PERANAN DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DALAM MENGELOLA WISATA PANTAI KABUPATEN BANGGAI LAUT
Oleh : JAMES P. BABO
ABSTRAK Berbicara mengenai potensi alam, Indonesia begitu sangat kaya akan hal itu, di berbagai daerah bahkan mengelolanya untuk menjadi sumber pendapatan asli daerah yang besar.Dalam hal ini potensi alam yang cukup menarik untuk dikembangkan adalah bagian potensi pantai, dimana potensi ini bisa dikembangkan menjadi sebuah objek wisata. Salah satu daerah yang kaya akan potensi wisata pantai adalah daerah Kabupaten Banggai Laut, sesuai dengan namanya Banggai Laut yang artinya kaya dengan potensi kelautan, dimana dalam hal ini adalah potensi Pantai yang begitu banyak dan mempunyai keindahan alam yang begitu menarik, namun yang menjadi masalahnya keindahan tersebut hanya terbiarkan begitu saja hal ini disebabkan karena belum ada pengelolaan yang baik dari Pemerintah setempat, misalnya pantai yang ada di Desa Kelapa Lima yang memilki keindahan pasir putih, namun belum dikelola,padahal tempat ini sering menjadi tempat favorit bagi orang –orang yang tidak hanya dalam daerah saja, tapi luar daerah untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, teman-teman, di akhir pekan atau hari-hari libur. Potensi ini harus diperhatikan oleh Pemerintah setempat, karena dampaknya bukan hanya mengangkat nama baik daerah, tapi bisa menjadi sumber pendapatan bagi daerah untuk kesejahteraan rakyat. Agar suatu potensi itu bisa berjalan dengan baik pemerintah harus bekerja sama dengan Pihak Ketiga, dan masyarakat, bahkan yang saya harapakan tempat wisata ini bisa menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan-kegiatan nasional maupun internasional. Dalam penelitian ini mengenai peran dari Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif itu sendiri adalah strategi mereka dalam mengelola sera mengembangkan potensi wisata pantai yang ada di daerah Kabupaten Banggai Laut, khususnya yang ada di desa Kelapa Lima ini, metode penelitian yang saya gunakan dalam hal ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu masalah yang ada dalam penelitian. Ketika Mengenai peran dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mengelola wisata pantai Kabupaten Banggai Laut dalam hal ini mereka sudah mulai bekerja , walaupun masih belum lama terbentuk, hal itu bisa dilihat dari rencana program kerja yang mereka miliki, bahkan mereka mulai menggambarkan atau membuat suatu konsep tata letak dari wisata yang ada.
Dalam penelitian ini ada beberapa hal yang saya harapkan untuk bisa saya rekomendasikan pertama cara untuk agar wisata pantai ini bisa terkelola dengan baik, yakni Dinas terkait melibatkan pihak ketiga yang mempu mengajak masyarakat setempat untuk bisa terlibat langsung, bahkan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat setempat yakni masyarakat sekitar bisa menjual hasil-hasil alam mereka kepada setiap wisatawan yang datang, kemudian cara mengelolanya, dimana tempat ini harus bisa disediakan fasilitas-fasilitas yang menunjang wisata ini. Kata kuncinya adalah Peran Dinas
PENDAHULUAN Gambaran Umum Banggai Laut merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kepulauan yang beribukotakan di Salakan. Memisahkan diri dari suatu daerah berarti daerah tersebut dianggap sudah bisa mandiri dalam mengelola daerahnya sendiri atau dalam bahasa pemerintahan dinamakan dengan otonomi daerah. Oleh karena itu Mandiri dalam hal ini yakni dalam hal administrasi, pemerintahan, pembangunan, bahkan perekonomian. Untuk bisa memajukan daerah tersebut maka sektor yang tentu mempunyai peran adalah sektor perekonomian, dimana daerah harus mampu mencari pendapatan-pendapatan yang berasal dari daerah tersebut. Inilah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sektor yang mereka lirik untuk menunjang akan hal tersebut adalah Sektor Wisata. Berbicara sektor wisata sesuai dengan namanya Banggai Laut kaya akan potensi –potensi wisata yang sangat luar biasa khususnya dalam hal ini adalah wisata pantai. Namun yang menjadi permasalahannya adalah Potensi-potensi ini kebanyakan masih banyak yang belum terkelola dengan baik, seperti yang ada di Desa Kelapa Lima. Tempat wisata yang satu ini sering menjadi tempat favorit orang –orang baik dari dalam daerah maupun daerah untuk menghabiskan akhir pekan atau hari libur mereka, karena pantai ini mempunyai keindahan pasir putih yang begitu menarik, ombak yang begitu indah, serta suasana pepohonan alam sekitar yang membuat hati ini begitu nyaman. Menanggapi permasalahan ini Pemerintah sesuai dengan UndangUndang Nomor 23 tahun 2014 pasal 12 ayat 3c yang mengatakan salah satu urusan Pemerintahan pilihan adalah Pariwisata, maka Pemerintah Daerah membuat yang namanya Dinas yang mempunyai kewenangangn untuk bisa mengelola potensi-potensi wisata ini, maka tepat pada tahun 2014 dikeluarkanlah Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Dinas Daerah Kabupaten Banggai Laut dalam pasal 2i dimana dinas daerah terdiri dari (i) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan secara resmi orang-orang yang mengisi bagian-bagian dalam dinas ini disahkan dalam Peraturan Bupati nomor 20 Tahun 2015 tepat pada tanggal 19 Maret 2015. Rumusan Masalah Adapun yang menjadi Rumusan Masalah dari penulisan ini adalah:
Bagaimana strategi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mengelola wisata pantai ini agar mempunyai daya tarik Tujuan Penulisan Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah: 1. Bagi Penulis untuk memberikan sumbangsi kepada pemerintah dalam hal pengelolaan objek wisata pantai yang ada di Kabupaten Banggai Laut khususnya Pantai Bone Bulusan dan sebagai syarat untu kmemenuhi gelar Strata Satu (S1) 2. Pemerintah memperoleh strategi-strategi dalam pengelolaan Objek Wisata Pantai Kabupaten Banggai Lautk hususnya Pantai Bone Bulusan. Manfaat Penulisan Untuk manfaat penulisan adalah sebagi berikut: 1.
Teoritis Manfaat Teoritis, dapat memperkaya konsep dan teori ilmu pengetahuan khususnya dalam hal strategi-strategi pengelolaan potensi-potensi wisata yang mempunyai kualitas terbaik.
2.
Praktis: Manfaat Praktis, sebagai acuan dan sumber referensi yang bisa dipakai dalam mengelola dan mengembangkan potensi-potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Banggai Laut, khususya Wisata Pantai yang ada di Desa Kelapa Lima. Metode Pengumpulan data dan analisa data Dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:
1.
Observasi/Pengamatan Observasi atau pengamatan digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian,merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya sesuatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang
keadaan/fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat. Yang dilakukan waktu pengamatan adalah mengamati gejala-gejala sosial dalam kategori yang tepat, mengamati berkali-kali dan mencatat segera dengan memakai alat bantu seperti alat pencatat, formulir.dll. Dalam pelaksanaannya digunakan alat bantu seperti alat mekanik seperti tape recorder dan lainnya.
2.
Wawancara Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan –keterangan lisan melalui bercakap –cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi. Analisis Data Dalam penelitian, data harus segera di analisis setelah dikumpulkan atau
dituangkan dalam bentuk laporan lapangan. Tujuan analisis data ialah untuk mengungkapkan data apa yang masih perlu dicari, hipotesa apa yang masih perlu di uji, pertanyaan apa yang perlu dijawab,metode apa yang harus digunakan untuk mendaptkan informasi baru, dan kesalahan apa yang harus segera diperbaiki. Menurut Bogdandan Biklen (1992), Analis data ialah proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap yang ditemukan. Kerangka Teori 1. Konsep Peranan Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan (Soekanto 2014:210). Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.
Peranan mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut: a) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan
rangkaian
peraturan-peraturan
yang
membimbing
seseorang dalam kehidupan masyarakat. b) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi c) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukan tempat individu pada organisasi masyarakat (Soekanto 2014:211). Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Hal ini berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang dapat diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang (Soekanto 2014:211) 2. Konsep Pengelolaan Secara etimlogi “Pengelolaan” itu berakar dari kata “kelola” dan istilah lainnya yaitu “manajemen” yang artinya ketatalaksanaan, tata pimpinan. Menurut
Bahri
dan
Zain
(1996)
bahwa
pengelolaan
itu
adalah
pengadministrasian, pengaturan atau penataan suatu kegiatan. Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “management”. Terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut kedalam Bahasa Indonesia, istilah Inggris tersebut lalu di Indonesiakan menjadi “manajemen” atau “menejemen” Seiring pendapat diatas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1958, hlm. 412) disebutkan bahwa pengelolaan berarti penyelenggaraan Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah penyelenggaraan / pengurusan agar suatu yang dikelola dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. 3. Konsep Pariwisata
Dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan: Pasal 1 Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Nyoman S. Pendit (2003) seorang pakar kepariwisataan dari Indonesia, dalam salah satu tulisannya juga telah menjelaskan tentang adanya pola keterkaitan antara aktivitas kepariwisataan dengan kegiatan –kegiatan yang lain seperti dikatakannya sebagai berikut ini: Kepariwisataan dapat memberikan dorongan langsung terhadap kemajuan pembangunan seperti perbaikan pelabuhan (laut atau udara), jalan-jalan raya, pengangkutan setempat, program kebersihan dan kesehatan, pilot proyek sasana budaya dan kelesetarian lingkugan dan sebagainya, yang kesemuanya dapat memberikan keuntungan dan kesenagan baik bagi masyarakat dalam lingkungan daerah wilayah yang bersangkutan maupun bagi wisatawan pengunjung dari luar.. Untuk mempermudah pemahaman tentang keterkaitan sistematik berbagai aktivitas dalam sistem kepariwisataan tadi, dalam gambar ilustrasi berikut akan dikemukan model ekonomi yang menggambarkan interaksi antara komponen pokok kepariwisataan, yaitu komponen produk (supply side) dan komponen pasar (demand side). Sisi komponen produk wisata (tourism supply side) yang biasanya berwujud system destinasi pariwisata akan terdiri atau menawarkan paling tidak beberapa komponen pokok sebagai berikut: 1. Daya tarik wisata yang bisa berbasis utama pada alam, budaya atau minat khusus 2. Akomodasi atau Amenitas, Aksesibilitas dan transportasi (udara, darat atau laut) 3. Fasilitas umum 4. Fasilitas pendukung pariwisata
5. Masyarakat sebagai tuan rumah (host) dari suatu destinasi. Menurut beberapa pakar seperti Mariotti (1985), Yoeti (1987); dikemukakan bahwa daya tarik dari suatu destinasi merupakan faktor yang paling penting dalam mengundang pariwisatawan untuk mengunjunginya. Agar suatu destinasi dapat menarik wisatawan untuk mengunjunginya paling tidak harus bisa memenuhi tiga syarat utama, yaitu: 1. Destinasi tersebut harus mempunyai apa yang disebut dengan “Something to see”. Maksudnya, destinasi tersebut harus mempunyai daya tarik khusus yang bisa dilihat wisatawan, disamping itu juga harus mempunyai atraksi wisata yang dapat dijadikan sebagai “entertaiments” bila orang datang untuk mengunjunginya. 2. Selanjutnya destinasi tersebut juga harus mempunyai “something to do” selain banyak yang dapat dilihat dan disaksikan, harus juga disediakan beberapa fasilitas rekreasi atau amusements dan tempat atau wahana yang bisa digunakan oleh wisatawan untuk beraktivitas seperti olahraga, kesenian maupun kegiatan lain yang dapat membuat wisatawan menjadi betah tinggal lebih lama. 3. Kemudian destinasi juga harus mempunyai “something to buy”. Di Tempat tersebut harus tersedia barang-barang cindera mata (souvenir) seperti halnya kerajinan rakyat setempat yang bisa dibeli wisatawan sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang ke tempat asal masing-masing. 4. Konsep DinasPariwisata Daerah Dinas Pariwisata Daerah (provinsi/kabupaten) atau Diparda merupakan badan pemerintah daerah yang langsung di bawah komando gubernur,walikota dan bupati. Fenomena sejak otonomi daerah dicanangkan tahun 2000, Diparda sangat aktif berkiprah mempromosikan pariwisata masing-masing daerah (Ismayanti 2010;108) Dalam
UUD tahun 1945 pasal 33 ayat 3 dikatakan bahwa:
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Untuk mengelola kekayaan alam dalam hal ini adalah sektor wisata maka dibentuklah suatu
instansi yang mempunyai kewenangan di bidang tersebut,
yaitu Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Banggai Laut, hal itu sesuai dengan Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 22 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan tata kerja dinas daerah Kabupaten Banggai Laut pasal 2i Dinas Daerah Terdiri dari: i. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 5. Peranaan Dinas Daerah Sebagai bagian dari pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan di Bidang Pariwisata maka berikut beberapa peranan yang bisa dilakukan oleh Dinas Pariwisata di antaranya: Pemerintahmemilikiperanstrategismengembangkankebijakansektorekowis atadanpenunjanya. Kebijakanmencangkupperundanganstrategissepertipenataanruangkonservasihingg a instrument teknis perihal layanan investasi, yang diperankan oleh pemerintah pust hingga daerah (lokal). Output dapat berupa kebijakan penetapan TN, Instrumen Fiskal, moneter atauk husus pengembangan wilayah ekowisata. Padad asarnya pemerintah bertanggungjawab terhadap pengelolaan. Dalam posisi ini, pemerintah menentapkan aturan pokok perihal batasan wilayah, potensi, perlindungan
dan
penyelamatan,
perencanaan
pengelolaan,
infrastruktur
partisipasi sektor swasta, dan pemberdayaan masyarkat. Kebijakan fiscal meliputi perpajakan (dan tariff), investasi dalam prasarana infrastruktur, pengembangan sumberdaya manusia hingga dukungan keamanan. Selain factor ketersediaan infrastruktur (listrik, telekomunikasi, transportasi dan air bersih), daya tarik umumnya berasal dari pajak dan masa penggunaan lahan (Iwan Nugroho dan Rokhmin Dahuri, 2004;85).
Dalam UU Nomor Undang-Undang RI No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan: Pasal 10
Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan rencana
induk
pembangunan
kepariwisataan
nasional,
provinsi,
dan
kabupaten/kota Pasal 11 Pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan
penelitian
dan
pengembangan
kepariwisataan
untuk
mendukung pembangunan keparwisataan. Pasal 17 Pemerintah
dan
Pemerintah
Daerah
wajib
mengembangkan
dan
melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara: Membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dan Menfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar. Pasal 30 Pemerintah kabupaten/kota berwenang: menyusun
dan
menetapkan
rencana
induk
pembangunan
kepariwisataan kabupaten/kota menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya. menfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya.
memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang ada di wilayahnya. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata, dan mengalokasikan anggaran kepariwisataan. Metode Penelitian Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif
lebih
berdasarkan
pada
fenomenologis
yang
mengutamakan
penghayatan (verstshen). Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam sistuasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Responden dalam metode kualitatif berkembang terus (snowball) secara bertujuan (purposive) sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan. Alat pengumpul data dalam metode ini adalah si peneliti sendiri. Jadi, peneliti merupakan key instrumen, dalam mengumpulkan data, si peneliti harus terjun sendiri ke lapangan secara aktif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yang mana penelitian ini digunakan untuk menggambarkan temuan yang diamati. Tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah membuat pencatatan secara sistematis, faktual,dan penguakurat mengenai fakta dan sifat populasi di daerah tertentu.
PEMBAHASAN Sebagai daerah yang dikelilingi oleh sebagian besar lautan membuat daerah Kabupaten Banggai Laut ini mempunyai Potensi alam yang sangat luar bisa mulai dari hasil laut, budaya, alam, bahkan wisata pantai yang tidak kalah menariknya dengan daerah-daerah lain. Namun sayang potensi-potensi khususnya dalam bidang wisata pantai masih banyak yang belum terkelola dengan baik, bahkan belum pernah terkelola, hal ini disebabkan karena pada waktu itu ketika Kabupaten Banggai Laut masih bersatu dengan Kabupaten Banggai Kepulauan membuat daerah ini luas wilayahnya yang sangat luas, menjadi sangat susah untuk dijangkau karena tidak hanya potensi yang ada di daerah Banggai saja yang ingin dikelola tetapi di Pulau Peling juga, oleh karena itu ketika Banggai memutuskan untuk memisahkan diri dengan Kabupaten Banggai Kepulauan, ini menjadi angin segar bagi daerah agar bisa mandiri dalam mengelola sumber daya alam yang bisa dijadikan Sumber Pendapatan bagi daerah Berbicara tentang potensi Sumber Daya Alam, daerah Banggai mempunyai potensi yang cukup menarik untuk dikelola, namun untuk bisa mengelola potensi itu kita butuh yang namanya lembaga yang mempunyai kewenangan akan hal itu, maka pada tahun 2014 dikeluarkanlah yang namanya Peraturan Bupati nomor 22 Tahun 2014 yang di dalamnya dibentuk Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Banggai Laut, dan pemilihan para pegawainya terealisasi pada tanggal 19 Maret 2015 yang dituangkan dalam Peraturan Bupati nomor 20 Tahun 2015 Sebagai Dinas yang baru dibentuk, ini merupakan langkah yang sangat bagus bagi Dinas Pariwisata dalam menetapkan strategi-strategi untuk mengelola dan mengembangkan obyek-objek wisata yang ada khususnya wisata Pantai.
Sesuai dengan judul Skripsi saya, yang menjadi fokus saya adalah peran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mengelola objek wisata yang belum terkelola sampai saat ini, khususnya objek wisata yang ada di Desa Kelapa lima agar mempunyaidayatarik. KetikaSaya mewancarai Sekretaris Desa Kelapa Lima Tentang bagaimana dampak ketika Pantai Bone Bulusan itu dijadikan sebagai Objek Wisata ke depan, Ia Berkata bahwa ini sangat bagus untuk masyarkat, menjadi pendapatan bagi Desa, karena disinilah masyarakat bisa memperkenalkan hasil-hasil alam, budaya kepada wisatawan-wisatawan yang berkunjung di Objek Wisata tersebut, bahkan bukan hanya Sumber Daya Alam saja yang akan berkembang, tetapi Sumber Daya Manusianya pun akan berkembang, bukan tidak mungkin keindahan Pantai Bone Bulusan membuat tidak hanya Wisatawan Domestik (Dalam Negeri) yang akan berkunjung tetapi Wisatawan Asing juga, dan ini akan menjadi salah satu Potensi yang bisa mengangkat Nama Kabupaten Banggai Laut di Kanca Dunia. Bahkan ke depannya Dinas Pariwisata sebagai Dinas yang berwenang tidak hanya memperhatikan objek satu bidang objek wisata saja tetapi yang lainnya juga seperti Budaya, Alam, Perhotelan, dsb. Untuk saat ini sebagai dinas yang baru dibentuk, Dinas Pariwisata dan Ekonmi Kreatif dalam menjalankan peranannya dalam mengelola dan mengembangkan Potensi Objek Wisata yang ada di Kabupaten Banggai Laut ini. Oleh karena itu dari teori yang ada Dinas Pariwisata harus mampu melihat 3 ha yang bisa membuat daya tarik yang pertama: 1. Apa yang bisa dilihat Untuk hal ini Pemerintah harus memberdayakan masyarakat dalam hal mempertujukan atraksi budaya daerah Banggai, suasana alam sekitar yang sudah tertata rapi. 2. Apa yang bisa dilakukan Pemerintah
bisa
menyediakan
fasilitas-fasilitas
seperti
jetsky,
bananboot, pijat tradisional, atau mengajak wisatawan untuk ikut memainkan seni dan budaya daerah Banggai 3. Apa yang bisa dibeli Pemerintah bekerjasama dengan masyrakat untuk bisa membuat kerajinan tangan yang mempunyai nilai jual, misalnya kaos yang
bertuliskan “ I Love Banggai Laut”, “Bone Bulusan is The Best”, “Montolutusan”, foto langsung jadi, dan lain-lain, dalam hal ini jelas akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar yang bisa mendatangkan pendapatan tidak hanya bagi masyarakat tapi juga daerah.
PENUTUP Kesimpulan Sejauh ini mengenai peranan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai Dinas yang mempunyai tanggung jawab di bidang ini, karena baru dibentuk pada tahun 2015 maka tugas pertama yang mereka lakukan adalah mereka baru memulai dari pendataan potensi-potensi objek wisata yang ada di setiap kecamatan, sebagian besar sudah terkumpul.Melihat dari data objek wiasata yang ada, Sebagai Kabupaten yang baru, Kabupaten Banggai Laut memiliki potensi objek wisata yang bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Namun dari sekian banyak potensi wisata yang ada masih banyak yang belum dikelola, seperti Pantai Bone Bulusan yang ada di Desa Kelapa Lima, hal itu bisa dilihat dari belum adanya fasilitas-fasilitas seperti akses jalan, rumah-rumah untuk bersantai dan menginap, pintu masuk dan sebagainya. Terkait dengan bentuk pengelolaanya, agar suatu objek wisata itu menarik maka harus ada ciri khas yang bisa membuat perbedaan dengan objek wisata lain di luar dari keindahan alami yang dimiliki oleh objek wisata tersebut.Aspek Budaya contohnya adalah hal utama yang harus diperhatikan dalam pengelolaan, setiap daerah memiliki budaya yang berbeda. Saran 1. Melakukan pembinaan terhadap kualitas SDM dari masyarakat lokal. Misalnya memberikan pelatihan bagaimana menjadi guide, memberikan pengetahuan kepada mereka bagaimana mengemas hasil-hasil perkebunan dan laut mereka sehingga mempunyai nilai jual yang tinggi, mengajak mereka bekerja sama dalam hal menampilkan unsur budaya di setiap objek wisata yang ada. 2. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya dalam rangka mengembangkan sarana dan prasarana serta objek dan daya Tarik wisata. Contoh Jalan, Dinas Pariwisata harus bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk memperbaiki jalan, sehingga lebih mudah dalam akses transportasi, kemudian bus pariwisata, bisa berhubungan dengan Dinas Perhubungan. Menyediakan akses Telekomunikasi yang ada di
setiap objek wisata, khususnya di Desa Kelapa lima yang sampai saat ini tidak ada tower 3. Dinas harus memperhatikan kenyamanan dan keamanan dari para Wisatawan. Untuk kenyamanan wisatawan disugukan dengan bentuk pengelolaan yang menambah daya tarik alami objek wisata misalnya pertujunjukan budaya. Untuk Keamanan harus ada 3-5 orang yang menjaga keamanan wisatawan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau kejadian-kejadian yang tak terduga.
DAFTAR PUSTAKA Ismayanti. 2010. Pengantar Pariwisata. Jakarta: Grasindo Mardalis.1989. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal.Jakarta: Bumi Aksara Nugroho, Iwan. 2011.Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan. Malang: Pustaka Pelajar Soekanto,Soerjono.2014.Sosiologi suatu Pengantar.Jakarta:Rajawali pers. Sunaryo, Bambang. 2012. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media. Usman Husaini dan Akbar Purnomo Setiadi, Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara Perundang-undangan: MPR RI. 2013. UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.Jakarta: Sekretariat jendral MPR RI Kementrian Hukum dan HAM. 2009. Undang-Undang RI No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM(http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_10.pdf (7 Februari 2015)) Kementerian Hukum dan HAM. 2013. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM (http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/UndangUndang/undang-undang-nomor-23-tahun-2014-4893 (07 Februari 2015)) Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Laut.2014.Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 22 Tahun 2014 tentang perubahan atasPeraturan Bupati Nomor 3 tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah Kabupaten Banggai Laut. Banggai Laut: Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Laut
Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Laut. 2015. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Banggai Laut. Banggai Laut: Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Laut Sumber Lain : https://adidevi69.wordpress.com/2013/06/08/konsep-peran-menurut-beberapaahli/ (7 Februari 2015) http://makalahbuatloe.blogspot.com/2013/03/pengertian-pengelolaanpembelajaran_3558.html (7 februari 2015) Profil desa Kelapa Lima tahun 2007
