K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI Ir. Bambang Goeritno, MSc. MPA PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK KONSULTAN PADA SAAT TERJADI WANPRESTASI OLEH PELAKSANA (KONTRAKTOR)(?) PELAKSANA (KONTRAKTOR)(?)
DAFTAR ISI DAFTAR ISI
1. ABSTRAK 2 SELEKSI PENGADAAN BARANG DAN JASA KONSULTANSI 2. OLEH PEMERINTAH. 3. KONTRAK KERJA JASA KONSULTANSI . 4. HAK DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK 5. KEGAGALAN BANGUNAN
ABSTRAKSI
B a d a n P e m b i n a a n K o n s t r u k s i K e m e n t e r i a n P e k e r j a a n U m u m
ABSTRAK PENGATURAN JASA KONSTRUKSI BERTUJUAN UNTUK : “memberikan memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas” “mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang‐undangan yang berlaku” “mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi”
SELEKSI PENGADAAN JASA KONSULTANSI OLEH PEMERINTAH
B a d a n P e m b i n a a n K o n s t r u k s i K K e m e n t e r i a n P e k e r j a a n U m u m t i P k j U
METODE PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI Pemilihan penyedia jasa konsultansi pada prinsipnya harus dilakukan melalui seleksi umum. Dalam keadaan tertentu pemilihan penyedia jasa konsultansi dapat dilakukan melalui seleksi terbatas, seleksi langsung atau penunjukan langsung 1 SELEKSI UMUM 1.SELEKSI metode pemilihan penyedia jasa konsultansi yang daftar pendek pesertanya dipilih melalui proses prakualifikasi yang diumumkan secara luas sekurangkurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau satu surat kabar provinsi 2.SELEKSI TERBATAS untuk pekerjaan yang kompleks dan diyakini jumlah penyedia jasa yang mampu melaksanakan l k k pekerjaan k j t tersebut b t jumlahnya j l h t b t terbatas 3.SELEKSI LANGSUNG Dalam hal metoda seleksi umum atau seleksi terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya seleksi 4.SELEKSI PENUNJUKAN LANGSUNG Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus
METODE PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN Dalam pemilihan penyedia jasa konsultansi dapat dipilih salah 1 (satu) dari 3 (tiga) metoda penyampaian dokumen penawaran berdasarkan jenis jasa konsultansi yang akan diadakan dan harus dicantumkan dalam dokumen seleksi 1 METODA SATU SAMPUL; 1. 2. METODA DUA SAMPUL; 3. METODA DUA TAHAP.
METODE EVALUASI PENAWARAN Dalam pemilihan penyedia jasa konsultansi dapat dipilih salah 1 (satu) dari 5 (lima) metoda evaluasi penawaran berdasarkan jenis jasa konsultansi yang akan diadakan dan harus dicantumkan dalam dokumen seleksi, yaitu : 1.METODA EVALUASI KUALITAS; evaluasi penawaran jasa konsultansi berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya 2.METODA EVALUASI KUALITAS DAN BIAYA; evaluasi pengadaan jasa konsultansi berdasarkan nilai kombinasi terbaik penawaran teknis dan biaya terkoreksi dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya 3 METODA EVALUASI PAGU ANGGARAN; 3.METODA ANGGARAN evaluasi pengadaan jasa konsultansi berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik dari peserta yang penawaran biaya terkoreksinya lebih kecil atau sama dengan pagu anggaran, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya
METODE EVALUASI PENAWARAN 4.
METODA EVALUASI BIAYA TERENDAH; adalah evaluasi pengadaan jasa konsultansi berdasarkan penawaran biaya terkoreksinya terendah dari konsultan yang nilai penawaran teknisnya di atas ambang batas persyaratan teknis yang telah ditentukan,, dilanjutkan j dengan g klarifikasi dan negosiasi g teknis serta biaya 5. METODA EVALUASI PENUNJUKAN LANGSUNG; evaluasi terhadap hanya satu penawaran jasa konsultansi berdasarkan kualitas teknis yang dapat dipertanggungjawabkan dan biaya yang wajar setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biayaMetoda evaluasi pagu anggaran .
KONTRAK KERJA JASA KONSULTANSI
B a d a n P e m b i n a a n K o n s t r u k s i K e m e n t e r i a n P e k e r j a a n U m u m j
APA ITU KONTRAK (PERJANJIAN)? PASAL 1313 KUH PERDATA “Suatu ua u p perjanjian ja j a ada adalah a suatu ua u p perbuatan bua a d dengan ga mana a a satu au o orang a g a atau au lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” UU NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI : keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi PP NO. 29 TAHUN 2000 Pasal 20 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI : Kontrak kerja konstruksi pada dasarnya harus dipisah (perencanaan, (perencanaan pelaksanaan, pengawasan), namun untuk kontrak kerja konstruksi pekerjaan terintegrasi dapat dalam satu kontrak.
APA ITU KONTRAK? KEPPRES 80 TAHUN 2003 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1 Definisi Butir 17 : Kontrak adalah perikatan antara pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. PERPRES NO. 8 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPRES 80 TAHUN 2003 PASAL 1 Definisi Butir 17 : Kontrak adalah perikatan antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. PERMEN PU NO. 43 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI: Adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara PPK dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. konstruksi
APA YANG DAPAT DIPERJANJIKAN OLEH PARA PIHAK? 1. Pada dasarnya para pihak dapat memperjanjikan apa saja yang dikehendaki 2. Prinsip diatas dikenal sebagai “kebebasan berkontrak” yang diatur dalam Pasal 1338 Ki b Undang‐undang Kitab U d d H k Hukum P d Perdata 3. Bunyi Pasal 1338 adalah sebagai berikut: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang‐undang undang undang bagi mereka yang membuatnya” (terjemahan: Subekti&Tjitrosudibio)” 4. Hanya saja prinsip Kebebasan Berkontrak ada batasannya 5. Batasan dari Kebebasan Berkontrak diatur dalam Pasal 1339 dimana disebutkan bahwa batasannya adalah: a. Kepatutan; b. Kebiasaan; dan c. Undang‐undang/Hukum U d d /H k 6. Pasal 1339 KUHPer dengan demikian dapat menentukan sah tidaknya perjanjian 7 Disamping Pasal 1339 KUHPer yang juga ikut menentukan sah tidaknya perjanjian 7. adalah Pasal 1320 KUHPer
APA YANG DAPAT DIPERJANJIKAN OLEH PARA PIHAK? SYARAT SAH PERJANJIAN
Subyektif
Dapat Dibatalkan
Kesepakatan (consensus)
Kecakapan (capacity)
1320 KUHPer. Hal tertentu (certainty of Terms) Sebab yg Halal (legality)
Obyektif
Batal Demi Hukum 14
APA YANG DAPAT DIPERJANJIKAN OLEH PARA PIHAK?
Dapat Dibatalkan Kalau syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan/voidable/vernietigbaar Syarat-syarat Subyektif 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
Batal Demi Hukum Kalau syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum/null and void/nietigbaar Syarat-syarat Obyektif 1. Mengenai g suatu hal tertentu 2. Sebab yang halal
ISI DAN HIERARKI SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) Dokumen Kontrak terdiri atas : 1.
Surat Perjanjian.
2.
Surat Penunjukan Penyedia Jasa (SPPJ)
3.
Surat Penawaran
4.
Adendum dokomen seleksi (bila ada)
5.
Syarat‐syarat khusus kontrak
6 6.
Syarat syarat umum kontrak. Syarat‐ kontrak
7.
Rencana Kerja dan Syarat
8.
Kerangka Acuan Kerja
9.
Dokumen lain yang tercantum dalam kontrak.
Dokumen‐dokumen kontrak merupakan satu kesatuan yang tidak tidak terpisahkan dan harus diinterpretasikan dalam urutan hierarki kekuatan hukum berturut‐turut dari No. 1 s/d 9.
ISI DAN HIERARKHI SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)
Syarat – syarat umum kontrak. 1 Merupakan bagian dari dokumen seleksi dan disampaikan bersama‐sama 1. bersama sama dengan dokumen‐dokumen lelang lainya pada saat pelaksanaan pelelangan. 2. Berisikan ketentuan – ketentuan( a.l hak dan kewajiban,jaminan, prosedur sanksi dan kompensasi) yang wajib diikuti / ditaati/ mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian dalam pelaksanaan kontrak Syarat‐syarat khusus kontrak. 1.
Ketentuan‐ketentuan yang merupakan perubahan, tambahan dan/atau penjelasan dari ketentuan –ketentuan yang ada pada syarat‐syarat umum kontrak.
2 Apabila terjadi perbedaan antara syarat umum dan syarat khusus, 2. khusus maka yang berlaku adalah syarat‐syarat khusus.
KONTRAK KERJA JASA KONSULTANSI DARI ASPEK HUKUM PERDATA DAN PIDANA
Proses Pengadaan/ Pemilihan Penyedia Jasa Sanggahan, Sanggahan banding, gg g Pengaduan
HAN/PTUN /
Proses Pelaksanaan Kontrak Terjadi Wanprestasi
Pengadaan Barang/Jasa Terjadi KKN
KUH PIDANA
KUH PERDATA
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
B a d a n P e m b i n a a n K o n s t r u k s i K e m e n t e r i a n P e k e r j a a n U m u m j
HAK DAN KEWAJIBAN PPK 1. Menyerahkan lapangan sebagian / seluruhnya 2. Mengawasi g dan memeriksa p pekerjaan j ((memberikan p peringatan/ g teguran/ g menolak hasil pekerjaan/ memerintahkan perbaikan) 3. Meminta laporan-laporan secara periodik 4. Menghentikan, memutus dan membatalkan kontrak berdasarkan ketentuan kontrak 5 Mengenakan denda / sanksi 5. 6. Melakukan perubahan kontrak 7. Membayar e baya ua uang g muka, u a, p prestasi estas / hasilpekerjaan, as pe e jaa , ua uang g retensi, ete s , ga ganti t rugi ug / kompensasi 8. Mengambil alih tanggung jawab atas tuntutan hukum ,tuntutan lainya yang timbul karena kesalahan, kesalahan kecerobohan dan pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh PPK.
HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA JASA 1. Menerima pembayaran uang rugi/kompensasi
muka,
prestasi/
hasil
pekerjaan,
ganti
2. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam kontrak 3 Menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan secara periodik. 3. periodik 4. Memberikan informasi dini dan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk keperluan pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK. 5. Memutus kontrak berdasarkan ketentuan dalam kontrak 6. Menyusun dan menyelenggarakan program mutu dan program K3 7. Menolak / menyetujui perubahan kontrak 8. Mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan b ik didalam baik did l maupun diluar dil t tempat t kerja k j dan d membatasi b t i perusakan k d dan pengaruh/gangguan kepada masyarakat maupun miliknya , sebagai akibat polusi, kebisingan dan kerusakan lain yang disebabkan kegiatan penyedia jasa
KEGAGALAN BANGUNAN
B a d a n P e m b i n a a n K o n s t r u k s i K e m e n t e r i a n P e k e r j a a n U m u m
KEGAGALAN BANGUNAN
“Keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, jasa menjadi tidak berfungsi baik sebagian atau secara keseluruhan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja k konstruksi t k i atau t pemanfaatannya f t yang menyimpang i sebagai b i akibat kesalahan penyedia jasa dan/atau pengguna jasa” (UUJK) “Kegagalan Bangunan merupakan keadaan bangunan yang tidak berfungsi, berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan Penyedia J Jasa d dan atau t P Pengguna J Jasa setelah t l h penyerahan h akhir khi pekerjaan konstruksi”(PP 29)
JANGKA WAKTU PERTANGGUNGJAWABAN KEGAGALAN BANGUNAN
a. Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan ditentukan sesuai dengan umur konstruksi yang direncanakan dengan maksimal 10 tahun, sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi. b. Penetapan umur konstruksi yang direncanakan harus secara jelas dan tegas dinyatakan dalam dokumen perencanaan, serta disepakati p dalam kontrak kerja j konstruksi. c. Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan harus dinyatakan dengan tegas dalam kontrak kerja konstruksi
PENILAIAN KEGAGALAN BANGUNAN
a. Pengguna jasa dan penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan b. Ditentukan terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi paling lama 10 tahun c. Ditetapkan oleh pihak ketiga selaku Penilai Ahli a) Penetapan kegagalan hasil pekerjaan konstruksi oleh pihak ketiga selaku penilai ahli dimaksudkan untuk menjaga obyektivitas dalam penilaian dan penetapan suatu kegagalan hasil pekerjaan konstruksi b) Penilai Ahli terdiri dari orang perseorangan, atau kelompok orang atau lembaga yang disepakat para pihak, yang bersifat independen dan mampu memberikan penilaian secara obyektif dan profesional
PENILAIAN KEGAGALAN BANGUNAN
a. Kegagalan bangunan dinilai dan ditetapkan oleh 1 (satu) atau lebih penilai ahli yang profesional dan kompeten dalam bidangnya serta bersifat independen dan mampu memberikan penilaian secara obyektif, yang harus dibentuk dalam waktu paling lambat 1 (satu) b l bulan sejak j k diterimanya dit i l laporan mengenaii terjadinya t j di k kegagalan l bangunan. b. Penilai ahli sebagaimana g dimaksud dalam ayat y ((1)) dipilih, p , dan disepakati bersama oleh penyedia jasa dan pengguna jasa. c. Pemerintah berwenang untuk mengambil tindakan tertentu apabila kegagalan bangunan mengakibatkan kerugian dan atau menimbulkan gangguan pada keselamatan umum, termasuk memberikan pendapat dalam penunjukan, proses penilaian dan hasil kerja penilai ahli yang ang dibentuk dibent k dan disepakati oleh para pihak
PENILAI AHLI
Penilai ahli harus memiliki sertifikat keahlian dan terdaftar pada Lembaga a. P Penilai il i ahli, hli bertugas b untukk antara lain l i : a) menetapkan sebab-sebab terjadinya kegagalan bangunan; b) menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan bangunan serta t tingkat ti k t dan d sifat if t kesalahan k l h yang dilakukan;b. dil k k b menetapkan t k tid k tidak berfungsinya sebagian atau keseluruhan bangunan; c) menetapkan besarnya kerugian, serta usulan besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak atau pihak-pihak pihak pihak yang melakukan kesalahan; d) menetapkan jangka waktu pembayaran kerugian. b. Penilai ahli berkewajiban untuk melaporkan hasil penilaiannya kepada pihak yang ang menunjuknya men nj kn a dan menyampaikan men ampaikan kepada Lembaga dan instansi yang ang mengeluarkan izin membangun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah melaksanakan tugasnya c. Penilai P il i ahli hli berwenang b untuk t k: a) menghubungi pihak-pihak terkait, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan; b) memperoleh data yang diperlukan; c) memasuki lokasi tempat terjadinya kegagalan bangunan. d) melakukan pengujian yang diperlukan
KEGAGALAN BANGUNAN
a.
Terjadi karena kesalahan perencana atau pengawas konstruksi : wajib bertanggung jawab sesuai dengan bidang profesi dan dikenakan ganti rugi b Terjadi karena kesalahan pelaksana konstruksi : wajib bertanggung b. jawab sesuai dengan bidang usaha dan dikenakan ganti rugi c. Terjadi karena kesalahan pengguna jasa dalam pengelolaan bangunan dan menimbulkan kerugian pihak lain: wajib bertanggung jawab dan dikenai ganti rugi d. Ketentuan mengenai g jjangka g waktu dan p penilai ahli,, tanggung gg g jjawab pengguna jasa dan penyedia jasa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah
KEGAGALAN BANGUNAN
Apabila terjadi kegagalan pekerjaan konstruksi/kegagalan bangunan, maka: a. Barang siapa yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak. b.
Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang ditetapkan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak y 5% ((lima p persen)) dari nilai kontrak.
c.
Barang siapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak.
KEGAGALAN BANGUNAN
a. Sebagai dasar penetapan jangka waktu pertanggung jawaban, perencana k konstruksi t k i wajib jib menyatakan t k d dengan j l jelas d dan t tegas t t tentang umur konstruksi k t k i yang direncanakan, dalam dokumen perencanaan dan dokumen lelang, dilengkapi dengan penjelasannya. b. Apabila terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan perencana konstruksi, maka perencana konstruksi hanya bertanggung jawab atas ganti rugi sebatas hasil perencanaannya yang belum/tidak diubah. c. Apabila terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan pelaksana konstruksi, maka tanggung jawab berupa sanksi dan ganti rugi dapat dikenakan pada usaha orang perseorangan dan atau badan usaha pelaksana konstruksi penandatangan kontrak kerja konstruksi. d. Apabila terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan oleh pengawas konstruksi, maka tanggung jawab berupa sanksi dan ganti rugi dapat dikenakan pada usaha orang perseorangan dan atau badan usaha pengawas konstruksi penandatangan kontrak kerja konstruksi.
terimakasih K e m e n t e r i a n P e k e r j a a n U m u m Badan P e m b i n a a n K o n s t r u k s i
KATEGORI TINDAK PIDANA KORUPSI (UU No. 20/2001) 1. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanaan orang atau barang, barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang (UU No. 20/2001 Pasal 7) 2. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang (UU No. 20/2001 Pasal 7) 3. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan untuk jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau memberikan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain, atau membantu melakukan perbuatan tersebut (UU No. 20/2001 Pasal 8) 4. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan untuk jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (UU No. 20/2001 Pasal 9)
KATEGORI TINDAK PIDANA KORUPSI (UU No. 20/2001)
1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan untuk jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, waktu dengan sengaja (termasuk membiarkan dan membantu orang lain) menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang (UU No. 20/2001 Pasal 10) 2. Pegawai negeri atau penyelenggara negara meminta, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah mempunyai utang kepadanya (UU No. 20/2001 Pasal 12) 3. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya (UU No. No 20/2001 Pasal 12)
SANGGAHAN Peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya, dapat mengajukan surat sanggahan kepada Pejabat Pembuat Komitmen apabila ditemukan 1. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa; 2. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat; 3. penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat/Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dan/atau pejabat yang berwenang lainnya; 4. adanya unsur KKN di antara peserta pemilihan penyedia barang/jasa; 5. adanya unsur KKN antara peserta dengan anggota panitia/pejabat pengadaan dan/ atau dengan pejabat yang berwenang lainnya
SELEKSI ULANG 1.
SELEKSI UMUM DAN TERBATAS DINYATAKAN GAGAL OLEH PEJABAT/PANITIA PENGADAAN/UNIT LAYANAN PENGADAAN (PROCUREMENT UNIT), APABILA; a. jumlah penyedia jasa konsultansi yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta; atau b. tidak ada p penawaran y yang g memenuhi p persyaratan y administrasi dan teknis; atau c. negosiasi atas harga penawaran gagal karena tidak ada peserta yang menyetujui/ menyepakati klarifikasi dan negosiasi
2.
SELEKSI DINYATAKAN GAGAL OLEH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ATAU PEJABAT BERWENANG LAINNYA APABILA; a. sanggahan dari penyedia jasa ternyata benar; b. pelaksanaan seleksi tidak sesuai atau menyimpang dari dokumen pengadaan d yang telah t l h ditetapkan dit t k
KKN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
B a d a n P e m b i n a a n K o n s t r u k s i K e m e n t e r i a n P e k e r j a a n U m u m
APA ITU KORUPSI
“Setiap orang yang secara hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, l i atau suatu korporasi, k i yang dapat d merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” (UU No. No 31 Tahun 1999)
KATEGORI TINDAK PIDANA KORUPSI (UU No. 31 Tahun 1999) 1. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan kerugian negara atau perekonomian k i negara (Pasal (P l 3) 2. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukannya (Pasal 13) 3. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15) 4. Setiap orang di luar wilayah negara RI yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi (Pasal 16)
KATEGORI TINDAK PIDANA KORUPSI (UU No. 20/2001) 1. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanaan orang atau barang, barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang (UU No. 20/2001 Pasal 7) 2. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang (UU No. 20/2001 Pasal 7) 3. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan untuk jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau memberikan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain, atau membantu melakukan perbuatan tersebut (UU No. 20/2001 Pasal 8) 4. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan untuk jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (UU No. 20/2001 Pasal 9)
KATEGORI TINDAK PIDANA KORUPSI (UU No. 20/2001)
1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan untuk jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, waktu dengan sengaja (termasuk membiarkan dan membantu orang lain) menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang (UU No. 20/2001 Pasal 10) 2. Pegawai negeri atau penyelenggara negara meminta, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah mempunyai utang kepadanya (UU No. 20/2001 Pasal 12) 3. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya (UU No. No 20/2001 Pasal 12)
KKN DAPAT TERJADI DI KE 15 TAHAP PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
1. Perencanaan Pengadaan
3. Prakualifikasi Perusahaan
2. Pembentukan Panitia Lelang
4. Penyusunan Dokumen Lelang
KKN DAPAT TERJADI DI KE 15 TAHAP PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
5. Pengumuman Pelelangan
7. Penentuan Harga Perkirakan Sendiri (HPS)
6. Pengambilan Dokumen Lelang
8 Penjelasan 8. P j l Lelang L l
KKN DAPAT TERJADI DI KE 15 TAHAP PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 9. Penyerahan Penawaran Harga dan Pembukaan Penawaran
11 P Pengumuman C Calon l P Pemenang
10 Evaluasi Penawaran
12 S Sanggahan h P Peserta t L Lelang l
KKN DAPAT TERJADI DI KE 15 TAHAP PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
13 Penunjukan Pemenang Lelang
15 Penyerahan Barang/ Jasa kepada User
14 Penandatangan Kontrak Perjanjian
