PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DALAM PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL
A. LATAR BELAKANG Definisi pasar menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Sedangkan pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Bdan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat udaha berupa took, kios, los, dan tenda yang dimilki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. Dari definisi ini, ada empat point penting yang menonjol yang menandai terbentuknya pasar: pertama, ada penjual dan pembeli; kedua, mereka bertemu di sebuat tempat tertentu; ketiga, terjadi kesepakatan di antara penjual dan pembeli sehingga terjadi jual beli atau tukar menukar; dan keempat, antara penjual dan pembeli kedudukannya sederajat. Seiring dengan perkembangan zaman keberadaan pasar tradisional semakin terdesak oleh banyaknya pasar modern atau pusat perbelanjaan yang dibangun pemerintah. Banyaknya mall yang dibangun semakin membuat pasar tradisional terlupakan. Apalgi ditambah dengan adanya anggapan dari sebagian kalangan bahwa pasar tradisional itu kotor dan barang yang dijual tidak berkualitas. Pasar tradisional merupakan slum area (kawasan kumuh) sedangkan di mall bersih dan public service-nya memuaskan. Jika diamati, sebenarnya banyak sekali yang bisa didapatkan dari pasar tradisional. Di pasar tradisional terdapat suatu komunikasi yang tidak akan
ditemui di pasar modern dan mall. Di pasar tradisional yang bercirikan tawar menawar dalam transaksi jual belinya membuat suatu hubungan tersendiri antar penjual dan pembeli. Disini sopan santun merupakan strategi dan kunci sukses dari penjual, meskipun tidak mengesampingkan kualitas barang dan harga. Barang dagangan pasar tradisional juga tidak kalah dengan pasar modern. Mulai dari kebutuhan sehari-hari seperti sayur dan buah-buahan juga banyak yang bagus dan masih segar, untuk bahan pakaian juga beragam mulai dari yang harganya rendah sampai yang tinggi, sehingga pembeli bisa menyesuaikan dengan budget yang ada. Berbeda dengan pasar modern, disana harga sudah ditetapkan dan tidak ada komunikasi antara penjual dan pembeli. Dengan demikian keberadaan pasar tradisional harus dipertahankan karena terdapat nilai-nilai yang tidak terdapat pada pasar modern dan perlu untuk dilsetarikan. Hal ini tentu saja tidak bisa lepas dari peran pemerintah sebagai pembinanya. Untuk itu pemerintah daerah dan pengelola pasar tradisional sebaiknya mengubah cara pandang agar tidak melihat pasar sebagai sumber pendapatan semata. B. PERMASALAHAN 1. Sejauh manakah peranan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan pasar tradisional di Kabupaten Bantul? 2. Kebijakan apa yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan pasar tradisional di Kabupaten Bantul? C. TUJUAN 1. Untuk mengetahui sejauh mana perananan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan pasar tradisional di Kabupaten Bantul. 2. Untuk mengetahui kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan pasar tradisional di Kabupaten Bantul. D. MANFAAT 1. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan untuk menyusun kebijakan pembangunan.
2
2. Mengumpulkan bahan untuk penyusunan laporan tugas praktik individu pada Program Diploma II Kedinasan Sekolah Tinggi Multi Media ”MMTC” Yogyakarta. E. PEMBAHASAN 1. Gambaran Umum Kabupaten Bantul a. Kondisi Wilayah dan Geografis Kabupaten Bantul merupakan salah satu Kabupaten dari 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman di bagian utara, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo dan bagian selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia. Kabupaten Bantul terdiri dari 17 Kecamatan, yaitu Kecamatan Srandakan, Sanden, Kretek, Pundong, Bambanglipuro, Pandak, Bantul, Jetis, Imogiri, Dlingo, Pleret, Piyungan, Banguntapan, Sewon, Kasihan, Pajangan dan Sedayu. Luas wilayah Kabupaten Bantul adalah 50.685 Ha yang terbagi dalam 17 Kecamatan, sebagai berikut : 1.
Kec. Srandakan, luas 1.832 Ha (3,61%)
2.
Kec. Sanden, luas 2.316 Ha (4,57%)
3.
Kec. Kretek, luas 2.677 Ha (5,28%)
4.
Kec. Pundong, luas 2.368 Ha (4,67%)
5.
Kec. Bambanglipuro, luas 2.270 Ha (4,48%)
6.
Kec. Pandak, luas 2.430 Ha (4,79%)
7.
Kec. Bantul, luas 2.195 Ha (4,33%)
8.
Kec. Jetis, luas 2.447 Ha (4,83%)
9.
Kec. Imogiri, luas 5.449 Ha (10,75%)
10. Kec. Dlingo, luas 5.587 Ha (11,02%) 11. Kec. Pleret, luas 2.297 Ha (4,53%) 12. Kec. Piyungan, luas 3.254 Ha (6,42%)
3
13. Kec. Banguntapan, luas 2.848 Ha (5,62%) 14. Kec. Sewon, luas 2.716 Ha (5,36%) 15. Kec. Kasihan, luas 3.238 Ha (6,39%) 16. Kec. Pajangan, luas 3.325 Ha (6,56%) 17. Kec. Sedayu,luas 3.436 Ha (6,78%)
Sumber : Bantul Dalam Angka 2008
Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan Dlingo dan Kecamatan Imogoro mempunyai wilayah yang lebih luas dari Kecamatan yang lain. Kecamatan Dlingo memiliki luas 5.587 ha atau sebesar 11,02% dari wilayah Kabupaten Bantul dan Kecamatan Imogiri memilki luas 5.449 ha atau sebesar 10,75% dari wilayah Kabupaten Bantul. b. Kondisi Demografis Berdasarkan data Registrasi Penduduk Akhir Tahun 2007, jumlah penduduk Kabupaten Bantul adalah 831.657 jiwa yang tersebar di 75 Desa dan 17 Kecamatan. Dari jumlah tersebut, 408.780 jiwa adalah laki-laki dan 422.877 jiwa adalah perempuan. Jika dibandingkan dengan data akhir tahun 2006 yang tercatat jumlah penduduk Kabupaten Bantul 820.541 jiwa
4
berarti dalam setahun terakhir telah terjadi pertambahan jumlah penduduk 1.116 jiwa. Dengan luas wilayah 506,85 km2, kepadatan penduduk Kabupaten Bantul tahun 2007 adalah 1.641 jiwa per km2 dan dengan jumlah KK sebesar 233.286, maka rata-rata dalam satu KK terdapat 4 jiwa. Mengenai banyaknya Desa/Kelurahan, KK, dan penduduk per Kecamatan dapat dilihat sebagaimana tabel 1 berikut : Tabel 1 Banyaknya Desa/Kelurahan, KK dan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Bantul, Akhir Tahun 2007 No
Kecamatan
Desa/Kelurahan
Jumlah KK
Penduduk
1.
Srandakan
2
8.833
31.080
2.
Sanden
4
10.345
34.352
3.
Kretek
5
8.127
31.704
4.
Pundong
3
7.385
32.553
5.
Bambanglipuro
3
11.295
43.930
6.
Pandak
4
12.721
50.125
7.
Bantul
5
15.627
60.799
8.
Jetis
4
15.965
51.083
9.
Imogiri
8
16.384
58.482
10. Dlingo
6
9.937
38.094
11. Pleret
5
12.902
34.260
12. Piyungan
3
12.022
38.922
13. Banguntapan
8
22.798
88.236
14. Sewon
4
26.626
79.324
15. Kasihan
4
24.454
81.378
16. Pajangan
3
7.833
31.625
17. Sedayu
4
10.032
45.710
Jumlah
75
233.286
831.657
Sumber : Bantul Dalam Angka 2008 c. Kondisi Sarana dan Prasarana 1. Jalan Raya
5
Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul, total panjang Jalan Kabupaten tahun 2007 adalah 899,83 Km yang terdiri dari jalan aspal 606,28 Km, jalan kerikil MKD 88,05 Km dan jalan tanah 205,50 Km. Jika dirinci menurut kondisi jalan, 362,95 Km dalam keadaan baik, 272,90 Km dalam keadaan sedang, 214,45 Km rusak dan 49,53 Km rusak berat. Selain Jalan Kabupaten, tercatat juga panjang Jalan Propinsi (154,05 Km) dan panjang Jalan Negara (42,24 Km), sehingga total panjang jalan di Bantul tercatat 1.096,12 Km. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2 Panjang Jalan Kabupaten Bantul menurut jenisnya Tahun 2007 No 1
Jenis Jalan
Panjang
Jenis Permukaan a.
Aspal
606,28
b.
Kerikil
88,05
c.
Tanah
205,50 Jumlah Total
2
Kondisi Jalan a.
Baik
362,95
b.
Sedang
272,90
c.
Rusak
214,45
d.
Rusak Berat
49,53 Jumlah Total
3
899,83
899,83
Klasifikasi Jalan a.
Klas I
-
b.
Klas II
-
c.
Klas III
494,23
d.
Klas IV
142,30
e.
Klas V
263,30 Jumlah Total
899,83
6
No 4
Jenis Jalan
Panjang
Status Jalan a.
Jalan Negara/Nasional
42,24
b.
Jalan Provinsi
154,05
c.
Jalan Kabupaten
899,83 Jumlah Total
1.096,12
Sumber : Bantul Dalam Angka 2008 2. Angkutan Darat Banyaknya kendaraan umum yang layak uji tahun 2007 menurut data dari Dinas Perhubungan tercatat sebanyak 688 unit kendaraan, yang terdiri dari 75 unit mobil penumpang dan 506 unit mobil bis, 7 unit Truk dan 100 unit Taksi. Sedangkan untuk kendaraan bukan umum yang layak uji tahun 2007 berjumlah 7.271 unit yang terdiri dari 7 mobil Penumpang, 43 mobil bus, 4.607 unit mobil Pik-Up, 2.593 unit truk dan 17 unit mobil tanki dan 4 unit mobil kereta gandengan. 2. Kondisi Pasar Tradisional di Kabupaten Bantul Tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan pasar modern dewasa ini sudah menjadi tuntutan dan konsekuensi dari gaya hidup modern yang berkembang di masyarakat kita. Tidak hanya di kota metropolitan tetapi sudah merambah sampai kota kecil di tanah air. Sangat mudah menjumpai minimarket, supermarket bahkan hipermarket di sekitar tempat tinggal kita. Tempat-tempat tersebut menjanjikan tempat belanja yang nyaman dengan harga yang tidak kalah menariknya. Kehadiran pasar modern yang memberikan banyak kenyamanan membuat sebagian orang enggan untuk berbelanja ke pasar tradisional. Berbagai alasan mungkin akan dilontarkan orang jika ditanya:” Mengapa tidak memilih pasar tradisional?.” Dari mulai kondisi pasar yang becek dan bau, malas tawar menawar, faktor keamanan (copet, dsb), resiko
7
pengurangan timbangan pada barang yang dibeli, penuh sesak, dan sejumlah alasan lainnya. Keberadaan pasar, khususnya yang tradisional, merupakan salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Pemerintah harus concern terhadap keberadaan pasar tradisional sebagai salah satu sarana publik yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Perkembangan jaman dan perubahan gaya hidup yang dipromosikan begitu hebat oleh berbagai media telah membuat eksistensi pasar tradisional menjadi sedikit terusik. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik saat ini di Kabupaten Bantul terdapat 29 buah pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana tabel 3 berikut : Tabel 3 Pasar Tradisional yang dikelola Pemerintah Daerah dan besaran retribusi tahun 2007 No
Nama Pasar
Retribusi (Rp)
1.
Pasar Bantul
283.160.000
2.
Pasar Niten
59.524.000
3.
Pasar Turi
15.527.000
4.
Pasar Angkruksari
46.487.050
5.
Pasar Celep
6.
Pasar Sangkeh
7.
Pasar Grogol
2.299.250
8.
Pasar Imogiri
135.619.950
9.
Pasar Pundong
23.893.000
8.917.400 318.900
10. Pasar Bendosari
1.498.000
11. Pasar Barongan
23.659.000
12. Pasar Jejeran
44.402.600
13. Pasar Kedaton Pleret
48.306.700
14. Pasar Ngipik
6.598.500
15. Pasar Jodhog Legi
26.486.000
16. Pasar Gesikan
11.625.050
8
No
Jenis Jalan
Panjang
17. Pasar Gatak
11.596.650
18. Pasar Mangiran
31.447.500
19. Pasar Gumulan
6.355.600
20. Pasar Sorobayan
19.845.100
21. Pasar Koripan
1.262.300
22. Pasar Jrugan
1.294.650
23. Pasar Piyungan
88.852.000
24. Pasar Panasan
33.061.000
25. Pasar Semampir
11.599.600
26. Pasar Sungapan
5.183.900
27. Pasar Dlingo
13.259.775
28. Pasar Tekik
-
29. Kios Palbapang
10.495.750 Jumlah Total
972.576.925
Sumber : Bantul Dalam Angka 2008 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pasar Bantul mempunyai
ranking
tertinggi dalam pemasukan retribusi kepada pemerintah daerah yaitu sebesar 29,11% , kemudian diikuti oleh pasar Imogiri sebesar 13,94% dan selanjutnya pasar Piyungan sebesar
9,14% dari total penerimaan retribusi pasar di
Kabupaten Bantul. Dalam hal ini penulis tidak akan membahas satu per satu tentang pasar tradisional yang ada di Kabupaten Bantul karena mengingat waktu dan biaya penelitian hanya dilakukan di pasar Bantul dan pasar Jodhog Legi. Namun demikian dari 2 pasar tersebut dapat ditarik generalisasi mengenai situasi dan kondisi pasar tradisional karena permasalahan dari masing-masing pasar tradisional sebagian besar sama. Secara umum permasalahan yang dihadapi pasar tradisional adalah sebagai berikut: a. Banyaknya pedagang yang tidak tertampung b. Pasar tradisional mempunyai kesan kumuh
9
c. Dagangan yang bersifat makanan siap saji terkesan kurang higienis d. Banyaknya pasar modern yang tumbuh
dan berkembang merupakan
pesaing serius pasar tradisional e. Rendahnya kesadaran pedagang untuk mengembangkan usahanya dan menempati tempat yang sudah ditentukan f. Masih rendahnya kesadaran pedangang untuk membayar retribusi g. Masih banyak pasar yang kegiatannya hanya pada hari pasaran. Untuk mengamati lebih lanjut tentang permasalahan pasar tradisional digunakan metode SWOT yaitu dengan mengamati kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki oleh pasar tradisional yang menjadi objek penelitian. Hasil dari analisis SWOT dapat dilihat sebagaimana tabel 4 berikut: Tabel 3 Pasar Tradisional yang dikelola Pemerintah Daerah dan besaran retribusi tahun 2007 Kekuatan
1. Fasilitas pasar terdiri dari los/lapak permanen, kios, ruko, lembaga keuangan/koperasi, sarana ibadah. 2. Harga barang dagangan relatif lebih rendah dari pasar modern 3. Terdapat kedekatan personal dan operasional antara penjual dan pembeli 4. Masyarakat lebih suka belanja ke pasar yang lokasinya lebih dekat 5. Mutu barang-barang kebutuhan sehari-hari terutama bahan mentah masih bisa bersaing
Kelemahan
1. Fasilitas pasar yang ada kurang terpelihara, bahkan beberapa fasilitas pendukung kurang memadahi seperti jalan pasar kotor dan becek, MCK kurang bersih 2. Barang dagangan yang bersifat makanan siap saji terkesan kurang higienis 3. Waktu operasional pasar tradisional terbatas 4. Pasar tradisional terkesan kumuh dan banyak pedagang yang tidak tertampung 5. Realtif tidak ada peraturan atau program pembinaan pasar yang menyangkut perbaikan perilaku dan pemanfaatan fasilitas pasar
10
Peluang
1. Adanya rencana dari Pemerintah Daerah untuk melakukan penataan pasar tradisional 2. Adanya rencana dari Pemerintah Daerah untuk memperbaiki dan memfungsikan kembali fasilitas pendukung yang ada 3. Adanya Perpres No 112/2007 yang mendukung pemberdayaan pasar tradisional agar tumbuh dan berkembang.
Ancaman
1. Pusat-pusat perbelanjaan modern terus berkembang dan memburu lokasi-lokasi potensial. 2. Meningkatnya keberadaan pihak-pihak yang tidak relevan denga kegiatan pasar sehinggan mempersulit pengendalian pasar, mengurangi rasa aman, kenyamanan dan keberrsihan lingkungan 3. Pasar tradisional dijadikan sebagai pasar alternative pelemparan barang kualitas rendah olah penyuplai skala besar.
Dari tabel analisis diatas dapat dilihat mengenai kekuatan yang meliputi: Fasilitas pasar terdiri dari los/lapak permanen, kios,
ruko, lembaga
keuangan/koperasi, sarana ibadah, harga barang dagangan relatif lebih rendah dari pasar modern, terdapat kedekatan personal dan operasional antara penjual dan pembeli, masyarakat lebih suka belanja ke pasar yang lokasinya lebih dekat, dan mutu barang-barang kebutuhan sehari-hari terutama bahan mentah masih bisa bersaing. Namun kelemahan yang ditunjukkan meliputi : fasilitas pasar yang ada kurang terpelihara, bahkan beberapa fasilitas pendukung kurang memadahi seperti jalan pasar kotor dan becek, MCK kurang bersih, barang dagangan yang bersifat makanan siap saji terkesan kurang higienis, waktu operasional pasar tradisional terbatas, pasar tradisional terkesan kumuh dan banyak pedagang yang tidak tertampung, relatif tidak ada peraturan atau program pembinaan pasar yang menyangkut perbaikan perilaku dan pemanfaatan fasilitas pasar. Peluang yang ada ditunjukkan dengan adanya adanya rencana dari Pemerintah Daerah untuk melakukan penataan pasar tradisional, adanya rencana dari Pemerintah Daerah untuk memperbaiki dan memfungsikan kembali fasilitas
11
pendukung yang ada, adanya Perpres No 112/2007 yang mendukung pemberdayaan
pasar tradisional agar tumbuh dan berkembang. Namun
ancamannya antara lain : pusat-pusat perbelanjaan modern terus berkembang dan memburu lokasi-lokasi potensial, meningkatnya keberadaan pihak-pihak yang tidak relevan denga kegiatan pasar sehinggan mempersulit pengendalian pasar, mengurangi rasa aman, kenyamanan dan keberrsihan lingkungan, pasar tradisional dijadikan sebagai pasar alternative pelemparan barang kualitas rendah olah penyuplai skala besar. Pasar tradisional beroperasi dalam jam yang terbatas, umumnya hanya beroperasi pada pagi hari dan tidak buka sampai sore atau malam hari. Para wanita yang bekerja biasanya memanfaatkan waktu istirahat makan siang untuk sekaligus berbelanja kebutuhan keluarga di pasar modern yang dekat dengan lokasi kerjanya. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap kesehatan semakin meningkat, kurang dapat ditangkap oleh pengelola pasar tradisional yang tidak begitu memerhatikan kebersihan pasar dan fasilitas pasar. Kehadiran pasar-pasar modern membuat belanja menjadi suatu wisata keluarga yang memberikan pengalaman tersendiri 3. Peranan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan pasar tradisional di Kabupaten Bantul a. Peranan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan pasar tradisional Definisi peranan menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan memberikan arti peranan, “Tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatuperistiwa”. Sedangkan menurut WJS. Poerwadarminto dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengartikan peranan adalah, “Sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama (dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa)”. Berdasakan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa peranan adalah segala sesuatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja
yang bisa
12
mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa yang lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan definisi pemberdayaan menurut Edi Suharto, PhD. adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadiankejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan,
dan
kekuasaan
yang
cukup
untuk
mempengaruhi
kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. (www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_32.htm).
Selanjutnya
juga
dijelaskan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Sebagi tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial. Dalam kaitannya dengan pemberdayaan pasar tradisional maka dapat disimpulkan
bahwa definisi dari peranan pemerintah daerah dalam
pemberdayaan pasar tradisional adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang dilakukan dengan sengaja oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan suatu keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu pasar tradisional yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan untuk bersaing dengan pasar modern. Pemerintah memang mempunyai hak untuk mengatur keberadaan pasar tradisional dan pasar modern. Tetapi aturan yang dibuat pemerintah itu tidak boleh diskriminatif dan seharusnya justru tidak membuat dunia usaha mandek. Pedagang kecil, menengah, besar, bahkan perantara ataupun pedagang toko harus mempunyai kesempatan yang sama dalam berusaha. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan pada pasal 15 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
13
ayat 1 Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan bidang tugas masing-masing melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ayat 2 Dalam rangka pembinaan Pasar Tradisional, Pemerintah Daerah: a. Mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional; c. Memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Tradisional; d. Mengevaluasi pengelolaan Pasar Tradisional. Pemerintah Daerah perlu memikirkan kelangsungan hidup pedagang pasar tradisional karena menyangkut hajat hidup banyak keluarga. Pemihakan pemerintah ini tidak perlu diwujudkan dengan cara menghambat pertumbuhan pasar modern ini dapat melibatkan pelaku ekonomi golongan ekonomi lemah. Jadi peran pemerintah yang utama dalam hal ini adalah alokasi peran pelaku ekonomi. Pemihakan
pemerintah
kepada
pedagang
pasar
tradisional
dapat
diwujudkan dengan memberikan kesempatan kepada pedagang pasar tradisional untuk turut memetik keuntungan dari peluang pertumbuhan permintaan
masarakat
serta
membantu
mengantisipasi
perubahan
lingkungan yang akan mengancam eksistensi mereka. Karena sifat pedagang pasar tradisional yang umumnya lemah dalam banyak hal,maka peran pemerintahlah untuk secara aktif memberdayakan pedagang tradisional. Pemberdayaan pedagang kecil ini dapat dilakukan antara lain dengan membantu memperbaiki akses mereka kepada informasi, permodalan, dan hubungan dengan produsen atau supplier (pemasok). Pedagang pasar tradisional perlu mendapatkan informasi tentang masa depan, ancaman dan
14
peluang usahanya, serta perlunya perubahan sikap dan pengelolaan usahanya sesuai dengan perubahan tuntutan konsumen. Dalam kaitannya dengan produsen pemasok, pedagang pasar tradisioanal perlu dibantu dalam mengefisienkan rantai pemasaran untuk mendapatkan barang dagangannya. Pemerintah dapat berperan sebagai mediator untuk menghubungkan pedagang pasar tradisioanal secara kolektif kepada industri untuk mendapatkan akses barang dagangan yang lebih murah. Modernisasi pasar juga merupakan langkah untuk meningkatkan perekonomian pedagang kecil. Modernisasi pasar disini dimaksudkan sebagai upaya pengelolaan pasar secara modern sesuai dengan tuntutan kebutuhan menghambat
masyarakat.
Modernisasi
beralihnya
tempat
ini
belanja
perlu
diciptakan
masyarakat
masih
untuk dapat
diakomodasikan oleh para pedagang kecil b. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan pasar tradisional Definisi kebijakan menurut Carl friedrich adalah suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan
tertentu,
yang
memberikan
kesempatan-kesempatan terhadap
hambatan-hambatan
kebijakan yang diusulkan
dan untuk
menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Kebijakan pemerintah daerah adalah adalah serangkaian instruksi/perintah dari para pembuat kebijaksanaan yang ditujukan kepada para pelaksana kebijaksanaan yang menjelaskan tujuan-tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Pemerintah seharusnya serius dalam menata dan mempertahankan eksistensi pasar tradisional. Pemerintah menyadari bahwa keberadaan pasar tradisional sebagai pusat kegiatan ekonomi masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. Perhatian pemerintah tersebut dibuktikan dengan melakukan revitalisasi pasar tradisional di berbagai tempat. Target yang
15
dipasang sangat sederhana dan menyentuh hal yang sangat mendasar. Selama ini pasar tradisional selalu identik dengan tempat belanja yang kumuh, becek serta bau, dan karenanya hanya didatangi oleh kelompok masyarakat kelas bawah. Gambaran pasar seperti di atas harus diubah menjadi tempat yang bersih dan nyaman bagi pengunjung. Dengan demikian masyarakat dari semua kalangan akan tertarik untuk datang dan melakukan transaksi di pasar tradisional. Hal lain yang mungkin perlu dilakukan adalah merubah “wajah” pasar tradisional agar bisa lebih nyaman dan teratur. Sayangnya pembenahan pasar rakyat ini tampaknya sering lebih sering mengedepankan kepentingan investor ketimbang kepentingan para pedagangnya sendiri. Harga kios yang tinggi tanpa kompromi kerap membuat pedagang “alergi” mendengar kata pembenahan. Keadaan ini tidak jarang akhirnya menimbulkan perselisihan antara pedagang lama dengan investor yang ditunjuk pemerintah untuk merevitalisasi pasar tradisional Kunci solusi sebenarnya ada di tangan pemerintah. Harus ada aturan tata ruang yang tegas yang mengatur penempatan pasar tradisional dan pasar modern. Misalnya tentang berapa jumlah hypermarket yang boleh ada untuk setiap wilayah di satu kota. Lalu berapa jarak yang diperbolehkan dari pasar tradisional jika pengusaha ingin membangun supermarket. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi ancaman kebangkrutan pada pasar tradisional akibat kepungan pasar modern yang tidak terkendali, dan memberikan wahana persaingan yang sehat antara keduanya. Sebagai perwujudan dari hal tersebut pemerintah Kabupaten Bantul telah mengambil langkah-langkah nyata meskipun dituangkan melalui peraturan daerah. Adapun kebijakan yang telah diambil antara lain : •
Melaksanakan renovasi pasar-pasar tradisional, untuk tahun 2009 direncanakan pasar Bantul dan pasar Jejeran.
•
Guna melindungi pedagang di pasar tradisional, Pemerintah Kabupaten Bantul
bersikap
tegas.
Tidak
memberikan
ijin
untuk
16
pendirian/pembangunan mall, hypermarket atau sejenisnya di wilayah Bantul (Kedaulatan Rakyat,12 Januari 2009; Kompas, 26 Mei 2009). •
Untuk mewujudkan pasar tradisional di Bantul yang tampil bersih, rapi dan indah, sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi pedagang maupun bagi para pembeli yang datang, pemerintah Kabupaten Bantul bersama-sama dengan PKK Kabupaten Bantul, perwakilan dinas dan intansi, kelompok pedagang pasar, Ikatan Mahasiswa Tehnik Lingkungan Regional DIY-Jateng dan masyarakat sekitar Desa Bantul telah melaksanakan Apel Bhakti Sosial Kebersihan Pasar di depan Pasar Bantul (Kedaulatan Rakyat, 29 Mei 2009).
F. KESIMPULAN Pembenahan pasar tradisional menjadi tempat belanja yang bercitra positif adalah suatu tantangan yang cukup berat dan harus diupayakan sebagai rasa tanggung jawab kepada publik. Hal ini bukan saja karena pasar tradisional adalah pusat ekonomi dan
sosial masyarakat, namun juga bagian dari kebudayaan
nusantara. Untuk itu keberadaannya sangat penting bagi masyarakat sehingga perlu dijaga dan dipertahankan. Pembenahan dan pengembangan pasar tersebut tentu saja bukan hanya tugas pemerintah tetapi juga tugas pemerintah daerah, masyarakat, pengelola pasar dan para pedagang pasar tradisional itu sendiri, untuk menciptakan rasa kepemilikan yang tinggi sehingga dapat bertahan dan berkelanjutan. Kemitraan juga dipentingkan untuk bersama-sama meningkatkan citra pasar tradisional yang aman, bersih dan nyaman untuk berbelanja maupun berinteraksi. Dari uraian pembahasan diatas dapat disimpulkan mengenai peranan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan pasar tradisional di Kabupaten Bantul sebagai berikut : 1. Pemerintah Daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemberdayaan pasar tradisional di Kabupaten Bantul. 2. Pemerintah Daerah telah mengambil kebijakan untuk pemberdayaan pasar tradisional di Kabupaten Bantul sebagai berikut :
17
a. Melaksanakan renovasi pasar-pasar tradisional, untuk tahun 2009 direncanakan pasar Bantul dan pasar Jejeran. b. Pemerintah
Kabupaten
Bantul
tidak
memberikan
ijin
untuk
pendirian/pembangunan mall, hypermarket atau sejenisnya di wilayah Bantul. c. Pemerintah Kabupaten Bantul bersama-sama dengan PKK Kabupaten Bantul, perwakilan dinas dan intansi, kelompok pedagang pasar, Ikatan Mahasiswa Tehnik Lingkungan Regional DIY-Jateng dan masyarakat sekitar Desa Bantul telah melaksanakan Apel Bhakti Sosial Kebersihan Pasar di depan Pasar Bantul.
18
DAFTAR PUSTAKA
BPS Yogayakarta, Bantul Dalam Angka 2008. Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Suharto, PhD., Edi, Pendampingan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin : Konsepsi dan Strategi (www.policy.hu / suharto / modul _a / makindo _32.htm) www.KROnline.com www.KOMPAS.com
19
