PERANAN MASYARAKAT DESA DI KECAMATAN SILIAN RAYA DALAM PELAKSANAAN (GOOD GOVERNANCE) Oleh: DOLFI AKAY
ABSTRAK Dalam UU No. 6 Tahun 2014 mengamanatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan mendaya gunakan swadaya gotong royong masyarakat. Juga menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Pelaksanaan pemerintahan yang baik semakin berkembang di tengah-tengah masyarakat kita seiring dengan semakin tingginya kompleksitas permasalahan bangsa dalam berbagai aspek penyelenggaraan negara.Perkembangan ini ditandai dengan dikembangkannya paradigma baru di bidang politik pemerintahan yang saat ini dikenal secara luas dengan istilah good governance atau sering diartikan secara umum sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Untuk menghindari masalah yang akan muncul dalam mewujudkan good governance secara utuh dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan maka peranan masyarakat diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan yang baik dalam pembangunan desa. Kenyataan yang dapat dilihat sekarang bahwa sampai saat ini pun pelaksanaan kehidupan negara, khususnya dalam konteks pemerintahan desa justru masih menghadapi berbagai masalah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya guna mewujudkan good governance secara utuh. Dalam mewujudkan good governance secara utuh sangat tergantung kepada kemampuan pimpinan organisasi yang cakap dan terampil mengatasi berbagai masalah secara cepat, tepat dan praktis dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan juga oleh peranan masyarakat dalam berpartisipasi untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan yang baik. Kata kunci : Peranan, Masyarakat, Good Governance
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 mengemukakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Arbi Sanit (dalam J.R. Kaho, 2002:113) menandaskan apabila kita berbicara mengenai pembangunan sesungguhnya yang diperbincangkan ialah keterlibatan keseluruhan masyarakat sebagai sistem terhadap masalah yang dihadapinya dan pencarian jawaban bagi masalah tersebut. Untuk menggerakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan memerlukan peranan kepemimpinan, dimana pembangunan itu akanberjalan terus menerus dan menjadi kekuatan yang berkembang dalam masyarakat itu sendiri, maka dibutuhkan banyak pemberdayaan terhadap masyarakat itu sendiri. Pelaksanaan pemerintahan yang baik semakin berkembang di tengah-tengah masyarakat kita seiring dengan semakin tingginya kompleksitas permasalahan bangsa dalam berbagai aspek penyelenggaraan negara.Perkembangan ini ditandai dengan dikembangkannya paradigma baru di bidang politik pemerintahan yang saat ini dikenal secara luas dengan istilah good governance atau sering diartikan secara umum sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penerapan good governance adalah merupakan kebutuhan mutlak mayoritas rakyat demi terciptanya suatu sistem pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi secara universal. Hal ini dapat pula menjadi faktor pendorong terwujudnya political governance yang menghendaki bahwa berbagai proses pemerintahan baik itu dari segi proses perumusan kebijakan publik, penyelenggaraan pembangunan, pelaksanaan birokrasi publik pemerintahan agar berjalan secara transparan, efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk menghindari masalah yang akan muncul dalam mewujudkan good governance secara utuh dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan maka peranan masyarakat diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan yang baik dalam pembangunan desa. Menurut pengamatan penulis di Desa di Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara pelaksanaan pemerintahan yang baik perlu terus ditingkatkan pelaksanaannya. Untuk mengetahui peranan masyarakat dalam menunjang pemerintah untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance), perlu diadakan suatu penelitian ilmiah. Hal tersebut di atas mendorong penulis untuk mengadakan penelitian tentang Peranan masyarakat
dalam menunjang pelaksanaan pemerintahan yang baik di Desa pada Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara. RUMUSAN MASLAH Bertitik tolak pada pemikiran di atas, maka dapatlah dikemukakan rumusan permasalahan penelitian ini sebagai berikut : Bagaimana peranan masyarakat Desa di Kecamatan Silian Raya dalam menunjang good governance? TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN Tujuan Penelitian Untuk mengetahui bagaimana peranan masyarakat dalam menunjang pemerintah untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance) di Desa pada Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara. Manfaat Penelitian Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sarana informasi ilmiah bagi aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan kepemimpinan dalam mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik di Desa pada Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara.
TINJAUAN PUSTAKA KONSEP PERANAN Menurut Veger (1981:43) peranan adalah suatu yang menjadi bagian dari aktivitas manusia yang diharapkan mendapat manfaat.Jadi pada dasarnya batasanbatasan tersebut menekankan pada aktifitas sesseorang yang membawa manfaat. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (1989 : 667) kata peranan mengandung arti, bagian tugas utama yang harus dilakukan. Kemudian menurut Purwadarminta (1989 : 735) arti kata peranan adalah suatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang utama (dalam hal terjadinya suatu hal dan peristiwa). Pengertian ini menunjuk kepada suatu kelompok sosial tertentu, baik secara sepintas maupun berlangsung lama atau tetap didalamnyaterdapat seseorang atau beberapa orang yang beretindak atau berperan sebagai kepala atau pemimpin kelompoknya. Menurut Miftha Thoha (1995 : 11) peranan sebagai suatu rangkaian prilaku yang teratur yang ditimbulkan karena jabatan tertentu, atau adanya suatu kantor yang dikenal pengertian ini lebih ditentukan dengan jabatan tertentu serta dengan adanya satu kantor. Menurut Soerjono Soekanto (1990 : 146) peranan adalah aspek dinamis dari status. Peranan ini selanjutnya berwujud kegiatan yang merupakan suatu fungsi
kepemimpinan yang berusaha melaksanakanatau menyaksikan sesuatu yang menjadi kepentingan bersama. Peranan yang melekat pada diri seseorang lebih banyak bersumber dari aktivitas yang dilakukan sesuia fungsi atau penyesuaian diri terhadap posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Sebagai suatu fungsi merupakan suatu proses apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Dengan demikian kata peranan sebagai bagian dari tugas utama yang harus dilakukan terhadap sesuatu. KONSEP PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN Pamudji, (1987 : 22) memberikan pengertian sebagai berikut : secara etimologis, Pemerintahan berasal dari kata perintah menurut kamus kata-kata tersebut mempunyai arti sebagai berikut : a. Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu. b. Pemerintah adalah kekuasaan suatu negara (daerah-daerah) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu negara. c. Pemerintahan adalah suatu perbuatan (cara, hal urusan dan sebagainya), dalam hal memerintah. Jika diadakan pendekatan dari segi bahasa terhadap kata pemerintah atau pemerintahan, ternyata bahwa kedua kata tersebut berasal dari suku kata perintah yang berarti sesuatu yang harus dilakukan. Didalam kata tersebut tersimpul beberapa unsur yang menjadi ciri khas dari perintah: 1. Adanya keharusan menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan; 2. Adanya dua pihak, yaitu yang memberi dan yang menerima perintah; 3. Adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan yang menerima perintah; 4. Adanya wewenang atau kekuasaan untuk memerintah (Bayu Suryaningrat, 1981:10). Sumber Saparin (1986:21), mengemukakan bahwa untuk dapat membedakan kedua pengertian tersebut perlu diterangkan menurut segi etimologis yaitu : a. Pemerintah ialah kata nama subyek berdiri sendiri. Contoh : Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, dan sebagainya. b. Pemerintahan adalah kata jadian, yang disebabkan karena subyek mendapat akhiran "an". Artinya pemerintah sebagai subjek melakukan tugas/kegiatan. Sedangkan cara melakukan tugas/kegiatan itu disebut sebagai pemerintahan. Tambahan akhiran dapat juga diartikan sebagai bentuk jamak atau dapat berarti lebih dari satu pemerintah.
Pemerintah dalam arti sempit menunjukkan kepada aparat negara, organ atau alat-alat perlengkapan negara yang melaksanakan tugas pemerintahan, dalam arti sempit (eksekutif). Sedangkan Pemerintah dalam arti luas menunjukkan kepada seluruh perlengkapan negara kesatuan yang melaksanakan kekuasaan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah tugas kewenangan dalam bidang eksekutif saja. Sedangkan Pemerintahan dalam arti luas adalah segala tugas kewenangan dan kekuasaan negara; yang meliputi bidang-bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dalam penulisan ini pemerintah yang dijadikan kajian adalah Pemerintah Desa pada Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara. Pemerintahan adalah segala tugas kewenangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari pemerintah desa di Desa pada Kecamatan Silian Raya. KONSEP PELAKSANAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) Good dalam good governance mengandung dua pengertian yaitu: Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut (Sedarmayanti, 2003:6). Istilah "governance " diambil dari bahasa Inggris yaitu "the act, fact, manner of governing", yang berarti: "tindakan, fakta, pola dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan". Dengan demikian "governance" adalah suatu kegiatan (prosesi). Sebagaimana dikemukakan oleh Kooiman (1993) bahwa governance lebih merupakan "...serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut". (Sedarmayanti, 2004:2). Istilah "governance" tidak hanya berarti kepemerintahan sebagai suatu kegiatan tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan penyelenggaraan dan bias juga diartikan pemerintahan. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila terdapat istilah public governance.Governance sebagai terjemahan dan pemerintahan kemudian berkembang dan menjadi popular dengan sebutan kepemerintahan, sedangkan praktek terbaiknya disebut kepemerintahan yang baik atau good governance (Sedarmayanti, 2004:2). Sarundajang dalam bukunya Birokrasi Dalam Otonomi Daerah (Sarundajang, 2005:152) menjelaskan bahwa tata pemerintahan yang baik atau good governance dewasa ini sedang menjadi acuan dalam mencari tata
perbaikan organisasi sesuai dengan tuntutan reformasi. Tata pemerintahan yang baik merupakan sebuah konsep yang akhir-akhir ini dipergunakan secara teratur dalam ilmu politik, terutama ilmu pemerintahan dan administrasi publik.Konsep itu lahir sejalan dengan konsep-konsep dan terminologi demokrasi, masyarakat madani (civil society), partisipasi rakyat, hak asasi manusia dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Sarundajang pula merumuskan bahwa istilah governance menunjukkan suatu proses di mana rakyat bisa mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integrasi, dan untuk kesejahteraan rakyatnya. Prinsip-prinsip good governance.Kunci utama memahami good governance yaitu pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsipprinsip good governance. Menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip good governance menurut UNDP (UNDP, 1997) diurai satu persatu sebagaimana tertera di bawah ini : 1) Partisipasi Masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembagalembaga Permusyawaratansah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut. dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. 2) Tegaknya Supremasi Hukum. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. 3) Transparansi. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. 4) Peduli pada Stakeholder. Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. 5) Berorientasi pada Konsensus. Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur. 6) Kesetaraan. Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
7) Efektivitas dan Efisiensi. Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin. 8) Akuntabilitas. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. 9) Visi Strategis. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang Was dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.
METODE PENELITIAN METODE PENELITIAN Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di depan dan sesuai tujuan yang ingin dicapai, maka metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif, yang dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya (Nawawi, 1990:22). Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian yang non hipotesis sehingga dalam rangka penelitiannya bahkan tidak perlu merumuskan hipotesisnya (Arikunto, 1996:7). Pelaksanaan metode penelitian deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interprestasi tentang arti data tersebut, selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti (Moleong, 1997:172).
FOKUS PENELITIAN Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah peranan masyarakat yaitu kegiatan masyarakat desa dalam berperanserta untuk mempengaruhi pemerintah desa agar dalam pelaksanaan pemerintahan dapat dilaksanakan dengan prinsip pemerintahan yang baik (good governance) . Pelaksanaan prinsip good governance : Pelaksanaan Good Governance adalah sebagai tata pemerintahan yang baik dengan indikatornya dilihat dari : penerapan prinsip partisipasi masyarakat, prinsip supremasi hukum, prinsip transparansi, prinsip responsiveness, (cepat tanggap) kebutuhan masyarakat, prinsip
akuntabilitas, dalam pelaksanaan tugas pada penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa pada Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara. INFORMAN PENELITIAN Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Pemerintah desa, dan masyarakat yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, anggota Badan Permusyawaratan Desadi Desa pada Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 50 orang yang diambil dari permerintah desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa, tokoh-tokoh masyarakat dan anggota masyarakat di setiap jaga. Penentuan sampel informan dilakukan secara purposive sampling dimana penulis/peneliti menentukan atau memilih secara sengaja terhadap sampel informan Pemerintah desa, dan tokohtokoh masyarakat, anggota Badan Permusyawaratan Desa dan secara acak terhadap anggota masyarakat desa. INSTRUMEN DAN CARA PENGUMPULAN DATA Instrumen atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan data primer adalah pedoman wawancara atau daftar pertanyaan yang disusun berdasarkan pada fokus penelitian.Sedangkan untuk mengumpulkan data sekunder digunakan formulir isian untuk pengisian data-data statistik di Desa pada Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara. Pengumpulan data primer dilakukan dengan mengadakan wawancara secara terpimpin terhadap informan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui pencatatan atau pengisian formulir pada kantor desa di Desa pada Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara. TEKNIK ANALISIS DATA Analisis yang digunakan dalam penelitian digunakan dengan cara mendeskripsikan hasil penelitian yang berkaitan dengan peranan masyarakat dalam menunjang pemerintah untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance) di Desa pada Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil wawancara terhadap para informan tentang peranan masyarakat Desa dalam menunjang pelaksanaan pemerintahan yang baik di Desa Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara dikaitkan dengan prinsip partisipasi masyarakat adalah : Dari 50 orang informan yang diwawancara; 31 informan menyatakan sangat baik Masyarakat Desa berperan dalam memotivasi dan
menggerakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemerintahan DesadiKecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara, 11 informan menyatakan baik MasyarakatDesa berperan dalam memotivasi dan menggerakan masyarakat nuntuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemerintahan Desadi Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara, 8 informan menyatakan cukup baik MasyarakatDesaberperan dalam memotivasi dan menggerakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemerintahan Desa Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara. Peranan Masyarakat Desa dalam penegakan aturan-aturan (supremasi hukum) dalam pelaksanaan pemerintahan Desa di Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara dapat dilihat sebagai berikut : Dari 50 orang informan yang diwawancara : 25 menyatakan Masyarakat Desa sangat baik peranan dalam penegakan aturan-aturan (supremasi hukum) dalam pelaksanaan pemerintahan Desa Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara, 12 menyatakan baik Masyarakat Desa berperan dalam penegakan aturan-aturan (supremasi hukum) pada pelaksanaan pemerintahan Desa Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara, 9 menyatakan cukup baik Masyarakat Desa berperan dalam penegakan aturan-aturan (supremasi hukum) pada pelaksanaan pemerintahan Desa Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara, dan 4 menyatakan Masyarakat Desa kurang berperan dalam penegakan aturan-aturan (supremasi hukum) pada pelaksanaan pemerintahan Desa Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara. Peranan Masyarakat Desa dalam keterbukaan menyampaikan informasi atau transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan Desa pada Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara adalah : 13 menyatakan sangat baik Masyarakat Desa berperan menunjukan keterbukaan menyampaikan informasi atau transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan Desa Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara, 12 menyatakan baik Masyarakat Desa berperan menunjukan keterbukaan menyampaikan informasi atau transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan Desa Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara, 10 menyatakan cukup baik Masyarakat Desa berperan menunjukan keterbukaan menyampaikan informasi atau transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan Desa Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara, dan 15 menyatakan Masyarakat Desa kurang berperan menunjukan keterbukaan menyampaikan informasi atau transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan Desa Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara. Peranan Masyarakat Desa dalam melaksanakan prinsip responsiveness atau seluruh proses pemerintahan Desa harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Hal tersebut dapat dilihat pada hasil wawancara berikut : Dari hasil wawancara terlihat bahwa dari 50 oranginforman yang diwawancara; 19
informan menyatakan sangat baik Masyarakat Desa berperan dalam melaksanakan prinsip responsivenes atau seluruh proses pemerintahan Desa harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pemerintahan Desa pada Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara, 13 informan menyatakan baik Masyarakat Desa berperan dalam melaksanakan prinsip responsiveness atau seluruh proses pemerintahan Desa harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pemerintahan Desa Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara, 12 informan menyatakan cukup baik Masyarakat Desa berperan dalam melaksanakan prinsip responsiveness atau seluruh proses pemerintahan Desa harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pemerintahan Desa Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara, dan 6 informan menyatakan Masyarakat Desa kurang berperan dalam melaksanakan prinsip responsiveness atau seluruh proses pemerintahan Desa harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pemerintahan Desa Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara. Peranan Masyarakat Desa dalam menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu consensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan Desa di Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara dapat adalah : 18 informan menyatakan sangat baik Masyarakat Desa berperan menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu consensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan Desa Kecamatan Silian Raya, 16 informan menyatakan baik Masyarakat Desa berperan menjembatani kepentingankepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu consensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan DesaKecamatan Silian Raya, 8 informan menyatakan cukup baik Masyarakat Desa berperanmen jembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu consensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa di Kecamatan Silian Raya, dan 8 informan menyatakan Masyarakat Desa kurang berperan menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu consensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara. Peranan Masyarakat Desa dalam prinsip kesetaraan (Equity) yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki maupun perempuan dalam pelaksanaan pemerintahan Desa Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebagai berikut : dari 50 orang informan yang diwawancara;
13 informan menyatakan sangat baik Masyarakat Desa berperan prinsip kesetaraan (Equity) yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki maupun perempuan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara, 20 informan menyatakan baik Masyarakat Desa berperan prinsip kesetaraan (Equity) yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki maupun perempuan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara, 11 informan menyatakan cukup baik Masyarakat Desa berperan prinsip kesetaraan (Equity) yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki maupun perempuan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara, 6 informan menyatakan kurang baik Masyarakat Desa berperan prinsip kesetaraan (Equity) yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki maupun perempuan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara. Secara keseluruhan bahwa peranan Masyarakat Desa dalam penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan pemerintahan Desa Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebagai berikut : dari 50 orang informan yang diwawancara; 16 informan menyatakan bahwa Masyarakat Desa sangat baik berperan melaksanakan prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan pemerintahan Desa Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara, 14 informan menyatakan bahwa Masyarakat Desa baik berperan melaksanakan prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan pemerintahan Desa Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara, 12 informan menyatakan bahwa Masyarakat Desa cukup baik berperan melaksanakan prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa di Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara, dan 8 informan menyatakan bahwa MasyarakatDesa kurang berperan melaksanakan prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa di Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara. PENUTUP KESIMPULAN
1) Peranan Masyarakat Desa dalam menerapkan prinsip-prinsip good governanceatau tata kelola pemerintahan yang baik pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa di Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara dikaitkan dengan prinsip partisipasi masyarakat adalah : 31 informan menyatakan sangat baik Masyarakat Desa berperan dalam memotivasi dan menggerakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam
2)
3)
4)
5)
6)
7)
pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa di Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara, 11 informan menyatakan baik, 8 informan menyatakan cukup baik Masyarakat Desa berperan dalam memotivasi dan menggerakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa di Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara. Peranan Masyarakat Desa dalam penegakan aturan-aturan (supremasi hukum) dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa di Kecamatan Silian Raya; 26 informan menyatakan Masyarakat Desa sangat baik, 12 informan menyatakan baik, 9 informan menyatakan cukup baik, dan 4 informan menyatakan Masyarakat Desa kurang berperan dalam penegakan aturan-aturan (supremasi hukum) pada pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa di Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara. Peranan Masyarakat Desa dalam keterbukaan menyampaikan informasi atau transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa di Kecamatan Silian Raya; 13 informan menyatakan sangat baik, 12 informan menyatakan baik, 10 informan menyatakan cukup baik, dan 15 informan menyatakan Masyarakat Desa kurang berperan menunjukan keterbukaan menyampaikan informasi atau transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Peranan Masyarakat Desa dalam melaksanakan prinsip responsiveness atau seluruh proses pemerintahan Desa harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan,; 19 informan menyatakan sangat baik, 13 informan menyatakan baik, 12 informan menyatakan cukup baik, dan 6 informan menyatakan Masyarakat Desa kurang berperan. Peranan Masyarakat Desa dalam menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu consensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa di Kecamatan Silian Raya; 18 informan menyatakan sangat baik, 16 informan menyatakan baik, 8 informan menyatakan cukup baik, dan 8 informan menyatakan Masyarakat Desa kurang berperan . Peranan Masyarakat Desa dalam prinsip kesetaraan (Equity) yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki maupun perempuan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa; 13 informan menyatakan sangat baik, 20 informan menyatakan baik, 11 informan menyatakan cukup baik, 6 informan menyatakan kurang baik. Peranan Masyarakat Desa dalam memberikan laporan pertanggung jawaban atau akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa di
Kecamatan Silian Raya; 8 informan menyatakan sangat baik, 18 menyatakan baik, 14 informan menyatakan cukup baik, dan 2 informan menyatakan Masyarakat Desa kurang baik berperan. 8) Peranan Masyarakat Desa dalam melaksanakan prinsip efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa di Kecamatan Silian Raya; 4 informan menyatakan sangat baik, 12 informan menyatakan baik, 25 informan menyatakan cukup baik, dan 3 informan menyatakan Masyarakat Desa kurang baik berperan. 9) Secara keseluruhan bahwa peranan Masyarakat Desa dalam penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa di Kecamatan Silian Raya ; 16 informan menyatakan bahwa Masyarakat Desa sangat baik, 14 informan menyatakan bahwa Masyarakat Desa baik , 12 informan menyatakan bahwa Masyarakat Desa cukup baik, dan 5 informan menyatakan bahwa Masyarakat Desa kurang berperan melaksanakan prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa di Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara. SARAN 1) Agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desalebih baik, maka disarankan agar Hukum Tualebih meningkatkan perannya dalam mengaplikasikan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa di Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara. 2) Hukum Tua perlu lebih meningkatkan peranan dalam menyampaikan informasi/keterbukaan atau transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa di Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara, hal ini perlu dilakukan karena masyarakat masih menilai kurang terhadap keterbukaan menyampaikan informasi anggaran dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa di Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara. 3) Hukum Tua perlu lebih meningkatkan peranan dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atauakuntabilitas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa di Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara, hal ini perlu ditingkatkan karena cukup banyak informan memberikan penilaian kurang tentang pemberian laporan pertanggungjawaban atau akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa di Kecamatan Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara.
DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, S. 1996, “Prosedur Penelitian,” Rineka Cipta, Bandung. Hartoyo, dkk., 1986. Pembangunan Masyarakat Desa. ModulUT. Karunika, Jakarta. Kaho Josef Riwuh, 2003. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta. Moleong. L.J. 1997, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung. Nawawi, H. 1990, Metode Penelitian Kualitatif, UGM Press, Yogyakarta. Ndraha Taliziduhu, 1982. Partisipasi Masyarakat Desa di Beberapa Desa. Bina Aksara, Jakarta. Pamudji, S., 1995, Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta. Purwadarminta, W.J.S. 1989, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. Saparin S., 1986. Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta. Sarundajang, S.H, 2005, Birokrasi Dalam Otonomi Daerah, Kata Hasta Pustaka, Jakarta Sedarmayanti, 2003, Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien, PT. Gramedia, Jakarta. Soekanto Soerjono., 1990 Sopsiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta. Surianingrat, Bayu., 1986. Menenal Ilmu Pemerintahan, Aksara Baru, Jakarta. Sugiyono, 2005, “Metode Penelitian Kualitatif,” Alfabeta, Bandung Thoha Miftha., 1995. Kepemimpinan dalam Manajemen Suatu Tindakan Prilaku, P.T. Eraja Grafindo Persada, Jakarta. United Nation Development Program, 1997. “Dokumen PrinsipprinsipGood Governance,” PT. Sinar Abadi, Jakarta Verger K.J., 1981. Sosiologi Pengetahuan, FISIP UI, Jakarta. Sumber Lain : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014Tentang Desa.
