak hanya berdimensi teknis, tapi juga politis. Untuk melempangkan langkah itu,
SIN harus diputuskan oleh otoritas tertinggi, presiden. Dengan Keppres, masalah body policy selesai, Instansi teknis tinggal mengikuti. Masalahnya hanyalah instansi mana Instansi mana yang bertanggung jawab? Mungkin Departemen Dalam Negeri lebih tepat, karena Depdagrilah yang selama ini melakukan pengumpulan data-data penting yang berhubungan dengan SIN. 4.3 Strategi Penerapan SIN Jika dilihat dari pengalaman beberapa negara yang menerapkan SIN, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain: a. Sejak kapan seseorang harus memiliki SIN. b. Instansi mana yang berhak untuk mengatur masalah SIN ini. c. Bagaimana konsep penomoran yang digunakan untuk SIN. d. Bagaimana struktur data dan arsitektur database yang akan dipakai. Jika disesuaikan dengan prosedur lama, maka untuk mendapatkan NIK seseorang harus telah berusia lebih atau sama dengan 17 tahun. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa seseorang dianggap telah dewasa pada usia tersebut. Untuk penduduk yang berusia dibawah 17 tahun, identitasnya sebagai warga negara diwakili oleh akte kelahiran. Data kependudukan yang rinci dan menyeluruh saat ini dikelola oleh Dinas Kependudukan yang ada pada DATI I/II dan Kota. Sedangkan untuk di pusat sudah dikelola oleh Ditjen Administrasi Kependudukan-Departemen Dalam Negeri. Beberapa instansi lainnya, seperti Ditjen Pajak, MENPAN, BPN, dan lain-lain, juga mempunyai data kependudukan yang sesuai dengan keperluannya. Oleh karena itu pemerintah perlu menetapkan secara tegas bahwa database (pankalan data) kependudukan nasional hanya berasal dari satu instansi saja. Database ini dapat terintegrasi dengan sistem yang sudah ada di beberapa instansi terkait. 5. Model Perancangan SIN untuk Indonesia Perancangan database (pangkalan data) kependudukan dengan SIN (Single Identity Number) harus unik dan terintegrasi dengan gabungan data dari berbagai institusi pemerintah maupun swasta. Pangkalan data ini harus bisa digunakan di berbagai instansi terkait. Rancangan SIN harus bisa mewakili semua nomor identitas yang ada dengan permasalahannya yang mempunyai sifat antara lain: a. Unik, tidak terjadi identitas ganda atau lebih b. Standard, struktur identitas sama secara nasional
5
c. Lengkap, data yang akan dijadikan identitas merupakan data yang mencakup seluruh wilayah Indonesia (bersifat nasional) d. Permanen, tidak boleh berubah dan bersifat abadi. e. Terintegrasi, dapat dipadukan dengan sistem yang ada pada instansi terkait. SIN akan bisa diakses oleh semua institusi pemerintah dan dapat digunakan berbagai keperluan (multi purpose card). Sebelum melakukan perancangan penomoran SIN, ada dua hal yang perlu dipertimbangkan yaitu: a. Perancangan SIN dilakukan dengan sederhana sehingga mudah diingat, disesuaikan dengan kemampuan manusia untuk bisa mengingat digit angka yang terbatas. b. Perancangan SIN dilakukan dengan memperhitungkan jumlah nomor yang tersedia dan jumlah penduduk Indonesia dan warga negara asing agar penyimpanan data menjadi effisien. Pada kajian ini, SIN untuk Indonesia diusulkan terdiri dari sembilan atau sepuluh digit, ditulis tiga bagian yang dipisahkan oleh tanda penghubung, dengan format sebagai beikut: AAA-KK-UUUU, dimana: Bagian 3 digit pertama (AAA) disebut "nomor wilayah" Tiga digit pertama dari SIN adalah nomor area. Angka yang digunakan, mengindikasikan kantor SIN tertentu yang mengeluarkan kartu tersebut. Blok angka tertentu dialokasikan untuk setiap area tertentu. Nomor wilayah mengindikasikan wilayah pemilik nomor yang menunjukkan alamat pada aplikasi untuk nomor. Bagian 2 digit di tengah (KK) disebut "nomor kelompok" Dua digit tengah adalah nomor kelompok dan tidak punya arti geografis tetapi lebih kepada pesanan di mana SIN dikeluarkan untuk kelompok wilayah tertentu. Digunakan untuk memecahkan SIN ke dalam ukuran blok konvensional yang digunakan untuk operasi internal. Bagian 4 digit (UUUU) disebut "nomor urut" Empat digit terakhir menjadi nomor urut yang mewakili suatu rangkaian angka-angka langsung dari 0001-9999. Penggunaan nomor urut berdasarkan urutan pesanan menurut waktu di dalam masing masing wilayah dan nomor kelompok sebagai proses tempat aplikasi.
Idealnya, setiap warga hanya mempergunakan dan diperbolehkan memiliki satu identitas tunggal (SIN) yang bisa digunakan pada berbagai keperluan, organisasi dan daerah. SIN didapatkan dengan bantuan penggunaan informasi biometrik. Ada berbagai macam biometrik seperti; sidik jari, bentuk muka, suara, retina, telapak tangan, dan DNA. Informasi biometrik ini juga sangat diperlukan bila satu saat kelak diperlukan bedah forensik pada orang yang bersangkutan. 6. Arsitektur Pangkalan Data (Database) dan SIN Pada dasarnya ada banyak arsitektur database yang dapat dirancang untuk aplikasi SIN. Pada kajian ini kami menawarkan 2 arsitektur dasar sebagai permulaan dan bisa dikembangkan ke model arsitektur lainnya. 6.1 Sistem Pangkalan Data (PD) Terpusat Sistem pangkalan data (database) terpusat adalah sistem yang dijalankan pada satu sistem komputer yang tidak berinteraksi dengan sistem komputer lainnya. Sistem ini digunakan oleh single-user. Contohnya komputer pribadi (PC). Sistem pangkalan data ini dirancang tanpa menangani masalah concurency control yang tidak diperlukan untuk updates oleh single-user (gambar 4).
Pengguna Jauh
Pangkalan Data
Komputer Kerangka Utama atau Mini Pengguna Tempatan
Gambar 4. Pangkalan data terpusat 6.2 Sistem Pangkalan Data (PD) Terdistribusi Pada sistem terdistribusi, pangkalan data dengan SIN disimpan pada beberapa komputer. Komputer ini berkomunikasi melalui media komunikasi seperti jaringan kecepatan tinggi atau line telepon. Jaringan ini tidak berbagi memori utama maupun disk. Pangkalan data terdistribusi ini terpisah secara geografis, terpisah secara administratif dan memiliki interkoneksi. Pada database terdistribusi yang ideal, semua site akan bekerja dengan software database-
6
manajemen system (DBMS) yang sama dan menyadari keberadaan masing-masing site (gambar 5).
PD
PD PD
PD Pelayan PD
Pelayan PD PD
Gambar 5. Pangkalan Data (PD) Terdistribusi 7. Penutup Penerapan SIN sebagai nomor identitas tunggal dan pangkalan data (database) kependudukan nasional yang terpadu akan menjamin setiap penduduk tercatat secara unik. Ini merupakan syarat utama untuk mewujudkan good government dan digital society di Indonesia. Penggunaan SIN sebagai bagian elemen pada penerapan digital government dan digital society akan meningkatkan akses dari dan ke system pemerintahan, hal ini akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata pamong pemerintahan (Good Government) karena dapat menghemat waktu, biaya, fasilitas, dan sumberdaya. Untuk mewujudkan Digital Government dan Digital Society diperlukan penegasan kebijakan dan regulasi untuk membangun pangkalan data (database) kependudukan nasional sebagai prasyarat terciptanya Good Government. Kehadiran SIN dan Nasional ID, akan memudahkan diterapkannya data biometrik. Penggunaan SIN merupakan alternatif untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan dengan ± 29 nomor identitas penduduk yang dikeluarkan oleh beberapa institusi yang tersebar di Indonesia. Dengan SIN keamanan Negara akan lebih efektif dan diperkirakan akan dapat mengatasai kompleksitas pada system pemerintahan untuk mewujudkan good government dan digital society.
[4]. [4]BPS,“Jumlah dan kepadatan penduduk di Indonesia“, BPS, 2003. [5]http://www.ssa.gov/history/35actinx.html, [6]. Bakri, Marina., J.B. Soesetiyo, Evi Ratnasari, Ferry C. Putra, Harso Kurniawan. ”Single Identity Number : Satu Nomor Untuk Semua”. Warta Ekonomi. 18 November 2005. [7]. Suharno,“Menuju Terciptanya Single Identification Number di Indonesia”, Jakarta, 2005 [9]Wahyudi,“Penjelasan tentang SIAK & Data Center”, Jakarta, 2005 [10]Audun Jøsang, Simon Pope,“User Centric Identity Management“, AusCERT Conference, Queensland, 2005 [11]The open Group,“Identity Management Business Scenario“, July 2002 [12]Sun MicroSystems, “Identity Grid“, May 2004 [13] Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara. “Laporan Hasil Kunjungan Kerja dan Lokakarya tentang Sistem Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Republik Federasi Jerman“. 2001 [14] NSF, Program Announcement - Digital Government, NSF98-121, National Science Foundation, 1998. [15] http:// www.dgrc.org.
RFERENCES [1]. http://www.boingboing.net/2002/11/25/Thailand. [2] http://en.wikipedia.org/ [3]http://id.wikipedia.org/wiki/jumlah_penduduk
7
Biodata Penulis Poltak Sihombang, Drs, M. Kom, PhD adalah dosen tetap pada Ilmu Komputer USU Medan. Lahir di Sidikalang, 17 Maret 1962. Tamat S1 dari Ilmu FISIKA FMIPA USU (1988) Medan, S2 Ilmu Kompuer Universitas Indonesia Jakarta (1999), S3 Sains Komputer Universitas Sains Malaysia (USM) Tahun 2010. Saat Ini Ketua Program Studi Ilmu Komputer USU Medan (2010-2015). Ketua Bidang Penelitian dan Pegembangan pada APTIKOM (Asosiasi Perguruan Tinggi Komputer) Cabang SumutNAD. Aktif melakukan berbagai penelitian pengembangan ilmu komputer. Jonson Rajagukguk, S. Sos, SE, M.AP. Lahir di Sidikalang 6 Juli 1980. Pendidikan S1 Ilmu Amdinistrasi Negara FISIPOL UHN Medan (2003), S1 Ilmu Manajemen Dari STIE Nusan Bangsa Medan (2011) dan Magister Administrasi Publik (M.AP) Pascasarjana UMA Medan tahun 2011. Jenjang kepangkatan akademik saat ini Asisten Ahli (III-A). Saat ini Dosen Tetap STIE-STMIK IBBI Medan. Dosen Tidak Tetap FE, F. Psikologi, dan F. Pertanian Universiats HKBP Nommensen. Dosen Tidak Tetap Pada FE, FS Universitas Methodist Medan. Dosen Tidak Tetap FE UDA Medan. Aktif Menulis di berbagai Media Sumatera Utara seperti Sinar Indonesia Baru (SIB), Waspada, Perjuangan, Hr. Analisa dan Media Lokal lainnya.
8
