RAPAT KOORDINASI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK TINGKAT PROVINSI
Implementasi Sertifikat Elektronik pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Dipaparkan oleh Lembaga Sandi Negara Nangroe Aceh Darussalam 25 Agustus 2014
VISI dan MISI Lemsaneg VISI Menjadi penyelenggara dan pembina tunggal persandian negara dalam menjamin keamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah atau negara serta menyajikan hasil pengupasan informasi bersandi guna turut serta menjaga keamanan nasional.
Misi
Menyusun kebijakan nasional dalam bidang penyelenggaraan dan pembinaan persandian negara; Mengelola sistem keamanan informasi berklasifikasi secara menyeluruh milik pemerintah atau negara; Melaksanakan kegiatan intelijen sinyal; Menyelenggarakan rekayasa dan pengembangan teknologi persandian nasional; dan Menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya persandian melalui proses pembelajaran dan pertumbuhan yang didukung manajemen perkantoran secara transparan dan akuntabel.
Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
Efisiensi, Efektivitas, Akuntabilitas, Transparansi, Adil dan Non Diskriminasi, Terbuka dan Persaingan Sehat, Interoperabilitas,
Jaminan Keamanan Data
Procurement vs e-Procurement PROCUREMENT’S PROBLEMS
Documents Exchange
MANUAL SYSTEM Compliance : - Keppres No.80/2003; - Perpres No. 54/2010 Mechanism, Workflow & Tools
ELECTRONIC SYSTEM Compliance: - Perpres No.54/2010; - Perpres No. 70/2012;
- UU No.11/2008 ttg ITE - PP No.82/2012 ttg PSTE - ISO 27001 - ISO 20000 - ISO 9001
Aspek Keamanan : - Konten - Aplikasi - Sistem Operasi, Jaringan - Pam Fisik
E-Procurement NEEDS : Information Security System
Kebutuhan Keamanan (Transaksi Elektronik, termasuk e-Procurement)
Integritas (Utuh)
Informasi elektronik tidak diketahui/bocor kepada pihak yang tidak berhak mengetahuinya
Rahasia
Informasi elektronik tersedia/dapat diakses ketika dibutuhkan
Informasi elektronik tidak mengalami pengubahan/modifikasi selama disimpan atau dikirimkan (utuh)
Autentik
Informasi elektronik dibuat atau dikirimkan oleh pihak yang sah/asli
KEAMANAN INFORMASI
Selalu Tersedia
AntiSangkal
Pihak yang mengirimkan/membuat informasi elektronik tidak dapat menyangkal
Kebutuhan Pengamanan Dokumen e-Procurement Public Key Infrastructure dalam rangka keamanan informasi bertujuan: • Menjaga kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi organisasi. • Dalam e-Procurement para pihak yang bertransaksi harus yakin bahwa transaksi ini aman, dapat diverifikasi, terotorisasi, dan diakui secara hukum. Teknologi Keamanan
Authentication
Confidentiality
Anti Virus
NonRepudiation
√
Firewall
√
√
Access Control
√
√
Encryption
Public Key Infrastructure
Integrity
√
√
√
√
√
Sertifikat Elektronik Sertifikat Elektronik sebagai kerangka utk pengamanan sistem elektronik : Enkripsi Tanda tangan elektronik Identitas Digital Undang-Undang ttg ITE (No.11/2008) Peraturan Pemerintah ttg PSTE (No.82/2012) ISO 27001
Adi Budiman Otoritas Sertifikat Digital Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
Kesesuaian terhadap Peraturan (Transaksi Elektronik, termasuk e-Procurement)
BAB IV PENYELENGGARAAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Bagian Kedua Persyaratan Penyelenggaraan Transaksi Elektronik Pasal 41 1. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup publik atau privat yang menggunakan Sistem Elektronik untuk kepentingan pelayanan publik wajib menggunakan Sertifikat Keandalan dan/atau Sertifikat Elektronik. Catatan :
Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik) - Memastikan tata kelola yang baik - Meningkatkan keamanan sistem
Penggunaan SPAMKODOK (Enkripsi dan Dekripsi) Hanya dipegang/dimiliki oleh Panitia
Kunci PUBLIK Panitia
INTERNET
Kunci PRIVAT Panitia
LPSE
PROSES
PROSES *.RHS
APENDO (versi 3) vs SPAMKODOK SPESIFIKASI Sistem Operasi Pengguna Enkripsi/Dekripsi Operasional pada LPSE ID Pengguna Penyimpanan Kunci
Registrasi, Pembaruan, Pencabutan Sertifikat Digital
APENDO
SPAMKODOK
MS.Windows
MS.Windows, Linux, MAC
Panitia, Penyedia
Panitia, Penyedia, PPE, Adm.Agency, Verifikator
Offline
Offline
Identitas Digital
Sertifikat Elektronik
Server
Panitia
-
Infrastruktur Kunci Publik pada LPSE
MOU LKPP
LEMSANEG
Pemanfaatan Persandian di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kerjasama Teknis antara Dir. E-Procurement LKPP dan Puskaji Komsan Lemsaneg, Perka Lemsaneg No.9 Tahun 2012 Perka LKPP No. 4 Tahun 2012
Tugas : Sebagai pihak ketiga terpercaya yang bertugas : • menandatangani, • menerbitkan, dan • memelihara sertifikat digital atas permintaan Pengguna SPSE untuk menjalankan pertukaran dokumen/ informasi pada proses PSE.
Peraturan yang yang telah dibuat dlm rangka Implementasi Sertifikat Elektronik LPSE Peraturan Kepala Lemsaneg No.9 Tahun 2012 tentang Otoritas Sertifikat Digital Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (OSD PSE). Peraturan Kepala LKPP No.4 Tahun 2012 tentang Uji Coba Penerapan Sertifikat Digital dan Sistem Pengamanan Komunikasi Dokumen Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik. Peraturan Deputi Bidang Pengkajian Persandian Lemsaneg No. D3.318/2012 tentang Tim Operasional Otoritas Sertifikat Digital Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik. Peraturan Deputi Bidang Pengkajian Persandian Lemsaneg No. D3.319/2012 tentang Pemberlakuan Certificate Policy & Certification Practice Statement Otoritas Sertifikat Digital Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Versi 1.0.
Penerapan Sertifikat Elektronik pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Status Pilot Project SPAMKODOK dan OSD PSE (Jumlah Pengguna/Sertifikat Elektronik)
Sistem Pengamanan Komunikasi Dokumen sudah digunakan untuk memproses >880 buah lelang pada 2 LPSE, yakni LPSE Pemprov Jawa Tengah dan LPSE Universitas Diponegoro.
Penerapan Sertifikat Elektronik pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Penerapan Sertifikat Elektronik pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Rencana Pengembangan & Penerapan Sistem Pengamanan Komunikasi Dokumen
Akan diperluas pada LPSE di seluruh Indonesia Saat ini berjumlah 627 LPSE tersebar di K/L/D/I dengan pengguna berjumlah ± 450.000 orang (Panitia & Penyedia Barang/Jasa)
Sertifikat elektronik digunakan untuk tanda tangan elektronik dan enkripsi pada dokumen lelang
Penerapan Sertifikat Elektronik pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik
SOP Operasional OSD PSE : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pendaftaran Sertifikat Digital Admin PPE dan Server SPSE Pendaftaran Sertifikat Digital Admin Agency dan Verifikator Pendaftaran Sertifikat Digital Panitia Pendaftaran Sertifikat Digital Penyedia Pembatalan Sertifikat Digital Pengiriman Dokumen Penawaran Pembukaan Dokumen Penawaran Instalasi Sertifikat Server Penanganan Permasalahan Pengguna
Tim Operasional OSD PSE Penanggung Jawab
Pengarah
Ketua
Unit Pendaftaran
Unit Helpdesk
Unit
Manajemen Aplikasi, Perangkat dan Jaringan
Tim Operasional OSD PSE Tim Operasional OSD PSE menyelenggarakan fungsi: pelayanan administratif dalam rangka pendaftaran Admin PPE; pelayanan atas pengaduan dan pemeriksaan terhadap permasalahan yang dikeluhkan oleh pengguna SPSE, serta pelaksanaan tindak lanjut atas permasalahan tersebut dengan melaporkannya kepada pihak-pihak yang terkait; dan pelaksanaan instalasi, konfigurasi, troubleshooting dan dokumentasi setiap perangkat lunak dan perangkat keras untuk kebutuhan OSD PSE, serta pelaksanaan monitoring untuk memastikan setiap perangkat Sistem OSD PSE tetap berfungsi dengan baik. Peraturan Deputi Bidang Pengkajian Persandian No. D3.318 Tahun 2012 tentang Tim Operasional Otoritas Sertifikat Digital Pengadaan Secara Elektronik
Dokumentasi Kegiatan Operasional OSD PSE
Terima Kasih
