PERANANAPARATUR PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI BISNISDANMASYARAKAT membangun partisipasi, daya saang,dan kemitraan beberapa konsep dan issues
Oleh: MustopadidjajaAR
Ceramah disampaikan pada Seminar Peningkatan Produktivitas Dan Mutu Pelayanan Sektor Pemerintah, Kerjasama Dewan Produktivitas Nasional Dengan Departemen Tenaga Kerja Dan KADIN Indonesia
Jakarta, 7 Desember 1995
PERANANAPARATURPEMERINTAH DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI BISNISDAN MASYARAKAT membangunpartisipasi,daya saing, dan kemitraan beberapakonsep dan issues Oleh: MustopadidjajaAR
Perandan saling hubungaoantaraaparaturpemerintahdenganmasyarakatdaa dunia g5aha, serta masalahpartisipa-sinyadalam pembangunan,merupakanpermasalahanyang menyangkutsistempolitik. ekonomi, ilan pemerintahanyrng dianut suatu bangsa.Dalam praktik, wujud (bentuk, cara, dan kinerja) partisipasitersebutdipengaruhipula oleh berba, gai permasalahandan tantanganpembanguuanyang dihadapi. Selain itu, juga oleh kontlisi daa kualitas aparatur,denganberbagaisistemintervensinya,dan oleh kondisi dan kualitas sumberdaya manusiadi dalarnnya.Faltor-faktor tersebut,akanmempengarubiproduktivitas nasional,denganberbagaidimensipermasalahan dan impiikasinya, yang memangpatut perhatian mendapatkan DewanProduktivitasNasiotal. Dalam seminariui, untuk memenuhiacuanyang disampaikanmenganaitopik bahasan yang diagendakan,uraian ini akan menyentuhperanpokok aparahrrpemerintatr,masyarakat, dan dunia usahadalam pembangunan,sesuaisistem ekonomi yang dianut; beberapa tantanganpembangunanintemai dan ekstemal;dan peran aparatur dalam upaya meningkatkan partisipasi&rnia usehadan masyarakat. Sebelummenyentuhketiga hal tersebut. terlebih dahulu akan diuraikan partisipasi sebagaikonsep,unnrk memperjelasapa sih yang dimaksudkandenganpartisipasiit'r. Partisipasi sebagaikomep sebenamyatelah berk-embang lama, paling tidak seiak awal dekade pembangunan70-an. Karenanyaperlu juga dilihat dalam dinamika perkembangandan hubungannyadengankonseplain, yang dalam era globalisasidewasaini secaraaktual telah mengemukaantaralain konsepdaya 5eing, dan kemitraan.Masiag-masing,di samping masalahhak asasimanusiadan lingkungan hidup telah membarvaakibat tertenhrterhadap perananaparaturdi akhir abad,ZQdan menjelangabad,2\ ini, sertamenekankansikap dan unggung jawab teflentukepadadurLiausahadanmasyarakat.
naker2/ws7
L.
Pembangunandan Partisifasi
Panisipasi sebagai konsep pembangunanyang memperhatikanperan para pelaku pembangunan("developmentagents")di dalamprosespembangunannasionaldapat dilihat dari beberapasegi. Dari sudut ekonomimakro "peran" pemerintah,masyarakat,dan dunia usahn,dapatdilihat di dalamtiap variabelmakro; sepertidalam tabungan,investasi,ekspor, impor, dan sebagainya.Kontribusi masing-masing,misalnya terhadapkeseiuruhan abungan dan investasi dalam negeri, menunjukanringkat parrisipasimereka dalam pembiayaan pembangunan.Dari sudut ekonomi politik kita dapat mempertaayakanbenarkah ketiga pelakupembangunantersebutberperanan"sampaidi fiL€maperan pnsing-masing, bagaimanakah caranyamerekaberperan,dan sebagainlra. Sesuai dengan topik agenda seminar ini, permasalahanakan dilihat dari sudut "manajemenpembang.rnan";klususnya saling hubungananta_raaparanrr(: administrasi negara),masyarakat,dan dunia usehadalam pembengunan. Dari sejarahpembaagunan selamaini terlihat, bahwaperubahandan perkembanganperanan aparutwperneriatahyang terjadi di negara-negara berkembangsalgat dipengaruhioleh modej ataupunparadigmadan strategipembangunan yang dipilih (Mustopadidjaja AR, 1988). lslam dan Henault mencatatbahwa selarna4 dasawarsapertanta, model-model pembangunanyang mempengaruhiproses pembangunandi negara-negaraberkembang dapatdibedakandaJam?jenis, yang berlaku dzlam2 kurun waktu yang bernrrutan,yaitu "Model I : PernrmbuhanGNP" yang berkembangdi sekitar 1950andan 1960an;dan "Model II : Pemerataandan PemenuhanKebutubanPokok" yang mulai berkembangsejak sekitar1970an'). setelahitu, menjeiangakhir dekade 1980anberkembangpula pembangunan yang oieh beberapapenulis disebutsebagai"Model III : penhgkatan Kualitas Manusia". Dan dewasaini, menjelangakhir abadz0 dan dalam memasuiciabad 21, di manaseluruhbagianduriiamenghadapi arusglobalisasi,universalisasi,dan interdependensi, setiapbangsaterpacuuntuk meningkatkan dayasaingsekaligusmencobamengembangkan kerjasamakawasanregional dan global. Mungkin saja seseorang,akan menyebut perkembangaa tersebutsebagaiModel IV : PeningkaunDayasaing.
*)
S e b e n a r n y am e r e k a m e n y e b u t m o d e l l l d e n g a n " E l e m e n - E l e m e nK e r a n g k a E k o n o m i B a r u " (Modef ll : Elements of a New Ecanomic Framework for Development, lslam dan Henault, 1 9 7 9 : 2 6 0 i ; n a m a y a n g p e n u l i sg u n a k a nd i s i n i u n t u k l e b i h m e n y e s u a i k a nr J e n g a ni s i m o d e l b e r s a n g k u t a nd a n j u d u l a r t i k e lm e r e k a .
Dalam ketiga Model Pembangunantersebuttelah berkembang Modei-model Admiyang dapatdisebutsebagaiAtlminisuasiPembangunan nistrasiPembangunan Modei I. [. dan Itr. Korten menanakanModel III denganPembangunanYangBerpusatPadaManusia ( People-Centered D evelopmew" ). Sejalaadengan teori dan strategi pembangunanpada Model pe6fanguna.n I yang berorientasipada peningkatanperhunbuhan9M y*g beranggapanbahwa hal tersebut dapatdicapai dengan menempuh industrialisasidan pananamanmodal sebara"big push" denganss6ang&trnodernisasiyang beranggapansuperioritasunsur-unsurekternal, di mena peningkatanpendapatanperkapiu dan pemerataanakan dicapai otomatis sebagai akibat proses "trickle down", maka perananaparatu pemerintahdal fungsi administrasi publik di negara-negara dan berbagaiupaya berkembangadalah melakukanperencanaan guna mencapaipertumbuhanekonomi yang diinginkan. Ursur utama dari Pembangunan Modei I ini adalahtingkat pern:mbuhanGNR GNP perkapita.tingkarpenanamanmodal, dan tabungan.Sffategi perencanaandan perspektifperkembanganpembangunanmendapat pengaruhkuat dari teori l{arrod-Domar dan tingkat-tingkat perlumbuhanRostow (Islam danHenault,1979). Sejalandenganteori dan situasi "keterbelakangan"di bidang ekonomi, negara-oegara berkembaagsecarasosiologisjuga dianggapdihinggapi sifat-sifat askriptif, partikularistik, dan mengalami pembaurau fungsiornl. Sebab ihr dalam rangka proses pembangunan ekonomi tersebut perlu dilakukan langkah-langkahmodernisasiyang bersasaranpada adanyaperubahansosiokultural dan institusional sehinggamasyarakatmemitiki orientasi dan sifat-sifat"achievement,universalism,andfunctional specificity"(Islam dan Henault, aparaftr pemerintahdalam rangka Femba1979; Parsons,1951). Fokus pernbangunan ngunan Model I, yang dinamakan oleh Islam dan Henault sebagai "Administrasi psngangunanMocleiI", terletakpadapenataaaorganisasidengandiferensiasifirngsisistem adminjstrasiuntuk mendorongberfirngsinyaperencanaatdan mobilisasi pembiayaanyang tehnik dan prosespenganggarandan bersifatsentralistik,diikuti denganpengembangan pengawasan yangserupa(IslamdanHernult, i979). Telah banyak kritik dilontarkan terhadapPembangunanModel I iri, sepeni antara lain, banyak mengabaikanunsur sosial demografis dan peranan sumber daya manusia (Singer,1978);kurang sekaliperhatianterhadapmasalahapa dalamprosespembangunan yang diproduksi dan bagaimanadistribusinya, juga terhadap masalah pemerataandan pemberantasan kemiskinan(ul Haq, 1976). Demikian ptda Administrasi Pembangunan Model I, banyakmengala:rdlffitikan dan kegagalanpraktis dalam memecahkanpennasa-
nakerl /ws7
12h2nataupunmencapaitujuandan harapaa-harapan negara-negara berkembang.Assulnsi yang melekatpadaparadigmatersebutmakin disangsikanvaliditasnya. Menurut Islam dan Henault,apa yang para ahli adminisrasinegarasemayamkan denganAdministrasiPembangunanModel I ini adalahtehnik dan teknologi administrasiyang paling kolot dan lemah, karenanya"...the administrativedevelopment remainedbureaucraticand formntistic. The structural changesoccuredbut substantiye functioning, attitudesand behayiourdid not change and consequent$the adrninistrativeoutcomesremain the same" (lslam dan Henault.1979). Seterusnyalslam dan Henaultmenambahkan bahwapemrmbrthanGNP dan strategi industrialisasisebagairnna dianjurkaa oleh Pembangunandan Administrasi Pembangunan Model I telah menimbulkan "overbureaucratizafion,excessivecontrols and regulation of economy,proliftration of bureaucraticstructures, increase in the size of bureaucracies and excessive concentrationof power in the handsaf the eiites". Kemudianwaldo sampai padakesimpulan"muchof whatwas believedseemsnaiveand muchof what has beendone appearsa sad wasteof scarcehumanresources"(Dwight waldo, 1969).serndadenganitu Schafferdenganlatar belakangpengalamannegara-negaradi Afrika mengemukakanbahwa pendekatanAdministrasi PembaagunanModel I ini secara praktis kurang mempunyai manfaatsertahasil yangmemadai(B, B. schaffer,1911).Akhirnyasecaraumum beberapa pengamatmenilai Pembangunaa dan AdministrasiPembangrrnen Model I ini telah mengalami kegagalan. strategi industrialisasi "berskala besar" (big push) gagarmenghasilkan pemerataan,bahkan kepiacangan timbul sebagai gejala global, lapanga:r keda gurn menarnpungtenagakerja yangberkembangdenganpesatdi beberapanegarajustru cenderung menurun (Mehmet, 1978 : 22-25); "The capital intensivegrowth sffategy is being rejected as it is consideredihe product of l,abour-scarcean^dresource-abundantpro**th modelsof Europe,UnitedStatesandJapan" (IosephF, Stepanek,1979). Ketidakpuasanterhadap Pembangunandan Administrasi pembangunanModel I, menimbulkan kritik, krisis, dan mendorong lahirnya pembangunandan Adminisrrasi Pembangunan Model IL Berbagaiaspeksosial,tingku:rgan,dan kelembagaan yang diabaikan dalam Model I mendaparkanperhatian. orang tergugah pada rnasalah-masalah penganggurandan kemiskinanyang lahir dibalik pesatnyaperhrmbuhanGNP, modernisasi, dan industrialisasi; dan mencari alrernatif pemecahandengan mengemukakan perlunya beroriertasi kepadakebutuhanpokok, kemandirian,pembangunanperraniandan perdesaan (Marc Nefrin, 1977).Pemberantasan pengangguran dan ketidakmerataan harusmerupakan tujuan eksplisit pembangunan,seiring denganitu karena mekanismepasar terganjal oleh ketimpangaadalam pembagianpendapatanmaka ia tidak dapat digunakansebagaipedo-
nakerl /ws7
man unfuk menetapkan tujuan ataupun prioritas (ul Haq, 1976 : 27). Pembaagunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pokok" terrnasuk kesempaun kerja dan berusaha, pemberantasan kelaparan dan kekurangan gizi, pemeliharaan kesehatan, air bersih dan perumaha.n dipandang sebagai strategi yang lebih baik bagi negara-negara berkembang pada umurmya. Seirfurg dengan perubahan-perubahan dalam model dan strategi pembangunan tersebut maka diperlukan reorientasi dan perubahan dalam administrasi pembangunan. Pusat perhatian Admfuistrasi Pembangunan Model II adalah pada "delivery seryices system" yarry berhubungan langsrrng dengan kelompok sasaran, pada organisasi lokal dan sektorai. Administrasi Pembangunan Model II menyarankan adanya desentralisasi dan devolusi, peningkatan kapasitas apaiatur pemerintahan lokal, representasi dal partisipasi lokal dalam penlusunan dari pelaksanaankebijaksanaal dan rencana. serta pengembangandiferensiasi, integrasi, dan saling hubungan antar organisasi. Pentingnya organisasi lokal ditekar:kan sekali oleh Uphoff dan Esman (1974), dan menemukan bahwa negara-negara yang lebih baik organisasinya pada tingkat lokal akan memiliki dukungaa yang lebih luas dan lebih berhasiI dalam pembangunannya. Sungguhpun maksud dari model pembangunan yang kedua ini adalah pada upaya pembangunan yang berdampak pada kemandirian dan keadilan
pemerataan hasillusil
sosiai, namun di dalam realitas justeru rnenimbulkan banyak ketergantungan pada pemerintah.
Kondisi
inilah
yang mendorong
lahimya
pemikirari
baru
yang
lebih
berorientasi pada usaha pemberdayaanmasyarakat agar mereka lebih mandiri, tidak saia dalam artian ekonomi tetapi juga sebagai sikap budaya. Inilah yang menjadi perhatian utama dari Modei III. "Pembangunan Model III" sangat menekankan kegiatan aparatur yarrg penuh tanggungjawab dan dapat membangkitkan kesadaran lxansi baik secara invidual maupun secara kolektif (Harmon dan Mayer. 1986). Korten (1986) sendiri menyebutkan jenis manajemen dan administrasi yang cocok dalam rangka pelaksanaan model pembangunan kualitas manusia ini, sebagai "community based resource management". Ciriciri dari jenis mene-iemen id adalah (1) secara bertahap prakarsa dan proses pengambilan keputusan unhrk memenuhi kebuhrhan harus diletakkan pada masyarakat sendiri, (2) kemampuan masyarakat unnrk mengelola dan rnemobilisasi sumber-sumber yang ada harus ditingkatkan, (3) memperhatikal kondisi lokal, (4) meneka-nkansocial learning antara birokrasi dan kornunitas. dan (5) membentuk jaringan (networking) antara birokrat dengan lembaga swadaya masyarakat.
Jadi, yang diperlukan bukan saja pemenuhan kebutr:han pokok dengan mengembangkat "delivery seruices system" yeng non-birokratis, melaiakan keikutsertaan masyarakat dan kelompok sasaran dalam penentuan apa yang mereka bunrhkan dan partisipasi dalam proses pelaksrnaarulya. Dalam rangka inr perlu pula dilakukan langkah-lagkah pemberdayaan ("empowerment') baik dalam arti peningkatan kemampuan rnasyarakat melalui pelatihan, dan penyediaan berbagai akses ekonomi dan sosial, juga pengakual atas hak serta penyaluran aspirasinya" Mehmer mensyaratkan keriga hal berilart untuk model pembangunanyang'egalitarian': (a) produksi dan konsumsi harus memenuhi baik kriteria efisiensi maupun pemerataan dm ks2dilan, (b) adanya perencanaan dan kebijaksanaan pemberantasan kemiskinan berisikan langkah-langkah untuk mengatasi berbagai disparitas, dan (c) pembaruan poiitik yang membuka parrisipasi dalam pengambilal kepunrsan (Mehmet, 1978). Di samping itu juga diidentifikasi perlunya langkah-langkah debirokratisasi, pengembangan organisasi non-birokratis serta perilaku manajemen yang ber sifat partisipatif dan mendorong inisiarif dalam spektrum yang luas. Dalam hubungaa itu, panisipasi mempunyai arti dan kaitan dengaa proses danokratisasi yang menyentuh bukan saja masajahmasalah pemberdayaan, tetapi juga keterbukaan dan akuntabilitas pemerintahan, sebagai bagian dari upaya pembebasanmanusia dari berbagai keteninggalan dan keridakberdayaan.
2.
Peran Pemerintah,Masyarakat, dan Dunia Usaha
Yanglebih kira perlukan tentunyaadalahkonsepden pengembangalpanisipasi dalam kontela titik b6rat strategipembangunan, dan sernngat kebersamaen dalam menghadapi perjuanganuntllk mewujudkan pemerataan,pemrmbuhan,dan stabilitassecaraterpadudan sekaiigus,di tengahdinatrlika persaingandaa derasnyaarus globalisasidalam liagkungan strategisintemasional.Dalam kondisi demikian, pola hubunganbagaimanakahyang harus dikembangkanaparaturpemerimah,khususnyadalamupayameningkatkanpartisipasidgnia usaha,dan masyarakatdalampembangunan. Dalam hubunganpembangunannasional,panisipasiatau peranserapada hemat saya mengandung arti (i) turut memikul "tanggungjawab" tertentusecaraproporsionaldalam proses pembangunansesuai posisi, kenampuan, peran masing-masing,serta dimensidimensi pembangunanyang dihadapi sehingga(2) memberi uranfaat dalam pencapaian tujuanbersama(nasional)secaraop :mat. padabutir pertama,partisipasidi sampingberani keikutserlaan juga dapat mempunyaibennrk kemitraan, yang masing-masingdalam konteks butir (2) memberikankontribusi tenentudaiampencapaiantujua-npembangunan. nakerT/ws7
Dalam kegiatan perekonomian, sebagaimana kita ketahui, sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia telah menetapkan dalam konstitr.rsinya(uuD
i945) bahwa penyelenggaraan ekonomi nasional didasarkan pada Demokrasi Ekonomi. Dewasa ini, dalam rangka pembanguna:r nasional yang bertitik berat dalam bidang ekonomi (PJP-I dan PJP-II) seiring dengan peningkatan kualitas surnber daya rnnusia (PJP-ID, bangsa lndonesia retap memilih Demokrasi Ekonomi sebagai sistem dan dasar mekanisme perekonomian dan kegiatan pernbangunan(GBHN 1993). Dengaa Demokrasi Ekonomi sebagai sistem dan dasar meka:risme perekonomian dan kegiatan pembangunan tersebut, maka pengembangan peran dan saling hubungan anrar aparatur pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat mempunyai landasan yang jelas; di mana masing-masing memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan negara dan pembanguna:r, dengan kemungkinan pengembangan panisipasi daa kemitraan yang luas. Pembangunan yang bertitik berat bidang ekonorni yang didasarkan pada Demokrasi Ekonomi menennrkan bahwa rnasyarakat, termasuk duoia usala, harus memegang peranan alaif dalarn kegiatan pembangunan. Dengan tegas GBHI.I 1993 menetapkan bahwa pembangunan nasional diselenggarakan oleh masyarakat bersama pernerinuh. Oleh karenanya Pemerintah berkev;ajiban (1) memberikan pengarahan dan bimbingan, (2) menciptakan iklirn yang sehat bagi perkembangan dunia usaha, (3) dalam rangka : (a) mewujudkan perekonomian yang maju, mandiri dan andal, yang (b) disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dengan kemitraan yarrg larkuh antara badan usaha koperasi, negara.dan swasta(GBHN 1993). Konsep kebersamaandan kekeluargaan tersurat dalam ULID 1945, Pasal 33 ayat (1, 2, 3). Berdasar ketentr:an konstitusi tersebut kemudian berkembang dan dikembangkan 3 bentuk badan usatn. yairu BIIMN. koperasi, dan BIIMS. Pasal 33 ayat (t) mengamaratka:r: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Semangat kekeluargaan dan kebersamaan tersebut juga dapat diartikan unnrk diwujudkan melalui "participatory management system" oleh dan pada segenap unsur pelaku ekonomi, yaitu ketiga badan usaha di atas, dan bersama pemerintah dalam jalinan ketiganya, sehingga keselurutrannya dapat berpartisipasi secara
optimal dalam pembangunan nasional.
Dalam rangka itu, secara dinamik, semangat kekeluargaan dan kebersamaan tersebut dapat diaflikan daa di'wujudkan dalam bennrk kemitraan antar para pelaku ekonomi tersebut di atas bersama aparatur pemerintah, dan secara keselurula:r berpartisipasi dalam menghadapi berbagai sasaran, tantangan, dan kegiataa ekonomi dan pembangunaa.
nakerl /ws 7
Gunamenelusurilebih jauh peranaparatur,masyarakat,dan dunia usahakita perlu mengidentifikasifaktor-faktor institusionaldalam Demokrasi Ekonomi. Pada hemat saya. DemokrasiEkonomi secarainsdnrsioanlantaralain dirandai adanya(a) mekanismepasar, dan keterkaitanpasardomestikdenganpasarinternasional,regionaldan global; (b) intervensi pemerintah:(c) hak inisiarif dan budget DPft (d) pengakuanterhadaphak milik perorangandan pemanfaatannya, sertaperanaktif warga negaradan masyarakat,termasuk dunia usaha,dalam berbagaikegiaun ekonomidan pembangunan; dan (e) pengawasan legislatifdansosial(lVlustopadidjaja AR, 1995). Dalarn Demokrasi Ekonomi tersebut, kegiatan ekonomi rnsional tidak sepenuhnya diserahkankepada "mekanismepasar", melainkandilengkapi denganintervensi pemerintah, disertaipengawasa:n legislatifdan partisipasisosial. Masatrah utama adalahpengembangan (b) kebijaksanaandan sistem intervensi lainnya, unnrk (d) mengaknralkandan mendayagunakan peranaktif drrniausahadan masya1aft4,sena (a) mempengaruhi mekanisme pasar.Sistemintervensitersebut,selain ditujukanunnrk peningkatanefisiensi dalam pemenuhankebutuhan barang dan jasa dari dunia usaha dan masyarakat,juga harus inemperhatikankualitas pelayanan,serta aspekpemerataandan keterjangkauanpelayanan tersebut.Dalam pengembangan intervensipemerintahtersebutperlu diperhatikanpula berperannya(c) hak inisiatif dan budgetDPR, serta(e) pengawasan legislatif dan sosial ataspelaksanaan berbagaikebijaksanaandan sistemintevensilainnya. Dengaaringkat perkembanganmasyarakatyang masih beragamtingkat kemampuannya, peran intervensipemerintahyarg tepat (smnrt intervention)mertladibersif'atstrategis. Peran pemerintahmelalui perangkatkebijaksalaan fiskal dan monerer yang repar dapat mendorongprosespeningkaunefisiensialokasisumberdayaekonomi.Reorientasikembali terhadappenerapanberbagaiperangkatkebijaksanaanagar memberikanhasil yarg sebesarbesarnyabagi pencapaiansasaranpembangunan. Melalui fungsi ini aparatur pemerintah menga-rahkan aliran sumberdayaunnrk mengatasikesenjangan,baik antardaerah,antarsektor, atauantargolongaapendapaun,dan mendorongdemokratiskehidupanekonomi. unmk mengakualisasikanpotensi masyarakat,pengembanganinisiarif dari bawah merupakan iandasan strategi dalam membangun partisipasi rnasyarakat (participatory development strategy).sejalandenganitu, dalamrangkameningkatkan panisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan,maka dalam pengembanganperan dan pola hubrrngannyadengan apamtur pemerintah,perlu diperhatikan antara lain prinsip-prinsip berikut.
naker | /ws 7
(1) dalam mengemban tugas pembangunan, aparatur pemerintab tidak barus berupaya melakukan sendjri. tetapi mengaral'kan (steering rather than rowing); sesuatu yang sudah bisa dilakukan oleh masyarakat, jangan dilakukan oleh pemerintah. Apabila masyarakat atau sebagian dari mereka belum mampu atau tidak berdaya, maka harus dimampukan atau diberdayaJ
dalam manajemen pembangrrnan, dan penekanan pada
desentralisasidalam proses pengambilan keputusan dalam rangka memperoleh hasil/tujuan yang diharapkan dengan cara yang paling efektif den efisien dalam pelaksarnan pembangunan.
Dalam hubungan ini, antara lain David C. Konen menekankau bahwa proses pembangunan dan fokusnya yang hakiki adalah peningkatan kapasitas peroratgan dan keiembagaan(" capacity buildin g" ; D. C. Korten, 1990). (2) masyarakat hendaknya diikutsertakan dalam proses menghasilkan public goods dan public services dan bukan semata-mata dilayani. Unnrk itu justru kemampuan masyarakat harus diperkuat (empowering rather than serving). Dengan demikiaa upaya pemberdayaan memerlukan semangatuntuk melayani masyarakat (a spirit of public servi.ces).Hzl tersebut antara lain dapat dilakukan melalui pembudayaan kode etik (code of ethical canducts) yang didasarkan pada strategi lingkungan yang mendukung (enabling strategy) yall:g diterjemahkan ke dalam standar tingkah laku yang dapat diterima umum dan dituangkan di dalam pedoman-pedomanunfirk manajemen dan administrasi pembengunan serta evaluasi aias prognm-program pemerintah. Di samping itu, sistem dari sektor-sektor publik harus terbuka dan "accountable" wttttk mendorong pelaksaaaaakode etik tersebut, sgr,tamendorong para pemimpin politik untuk berperan da12mmelembagakan kode etik dimaksud serta menjadikannya sebagai parutan masyarakat,
(3) upaya pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha memerlukan keterbukaan birolrasi pemerintah dal laagkah-laagkah yeng tegas dalam mengurangi peraturan dan prosedur yarg menghambat keativitas dan otoaktivius mereka, serta memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat berperan serta secara akrif dalarn proses perencanaan, pelaksaaaan dan pengawasan pembangunan. Pemberdayaan dan keterbukaan akan lebilr rnendorong akuntabilitas dalam pemanfaar2nsumber daya, dan adanya keputusan-keputusan pembangunan yang benar-benar diarahkan sesuai prioritas, serta dilakukao secara adil bagi kepentingan masyarakat. (4) Dalam membangun masyarakat yang modern di mana du:ria usaha menjadi ujung tombatrorya, terwujudnya kemirraan den modernisasi dunia usaha, terutama usaha kecil dan menengah amat penting. Dalam upaya mengemb"ngkan kemitraan dunia usaha yaag saling menguntungkan aniara usaha besal, menengah, dar kecil, peranan pemerintah ditujukan ke arah penumbuhan yalg serasi. Pemerintah berperan dalam menciptakan iklim usaha da1 kondisi lingkungal bisnis, melalui berbagai kebijaksanaan dzm perar:gkat amran peru1ldangan yang raendoroug terjadinya kemitraan dalam berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunan, dan pengintegrasian usaha kecil ke dalam sektor modern dalam ekonomi llasional. sefia mendorone proses Dertumbuhannva.
3.
TantanganPembangunan,Partispasi,dan Kemitraan
Sejalandengansistemekonomiyang kita anut, masyarakatdan dunia usahanasional dapatberpartisipasidan merupakanmitra pembangunanpemerintahyang semakindominan bagi pencapaiansasaran-sasaran strategis,sepertipeningkataapemerataan" pertumbuhan, mobiljsasidana dan investasi,penerirnan negaradan devisa,kesempatan kerja, penyediaan berbagaimacafiIsaranadan prasarxna,peningkatanknalitassumberdaya maausia dan iptek serta pemanfaatannya,pernnggulangankemiskinan, d-an pelesrarian fungsi sumber-sumberalamdan lingkungaahidup. Sebagaipenyederhanaan, berdasarberbagaikontribusi nyara dad kegiatan dunia usehadal masyarakatterhadapsasaran-sasaran strategis pembangunan nasionaltersebut dapatkita identifikasi pola partisipasi dan kemitraan (PK) dalarnbeberapatingkarandan satuan;yaitu kontribusi:(1) kepadayang bersifatmakro dan antarsektorkita sebut "pKMakro", (2) kepadayangbersifatmikro dan dalamsalahsatusekrorkita sebut"PK-sektora1", (3) kepadasuatu wilayah atau kawasankita sebut "PK-Regiona1".Selain iru, pada tingkatanyang lebih operasiornldapatdiidentifikasipula beberapabennrkpanisipasidan
naket 1lws7
10
kemitraan", seperti (1) "PK-Pembiayaan"yang dikembangkansebagaisolusi masalah kelangkaandara atauketerbatasan modai, dan (2) "PK-Teknis"sebagaisolusi ataskekuratrgan tenaga profesionai, dan kelemahaniptek, baik dalam orga:risasipublik maupun bisnis. Dalarn dimensi makro, pada tingkat global dan regional, persetujuanmengenai GATT, APEC, AFTA, dan N'AFIA, merupakangejalanyata dalam tatananperekonomian dunia yang menggambarkan konsensusantarpemerintahsecaraglobal unnrk mendukung alitivitas duniausahadari masing-masing dan anta,rnegara,juga jelas menuqiukankemitraan pemerintah dan dunia usaha. Secara sederhanadapat dikemukakan, kesepakatan internasionaltersebuttelah mengaralkanperkembangan tatananekonomidunia "seolah" menjadisuatusistempasaryang membukapeluangbagi dunia usahadari negararnanapun untuk melalarkaakegiatanbisnis di bagiandunia manapun. Di antarapersehrjuantersebut, liberalisasiperdagangandan investasi,misalnya,membuka peluang bagi dunia usaha lndonesiauntuk "8o internartonal"danmelakukankegiatanbisuisnyatersebutdi (investasi) dan ke (perdagangan) negara-negara yang menyepakatT "in.ternationalagreements"tersebut. Sebaliknya,peluang-peluang investasidan pasardomestikkita pun harusterbukabagi dunia usahadari negara-negara lain. Denganperkataanlain dunia usahakita juga akan semakinmenghadapisaingandalammenunfaatkanpeluangbisnis serupayang ada di unah air. Dalam hubunganitu, peningkatandaya saing dunia usaha kita merupaka:rLrnmngan da:r sekaliguskunci bagi keberhasilanmemanfaatkan peluangbisnis nasional,internasionai, regional, dan global. selain itu, berbagaiissueglabal mengenailingkunganhidup dan hak asasimanusiaperlu mendapatkanperhatianbersama,dan diwujudkaa dalam operasidunia usaha,sertaperhatianmasyarakat luas. Pada tingkat nasional, perarrarrpemerintahdan dunia usahajelas akan bertambah besar,oleh karenadalam RepelitaVi dan PJp II direncanakanpernrmbuhanekonomi ya:rg cukup tinggi yaitu sebesar 7,1% rata-rat;-per tahun, yang dilarapkan dapat semakin meningi
dunia usaha) diharapkansekttar 61,3% dari seluruh kebutuhaninvestasi,berarri dari pemerintahdiperkirakanhanyasekitar22,7%-nya;sisanyasekitar16% merupakanperubahanstock. Kedua; rnasyarakatdan dunia usahajugadiharapkankontribusinyailalam penerimaan pajak yang berdasarproyelsi tamadiharapkanmeningkatrata-rata17,3 persenper tahun, sehinggaperananpenerimaanpajak dalampenerimaarir{alamnegeri akanmeningkatdari sekitar64,1 persenpadaakhir Repelitav menjadisekitar7?,3 persenpadaakhir Repelita VI. Penerimaa:rpemerintah dalam APBN selama ftspslita VI diperkirakan berjumtah Rp443,5 triliun, denganperincianRp382,0triliun merupakanpenerimaaadalam negeri, dal Rp61,5triliun merupakanbantuanluar negeri. Sasaraapenerimaannegaraini rnerupakantanmngan,yangjuga tergantungkepadakemantapandunia usahadaiam memanfaatkan peluangbisnis, dan disiplin dalampembayaranpajak, sefia kepadakepuasanmasyarakat akanhasil produksi dalamnegeri. '
Bantuanluar negeri sebagaisumberdana pembangunanmerupakanpelengkapyang masih dibutuhkan. Namun demikian perarumnyaharus diupayakanterus berkurang, dan yang aman.Sebagaipersentase senantiasa beradadi dal:m batas^batas dari PDB, ber
u. Ketiga; menurunkan DSR dan terjaganya batas pinjaman yang aman merupakan tantanganb4gi pemerinr,almau pun dunia usalu. Dalam rangka itu dunia usahaditantang unnrkmeniqgkatkanekspor,khususnyaekspornon migas yang diharapkanakan meningkat denganrata-rata16,5% per uhun dalamRepelitaVI. Dunia usahanasionalmemerlukan "dukungan"pemerintahdalammenghadapi persainganpasardaiamdan luar negeri, dalam upayameningkatkan dayasaing,danperlrrasan negarasasaranekspor. Dalarn rangka "PK-Sektoral" diharapkan kontribusi dunia usaha dan masyarakat dalam peningkatanlapangankerja yang diperlukan oleh tenagakerja yang akan semakin meningkat, dari sekitar 79 juta pada akhir Repelita v menjadi sekitar 9i juta pad.aakhir RepelitavI dan mencapaisekitar 140juta padaakhir RepeliraX. PadaRepeiitaVI angkatankerja diperkirakanakanmeningkatdengansekitar i2,6 jura orang. Sebabinr masalah penyediaanlapangankeda produ}:rifmerupakantantanganyang sangarmendesak.sebagian
nakerl /ws7
terbesar tambahan lapangan kerja baru ini harus disediakan terutama oleh dunia usaha nasionalpada umumnya. Partisipasi dan kemitraan sektoral juga perlu dikembangkan, dalam meningkatkan kuatitas su:nber daya manusia, misalaya antara lain dalam pembangunan pendidikan da:r kesehatan. Pembangunan sektor pendidikan diarahkan pada peningkatan kualitas serta tenrtama pendidikan dasar serta pendidikan kejuruan, untuk menghasilkan terEga-tenaga terampil dan profesional. Sedangkan pembangunar kesehatan rliarahkan wrtuk m.eningkatkan kualitas dan pemerataan jangkauan pelaya::aa kesehatan guna meningka&an derajat kesehatan masyarakat termasuk perbaikan gizi. Dalam upaya
pemerataan pendidikan,
meningkatkan efrsiensi dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehata:r, pemerintah perlu meningkatkan pengembangan dan pengendalian mutu. Keadaan prasarana ekonomi yang tidak seimbang dengan peningkatan produksi dan jasa merupakan kendala dan mengurangi tingkat efisiensi ekonomi secara rnsional, yang dapat mengurangi daya saing dan ketahanan ekonomi. Untuk mendukung kegiatan ekonomi yang makin meningkat, prasarana ekonomi sepeni jalan, jembatan. pengairan, pelabuhan laut dan udara, sarara pengangkutan, tenaga Listril<, telekomunikasi, dan sarana pengairan perlu terus dibangun. Peurbangunan prasarana dan sarana tersebut membutuhkan biaya yang besar, yang tidak mungkin keseluruharmya dari Pemerintah. Karena itu, partisipasi dan kemitraan masyarakat dan dunia usaha dalam membangun prasarana perlu terus didorong, terutama di daerah yang tingkat perftrmbuhannya tinggi, di mana investasi swasta mempunyai kelayakan ekonomi yang cukup tinggi. Dalam rangka itg dapat ditempuh "PKPembiayaan", melalui berbagai bennrk kemitratm seperti BOT, BOO, dan sebagainya; atau dengan peningkatan partisipasi melalui pengembangan pasar modal, penjualan obligasi, saham dan peningkatan pelayanan dan akses perbankan. "PK-Pembiayaalr", bersasaran pendayagrunan akurnuiasi clan pemanfaatan dana masyarakai, dunia usaha, dan pernerintah, sehingga kebunrban masyarakat. pemerintah. dan ilunia usaha akan pembiayaan pernbangunan dapat terpenuhi, dan darn tersebut dapat berfungsi secaralebih Produktif. "PK-Regional" ditujukan unnrk menghadapi keseqjangan dan mewujudkal pemeraAan pembangunan daerah dengan mendorong investasi dan mempercepat upaya peningkatan sumber daya manusia di wilayah yang belum berkembang. Perhatian khusus diberikan antara lain kepada daerah terpencil, daerah minus, daerah kritis, daerah perbatasan, dan daerah terbelakang lairurya, yang disesuaikan dengan prioritas dan potensi daerah yang
naker2/ws
7
l3
bersangkutan.Pembangunan kawasantimur Indonesia(KTI), mendapatkanperhatianiebih besardalam RepelitaVI. PembangurnnKTI dimaksudkanuntuk membangunkawasanyang rata-ratamasih tertinggai dibandingkawasanlahnya, denganmemanfaatkansumber daya setempat seoprimalmungkin. "PK-Teknis' dimaksudkan untuk pendayaguoaanpemanfaatandan meningkatkan kemampual profesional, teknis (teknologis) dan manajerial sehinggadapat meningkatkan pula efisiensidan kualitas prosesdan kinerja pelaksanaa:rkegiatan baik dalam penlusunan dan pelaksanaan rencana,kebijaksaruan,dan program-programinvesmsi,produksitermasuk kegiaun rancangbalgun daarekayasa,pemasaran, da:rperdagangan sebinggameningkatkandayasaingbarangdanjasayangdihasilkan. Thnrangan laimya adalah kelemahan srruktural dalam dunia usaha nasional. khususnya berupa ketimpangan dalam penguasaan asset, kemampuan tehnis, dan kemampuanpembiayaanantarusahabesar; pada uUsa-bayang berskalakecil jurnlahnya sangatbesar,padaumumnyatingkatpembenrukan modalnyamasihrendah,manajemennya juga masihbersifatsederhana,teknologimasihmengandalkan keterampilanbukan mesin, dan ruang lingkup pemasaranumumnya terbatas. Dalam raagka mengatasi berbagai permasalahaatersebut,perhatianyang lebih besar perlu diberikan untuk mengembaagkan danmemperkriatusahakecil terrrasukpengusahaselcor informal, tradisionaldan koperasi, meialui "PK-Teloris"dan "PK-Pembiayaan" antaralain berupapedrrasan alsesnyaterhadap sumber daya ekonomi, kemudahartmemasukipasar, pengadaanbarang pemerintah. dan pemberdayaannya secarateknisdanmanajsrial. Panisipasiden kemitraaajuga dipedukm dalamupaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan dengan memadukanberbagai kemitraan pembaagunandi atas. Dalam hubunganini, padaprogram IDI dapatdikebangkaapula bennrkpanisipasidan kemitraan pembiayaan darrteknis.
4.
Peran Aparatur Dalam PeningkatanPartisipasiDan Kemitraan
Sejalaa dengan peranan pemerintah dalam sistem pernerintahan dan ekonomi, serta dengan berbagai tantangan den berbagai bentr-ik panisipasi dan kemitraan tersebut di atas, perana! dan tanggung jawab aparatur pemerintah adalah bersarna masyarakat dan dunia usaha mengembangkan berbagai kebijaksanaan dan mekanisme, antara lain sebagaiberikut.
t/ ta
Perubahankondisi lingkungal perekonomiandunia yang menimbulkan persaingan pasar yang sesrakin ketat dan tajarn, merupakan tantar:.gaadan peluang bagi ekonomi nasionaltermasukdunia usaha. Dunia usahaIndonesiadituntut untuk meningkatkandaya saingnya,baik di dalam maupun di luar negen. Kemampuandan kesiapandunia usaha dalambersaingmerebutpasartersebutmemerlukankegigihan. kecepatandalammengarnbil keputusan,pengetahuanyarg luasmengeuaipasar,dan kemampuannunajemenusahayang canggihbaik dalamproduksi rnaupuopelnasaran. Dari sudut pengembangar"PK-Makro", langkahpenting adalahpeningkatandaya saing. Yangharus dikembangkanaparaturpemerintahadalahpeningkatanefisiensi, antara lain denganupaya peningkatanefisiensiinvestasiberupapenuru:raadana investasiyang dibutuhka-nbagi setiap satuanpeningkatanproduksi. Upaya ini mencakupantara lain: (a) meningkatkankebijaksanaanderegulasidan debirokratisasiuntuk menghapuskanhambatan yang menghalangi gerak perekonomian;ft) meningkatkan upaya perryempumaandan pemantapankelembagaansecaramenyeluruh baik pada aparatur pemerintah pusat dan daerah, maupun dunia usaha dan masyarakatpada umunnya; (c) memanfaatkansecara optimalkapasitasyangadasertamemeliharasar2nadanprasarana yangtela.hdibangun. Dalamrangkaderegulasidan debirokratisasi, usahabesarpadadasamyamembutuh. kan hapusnyakendalayang menjadipenghalangpeningkatandaya saingnya;sertasemacam kepastian rambu-rambu dalam usahanyasehinggailrampu bergerak secara kreatif dan produktif dalam batasketentuanyang ada. Sementaraifu, usahamenengahdan kecil lebih membutuhkanaturan yang memberikankepastianhukum dan periindunganterhadappersainganyang tidak seimbangseftapermodalandan pemasararsehinggadapatmendorong pertumbuhannya. "PK-Sekrorat",perananyang perlu ditempuhanura lain Dari segi pengembangan (a) pelayarun meningkatkan informasi termasuk prioritas alokasi dana investasi adalah pemerintah,(b) memberiperhatiankhususbagi pengembangan usahamenengahdan kecil termasukkoperasiyang banyakmenyerapteoagakerja, untuk memperkukuhstnrktur dunia usaha nasional, (c) mendolong "kemitraanpembiayaan",daiam menanggungbeban pembangunan pembiayaan prasarana, pendidikan,kesehatan, dan pengembangan iptek, dan (d) identifikasi kegiataa-kegiatanyang ridak dijangkau atau tidak dapat diserahkanpada dunia usaha. namun d.ianggappenting urtuk diizksanakan demi tercapainya sasaran pembangunaolair:nya.
nakerl /ws7
t5
selain itu, da]am hubungan pengembangan"pK-pembiayaan" tersebut, perhatian juga periu diaralkaa kepada upaya unnrk memperbesar akses kredit pengusaha kecil dan menengah sehinggamampu meningkatkan kemampuan mereka dan sekaligus menjadi mitra yang baik bagi pengusaha besar, dan pemerintah. Dalam pada itu, usaha besar didorong uauk lebih memanfaatkan pasar modai dengan dana internasional sebagai sumber urama pembiayaan. usaha kecil dan menengah yang sudah cukup mapan dapat pula memanfaatkan pasar modal sebagai alternatif sumber pembiayaan antara lain melalui bursa paralel, dan atau modal ventura. Dalam rangka pengembangan "PK-Regronal", perbedaanperkembangan anlardaerah, rnempunyai implikasi yang berbeda pada macam dan intensitas peranan pcmerintah, namun pada urnumnya masyarakat dan dunia useha memerlukan (1) desentralisasi dalarn pemberian perizinan penaranun modal, dan efisiensi pelayanan birokrasi bagi kegiatankegiatan dunia usaha, (2) insentif fiskai dan moneter yang lebih nyara bagi pembangunan di kawasan-kawasanteninggal, khususnya pada Kawasan Timur tndonesia, dan (3) ketersediaan dan kemudahan mendapatkan infonnasi mengenai porensi bisnis di daerah di dalam upaya peningkatan pembangu.nandaerah. Dalam pengembangan "PK-Teknis" diperluka:r pengendalian mutu terpadu daiam kegiatan pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri terrnasuk sistem magang dan "internship" serta pengembanganpola-pola "tink and match", pemanfaatan tenaga profesional yang tersedia pada organisasi masing-masing sebagai bantuan teknis, termasuk dalam kegiataa penelitian dan pengembaagan iptek untuk berbagai indusrri dan bisois. Perlu dipertimbaagkan pula lembaga-lembaga yang bersifat semi pemerintal, di mana pemerintah bermitra dengan swasta yang dalam hal ini pemerintah menyediakan dana dan swasta yang melakukan pengelolaan secara profesional dengan mengurangi birokrasi. Seiain peraonya dalam mengembangkanmodel-model yang bersifat analitis dan menbantu dalam merumuskan kebijaksanaan-kebijaksa:raan pembangunan ekonomi. lembaga tersebut juga membanru mencari jalan keiuar dari dampak pembaagunan yang sering ruenimbulkan konflik kepentingan. Dalam rangka pengembaagan partisipasi dan kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan d.nia usaha perlu diciptakan iklim yang mendukung bagi terselenggaranyakenitraan pernerintah dan dunia usaha melaiui pengembangan berbagai sistem insentif, baik yang positif berupa keringanan pajak dan kemudahan prosedur maupun yzurgnegatif, yerrrg memungkinkan dnnia usaha maju dan berkemba:rg. selain itu, perlu disiapkal aspek
nakerl/ws7
t6
hukumnya, seperti dalam pemilihan bentuk kemitraan, bentuk badan hukum yatg tepat, dan sebagainya.I-egalitasformalnyaperlu dipilih sesuaidengankepentingannya. Agar partisipasi dan kemitraandapat lebih efektif dan efisien, maka perlu lebih diatahkanpadahal-hal yang sangatdiperlukan atau pada permasalahanyang mendesakdan diprioritaskanuntuk dipecahkanmelalui program kemitraan antara pemerintahdan dunia usaha,sepertidalampengembangan sumberdaya ma-nusia,temasukprogram pendidikan dan pelatihan dengan dana iuar negeri, agroindustri, manufactuing, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan iptek. Kebijaksanaanya:rg berkaitan dengan berbagai bentuk partisipasi dan kemitraan antarpemerintah,masyarakat,dan dunia usahatersebut perlu dikembangkansecaralebih transparan,dan dalam perurnusannyaperlu lebih akomodatif terhadapberbagaipemikiran yaag berkembangdalammasyarakat.
5.
Penutup
Secara umum dapat dikemukakan,bahwa konsep partisipasi berkembang sebagai koreksi atas strategi pembanguaanyang didasarkanpada paradigmapeltumbuhan, yang beranggapan bahwa pemerataandan keadilansosial akan terwujud sebagaihasil proses "trickle down" aklbat terjadinya "spread and mahiplier effects" ilatam kegiatan ekonomi, yang selanjuhrya akan membuahkan perluasan dan peningkatan kesempatan kerja, pgmerataanpendapatan,dan kesejahteraaasosial. Dalam konteks pembangrurannegaranegaraberkembang,teori dan prediksi terseburtemyata banyakmeleset,karern beranjak dari assurnsiyang menyamaratakwt "kondisi sosial, kesiapansumberdaya manusia, dan sistemkelembag2an ", yangfidak sesuaidengankenyataan. Kese4iangan yang timbul rrrendorong munculnya pandigma pemerataan yang berorientasikepadapemenubanberbagaikebunrhanpokok melalui pengembangan program pemenuhankebutuhanpokok dan penanggulangankemiskinao. Pengembanganprogram tersebut melalui "delivery servicessystenx"yang birokratis" tanpa diiklti partisipasi dan pemberdayaan ternyatajuga mengalamiberbagaikega4jilan,dan meodorongberkembangnya paradigmapembangunanmanusia,dengankonseppemberdayaandan partisipasi yang luas-
naker2/ws7
17
Upaya pemberdayaanmembuhrlkanpenciptaaniklim dan kondisi yang memungkinkan masyn1i141 menggunakanhak dan trnggungjawabnyamelalui upaya-up.aya: (a) meningkatkan partisipasiaktif masyarakatdi dalamprosespengambilankepuhrsan;o) mendorong pembennrkankemitraan antar individu di dalam masyarakat,anraralain denganaparaur, dan berbagai organisasi kemasyarakatanserta lembaga swadaya masyarakat, unnrk mendukung/meringkatkanefektivitas panisipasi masyarakatdalam proses pembangunan; (c) menciptakanpandanganyang samadan kuat antarapernerintah,masyarakai,dan dunia usaha akan pentingya peningkatan muru dan efisiersi pelayanan aparahr kepada denduniausaha. masyarakat, Menjelangakhir abad20 dan dalammemasuki abad21.,muncul kebunrhanmendesak unnrk meningkatkan daya. seing, melalui berbagai transformasi teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia,penguatansistem informasi, serta pembaharuankelembagaan, yang mengacukepadapeningkatanefisiersi dan kualitas pelayanan,produksi, dan distribusi barang dan jasa dalam pasar domistik, regional, dan global. Dalam auansr 4an perspelcif demikian, IndonesiadengansisternDemokrasi Ekonominya mempunyai alternatif mengembangkanpartisipasidan kemitraandenganmendorongpemberdayaanmrsyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pembaruankelembagaanyang diperlukan bagi urmbuhnya kreativitas, dan otoalcivitas masyarakatdan drrnia usaha. disertai dukunganbak inisiatif, serta pengawasanlegislatif dan sosial guna meningkatkan efisiensidarrefektivitaspelalsanaannya.
haker2/ws
7
t8
