Peran dan Tanggung Jawab Pelaku Dalam Kegiatan Pengendalian PLPBK Pelaku Tingkat Pusat 1.
Project Management Unit
PMU P2KP adalah unit kerja yang bertanggung atas keberhasilan pelaksanaan program PLP BK pada tingkat nasional. Dalam menjalankan tugasnya PMU dibantu oleh SNVT P2KP dan menunjuk Konsultan Manajemen Pusat dan Konsultan Manajemen Wilayah sebagai pelaksana teknis program PLPBK PMU P2KP, berperan penting sebagai: a. Penanggung jawab pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat/Departemen PU yang terkat dengan pelaksanaan program PLPBK b. Koordinator Tim pengarah, pengawas dan pengendali kegiatan konsultan pelaksana program PLPBK (KMP dan KMW) Sedangkan tugas pokoknya, adalah: a. Melakukan Koordinasi lintas sektor/interdep dan pembinaan teknis maupun administrasi kegiatan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan program PLPBK diwilayah kerjanya. b. Mengarahkan SNVT P2KP, untuk melakukan kegiatan
monitoring dan pengendalian
pelaksanaan program PLPBK yang dilakukan oleh konsultan pelaksana (KMP dan KMW) c. Melaporkan capaian pelaksanaan program PLPBK secara berkala kepada Dirjen Cipta Karya
1
KEGIATAN PENANDATAANGANAN MOU ANTARA DIRJEN CIPTA KARYA DENGAN BUPATI YANG DIWAKILI OLEH PMU
2.
Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT Pusat P2KP)
Berperan sebagai penanggung jawab umum pelaksanaan Program PLPBK yang dibantu oleh Unitunit pelaksana Teknis PBL dan Konsultan Pelaksana (KMP dan KMW), dibawah koordinasi PMU P2KP. Tugas pokonya, adalah: a. Melakukan koordinasi dengan unit pelaksana teknis PBL dan pengendalian konsultan pelaksana, dalam mempersiapkan pedoman-pedoman Pelaksanaan Program, b. Melaksanakan sosialisasi program PLPBK kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota secara nasional. c. Melakukan monitoring dan pengendalian serta memastikan kelancaran pelaksanaan program PLPBK, Melaporkan hasil-hasil capaian pelaksanaan program PLPBK kepada PMU P2KP/Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan secara berkala
3.
KMP Advance
a. Melakukan pengendalian siklus dan memastikan kegiatan PLPBK sesuai master schedule, sesuai capaian indicator PLPBK dan ter upload dalam data SIM b. Melakukan monitoring dan menilai kualitas kegiatan PLPBK c. Melakukan penilaian kinerja Korkot Advance, Askot UP dan SF PLPBK. Proses penilaian berkoordinasi dengan KMW PNPM P2KP d. Memberikan assessment dan solusi terhadap persoalan yang muncul
2
e. Meminimalisasi dan mengantisipasi munculnya persoalan-persoalan pelaksanaan kegiatan PLPBK f.
Menerima dan menindaklanjuti pengaduan (melalui SMS langsung ke KMP Advance) dari BKM/Lurah/TIPP terkait pelaksanaan kegiatan, kinerja pelaku konsultan, transparansi serta persoalan-persoalan yang menghambat pelaksanaan kegiatan
g. Bertanggung jawab kepada proyek, terkait capaian progress dan kualitas kegiatan PLPBK •
Memastikan progress pelaksanaan kegiatan PLPBK sesuai master schedule
•
Memastikan persoalan-persoalan dapat diminimalisasi dan diselesaikan secepatnya
•
Memberikan laporan progres bulanan kepada pihak proyek
•
Memberikan masukan kepada pihak proyek untuk menerbitkan kebijakan program yang mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan
PENGAYAAN PEMAHAMAN PELAKSANAAN PEMASARAN DAN PERENCANAAN TIDAK HANYA DALAM RUANG KELAS,NAMUN BELAJAR DARI PELAKU DI MASYARAKAT
3
KEGIATAN PELATIHAN ASKOT UP DAN SF PLPBK YANG DIDUKUNG PENUH OLEH TIM KMP ADVANCE
Pelaku Tingkat Propinsi 4.
Tim Koordinasi Pelaksana Program (TKPP)
Tim Koordinasi Pelaksana Program (TKPP) Provinsi, dibawah koordinasi Bappeda atau Dinas Pekerjaan Umum, berperan sebagai: a. Penanggung jawab pelaksanaan dan pengendalian program PLPBK di tingkat Provinsi. b. Pengarah TKPP Kabupaten, agar dapat melaksanakan kegiatan pengendalian program PLPBK diwilayah kerjanya, sesuai aturan-aturan yang telah disepakati. Sedangkan tugas pokok TKPP provinsi, adalah: a. Melakukan sosialisasi program PLPBK kepada instansi pemerintah ditingkat provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota, TKPKD dan Dinas-dinas teknis) penerima program PLPBK, Dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi tersebut, Pemerintah provinsi didampingi oleh konsultan pelaksana (KMW P2KP) b. Melakukan koordinasi dan pembinaan teknis Pemerintah Kabupaten/Kota serta mendorong Bupati/Walikota dan jajarannya (Dinas-dinas teknis dan TKPKD), agar mampu mengendalikan pelaksanaan program PLPBK diwilayah kerjanya, secara tepat waktu dan tepat sasaran,
4
c. Memberi kemudahan ijin penugasan bagi dinas-dinas teknis Pemerintah Provinsi yang diusulkan TKPKD kepada TKPP, untuk melakukan bimbingan teknis kepada Tim Inti Perencanaan PLPBK d. Mengarahkan Dinas-dinas teknis Pemerintah Provinsi, agar bersedia memberikan bantuan pengadaan data dan peta yang dibutuhkan oleh Tim Inti Perencanaan PLPBK e. Melakukan monitoring kegiatan pelaksanaan PLPBK dan sekaligus menerima laporan tahunan dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan program PLPBK di wilayah kerjanya, f. Mengarahkan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memberikan dukungan terhadap pedoman perencanaan pembangunan partisipatif yang menjadi inti pelaksanaan program PLPBK, g. Mendorong Dinas-dinas/Instansi terkait Pemerintah Provinsi dan memfasilitasi pihak swasta dan stakeholder lainnya untuk mendukung dan berperan aktif dalam kegiatan pemasaran hasil-hasil perencanaan dari pelaksanaan Program PLPBK
diwilayah
kerjanya, h. Mengajukan usulan dan memastikan kesiapan Pemerintah Provinsi untuk mengalokasikan anggaran Biaya Operasional pelaksanaan Program PLPBK/ND di tingkat Provinsi, secara tepat waktu dan sesuai kebutuihan. Anggaran BOP tersebut, antara lain digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Lokakarya, Lokalatih, sosialisasi, workshop, kegiatan koordinasi dan kegiatan lain yang dianggap perlu i. Melakukan koordinasi dengan Satker PBL Provinsi dan Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) P2KP dalam melaksanakan tugas-tugas pengendalian pelaksanaan program PLPBK diwilayah kerjanya.
5
BEBERAPA ANGGOTA TKPP HADIR DALAM DISKUSI HASIL KEGIATAN PLPBK DENGAN GUBERNUR DAN WALIKOTA
5.
Satker/SNVT PBL Provinsi
Satker PBL provinsi berperan sebagai: a.
Penanggung jawab pelaksana kebijakan dan tugas-tugas PMU dan SNVT P2KP ditingkat Provinsi, yang terkait dengan kegiatan pelaksanaan dan pengendalian serta pengelolaan anggaran pelaksanaan program PLPBK (FixCost dan BLM). Diwilayah kerjanya
b.
Pengendali pelaksanaan program PLPBK ditingkat provinsi dibawah koordinasi TKPP
c.
Pengarah dan pengendali Tim KMW, Koordinator Kabupaten/Kota, Askorkot Khusus PLPBK dan Senior Fasilitator PLPBK dalam melaksanakan program PLPBK, dibawah koordinasi PMU dan SNVT P2KP
Sedangkan Tugas pokoknya, adalah: a. Melakukan koordinasi dengan Tim Leader KMW P2KP, untuk menyeleksi dan menetapkan serta memantau kinerja Koordinator Kabupaten/Kota, Askorkot Khusus PLPBK dan Senior Fasilitator PLPBK b. Mendorong Konsultan pelaksana (KMW P2KP) untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (TKPP) dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program PLPBK diwilayah kerjanya (seperti: Sosialisasi program, Lokakarya, Workshop, penguatan kapasitas pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota) c. Melakukan koordinasi dengan koordinator Kabupaten/Kota dan Tim Leader KMW, dalam mempersiapkan proses pencairan dana BLM PLPBK, Proses yang dilakukan, adalah:
6
•
Menyiapkan Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) PLPBK untuk ditindaklanjuti kepada TKPKD Kabupaten dan Koordinator Kabupaten/Kota
•
Melakukan verifikasi kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (berdasarkan SPPB yang telah ditandatangani)
•
Melakukan pencairan dana BLM PLPBK
d. Berkoordinasi dengan Koordinator Kabupaten/Kota dan Tim Leader KMW P2KP, untuk melakukan evaluasi kemajuan kegiatan yang telah berlangsung, sebelum memberikan persetujuan pencairan dana BLM PLPBK pada tahap berikutnya e. Menyusun laporan penyerapan dan penggunaan dana program PLPBK diwilayah kerjanya f.
Melaporkan secara berkala, kemajuan dan tingkat pencapaian kegiatan (sesuai master schedule) dan tingkat penyerapan anggaran pelaksanaan program PLPBK kepada SNVT P2KP yang ditembuskan kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan KMW P2KP.
DUKUNGAN TIM SATKER PBL PROPINSI UNTUK MEMASTIKAN KUALITAS PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK DI LOKASI PILOT PLPBK
7
6.
KMW PNPM
Kedudukan Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) berada dibawah tanggung jawab dan kordinasi KMP P2KP. Peran Konsultan Manajemen Wilayah, adalah sebagai: a. KMW PNPM berkoordinasi dan membantu KMP Advance dalam mempersiapkan personil sekaligus memberikan penilaian terhadap kinerjanya b. KMW PNPM membantu dalam mempercepat proses pencairan BLM PLPBK c. Penanggung jawab teknis pelaksanaan dan pengendalian kegiatan PLPBK ditingkat wilayah (Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kelurahan/Desa). Dalam menjalankan perannya, KMW berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota d. Pengarah dan pengendali Tim Koordinator Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program PLPBK diwilayah dampingannya, agar dapat berlangsung (sesuai master schedule PLPBK) tepat waktu dan tepat sasaran. A. Tugas Konsultan Manajemen Wilayah (KMW), adalah: a. Menjabarkan master schedule/rencana kerja program PLPBK dari KMP P2KP kedalam strategi pelaksanaan dan pengendalian program PLPBK ditingkat wilayah (Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kelurahan/Desa) b. Mempersiapkan dan mengusulkan calon lokasi sasaran kegiatan PLPBK, atas sepengetahuan atau persetujuan Satker PBL Provinsi. Kegiatan ini difasilitasi oleh Tim KMP P2KP c. Memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk melakukan sosialisasi dan Lokakarya pelaksanaan program PLPBK diwilayah kerjanya d. Melaksanakan penguatan kapasitas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang difasilitasi dan didampingi oleh Tim KMP e. Memfasilitasi dan mendampingi Tim Koordinator Kabupaten/kota dalam melakukan penguatan kapasitas Tim Teknis Pemerintah Kabupaten/Kota dan Tim Inti Perencanaan PLPBK. Dan dalam melakukan kegiatan sosialisasi warga, yang terkait pelaksanaan PLPBK diwilayah dampingannya.
8
f. Melakukan fasilitasi Tim Koordinator Kabupaten/Kota, untuk menyusun Best Practise kegiatan PLPBK, dibawah koordinasi Tim KMP g. Melaporkan data SIM pelaksanaan program PLPBK diwilayah dampingannnya secara tepat waktu, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan, kepada KMP h. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pelaksanaan program PLPBK (Persiapan, Perencanaan Partisipatif, Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan), dibawah koordinasi KMP i. Melaporkan capaian hasil-hasil pelaksanaan dan pengendalian program PLPBK secara berkala, kepada KMP P2KP yang ditembuskan Kepada TKPP Provinsi, Satker PBL Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota (TKPKD Kabupaten/Kota).
Pelaku Tingkat Kota/Kabupaten 7.
TKPP Kabupaten/Kota
Pada tingkat Kabupaten/Kota, Kepala Bappeda atau Dinas PU sebagai koordinator TKPP Kabupaten/Kota berperan sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan program PLPBK ditingkat Kabupaten/kota. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Bappeda atau Dinas PU akan didukung oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Tim Teknis PLPBK dan Tim Konsultan (Koordinator Kabupaten/Kota) Tugas utamanya, adalah: a. Melakukan koordinasi dengan TKPP Provinsi dan Tim Koordinator Kabupaten/Kota (Korkab/Korkot) dalam menjalankan setiap tahapan kegiatan berdasarkan rencana kerja (master Schedule) PLPBK b. Melakukan sosialisasi atau pemasyarakatan pelaksanaan program PLPBK kepada instansi Pemerintah ditingkat Kabupaten/Kota, yang didampingi dan difasilitasi oleh Tim Konsultan (Korkot/Korkab) c. Mengajukan usulan dan sekaligus memastikan kesiapan Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran BOP untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program PLPBK diwilayah kerjanya, secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan. Anggaran BOP tersebut dipergunakan untuk biaya Lokakarya, Workshop, pengadaan data dan peta,
9
penguatan kapasitas dan operasional tim teknis pemerintah daerah, biaya pendampingan pelaksanaan pembangunan fisik Kelurahan/Desa dan biaya-biaya lain yang dianggap perlu. a. Mengarahkan Tim Konsultan (KMW dan Korkot/korkab), untuk melakukan penguatan kapasitas TKPKD dan Tim Teknis (Dinas-dinas teknis) Pemerintah kabupaten/Kota, agar perangkat pemerintah kabupaten/kota tersebut memiliki kemampuan yang cukup dalam melaksanakan dan mengendalikan kegiatan PLPBK diwilayah kerjanya. b. Mendorong dan memantau pelaksanaan tugas Tim teknis (Dinas-dinas teknis) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam setiap tahapan kegiatan PLPBK c. Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melembagakan dan memberikan pedoman perencanaan partisipatif dalam kegiatan PLPBK dan memanfaatkan produk PLPBK tersebut
sebagai
dasar
dalam
merumuskan
arah
kebijakan
Pembangunan
Kelurahan/Desa diwilayah kerjanya. d. Mengarahkan Dinas-dinas/instansi terkait Pemerintah Kabupaten/kota untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemasaran (sosial marketing) hasil-hasil perencanaan dari pelaksanaan program PLPBK e. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pelaksanaan program PLPBK serta memberikan pelaporan pelaksanaan program tersebut kepada Pemerintah Provinsi
10
8.
TKPKD Kabupaten/Kota
Tugas TKPKD Kabupaten/Kota adalah: a. Melakukan koordinasi dengan KBP, Tim Teknis Pemda untuk PLPBK dan Koordinator Kabupaten/Kota dalam memberikan arahan dan masukan kepada Tim inti Perencanaan PLPBK dalam menjalankan setiap tahapan kegiatan (Perencanaan Partisipatif, Pemasaran/Promosi dan Pelaksanaan Pembangunan) berdasarkan tahapan rencana kerja PLPBK b. Mengajukan usulan dinas-dinas teknis kepada TKPP Kabupaten/Kota yang akan ditugaskan untuk memberikan bimbingan/pelayanan teknis bagi Tim Inti PLPBK c. Melakukan pengendalian pelaksanaan program PLPBK d. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi proses pencairan BLM PLPBK yang diajukan oleh PJOK Kecamatan e. Melaporkan tingkat pencapaian dan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan, termasuk tingkat penyerapan anggaran pelaksanaan program PLPBK diwilayah kerjanya, kepada TKPP Kabupaten/Kota atau Kepada Bupati/Walikota yang ditembuskan kepada Lurah/Kepala Desa, PJOK Kecamatan, Koordinator Kabupaten/Kota dan Satker PBL Provinsi
9.
Tim Teknis Pemda a. Memberikan Bimbingan Teknis, pengadaan dan pencetakan peta dasar dan tematik serta pengadaan data-data yang dibutuhkan untuk mendukung petaksanaan kegiatan PLPBK/ND b. Mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan lokakarya Kegiatan PLPBK/ND Tingkat Kota/Kab c. Membantu BKM dan perangkat Kelurahan dalam penyelenggaraan Lokakarya Kegiatan PLPBK di tingkat Kelurahan. d. Mengalokasikan dana BOP (dana taktis) yang dimanfaatkan untuk keperluan biaya operasional pendukung pelaksanaan kegiatan PLPBK / ND selama berlangsungnya peiaksanaan Kegiatan PLPBK di Kelurahan
11
e. Melakukan monitoring pelaksanaan audit terhadap penggunaan/pemanfaatan dana kegiatan PLPBK/ND yang dilakukan oleh auditor independen. f.
Melakukan sosialisasi secara intensif kepada seluruh lapisan masyarakat dan dinas-dinas instansi terkait dalam rangka mendorong dan memastikan kolaborasi antara Pemerintah Kota/Kab , BKM dan jajarannya, Perangkat, Masyarakat dan Kelompok Peduli setempat dalam melaksanakan kegiatan PLPBK/ND di Kelurahan
g. Mendorong TKPP Kota yang telah terbentuk untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PLPBK di Kelurahan h. Menyiapkan dan membentuk Sekretariat kegiatan PLPBK/ND dan yang berkedudukan di kantor Kelurahan i.
Melaksanakan sistem administrasi dan menyimpan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan dengan baik sesuai ketentuan-ketentuan Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis PLPBK/ND dan ketentuan kearsipan lain yang berlaku.
j.
Melaksanakan tugas lain yang diperlukan guna menunjang kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan PLPBK/ND.
k. Mendukung hasil/ produk perencanaan
(RPLP, Aturan Main Bersama, dan RTPLP
Kawasan Prioritas yang mengadopsi prinsip-prinsip RTBL). l.
Memastikan Kegunaan dan pemanfaatan dana kegiatan PLPBK/ND harus ditujukan untuk
upaya-upaya
Pengembangan
lingkungan
permukiman
yang
berbasis
masyarakat lokal, dengan inti kegiatan sebagai berikut: •
Melaksanakan kegiatan pembelajaran penyusunan Perencanaan Partisipatif di Kelurahan
dan Kecamatan
meliputi Perencanaan lingkungan makro (Rencana
Penataan Lingkungan Permukiman) dan perencanaan lingkungan mikro (Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman) sesuai ketentuan-ketentuan teknis yang tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan dan pedoman teknis PLPBK/ND •
Melaksanakan pembelajaran kegiatan pemasaran terhadap hasil-hasil Perencanaan partisipatif.
•
Melaksanakan pembelajaran kegiatan pembangunan fisik sebagai implementasi dari hasil-hasil perencanaan partisipatif.
12
LOKAKARYA ORIENTASI TINGKAT KOTA KABUPATEN YANG MENGAWALI PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEMDA TK KOTA/KAB
KONSULTASI TIM TEKNIS DENGAN TIM PLPBK DAN TIPP DI TAHAP PERENCANAAN AGAR SELARAS DENGAN PERENCANAAN DI TK KOTA/KAB
PEMBAHASAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK ANTARA TIM TEKNIS, TPP DAN PELAKU PLPBK UNTUK MEMPEROLEH KUALITAS PEMBANGUNAN YANG LEBIH BAIK
13
PEMBAHASAN STRATEGI PEMASARAN BERSAMA TIM TEKNIS YANG AKAN MEMBUKA PELUANG DUKUNGAN DARI TIAP SKPD YANG SESUAI DENGAN POTENSI KELURAHAN
10.
Lembaga Pemerintah Dan Non Pemerintah (dukungan kelompok peduli)
Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah adalah kelompok peduli (relawan) dari Lembaga Pemerintah (termasuk BAPENAS, Beberapa Departemen dan Lembaga Penelitian) dan Lembaga Non Pemerintah (LSM dan Lembaga lainnya) yang difasilitasi oleh pelaku-pelaku PLPBK, untuk terlibat dalam kegiatan perencanaan partisipatif, pemasaran dan pelaksanaan pembangunan Kelurahan/Desa penerima program PLPBK. Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah tersebut, menunjuk staf ahlinya atau para Pakar, untuk memberikan bimbingan teknis, kepada Tim Inti PLPBK, yang terkait hal-hal, sebagai berikut: a.
Memberikan advis dan atau pertimbangan teknis kepada tim inti perencanaan partisipatif dalam menilai kebutuhan pengembangan dan penataan lingkungan permukiman diwilayah Kelurahan/Desa PLPBK
b.
Memberikan informasi model-model perencanaan partisipatif yang baik dan pernah dilakukan kelompok peduli kepada tim inti perencanaan partisipatif
c.
Menanamkan kreatifitas dan inovasi kepada tim inti dalam menangani persoalan dan permasalahan dalam pengembangan lingkungan permukiman diwilayah sasaran PLPBK, berdasarkan pengalaman kelompok peduli
14
d.
Memberikan penguatan kapasitas tim inti perencanaan partisipatif, yang terkait langkahlangkah penyadaran kritis masyarakat yang pernah dilakukan kelompok peduli, Langkahlangkah tersebut dilengkapi contoh-contoh lokasi kegiatan
e.
Memberikan informasi dan bantuan teknologi tepat guna dan murah, untuk menangani persoalan persoalan dan memenuhi kebutuhan pengembangan prasarana dasar diwilayah sasaran PLPBK, seperti pemenuhan kebutuhan air bersih, pengelolaan sampah lingkungan dan lain-lain.
DISKUSI ANTARA PELAKU PLPBK DENGAN LEMBAGA PEMERINTAH DAN NON PEMERINTAH SELAKU KELOMPOK PEDULI UNTUK MEMASTIKAN PEMAHAMAN YANG BAIK SEHINGGA TERJADI DUKUNGAN TIMBAL BALIK YANG AKAN MENDORONG KEMAJUAN KELURAHAN SESUAI DENGAN POTENSI YANG ADA
Koordinator Kabupaten/Kota dan Jajarannya 11.
Korkot Advance & Askot Mandiri a. Memastikan pelaksanaan kegiatan PLPBK sesuai dengan master schedule dan sesuai capaian indicator PLPBK b. Memastikan pelaksanaan kegiatan PLPBK ter upload dalam data SIM, dan pastikan datanya berkualitas baik c. Melakukan monitoring pelaksanaan dan kualitas kegiatan PLPBK 15
d. Wajib menemukenali persoalan-persoalan pelaksanaan kegiatan PLPBK dan sekaligus memberikan solusinya. Hal ini wajib dilaporkan ke KMP Advance setiap tanggal 20 e. Wajib memberikan laporan progress kegiatan PLPBK secara ringkas kepada KMP Advance f.
Mampu meminimalisasi persoalan-persoalan pelaksanaan kegiatan yang akan muncul
g. Memastikan adanya pertemuan berkala dengan askot UP dan SF PLPBK untuk membahas pelaksanaan kegiatan PLPBK h. Melaporkan secara berkala progress kegiatan PLPBK kepada PPK dan Kepala SNVT PBL Provinsi i.
Berkoordinasi dengan KMW PNPM dalam melakukan penilaian kinerja askot UP dan SF PLPBK
j.
Bertanggungjawab kepada KMP Advance terhadap pelaksanaan tugas di atas.
RAPAT DAN DISKUSI YANG SELALU DISELENGGARAKAN UNTUK MENGGALANG KOORDINASI DAN DUKUNGAN TERHADAP PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN
16
12.
Askot UP a. Melaksanakan kegiatan fasilitisi di tingkat kota, terkait pelaksanaan PLPBK b. Memastikan Tim Teknis Pemda dapat melakukan pendampingan dan memberikan bimbingan teknis kepada TIPP secara optimal c. Bekerjasama dengan SF PLPBK dan Asmandat untuk memastikan pelaksanaan kegiatan PLPBK sesuai master schedule, sesuai capaian indicator PLPBK dan ter upload dalam data SIM d. Wajib menemukenali persoalan-persoalan pelaksanaan kegiatan PLPBK dan wajjib memberikan solusinya. Hal ini harus dilaporkan kepada Korkot dan dapat dilaporkan langsung ke USK PLPBK KMP Advance, setiap tanggal 18 e. Mampu melaksanakan siklus kegiatan PLPBK secara kreatif dan inovatif serta mampu dan berani mengambil keputusan yang baik f.
Mampu menjalin kerjasama dan bersinergi dengan SF PLPBK dan Tim KMW PNPM dalam melaksanakan kegiatan diwilayah dampingan yang sama
g. Memberikan masukan/informasi kepada KMP Advance terkait kinerja Korkot advance (Kelemahan pendampingan, ke aktifan monitoring dan berkoordinasi
serta
menghambat pelaksanaan kegiatan PLPBK) h. Bertanggungjawab kepada Korkot Advace dan memberikan laporan kegiatan secara tepat waktu .
KEGIATAN PELATIHAN PERENCANAAN YANG MELIBATKAN KMP ADV, OC , TIM KORKOT/ASKOT MANDIRI ADV DAN PESERTA ASKOT UP DAN SF PLPBK
17
KEGIATAN PELATIHAN PEMASARAN YANG MELIBATKAN KMP ADV, OC , TIM KORKOT/ASKOT MANDIRI ADV DAN PESERTA ASKOT UP DAN SF PLPBK
KEGIATAN PELATIHAN PEMASARAN YANG MELIBATKAN NARASUMBER DARI LUAR P2KP, KMP ADV, OC , TIM KORKOT/ASKOT MANDIRI ADV DAN PESERTA ASKOT UP DAN SF PLPBK
18
13.
SF PLPBK a. Melaksanakan kegiatan fasilitisi di tingkat kelurahan/desa, terkait pelaksanaan PLPBK b. Memastikan TIPP dan TAPP dapat melaksanakan siklus PLPBK secara baik dan tepat sasaran (sesuai pedoman pelaksanaan PLPBK) c. Bekerjasama dengan Askot dan Asmandat untuk memastikan pelaksanaan kegiatan PLPBK sesuai master schedule, sesuai capaian indicator PLPBK dan ter upload dalam data SIM d. Wajib menemukenali persoalan-persoalan pelaksanaan kegiatan PLPBK dan wajjib memberikan solusinya. Hal ini harus dilaporkan kepada Korkot dan dapat dilaporkan langsung ke USK PLPBK KMP Advance, setiap tanggal 18 e. Mampu melaksanakan siklus kegiatan PLPBK ditingkat Kelurahan/Desa secara kreatif dan inovatif serta mampu dan berani mengambil keputusan yang baik f.
Mampu menjalin kerjasama dan bersinergi dengan Askot UP dan Tim Faskel KMW PNPM dalam melaksanakan kegiatan diwilayah dampingan yang sama
g. Memberikan masukan/informasi kepada KMP Advance terkait kinerja Korkot advance dan Askot UP (Kelemahan pendampingan, ke aktifan monitoring dan berkoordinasi serta menghambat pelaksanaan kegiatan PLPBK) h. Bertanggungjawab kepada Korkot Advace dan memberikan laporan kegiatan secara tepat waktu
KEGIATAN PELATIHAN TIPP YANG DIDUKUNG PENUH OLEH SF PLPBK DAN ASKOT PLPBK
19
PROSES KEGIATAN REVIEW PRODUK PERENCANAAN DI TINGKAT KOTA/KAB, KECAMATAN DAN KELURAHAN HARUS DIPASTIKAN TERJADI AGAR PRODUK PERENCANAAN YANG DIHASILKAN TIDAK BERTENTANGAN SEHINGGA VISI MASYARAKAT DAPAT TERWUJUD
PEMAHAMAN TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PLPBK HARUS TERUS MENERUS DILAKUKAN, TIDAK TERKECUALI KAUM PEREMPUAN
20
Pelaku Di Tingkat Kecamatan Pelaku PLPBK di tingkat Kecamatan, adalah PJOK Kecamatan dibawah koordinasi Camat (Perangkat daerah kab/kota di Kecamatan), Forum BKM Tingkat Kecamatan, dan kelompok peduli (relawan). Tugas Pokok dan peran setiap pelaku PLPBK tingkat Kecamatan, adalah sebagai berikut:
14.
PJOK Kecamatan Tugas Utamanya, adalah: a. Melakukan sosialisasi/pemasyarakatan pelaksanaan program PLPBK Kepada Perangkat Kecamatan (Camat dan jajarannya) dan Perangkat Kelurahan/Desa diwilayah kerjanya b. Melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program PLPBK diwilayah kerjanya, sesuai tahapan dan rencana kerja c. Mengarahkan perangkat kelurahan dan forum BKM Kecamatan untuk berkoordinasi dan memberikan dukungan yang kuat dalam melaksanakan program PLPBK d. Mengarahkan dan dan mendorong terjadinya koordinasi dan konsolidasi antara perangkat kelurahan dan BKM penerima program PLPBK dengan perangkat Kelurahan dan BKM diwilayah yang berbatasan, dalam rangka menyelaraskan dan mengintegrasikan kebutuhan perencanaan pembangunan Kelurahan/Desa e. Memfasilitasi BKM dan Perangkat Kelurahan/Desa, untuk mewujudkan proses perencanaan dan pembangunan partisipatif diwilayah kerjanya. f. Berkoordinasi dengan, TimTeknis Pemda, askot urban planner, senior fasilitator PLPBK dan tim fasilitator lainnya untuk mendukung kelancaran tugas Tim Inti PLPBK g. Membantu BKM dan Perangkat Kelurahan/Desa dalam menyelesaian kelengkapan administrasi proses pencairan dana BLM PLPBK. Khususnya dalam hal pembuatan Surat Perintah Penyaluran Bantuan (SPPB) setiap tahapan pencairan BLM PLPBK h. Membuat laporan bulanan yang terkait pelaksanaan tugas setiap bulan kepada Bupati/Walikota. Laporan ditembuskan kepada Lurah dan BKM penerima Program PLPBK.
21
15.
Forum BKM Kecamatan dan Kelompok Peduli (relawan)
Dukungan forum BKM dan kelompok peduli tingkat kecamatan kepada BKM penerima program PLPBK amat diperlukan dalam melaksanakan setiap tahapan kegiatan perencanaan partisipatif, pemasaran dan pelaksanaan program PLPBK, yaitu:. a. Terlibat aktif dalam kegiatan sosialisai/pemasyarakatan
program PLPBK kepada
masyarakat diwilayahnya b. Berperan aktif dalam forum diskusi atau pembahasan yang diadakan Tim Inti Perencanaan PLPBK, dalam rangka mewujudkan keserasian dan keterpaduan perencanaan pembangunan antar wilayah Kelurahan/Desa dan atau antar kawasan potensial. c. Berpartisipasi dalam kegiatan pemasaran program PLPBK d. Mendukung prinsip kebersamaan dan menghindari munculnya konflik dari pelaksanaan program PLPBK diwilayahnya.
CONTOH BALIHO YANG MENGGAMBARKAN PERAN PENUH KELOMPOK PEDULI YANG BERASAL DARI DINAS PENDIDIKAN SEHINGGA KEGIATAN PLPBK DIHARAPKAN SEJALAN DENGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KELURAHAN
22
TALKSHOW RUTIN DI RADIO DAERAH DENGAN MEMBAWAKAN PESAN-PESAN PENDUKUNG KEGIATAN PLPBK
CONTOH TALKSHOW TENTANG PLPBK DI TV DAERAH DENGAN MEMBAWAKAN PESAN-PESAN PENDUKUNG KEGIATAN PLPBK
Pelaku Tingkat Kelurahan/Desa 16.
Perangkat Kelurahan/Desa
Dalam perencanaan partisipatif ini, diharapkan perangkat kelurahan dan BKM dapat bekerja sama dan bersinergi dalam melaksanakan setiap tahapan perencanaan. Tugas pokok Lurah/Kepala desa dalam kegiatan perencanaan partisipatif, adalah: a. Melakukan pemahaman pedoman-pedoman PLPBK, melalui kegiatan pelatihan yang difasilitasi oleh Tim konsultan
23
b. Melakukan sosialisasi pelaksanaan perencanaan partisipatif diwilayah kerjanya, yang difasilitasi oleh Senior Fasilitator PLPBK c. Memastikan Tim Inti PLPBK dapat melaksanakan setiap tahapan kegiatan PLPBK dilapangan, sesuai dengan rencana kerja PLPBK. d. Bersama BKM, mendorong partisipasi warga (termasuk pelibatan remaja, perempuan dan kelompok rentan) dalam kegiatan rembug-rembug warga/musyawarah, yang terkait penyadaran kritis, menemukenali persoalan, permasalahan dan potensi, merumuskan visi, kebutuhan dan rencana pembangunan sertamerumuskan aturan-aturankesepakatan e. Bersama BKM, melakukan koordinasi dengan perangkat kelurahan yang berbatasan, dalam rangka menyelaraskan dan menyepakati hasil-hasil perencanaan partisipatif, atas dukungan dan persetujuan Camat. Kegiatan ini difasilitasi oleh Askot Urban Planner dan Senior Fasilitator PLPBK f.
Memantau tugas-tugas dan kegiatan Tenaga Ahli Pendamping dalam menjalankan setiap tahapan perencanaan partisipatif
g. Mempersiapkan ruang koordinasi/sekretariat PLPBK di Kantor Kelurahan/Desa h. Penangung jawab pemberian Surat Kontrak Kerjasama Tenaga Ahli Pendamping perencanaan partisipatif, atas persetujuan BKM dan TKPKD Kabupaten/Kota. i.
Penanggung jawab pemberian surat penugasan bagi Tim Inti perencanaan partisipatif yang akan menjalankan tugas-tugas dilapangan
j.
Memberikan informasi kepada Tim Perencanaan Partisipatif, yang terkait status kepemilikan tanah dan bangunan diwilayah kerjanya
k. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan Kelurahan/Desa, agar pelaksanaan pembangunan tersebut sesuai dengan hasil perencanaan partisipatif dan sesuai kebutuhan warga. Dalamkegiatan pengendalian ini perangkat Kelurahan/Desa didampingi oleh BKM dan fasilitator teknik. l.
Bersedia menetapkan aturan-aturan kesepakatan menjadi Surat Keputusan Pemerintah Desa.
m. Melaporkan hasil capaian pelaksanaan kegiatan perencanaan partisipatif diwilayah kerjanya, Kepada Pemerintah Kecamatan untuk ditindaklanjuti
kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota
24
.
LOKAKARYA ORIENTASI PLPBK TINGKAT KELURAHAN YANG DIDUKUNG PENUH OLEH LURAH DAN PERANGKAT KELURAHAN
KEGIATAN PEMETAAN SWADAYA YANG DIDUKUNG OLEH PERANGKAT KELURAHAN AGAR HASIL YANG DICAPAI SEJALAN DENGAN POTENSI YANG ADA
LURAH DAN PERANGKAT KELURAHAN BERSAMA BKM DAN TIM TEKNIS MELAKUKAN PROSES SELEKSI TENAGA AHLI PENDAMPING PERENCANAAN
25
LURAH DAN PERANGKAT KELURAHAN BERSAMA BKM, TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN SERTA TIM TEKNIS MELAKUKAN DISKUSI SEBELUM DILAKUKANNYA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
LURAH DAN PERANGKAT KELURAHAN BERSAMA BKM, TIM PEMASARAN SERTA TIM TEKNIS MELAKUKAN DISKUSI STRATEGI PEMASARAN SEBELUM DILAKUKANNYA PELAKSANAAN PEMASARAN PLPBK
17.
BKM Penerima Kegiatan PLPBK a. BKM mampu melaksanakan kegiatan PLPBK sesuai Action Plan b. BKM mampu menjalin kerjasama dengan Lurah/Kepala Desa dalam melaksanakan kegiatan PLPBK c. BKM mampu menjalankan kegiatan PLPBK dengan menerapkan prinsip-prinsip Goodgovernance
26
d. BKM berani memberikan informasi pengaduan melalui SMS langsung ke KMP Advance, terkait kinerja Askot UP dan SF PLPBK yang tidak optimal dan dapat menghambat pelaksanaan kegiatan PLPBK. e. Bila dalam satu Kota/Kabupaten terdapat lebih dari 3 Kelurahan/Desa penerima kegiatan PLPBK, maka: •
BKM berdaya menuju mandiri yang berkinerja baik, wajib memberikan dukungan, pemahaman dan motivasi bagi BKM yang belum berdaya agar dapat mampu meningkatkan kinerjanya.
•
Antar BKM penerima kegiatan PLPBK mampu bekerjasama secara positif
•
Forum BKM harus aktif dalam menjalankan kegiatan PLPBK
BKM dan Jajarannya diharapkan dapat berperan sebagai pusat pelayanan yang menggerakkan pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan partisipatif, pemasaran dan pelaksanaan pembangunan Kelurahan/Desa. Melalui program PLPBK diharapkan dapat membentuk BKM menjadi manager pengelola pembangunan Kelurahan/Desa pada masa mendatang Dalam menjalankan tugas dan perannya BKM, dibantu oleh Tenaga Ahli Pendamping dan PokjaPokja PLPBK. Tugas pokoknya, adalah: a. Memahami pedoman pelaksanaan, pedoman teknis, rencana kerja, strategi pelaksanaan program dan peran pelaku PLPBK, melalui kegiatan pelatihan yang difasilitasi oleh Tim konsultan (Korkot/Korkab dan Tim Pelatih KMW) b. Melakukan sosialisasi perencanaan partisipatif kepada masyarakat, yang didampingi dan difasilitasi oleh Senior Fasilitator PLPBK c. Melakukan proses perekrutan Tenaga Ahli Pendamping, yang difasilitasi oleh Tim Konsultan (Korkot/Korkab dan Tim Pelatih KMW) dengan melibatkan TKPKD, PJOK dan perangkat dinas-dinas terkait. d. Penangung jawab dan pelaksana pembayaran Tenaga Ahli Pendamping, sesuai alokasi anggaran yang disepakati e. Penanggung jawab pengelolaan dana BLM PLPBK, sesuai alokasi anggaran yang ditetapkan
27
f.
Menugaskan Tenaga Ahli Pendamping untuk merumuskan rencana kerja rinci Tim Inti Perencanaan Partisipatif, sesuai dengan rencana kerja (master schedule) PLPBK. Dalam menjalankan tugas tersebut, Tenaga Ahli pendamping dibantu dan difasilitasi oleh Tim Teknis PLPBK dan Tim Konsultan (Korkot/Korkab dan Tim Pelatih KMW)
g. Menugaskan Tenaga Ahli Pendamping untuk melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan setiap tahapan kegiatan PLPBK, sesuai rencana kerja rinci perencanaan partisipatif yang telah disepakati h. Melakukan
pembentukan
Pokja-Pokja
PLPBK
dan
KSM-KSM
Pembangunan
Kelurahan/Desa, yang difasilitasi oleh Senior Fasilitator PLPBK dengan melibatkan sebanyak-banyaknya warga. i.
Terlibat aktif dalam melaksanakan setiap tahapan perencanaan partisipatif
j.
Fasilitator bagi warga, agar dapat terlibat dan berpartisipasi akatif dalam berbagai kegiatan musyawarah/ rembug warga untuk menyepakati setiap proses perencanaan partisipatif
k. Meningkatkan peran Unit-Unit Pelaksana BKM, yaitu: •
Unit Pengelola Lingkungan (UPL) diharapkan mampu berperan sebagai pusat etika pembangunan lingkungan, pengemban pelayanan masyarakat dean sarana permukiman
•
Unit Pengelola pembangunan Sosial (UPS), diharapkan dapat berperan menjadi pusat pembangunan sosial, pengembangan pelayanan sosial komunitas dan kontrol sosial
•
Unit Pengelola Keuangan (UPK) diharapkan dapat berperan
sebagai pusat
pengembangan ekonomi bersama/rakyat, jaring produksi dan pemasaran serta pelayanan modal produksi l.
Melakukan penggalangan kelompok peduli, untuk terlibat dalam proses perencanaan partisipatif.
m. Membuat berita acara setiap tahapan pelaksanaan kegiatan, sebagai kelengkapan administrasi proses pencairan dana BLM PLPBK n. Bersama Lurah/Kepala Desa, melakukan Uji Publik, hasil-hasil perencanaan partisipatif dengan melibatkan sebanyak-banyaknya masyarakat, melalui kegiatan Bazar, Pameran, Workshop dll.
28
o. Melaporkan
pelaksanaan
kegiatan
perencanaan
partisipatif,
termasuk
laporan
pertanggung jawaban pengelolaan dana BLM PLPBK kepada masyarakat, PJOK, TKPKD yang ditembuskan kepada Tim Koordinator Kabupaten/Kota
DUKUNGAN BKM PENERIMA PLPBK UNTUK MENSOSIALISASIKAN KEGIATAN AGAR MENDAPAT DUKUNGAN PENUH DARI SELURUH LAPISAN MASYARAKAT
DUKUNGAN BKM PENERIMA PLPBK BERSAMA MASYARAKAT PADA KEGIATAN PLPBK TERCERMIN DALAM BALIHO
BKM BERSAMA LURAH DAN PERANGKAT KELURAHAN MENDUKUNG KEGIATAN PLPBK TERMASUK PENYEDIAAN FASILITAS UNTUK DISKUSI
29
Tim Inti PLPBK (Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP), Tim Pemasaran (TP) dan Tim Pelaksana Pembangunan (TPP) 18.
Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP)
Tim Inti Perencanaan
merupakan kolaborasi: Pemerintah Kabupaten/Kota, Perangkat
Kelurahan/Desa, BKM dan jajarannya, Kelompok peduli dan dibantu oleh Tenaga Ahli Pendamping Perencanaan Partisipatif dan Pokja-pokja PLPBK, seperti tersaji pada gambar 1. Dalam melaksanakan setiap tahapan kegiatan
PLPBK, Tim Inti perencanaan akan akan
didampingi dan difasilitasi oleh Tim Konsultan (Korkot/Korkab dan Tim KMW) dan secara berkala akan mendapat bimbingan atau bantuan teknis dari Tim Teknis (Dinas-dinas teknis) Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah (Perguruan Tinggi, LSM dan Kelompok peduli lainnya), sesuai kebutuhan. Tim Inti tersebut, Adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan kolaborasi Tim Inti Perencanaan PLPBK dapat menjalankan tugas-tugas perencanaan partisipatif, secara tepat waktu dan tepat sasaran Gambar 1. Organisasi Tim Inti Perencanaan Partisipatif
30
Tugas pokok Tim Inti Perencanaan Partisipatif: adalah: a. Melakukan perumusan rincian rencana kerja pelaksanaan perencanaan partisipatif, sesuai rencana kerja PLPBK, yang didampingi dan difasilitasi oleh Tim Konsultan (Korkot/Korkab dan Tim KMW) dan Tim Teknis Pemda untuk PLPBK. b. Melakukan pertemuan dan diskusi internal, untuk menyepakati dan menugaskan Tenaga ahli pendamping sebagai pengarah dan pengendali Tim Inti Perencanaan Partisipatif dalam melaksanakan setiap tahapan perencanaan partisipatif c. Memastikan pelaksanaan perencanaan partisipatif dapat melibatkan sebanyak-banyaknya warga sebagai pengambil keputusan dan kesepakatan. Upaya ini difasilitasi dan didampingi oleh Senior fasilitator PLPBK d. Berperan aktif dalam melaksanakan setiap tahapan perencanaan partisipatif, sesuai dengan rencana kerja yang telah disepakati e. Mendorong Tim Teknis Pemda dan kelompok peduli, untuk memberikan bimbingan dan pelayanan teknis PLPBK, sesuai kebutuhan. Upaya ini difasilitasi dan didampingi oleh Askorkot Khusus PLPBK f. Melakukan pertemuan internal tim inti perencanaan, untuk menyelesaikan persoalanpersoalan yang dapat menghambat proses perencanaan partisipatif dengan melibatkan Tim Teknis Pemda dan Tim Konsultan (Korkot/Korkab dan Tim KMW) g. Menyusun laporan setiap tahapan kegiatan dan aturan-aturan kesepakatan warga, sebagai output kegiatan perencanaan partisipatif PLPBK h. Melakuan evaluasi hasil-hasil kegiatan yang telah dicapai dari setiaptahapan perencanaan partisipatif i. Melaporkan hasil-hasil capaian kegiatan perencanaan partisipatif,kepada PJOK Kecamatan dan TKPKDyang ditembuskan kepada TKPP Kabvupaten dan Tim Konsultan pendamping. Laporan tersebut dilengkapi data-data, peta rencana dan aturan-aturan kesepakatan warga yang dapat dipertanggung jawabkan.
31
PROSES PEMBENTUKAN TIPP YANG DIDUKUNG OLEH BKM, PERANGKAT KELURAHAN DAN RELAWAN
TIPP DILATIH OLEH SF PLPBK DAN JUGA DIBERIKAN PEMAHAMAN PROSES PEMBERDAYAAN OLEH BKM SEHINGGA PELAKSANAAN DAPAT SINERGIS
SEMANGAT TIPP BERSAMA MASYARAKAT SAAT MELAKSANAKAN PROSES PEMASARAN YANG BERLANGSUNG DI RUMA-RUMAH WARGA
32
TIPP MENDUKUNG KEGIATAN PERENCANAAN SEHINGGA PRODUK PERENCANAAN YANG DIHASILKAN BENAR-BENAR MENJADI MILIK MASYARAKAT
19.
Tim Pemasaran (TP)
Tim Pemasaran PLPBK adalah: BKM. Perangkat Kelurahan/Desa dan Tenaga Ahli Pendamping Pemasaran, Tim Pemasaran dibentuk oleh BKM dan Perangkat Kelurahan/Desa secara partisipatif, dengan melibatkan masyarakat, TKPKD dan Tim Koordinator Kabupaten /Kota. Dalam menjalankan tugas dan perannya, Tim Pemasaran perlu melakukan koordinasi dan bersinergi dengan Tim Inti Perencanaan partisipatif. serta mendapatkan bimbingan teknis dan proses pendampingan pelaksanaan kegiatan pemasaran dari Tim Teknis Pemda dan Tim konsultan (Korkot/Korkab dan KMW). Tim Pemasaran PLPBK tersebut berperan, sebagai: a. Penanggung jawab perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemasaran hasil-hasil perencanaan partieipatif dan memastikan hasil-hasil perencanaan tersebut terpasarkan kepada stakeholder pemerintah dan swasta b. Pengarah BKM, Perangkat kelurahan, Pemerintah daerah dan kelompok peduli yang akan terlibat dalam kegiatan pemasaran hasil-hasil perencanaan partisipatif c. Fasilitator bagi Tim Inti Perencanaan Partisipatif untuk merumuskan rencana-rencana pembangunan Kelurahan/Desa yang potensial dipasarkan kepada Stakeholder Pemerintah dan Swasta
33
Sedangkan Tugas Tim Pemasaran PLPBK, adalah: a. Memahami rencana kerja dan strategi kegiatan pemasaran kawasan prioritas, melalui kegiatan pelatihan yang difasilitasi oleh Tim Konsultan ( korkot/Korkab dan Tenaga Ahli Channelling KMW & KMP) b. Memahami Peraturan-peraturan Pemerintah, tentang: Kemitraan dan Kerjasama Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam melaksanaan pembangunan dan Ketentuanketentuan atau kebijakan Pemerintah Daerah dalam memberikan Insentif dan Disinsentif kepada pihak Swasta atau stakeholder lainnya. Proses pemahaman tersebut diperoleh melalui bimbingan teknis dari Tim Teknis Pemda. c. Melakukan sosialisasi warga, terhadap kegiatan pemasaran kawasan prioritas. Kegiatan sosialisasi tersebut difasilitasi oleh Tim Konsultan d. Menyusun rencana kerja rinci dan strategi pemasaran serta mempersiapkan perlengkapan (tools) pendukung kegiatan pemasaran (ditingkat Kelurahan/Desa, Kabupaten/kota, Provinsi dan skala nasional), yang dibantu dan difasilitasi oleh Tim Koordinator Kabupaten/Kota, Tim Pemasaran KMW & KMP (Tenaga Ahli Channelling) dan Dinasdinas Pemerintah Daerah e. Merumuskan pola kerjasama Pemerintah, Swasta dan Masyarakat (termasuk aturan pemberian insentif dan disinsentif) dalam melaksanakann rencana-rencana pembangunan kawasan prioritas diwilayah sasaran PLPBK.. Dalam kegiatan perumusan tersebut, Tim Pemasaran akan dibantu dan didampingi oleh Tim Teknis Pemda dan Tim konsultan. f. Melakukan penguatan kapasitas perangkat Kelurahan/Desa, BKM dan Tim Inti Perencanaan Partisipatif, agar memiliki kemampuan melakukan kegiatan pemasaran hasil-hasil rencana pembangunan Kelurahan/Desa, yang didampingi oleh Tim Koordinator Kabupaten Kota, Tim pemasaran KMW dan KMP P2KP g. Merumuskan agenda kegiatan pemasaran dan strategi publikasi yang kuat terhadap hasil perencanaan PLPBK, ditingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan skala nasional h. Mendorong
pelaku-pelaku
pemasaran
ditingkat
Kelurahan/Desa,
Kecamatan,
Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat, untuk melaksanakan agenda pemasaran yang didukung publikasi yang kuat dengan harapan mendapatkan dana investasi pembangunan
34
yang cukup dan sesuai rencana pengembangan lingkungan permukiman Kelurahan/Desa. Kegiatan pemasaran tersebut dapat dilakukan, melalui kegiatan Pameran, Bazar, Lokakarya, workshop dan lain sebagainya. i. Melakukan evaluasi setiap kegiatan pemasaran, dengan melibatkan Tim Teknis Pemda dan Tim konsultan j. Melaporkan capaian hasil kegiatan pemasaran Kepada PJOK Kecamatan, TKPKD dan Tim Konsultan (Korkot/Korkab)
CONTOH LEAFLET YANG MENJADI BAGIAN DARI STRATEGI PEMASARAN TIM PEMASARAN
SERANGKAIAN DISKUSI TIM PEMASARAN DENGAN SEMUA PELAKU PLPBK UNTUK MENDAPATKAN STRATEGI PEMASARAN YANG SESUAI
35
KEGIATAN DISKUSI TIM PEMASRANA MELIBATKAN JUGA BERBAGAI PIHAK TERMASUK TIM TEKNIS PEMDA DAN KELOMPOK PEDULI
20.
Tim Pelaksana Pembangunan (TPP)
Tim Pelaksanaan Pembangunan, adalah: Perangkat Kelurahan/Desa, BKM dan jajarannya dan KSM-KSM,
yang didampingi oleh Tim Teknis Dinas PU Kabupaten dan Tim Konsultan
Pendamping (Tenaga Ahli Infrastruktur KMW, Korkot/Korkab, Askorkot Infrastruktur, fasilitator teknik dan fasilitator lainnya) Tugas pokok, Tim Pelaksana Pembangunan (TPP) Kawasan Prioritas, adalah: a. Memahami Pedoman-pedoman teknis dan Peraturan-peraturan Pemerintah yang mendukung proses Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Prioritas, melalui bimbingan teknis dari Tim Teknis Pemda dan melalui kegiatan pelatihan yang difasilitasi oleh TIM konsultan (Tenaga Ahli Infrastruktur KMW dan Tim Korkot/Korkab) b. Memahami pelaksanaan teknis setiap tahapan pelaksanaan pembangunan kawasan prioritas (Persiapan, Pelaksanaan Konstruksi dan Pemeliharaan/Paska Konstruksi), termasuk pemahaman pengelolaan anggaran pembangunan. Proses pemahaman tersebut diperoleh melalui kegiatan pelatihan yang difasilitasi oleh Tim Konsultan c. Mempersiapkan bengkel-bengkel konstruksi, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan kawasan dan kegiatan prioritas
36
d. Melakukan sosialisasi kegiatan pelaksanaan pembangunan fisik kawasan dan sub kawasan ditingkat masyarakat, yang didampingi dan difasilitasi oleh Tim Konsultan e. Membentuk KSM-KSM sebagai pelaksana dan pengelola pembangunan sub kawasan prioritas, secara partisipatif. Penanggung jawab pembentukan KSM-KSM tersebut adalah BKM dan Perangkat Kelurahan/Desa. Proses pembentukan KSM difasilitasi oleh Tim Konsultan. f. Melakukan penguatan kapasitas KSM-KSM, dalam hal: penyusunan proposal kegiatan, penghitungan estimasi anggaran pembangunan (RAB), tata cara pengawasan dan pemeliharaan bangunan dan tata cara pengelolaan anggaran pembangunan serta tata cara penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan/konstruksi. Dalam melakukan pengutan kapasitas KSM-KSM, Tim Pelaksana pembangunan didampingi dan difasilitasi oleh Tim teknis Pemda dan Tim konsultan g. KSM-KSM mengajukan Proposal pembangunan sub kawasan prioritas, kepada Tim Teknis Pemda dan Tim konsultan untuk di verifikasi. h. Melaksanakan kegiatan pembangunan/konstruksi sub kawasan, berdasarkan proposal yang telah disepakai i. Melakukan monitoring dan atau pengawasan pelaksanaan pembangunan konstruksi, agar sesuai dengan kualitas bangunan yang direncanakan. j. Melakukan sosialisasi kegiatan pemeliharaan bangunan (paska Konstruksi) dengan melibatkan sebanyak-banyaknya warga. Kegiatan sosialisasi tersebut difasilitasi oleh Tim konsultan dan Tim teknis Pemda k. Melaporkan hasil-hasil capaian setiap tahapan pelaksanaan pembangunan kawasan prioritas, termasuk laporan pertanggung jawaban pengelolaan anggaran pelaksanaan konstruksi, kepada PJOK Kecamatan, TKPKD Kabupaten/kota, Tim teknis Pemda, Tim Konsultan (Korkot/Korkab) BKM dan masyarakat secara transparan.
37
TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN BERSAMA MASYARAKAT MELAKUKAN PERSIAPAN KEGIATAN PEMBANGUNAN FISIK HASIL PERENCANAAN RTPLP
TIM TEKNIS MELAKUKAN DISKUSI BERSAMA TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN DAN KONSULTAN UNTUK MERUMUSKAN POLA PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK YANG DIDUKUNG OLEH TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN DENGAN MASYARAKAT DALAM WUJUD KSM
38
21.
Tenaga Ahli Pendamping Perencanaan PLPBK
Tugas Utama tenaga Ahli Pendamping Perencanaan dalam kegiatan ini adalah mendampingi masyarakat di dalam tahap perencanaan parisipatif dan bertanggung jawab untuk memastikan proses dan kualitas proses dan produk perencanaan. a. Memahami rencana kerja dan strategi kegiatan perencanaan partisipatif Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK). b. Melakukan perumusan rincian rencana kerja pelaksanaan perencanaan partisipatif, sesuai rencana kerja PLPBK. c. Melakukan pertemuan dan diskusi untuk membahas perkembangan pelaksanaan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK). d. Melakukan pertemuan internal tim inti perencanaan, untuk menyelesaikan persoalanpersoalan yang dapat menghambat proses perencanaan partisipatif dengan melibatkan Tim Teknis Pemda dan Tim Konsultan (Korkot/Korkab dan Tim KMW) e. Memberikan arahan dan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP), Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP)dan Rencana Investasi Program Jangka Menengah (RIPJM) f.
Mengendalikan pelaksanaan setiap tahapan kegiatan PLPBK, sesuai rencana kerja rinci perencanaan partisipatif yang telah disepakati.
g. Berperan aktif dalam melaksanakan setiap tahapan perencanaan partisipatif. h. Melaporkan hasil-hasil capaian kegiatan perencanaan partisipatif, kepada BKM dan Pemerintah Desa
39
TAPP SEBAGAI PROFESIONAL DARI BERBAGAI KALANGAN BERLATAR BELAKANG PERENCANAAN DILATIH OLEH KMP ADVANCE AGAR SIAP MENDUKUNG KEGIATAN DI MASYARAKAT LOKASI DAMPINGAN
KEGIATAN LATIHAN PRESENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN PERENCANAAN YANG TERJADI SAAT PELATIHAN TENAGA AHLI PENDAMPING PERENCANAAN (TAPP)
40
TAPP BERSAMA TIM PLPBK (ASKOT UP DAN SF) DI BEBERAPA LOKASI SALING BERTUKAR INFORMASI UNTUK MEMPEROLEH BERBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN MASALAH
TAPP MENDUKUNG PEMAHAMAN TIPP MELALUI POKJA MAKET AGAR MASYARAKAT MAMPU MEWUJUDKAN GAGASAN PERENCANAAN DALAM 3 DIMENSI
41
22.
Tenaga Ahli Pendamping Pemasaran PLPBK
Tugas Utama tenaga Ahli Pemasaran dalam kegiatan ini adalah mendampingi masyarakat di dalam mengembangkan strategi pemasaran, dan melakukan inisiasi awal terhadap upaya-upaya pemasaran hasil-hasil perencanaan kawasan/rencana pengembangan dan pembangunan kawasan kepada berbagai pihak dan atau pemangku kepentingan. Setidaknya Tenaga Ahli Pendamping pemasaran melakukan hal-hal sebagai berikut : 1. Memfasilitasi Tim Pemasaran untuk menyusun Rencana dan Strategi Pemasaran Internal (kepada masyarakat setempat)maupun eksternal (pihak-pihak di luar masyarakat wilayah setempat) 2. Memberikan peningkatan Kapasitas kepada Tim Pemasaran terkait hal-hal yang menyangkut upaya-upaya pemasaran dan atau penggalangan dukungan berbagai pihak terhadap upaya penataan lingkungan di wilayah setempat. 3. Mendampingi dan memberikan arahan kepada Tim Pemasaran di dalam melakukan upaya pemasaran dan atau penggalangan dukungan terhadap upaya penataan lingkungan, terutama terkait hal-hal berikut: a. Melakukan identifikasi potential partner b. Menganalisis peluang c. Menyiapkan strategi presentasi d. Menyusun dan menyiapkan alat/tools presentasi e. Mendampingi Tim Pemasaran untuk praktek presentasi/komunikasi dan penggalangan mitra potential f.
Mendampingi dan memberikan arahan/fasilitasi kepadaTim Pemasaran di dalam menyusun pola dan dokumen kerjasama yang saling menguntungkan
4. Di dalam masa kontrak pendampingan, Tenaga Ahli Pendamping Pemasaran memiliki kewajiban untuk mendampingi Tim Pemasaran samapi dengan mendapatkan komitmen bantuan/kerjasama yang memiliki nilai nominal setara dengan 40% BLM PLPBK di wilayah tersebut
42
TENAGA AHLI PEMASARAN DILATIH OLEH KMP ADVANCE UNTUK MEMPEROLEH WAWASAN YANG SAMA TERHADAP PELAKSANAAN KEGIATAN PEMASARAN PLPBK
BERBAGAI KEGIATAN PENDUKUNG TERWUJUDNYA STRATEGI PEMASARAN DILAKUKAN DAN DIDUKUNG OLEH TA PEMASARAN
43
