PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PENDIDIKAN POLITIK MELALUI PEMILIHAN OSIS SERENTAK DI KABUPATEN BANTUL

1 | Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum 2016

PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PENDIDIKAN POLITIK MELALUI PEMILIHAN OSIS SERENTAK DI KABUPATEN BANTUL Oleh: Pipit Cahyowulan dan Halili, S.Pd., M.A./ Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta [email protected] ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan: 1) peranan Komisi Pemillihan Umum Kabupaten Bantul dalam melaksanakan sosialisasi politik sebagai upaya pendidikan politik melalui Pemilos, 2) implementasi Pemilos sebagai sarana pendidikan politik, 3) hambatan dalam pelaksanaan pemilos. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif dengan teknik penentuan subyek penelitian purposive. Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah KPU Kabupaten Bantul, Kesbangpol Kabupaten Bantul, serta SMA Negeri 1 Bantul. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi yang diperiksa keabsahannya menggunakan cross check untuk dianalisis melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, display data, hingga pada tahap verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) KPU mempunyai peranan sebagai fasilitator kelengkapan logistik; sebagai pelaksana yang bertanggung jawab atas berjalannya tahapan kegiatan Pemilos; sebagai pengawas yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan Pemilos dan melakukan evaluasi. 2) Implementasi pendidikan politik dibagi dalam Tahap Persiapan, Tahap pelaksanaan dan Evaluasi. Tahap persiapan, implementasi pendidikan politik dengan memberikan pengetahuan politik. Tahap pelaksanaan, kegiatan ini menumbuhkan jiwa tanggungjawab dan pemahaman hak-hak sebagai pemilih. Pada tahap evaluasi, mampu menumbuhkan nilai-nilai etika politik, budaya politik, serta semangat demokrasi. 3) Hambatan pelaksanaan Pemilos terbagi dalam dua sisi. Pertama dari sisi KPU bahwa, kegiatan Pemilos belum mampu diikuti oleh seluruh sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Bantul. Siswa di tiap-tiap sekolah belum mempunyai kompetensi yang sama. Pelaksanaan Pemilos berbenturan dengan kegiatan dibeberapa sekolah. Keterbatasan anggaran. Kedua, hambatan dari sisi sekolah bahwa, beberapa siswa kurang memiliki kepercayaan diri serta rasa tanggungjawab. Proses rekapitulasi surat suara berjalan lambat. Kartu suara yang disediakan KPU dengan format hitam putih. Waktu pelaksanaan kegiatan Pemilos kurang evektif. Kata kunci: KPUD, Pendidikan Politik, dan Pemilihan OSIS Serentak (Pemilos)


THE ROLE OF REGIONAL GENERAL ELECTION COMMISSION IN POLITICAL EDUCATION THROUGH EN BLOC STUDENT COUNCIL ELECTION ON BANTUL REGENCY By Pipit Cahyowulan and Halilia, S.Pd., M.A./ Law and Citizenship Education, Social Science Department, Yogyakarta State University [email protected] ABSTRACT This research aims to explain: 1) the role of General Election Commission of Bantul Regency in socialize politic as an effort of political education through PEMILOS, 2) the implementation of PEMILOS as a way of political education, 3) the obstacles found on PEMILOS execution. This is a descriptive research through qualitative approach with purposive technique of subject of research determination. The subject of this research is the general council election of Bantul regency, as well as Public Senior High School 1 Bantul. The data is being collected by using interview and documentation method, which the validity is being examined using cross check to be analysed through data collection, data reduction, display data, until verification and conclusion phases. The research results on: 1) General Election Commission does have some roles as a facilitator of logistic completeness; a practitioner who is responsible after the work of PEMILOS phases; a supervisor who oversees the PEMILOS implementation and evaluate them. 2) The implementation of political education is divided into Preparation phase, implementation phase and evaluation. Preparation phase is organized by giving political knowledge as a political education implementation. On implementation phase, it grows the responsible soul as well as the comprehension of the rights of elector. On evaluation phase, it is able to grow the value of political ethics, political culture, as well as the spirit of democracy. 3) The obstacles of the implementation of PEMILOS aredivided into two sides. Firstly from the General Election Commission side that the event of PEMILOS is not be able yet to be followed by all school in Bantul regency. The students in each school don’t have the same competency. The implementation of PEMILOS collides to other event in some schools. Limited budgets. Secondly, the obstacles from the school side that some students are less in confident and responsibility. The process of ballot recapitulation runs slow. The ballot provided by the General Election Commission is in black and white format. The time to run the event of PEMILOS is less effective. Keywords: Regional General Election Commission, Political Education, and En Bloc Student Council Election (PEMILOS)


PENDAHULUAN Dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 di jelaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara

yang berkedaulatan rakyat atau Negara

demokrasi. Selain itu, dalam hal implementasi kedaulatan rakyat, menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hal ini menunjukkan bahwa, setiap pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh pemerintah yang berdaulat haruslah dilaksanakan menurut konstitusi. Dalam upaya membentuk sebuah pemerintahan demokrasi, salah satunya adalah dengan pemilihan umum. Pemilihan umum juga dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat sejauh mana tingkat partisipasi politik masyarakat. Upaya untuk mengedukasi demokrasi dapat ditempuh salah satunya melalui pendidikan politik. Pendidikan politik sebagai sarana sosialisasi politik ini dimaksimalkan oleh KPU dengan cara bekerjasama melalui lembaga formal sekolah. Salah satu organisasi internal sekolah yang mengajarkan peserta didik untuk mampu bersikap demokratis adalah OSIS. Di dalam OSIS terdapat struktur keorganisasian yang sistematis meliputi penasehat, pembina, ketua, sekretaris, bendahara, anggota, serta dewan-dewan yang mengontrol aktifitas kesiswaan yang dijalankan dengan menerapkan nilai-nilai demokrasi. Pembentukan struktur kepegurusan organisasi di dalam OSIS ini dikenal dengan istilah Pemilihan OSIS Serentak (selanjutnya disebut dengan istilah Pemilos). Pemilos merupakan metode pendidikan politik yang memberikan pengetahuan dan pengajaran tentang banyak hal terkait subtansi dan teknis Pemilu yang sesungguhnya dari mulai tahapan awal hingga akhir. Kegiatan ini dinilai mampu menjadi ajang praktek demokrasi secara langsung yang memberikan formula rekruitmen Ketua dan Pengurus OSIS yang selama ini proses pemilihannya masih menggunakan metode konvensional, yaitu dengan pemilihan melalui perwakilan kelas. Sejalan dengan itu, generasi muda sebagai pewaris bangsa dituntut untuk ikut serta berpartisipasi secara aktif dalam membangun bangsa, oleh sebab itu mereka haruslah mempunyai pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan politik, sehingga


mereka mampu ikut berperan secara cerdas dan bertanggungjawab. Oleh karena itu penelitian ini menjadi sangat menarik bila nantinya dapat memberikan motivasi kepada KPU di daerah lain untuk turut serta mengembangkan metode pendidikan demokratis melalui Pemilos yang tentu saja akan memberikan dampak pada pelaksaan demokrasi di masa mendatang.

KAJIAN PUSTAKA Pendidikan Politik merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan, melalui pesan ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik yang ideal dari berbagai pihak dalam sistem politik, seperti pemerintah, sekolah, dan partai politik1. Rusadi Kartaprawira2 mengartikan pendidikan politik sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Dengan kata lain pendidikan politik perlu dilaksanakan secara berkesinambungan agar masyarakat dapat terus mengikuti perkembangan politik yang terjadi. Untuk dapat mensosialisasikan nilai politik, maka agen atau sarana sosialisasi politik harus mengunakan metode penyampaian pesan yang tepat melalui pengimplementasian pendidikan politik. Implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Implementasi pendidikan politik memberikan fokus pada upaya penanaman nilai-nilai demokratis. Perlu disadari bahwa, keberhasilan pendidikan politik tidak akan tercapai tanpa dibarengi dengan penerapannya dilapangan.

METODE PENELITIAN Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggambarkan atau mendeskripsikan peranan KPU Kabupaten Bantul dalam pendidikan politik tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa dan kejadian yang diteliti.

1

Ramlan Surbakti. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo. 1992. Hal 117. Rusadi Kartaprawira. Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2004. Hal 54. 2


Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2016 di beberapa tempat, yaitu: (1) Kantor KPU Kabupaten Bantul; (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bantul; (3) SMA Negeri 1 Bantul, Kabupaten Bantul. Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive, dengan mempertimbangkan pengetahuan, pengalaman, dan informasi mengenai data-data yang dibutuhkan peneliti. Subyek penelitian yang terdiri: (1) Ketua Devisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Bantul, Bapak Arif Widayanto, S.Fil.I.; (2) Kepala Seksi Wawasan Kebangsaan dan Politik Dalam Negeri Lembaga Kesbangpol Kabupaten Bantul, Bapak Supriyanta, SSTP.; (3) Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bantul yang turut serta mengikuti kegiatan Pemilos, Bapak Sumardi, S.Pd. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi untuk kemudian diperiksa keabsahan datanya menggunankan metode cross check. Data yang berhasil dikumpulkan direduksi dengan memisahkan datadata yang dianggap layak serta memenuhi syarat sebagai pedoman penggambilan kesimpulan. Penyajian data dilakukan secara deskriptif atau narasi atas data yang telah dikategorisasikan dalam bentuk laporan yang sistematis untuk selanjutnya dianalisis guna pengambilan kesimpulan mengenai peranan KPU Kabupaten Bantul dalam pendidikan politik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Setelah dilakukan wawancara dengan narasumber serta dokumentasi, diperoleh hasil sebagai berikut: 1. Peranan KPU Kabupaten Bantul Dalam Melaksanakan Pemilos Peranan KPU Kabupaten Bantul ini terbagi dalam beberapa kategori, yaitu: a. KPU Sebagai Fasilitator. KPU yang berkedudukan sebagai pendamping PPO memberikan fasilitas pembekalan dan arahan melalui TOT (Training of Trainer) tentang teknis pelaksanaan Pemilos. Setelahnya KPU akan mengagendakan pelaksanaan Bimtek yang diikuti oleh keseluruhan petugas


PPO dan KPPS dari tiap-tiap sekolah. Dalam kegiatan ini KPU akan bertindak sebagai lembaga ahli yang menjalankan Pemilu sehingga apa yang disampaikan KPU akan menjadi dasar kegiatan Pemilos. Seperti pengetahuan tentang mekanisme pelaksanaan Pemilos hingga kegiatan stimulasi pelaksanaan Pemilos sehingga siswa mendapat pembekalan penuh untuk menjadi agen di sekolah masing-masing. Selain sebagai fasilitator dalam kegiatan Seminar, TOT serta Bimtek, KPU sebagai lembaga penyelenggara

pemilu

berkewajiban

untuk

menyediakan

seluruh

kelengkapan logistik pemilihan. Jenis dan jumlah keperluan logistik untuk tiap sekolah pun disesuaikan dengan standard Pemilihan Umum. Seluruh kelengkapan logistik tersebut dipersiapkan dan ditata sedemikian rupa hingga pihak sekolah siap untuk melaksanakan kegiatan Pemilos. b. KPU Sebagai Pelaksana. Untuk mengikuti jalannya kegiatan Pemilos ini, secara khusus KPU membentuk sebuah tim kerja yang bertugas untuk mendampingi, mengawal, mengarahkan dan menyelesaikan permasalahan apabila ditemukan sengketa dalam proses kegiatan pemungutan suara dilapangan baik dari sisi administrasi, teknis, maupun logistik Pemilos. Sehingga secara langsung maupun tidak langsung KPU merupakan lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Pemilos ini. Sebab tidak bisa dipungkiri bahwa sosialisasi politik guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemillu merupakan salah satu misi yang ingin dicapai KPU. c. KPU Sebagai Pengawas. Peran KPU sebagai pengawas jalannya Pemilos terlihat langsung mulai dari tahapan pembukaan Pemilos melalui Upacara Apel Pagi Pembukaan Pemilos. Perwakilan Tim Pemilos KPU akan ikut serta dalam Upacara Pembukaan Pemilos dan memantau jalannya kegiatan pemungutan suara yang dilakukan oleh petugas KPPS di tiap-tiap sekolah. Setelah

keseluruhan

tahapan

Pemilos

selesai

dilaksanakan

dan

permasalahan telah dikonsultasikan sehingga mendapat solusi maka tim monitoring dari KPU akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban


kepada Ketua Tim Pemilos Kabupaten Bantul bahwa keseluruhan tahapan Pemilos telah dijalankan dengan lancar dan kondusif.

2. Implementasi Pemilos Sebagai Pendidikan Politik Sesuai dengan pelaksaannya, kegiatan pemilos terbagi dalam beberapa tahapan, yaitu Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan dan Tahap Evaluasi. a. Tahap Persiapan. Tahapan persiapan dimulai sejak perumusan Kegiatan Pendidikan Politik melalui metode Pemilos yang dilakukan oleh KPU, Kesbangpol, Dikmenof, dan Kemenag. Kemudian di aplikasikan mulai dari tahapan dimana KPU mengundang perwakilan dari pihak sekolah untuk mengikuti pengarahan tentang pelaksanaan pemillos. Perwakilan ini bisa Wakil Kurikulum atau Guru PKn dan satu orang siswa. Dengan kegiatan ini KPU telah melaksanakan salah satu tujuan pendidikan politik yaitu memberikan pengetahuan politik. b. Tahap Pelaksanaan. Dari sisi pendidikan demokrasi, dengan ikut terlibat secara langsung mereka akan mempunyai pengalaman dan pengetahuan. Penanaman nilai, sikap, dan orientasi politik dapat disisipkan pada tahapan kampanye. Kampanye dalam pemilos ini berupa debat calon dan orasi. Pada saat debat calon, kandidat terpilih akan menyampaikan visi dan misi mereka. Semua siswa akan terlibat secara langsung untuk melaksanakan pemungutan suara. Tahapan ini merupakan tahapan puncak dari proses pendidikan politik melalui Pemilos. Seperti halnya Pemilu, para siswa akan memberikan haknya dalam menentukan ketua OSIS berikutnya. Mereka akan mengerti hak-hak mereka sebagai pemilih, mengerti bagaimana menyuarakan partisipasi mereka secara baik, ikut berpartisipasi tidak hanya sebagai pemilih pasif namun juga sebagai pemilih aktif. Kegiatan Pemilos yang menggunakan mekanisme menyerupai Pemilu, bahkan logistik yang dipakai pun sesuai dengan standar Pemilu. KPU sebagai fasilitator menyediakan kebutuhan Pemilos mulai dari kotak suara, surat suara dan rekapitulasi penghitungan suara yang juga disesuaikan dengan Pemilu sebenarrnya sehingga siswa akan mampu mengenal dan menganalisa


simbol-simbol politik secara langsung. Sebagai sarana pemebelajaran, kegiatan ini memberikan manfaat yang cukup banyak bagi siswa. Ditinjau dari segi materi kegiatan ini sesuai dengan kurikulum pendidikan PKn yang mengajarkan materi tentang demokrasi. Jadi pada dasarnya kegiatan ini merupakan kegiatan positif yang membentu proses belajar mengajar disekolah dengan menerapkan praktek langsung bagi para siswa sehingga mereka menjadi lebih antusias dan bersemangat untuk mengikuti kegiatan ini. c. Tahap Evaluasi. Pada tahapan evaluasi ini implementassi kegiatan Pemilos di tunjukkan pada tingkat kesadaran dan tanggungjawab siswa sebagai sasaran pendidikan. Dimuali dari tahapan rakapitulasi surat suara dan mengumumkan hasil Pemilos dalam Sidang Pleno Terbuka yang dihadiri oleh Pasangan Calon dan Panwaslos. Setelah tahapan selesai dilakukan, petugas PPO akan melakukan pelaporan pertanggung jawaban kepada KPU dan melaporkan hasil dari keseluruhan kegiatan Pemilos di sekolah mereka termasuk melakukan pengembalian logistik seperti kotak suara kepada pihak KPU. Sehingga mereka secara penuh akan memahami proses demokrasi yang ada di Indonesia sebelum nantinya mereka secara langsung terlibat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

3.

Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemilos Perumusan hambatan yang dijumpai dalam proses pelaksanaan kegiatan Pemilos ini dibagi dari dua sisi, yaitu dari sisi KPU dan Kesbangpol dan dari sisi sekolah. a. Hambatan pelaksanaan dari sisi KPU dan Kesbangpol 1) Kegiatan Pemilos ini belum dapat dilaksakan oleh seluruh sekolah Menengah yang ada di Kabupaten Bantul karna melihat kenyataan yang ada masih ada beberapa sekolah yang tidak memenuhi standard kuota dari segi jumlah peserta didik. Tidak dapat dipungkiri bahwa masih dijumpai dibeberapa sekolah di Kabupaten Bantul yang tidak memenuhi kuota peserta didik. Sehingga untuk hal ini maka kegiatan Pemilos belum


mampu menjangkau keseluruhan sekolah yang ada di wilayah Kabupatan bantul. 2) Siswa disetiap sekolah belum tentu mempunyai kompetensi yang sama. Siswa SMA, SMK dan MA mempunyai karakteistik, kompetensi serta kemampuan yang berbeda. Adanya ketidaksetaraan kompetensi baik secara akademik maupun secara karakter membuat KPU sedikit kesulitan dalam memberikan arahan. Banyak diantara siswa yang tidak mempunyai kepercayaan diri tampil secara langsung di muka umum. 3) Dari sisi waktu berbenturan dengan jadwal kegiatan sekolah, sehingga dalam beberapa kasus seperti ini beberapa sekolah tidak bisa mengikuti melaksanakan

pemilos

secara

serentak

kemudian

mengganti

pelaksanaannya dilain hari namun tetap dengan prosedur dan mekanisme yang sama. 4) Hambatan lain terkait anggaran, dalam pelaksanaan Pemilos dari tahun ke tahun tingkat antusias peserta semakin bertambah maka setiap tahun semakin banyak sekolah yang mengikuti kegiatan ini dan dengan anggaran APBD yang terbatas. Hal ini terus disiasati dengan melakukan rapat koordinasi dengan pihak sekolah sebagai pelakksana. b. Hambatan pelaksanaan dari sisi Sekolah 1) Kendalanya yang pertama dari tingkat keseriusan dan kerja keras siswanya. Dalam pelaksaan sering ada beberapa siswa yang mungkin kurang serius melaksanakan tugasnya dan tanggungjawabnya, sebab pada usia ini mereka masih dalam tahap belajar. Terutama pada siswa kelas X yang merupakan warga baru di sekolah. Namun dengan adanya tahapan kampanye yang dilakukanoleh para calon, siswa mampu belajar bersosialisasi dengan lingkungan. Mereka akan memupuk keberanian untuk menyampaikan pendapat dan mempertahankan pendapat di depan siswa yang lain. 2) Kendala pada saat penghitungan suara, pada beberapa sekolah dengan jumlah siswa yang banyak dan petugas KPPS terbatas memberi dampak pada saat proses rekapitulasi hasil pemungutan suara. Hal ini tentu


menyita banyak waktu terutama mereka yang mengemban kewajiban sebagai petugas Pemilos. Namun dari hal ini mereka mampu belajar berrtanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan mereka sehingga mereka. 3) Kendala yang berikutnya mengenai kartu suara. Dari KPU kartu suara yang disediakan dengan format hitam putih sedangkan para siswa menghendaki bahwa kertas suara yang berwarna. Kemudian untuk menanggapi hal tersebut dari sekolah harus menyediakan dana tambahan untuk mencetak kartu suara berwarna. Anggaran dana ini kemudian masuk dalam rumusan kegiatan sekolah yang secara khusus diagendakan. 4) Permasalah yang lainnya terkait waktu pelaksanaan. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan September, dimana kegiatan belajar mengajar telah berjalan kurang lebih tiga bulan setelah tahun ajaran baru, sehingga masa kerja kepengurusan OSIS baru menjadi kurang efektif.

PENUTUP A. Kesimpulan Dari penelitian tentang peranan Komisi Pemlihan Umum Daerah dalam pendidikan politik melalui Pemilos di Kabupaten Bantul ini didapat kesimpulan sebagai berikut: 1. Peranan KPUD dalam pelaksanaan Pemilos a. KPU sebagai fasilitator. KPU melakukan kegiatan sosialisasi pendidikan politik melalui TOT dan Bimtek. KPU juga bertindak sebagai penyedia kelengkapan logistik kegiatan Pemilos sehingga setiap sekolah siap untuk melakukan Pemilos. b. KPU sebagai pelaksana. KPU bertanggung jawab atas berjalannya tahapan kegiatan Pemilos dari awal hingga akhir sehingga secara langsung maupun tidak langsung KPU terlibat dalam kegiatan pelaksanaan Pemilos. c. KPU sebagai pengawas. KPU secara khusus membentuk tim yang bertugas untuk memonitoring pelaksanaan Pemilos di sekolah dan


melakukan evaluasi, pengawalan, pendampingan, serta memberikan arahan. 2. Implementasi Pendidikan Politik Melalui Kegiatan Pemilos a. Tahap persiapan. KPU telah melaksanakan salah satu tujuan pendidikan politik dengan memberikan pengetahuan politik melalui tahapan sosialisasi Pemilos, TOT dan Bimtek. b. Tahap pelaksanaan. Kegiatan ini menumbuhkan jiwa tanggungjawab dan pemahaman hak-haknya sebagai pemilih sehingga siswa akan mampu berpartisipasi secara aktif dan terarah. c. Tahap evaluasi. Mampu menumbuhkan nilai-nilai etika politik, budaya politik, serta semangat persaingan demokrasi yang sehat. 3. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan Pemilos a. Hambatan dari Sisi KPU dan Kesbang 1) Kegiatan Pemilos belum mampu diikuti oleh seluruh sekolah yang ada diwilayah Kabupaten Bantul. Terkendala oleh masih adanya beberapa sekolah yang tidak memenuhi kuota peserta didik. 2) Siswa di tiap-tiap sekolah belum mempunyai kompetensi yang sama, dilatarbelakangi oleh kondisi lingkungan dan karakter sekolah masing-masing (SMA, SMK dan MA). 3) Pelaksanaan Pemilos berbenturan dengan kegiatan dibeberapa sekolah, sehingga untuk beberapa sekolah tidak dapat ikut serta melaksanakan Pemilos secara serentak. 4) Keterbatasan anggaran dengan jumlah sekolah sebagai peserta Pemilos yang terus bertambah dari tahun ke tahun. b. Hambatan dari Sisi Sekolah 1) Beberapa siswa kurang memiliki kepercayaan diri serta rasa tanggungjawab penuh dalam melaksanakan kegiatan Pemilos. 2) Proses rekapitulasi surat suara dengan DPT yang banyak sementara petugas KPPS terbatas mengakibatkan proses penghitungan berjalan lambat. 3) Kartu suara yang disediakan KPU dengan format hitam putih.


4) Waktu pelaksanaan kegiatan Pemilos yang kurang awal sehingga masa kerja kepengurusan OSIS yang baru menjadi kurang efektif. B. Saran 1. Kepada pihak KPU, untuk tetap melakukan peningktakan kualitas dalam kegiatan Pemilos. Misalkan dengan menambah anggaran dana sehingga kebutuhan yang menyangkut kegiatan Pemilos dapat terpenuhi secara baik. 2. Kepada pihak sekolah sebaiknya melakukan persiapan kegiatan Pemilos sejak awal sehingga tidak dijumpai kesulitasn selama proses pelaksanaan Pemilos. 3. Kepada kedua belah pihak sebaiknya melakukan rapat koordinasi guna menentukan waktu yang tepat untuk melaksanakan kegiatan Pemilos serta perencanaan terkait anggaran yang akan digunakan. 4. Pembinaan dan pembekalan terhadap siswa mengenai pendidikan politik sebaiknya tidak hanya berhenti sampai pada proses ini, perlu adanya tindak lanjut, seperti adanya kegiatan pembekalan wawasan kepemimpinan dan semacamnya.

PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PENDIDIKAN POLITIK MELALUI PEMILIHAN OSIS SERENTAK DI KABUPATEN BANTUL

Recommend Documents