Peranan pemerintah dalam pengembangan Objek wisata pantai lakban (Studi Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Di Kabupaten Minahasa Tenggara) Oleh : Regina. Anastasia. Manoppo ABSTRAK Perkembangan industri pariwisata mengalami kemajuan yang pesat dan mendapatkan perhatian khusus dari Badan Pembangunan Nasional . Industri ini telah menjadi fenomena global yang melibatkan jautaan manusia, baik dari kalangan masyarakat, pelaku usaha maupun pemerintah dengan pembiayaan yang relatif cukup tinggi. Salah satu objek wisata yang saat ini dalam tahap pengembangan di kabupaten minahasa tenggara adalah pantai lakban. Pantai lakban yang memiliki pemandangan pantai dan laut yang indah karena pemandangan yang masih alami dan asri, saat ini objek wisata pantai lakban sedang dalam pengembangan guna pembangunan objek wisata dalam memajukan perekonomian kabupaten dan masyarakat sekitar objek wisata pantai lakban. Tempat penelitian dilaksanakan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Selatan Penelitian ini termaksud dalam jenis penelitian Deskriptif. Deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu dan keadaan sosial yang timbul dalam masyarakat untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam penelitian ini dikhususkan untuk menggambarkan bagaimana peranan pemerintah dalam mengembangkan objek wisata yang ada di Kab. Minahsa Tenggara. Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini meliputi: Sub bagian umum dan kepegawaian, pegawai seksi objek dan daya tarik wisata, pegawai seksi akomodasi, masyarakat umum, penjaga pantai lakban masyarakat, Kepala Dinas. Berdasarkan hasil penelitian Kinerja dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten minahasa tenggara terbilang kurang berperan dalam pengembangan dan pembagunan objekobjek wisata yang ada di kabupaten minahasa tenggara. Diharapkan kepada pemerintah dan dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten minahasa tenggara supaya bisa menambah objek wisata andalan yang bisa dikenal banyak orang selain objek wisata pantai lakban, supaya jangan terpaku hanya mengandalakan objek wisata pantai lakban saja. Kata kunci: Peranan, Pemerintah, Objek Wisata
1
I. PENDAHULUAN Latar belakang Perkembangan dunia pariwisata telah mengalami berbagai perubahan baik perubahan pola, bentuk dan sifat kegiatan, dorongan orang untuk melakukan perjalanan, cara berpikir, maupun sifat perkembangan itu sendiri. Di negara maju pariwisata sudah bukan hal yang baru lagi bahkan orang melakukan suatu perjalanan merupakan kebutuhan hidup suatu manusia. Namun demikian di negara-negara sedang berkembang atau yang sering disebut Negara Dunia Ketiga Pariwisata baru dalam taraf perkembangan. Pengembangan pariwisata di dunia ketiga lebih berorientasi ke pariwisata alternatif dan pariwisata ekonomi, kita sudah merasakan bahwa dari tahun ke tahun jumlah wisatawan internasional terutama yang mengunjungi Indonesia terus meningkat sehingga kita di hadapkan pada persoalan untuk menata produk-produk wisata sehingga dapat meningkatkan dari minat wisatawan untuk berkunjung. Sulawesi utara merupakan daerah tujuan wisata yang memiliki keanekaragaman budaya dan keindahan alam. Salah satunya Kabupaten Minahasa Tenggara yang menyajikan keindahan alam yang mengundang para wisatawan untuk berkunjung menyaksikan keindahan alamnya. Minahasa Tenggara memiliki berbagai objek wisata di beberapa kecamatan yang dapat dinikmati oleh wisatawan, seperti Danau bulilin dan batu lesung yang berada di kecamatan Tombatu, Pantai lakban berada di kecamatan Ratatotok, Pantai hais berada dikecamatan Belang dan lain-lain. Peranan pemerintah daerah dalam mengembangkan dan mengenalkan objek wisata pantai lakban pada para wisatawan nasional maupun internasional sendiri memang dinilai masih tidak tertata karena, dalam pelaksanaan festival pantai lakban dapat dilihat infrastruktur dan saranaprasarana yang belum sepenuhnya mendukung dalam pelaksanaannya festival pantai lakban, begitu pula dalam mempromosikan festival pantai lakban dinilai masyarakat tidak dilakukan secara total untuk mengenalkan objek wisata di kabupaten minahasa tenggara. Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah kemampuan dalam melaksanakan kegiatan pengembangan objek wisata secara efektif dan efisien, karena selama ini pemerintah daerah identik dengan kinerja yang berbelit-belit dan tidak ada standar yang pasti. Dalam rangka proses pengembangan di atas maka salah satu tugas penting pemerintah kabupaten minahasa tenggara adalah berperan membangun serta mempromosikan sumber daya pariwisata yang ada di kabupaten minahasa tenggara ini oleh karena itu sangat perlu adanya pengelolaan lingkungan yang terencana dan sentuhan dari pemerintah untuk keberlanjutan pariwisata kedepannya. Dalam pengelolaan dan perkembangan untuk objek wisata Pantai Lakban di kawasan Ratatotok kabupaten minahasa tenggara Perumusan masalah Bagaimanakah peranan pemerintah dalam pengelolaan Obyek Wisata Pantai Lakban di kabupaten minahasa tenggara?
2
II. KERANGKA TEORI Konsep Peranan Wibawa (2000:81) menyatakan bahwa peranan adalah keseluruhan hubungan prilaku seseorang dilihat dari fungsi organisasi. Sedangkan Soekanto (2001:268) memberikan pengertian tentang peranan, peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukanya, maka ia menjalankan suatu peranan, pembedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya, tak ada peranan tanpa ada kedudukan, atau kedudukan tanpa peranan, sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai 2 hal arti, seperti setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Pemerintah Daerah Menurut W.J.S Poerwadaminta (dalam Pramudji. S. 1992) menjelaskan bahwa kata pemerintahan berasal dari kata pemerintah, sedangkan kata pemerintah sendiri berasal dari kata perintah yang msing-masing mempunyai arti sebagai berikut: 1. Pemerintah adalah perkataan yang bermaksud menyeluruh melakukan sesuatu yang harus dilakukan misalnya mereka sudah siap tinggal menunggu perintah. 2. Pemerintahan adalah kekuasaan memerintah sesuatu, negara (daerah negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah sesuatu negara (seperti kabinet pemerintahan) Keberadaan pemerintahan daerah secara tegas dijamin dan diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 18 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggaraan pemerintahan daerah (UU No 32 Tahun 2004). Pasal 120 ayat 2 UndangUndang No 32 Tahun 2004 tentang “Pemerintah Daerah” ditetapkan bahwa perangkat daerah terdiri atas Sekertaris Daerah, sekertaris DPRD, Dinas daerah, Lembaga teknis daerah, Kecamatan, Kelurahan. Ketentuan tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam pasal 128 ayat (1) yang menetapkan bahwa susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah. Pengembangan Objek Wisata Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konsepsual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Pengembangan juga untuk meningkatkan prestasi manajemen di masa depan dengan menanamkan pengetahuan, perubahan perilaku, atau peningkatan ketrampilan. Menurut Simamora pengembangan mewakili suatu investasi yang berorientasi ke masa mendatang dalam setiap individu. 3
Dimana perkembangan itu sendiri dapat mengacu pada pengembangan yang bersifat positif dan bersifat negatif hal ini tergantung bagaimana pola piker manusia dan lingkungan yang mempengaruhinya. Menurut Hunziger dan Karft (dalam Yoeti 1996) pariwisata merupakan keseluruhan dari pada gejala-gejala yang ditimbulkan oleh perjalanan dan pendiaman orang-orang asing serta penyediaan tempat tinggal sementara, asalkan pendidikan itu tidak menetap dan tidak memperoleh penghasilan dari aktifitas yang sementara itu. Spillance (dalam Oka Yoeti 1999) mengemukakan bahwa objek wisata merupakan suatu areal atau wilayah yang terdapat dimuka bumi yang memiliki cirri khas berupa keindahan alamnya. Tentunya sesuatu atau suatu wilayah dapat dijadikan sebagai objek wisata tidak hanya tergantung pada keindahan fenomenanya, melainkan juga karena kekhasanya yang dimiliki oleh objek tersebut. Objek wisata adalah suatu tempat atau benda yang memiliki cirri khas tersendiri dan memiliki daya tarik tersendiri, sehingga mengundang perhatian banyak orang untuk menyaksikannya. Begitu pula halnya seperti yang diungkapkan oleh Norwal (dalam Munadi 1953;39) bahwa objek wisata adalah “suatu tempat yang memiliki daya tarik baik itu karena keindahannya ataupun nilai historis yang terkandung di dalamnya”. III. METODE PENELITIAN Penelitian ini termaksud dalam jenis penelitian Deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelititan yang berupaya mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagai mana adanya, untuk itu peneliti dibatasi hanya mengungkapkan fakta-fakta dan tidak menggunakan hipotesa (Moleong,2006:11). Penelitian Deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu dan keadaan sosial yang timbul dalam masyarakat untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Definisi metode kualitatif yang seperti dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2006:4) adalah sebagai “metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini meliputi pegawai Sub bagian umum dan kepegawaian, pegawai seksi objek dan daya tarik wisata, pegawai seksi akomodasi, masyarakat, Kepala Dinas Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder, dipergunakan beberapa teknik Wawancara, Observasi, Kaji Dokumen. IV. HASIL DAN PEMBAHASAN Proses Perencanaan Pengembangan Objek Wisata Pantai Lakban Sebagai langkah awal, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara harus terlebih dahulu merencanakan penggunaan APBD berdasarkan kebutuhan dalam pengembangan objek wisata pantai lakban. Hal ini tentu saja berbeda dengan waktu yang lalu, dimana yang mengelola objek wisata pantai lakban adalah warga sekitar objek wisata yang hanya mengandalkan hasil retribusi pantai lakban. Undang - undang No 10 Tahun 2009, Terkait penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia adalah diberikannya kewenangan kepada pemerintah dan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan sesuai dengan tingkatan kewenangannya. dan selanjutnya, secara umum tahapan yang dilakukan dalam proses pembangunan pariwisata di kabupaten minahasa tenggara biaya yang timbul dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Tenggara tahun anggaran 2014 melalui dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Tenggara tahun anggaran 2014.
4
Perencanaan Pembahasan Anggaran Dalam tahapan pembahasan anggaran dalam pengembangan pariwisata, pemerintah daerah (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) melakukan beberapa tahap yaitu : Mengkonsultasikan APBD ke masyarakat melalui Disbudpar dan DPRD Penyusunan tanggapan, koreksi, dan usulan perbaikan Perumusan dan penetapan persetujuan pembangunan objek wisata Sosialisasi perencanaan pembangunan dan pengembangan objek wisata Penggunaan APBD sebagai biaya pelaksanaan pembangunan objek wisata pantai lakban, yang dikemukakan oleh Kepala Dinas sebesar 4 miliar telah diatur minimal 70% dari 4 miliar harus digunakan untuk pelaksanaan pembangunan baik fisik, sarana-prasaran dan sosial budaya, dan sisanya, maksimal 30% untuk promosi objek wisata pantai lakban. Tahapan Pelaksanaan 1. Pemaparan – pemaparan sebagai masukan untuk pengembangan objek wisata pantai lakban: a. Pemaparan – pemaparan oleh Disbudpar mengenai gambaran untuk pengembangan, yang dibagi sesuai dengan urusan / bidang pengembangan objek wisata pantai lakban: - Rangkuman (1) Rangkuman permasalahan social-budaya objek wisata pantai lakban - Rangkuman (2) Permasalahan infrastruktur pantai lakban - Rangkuman (3) Permasalahan informasi dan promosi b. Pemaparan Kepala Dinas Disbudpar mengenai - Hasil evaluasi kerja - Kerangka kerja prioritas program pemerintah/disbudpar - Informasi perkiraan anggaran pengembangan objek wisata pantai lakban c. Tanggapan pemerintah daerah (bupati) yang dapat dihubungkan dengan paparan Disbudpar sesuai kebijakan dan prioritas program Perencanan pengembangan objek wisata pantai lakban melalui pelaksanaan festival Benlak sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor 68 Tahun 2014, bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha, dan memperoleh manfaat serta kemampuan menghadapi tantangan perubahan local, nasional, dan global. Bahwa dalam peningkatan dan pengembangan budaya dan wisata di kabupaten minahasa tenggara dapat dijadikan sebagai pengembangan ekonomi bagi masyarakat kabupaten minahasa tenggara. Program Pengembangan Objek Wisata Di Kabupaten Minahasa Tenggara Untuk mengetahui pelaksanaan pengembangan pariwisata di kabupaten minahasa tenggara, dapat diketahui beberapa pertanyaan/keterangan wawancara dengan kepala dinas pariwisata dan sub dinas objek wisata dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten minahasa tenggara adalah sebagai berikut: Berdasarkan pernyataan dari kepala dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten minahasa tenggara menyatakan bahwa: “Pemerintah (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan) saat ini dalam tahap Pelaksanaan program pengembangan objek wisata yang ada di kabupaten minahasa tenggara, beberapa tahun terakhir ini sangat dimaksimalkan. Dengan dilaksanakannya festival benlak adalah merupakan suatu langkah maju untuk meningkatkan pariwisata di kabupaten minahasa tenggara dan untuk mendukung semua program pariwisata khususnya di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Tenggara. 5
Berdasarkan keterangan kepala dinas kebudayaan dan pariwisata di atas diketahui program pengembangan pariwisata di kabupaten minahasa tenggara sedang tahap dimaksimalkan. Diketahui di kabupaten minahasa tenggara memiliki banyak potensi wisata selain pantai lakban yang bisa diandalkan, maka diharapkan potensi pantai lakban dan objek wisata yang lainnya di kabupaten minahasa tenggara dapat memberi kontribusi secara maksimal dalam kaitannya dengan meningkatnya perekonomian dan kunjungan wisatawan. Program-program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Tenggara Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diketahui bahwa Disbudpar saat ini mempunyai beberapa program antara lain: - Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Penatagunaan naskah kuno daerah Penyusunan kebijakan tentang budaya local daerah Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya - Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Pelestarian fisik dan dukungan bahan pustaka termasuk naskah kuno Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya local daerah Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah Pengelolaan dan pengembangan pelstraian peninggalan sejarah purbakala Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Pengembangan nilai dan geografi sejarah Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka Perumusan sejarah dan purbakala Pengawasan, monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya Pendukungan pengelolaan database system informasi sejarah purbakala. Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama dibidang budaya. - Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Penyusunan system informasi dan database bidang kebudayaan Penyelenggaraan dialog kebudayaan Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah Fasilitasi penyelengaran festival budaya daerah Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya local Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembvangan keanekaragaman budaya - Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta Fasilitasi pembentukan kemitraan usaha potensi antar daerah Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah Monitoring, evaluasi dan pelaporan 6
- Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek wisata Peningkatan pemanfaatan teknologi in formasi dalam pemasaran pariwisata Pengembangan jaringan kerjasama promosi wisata Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata Pelaksanaan promosi pariwisata daerah di dalam dan luar negeri Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata Pengembangan statistik kepariwisataan Pelatihan pemandu terpadu - Program Penmgembangan Destinasi Wisata Pengembangan proyek pariwisata unggulan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan Pelaksanan koordinasi pembangunan obyek pariwisata dengan lembaga dunia usaha Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata Pengembangan daerah tujuan wisata Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta standarnisasi kepariwisatan - Program Pengembangan Kemitraan Pengembangan dan penguatan informasi dan database Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata Pengembangan SDM di bidang pariwisata dan kebudayaan bekerjasama dengan lembaga lainnya Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitran pariwisata Pemantauan dan evaluasi pelaksanan program peningkatan kemitran Pengembangan SDM dan profesionalisme bidang pariwisata Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata. Program Pengembangan Objek Wisata Pantai Lakban Sejalan dengan program kerja Disbudpar Kabupaten Minahasa Tenggara, program yang disusun oleh pemerintah daerah (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) salah satunya adalah program pengembangan destinasi wisata yang memfokuskan dalam pengembangan proyek wisata unggulan Objek wisata pantai lakban merupakan wisata unggulan dari kabupaten minahasa tenggara yang saat ini sedang dalam program pengembangan, jadi objek wisata pantai lakban merupakan salah satu yang masuk dalam program pengembangan dari pemerintah. Adapun program pengembangan objek wisata pantai lakban yang dilakukan pemerintah (Dinas Kebudayaan dan Pariwista) adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Dalam meningkatkan sarana prasarana yang ada di objek wisata pantai lakban, pemerintah (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) melakukan pembuatan sarana prasarana salah satunya panggung seni dan budaya, namun ada juga sarana dan prasarana yang hanya dilakukan perbaikan. 7
b. Promosi Objek Wisata Pantai Lakban Pelaksanaan program promosi objek wisata pantai lakban yang dilakukan Disbudpar adalah ditebitkannya Booklet Profil objek dan daya tarik wisata kabupaten minahasa tenggara, merupan suatu langkah maju untuk meningkatkan bahan promosi dan informasi kabupaten minahasa tenggara. Dalam proses pengembangan objek wisata pantai lakban, promosi merupakan salah satu hal pokok guna memajukan perkembangan pariwisata. Dalam menunjang pengembangan objek wisata pantai lakban, pemerintah melakukan promosi melalui diterbitkan dalam bentuk booklet, leaflet, brosur dan guidebook. Bahan-bahan ini dicetak sesuai dengan keperluan promosi pariwisata yang telah direncanakan sebelumnya. Selain itu promosi diberikan dalam bentuk arahan dan pelatihan kepada asosiasi dibawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau pihak terkait yang nantinya dapat dilanjutkan dengan penjelasan kepada wisatawan oleh pihak-pihak yang mendapat pelatihan tadi, karena tidak semua dapat berbentuk terbitan bahan promosi pariwisata dan juga tidak semua informasi yang ada tercantum dalam bahan-bahan promosi. Bentuk terbitan program promosi juga dapat dibentuk visualisasi elektronik seperti pameran film, road show, seminar dan lain-lain. Untuk film biasanya diputar atau diperlihatkan pada acaraacara tertentu yang biasanya bertujuan untuk menggambarkan objek wisata Kabupaten Minahasa Tenggara dan kebudayaannyasehingga diharapkan dapat mempengaruhi wisatawan untuk berkunjung. Sedangkan road show biasanya dilakukan ke daerah-daerah yang biasanya menjadi pintu gerbang kedatangan turis, dan diharapkan daerah-daerah yang dijadikan tempat road show akan memberikan timbale balik dengan mengunjungi pula objek wisata di kabupaten minahasa tenggara. Selain itu bahan-bahan terbitan program promosi dikirimkan juga pada tour operator (pusat informasi) daerah-daerah yang ada di Indonesia, juga dikirim ke kedutaan-kedutaan yang ada di Indonesia. Dan juga ke departemen pariwisata dan disitu nanti semua terbitan promosi pariwisata setiap daerah di Indonesia dikumpulkan lalu dikirim ke negara-negara yang potensial wisatawannya. Dalam kerjasama promosi secara terpadu dilibatkan stake holder yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat karena banyak kepentingan mereka dalam meningkatkan kunjungan wisatawan. Dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai media yang berusaha menciptakan kesempatan-kesempatan kunjungan wisatawan ke objek wisata pantai lakban dan setelah kedatangan wisatawan ke kabupaten minahasa tenggara maka pihak-pihak stake holderlah yang berperan, karena wisatawan yang dating adalah pembeli dan di kabupaten minahasab tenggara bertemulah pihak penjual dan pembeli yang membelanjakan uangnaya di kabupaten minahasa tenggara. Selain itu wisatawan juga dating karena ingin belajar atau misi lainnya. Pelaksanaan program promosi objek wisata pantai lakban yang dilakukan Disbudpar adalah ditebitkannya Booklet Profil objek dan daya tarik wisata kabupaten minahasa tenggara, merupan suatu langkah maju untuk meningkatkan bahan promosi dan informasi kabupaten minahasa tenggara. Tidak hanya itu juga, promosi berupa festival Benlak dilakukan pemerintah daerah (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata). Festival ini bertujuan menunjukan keindahan alam objek wisata pantai lakban yang masih alami dan asri kepada dunia dan kebudayaan yang masih sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kabupaten minahasa tenggara. Dalam promosi benlak ini, pemerintah daerah mengikutsertakan masyarakat kabupaten minahasa dalam pelaksanaanya, seperti dilakukannya lomba vocal group dengan menggunakan bahasa dari masing-masing suku. Hal ini dapat dilihat, pemerintah daerah (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) bukan hanya mempromosikan keindahan alam tetapi juga dalam kebudayaan dari Kabupaten Minahasa Tenggara. Pelaksanaan Pengembangan Objek Wisata Pantai Lakban Apabila perkembangan pariwisata di Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai industri yang membawa manfaat, apalagi dari segi ekonomisnya sehingga pembangunan dari dunia kepariwisataan dapat membawa dampak yang luas bagi pembangunan dan kemakmuran masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian dan penulisan ini ingin melihat suatu program pengembangan pariwisata 8
dikemas/disusun oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Dinas kebudayaan dan pariwisata) mampu meningkatkan kemajuan pariwisata dalam kunjungan dan menggalang minat wisatawan local, dosmetik dan mancanegara. Kabupaten minahasa tenggara menyelenggarakan perencanaan pengembangan objek wisata pantai lakban melalui pelaksanaan festival benlak yang dilaksanakan pada tahun 2014, yang dihadiri Wakil Menteri, Gubernur, Bupati-bupati dari kabupaten lain di Sulawesi utara, DPRD Minahasa Tenggara, Jajaran-jajaran pemerintahan, dan masyarakat kabupaten minahasa tenggara. Masyarakat yang hadir terlihat cukup antusias dalam perencanaan pembangunan mereka merasa dihargai sebagai anggota masyarakat kabupaten minahasa tenggara, karena diikut sertakan dalam proses perencanaan pembangunan. Dalam hubungannya dengan alasan diatas maka dalam penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana pencapaian suatu program pengembangan pantai lakban yang dilakukanoleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Tengara selama ini maka dari penelitian ini, penulis ingin mengetahui bagaimana pendapat anda tentang mengenai keinginan untuk datang berkunjung ke pantai lakban. “Saya datang ke pantai lakban karena saya tertarik mengunjunginya, karena yang saya dengar keindahan pantai lakban masih sangat asri dan natural. Dan juga objek-objek wisata di kabupaten minahasa tenggara jarak tempuhnya hanya berdekatan sehingga memudahkan saya untuk mengunjunginya” Jika dilihat dari kunjungan wisatawan yang datang ke Kabupaten Minahasa Tenggara baik wisatawan mancanegara maupun nusantara setiap tahunya juga mengalami peningkatan seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini: Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara Dari Tahun 2011-2014 Tahun Jumlah Kunjungan Jumlah Kunjungan Wisatawan Wisatawan Nusantara Mancanegara 2011 9.940 1.128 2012 11.328 1.842 2013 15.141 2.587 2014 18.362 4.202 Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Minahasa Tenggara Dengan hubungannya dengan alasan diatas maka dalam penelitian ini ingin mengetahui sajauh mana pencapaian suatu program penegembangan pantai lakban yang dilakukan oleh Dinas kebudayaann dan pariwisata kabupaten minhasa tenggara selama ini maka dari penelitian ini, penulis ingin melihat apakah wisatawan lokal yang sebelumnya pernah datang sebelum dilaksanakannya festival benlak, datang melakukan perjalanan wisata dikabupaten minahasa tenggara sebagai responden dalam penelitian ini merasa pengembangan yang dilakukan pemerintah daerah terlihat di objek wisata pantai lakban. Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis sebagai landasan untuk mengetahui apakah pengembangan yang menjadi program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata benar berjalan. Berikut ini hasil wawancara dengan wisatawan lokal dengan pernyataannya. Untuk masalah anggaran khususnya dibidang pembangunan dan pengembangan pariwisata saat ini masih kurang. Sehingga menurut kepala pengembangan dan produksi seharusnya anggaran promosi pariwisata untuk berikutnya harus ditambah lagi supaya program pengembangan pariwisata dapat dijalankan dengan maksimal. “Saya tertarik mengunjungi lagi objek wisata pantai lakban karena, objek wisata lautnya yang indah dan mempunyai keistimewaan tersendiri dengan keindahan yang masih natural. Namun 9
dalam segi sarana-prasarana saya melihat hanya bertambah sebuah panggung seni dan budaya dan beberapa sarana untuk santai bagi wisatawan, dan juga perbaikan sarana-prasarana yang sebelumnya telah rusak. Ketika saya menanyakan bagaimana pendapat anda mengapa pembangunan pariwisata di Kabupaten Minahasa Tenggara tidak berjalan dengan baik. Menurut pegawai seksi akomodasi yang saya wawancarai mengatakan: “Salah satu yang menjadi kendala mengapa pembangunan tidak berjalan dengan baik adalah dana dari pemerintah daerah untuk pariwisata sangat minim sehingga dinas kebudayaan dan pariwisata dalam hal ini pelaksana sangat kesulitan dalam mengatur pembagian pembangunan pariwisata yang ada di tiap daerah. Ketika saya menanyakan bagaimana pendapat anda tentang peranan pemerintah (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) dalam pengembangan objek wisata pantai lakban. V. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu dalam mencermati permasalahan yang mengacupada teori yang digunakan, serta mengevaluasi data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumen yang ada maka penulis dalam penelitian ini berkesimpulan sebagai berikut : Kinerja dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten minahasa tenggara terbilang kurang berperan dalam pengembangan dan pembagunan objek-objek wisata yang ada di kabupaten minahasa tenggara. Mengapa demikian, karena menurut pengamatan penelitian, pembangunan dan pengembangan dilakukan hanya pada saat dilaksanakannya festival Benlak saja dan tidak akan berkelanjutan. Dan juga promosi festival benlak pada waktu lalu tidak sesuai yang dituturkan oleh Disbudpar, karena menurut masyarakat promosi yang dilakukan pemerintah daerah tidak maksimal. Saran Dari beberapa permasalahan yang ditemukan penulis dalam pelaksanaan program pengembangan objek wisata pantai lakban di Kabupaten Minahasa Tenggara, penulis mencoba memberikan saran demi peningkatan dan perbaikan dalam pelaksanaan program pengembangan pariwisata: Diharapkan kepada pemerintah daerah (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) Kabupaten Minahasa Tenggara selaku pelaksana kepemerintahan dan pembangunan yang ada di daerah lebih memantapkan peranannya dalam pengembangan dan pembangunan dalam meningkatkan arus kunjungan wisatawan baik wisatawan domestik maupun manca negara di Kabupaten Minahasa Tenggara dalam hal ini dalam kepariwisataan, dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten minahasa tenggara haruslah melakukan studi mendalam mengenai pengembangan pembangunan pariwisata yang mana sesuai dengan permintaan pasar sekarang. Diharapkan kepada pemerintah dan dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten minahasa tenggara supaya bisa menambah objek wisata andalan yang bisa dikenal banyak orang selain objek wisata pantai lakban, supaya jangan terpaku hanya mengandalakan objek wisata pantai lakban saja. Karena selama ini pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh pihak dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten minahasa tenggara juga tertumpu pada wisata andalan pantai lakban. DAFTAR PUSTAKA Bahar Herman dan Marpaung Happy, 2002. Pengantar Pariwisata, Alfabeta Bandung Damardjati, R. S,2001. Istilah-istilah Dunia Pariwisata, Pradnya Paramita, Jakarta. Debudpar (2009) ;Undang-undang No10tahun2009, Tentang Kepariwisataan. Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. 10
Effendi dan Singarimbun, Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta I Gde Pitane dan I Ketut Surya Diarta (2009); Pengantar Ilmu Pariwisata: Yogyakarta, Penerbit Andi. Kodyat, H, 1996. Sejarah Pariwisata dan Perkembangan di Indonesia, Penerbit PT Grasindo, Jakarta. Miftha Thoha, 1983. Kepemimpinan Dalam Manajemen, Suatu Pendekatan Prilaku, CV.Rajawali Jakarta Nasution, S,1988, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Tarsito Bandung. Pamudji. S, 1992, Kepemimpinan pemerintahan di Indonesia. Jakarta: Penerbit Bina Aksara. Pendit, Nyoman S, 1999. Wisata Konvensi Potensi Gede Bisnis Besar, PT Gramedia, Jakarta. Peter Johnson dan Barry Thomas, 1992. Choice and Demand in Tourism. Mansel publishing limited, London. Spillana, James, 1987. Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya, kanisius, Yogyakarta. Soekadijo, R. G,2000. Anatomi Pariwisata, PT Gramedia Pustaka, Jakarta Wahab, Salah, 1996. Manajemen Kepariwisataan, PT Pradnya Paramita, Jakarta. W. J. S. Poerwadrminta, 1974. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Penerbit Balai Pustaka Nasional. Yoeti, Oka A, 1999, Industri Pariwisata Dan Peluang Kesempatan Kerja, Pertja, Jakarta Perundang-undangan : - Undang-undang No 10 Tahun 2011, Tentang Kepariwisataan - Undang-undang No. 22 Tahun 1999. Pemerintah Daerah - Undang-undang No. 32 Tahun 2004. Pemerintah Daerah. Bandung : Citra Umbara - PP Nomor 38 Tahun 2007. Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah atau Kota. - PP Nomor 41 Tahun 2007. Organisasi Perangkat Daerah. - SK No: 01 / disbudpar / FB / BMT / IX / 2014 Pokok: Penyelenggaraan Festival Tanggal 27-29 November 2014. - Peraturan daerah No 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga.
11
12
