KEKUASAAN MUAMMAR QADDAFI DI LIBYA ( )

KEKUASAAN MUAMMAR QADDAFI DI LIBYA (1969-2011) Elia Agustina dan Yon Machmudi Program Studi Arab Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya [email protected] Abstrak Artikel ini membahas tentang awal kekuasaan, masa kekuasaan, akhir kekuasaan Muammar Qaddafi di Libya, sumbangannya dalam membangun Libya, dan faktor-faktor pemicu penggulingan kekuasaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, meliputi proses pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi, dan penulisan. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Qaddafi memperoleh kekuasaan melalui kudeta militer dan mendapat dukungan karena rakyat rindu sosok pro-rakyat, anti imperialisme dan kolonialisme. Massa kekuasaan Qaddafi dijalankan dengan sistem otoriter sehingga dapat melanggengkan kekuasaannya. Adapun faktor-faktor yang memicu jatuhnya kekuasaan Qaddafi adalah faktor sejarah, kekecewaan rakyat, krisis ekonomi, adanya Arab Spring yang menginspirasi rakyat, dan peran pihak asing.

Abstract This article talks about Libya before, during and after Muammar Qadafi's regime in Libya, his contributions in developing the country, and also factors that caused his fall. This research used historical research method, which includes the selection process of the topic, data research, verification, interpretation, and writing. The result shows that Qaddafi obtained his power through a military coup and people's sympathy, since people were looking for a figure who was anti-amperialism and colonialism, and having people's based policies. Qaddafi run with an authoritarian system so as to maintain its power. There are also factors that triggers his regime to fall, such as historical reason, people's discontentment, economic crisis, the existence of Arab Spring which influenced the people, and the intervention from other countries. Keywords: Muammar Qaddafi; military coup d'etat, policies, Libyan conflict; Arab Spring.

Pendahuluan Secara geografis, Libya merupakan sebuah negara yang terletak di wilayah Afrika Utara.Wilayahnya terbentang di sepanjang pantai dengan luas wilayah 1.730 km di sepanjang Pantai Mediterania. Negara ini berbatasan dengan Mesir di sebelah barat, Sudan, Chad dan Nigeria di sebelah Selatan, Nigeria di sebelah timur, serta Laut Mediterania di sebelah utara (Harris, 1986: 21). Wilayah Libya memiliki variasi vegetasi meski sebagian besar wilayahnya merupakan gurun. Wilayahnya terdiri dari 93% gurun, 6% lahan pertanian, dan 1% hutan (Harris, 1986: 23). Penduduk Libya terdiri dari berbagai suku-suku yang masing-masing suku memiliki solidaritas yang kuat. Lebih dari 90% penduduk Libya mengidentifikasikan dirinya sebagai bangsa Arab atau campuran antara Arab dan Berber. Selain itu, ada juga suku nomaden

Kekuasaan Muammar Qaddafi di ..., Elia Agustina, FIB UI, 2014

Tuareg dan Tebu di bagian Selatan, serta Berber atau Amazighs (Varvelli, 2013: 6). Sejarawan Libya, Faraj Abd al - Aziz Najm mengatakan bahwa terdaftar sekitar 140 suku dan klan berpengaruh dalam Libya. Namun, ia berpendapat bahwa hanya tiga puluh suku yang mempunyai pengaruh. Analisis lain mengidentifikasikan hanya dua puluh suku sebagai memegang kekuasaan sosio-politik. Di antara 140 suku, ada beberapa yang pengaruhnya melampaui batas-batas negara Libya keseluruh wilayah yang membentang dari Tunisia ke Mesir dan bahkan sejauh Chad. Libya telah mengalami sejarah panjang dan berliku dari perjuangan mendapat kemerdekaan yang sebelumnya dijajah oleh Italia sampai dengan kejatuhan rezim Muammar Qaddafi. Gerakan perlawanan terhadap imperialisme Barat, khususnya Italia, diawali dengan perjuangan Muhammad bin Sanusi melalui ajaran tarekat Sanusiyyah. Pengaruh Tarekat Sanusiyah sangat besar di kalangan anggotanya. Kabilah-kabilah yang saling bermusuhan di Sahara dan penduduk Badui di Cyrenaica berhasil dipersatukan (Gunter, 1955: 166). Pada akhirnya, tongkat estafet perjuangan terus berlanjut hingga sampai pada Raja Idris. Pemerintahan Raja Idris dianggap lemah, dekat dengan pihak asing dan tidak memihak rakyat. Hal ini memicu kudeta militer pada tanggal 1 September 1969 oleh Muammar Qaddafi dan pasukannya. Sejak memerintah Libya pada tahun 1969, Qaddafi berusaha membawa Libya dari negara miskin menjadi negara yang terpandang. Pada awal kekuasaannya ia begitu mendapat dukungan dari rakyat karena merupakan sosok pemimpin besar yang berkharisma, anti Barat, dan memihak pada kepentingan rakyat. Namun, dalam perkembangannya rakyat Libya mulai tidak suka dengan kepemimpinannya yang kemudian memuncak dengan peristiwa penggulingan Qaddafi pada tahun 2011. Dari peristiwa-peristiwa tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu: bagaimana awal mula kekuasaan Muammar Qaddafi di Libya, bagaimana pengaruh Muammar Qaddafi terhadap rakyat Libya sehingga kekuasaannya dapat bertahan dalam waktu yang lama dan faktor apa yang menyebabkan jatuhnya kekuasaan Muammar Qaddafi yang awalnya didukung oleh rakyatnya tetapi dalam perkembangannya Qaddafi digulingkan oleh rakyatnya. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan proses awal kekuasaan Muammar Qaddafi di

Libya,

sumbangan

Muammar

Qaddafi

dalam

masa

kepemerintahannya

dan

menggambarkan faktor-faktor yang memicu penggulingan Muammar Qaddafi yang


sebelumnya didukung rakyat. Selain itu penulisan ini juga bertujuan untuk menambah wawasan bagi pembaca tentang dunia Timur Tengah yang dalam kasus ini adalah Libya.

Tinjauan Teoritis Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori demokrasi dan otoriter. Pada dasarnya sistem atau rezim politik dapat dikembalikan pada dua kelompok dasar, yaitu sistem politik yang otoriter dan sistem politik yang demokratis. Yang pertama didasarkan pada kekuasaan negara dan yang kedua pada kedaulatan rakyat (Budiman, 1996: 39). Dengan teori ini dapat diketahui bagaimana cara penguasa mempertahankan kekuasaannya. Sistem politik yang demokratis didasarkan pada kedaulatan rakyat. Kekuatan rakyat diasumsikan minimal sama kuat atau lebih kuat dari pada pemerintah. Jika pemerintah lebih kuat dari rakyat, biasanya yang terjadi adalah sistem yang otoriter. Jika pemerintah yang lebih kuat ini menyelenggarakan sistem politik yang demokratis, maka demokrasi ini hanyalah demokrasi pinjaman (Budiman, 1992: 131-133). Sistem politik yang otoriter ditandai dengan kekuasaan penguasa yang mutlak atau hampir mutlak. Kekuasaan mutlak selalu ditopang oleh dukungan militer yang kuat. Dukungan militer ini selalu diikuti oleh dukungan ideologi untuk melegitimasi kekuasaan. Pada zaman dulu, ideologi berbentuk penjelasan-penjelasan yang bersifat adi-kodrati, seperti sang raja adalah titisan dewa. Namun, pada zaman sekarang, ideologi ini didukung oleh penjelasan-penjelasan yang rasional, seperti alasan negara melayani kepentingan umum, pembangunan ekonomi demi kepentingan seluruh bangsa, dan sebagainya. Jika penjelasan atau ideologi ini diterima oleh masyarakat, kekuatan militer tidak terlalu perlu ditampilkan dalam mempertahankan kekuasaan ini (Budiman, 1996: 39). Bedasarkan

penjelasan

tersebut,

maka

dapat

disimpulkan

bahwa

untuk

mempertahankan kekuasaan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu kekuatan militer dan penanaman ideologi yang kuat. Jika ideologi sudah ditanamkan kuat, maka peran militer tidak terlalu dibutuhkan. Sedangkan, jika ideologi masih belum ditanamkan kuat, maka dibutuhkan peran militer sehingga rakyat dapat mematuhi seluruh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Namun, jika ideologi dan peran militer kuat maka penguasa akan dapat mempertahankan kekuasaannya dengan sangat baik.

Metode Penelitian


Dalam penelitian ini, metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian sejarah. Penelitian sejarah menurut Jack R. Fraenkel dan Norman E. Wallen adalah penelitian yang secara eksklusif memfokuskan kepada masa lalu. Penelitian ini mencoba merekonstruksi apa yang terjadi pada masa lalu selengkap dan seakurat mungkin dan biasanya menjelaskan mengapa hal itu terjadi. Dalam mencari data dilakukan secara sistematis agar mampu menggambarkan, menjalaskan, dan memahami kegiatan atau peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu (Riyanto, 1996: 22). Adapun tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini ada empat tahap, yaitu heuristik (pengumpulan data), kritik (verifikasi), interpretasi (penafsiran), dan historiografi (penulisan sejarah). Heuristik atau pengumpulan data dilakukan dengan memburu dan mengumpulkan berbagai sumber data, baik lisan maupun tulisan, yang relevan dengan penelitian. Sumber yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber sekunder. Sumber sekunder adalah sumber yang tidak berasal dari saksi mata peristiwa sejarah. Hal ini dikarenakan keterbatasan penulis untuk terjun langsung ke lapangan. Sumber sekunder yang penulis gunakan, antara lain, buku, jurnal, koran, dan internet.

Pembahasan Gambaran Libya Sebelum Revolusi Libya merupakan negara bekas jajahan Italia yang merdeka pada tanggal 24 Desember 1951 melalui resolusi PBB. Bentuk awal negara ini adalah kerajaan dengan raja pertamanya yaitu Raja Idris. Sejak awal kemerdekaannya, Libya dikenal dekat dengan Inggris dan Uni Soviet. Untuk mendapatkan pengakuan dari PBB, Libya menerima bantuan dari kedua negara tersebut. Pada awal kemerdekaannya, Libya merupakan negara yang sangat miskin. Untuk menopang kehidupan rakyatnya, Libya mendapat bantuan dari PBB, Amerika Serikat dan Inggris. Hal ini membuat Libya semakin bergantung pada Amerika Serikat dan Inggris. Namun, keadaan mulai berubah setelah ditemukannya sumber minyak di Libya pada tahun 1959 (Harris, 1986: 12). Pada tahun 1969 Libya sudah menjadi negara pengekspor minyak terbesar kelima di dunia. Sayangnya, kemajuan ini tidak diimbangi dengan pembenahan bidang pendidikan. Angka pengangguran tidak banyak mengalami perubahan karena teknisi yang diambil berasal dari luar Libya. Hal ini menimbulkan kebencian rakyat.


Setelah tahun 1967, pendapatan minyak Libya naik tajam akibat penutupan terusan Suez. Hal ini terjadi karena Libya menjadi semakin dekat dengan pasar Barat dan kualitas minyak Libya yang diakui. Namun, kekayaan ini tidak dinikmati rakyat Libya. Diversivikasi ekonomi masih belum dilakukan, kesempatan kerja masih sedikit untuk rakyat Libya dan keuntungan pemerintah masih hanya dinikmati oleh segelintir golongan. Hal ini tentu saja menyebabkan meningkatnya ketidakpuasan rakyat di hampir semua sektor. Muammar Qaddafi Pemimpin Revolusi Muammar Qaddafi bernama lengkap Mu’ammar Muhammad Abu Minyar al-Qaddafi (‫) ﻣﻌﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺃأﺑﻮﻣﻨﻴﯿﺎﺭر ﺍاﻟﻘﺬﺍاﻓﻲ‬. Dia lahir sekitar tahun 1942 di Sirte, Tripolitania dalam sebuah keluarga badui yang nomaden. Ayahnya bernama Muhammad Abdul Salam bin Hamid bin Muhammad atau dikenal dengan Abu Minyar dan ibunya bernama Aisha al-Qaddafi. Pendidikan dasarnya ditempuh di sekolah dasar yang berbasis Islam di Sirte. Qaddafi remaja gemar mendengarkan siaran program Voice of Arabs dari Radio Mesir. Mulai saat itu, Qaddafi mengidolakan Gamal Abdul Nasser dengan paham ‘Nasionalisme Arab’ yang dia bawa. Setelah lulus dari Sekolah Dasar di Sirte, Qaddafi kemudian melanjutkan Sekolah Persiapan Sebha di Fezzen sambil mengikuti kursus di Misratah (Harris, 1986: 46). Pada tahun 1961, dia dikeluarkan dari sekolah tersebut karena mengorganisir gerakan pro-Mesir dan anti-Israel serta melakukan orasi yang mengejutkan perhatian pihak sekolah (Lange, 2005: 38). Kemudian Qaddafi melanjutkan pendidikannya di Universitas Tripoli tetapi hanya bertahan selama dua tahun karena secara akademik gagal. Akhirnya, dia melanjutkan pendidikan di Akademi Militer Benghazi sampai akhirnya lulus dan mendapat gelar letnan (Harris, 1986: 47). Mulai masa-masa pendidikannya ini Muammar Qaddafi menyampaikan ide-idenya dan menjaring kekuatan militer. Qaddafi mendapat pangkat letnan di Angkatan Darat Libya setelah lulus dari akademi pada tahun 1965. Sebelum lulus, ia sempat dikirim ke Sekolah Militer di Turki untuk mengikuti pelatihan. Kemudian dikirim ke Inggris selama 6 bulan untuk mengikuti pelatihan dan membangun sistem komunikasi melalui sistem sandi. Setelah kembali dari Inggris pada tahun 1966, Qaddafi menghabiskan waktunya untuk merencanakan penggulingan raja Idris. Dia kemudian merekrut sekitar 7.000 anggota Angkatan Darat untuk mendukungnya dalam melakukan kudeta. Perekrutan dan rapat-rapat diadakan secara sembunyi-sembunyi agar tidak terdeteksi oleh pihak pemerintah. Kudeta dapat dilaksanakan ketika Libya sudah mencapai kondisi yang telah disepakati agar tidak terjadi pertumpahan darah, yaitu semua pimpinan senior militer harus berada di


Libya, Raja Idris harus berada di luar daerah pusat kekuatan dukungannya di Cyrenaica dan anggota pemerintahan harus berada di satu tempat (Harris, 1986: 13). Baru menjelang akhir malam pada tanggal 31 Agustus 1969, pasukan Qaddafi (Free Unionist Officer), yang berisi 12 perwira muda, menyerang istana yang ditinggalkan Raja Idris karena cek kesehatan di Ankara, Turki (Hajjar 1980, 18: 181-200). Dalam waktu dua jam, pasukan telah mengambil posisi kunci istana. Semua komunikasi dengan dunia luar dipotong dan jam malam diberlakukan (news.bbc.co.uk/1/4/2014). Pasukan Pembebasan juga berhasil menguasai instansi-instansi penting milik pemerintah, termasuk stasiun radio, bandara, kantor polisi, dan tiga kota utama, yaitu Tripoli, Benghazi, dan Bayda (Harris, 1986: 14) dan kota-kota kecil yang dilewatinya (Lange, 2005: 42). Berita tentang keberhasilan kudeta militer segera menyebar ke seluruh penjuru Libya. Qaddafi membangun pemerintah Libya yang baru berdasarkan kebebasan, sosialisme, dan persatuan. Dia menetapkan dirinya sebagai Perdana Menteri Republik Sosialis Arab Libya. Qaddafi percaya bahwa dengan jabatannya tersebut, ia dapat menguatkan kekuasaannya kepada semua lapisan masyarakat. Menurut Terri Willis dalam bukunya Libya: Enchantment of the World (2008), Qaddafi melandaskan tujuannya dalam tiga faktor, yaitu kebebasan politik dan ekonomi penduduk, kesatuan antara Libya dengan seluruh negaranegara Arab dan hukum Islam sebagai pedoman keadilan. Dia menyebut sistem ini sebagai demokrasi langsung karena penduduk memiliki otoritas langsung dalam menjalankan pemerintahan. Pemerintah baru ini menggabungkan antara sosialisme, nasionalisme, dan Islam atau dia sebut sebagai Sosialisme Islamis (Lange, 2005: 44). Berita kudeta militer yang dilakukan oleh Qaddafi dan pasukannya segera menyebar luas. Ribuan orang turun ke jalan untuk menunjukkan dukungan terhadap revolusi tersebut. Pewaris raja, Pangeran Hassan Rida, telah mengumumkan dukungannya terhadap rezim baru. Namun, ini sebenarnya adalah bentuk strategi dari dirinya untuk menyusun baru dan mencari waktu yang tepat untuk menggulingkan apa yang baru saja dibentuk oleh Qaddafi (Lange, 2005: 44). Di lain tempat, mendengar berita tersebut, Raja Idris tidak berani kembali ke Libya. Ia segera meminta bantuan kepada Inggris untuk melindungi dirinya karena hanya dalam waktu semalam, dunia internasional telah mengakui penguasa baru Libya. Akhirnya, Raja Idris bersama keluarganya memutuskan untuk menetap di Mesir. (Harris, 1986: 14). Kebijakan-kebijakan Pemerintah Muammar Qaddafi Kebijakan Politik dan Sosial Kebijakan pemerintah Qaddafi tersebut, antara lain:


a.

Mengubah sistem parlemen menjadi Dewan

Komando Revolusi (Revolutionary

Command Council). RCC memiliki hak mengeluarkan segala bentuk kebijakan yang ada di Libya. Langkahnya dalam membentuk RCC bertujuan untuk mengubah Libya menjadi sebuah republik yang independen dan bebas dari pengaruh asing yang kehadirannya diizinkan pada masa pemerintahan monarki (Hajjar 1980, 18: 181-200). b. Menutup pangkalan militer Amerika Serikat dan Inggris di Libya pada tanggal 3 September 1969 (Hajjar 1980, 18: 181-200). Qaddafi menginginkan Libya bersih dari pangkalan-pangkalan militer asing. c. Mengusir ribuan penduduk Italia untuk kembali ke negaranya. d. Mengubah seluruh nama tempat dan jalan-jalan dengan ditulis menggunakan huruf arab. Selain itu, mengganti penggunaan huruf latin menjadi huruf arab, Qaddafi juga mewajibkan penggunaan bahasa Arab dalam dunia pendidikan. e. Layanan pendidikan, kesehatan, anak dan tunjangan gratis yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Libya. Namun, kebijakan ini justru menimbulkan masalah lain. Migrasi penduduk desa ke wilayah perkotaan meningkat sehingga daerah pedesaan kekurangan SDM untuk mengolah pertanian (Harris, 1986: 37). Akibatnya, Libya mengalami defisit di bidang pertanian sehingga harus bergantung pada bahan pangan impor (Harris, 1986: 38). f. Mewujudkan ide menyatukan dunia Arab untuk mengejar slogan persatuan yang disuarakan oleh Qaddafi dengan menggandeng Mesir, Suriah dalam Federasi Republik Arab. g. Pelarangan aktivitas partai, serikat pekerja dan organisasi-organisasi lain sejak awal revolusi. Qaddafi ingin dukungan penuh dari masyarakat. h. Mengganti hukum sesuai dengan syariat Islam. Perubahan ini dilakukan dengan cepat di tahun 1970. i. Pembangunan di bidang pendidikan sebagai usaha penyatuan rakyat Libya untuk menjadi bagian dari usaha modernisasi dan mendukung program pemerintah. Untuk mendukung programnya, pemerintah Qaddafi membuat kebijakan wajib belajar enam sampai sembilan tahun dan program berantas buta aksara untuk orang dewasa. Beberapa universitas juga didirikan, antara lain di Beida. Perluasan perguruan tinggi dilakukan di Universitas Tripoli (sekaranng Universitas Al-Fatah) dan Universitas Benghazi (sekarang Universitas Qar Yunis) (Harris, 1986: 38). j. Menerbitkan Buku Hijau. Pada tahun 1973, Qaddafi mulai memperkenalkan Teori Universal Ketiga (TUK) yang dia susun. Teori ini mengusung sebuah pembaharuan pemerintah yang berdasarkan nasionalisme dan agama. TUK adalah penjabaran


penjabaran semboyan “kemerdekaan, sosialisme, dan persatuan” yang dijabarkan dalam tiga seri “Buku Hijau” (Sihbudi, 1991: 85). k. Mengubah sistem republik menjadi “negara massa” atau jamahiriyah pada tahun 1977. Menurut Qaddafi, Jamahiriyah berarti “negara tanpa pemerintahan” atau “negara massa” (Sihbudi, 1991: 92). Peristiwa ini ia umumkan melalui sebuah Kongres Umum Rakyat di Sebha, pada tanggal 28 Februari - 2 Maret 1977, Qaddafi menyatakan pembentukan kekuatan rakyat yang diejawantahkan ke dalam Komite Rakyat (Hajjar 1980, 18: 181200). Anggota Komite Rakyat adalah seluruh rakyat Libya. Lembaga tertinggi dalam sistem kenegaraan tersebut adalah Kongres Rakyat Nasional (Al-Qathafi, 2000: xxv). Pemberdayaan rakyat ini dimaksudkan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi yang dimaksud Qaddafi. l. Kebijakan terhadap gerakan-gerakan Islam di Libya dengan tindakan represif. Ia tidak mentolerir gerakan-gerakan Islam tersebut. Kekuatan militer ia gunakan untuk menumpas habis para aktivis gerakan Islam. Bentrok antara pemerintah Qaddafi dengan para aktivis gerakan Islam terjadi selama tahun 1980-an sampai tahun 2000-an. m. Kebijakan terkait peristiwa pemboman pesawat Pan-Am. Pada tahun 1988, terjadi sebuah peristiwa pemboman pesawat Amerika Pan-Am 103 di atas kota Lockerbie, Skotlandia. Peristiwa tersebut menewaskan 270 orang penumpang dan orang-orang yang ada di Lockerbie. Tuduhan terarah pada Libya. Dua orang warga Libya dituduh sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Namun, Qaddafi menolak menyerahkan dua warganya yang

dituduh

sebagai

pelaku

(bbc.co.uk/26/03/2011).

Keputusan

Qaddafi

ini

menimbulkan sanksi-sanksi PBB terhadap Libya, yaitu berupa embargo udara dan senjata serta pengucilan Libya dalam dunia internasional dengan pemutusan hubungan diplomatik (Romli, 2000: 101). Selama tahun 1990-an, Barat mengangkat kasus tersebut untuk memojokkan Libya. Pada April 1992, Libya menerima sanksi dari Dewan Keamanan PBB berupa embargo udara dan senjata serta pengucilan Libya dalam dunia internasional dengan pemutusan hubungan diplomatik (Romli, 2000: 101). Akibat dari sanksi PBB, keadaan politik dan ekonomi dalam negeri di Libya menjadi tidak stabil. Libya menjadi negara yang dikucilkan dari wilayah internasional. Adapun dukungan dari negara-negara Arab sangat kurang dan mereka justru mematuhi sanksi yang diberikan PBB tersebut. Sejak saat itu, situasi Libya menjadi tidak stabil. Banyak terjadi aksi demonstrasi karena permasalahan kekurangan pangan dan situasi lain yang membuat rakyat Libya merasa tidak puas dengan rezim Qaddafi. Kebijakan politik dan ekonomi setelah itu lebih


cenderung menuruti tuntutan publik terhadap rezim. Dalam hal ini terlihat bahwa rezim ingin melanggengkan kekuasaannya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan sesuai dengan tuntutan rakyat. Pada tahun 1999, Qaddafi akhirnya mau menyerahkan dua tersangka kasus pemboman pesawat Amerika Pan-Am pada tahun 1988. n. Memperbaiki hubungan Libya dengan Barat Penyelesaian kasus Lockerbie dilakukan bersamaan dengan pengakuan Qaddafi tentang program senjata pemusnah massal dan senjata nuklirnya yang tersembunyi. Tepatnya pada tahun 2003, Qaddafi melucuti semua senjata pemusnah massal miliknya. Hal ini membuka jalan bagi Libya untuk memperbaiki hubungan dengan Barat, termasuk Amerika. Sikap Qaddafi yang mulai melunak dengan Barat ini membuat Presiden AS, George W. Bush mengumumkan bahwa Libya tidak lagi masuk daftar negara berbahaya. Selama tahun-tahun setelahnya, proyek dan investasi asing kembali mengalir ke Libya (Agastya, 2013: 103). Dalam periode setelahnya, Libya dikenal sebagai negara yang lebih terbuka terhadap Barat. Kebijakan Ekonomi Kebijakan ekonomi pada masa awal pemerintahan Qaddafi adalah nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, pengurangan sewa ladang minyak dan menaikkan upah minimal pekerja menjadi dua kali lipat. Dalam bidang pertanian, pemerintah masih belum bisa mengoptimalkan. Dengan ditemukannya sumber minyak justru menurunkan hasil pertanian karena terjadi banyak migrasi dari desa ke kota. Pemerintah mengawasi dan mengatur secara penuh perekonomian Libya. Dilakukan juga nasionalisasi perbankan, asuransi, dan pemasaran minyak Libya, serta perluasan kontrol industri dan perdagangan negara. Pada tahun 1970 pemerintah melakukan pengambilalihan aset tersisa milik 25.000 orang Italia atas kepemilikan keuangan dan industri sisa dari pemerintahan kolonial Italia. Pada Agustus 1970, pemerintah mengumumkan akan mengalokasikan dana sebesar 4,2 miliar dolar untuk mengubah gurun menjadi tanah pertanian. Dua miliar akan dihabiskan untuk proyek membuat sebuah pertanian oasis, satu miliar digunakan untuk perumahan, irigasi, pengembangan jaringan kereta api dan sisanya untuk pengembangan industri baru di sepanjang Mediterania. Pada tahun yang sama, Qaddafi juga mendesak perusahaan-perusahaan minyak asing yang ada di Libya untuk menaikkan harga minyak dan membuat sebuah kontrak baru yang lebih menguntungkan Libya dari pada perusahaan-perusahaan asing tersebut (Lange, 2005: 56). Qaddafi mengancam akan menutup produksi jika mereka menolak apa yang dia minta. Langkah tersebut berhasil dan Libya


menjadi negara berkembang pertama yang mendapatkan bagian mayoritas dari pendapatan produksi minyak di negaranya (Agastya, 2013: 98). Pada awal tahun 1980-an produksi minyak Libya mulai menurun dari 1,7 juta barel/hari menjadi 650.000 barel/hari pada tahun 1981. Bahkan, pada tahun 1986, produksi minyak Libya diperkirakan hanya mencapai 500.000 barel/hari. Hal ini menimbulkan permasalahan

perekonomian

di

Libya

sehingga

pemerintah

berusaha

melakukan

penghematan-penghematan di beberapa bidang agar neraca pengeluaran pemerintah tidak semakin membengkak. Salah satunya adalah dengan membatasi barang-barang impor. Pada tahun 1988, Libya melakukan privatisasi perdagangan dan jasa ritel serta liberalisasi perdagangan luar negeri. Pada tanggal 3 September 1992, KUR mengadopsi hukum privatisasi umum yang mencakup keterlibatan sektor swasta dalam perekonomian, antara lain pemberian izin pendirian bank swasta, kepemilikan individu. Pemerintah berusaha mengurangi perannya dalam perekonomian dan memberikan kesempatan pada pihak swasta. Pada tahun 1994 KUR membuat suatu keputusan untuk mendorong investasi asing terutama dalam proyek-proyek industri yang membutuhkan teknologi tinggi. Logika pasar kapitalisme terus mendorong untuk terus melakukan liberalisasi ekonomi di Libya. Pada awal tahun 2000an, proses liberalisasi ini bergulir dengan cepat. Sejak tahun 2003 hingga 2008, investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) meningkat dari 26 juta Dinar menjadi 1500 juta Dinar atau peningkatan sebesar 5700% dalam kurun waktu 5 tahun. Sementara, pada tahun 2007 British Petroleum menandatangani perjanjian senilai 545 juta Poundsterling untuk membor minyak Libya. Gaddafi juga meliberalisasi sistem perbankan, yaitu bank-bank asing diperbolehkan membeli bank-bank lokal (Sprague, 2011). Hubungan Libya dengan Luar Negeri Hubungan Libya dengan Negara-negara Arab Selama menjadi pemimpin Libya, Muammar Qaddafi dikenal sebagai pemimpin yang mempunyai cita-cita menyatukan negara-negara Arab. Hal tersebut seperti yang dicita-citakan oleh idolanya, Gamal Abdul Nasser. Gagasan penyatuan dunia Arab ini tentu saja di bawah payung kekuasaan Qaddafi. Meskipun pada akhirnya setelah menemui beberapa kali kegagalan, ia beralih menyatukan negara-negar Afrika dan memperkenalkan ide “negaranegara bersatu” di Benua Afrika (Agastya, 2005: 102). Banyak negara Arab yang tidak suka dengan kepemimpinan Qaddafi. Suatu ketika, pemimpin Arab dibuat marah oleh pernyataan Qaddafi yang mengesampingkan sunnah


sebagai salah satu sumber utama hukum Islam dan tindakannya mengubah sistem kalender Islam. Pada tahun 1978, Qaddafi mengganti permulaan kalender Islam di Libya bukan berdasarkan pada permulaan hijrahnya Nabi Muhammad saw (tahun 622 M), melainkan didasarkan pada wafatnya Nabi Muhammad (tahun 632 M) (Sihbudi, 1991: 87). Pada bulan Oktober 1980, penguasa Arab Saudi menuduh Qaddafi sebagai “musuh Islam”. Hal ini disebabkan kecaman Qaddafi terhadap Saudi setelah menerima pesawat beradar AWACS pemberian Amerika Serikat. Hubungan antara Libya dan Mesir juga sempat memanas ketika presiden Mesir, Anwar Sadat, memberi cap Qaddafi sebagai “penjahat kriminal, seratus persen sakit, dan kesurupan setan”. Kecaman sengit juga diberikan oleh pemimpin Sudan, Ja’far Nimeiri dengan menjuluki Qaddafi sebagai “setan berpenyakit jiwa” (Sihbudi, 1991: 87). Semakin lama hubungan Libya dengan negara-negara

Arab cenderung tidak baik.

Ditambah lagi dengan sikap negara-negara Arab yang justru tidak membela Libya di dunia Internasional ketika negara ini mendapat sanksi dari PBB. Namun, justu negara-negara Afrika banyak yang membela Libya. Mulai saat itu, Qaddafi sudah tidak tertarik lagi dengan ide penyatuan dunia Arab. Hubungan Libya dengan Barat Hubungan Libya dengan Barat kurang baik. Permusuhan antara Libya dengan AS dan sekutunya sudah berlangsung sejak awal Qaddafi merebut kekuasaan Libya dari tangan raja Idris. Hubungan yang tidak baik ini berawal dari tindakan Qaddafi memaksa AS membongkar pangkalan militernya dan pengusiran terhadap tentara Inggris. Selain itu, Libya dianggap sebagai negara teroris oleh Barat. Pemerintahan Qaddafi sangat aktif memberikan bantuan luar negeri, terutama finansial, pada apa yang ia sebut sebagai gerakan-gerakan pembebasan. Selama berkuasa, Qaddafi gerakan pembebasan di lebih dari 45 negara, seperti fraksi-fraksi radikal di tubuh PLO, MNLF (Moro), Tentara Republik Irlandia (IRA), gerilyawan muslim di Filipina dan lainnya. Kejadian peledakan pesawat Pan-Am di Lockerbie pada tahun 1988 yang menewaskan 270 penumpang, membuat AS semakin intensif menggambarkan Libya sebagai negara teroris. Selama tahun 1990-an, Barat—khususnya trio-AS-Inggris-Perancis— mengangkat kasus tersebut untuk memojokkan Libya. Pada April 1992, Libya menerima sanksi dari Dewan Keamanan PBB berupa embargo udara dan senjata serta pengucilan Libya dalam dunia internasional dengan pemutusan hubungan diplomatik (Romli, 2000: 101). Namun, hubungan Libya dan Barat mulai membaik sejak tahun 2000-an. Jatuhnya Rezim Muammar Qaddafi


Proses Penggulingan Qaddafi Berikut ini akan dijelaskan bagaimana proses penggulingan Muammar Qaddafi: a. Aksi-aksi Demonstrasi dan Konflik Internal Libya Dibandingkan dengan negara Arab lainnya, krisis politik yang terjadi di Libya memiliki intensitas pergolakan yang lebih tinggi. Menanggapi situasi terkait dengan aksi protes dan demonstrasi oleh masyarakat Libya, Qaddafi lebih mengutamakan penggunaan pendekatan yang represif. Pasukan Qaddafi justru tercatat melakukan banyak pelanggaran dengan menembaki para demonstran dengan membabi buta. Jumlah demonstran anti pemerintah yang menjadi korban mencapai 1000 orang. Hal ini tentu saja menjadi bukti bahwa rezim Qaddafi telah melakukan pembantaian terhadap rakyatnya sendiri (Nasrum, 2012). Dalam perkembangannya, masyarakat Libya terbagi menjadi dua kelompok yaitu pasukan loyalis Qaddafi yang berbasis di wilayah Libya bagian barat dan pihak oposisi yang dimobilisasi oleh Dewan Transisi Nasional (NTC) Libya yang berbasis di wilayah Libya bagian timur. Kedua kelompok ini memiliki kepentingan yang kontradiktif. Pasukan loyalis Qaddafi memiliki kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan Qaddafi. Sebaliknya, pihak oposisi menginginkan Qaddafi turun dari tahta kekuasaannya. Akibatnya, terjadi konfrontasi karena masing-masing pihak menginginkan tercapainya tujuan yang diinginkan. Namun, terjadi ketidakseimbangan antara pihak loyalis Qaddafi dan pihak oposisi. Hal ini terlihat dari ketidakberdayaan pihak oposisi menghadapi serangan udara pasukan Qaddafi. Kelompok loyalis Qaddafi memiliki militer dan sistem persenjataan yang canggih dibandingkan dengan pihak oposisi yang memiliki persenjataan terbatas dan sistem militer yang kurang. Aksi demonstrasi di Libya dimulai pada tanggal 15 Februari 2011, empat hari setelah Hosni Mubarak, presiden Mesir, digulingkan. Aksi protes terjadi di Benghazi menuntut pertanggungjawaban pemerintah Qaddafi atas penembakan 14 demonstran pada tahun 2006 memprotes karikatur Nabi Muhammad saw. Massa aksi terdiri dari pengacara dan oposisi (Agastya, 2013: 109). Aksi ini dan aksi-aksi selanjutnya mendapat respon yang negatif dan cenderung represif dari pemerintah. Gelombang demonstrasi semakin kuat dan menyebar ke seluruh kota di Libya, seperti Tripoli, Tajoura, Zawiyah, Zintan, Ajdabiyah, Ras Lanuf, Al Bayda, Benghazi, Bin Jawed, Ar Rajban, dan Misratah. Pada 25 Februari 2011, setelah salat Jumat, televisi pemerintah Libya mengumumkan bahwa pemerintah akan mendistribusikan uang sebesar $ 400 kepada setiap keluarga. Namun, beberapa jam setelahnya meletus aksi baku tembak antara tentara loyalis Qaddafi dengan pihak oposisi pada tiga tempat di sekitar ibukota Tripoli. Hal tersebut dipicu karena pihak


oposisi menghidupkan kembali aksi protes terhadap rezim (Fadel, 2011). Menurut kantor berita Associated Press, Senin 28 Februari 2011, bank-bank pemerintah mulai mendistribusikan dana tersebut kepada setiap keluarga agar mereka tidak ikut memberontak. Menurut stasiun televisi pemerintah, dana tersebut digunakan untuk membantu warga menghadapi kenaikan harga pangan. Selain itu, pemerintah juga berjanji akan menaikkan gaji pegawai pemerintah sebesar 150 persen. Namun, kebijakan tersebut ternyata tidak mampu meredam aksi protes rakyat (Kawilarang, 2011). Konflik berkepanjangan dan reaksi represif pemerintah dalam menghadapi para demonstran mengakibatkan satu per satu pejabat pemerintah Libya mengundurkan diri. Mereka tidak setuju jika Qaddafi memerangi rakyatnya sendiri. b. Tindakan PBB dan Keterlibatan Barat terhadap Konflik di Libya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional memiliki peran yang strategis dalam menanggapi krisis di Libya. Dewan Keamanan Perserikatan BangsaBangsa (DK PBB) sepakat menjatuhkan sanksi terhadap Qaddafi. Kesepakatan tersebut merupakan hasil voting yang dilakukan pada hari Sabtu 26 Februari 2011 waktu setempat. Sanksi yang diberikan DK PBB, yaitu embargo senjata, pembekuan aset, larangan bepergian bagi Qaddafi dan sejumlah orang yang terkait dengannya. Selain itu, DK PBB merekomendasikan masalah Libya tersebut dibawa ke Mahkamah Internasional. Menurut Ibrahim Dabbashi, Perwakilan Duta Libya untuk PBB, resolusi tersebut akan memberikan dukungan moral bagi rakyat Libya untuk melawan Qaddafi. Selain itu, dia juga meminta agar pejabat militer segera meninggalkan Qaddafi (Malau, 2011). PBB mengupayakan penyelesaian konflik Libya dengan menerapkan resolusi DK PBB nomor 1973. Pada tanggal 17 Maret 2011, DK PBB resmi mengesahkan sanksi zona larang terbang di atas Libya untuk melindungi warga sipil dan oposisi dari serangan udara pemerintah. Resolusi tersebut tidak mengizinkan tentara asing, koalisi Barat, dan North Atlantic Treaty Organization (NATO) melakukan serangan darat. Namun, pembatasan PBB terhadap pihak-pihak asing untuk melakukan serangan darat terhadap pemerintah Libya tidak berjalan lama. Setelahnya, PBB justru mengizinkan anggotanya menjalankan `langkah apa pun yang diperlukan` dalam upaya melindungi warga sipil di Libya dari kekerasan pasukan loyalis Muammar Qaddafi. Walaupun secara substansial, keteribatan PBB terkesan lebih merepresentasikan kepentingan Amerika Serikat. c. Peran Negara-negara Arab dan Afrika dalam Penyelesaian Konflik Libya Liga Arab dalam peranannya sebagai organisasi yang berpengaruh dalam hubungan negara-negara Islam di Timur Tengah juga menentukan sikap dalam menangani pergolakan di


Libya. Liga Arab menentang kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Libya. Awalnya, Liga Arab menentang intervensi asing dalam penyelesaian konflik di Libya. Namun, karena tidak ada solusi konkret yang dapat diberikan, Liga Arab kemudian mengubah pandangannya dan mendukung intervensi asing dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Libya. Dukungan tersebut terlihat dari bantuan Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Qatar yang mengirimkan jet tempurnya untuk bergabung dengan koalisi internasional dalam upaya menghadapi pasukan Qaddafi. Selain itu, Liga Arab juga gencar dalam mendesak PBB untuk memberlakukan zona larangan terbang dalam upaya melindungi warga sipil. Kepentingan Liga Arab dalam krisis di Libya adalah meredam krisis konflik di Libya melalui penyelesaian yang non politis dan mengurangi upaya penanaman pengaruh barat dalam intervensinya. Selain Liga Arab, Uni Afrika sebagai organisasi kawasan juga mengambil bagian dalam mengupayakan penyelesaian krisis Libya. d. Berakhirnya Rezim Qaddafi Rezim Qaddafi secara pasti dianggap berakhir ketika pemimpin yang telah berkuasa selama 42 tahun tersebut meninggal dunia. Qaddafi meninggal dunia dalam sebuah serangan yang dilancarkan oleh Dewan Transisi Nasional (NTC) dengan bantuan pasukan NATO pada tanggal 20 Oktober 2011. Qaddafi mengalami luka tembak, antara lain pada kedua kakinya. Sejumlah saluran televisi menayangkan gambar mayat yang telah ditelanjangi dan diseret di jalan (bbc.uk/ 25/4/2014/06.37). Mendengar berita tentang kematian pemimpin mereka, rakyat Libya turun ke jalanan untuk merayakan kabar yang telah lama mereka tunggu. Faktor-faktor Pemicu Penggulingan Qaddafi Beberapa hal yang menjadi faktor pemicu konflik di Libya yang tujuannya ingin menggulingkan rezim Qaddafi adalah sebagai berikut. Faktor Internal Faktor-faktor internal dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Persoalan sejarah Persoalan sejarah menjadi salah satu pemicu terjadinya gerakan revolusi di Libya menuntut turunnya Qaddafi dari tampuk kekuasaan. Hal ini disebabkan karena masih ada pihak-pihak yang menjadi pendukung pemerintahan Raja Idris di Libya. Setelah kudeta yang dilakukan oleh Qaddafi beserta 12 orang perwira militer pada tahun 1969 untuk mengambil alih kekuasaan Raja Idris, pihak-pihak pendukung Raja Idris tidak pernah melupakan sejarah perebutan kekuasaan tersebut. Mereka terus melakukan strategi dan menunggu waktu yang tepat untuk kembali merebut kekuasaan.


b. Tuntutan kebebasan rakyat atas kediktatoran Qaddafi Rakyat menuntut kebebasan kepada rezim Qaddafi atas dikekangnya kebebasan berpendapat dan berorganisasi selama Qaddafi berkuasa. Rakyat menuntut kebebasan, yaitu kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat (freedom of speech), kebebasan dari ketakutan (Freedom of fear) serta kebebasan dan kesejahteraan yang didapat oleh rakyat Libya dari kemelaratan (freedom of want). Selama berkuasa, Qaddafi tidak membiarkan sedikitpun penentangan dari rakyatnya. Tujuannya memang baik, yaitu untuk menjaga stabilitas negara. Namun, caranya yang kurang baik yaitu dengan menetapkan sanksi bahkan hukuman mati bagi siapa saja yang ingin memberontak kepada pemerintah. Qaddafi tidak segan-segan mengeksekusi para ‘pembelot’ di depan publik. c. Permasalahan Ekonomi di Libya Permasalahan ekonomi di Libya ditimbulkan akibat sanksi yang diberikan oleh PBB pada tahun 1992. Larangan terbang keluar maupun masuk Libya, embargo senjata dan pemutusan hubungan diplomatik membuat Libya menjadi terasingkan dari dunia internasional. Akibat lainnya yaitu terjadi kekurangan bahan pangan karena Libya bergantung pada impor bahan pangan sehingga menimbulkan krisis ekonomi dan politik. Permasalahan lain yaitu tidak terdistribusi dengan baik kekayaan Libya kepada seluruh rakyat. Posisi Libya sebagai penghasil minyak nomor 9 terbesar di dunia ternyata tidak membuat rakyat di negeri ini menjadi kaya. Sebagian rakyat Libya berada dalam kondisi kehidupan yang sulit secara ekonomi, padahal mereka hidup di negara terkaya di benua Afrika. Rakyat melihat kekayaan negara hasil dari minyak hanya dinikmati oleh para pejabat dan keluarganya, serta banyak tersedot untuk membantu negara-negara Afrika (Agastya, 2013: 108). Faktor Eksternal Faktor-faktor eksternal dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Gejolak dunia Arab Gejolak dunia Arab atau Arab Spring menjadi salah satu faktor yang akhirnya membuat rakyat Libya berani mengekspresikan kekecewaan mereka terhadap rezim Muammar Qaddafi yang telah memerintah selama kurun waktu 42 tahun. Rakyat menuntut demokratisasi Libya karena selama ini terkekang oleh pemerintah yang otoriter dan tidak menerima kritik rakyat. Konflik di Libya ini merupakan suatu efek domino yang dipicu oleh revolusi yang dilakukan di negara-negara tetangganya. b. Kepentingan Asing


Dalam mengatasi permasalahan di Libya begitu terlihat campur tangan asing. Motif yang mereka bawa adalah penguasaan ekonomi terutama minyak. Selama ini Libya dikenal sebagai negara yang anti kolonialisme, imperialisme dan anti Barat. Pihak asing menunggu waktu yang tepat untuk menaklukan Libya dengan menggulingkan Muammar Qaddafi yang telah berkuasa selama 42 tahun. Kasus pemboman pesawat Pan-Am di Lockerbie pada tahun 1988 baru-baru ini mulai diragukan kebenarannya. PBB sebagai organisasi dunia yang seharusnya bersikap netral, justru memberikan peluang bagi negara asing untuk ikut campur dalam penyelesaian konflik di Libya melalui resolusi Dewan Keamanan PBB 1973 dengan memberikan izin kepada anggotanya untuk melakukan `hal-hal yang diperlukan` guna melindungi masyarakat sipil. Namun, niat baik PBB ini justru menjadi alat bagi negara-negara asing untuk mengintervensi dan menekan pemerintahan Qaddafi dengan berdalih melindungi warna sipil. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, serta NATO terlihat memiliki andil yang besar dalam penanganan konflik di Libya. Namun, bantuan yang mereka berikan kepada pihak oposisi tentu saja dengan kompensasi yang ingin mereka terima ketika rezim Qaddafi dapat digulingkan dan pemerintah baru Libya dapat berdiri. Kesimpulan Kudeta militer pada tanggal 1 September 1969 disambut oleh rakyat dengan gembira. Qaddafi mendapat dukungan penuh dari rakyatnya karena rakyat rindu sosok pemimpin baru yang pro rakyat dan anti imperialisme. Sosoknya piawai dan pandai berorasi sehingga mampu memikat hati rakyat. Untuk menarik simpati rakyat, pada awal kekuasaannya Qaddafi membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan rakyat, misalnya pelayanan kesehatan gratis, pendidikan gratis, dan layanan publik yang dapat diakses secara gratis oleh seluruh rakyat Libya. Hal ini membuat rakyat berbondong-bondong untuk migrasi ke wilayah perkotaan karena lebih mudah mengaksesnya. Namun, permasalahan lain juga timbul karena hal tersebut, seperti kurangnya SDM di daerah pedesaan sehingga sektor pertanian menjadi terbengkalai. Qaddafi menjalankan pemerintahannya dengan otoriter meski ia mengaku menganut sistem demokrasi yang tertuang pada Teori Universal Ketiga. Dia membatasi ruang gerak rakyat untuk mengkritik pemerintah. Pada awal kekuasaan, Qaddafi mulai melakukan larangan-larangan terhadap aktivitas partai dan serikat pekerja meski selanjutnya ada sebuah serikat pekerja yang pembentukannya di bawah kontrol pemerintah. Assosiasi-assosiasi


wanita dan serikat pengacara juga dibubarkan. Selain itu, ia juga membatasi aktivitas Tarekat Sanusiyah dan menutup institusi-institusi non-Muslim. Pers tidak diberi kebebasan. Kongres Umum Rakyat hanya dijadikan sarana untuk mengaspirasikan kebijakan yang diinginkan oleh rakyat tetapi rakyat tidak diberikan kebebasan untuk mengkritik pemerintah. Qaddafi tidak segan-segan menjatuhkan hukuman mati kepada siapa saja yang menentangnya. Menjelang masa akhir kekuasaan Qaddafi, keadaan ekonomi dan politik di Libya memburuk. Akibat sanksi yang diberikan oleh PBB pada tahun 1992 atas kasus pemboman pesawat Pan-Am, Libya menjadi negara yang dikucilkan dari dunia internasional. Akibatnya terjadi krisis politik karena rakyat menuntut pembaruan kebijakan pemerintah, seperti membuka investasi asing dan menjalin hubungan dengan asing. Demonstrasi banyak terjadi pada era tersebut. Puncaknya dimulai pada bulan Februari 2011 yang dipicu beberapa faktor, yaitu pertama, permasalahan sejarah karena ternyata masih banyak pendukung rezim Raja Idris yang telah lama menghimpun kekuatan dan menunggu waktu yang tepat untuk menggulingkan kekuasaan Qaddafi. Pada awal kekuasaannya, percobaan pembunuhan terhadap dirinya pernah dilakukan oleh sekelompok orang tetapi tidak berhasil. Kedua, kekecewaan rakyat atas dikekangnya kebebasan mereka dan sikap Qaddafi yang otoriter. Ketiga, terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan di Libya sehingga memunculkan demonstrasi-demonstrasi menuntut dikeluarkannya kebijakan-kebijakan untuk mengatasi krisis. Kekayaan Libya juga dianggap tidak tersebar merata kepada seluruh rakyat Libya. Keempat, adanya Arab Spring yang menginspirasi rakyat Libya untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintahan, serta faktor asing yang memperkuat dan semakin mengobarkan perlawanan rakyat Libya.

Daftar Referensi Buku Abdurrahman, Dudung. Metode Penelitian Sejarah. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999. Ali, R. Moh. Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia. Yogyakarta: LKiS, 2005. Al-Qathafi, Muammar. The Green Book. Terj.Baidhawy, Zakiyuddin. Yogyakarta: Insist Press, 2000. Bahaudin, Ahmad. Menyingkap Perjalanan Tokoh-Tokoh Diktator Kejam Dunia. Yogyakarta: Buku Pintar, 2012. Basuki, Sulistyo. Metode Penelitian. Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006.


Budiman, Arief. Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologis. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996. El-Sadat, Anwar. Tokoh-tokoh Pemimpin yang Saya Kenal. Terj.Ermas. Jakarta: Pustaka Jaya, 1987. Fisher, W.B. “Libya” dalam The Middle East and North Africa 1993. London: Europe Publications Limited, 1992. Gall, Meredith D, Joyce P. Gall & Walter R. Borg. Educational Research. USA: Pearson Education Inc, 2007. Gulo, W. Metodologi Penelitian. Jakarta: Grasindo, 2000. Gunther, John. Inside Africa. New York: Harper & Brother, 1955. Harris, Lillian Craig. Libya : Qadhafi's Revolution and The Modern State. London: Westview Press, 1986. Lange, Brenda. Muammar Qaddafi. Philadelphia: Chelsea House Publishers, 2005. Pranoto, Suhartono W. Teori dan Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010. Raco, J.R. Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter dan Keunggulannya. Jakarta: Grasindo, 2001. Ricardo, David Akhmad. Khadafi: Jagoan Tanah Arab. Jakarta: Arus Timur, 2011. Romli, Asep Syamsul M. Demonologi Islam. Jakarta: Gema Insani Press: 2000. Shiddiqie. Pengantar Sejarah Muslim. Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983. Sihbudi, M. Riza. Islam, Dunia Arab, Iran: Bara Timur Tengah. Bandung: Penerbit Mizan, 1991. Sunindhia, Y.W., Ninik Widiyanti. Kepemimpinan dalam Masyarakat Modern. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993. Tamburaka, Apriadi. Revolusi Timur Tengah: Kejatuhan Para Penguasa Otoriter di Negaranegara Timur Tengah. Jakarta: Penerbit Narasi, 2011. Jurnal Ilmiah Altunisik, Meliha B. “A Rentier State’s Response to Oil Crisis: Economic Reform Policies in Libya”. Arab Studies Quarterly Vol. 18 No.4 (1996): 43-63. Collins, Carole. “Imperialism and Revolution in Libya.” Middle East Research and Information Project No.2 (1975): 3-22.


Hajjar, Sami G. “Jamahiriya Experiment in Libya: Qadhafi and Rousseau.” The Journal of Modern African Studies Vol.2 No.18 (1980): 181-200. Hassan, M. Zein. “Revolusi Kebudayaan Islam dan Kesatuan Arab.” Panji Masyarakat, Vol. 134 (1975): 13-16. Huliaras, Asteris. “Qadhafi’s Comeback: Libya and Sub-Saharan Africa in the 1990s.” African Affair Vol. 100 No. 398 (2001): 5-25. Ronen, Yehudit. “Qadhafi and Militant Islamism: Unprecedented Conflict.” Middle Eastern Studies Vol. 38 No. 4 (2002): 1-16. Sharqirh, Ibrahim. “Reconstructing Libya: Stability Through National Reconciliation. Brookings Doha Center Analysis Paper No. 9 (2013): 1-50. Varvelli, Arturo. “The Role of Tribal Dynamics In The Libyan Future”. Analysis No. 172 (2003): 1-10. Skripsi Melia, Rahmawati. “Pemikiran Muammar Qaddafi dalam “The Green Book”: Penerapannya pada 1969-1977”. Skripsi tidak diterbitkan, 2012 Supriono. “Gerakan Nasionalisme di Libya Awal Kekuasaan Mu’ammar al-Qazzafi (19691974): Suatu Tinjauan Sejarah”. Skripsi tidak diterbitkan, 1995. Tesis Mahfudin. “Perubahan Politik Luar Negeri Libya Terhadap Amerika Serikat: Upaya Pemulihan Citra Libya di Dunia Internasional Masa Pemerintahan Muammar Qaddafi (1969-2004)”. Tesis tidak diterbitkan, 2005. Internet Anderson, Lisa. Demystifying the Arab Spring: Parsing the Differences Between Tunisia, Egypt, and Libya. 2011. Dalam http://www.foreignaffairs.com/articles/67693/lisaanderson/demystifying-the-arab-spring, diakses pada 3 Juni 2014 pukul 20.59 WIB. Fadel, Leila., Liz Sly., dan Howard Schneider. Gunfire, New Clashes In Tripoli As Government Offers Money, Pay Hikes. 2011. Dalam http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2011/02/24/AR2011022402884.html?sid=ST2011022404836, diakses pada 10 Juni 2014 pukul 17.43 WIB. Kawilarang, Renne R.A. Khadafi "Sogok" Warga Rp3,5 Juta per Keluarga. Dalam http://dunia.news.viva.co.id/news/read/206817-khadafi--sogok--warga-rp3-5-juta-perkeluarga, diakses pada 10 Juni 2014 pukul 17.35 WIB.


Malau, Ita L.F. PBB Sepakat Jatuhkan Sanksi untuk Khadafi. 2011. Dalam http://dunia.news.viva.co.id/news/read/206745-pbb-sepakat-jatuhkan-sanksi-untukkhadafi, diakses pada 10 Juni 2014 pukul 19.31 WIB. Manfreda, Primoz. Definition of the Arab Spring: Middle East Uprisings in 2011. Dalam http://middleeast.about.com/od/humanrightsdemocracy/a/Definition-Of-The-ArabSpring.htm, diakses pada 26 Mei 2014 pukul 14.25 WIB. Manfreda, Primoz. Why is There Still Violence in Libya?: The rise of Libya’s Militias. 2011. Dalam http://middleeast.about.com/od/libya/a/Why-Is-There-Still-Violence-In-Libya.htm, diakses pada 26 Mei 2014 pukul 13.53 WIB. Permatasari, Adinda. Sekjen PBB Desak Semua Pihak Hentikan Kekerasan di Libya. http://international.okezone.com/read/2011/03/24/414/438249/sekjen-pbb-desak-semuapihak-hentikan-kekerasan-di-libya, diakses pada 31 Mei 2014 pukul 20.49 WIB. Sprague, Ted. Kematian Gaddafi, Imperialisme, dan Watak Revolusi Libya. 2011. Dalam http://militanindonesia.org/internasional/afrika/8229-kematian-gaddafi-imperialisme-danwatak-revolusi-libya.html, diakses pada 3 Juni 2013 pukul 21.05 WIB. In

Pictures: A look back at Gaddafi's reign. 2011. Dalam http://www.aljazeera.com/indepth/inpictures/2011/08/2011826144019594427.html, diakses pada 27 April 2014 pukul 14.25 WIB.

Libya and the West: Deja Vu All Over Again. 2011. Dalam http://thebrokenelbow.com/2011/05/02/libya-and-the-west-deja-vu-all-over-again/, diakses pada 11 Juni 2014 pukul 19.00 WIB. Obituary: Muammar Gaddafi. 2011. Dalam http://www.aljazeera.com/indepth/2011/10/20111020122439605285.html, diakses pada 10 Juni 2014 pukul 11.50 WIB. http://m.merdeka.com/dunia/qaddafi-tertidur-ketika-kudeta-1969.html, Desember 2013 pukul 23.00 WIB.

diakses

pada

11

http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/september/1/newsid_3911000/3911587.stm, diakses pada 1 April 2014 pukul 08.50 WIB. http://www.antaranews.com/berita/247876/dk-pbb-jatuhkan-sanksi-terhadap-khaddafi, diakses pada 19 Mei 2014 pukul 22.05 WIB http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/03/110326_muammargaddafistory.shtml, diakses pada 1 April 2014 pukul 08.53 WIB. http://www.lonelyplanet.com/maps/africa/libya, diakses pada 11 Juni 2014 pukul 19.01 WIB. http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=86980, diakses pada 12 Juni 2014 pukul 08.00 WIB.


KEKUASAAN MUAMMAR QADDAFI DI LIBYA ( )

Recommend Documents