PERANCANGAN DASHBOARD PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMURBERBASIS WEB SEBAGAI SARANA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi XVIII Program Studi MMT-ITS, Surabaya 27 Juli 2013

PERANCANGAN DASHBOARD PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMURBERBASIS WEB SEBAGAI SARANA PENGAMBILAN KEPUTUSAN Sigit Satrio Wibowo1) dan Erma Suryani2) 1) Program Studi Magister Manajemen Teknologi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Jl. Cokroaminoto 12 A, Surabaya, 60264, Indonesia e-mail: [email protected] 2)Jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya, 60111, Indonesia ABSTRAK Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)merupakan instansi yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan, meliputi audit, konsultansi, asistensi, evaluasi, pemberantasan KKN, serta pendidikan dan pelatihan pengawasan. Saat ini informasi tentang capaian kinerja pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur (BPKP Jatim) diperoleh dari berbagai sistem dan berkas yang tersebar di bagian dan bidang, sehingga membutuhkan waktu dan usaha lebih untuk menyajikannya sesuai dengan kebutuhan pimpinan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem yang mampu mengolah rencana dan hasil pengawasan menjadi informasi yang berguna bagi pimpinan dan menyajikannya dalam format yang mudah dipahami, sesuai dengan preferensi pimpinan, yaitu cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tersebut dengan membuat desain dashboard berbasis web yang menyajikan informasi capaian kinerja dan informasi penting lainnya, sebagai sarana dalam pembuatan keputusan. Penelitian yang dilakukan menemukan bahwa, dari 53 KPI/IKU, pimpinan menghendaki capaian 7 indikator, informasi penyerapan anggaran, dan beban kerja auditor untuk disajikan dalam dashboard. Hasil dari penelitian ini adalah desain dashboard yang menyajikan informasi capaian kinerja dan informasi penting lainnya, yang digunakan sebagai sarana bagi pimpinan BPKP Jatim untuk pengambilan keputusan. Kata kunci: BPKP, informasi capaian kinerja, IKU, dashboard

PENDAHULUAN Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menjadi bisnis utama dari BPKP, meliputi audit, konsultansi, asistensi, evaluasi, pemberantasan KKN, serta pendidikan dan pelatihan pengawasan. Banyaknya kegiatan pengawasan yang harus dilaksanakan, menuntut adanya pengelolaan seluruh aspek yang berhubungan dengan penugasan tersebut, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil penugasan. Proses ini meliputi pembuatan usulan surat tugas, program penugasan (audit program), usulan hari penugasan (HP), alokasi auditor, usulan biaya penugasan, pemesanan akomodasi, pelaporan hasil penugasan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penugasan. Pada tahun 2012, BPKP Jatim telah melaksanakan 2.195 kegiatan pengawasan, ISBN : 978-602-97491-7-5 C-16-1


yang pengendaliannya memerlukan dukungan teknologi informasi agar bisa menyajikan informasi tentang pelaksanaan penugasan tersebut secara cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penugasan pengawasan merupakan bisnis utama dari BPKP, sehingga pelaksanaannya menggambarkan kinerja dari BPKP Jatim. Selama ini berbagai laporan dibuat secara khusus oleh staf yang ditunjuk, misalnya laporan monitoring target kinerja dan laporan penyerapan anggaran. Selain itu terkadang ada permintaan tentang informasi tertentu dari pimpinan. Sumber data untuk menghasilkan laporan dan informasi tersebut berasal dari banyak sistem dan dokumen fisik yang berbeda, sehingga membutuhkan waktu dan usaha yang lebih untuk mengintegrasikannya agar bisa menyediakan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pimpinan. Seringkali laporan tidak bisa tersedia sesuai dengan yang diharapkan, baik dalam hal keakuratan maupun ketepatan waktu penyediaannya. Karena hambatan tersebut, pimpinan tidak dapat mengetahui dan memantau capaian kinerja secara cepat, sehingga pengambilan keputusan pun tidak bisa segera dilakukan. Dengan kondisi demikian, diperlukan sebuah sistem yang mampu mengolah data dan menampilkan informasi kinerja dalam bentuk visual. Salah satu bentuk visualisasi yang dapat menyajikan informasi adalah dashboard. Dashboard dihasilkan oleh sistem informasi yang mengolah seluruh transaksi penugasan yang dilaksanakan oleh BPKP Jatim. Data yang dimasukkan ke dalam sistem merupakan data akurat dan menghasilkan informasi valid sehingga bisa digunakan sebagai sarana pengambilan keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Layaknya seorang pengendara mobil atau pilot pesawat, manajer dalam organisasi juga memerlukan informasi tentang kondisi organisasi yang dikelola. Konsep dashboard dalam mobil atau pesawat terbang, diadopsi ke dalam pengelolaan organisasi, dengan desain tampilan menarik yang memberikan informasi kunci untuk memantau area atau bidang yang menjadi tanggung jawabnya dan memberikan sinyal agar manajer segera merespon dengan tindakan cepat untuk mengatasi masalah yang diidikasikan oleh dashboard tersebut. Terdapat tiga jenis dashboard yang dikelompokkan berdasarkan nilai strategis dari informasi yang disajikan, dikutip dari Rasmussen dkk (2009), yaitu: Strategic Dashboard Dashboard yang mencakup keseluruhan aspek dari perusahaan, dan mampu menunjang pencapaian strategi keberhasilan suatu perusahaan. Dashboard ini rata-rata memiliki latency yang panjang karena informasi di dalamnya merupakan akumulasi proses dilakukan oleh perusahaan. Para eksekutif menggunakan strategic dashboard untuk review perkembangan pencapaian tujuan strategis organisasi dalam review meeting dengan pimpinan unit atau para manajer departemen yang diselenggarakan tiap bulan atau tiap tiga bulan. Dashboard ini biasanya berisi ringkasan data yang diperbarui sebulan atau tiga bulan sekali yang diperoleh dari sebuah sistem atau hasil olahan dari staf yang ditunjuk, termasuk di dalamnya adalah penjelasan yang diperlukan apabila terdapat target yang tidak tercapai serta rencana tindak yang harus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan capaian tersebut. Fokus dari strategic dashboard adalah masa depan (contohnya tujuan dan sasaran strategis) dan bagaimana mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut (Eckerson, 2011). Dari penjelasan tersebut, bisa diidentifikasi karakteristik dari strategic dashboard sebagai berikut: a. Fokus kepada pelaksanaan strategi dalam mencapai tujuan sasaran strategis; b. Pendekatan yang digunakan adalah monitoring capaian tujuan organisasi dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan capaian tersebut; c. Melingkupi keseluruhan organisasi, bukan unit atau departemen tertentu; d. Digunakan oleh para eksekutif; ISBN : 978-602-97491-7-5 C-16-2


e. Informasi yang disajikan bersifat ringkasan; f. Update dilakukan secara berkala dengan rentang waktu relatif lama, misalnya tiap bulan atau tiga bulan. Tactical Dashboard Dashboard yang cakupannya tidak seluas strategic, tetapi masih memiliki lebih dari 1 perspektif yang dapat membantu mencapai strategi jangka pendek perusahaan. Tactical dashboard digunakan terutama untuk mengoptimalkan proses bisnis di masing-masing departemen, seperti finance, penjualan, pemasaran, dan sumber daya manusia, meskipun beberapa dashboard jenis ini dapat juga memberikan sudut pandang sebagai perusahaan secara utuh. Para manajer menggunakan tactical dashboard terutama untuk menganalisis kinerja atas pencapaian tujuan departemen dengan menggunakan kombinasi antara data rinci dan ringkasan. Yang membedakan tactical dashboard dari dashboard yang lain adalah, bahwa dashboard ini dijalankan dengan data warehouse, data mart, atau server pelaporan BI dan mengandalkan pelaporan dan analisis standar sebagai sarana untuk menampilkan data yang diinginkan. Tactical dashboard umumnya menampilkan banyak indikator kinerja (KPI) dan menyediakan link ke dashboard taktis dan laporan lainnya. Karakteristik dari tactical dashboard adalah sebagai berikut (Eckerson, 2011): a. Fokus pada optimasi proses bisnis pada unit kerja atau departemen; b. Pendekatan yang digunakan lebih ditekankan pada analisis kinerja; c. Digunakan oleh para manajer, kepala unit, kepala bidang, bukan oleh eksekutif; d. Melingkupi departemen tertentu saja, manajer pada departemen lain tidak bisa mengakses dashboard tersebut; e. Informasi yang ditampilkan bisa bersifat ringkasan maupun detail; f. Waktu update lebih pendek dibanding strategic dashboard, biasanya harian atau mingguan. Operational Dashboard Dashboard operasional biasanya hanya terfokus pada 1 perspektif saja. Informasi yang ditampilkan pun lebih cenderung menyoroti kegiatan operasional perusahaan dalam satu bidang. Tujuan dari dashboard operasional ini umumnya hanya untuk membuat peningkatan yang hanya bertahan untuk sementara saja dan seringnya memancing persaingan untuk membuktikan kelebihan dari setiap aspek yang ada di dalam dashboard tersebut. Misalnya, dashboard operasional mengenai kinerja karyawan. Karakteristik dari operational dashboard adalah sebagai berikut: a. Fokus untuk memonitor proses operasional; b. Pengguna dashboard adalah staf atau supervisor; c. Lingkup dashboard adalah operasional atas suatu kegiatan tertentu; d. Informasi yang disajikan dalam dashboard bersifat rinci; e. Informasi yang disajikan bisa berubah dengan cepat, update yang dilakukan lebih sering, bisa per menit atau per jam. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan (LAN, 2003). Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Selain istilah indikator kinerja, dikenal pula Indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indicator/KPI), "KPI represents a set of measures focusing on those aspects of organizational performance that are the most critical for the current and future success of the organization" (Parmenter, 2012). Pada instansi pemerintah di Indonesia, istilah KPI dikenal sebagai Indikator Kinerja Utama, yang didefinisikan sebagai ISBN : 978-602-97491-7-5 C-16-3


ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah (Kementerian Negara PAN,2008). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Indikator kinerja utama pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome). Berdasarkan dokumen Renstra 2010-2014, BPKP Jatim mempunyai 53 indikator kinerja utama yang bersifat outcome. Indikator ini digunakan sebagai sarana evaluasi mandiri (self evaluation) maupun yang dilakukan oleh evaluator eksternal. Indikator tersebut terbagi ke dalam delapan sasaran strategis, yaitu: 1. Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan 2. Tercapainya optimalisasi penerimaan negara dari hasil pengawasan 3. Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola kepemerintahan/perusahaan 4. Meningkatkan Pemahaman,kesadaran dan keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi 5. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP 6. Meningkatnya kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang profesional dan kompeten 7. Meningkatnya efektifitas perencanaan dan pelayanan pengawasan serta kualitas pengelolaan keuangan 8. Meningkatnya penerapan sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan Berdasarkan kondisi yang ada pada BPKP Jatim, maka peneliti bermaksud mengkaji sistematika atau metodologi pembuatan desain dashboard berbasis web. Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah terciptanya desain dashboard berbasis web yang mampu menyajikan informasi capaian kinerja dan informasi penting lainnya yang dibutuhkan pimpinan kantor BPKP Jatim sebagai dukungan dalam pengambilan keputusan untuk pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan karakteristik lingkup dashboard, informasi yang disajikan, dan user yang akan memanfaatkannya, desain dashboard yang dibuat akan bersifat strategis dan tactical METODE Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat dilihat pada diagram alir berikut. (Gambar 1).

Gambar 1. Alur Metodologi Penelitian

ISBN : 978-602-97491-7-5 C-16-4


Studi Literatur Literatur yang digunakan diperoleh dari berbagai referensi relevan yang bisa menjadi landasan dan menunjang penelitian yang akan dilakukan, meliputi organisasi BPKP Jatim, kinerja, indikator kinerja, sistem informasi manajemen, sistem informasi eksekutif,dashboard, metode pengembangan sistem informasi, verifikasi dan validasi desain sistem, data warehouse, data mining, data flow diagram, dan entity relationship diagram. Identifikasi Kebutuhan Merupakan identifikasi kebutuhan para pimpinan BPKP Jatim terkait informasi capaian kinerja untuk menentukan KPI/IKU apa saja serta informasi apa yang ingin diperoleh dan disajikan dalam dashboard. Pada tahap ini, peneliti melakukan wawancara kepada kepala perwakilan, 4 orang kepala bidang, dan 3 orang kepala sub bagian. Wawancara dilakukan untuk mengetahui hal-hal berikut: 1) Seberapa penting informasi tentang capaian kinerja BPKP Jatim bagi pimpinan. 2) Apakah 53 indikator (KPI/IKU) seluruhnya telah menggambarkan kinerja BPKP Jatim. 3) Apakah rumusan IKU telah menggambarkan kriteria indikator yang baik. 4) Apakah ada informasi lainnya yang perlu disajikan atau dibuat laporannya, selain informasi tentang capaian 53 IKU. 5) Dalam bentuk apa pimpinan ingin memperoleh informasi tersebut. Analisis Existing System BPKP Jatim memiliki banyak sistem informasi yang belum saling terkoneksi satu dengan lainnya. Sistem informasi yang ada, digunakan secara parsial terutama oleh sub bagian yang menjalankan fungsi pendukung bagi kantor. Sistem tersebut antara lainadalah: 1. SIM RKT, digunakan oleh sub Bagian Program dan Pelaporan untuk membuat Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang berisi Rencana Kerja yang akan dilaksanakan oleh BPKP Jatim selama satu tahun. 2. Simonev, digunakan oleh sub Bagian Program dan Pelaporan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKT. 3. RKAKL/DIPA, digunakan oleh sub Bagian Keuangan untuk membuat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). 4. SIMPEG/DRP, digunakan oleh sub Bagian Kepegawaian untuk mengelola data kepegawaian. 5. EXIS, digunakan oleh seluruh personil kantor sesuai dengan level hak dan bidang akses, untuk membuat usulan penugasan dan verifikasi pertanggungjawaban biaya penugasan. Sistem yang ada memiliki database dengan format yang berbeda. Selain itu diperlukan pengumpulan data yang tidak disediakan oleh sistem, sehingga untuk keperluan penyajian informasi ke dalam dashboard diperlukan integrasi basis data dari sistem yang digunakan dan data yang diperoleh secara langsung (bukan dari sistem) dengan membuat model data warehouse dan memanfaatkannya untuk menyajikan informasi yang diinginkan dalam dashboard dengan menggunakan proses extract transform load (ETL). Penyusunan desain dashboard Penyusunan desain dashboard dilakukan setelah diperoleh informasi capaian kinerja dan informasi lainnya yang akan disajikan dalam dashboard dan analisis existing system. ISBN : 978-602-97491-7-5 C-16-5


Desain dibuat sederhana agar mudah dioperasikan, lugas, dan logis agar user tidak perlu berpikir keras untuk menterjemahkan informasi yang diperoleh dari dashboard, sehingga informasi yang disajikan tidak menimbulkan dwi makna dan user segera memahami informasi tersebut. HASIL DAN PEMBAHASAN Informasi yang akan disajikan Dari hasil wawancara kepada kepala perwakilan, 4 kepala bidang, dan tiga kasubbag, diperoleh informasi tentang IKU dan informasi lainnya yang perlu disajikan ke dalam dashboard terdapat pada Tabel 1 berikut. Tabel 1. Indikator Kinerja

No. Sasaran 1 Meningkatnya efektifitas perencanaan dan pelayanan pengawasan serta kualitas pengelolaan keuangan

2

Informasi lainnya

Indikator Persentase Pelaksanaan Penugasan (PP) Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan yang tepat waktu Persentase penerbitan laporan pengawasan tepat waktu Persentase pengiriman laporan Persepsi kepuasan pegawai BPKP Jatim atas layanan keuangan Persepsi kepuasan pegawai BPKP Jatim terhadap layanan kepegawaian Persepsi kepuasan pegawai BPKP Jatim terhadap layanan sarana dan prasarana Persentase penyerapan anggaran Workload (beban kerja) auditor

Dashboard Persentase Pelaksanaan Penugasan (PP) Pelaksanaan penugasan oleh bidang pengawasan dibedakan menjadi PKPT yang diukur dengan membandingkan realisasi penugasan pengawasan (penerbitan surat tugas) terhadap rencana penugasan pengawasan yang ditetapkan dalam RKT. Penugasan kedua adalah Non PKPT, yang dilaksanakan berdasarkan permintaan instansi lain, capaiannya diukur dengan membandingkan antara penugasan non PKPT yang dilaksanakan dengan surat permintaan yang masuk. Penugasan ketiga di bidang investigasi yang masuk dalam PKPT tetapi waktu pelaksanaannya belum ditentukan, tergantung permintaan instansi lain. Pelaksanaan PKPT

Pelaksanaan non PKPT

66%

40% PKPT

non PKPT

Penugasan Investigasi

27% Investigasi

Gambar 2. Dashboard Pelaksanaan Penugasan ISBN : 978-602-97491-7-5 C-16-6


Persentase Pelaksanaan Penugasan tepat waktu Ketepatan waktu pelaksanaan penugasan oleh bidang pengawasan diukur dengan membandingkan realisasi penugasan pengawasan (penerbitan surat tugas) terhadap Rencana Mulai Pemeriksaan (RMP = minggu, bulan, tahun) yang ditetapkan dalam RKT. Indikator ini digunakan untuk mengukur penugasan PKPT saja yang rencana pelaksanaannya telah ditetapkan. Tampilan dashboard ada pada Gambar 2.

80% sesuai RMP Gambar 2. Dashboard Pelaksanaan Penugasan Tepat Waktu

Persentase penerbitan laporan tepat waktu Ketepatan waktu penerbitan laporan hasil pemeriksaan dibedakan menjadi PKPT, yang diukur dengan membandingkan realisasi penerbitan laporan terhadap Rencana Penerbitan Laporan (RPL = bulan, tahun) yang ditetapkan dalam RKT. Untuk penugasan yang belum ditetapkan RPL-nya, indikator yang digunakan adalah Persentase Penerbitan Laporan non PKPT. Tampilan dashboard ada pada Gambar 3. Persentase penerbitan laporan

70%

90%

30%

sesuai RPL

PP PKPT

PP non PKPT

30% Investigasi

Gambar 3. Dashboard Penerbitan Laporan Tepat Waktu

Persentase pengiriman laporan Ketepatan waktu pengiriman laporan hasil pemeriksaan tidak bisa diukur karena tidak ada standar baku yang menetapkan berapa lama sebuah laporan harus dikirimkan kepada pihak yang dituju, sehingga indikator yang digunakan adalah Persentase Pengiriman Laporan, yang diukur dari banyaknya laporan yang sudah dikirim dibandingkan dengan banyaknya laporan yang sudah terbit. Indikator ini berlaku untuk semua jenis penugasan, baik PKPT maupun non PKPT.

70% LHP Terkirim Gambar 4. Dashboard Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan

Persepsi kepuasan pegawai BPKP Jatim atas layanan keuangan Terdapat 15 kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat atau persepsi kepuasan pegawai terhadap layanan keuangan, yang dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu: ISBN : 978-602-97491-7-5 C-16-7


a) Kecepatan dan ketepatan pembayaran hak pegawai, meliputi pembayaran gaji dan kekurangan gaji, tunjangan kinerja, uang lembur, uang makan. b) Kecepatan dan ketepatan pelayanan perjalanan dinas (SPD), meliputi pencetakan SPD, perubahan SPD, pemesanan kamar hotel, pemberian uang muka, layanan kuitansi (SPJ), dan pembayaran SPD. c) Kecepatan dan ketepatan pelayanan administrasi, meliputi Pemberian surat keterangan penghasilan, Pembuatan KP4, Penyediaan data untuk pelaporan pajak penghasilan, dan Penyediaan data untuk informasi pinjaman.

3,50

4,50

2,80

Layanan Keuangan

Pembayaran Hak Pegawai

4,60

Layanan SPD

Layanan Adm

Gambar 5. Dashboard Kepuasan Layanan Keuangan

Persepsi kepuasan pegawai terhadap layanan kepegawaian Terdapat 16 kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat atau persepsi kepuasan pegawai terhadap layanan kepegawaian, yang dikelompokkan menjadi 3 kategori, sebagai berikut: a) Kecepatan dan ketepatan layanan penerbitan SK/ Sertifikat/Kartu/Ijin, meliputi SK kenaikan jabatan, SK kenaikan pangkat, SK kenaikan gaji berkala, SK penetapan angka kredit, SK inpassing gaji, Sertifikat Taspen, Kartu Askes, Kartu Istri/Suami, dan Ijin cuti. b) Kecepatan dan ketepatan pelayanan pengembangan, meliputi pengurusan diklat teknis, pengurusan diklat JFA, dokumen pegawai mutasi/promosi, dan penerbitan CKP PKS. c) Kecepatan dan ketepatan pelayanan lainnya, meliputi pengelolaan berkas, penyediaan informasi kepegawaian, dan kepedulian/sikap staf kepegawaian

3,50 Layanan Pegawai

4,50

2,80

Layanan Pengembangan

Layanan SK/ Sertifikat

4,60 Layanan Lain

Gambar 6. Dashboard Kepuasan Layanan Kepegawaian

Persepsi kepuasan pegawai terhadap layanan sarana dan prasarana Terdapat 14 kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat atau persepsi kepuasan pegawai terhadap layanan sarana dan prasarana, yang dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu layanan penyediaan sarana prasarana dan kenyediaan keperluan perkantoran. Persepsi ini diperoleh dengan menyebarkan kuesionerkepada pegawai, menggunakan skala 1 sampai 5.

3,50

4,50

Sarana Prasarana

Keperluan Perkantoran

Gambar 7. Dashboard Kepuasan Layanan Sarana dan Prasarana ISBN : 978-602-97491-7-5 C-16-8


Persentase penyerapan anggaran Indikator ini digunakan untuk mengukur serapan anggaran pada waktu tertentu, dibandingkan dengan rencana serapan anggaran yang ada dalam Anggaran Kas. Ada tiga indikator yang digunakan, yaitu persentase deviasi antara realisasi dan rencana serapan, persentase rencana serapan anggaran, dan persentase realisasi serapan anggaran.

10%

Deviasi

70% Rencana

60% Realisasi

Gambar 8. Persentase Penyerapan Anggaran

Workload (beban kerja) auditor Informasi ini digunakan untuk mengukur beban kerja yang telah dilaksanakan oleh seorang auditor. Ada 3 indikator yang digunakan, yaitu jumlah hari pengawasan (HP) dalam surat tugas (HP ST), jumlah HP dalam kartu penugasan (HP KM), dan HP Cost Sheet (HP CS). Informasi beban kerja bersifat operasional, digunakan oleh para kepala bidang terutama untuk perencanaan penugasan.

10 Ketua Tim dengan HP ST palingRENDAH

5 Ketua Tim dengan HP KM palingRENDAH

5 Ketua Tim dengan HP CS palingRENDAH

10 Anggota 5 Anggota Tim 5 Anggota Tim Tim dengan HP ST dengan HP KM dengan HP CS palingRENDAH palingRENDAH palingRENDAH Gambar 8. Workload auditor

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan 1) Tidak seluruh IKU disajikan dalam dashboard, karena terdapat banyak IKU yang tidak terkait secara langsung dengan kinerja BPKP Jatim. Salah satu kriteria indikator kinerja adalah spesifik, artinya betul-betul menggambarkan kinerja instansi tersebut, capaiannya tidak tergantung pada strategi dan effort dari pihak luar. Beberapa indikator di BPKP Jatim tidak memenuhi kriteria tersebut, sehingga tidak ditampilkan dala dashboard.

ISBN : 978-602-97491-7-5 C-16-9


2) Desain dashboard yang dihasilkan digunakan oleh para pimpinan untuk mengetahui kinerja, baik organisasi BPKP Jatim maupun kinerja bagian/bidang. Informasi yang disajikan digunakan untuk membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pemenuhan target kinerja yang dibebankan. 3) Dashboard didesain secara sederhana menggunakan microsoft Power Point, selanjutnya akan dibuatkan coding oleh programmer dengan menggunakan program PHP. Tampilannya dibuat lugas, agar mudah dipahami oleh pimpinan. 4) Pengolahan data menggunakan integrasi basis data untuk menggabungkan database dari sistem yang relevan dengan data sumber/manual. Saran 1) Studi lebih lanjut diperlukan untuk merumuskan IKU yang benar-benar menggambarkan kinerja BPKP Jatim. 2) Diharapkan agar tidak ada lagi data manual, semua data diperoleh dari sistem informasi yang terkomputerisasi, sehingga lebih mudah untuk diintegrasikan. 3) Perlu dilakukan diskusi lanjutan dengan programmer agar dashboard bisa diimplementasikan. DAFTAR PUSTAKA Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (2007), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Jakarta. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara(2008), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Jakarta. Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur, Rencana Strategis 2010-2014. Eckerson, Wayne W, (2011), Performance Dashboards: Measuring, Monitoring, and Managing Your Business, John Wiley & Sons, New Jersey. Rasmussen,Nils H,Bansal, Manish,Chen,Claire Y,Business Dashboards: A Visual Catalog for Design and Deployment, (2009), John Wiley & Sons, Inc., New Jersey. Saputro, Fandi Cahyo, Anggraeni, Wiwik, Mukhlason, Ahmad, (2012), "Pembuatan Dashboard Berbasis Web Sebagai Sarana Evaluasi Diri Berkala untuk Persiapan Penilaian Akreditasi Berdasarkan Standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi", Jurnal Teknik ITS, Vol. 1, ISSN: 2301-9271, hal. A-397-A-402.

ISBN : 978-602-97491-7-5 C-16-10

PERANCANGAN DASHBOARD PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMURBERBASIS WEB SEBAGAI SARANA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Recommend Documents