Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
PERANAN BIROKRASI DIGITAL DALAM AKTIVITAS EKONOMI INDONESIA Edy Putra Irawady Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
Bandung, 15 Oktober 2015
ASIA TOP INTERNET COUNTRIES
±30%
dari jumlah penduduk Indonesia
sebanyak
Sumber: http://www.internetworldstats.com/stats3.htm (Juni 2015)
±252 Juta jiwa.
2
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN ICT INDONESIA (RPJM 2015-2019) 1. Layanan komunikasi dan informatika di perdesaan, perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah non komersial lainnya
2. Akses internet berkecepatan tinggi (pitalebar) sebagai jalan tol informasi
3. Pengelolaan spektrum frekuensi radio 4. Tingkat TIK literasi nasional
5. e-Pemerintahan Sumber: RPJM 2015-2019
Jangkauan layanan akses telekomunikasi universal dan internet: 100% di wilayah USO, dengan prioritas daerah terpencil, terluar, dan perbatasan Jangkauan siaran LPP RRI dan LPP TVRI terhadap populasi masing-masing: 90% dan 88% Kantor Pos Cabang Layanan Universal: 2.350
Jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan seluruh pulau besar dan kab/kota
Rumah tangga dengan akses tetap (fixed) pitalebar: 71% di kota dan 49% di desa Populasi dengan akses bergerak (mobile) pitalebar: 100% di kota dan 52% di desa Migrasi sistem penyiaran televisi dari analog ke digital selesai Tersedianya alokasi spektrum frekuensi radio yang mendukung layanan pitalebar (+350 MHz di 2019)
Tingkat TIK literasi: 75%
Indeks e-Pemerintahan Nasional mencapai 3,4 Jumlah pegawai pemerintah yang paham TIK: 100% 3
SEKTOR PRIORITAS PEMBANGUNAN PITALEBAR
G2G
e-Pemerintahan (back office Pemerintah)
Government to Goverment
Mendukung komunikasi dan pertukaran data pemerintah, serta pelayanan publik yang lebih efisien Sumber: RPJM 2015-2019
G2C Government to Community
G2B
e-Pendidikan
Government to Business
e-Kesehatan
Mendukung pengelolaan bonus demografi
e-Logistik
e-Pengadaan
B2B
e-commerce
Business to Business
Mendukung pergerakan komoditas dan belanja pemerintah yang lebih efisien
Mendukung perdagangan, bisnis maritim, kelautan dan pariwisata
4
KONSEPSI SMART COUNTRY
5
INDONESIAN SINGLE BUSINESS GATEWAY
Investment
E-production
E-Procurement
E-Logistics
INSW
PERAN ICT DALAM AKTIVITAS EKONOMI INDONESIA 1. Branchless Banking and Financial Inclusion Otomasi Kemudahan Finansial 2. Kelancaran Pergerakan Barang dan Dokumen Ekspor Impor Otomasi Pelayanan Fasilitasi Perdagangan 3. E-Government (E-Procurement, E- Licensing,dll) Transparansi layanan publik 4. E-Commerce Activity Pemerataan Perdagangan Kecil dan Menengah
1. BRANCHLESS BANKING AND FINANCIAL INCLUSION
-
4
Agent account debited Client account credited
+
AGENT
Client opens bank account (accessible by mobile phone)
1
2
Cash-in
3
Electronic value sent
CLIENT
Agent opens bank account (accessible by mobile phone)
1
BANK
CASH-IN
USE EXISTING RETAIL INFASTRUCTURE BANK
+ Agent account credited
3
1
Electronic value sent to agent
2
Cash-out
CASH-OUT Client account debited
CLIENT
USE EXISTING DEPLOYED TECHNOLOGY
AGENT
3
-
7
2. FLOW OF DOCUMENT – INSW GOVERNMENT SMART SERVICES (Logistic, Import-Export) BEA CUKAI >5 INSTANSI (IJIN EKSP)
PERGUDAN GAN
PENGANGK UTAN
18 INSTANSI (IJIN IMPOR)
IMPORTIR/ EKSPOTIR/ LAINNYA
PELAYARAN/ PENERBANG AN
Perusahaan P’angkutan
BANK
BANK PELBHN. UDARA
PELBHN. LAUT
Pelabuhan Laut Instansi Ijin Impor
Sebelum INSW
IMPORTIR/ EKSPOTIR/ LAINNYA
Portal INSW
BEA CUKAI
Instansi Ijin Ekspor
Setelah INSW
Pelabuhan Udara Pelayaran/ Penerbangan
Portal INSW: www.insw.go.id
Pergudangan
8
2. FLOW OF GOODS – CARGOLINK Container Terminal Smart Logistic Services
DO Shipping Line
Bank
Consignee/ FA
Consignee/ FA
Payment Order
SPPB
Trucker Gate Out, Discharge List
Assign Trucker
Order Order Request Response
Credit Order Confirmation Advice
Invoice
SP2
Truck and Container
Gate Out, Discharge List
TPS Internal System
Data Validation
Operational System
Billing System
Operational System
Total Cycle = Max 1 Hari
9
3. E-GOVERNMENT INDONESIA LPSE SYSTEM LKPP
Kementrian/Prov/Kab/Kota
Menteri /Gubernur Bupati Walikota
Network Mon System
Network & Firewall Use
Report
Linkage
e- Tendering/ e-Purch System Single User Registration
BPK
Operation Management
E-Call Center
President
Training Center
PA/KPA/PPK Panitia Pengadaan Training Center
Development Center
DPR
Bidding Room Bidder (Supplier)
User Support & Help Desk
Report
DPRD
10
4. E-COMMERCE ACTIVITY
Gambar 2. Ilustrasi Aspek Perpajakan e-Commerce http://www.pajak.go.id/content/article/menelusur-pajak-atas-transaksi-e-commerce
11
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia www.ekon.go.id 2015
