1 Peranan egovernment di dalam mendukung Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) PRESENTED BY : ERWIN IBRAHIM2 BIODATA Nama Lengkap : Erwin Ibrahim...
Peranan eGovernment di dalam mendukung Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) PRESENTED BY : ERWIN IBRAHIM
BIODATA Nama Lengkap : Erwin Ibrahim,ST,MM,MBA.
TTL
: 30 Mei 1980, OKI sumsel
Pendidikan
: S1 Teknik Elektro Unsri
S2 MM UNSRI
S2 MBA Universiti Utara Malaysia
Riwayat Jabatan : -Pemeriksa Bidang Pembangunan Pada Inspektorat
Kabupaten Banyuasin 2006-2008
- Staf Bidang Kerjasama Manajemen Pembangunan pada
Bappeda Kabupaten Banyuasin (2008-2009)
- Kasi Kominfo Pada Dishubkominfo Kabupaten Banyuasin
(2009-2011)
- Kabid Kominfo dan Telekomunikasi Pada Dishubkominfo
Kabupaten Banyuasin (2011 - sekarang) - Wk.Ketua LPSE Kab.Banyuasin
Penerapan eGovernment Apa itu egovernment?
Mengapa government penting?
Komitmen Pimpinan
Pentingnya Payung Hukum dan Masterplan
Infrastruktur yang terintegrasi
eprocurement didalam penerapan egovernment
Peranan egovernment didalam pengadaan barang/jasa.
Apa itu egovernment E-Government merupakan kependekan dari elektronik pemerintah. E-Governtment biasa dikenal e-gov, pemerintah digital, online pemerintah atau pemerintah transformasi.
E-Government adalah Suatu upaya untuk mengembangkan penyalenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan system manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Atau EGoverment adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis.
mengapa egovernment penting?
Perbandingan Penetrasi informasi negatif dan positif
90
67.5
45
22.5
0 januari
februari
maret
april
Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Sudah mencapai 88,1 Juta
sumber: APJII
Sebagian Besar Mengakses Internet dengan Telpon Selular
Jejaring Sosial Menjadi Alasan Utama Menggunakan Internet
Tiga Model government Government-to-Citizen atau Government-toCustomer (G2C)
Government-to-Business (G2B)
Government-to-Government (G2G)
Komitmen pimpinan egovernment berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) merupakan suatu transformasi budaya, sehingga peranan / komitmen Pimpinan sangat dibutuhkan didalam implementasinya.
Pentingnya Payung Hukum Dimulai sejak dibentuknya TIM MCTI tahun 2009 melalui Peraturan Bupati Banyuasin No.5 Tahun 2009 guna percepatan penerapan egovernment berbasis TIK. (Payung Hukum dan komitmen Pimpinan Daerah).
Maka diadakan Sosialisasi yang langsung di pimpin Bupati Banyuasin kepada Seluruh Kepala Dinas/Badan/Kantor.
Pada Bulan Juli 2009 diterbitkan Edaran Bupati No 555/941/MC_TI/2009 tentang penerapan TIK dan FOSS (Free Open Source Software)
infrastruktur
Masterplan Egov Banyuasin tahun 2011
Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 105 tahun 2012
Launching Masterplan
Infrastruktur yang Memadai Infrastruktur didalam penerapan eGovernment adalah Jalan raya utama / kebutuhan dasar untuk lewatnya transaksi data elektronik dan aplikasi sistem informasi
DATACENTER BANYUASIN YANG BERBASIS CLOUD
foto datacenter banyuasin
F
y D
Keterhubungan infrastruktur basis data di dalam INSTANT (Generik) Pengelola Data SKPD SKPD Berbasis Lahan
Pusat Pengelola Data Kabupaten Tim PPID
Public User
Pengelola Data SKPD BPS Banyuasin Local Area Network Local Area Network
Internet Pengelola Data SKPD Bappeda Banyuasin
BAPPEDA Local Network Local Data Storage
Main Data Center dikelola oleh Dishubkominfo Kabupaten Banyuasin Public and Backup Data Center dikelola oleh Dishubkominfo Kabupaten Banyuasin
kondisi 2016
Backbone kecamatan
instalasi datacenter
Peningkatan Kapasitas SDM TIK
bimtek setiap tahun n dan Sekretaris Daerah Langsung Yang membuka bimtek tersebut
Menyediakan helpdesk melayani masyarakat dan SKPD.
Mengundang Narasumber untuk memberikan pemahaman pentingnya TIK kepada Pimpinan SKPD
aplikasi turunan simda keuangan egovernment simda barang
Simbangda sebagai cloud data
perpustakaan online
dashboard pimpinan daerah
PBB Online
ejadwal kepala daerah
LPSE
eplanning
Email
emonev
monitoring jaringan
evoting
perizinan online
eabsensi
eoffice
cctv
Aplikasi yang sudah berjalan
APLIKASI eMeeting
SISTEM INFORMASI GEOSPASIAL PETA IBUKOTA BANYUASIN
mail server
emonev
Aplikasi perizinan
Monitoring jaringan
Portal Pemkab BAnyuasin
Layanan Perpustakaan Online
Pelaksanaan evoting 160 desa
Command Center Bupati
Simbangda
GRAFIK MENINGKATNYA JUMLAH PEGAWAI DAN PENGGUNA AKTIF INTERNET DI PEMKAB BANYUASIN
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah Pegawai 8414 8430 8480 8495 8502 8498 Pemakai Aktif Internet 600 750 850 1000 1300 1900
PEMBIAYAAN BELANJA TIK
BANDWITH KAPASITAS INTERNET DI PEMKAB BANYUASIN
prestasi yang diraih iosa peringkat 5 2011
iosa peringkat 2 tahun 2012
iosa peringkat 1 tahun 2013
ICT Pura Kategori Utama kab/kota yang telah siap menghadapi era digital
peringkat 1 PEGI sesumsel tahun 2011
IDSA 2014
Peringkat Pertama PEGI sesumatera
evoting terbanyak seindonesia 2015
eprocurement didalam penerapan egovernment Banyak K/L/D/I mengenal egov sejak adanya LPSE.
K/L/D/I membangun Infrastruktur TIK
Tuntutan Undang Undang dan Peraturan Yang Berlaku.
Perkembangan Zaman.
Peranan eGovernment didalam pengadaan barang/jasa. egovernment adalah Portal seluruh aplikasi layanan publik.
Infrastruktur eGovernment mendukung seluruh transaksi elektronik
Proses terintegrasi akan mendukung pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
LANGKAH LANGKAH PERBAIKAN SISTEM PELELANGAN •
Komitmen Kepala Daerah
•
Dukungan Payung Hukum
•
Infrastruktur Pendukung yang memadai
•
SDM yang handal
•
Mampu bekerjasama, berdedikasi, transparan dan melayani.
•
Dapat memahami tanggung jawab sesuai dengan Tupoksi masingmasing.
Kesimpulan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) sudah menjadi suatu kebutuhan didalam kehidupan masyarakat moderen.
sehingga Pemerintah dituntut untuk mengimplementasikan pelayanannya berbasis TIK dikarenakan pelayanan cepat, tepat, efisiensi dan akuntabel dibutuhkan oleh masyarakat.
seluruh pemerintah daerah memiliki potensi untuk menerapkan egovernment tergantung komitmen dan kepala daerah.
