PERAN UNITED NATION SUPPORT MISSION IN LIBYA (UNSMIL) DALAM MENCIPTAKAN STABILITAS POLITIK DI LIBYA PASCA REVOLUSI

eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2014, 2 (1): 261-274 ISSN 0000-0000, ejournal.hi.fisip-unmul.org © Copyright 2014

PERAN UNITED NATION SUPPORT MISSION IN LIBYA (UNSMIL) DALAM MENCIPTAKAN STABILITAS POLITIK DI LIBYA PASCA REVOLUSI GERHARD HENDRA IVORY MARPAUNG1 06.53943.08218.02 Abstrak The main subject of this research is focussed to describe about Role of UNSMIL in Creating Political Stability in Post-Revolution Libya. Type of research used by the authors in this study are the type Deskriptive Analysis, which describes a or more phenomenon by some of the considerations which have been obtained and more emphasis on data collection and analysis of written text. Data presented in this research is secondary data is data derived from a number of literature (Library Research) that are relevant to the discussion is being presented in the writing of research (through books, journals, and access of the Internet media). In this research, data collection can be done by reviewing some literature (which is obtained through books, journals, and internet access from the media) as it pertains to the type of data used are secondary data. The data analysis technique used is the method of content analysis. The result of the research showed that the role of UNSMIL as an organization established by the United Nations by UN Security Council Resolution. 2009 (2011) has succeeded in creating political stability in Libya with managing the process of democratic transition and help assist Libya in improving public safety in the form of cross-sectoral support interrelated after the revolution in Libya. Keywords : UNSMIL, Political Stability, Revolution of Libya. Pendahuluan Salah satu negara Timur Tengah yang sedang dilanda konflik adalah Libya. Libya merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan otoriter. Di bawah kepemimpinan Moammar Khadafy, Libya menerapkan sistem pemerintahan tanpa adanya partai politik. Libya menetapkan sistem pemerintahan “Jamahiriya” atau negara rakyat atau “a state of the masses”, yang dalam teorinya merupakan tipe pemerintahan oleh rakyat melalui Dewan Lokal (local councils), tetapi pada prakteknya merupakan pemerintahan otoriter.

1

Mahasiswa Program S1, Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [email protected]

eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 2, Nomor 1, 2014: 261-274

Konflik yang terjadi di Libya disebabkan adanya keinginan masyarakat untuk menurunkan rezim kekuasaan Khadafy yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Moammar Khadafy melakukan berbagai langkah politik yang membatasi berlakunya nilai-nilai demokrasi dan membatasi partisipasi politik rakyat sehingga demokrasi dan egalitarianisme tidak dapat berjalan dengan wajar. Partisipasi rakyat dalam politik dibatasi sehingga jabatan-jabatan politik penting selalu berada ditangan keluarga pemimpin yang sedang berkuasa. Hal ini yang menjadi salah satu faktor penyebab keinginan rakyat Libya untuk mengakhiri kepemimpinan Moammar Khadafy. Revolusi Libya yang kemudian dimulai pada 16 Februari 2011, akhirnya berhasil menumbangkan Moammar Khadafy. Aksi unjuk rasa mulai terjadi di Libya yang berawal di kota Benghazi dan meluas ke berbagai kota, seperti Tripoli, Tajaura, Zawiyah, Zintan, Ajdabiyah, Ras Lanuf, Sirte, Al Bayda, Bin Jawed, Bani Walid, Ar Rajban, dan Misratah. Aksi demonstrasi ini dipicu karena pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan sistem pemerintahan otoriter yang dilakukan Moammar Khadafy. Masyarakat Libya terbagi menjadi dua kubu, yaitu kubu loyalis Khadafy dan kubu oposisi yang dimobilisasi oleh NTC (National Transition Council).2 Khadafy mengecam dan menganggap gerakan rakyat oposisi sebagai gerakan pemberontak. Gerakan pemberontak yang menuntut Khadafy untuk turun ini disebut sebagai gerakan revolusioner. Khadafy lebih memilih pendekatan represif dalam menangani konflik tersebut. Khadafy mengerahkan tentara sewaan dari Chad dan Korea Utara untuk menembaki demonstran. Jumlah korban tewas pun berjatuhan. Kelompok pemberontak anti Khadafy membentuk sebuah pemerintahan sementara Libya yaitu National Transitional Council (NTC). Pembentukan NTC dicetuskan pada tanggal 24 Februari 2011. Pembentukan NTC disepakati sebagai bukti bahwa Libya sedang menuju kepada sebuah revolusi yang berarti tidak lagi melegitimasi pemerintahan Khadafy. Sebagai organisasi perdamaian dunia, PBB pun mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1973 (2011) yang mengizinkan anggota PBB untuk menjalankan langkah apapun yang diperlukan dalam upaya melindungi warga sipil di Libya dari kekerasan pasukan pemerintah Khadafy. Resolusi tersebut memberikan kewenangan untuk melanjutkan serangan udara dan rudal melawan Khadafy. Berdasarkan resolusi tersebut, NATO (North Atlantic Treaty Organization) pun juga ikut melakukan intervensi dengan alasan ingin menjaga perdamaian dan demokrasi di Libya serta melindungi warga Libya dari serangan maupun ancaman serangan. Dengan landasan tersebut, NATO menyerang pangkalan-pangkalan militer pasukan loyalis Khadafy. Perlawanan Khadafy akhirnya harus terhenti pada tanggal 20 Oktober 2011, Khadafy dinyatakan tewas oleh NTC setelah NATO berhasil membombardir tempat persembunyiannya di kota Sirte. Setelah kematian Khadafy, Libya saat ini berada pada situasi untuk membenahi negara, dimana demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia lahir setelah 42 tahun hidup dibawah kediktatoran Khadafy. Meski demikian, kemenangan dari pihak revolusioner NTC (National Transition Commitee) bukanlah 2

Revolusi Libya berawal dari aksi demonstrasi yang dipicu karena pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan sistem pemerintahan otoriter yang dilakukan Moammar Khadafy, yang berakhir dengan tewasnyaKhadafy.

262

Peran UNSMIL di Libya Pasca Revolusi (Gerhard Marpaung)

akhir dari perjuangan rakyat Libya untuk mencapai demokrasi, melainkan ia hanya merupakan pintu masuk menuju demokrasi yang sesungguhnya. Dalam studi ilmu hubungan internasional, situasi ini merupakan titik yang sangat rentan bagi sebuah negara. Moammar Khadafy meninggalkan negara yang “kosong” bagi para oposisi, dengan kondisi state building without institutional infrastructure. Dimana Libya tidak memiliki sama sekali partai oposisi dan tidak memiliki lembaga kontrol pemerintahan. Dalam kasus ini, sebagai pihak ketiga yang masuk ke dalam konflik Libya, PBB melalui Dewan Keamanan PBB membentuk suatu organisasi yang ditugaskan membantu pemulihan keadaan di Libya pasca revolusi yang diberi nama United Nation Support Mission in Libya (UNSMIL). UNSMIL yang dibentuk pada 16 September 2011 dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2009 (2011) atas permintaan pihak berwenang Libya setelah 6 bulan konflik bersenjata, yang ditujukan untuk memulihkan keadaan di Libya pasca jatuhnya rezim Moammar Khadafy. Tulisan berikut berujuan untuk menjelaskan tentang peran United Nation Support Mission in Libya (UNSMIL) dalam menciptakan stabilitas politk di Libya pasca revolusi. Kerangka Dasar Teori 1. Teori Stabilitas Politik Stabilitas politik dapat dipahami sebagai kondisi dimana tidak ada timbulnya perubahan mendasar atau perubahan yang revolusioner dalam sistem politik (pemerintah), atau perubahan yang terjadi pada batas-batas yang telah ditentukan. Secara teoritis stabilitas politik ditentukan oleh tiga variabel yang saling berkaitan, yaitu perkembangan ekonomi yang memadai, perkembangan-pelembagaan baik struktur maupun proses politik dan partisipasi politik. Perkembangan ekonomi meliputi adanya tingkat pertumbuhan yang cukup dalam masyarakat. Sedangkan pelembagaan politik mengarah pada pengertian tidak timbulnya konflik antara kekuatan-kekuatan politik. Maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan stabilitas politik adalah pola sikap dan tingkah laku segenap komponen sistem politik yang membangun kelestarian susunan struktur dan hubungan kekuasaan sehingga menjamin efektifitas pemerintahan. Dalam konsep tersebut, bentuk atau teknik partisipasi politik dari aktor-aktor yang ada yang membentuk sesuatu yang saling berhubungan, yaitu pemerintah, masyarakat, dan pihak ketiga. Aktor-aktor tersebut dapat saling berkaitan karena memiliki pengaruh yang besar di dalam pemulihan stabilitas di Libya. Pemerintah sebagai penyelenggara negara yang mengatur dan mengakomodir jalannya sistem yang baru terbentuk pasca jatuhnya rezim yang lama. Masyarakatpun memiliki peran yang sangat besar dan penting, karena suatu sistem pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik jika masyarakat tidak terlibat langsung dalam proses sistem yang dijalankan oleh pemerintah tersebut. Sedangkan pihak ketiga dalam kasus tersebut adalah UNSMIL, lembaga yang dibentuk oleh PBB yang bertujuan untuk memandu jalannya proses dan sistem yang baru berjalan di Libya tersebut.3 3

UNSMIL adalah pihak ketiga yang ditunjuk oleh PBB dalam menciptakan stabilitas politik di Libya, dimana pada saat itu Libya dalam kondisi tanpa pemerintahan akibat revolusi yg terjadi di Libya.

263


2. Konsep Peran Pihak Ketiga Pihak ketiga dapat didefinisikan sebagai individu atau kolektif yang berada diluar konflik antara dua pihak atau lebih yang mencoba membantu mereka mencapai penyelesaian masalah melalui berbagai kesepakatan. Tujuan masuknya pihak ketiga adalah mengubah situasi konflik destruktif dan menurunkan tingkat eskalasinya, turut dalam upaya transformasi konflik, mengalihkan para pelaku konflik ke arah penyelesaian. Dalam skala ringan pihak ketiga, banyak memfasilitasi berbagai aktifitas yang disandarkan pada kemampuan taktik berkomunikasi. Pihak ketiga merancang pertemuan pihak-pihak yang terlibat konflik, mencoba meningkatkan kepemimpinan mereka, atau setidaknya mentransmisikan pesan diantara mereka. Dalam skala moderat, aktifitas ditekankan pada taktik formulasi dimana pihak mediator menentukan struktur agenda, mempengaruhi cara pandang baru terhadap berbagai isu yang ada dan menyediakan berbagai kemungkinan penyelesaian konflik. Dalam skala berat, pihak ketiga melakukan kontrol dimana kemampuan dalam memanipulasi taktik sangat diperlukan, jika perlu pihak ketiga melakukan penenkanan atau ancaman, sogokan atau hal lain yang mampu menekan para pelaku konflik untik membuat kesepakatan atau kompromi. Dalam kasus ini, sebagai pihak ketiga yang masuk ke dalam konflik Libya, PBB melalui Dewan Keamanan PBB membentuk suatu organisasi yang ditugaskan membantu pemulihan keadaan di Libya pasca revolusi yang diberi nama United Nation Support Mission in Libya (UNSMIL). Metode Penelitian Dalam tulisan skripsi ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian analisis deskriptif yang memberikan gambaran dan penjelasan tentang apa saja peran United Nation Support Mission in Libya (UNSMIL) dalam menciptakan stabilitas politik di Libya pasca revolusi yang didapat dari hasil analisis dan pengolahan data data yang didapat dari berbagai sumber literatur relevan yang diperoleh dari berbagai media baik cetak maupun elektronik. Pembahasan Sebagai organisasi perdamaian dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memutuskan untuk mengeluarkan mandat terkait konflik di Libya. PBB kemudian membentuk sebuah badan, yaitu United Nation Support Mission in Libya (UNSMIL) yang bekerja fokus untuk terlibat dalam menyelesaikan konflik Libya.4 United Nation Support Mission In Libya (UNSMIL) adalah misi politik khusus yang dibentuk pada 16 september 2011 oleh Dewan Keamanan PBB berdasarkan Resolusi DK PBB 2009 (2011) atas permintaan pihak berwenang Libya setelah 6 bulan konflik bersenjata untuk mendukung otoritas baru negara Libya dalam upaya transisi pasca konflik. Misi ini diawasi oleh Departemen PBB bidang politik, yang memberikan bantuan bimbingan dan operasional. UNSMIL memiliki kantor pusat di ibukota Libya, Tripoli, dan memiliki kantor di Benghazi dan Sabha. Peran UNSMIL adalah untuk melakukan pemulihan keadaan di Libya, tidak hanya membentuk pemeritahan sementara pasca jatuhnya rezim Moammar Khadafy, tetapi juga meliputi pembangunan kembali bidang-bidang kehidupan yang ada di Libya, 4

Selain UNSMIL, PBB juga pernah membentuk sebuah badan terkait konflik internal yang terjadi di beberapa negara, seperti UNOSOM di Somalia dan UNSMIS di Suriah.

264


antara lain bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, perbankan dan keuangan, telekomunikasi serta hukum dan ketertiban masyarakat. Dari beberapa sumber dan informasi yang ada menurut penulis secara umum ada tiga tantangan utama yang saat ini dihadapi oleh rakyat dan pemerintah Libya itu sendiri, pertama adalah mewujudkan demokrasi melakui pemilu dan pembentukan konstitusi, kedua meminimalisasi kekerasan atau potensi konflik yang terjadi dengan melucuti senjatasenjata yang bebas beredar di kalangan aggota revolusi dan ketiga mempromosikan Hak Asasi Manusia. Berikut akan penulis bahas satu persatu. A. Peran UNSMIL dalam Proses Transisi Demokrasi Mengelola proses transisi demokrasi, termasuk melalui saran dan bantuan teknis bagi proses pemilihan Libya dan proses penyusunan dan pembentukan konstitusi baru Libya, sebagaimana tercantum dalam Roadmap Konstitusi Dewan Transisi Nasional, dan bantuan yang meningkatkan kapasitas kelembagaan, transparansi dan akuntabilitas, mendorong partisipasi dan pemberdayaan politik perempuan dan kaum minoritas dan mendukung pengembangan lebih lanjut dari masyarakat sipil Libya. 5 1) Pemberian bantuan pemilu UNSMIL dibantu pemerintah Libya atas permintaan pemerintah Libya untuk mengatur Pemilu Kongres Nasional, salah satu pilar dari transisi demokrasi Libya sebagaimana diatur dalam Deklarasi Transisi Dewan Konstitusi Nasional. Upaya difokuskan pada saran teknis dan operasional untuk teman bicara kunci, terutama Komisi Pemilihan Tinggi Nasional (HNEC) selama pemilihan yang berlangsung pada tanggal 7 Juli 2012. Bantuan pemilu PBB dilakukan oleh tim terpadu yang menyatukan UNSMIL, United Nations Development Programme (UNDP) dan Kantor PBB untuk Proyek Services (UNOPS), bersama-sama dengan para penasihat dari organisasi internasional lainnya, di bawah satu struktur. UNSMIL juga bekerja sama dengan UN Women sehingga otoritas pemilihan umum nasional disarankan pada keterlibatan perempuan dalam semua aspek proses pemilu. Dalam persiapan untuk pemungutan suara untuk Kongres Umum Nasional, tim memberikan saran teknis kepada seluruh daerah operasi. Pada Agustus 2012, ada 40 penasihat pemilu internasional dari PBB di Libya. Jika diminta, penasehat pemilihan UNSMIL siap membantu dan mendukung pemilih nasional. 2) Dukungan terhadap proses pembuatan konstitusi Dukungan PBB untuk proses pembuatan konstitusi dilakukan atas permintaan pemerintah Libya dan oleh tim terpadu yang menyatukan UNSMIL, United Nations Development Programme (UNDP), dan badan PBB lainnya seperti UN Women. Sebagai bagian dari pendekatan terpadu, PBB akan memberikan dukungan melalui saran teknis tentang isu-isu prosedural ke komite konstitusional dan untuk diadakannya referendum, dukungan untuk pembentukan dan operasi dari sekretariat, penyediaan keahlian subjek jika diperlukan, dan dukungan untuk inisiatif memungkinkan mekanisme konsultasi partisipatif dan efektif bagi 5

Libya sebelum revolusi adalah negara dengan sistem pemerintahan otoriter, dimana tidak adanya partai politik, maupun kelompok kepentingan serta proses pemilu.

265


masyarakat sipil Libya termasuk perempuan dan pemuda. UNSMIL juga mengorganisasikan dan mengkoordinasikan dukungan donor internasional untuk proses pembangunan konstitusi Libya seperti yang diminta oleh rekan-rekan Libya.6 Dukungan UNSMIL akan berkembang sebagai proses berlanjut untuk mencerminkan permintaan Libya, kebutuhan, dan prioritas. Misi akan terus mendorong dialog nasional tentang isu-isu konstitusional, serta pemberdayaan perempuan dan pemuda. selama proses konstitusional. 3) Dukungan untuk General National Congress (GNC) UNSMIL dan UNDP telah memberikan saran kebijakan dan dukungan teknis untuk GNC pada permintaan pihak berwenang Libya. Ini mengikuti dukungan PBB sebelumnya diberikan kepada Dewan Transisi Nasional. PBB telah mendukung pengembangan dan adopsi aturan internal yang komprehensif prosedur (peraturan) untuk GNC melalui penyediaan keahlian teknis, dan telah mulai memberikan pengembangan kapasitas jangka pendek dan jangka panjang untuk GNC tersebut. Dukungan ini meliputi penyediaan saran teknis kebijakan, kontribusi keahlian dan praktik terbaik, dan berbagi pengetahuan melalui pelatihan pada mekanisme legislatif dan prosedur parlemen, peran dan fungsi sekretariat dan komite, hubungan masyarakat dan internasional dan pengawasan dan fungsi anggaran. Untuk memastikan GNC memiliki dukungan administrasi yang memadai, PBB juga memberikan nasihat dan dukungan organisasi menuju Sekretariat GNC. PBB juga mengkoordinasikan dukungan internasional untuk GNC untuk memaksimalkan efektivitas dukungan bilateral. 4) Rekonsiliasi Nasional Dalam koordinasi dengan otoritas nasional Libya dan oposisi, UNSMIL bekerja untuk mendukung upaya untuk memajukan rekonsiliasi melalui dialog, menawarkan jasa dan mengidentifikasi peluang untuk memajukan berwenang Libya dan upaya masyarakat sipil. 5) Pemberdayaan Perempuan Salah satu kunci keharusan normatif yang mengarahkan pekerjaan misi dan sistem PBB berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan resolusi Dewan Keamanan mengenai perempuan dan perdamaian dan keamanan. UNSMIL melakukan pendekatan pemberdayaan perempuan sebagai dimensi inti memberikan mandatnya di semua wilayah. Misi ini mempromosikan hak-hak perempuan dan memfasilitasi suatu proses dimana kebutuhan mereka, aspirasi dan tantangan diperhitungkan. Isu-isu penting termasuk partisipasi perempuan dalam pemilu, termasuk posisi mereka di kantor, dan dalam proses konstitusional, keterlibatan perempuan dalam keadilan dan rekonsiliasi proses transisi, termasuk aspek yang berkaitan dengan orang hilang, reformasi sektor keamanan yang sensitif gender, dan penguatan 6

Dalam proses pembuatan konstitusi, pemerintah Libya meminta bantuan UNSMIL , dibantu oleh UNDP dan badan PBB lainnya.

266


nasional dan sipil kapasitas masyarakat untuk melindungi hak-hak perempuan dan menyelidiki pelanggaran. Untuk melengkapi pekerjaan ini, UNSMIL bekerja sama dengan tim negara untuk memastikan partisipasi perempuan dalam kegiatan pembangunan. Di bidang hak asasi manusia dan keadilan transisi, UNSMIL telah mendukung organisasi perempuan dalam melakukan pemantauan hak asasi manusia dan telah memulai survei kelompok perempuan tertarik pada kegiatan rekonsiliasi. Dalam jangka waktu sampai pemilihan Kongres Nasional, UNSMIL berkontribusi kampanye kesadaran di kalangan pemilih perempuan dan kandidat. UNSMIL menganjurkan untuk penggabungan sensitivitas gender ke dalam pelatihan polisi, khususnya mekanisme perlindungan, kebijakan dan praktek untuk menangani informasi sensitif dan kerahasiaan yang berkaitan dengan kejahatan terhadap perempuan. B. Peran UNSMIL dalam Mempromosikan Aturan Hukum dan HAM. Mendukung upaya Libya dalam mempromosikan supremasi hukum dan memantau dan melindungi hak asasi manusia, sesuai dengan kewajiban hukum internasional Libya, khususnya perempuan dan orang-orang yang termasuk kelompok rentan, seperti anak-anak, minoritas dan migran, termasuk melalui membantu pihak berwenang Libya untuk mereformasi dan membangun keadilan transparan dan akuntabel dan sistem pemasyarakatan, mendukung pengembangan dan pelaksanaan strategi keadilan transisi yang komprehensif, dan memberikan bantuan terhadap rekonsiliasi nasional, dukungan untuk memastikan perawatan yang tepat dari tahanan dan demobilisasi setiap anak yang tersisa terkait dengan brigade revolusioner.7 1) Transisi Peradilan PBB telah menawarkan saran teknis dan pengalaman internasional mengenai keadilan transisional. UNSMIL memberikan nasihat pada hukum keadilan transisional dan telah menyelenggarakan konferensi nasional dan beberapa lokakarya lokal untuk membantu dalam pengembangan strategi untuk melaksanakan keadilan transisional. UNSMIL merilis sebuah laporan pada 17 September 2012 berjudul "Keadilan Transisi - Yayasan Baru Libya", advokasi dengan otoritas nasional untuk mempromosikan strategi keadilan transisi yang komprehensif yang bertujuan mempromosikan rekonsiliasi yang meliputi uji mantan tokoh rezim senior dan orang lain yang melakukan serius pelanggaran, sebuah proses pencarian kebenaran dinamis, reparasi korban tindakan-berorientasi, dan berbagai reformasi kelembagaan. 2) Orang Hilang UNSMIL telah membantu Departemen Bantuan untuk Keluarga Syuhada dan Orang Hilang strategi Kementerian dalam merumuskan undang-undang tentang orang hilang. Hal ini juga menawarkan dukungan teknis untuk organisasi korban yang mendukung keluarga hilang tersebut.

7

UNSMIL Mendukung upaya Libya dalam mempromosikan supremasi hukum dan memantau dan melindungi hak asasi manusia, sesuai dengan kewajiban hukum internasional Libya.

267


3) Tahanan dan Penjara Reformasi UNSMIL mendesak dan membantu Jaksa Agung dan departemen terkait untuk mempercepat pengolahan tahanan yang berkaitan dengan konflik, dimasukkan ke dalam perlindungan tempat tindakan untuk mencegah dan menyelidiki penyiksaan dan penganiayaan di fasilitas penahanan dan menyusun strategi penuntutan untuk menghadapi cobaan rezim senior yang mantan anggota. 8 UNSMIL telah melakukan kunjungan rutin ke pusat penahanan di seluruh negeri selama saran diberikan kepada mereka mengendalikan pusat-pusat penahanan pada standar internasional untuk keamanan dan keselamatan tahanan. UNSMIL telah mendesak pemerintah untuk memulai inspeksi negara dan sedini mungkin asumsi kontrol negara terhadap fasilitas-fasilitas penahanan dan pengolahan kasus sesuai dengan hukum. UNSMIL mengangkat keprihatinan yang kuat dengan pemerintah Libya di tingkat tertinggi, dan terus melakukannya ketika kasus penyiksaan dalam tahanan dan kematian akibat penyiksaan yang perlu mendapat perhatian. UNSMIL bekerja sama dengan Polisi Judisial untuk meningkatkan kapasitasnya untuk membangun kontrol lebih atas penjara, dan menerima tahanan dipindahkan ke penjara di bawah tahanan dari Departemen Kehakiman. Hal ini membantu untuk meningkatkan kapasitas Polisi Judisial untuk mengatasi tantangan yang ada, termasuk kurangnya staf yang terlatih, penghancuran bagian-bagian penting dari infrastruktur pemasyarakatan dan masalah keamanan. 4) Kapasitas Peradilan UNSMIL yang melibatkan Departemen Kehakiman untuk mendukung kembalinya sistem pengadilan. Dalam kaitan ini, UNSMIL bekerja sama dengan Institut Tinggi Yudisial untuk mengidentifikasi kebutuhan kapasitas dalam peradilan Libya, dan bersama-sama dengan Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) sedang melakukan penelaahan hukum dari sejumlah undang-undang Libya untuk memberikan nasihat tentang bagaimana ini dapat diselaraskan dengan instrumen internasional. UNSMIL dalam konsultasi dengan entitas Libya yang relevan mengembangkan program pengembangan kapasitas bagi para pembela publik, hukum dan polisi jaksa militer. Dalam konsultasi dengan Dewan Pengadilan Tertinggi, UNSMIL telah bekerja untuk memberikan dukungan kepada komite nasional yang dibentuk untuk memeriksa status peradilan dan penyampaian rekomendasi atas reformasi peradilan. 5) Mendukung Advokasi Hak Asasi Manusia UNSMIL telah menyelenggarakan lokakarya di berbagai bagian negara untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat sipil dalam pemantauan dan advokasi hak asasi manusia, untuk mengatasi masalah dalam masyarakat Libya seperti penyiksaan atau diskriminasi, atau untuk memungkinkan masyarakat sipil untuk memiliki masukan dalam proses konstitusional. UNSMIL juga bekerjasama 8

Khadafy pada masa jabatannya sering melakukan penyiksaan dan penganiayaan terhadap para tahanan, yang mana para tahanan ini adalah para pemberontak yang menolak kediktatoran Khadafy.

268


dengan lembaga nasional Dewan HAM untuk Kebebasan Sipil dan Hak Asasi Manusia. C. Peran UNSMIL di Sektor Keamanan Sejak pengoperasian Misi, UNSMIL telah menyarankan dan dibantu upaya Libya untuk meningkatkan keamanan publik.9 Untuk mengatasi tantangan tata kelola sektor keamanan dan memberikan dukungan yang lebih besar kepada pihak berwenang Libya UNSMIL mendirikan Sektor Penasehat Keamanan dan Divisi Koordinasi pada tanggal 1 Juli 2012. Divisi ini memberikan bantuan kepada pihak berwenang Libya dalam pemberian saran kebijakan sektor keamanan dan, bila perlu, membantu upaya internasional koordinat di sektor keamanan. Bekerja dalam konsultasi dengan Country Team PBB, UNSMIL menyediakan dukungan di enam lintas sektoral dan saling terkait bidang: arsitektur keamanan nasional, senjata dan manajemen amunisi (termasuk non-proliferasi), pengembangan polisi, pertahanan / militer reformasi, keamanan perbatasan, dan perlucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi (DDR) dari pejuang revolusioner. 1) Keamanan Nasional UNSMIL bekerja sama dengan Pemerintah Libya untuk memberikan nasihat dan bantuan dalam pengembangan struktur keamanan nasional dan mekanisme koordinasi antar sektor keamanan. Area fokus kunci untuk mendukung pengembangan arsitektur keamanan nasional adalah melalui Kantor Perdana Menteri. 2) Manajemen Amunisi Untuk membantu pemerintah Libya, UNSMIL memiliki personil khusus dengan keahlian dalam pekerjaan ranjau dan pembersihan sisa-sisa bahan peledak perang, amunisi dan manajemen senjata, pendidikan risiko, dan manajemen data. Dengan dukungan dari Tambang Aksi Layanan PBB (UNMAS), UNSMIL memberikan bantuan koordinasi, memprioritaskan tugas clearance, membantu memobilisasi sumber daya, dan liaises dengan pihak yang berwenang dan masyarakat internasional di Libya untuk berhasil melaksanakan operasi pembersihan. UNSMIL telah semakin memperkuat upaya untuk membantu Libya dalam mengurangi ancaman proliferasi senjata kecil, senjata ringan dan amunisi. Selain penyebaran ahli, UNSMIL mendukung pengembangan senjata database registrasi nasional. Kerja lapangan sudah termasuk penghubung dengan beberapa dewan lokal dan militer untuk merancang dan membangun fasilitas penyimpanan lapangan untuk mengkonsolidasikan dan mengamankan amunisi dan senjata yang dimiliki oleh brigade revolusioner, dan melakukan penanganan amunisi dasar dan pelatihan manajemen. Bantuan telah diberikan kepada Angkatan Laut Libya untuk pemulihan aman dan pergerakan senjata angkatan laut. Proyek tambahan sedang diidentifikasi dengan komandan militer di seluruh daerah.

9

Di sektor keamanan, ada enam lintas sektoral dan saling terkait bidang: arsitektur keamanan nasional, senjata dan manajemen amunisi, pengembangan polisi, pertahanan, keamanan perbatasan, dan perlucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi dari pejuang revolusioner.

269


Atas permintaan pihak berwenang Libya, UNSMIL mendukung upaya untuk membangun senjata nasional dan komite manajemen amunisi untuk meningkatkan koordinasi dan pengambilan keputusan antara departemen pemerintah yang berbeda dan lembaga, dan untuk memastikan penerapan yang konsisten dari standar di seluruh instansi pemerintah, mobilisasi sumber daya yang memadai, dan pengembangan sebuah lengan nasional yang menyeluruh dan amunisi mengontrol kerangka kerja dan strategi. UNSMIL adalah membantu pihak berwenang Libya di tingkat lokal dan nasional untuk mengamankan senjata dan melawan proliferasi senjata gelap. UNSMIL terus memfasilitasi kunjungan oleh Organisasi untuk Pelarangan Senjata Kimia, yang menyebabkan verifikasi beban kasus kimia dan rekomendasi mereka miliki. UNSMIL juga memberikan dukungan logistik kepada Badan Energi Atom Internasional bila diperlukan. UNSMIL telah mengadakan kelompok koordinasi pada bahan nuklir, senjata kimia dan senjata non-konvensional lainnya termasuk rudal permukaan-ke-udara manusia portabel. Kelompok ini membawa mitra bilateral kunci bersama-sama dengan Departemen Pertahanan Libya, Dalam Negeri dan Luar Negeri, Pembentukan Energi Nuklir dan Office untuk Senjata Kimia. 3) Polisi UNSMIL memberikan nasihat yang berkelanjutan dan bantuan kepada Kementerian Dalam Negeri mengenai masalah-masalah polisi, termasuk penguatan kapasitas departemen kepolisian, memobilisasi dan mengkoordinasikan dukungan internasional kepada polisi Libya, membantu dalam upaya integrasi revolusioner ke kepolisian, dan memberikan kontribusi keamanan terhadap proses pemilihan umum.10 Dalam menanggapi permintaan Kementerian untuk meningkatkan efektivitas operasi kepolisian, UNSMIL telah menyediakan penasihat polisi di Tripoli dan Benghazi untuk membantu polisi Libya di bidang pelatihan, logistik, keamanan dan pemilihan media outreach. Seorang penasihat polisi PBB bekerja sama dengan Uni perbatasan misi penilaian manajemen Libya-Eropa, yang selesai pada akhir Mei 2012. Dua penasihat tambahan telah bergabung dengan Misi untuk membantu dalam perencanaan reformasi strategis Kepolisian Libya. Atas permintaan Kementerian, UNSMIL disampaikan 'Draft Kerangka Acuan untuk Komite Tinggi untuk Reformasi Kepolisian dan Pembangunan', dimaksudkan untuk merancang visi polisi dan strategi reformasi, dan rencana pelaksanaan dan metodologi. Untuk membantu pengembangan media Kementerian, UNSMIL melakukan penilaian unit informasi publik, sumber daya manusia diidentifikasi dan kebutuhan logistik, dan mengusulkan perubahan struktural untuk meningkatkan koordinasi internal dan meningkatkan kerjasama dengan media Libya. Untuk meningkatkan pelatihan polisi, UNSMIL aktif berpartisipasi dalam Kelompok Kerja Pelatihan Departemen dan membantu merancang strategi untuk meningkatkan efektivitas 10

Efektivitas operasi kepolisian perlu ditingkatkan dalam memberikan kontribusi keamanan terhadap proses pemilu.

270


pusat pelatihan polisi di seluruh Libya. UNSMIL membantu pengembangan kurikulum bagi taruna entri baru (6 bulan) dan perwira staf (satu tahun), dan terorganisir in-service pelatihan bagi petugas polisi, termasuk Development Course Trainer. UNSMIL juga membantu mengembangkan kurikulum pelatihan untuk integrasi revolusioner ke Kementerian. 4) Pertahanan UNSMIL, bekerja sama dengan pihak berwenang Libya dan dalam hubungan dengan masyarakat internasional, telah memfasilitasi inisiatif reformasi melalui pengembangan pertama yang pernah Buku Putih Pertahanan Libya. Proses White Paper menyediakan mekanisme yang berguna untuk memenuhi tantangan yang signifikan untuk membangun kembali dan restrukturisasi angkatan bersenjata Libya yang terpinggirkan selama rezim sebelumnya dan sebagian besar hancur selama revolusi. Dukungan UNSMIL untuk reformasi sektor pertahanan di Libya bertujuan untuk membantu upaya nasional untuk mengidentifikasi risiko utama dan ancaman yang dihadapi Libya, dan untuk mengkonfirmasi tugas utama militer, doktrin dan visi, pengawasan demokratis sipil, komando dan masalah pengendalian, dan struktur dasar angkatan bersenjata.11 Untuk tujuan ini, UNSMIL memfasilitasi dua lokakarya perencanaan strategis dengan para ahli Libya dan internasional pada bulan Mei dan Juli, dimana partisipasi termasuk Wakil Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, Kepala Staf, Wakil Menteri Dalam Negeri, staf senior pertahanan dan perwakilan departemen lain. Pertahanan White Paper latihan telah menjadi pendorong utama upaya reformasi sektor pertahanan Libya, berdasarkan pengawasan sipil dan kontrol demokratis dari angkatan bersenjata Libya. Sementara proses transaksi White Paper dengan inisiatif reformasi jangka panjang, Pemerintah juga memerlukan angkatan bersenjata Libya untuk meningkatkan efektivitas operasional dalam rangka melaksanakan tanggung jawab keamanan langsung. Dalam hal ini, UNSMIL adalah membantu Departemen Pertahanan dan Kantor Kepala Staf Angkatan Darat (Kepala setara Pertahanan) untuk mengidentifikasi dan menerapkan inisiatif praktis dalam bidang yang relevan seperti kesiapan, kemampuan, pelatihan, doktrin, logistik, pengadaan, dan senjata dan amunisi manajemen. Di daerah ini UNSMIL bekerja sama dengan donor kunci internasional. 5) Perlucutan Senjata, Demobilisasi dan Reintegrasi UNSMIL bekerja dengan UN Country Team dan aktor internasional untuk memberikan nasihat dan bantuan kepada Pemerintah Libya pada program DDR (Disarmament, Demobilization and Reintegration) bagi para pejuang revolusioner. Dua pertemuan koordinasi internasional untuk berbagi informasi mengenai program-program bagi para pejuang revolusioner telah difasilitasi oleh UNSMIL dengan pertemuan dari Kementerian Dalam Negeri, Departemen Pertahanan, Departemen Tenaga Kerja, dan Komisi Urusan Laskar Rehabilitasi dan 11

Dukungan UNSMIL untuk reformasi sektor pertahanan di Libya bertujuan untuk membantu upaya nasional untuk mengidentifikasi risiko utama dan ancaman yang dihadapi Libya, dan untuk mengkonfirmasi tugas utama militer.

271


Pembangunan (WACRD). Pertemuan membahas pilihan untuk proyek-proyek bantuan oleh masyarakat internasional yang dapat menargetkan pejuang revolusioner. Dari Oktober, UNSMIL akan mengadakan pertemuan bulanan DDR untuk memperkuat koordinasi antara aktor internasional dan untuk membantu memperkuat keselarasan dengan prioritas negara tuan rumah. Reintegrasi sejumlah besar pejuang revolusioner tetap menjadi salah satu isu tertinggi dan paling sulit Pemerintah. Program-program DDR perlu melampaui penyisipan pejuang revolusioner ke dalam pasukan keamanan dan termasuk program sosial-ekonomi yang lebih luas. Atas permintaan pemerintah Libya, UNSMIL diajukan untuk dipertimbangkan pada bulan Agustus Draft Kerangka Acuan Pembentukan Komite Tinggi Perlucutan Senjata, Demobilisasi dan Reintegrasi bagi Fighters Revolusi. Ini draf kerangka acuan menyarankan mandat mungkin dan struktur untuk Komite tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan proses DDR direncanakan secara terkoordinasi oleh semua kementerian dan lembaga, memastikan perwakilan dari masyarakat sipil, dikelola dengan baik, dan jelas menjelaskan kepada rakyat Libya. UNSMIL dan Country Team PBB akan terus memberikan nasehat dan bantuan kepada pihak berwenang Libya di daerah kritis DDR. D. Koordinasi Bantuan Internasional Mendukung upaya Libya dalam mengkoordinasikan bantuan internasional dan pengembangan kapasitas pemerintah termasuk dengan mendukung mekanisme koordinasi dalam pemerintah Libya mengumumkan pada tanggal 31 Januari 2012, nasihat kepada pemerintah Libya untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan prioritas bagi dukungan internasional, melibatkan mitra internasional dalam proses di mana pun yang sesuai, fasilitasi bantuan internasional untuk pemerintah Libya, dan mendirikan divisi komunikasi yang jelas tenaga kerja dan teratur dan sering antara semua orang memberikan bantuan ke Libya.12 UNSMIL telah bekerja sama dengan Kantor Perdana Menteri dan Kementerian Perencanaan untuk membangun struktur untuk mengkoordinasikan tawaran internasional bantuan sesuai dengan kebutuhan seperti yang diidentifikasi oleh Pemerintah Libya. UNSMIL juga mendukung Pemerintah Libya dalam mengatur sebuah konferensi 30-31 Januari di dukungan internasional yang terkoordinasi di bidang keadilan transisional dan supremasi hukum, reformasi administrasi publik dan E-Government, penyediaan layanan sosial, masyarakat sipil dan penguatan media, dan strategis komunikasi. Pada tanggal 29 Maret UNSMIL mendukung pertemuan yang diselenggarakan oleh Deputi Perdana Menteri dan Menteri Perencanaan untuk menyajikan Rencana Strategis Pemerintah dan membangun mekanisme koordinasi bantuan internasional. Kegiatan-kegiatan UNSMIL di Libya menunjukkan bahwa peran pihak ketiga yaitu UNSMIL, sangat membantu Libya dalam pemulihan kondisi sosial, politik, ekonomi, 12

Bantuan Internasional sangat dibutuhkan Libya untuk bangkit kembali sebagai negara demokrasi yang kuat dalam berbagai aspek dengan cara membuka jalur hubungan kerjasama bilateral dalam segala bidang.

272


serta hukum dan HAM. Hal-hal tersebut mengacu pada teori dan konsep yang digunakan pada tulisan ini, yaitu Teori Stabilitas Politik dan Konsep Peran Pihak Ketiga. UNSMIL sebagai pihak ketiga sudah melakukan upaya untuk mewujudkan stabilitas politik di negara Libya. Misi UNSMIL di Libya tersebut sejauh ini dapat dikatakan berhasil. Hal ini bisa dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan UNSMIL dalam membentuk kembali struktur pemerintahan dan kemasyarakatan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kesimpulan Dalam menciptakan stabilitas politik di Libya, UNSMIL melakukan serangkaian kegiatan, Pertama, Mengelola proses transisi demokrasi, melalui saran dan bantuan teknis bagi proses pemilihan Libya dengan proses penyusunan dan pembentukan konstitusi baru Libya, yaitu berupa pemberian bantuan pemilu, membuat konstitusi, melaksanakan kongres nasional, rekonsiliasi nasional, dan pemberdayaan perempuan. Kedua, mempromosikan supremasi hukum dalam upaya memantau dan melindungi hak asasi manusia, sesuai dengan kewajiban hukum internasional Libya, yaitu dengan membantu pihak berwenang Libya untuk mereformasi dan membangun pengadilan yang transparan dan akuntabel serta menjalankan reksontruksi sistem pemasyarakatan. Ketiga, meningkatkan keamanan publik, dalam hal ini UNSMIL memberikan bantuan kepada pihak berwenang Libya dalam pemberian saran kebijakan sektor keamanan serta membantu upaya koordinasi internasional di sektor keamanan. Sejak pengoperasian Misi, UNSMIL telah menyarankan dan membantu Libya dalam upaya meningkatkan keamanan publik. UNSMIL menyediakan dukungan di enam lintas sektoral dan saling terkait bidang: arsitektur keamanan nasional, senjata dan manajemen amunisi (termasuk non-proliferasi), pengembangan intitusi kepolisian, pertahanan / reformasi angkatan bersenjata, keamanan perbatasan dan perlucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi dari pejuang revolusioner.Kegiatan-kegiatan UNSMIL di Libya menunjukkan bahwa peran pihak ketiga yaitu UNSMIL, sangat membantu Libya dalam pemulihan kondisi sosial, politik, ekonomi, serta hukum dan HAM. Hal-hal tersebut mengacu pada teori dan konsep yang digunakan pada tulisan ini, yaitu Teori Stabilitas Politik dan Konsep Peran Pihak Ketiga. UNSMIL sebagai pihak ketiga sudah melakukan upaya untuk mewujudkan stabilitas politik di negara Libya. Keberhasilan upaya UNSMIL menjalankan misi yaitu telah diadakannya pemilu dan pembuatan konstitusi. Hal ini sepadan terhadap berbagai kegiatan-kegiatan yang diprogramkan UNSMIL dalam membentuk kembali struktur pemerintahan dan kemasyarakatan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Daftar Pustaka Adnan, Abdul Hadi, 2008, “Perkembangan Hubungan Internasional di Afrika”, Bandung, CV. Angkasa. Crouch, Harold, 1982, “Perkembangan Ekonomi & Modernisasi”, Jakarta, Yayasan Pengkhidmatan.

273


Fisher and Keashly dalam Ronald J.Fisher, 1997, “Interaktive Conflict Resolution” , New York, University Press. Miall, Hugh, 2002, “Resolusi Damai Konflik Kontempoter; Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama, Ras”, Terjemahan cetakan kedua, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. Plano, Jack C. (dkk), 1989, “Kamus Analisa Politik”, Cet. II, Jakarta, Rajawali press. Plano, Jack C. & Roy Olton, 1999, “Kamus Hubungan Internasional” , Bandung, CV Putra A. Bardin. Sanit, Drs. Arbi, 1982,“Sistem Politik Indonesia;Kestabilan Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan”, Jakarta, Rajawali press. Wijaya, Mochtar Kusuma, 1987, “Perdamaian Dunia dan Peranan PBB”, Jakarta, Pradnya Paramitha. 2001.Libya: The Green Book Part I. Diakses melalui : http://www.photius.com/ countries/libya/government/libya_government_the_green_book_part~232.ht ml (re- published from The Library of Congress Country Studies). Anatomi Krisis Libya, Yaman, Bahrain, 25 Februari 2011, Diakses melalui : http://internasional.kompas.com/read/2011/02/25/03120395/Anatomi.Krisis.Lib ya.Yaman.Bahrain. Background UNSMIL, Diakses melalui : http://unsmil.unmissions.org/Default.as px?tabid=35 45 &language=en-US. “Kronologi kematian Khadafi”, Diakses melalui : http://international.revolusi.okezone.com/read.2011/10/20/412/518265/kronolo gis-kematian-khadafi. Pembentukan NTC, Diakses melalui : F1CBD56F163BED44 /natolive/71679.htm.

http://www.nato.int/cps/en/SID-

Resolusi DK PBB, Diakses unscresolutions11.htm.

:

melalui

http://www.un.org/docs/sc/

United Nation, Security Council, Resolution 2009 (2011) Adopted by the Security Council at its 6620thmeeting, on 16 September 2011, Diakses melalui : http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/502/44/PDF/N1150244 .pdf?OpenElement.

274

PERAN UNITED NATION SUPPORT MISSION IN LIBYA (UNSMIL) DALAM MENCIPTAKAN STABILITAS POLITIK DI LIBYA PASCA REVOLUSI

Recommend Documents