PERAN STRATEGIS PEMERINTAH MEWUJUDKAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS BAGI ANAK USIA DINI
NURINTAN SRI UTAMI 125120300111024
Abstrak
Pendidikan anak usia dini yang berkualitas adalah pendidikan yang mampu mengantarkan anak-anak meraih kesuksesan di masa depan. Kesuksesan ini juga akan berdampak baik bagi bangsa karena akan mengangkat citra bangsa. Berhasil atau tidaknya pendidikan anak usia dini selain dipengaruhi oleh individu anak, ternyata juga dipengaruhi oleh kebijakan yang diambil oleh negara, dalam hal ini pemerintah yang menjalankan fungsinya sebagai pembuat kebijakan. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia terkesan hanya mementingkan kuantitas. Meskipun begitu, pemerintah telah mencoba untuk mengubah cara pandangnya ke sisi dimana mereka memperhatikan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Maka, harus disadari bahwa pemerintah telah berusaha keras untuk menciptakan pendidikan yang baik bagi anak usia dini. Namun, pemerintah juga diharapkan mampu bersikap konsisten dengan apa yang telah direncanakan.
Latar Belakang Pendidikan menjadi salah satu modal bagi kemajuan suatu bangsa. Dapat kita lihat ketika pendidikan menjadi prioritas utama suatu bangsa, maka setidaknya bangsa tersebut dapat melakukan suatu perubahan yang signifikan, seperti pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan mampu mengangkat citra bangsa di kancah dunia. Hal ini dapat menjadi sorotan pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Pada dasarnya, pemerintah Indonesia telah menetapkan aturan yang termuat dalam UndangUndang Dasar 1945 pasal 31 yang menyatakan bahwa semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
Kemudian, pemerintah beberapa tahun belakangan juga
menetapkan adanya wajib belajar sembilan (9) tahun bagi warga negara Indonesia. Menindaklanjuti keputusan pemerintah untuk menjadikan pendidikan sebagai fokus utama, pemerintah sendiri kemudian memasukkan pendidikan anak usia dini (PAUD) di dalam ranah pendidikan yang harus dikembangkan secara khusus karena pendidikan anak usia dini berperan dalam pembentukan sumber daya manusia yang unggul. Anak usia dini (0-
6 tahun) mengalami apa yang disebut sebagai periode emas (0-6 tahun) bagi perkembangan otaknya. Periode emas merupakan periode kritis bagi perkembangan anak, karena dapat berpengaruh terhadap periode perkembangan selanjutnya. Periode ini hanya ada satu kali saja dan tidak dapat ditunda, sehingga jika terlewati maka peluang untuk mengembangkan potensi secara maksimal dapat dikatakan menjadi berkurang secara drastis. Oleh sebab itu, periode emas ini harus dimanfaatkan secara maksimal dengan memberikan pendidikan yang tepat sesuai perkembangan anak yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah Indonesia telah memulai program pengembangan pendidikan anak usia dini dengan menetapkan Undang-Undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang didalamnya terdapat pasal khusus untuk pendidikan anak usia dini. Selanjutnya, pemerintah juga mendirikan Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini dalam lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal yang dibawahi langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selanjutnya, pemerintah juga menggalakkan program 1 Desa 1 PAUD dan diperoleh data dari pendataan online Ditjen PAUDNI tahun 2015 yang menunjukkan bahwa program ini pada tahun 2014 telah mencapai target 71,14 %. Semua yang telah disebutkan di atas adalah bukti bahwa memang pemerintah telah menganggap pendidikan anak usia dini ini penting. Fakta yang telah disampaikan di atas adalah bukti secara kuantitas, belum terlihat bahwa banyaknya pendirian lembaga pendidikan anak usia dini berjalan beriringan dengan berkembangnya kualitas pendidikan anak usia dini di Indonesia. menunjukkan,
Banyak studi juga
jika lembaga pendidikan anak usia dini tidak berkualitas, maka dapat
menghambat perkembangan anak. Oleh karena itu, pemerintah harus ikut berperan untuk senantiasa meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini di Indonesia.
Kajian Teoritis A. Pengertian Pendidikan Anak Usia Dini Dalam undang-undang tentang sistem pendidikan nasional dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (UU Nomor 20 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 Ayat 14). B. Teori Ekologi Brofenbrenner dalam Pendidikan Anak Usia Dini
Bronfenbrenner mengembangkan teori perkembangan anak yang dipengaruhi oleh berbagai faktor Brofenbrenner ini
yang mencakup kehidupan manusia. Teori Ekologi
berkontribusi dalam pendidikan anak usia dini. Teori ini
mengidentifikasikan lima sistem kontekstual, yaitu : 1. Mikrosistem adalah setting tempat individu banyak menghabiskan waktu. Beberapa konteks dalam sistem ini antara lain adalah keluarga, teman sebaya, sekolah, dan tetangga. Dalam mikrosistem inilah individu berinteraksi dengan agen sosial secara langsung (keluarga, teman sebaya, guru). Menurut Bronfenbenner, dalam setting ini individu bukanlah penerima pengalaman yang pasif, tetapi sebagai individu yang berinteraksi secara timbal balik dengan orang lain. Bronfrenbrenner menunjukkan bahwa kebanyakan penelitian tentang dampak-dampak sosiokultural berfokus pada mikrosistem. (Santrock, Psikologi Pendidikan, 2008) 2. Mesosistem adalah hubungan antara beberapa mikrosistem atau hubungan antara beberapa konteks. Contohnya adalah hubungan antara pengalaman keluarga dengan pengalaman sekolah, pengalaman sekolah dengan pengalaman keagamaan, dan pengalaman keluarga dengan pengalaman teman sebaya. (Santrock, Life-Span Development, 2002) 3. Eksosistem dilibatkan ketika pengalaman-pengalaman dalam setting sosial lain, ketika individu tidak memiliki peran yang aktif mempengaruhi hal yang individu alami dalam konteks yang dekat. Atau sederhananya menurut eksosistem melibatkan pengalaman individu yang tak memiliki peran aktif di dalamnya. Misalnya, pengalaman kerja dapat mempengaruhi hubungan seorang perempuan dengan suami dan anaknya. Seorang ibu dapat menerima promosi yang menuntutnya melakukan lebih banyak pekerjaan, yang dapat meningkatkan konflik perkawinan dan perubahan pola interaksi orang tua-anak. (Santrock, Life-Span Development, 2002). Contoh lain eksosistem adalah pemerintah kota yang bertanggung jawab bagi kualitas taman, pusat rekreasi dan fasilitas perpustakaan bagi anakanak dan remaja. Keputusan mereka bisa membantu bisa menghambat atau membantu perkembangan individu secara tidak langsung. (Santrock, LifeSpan Development, 2002)
4. Makrosistem adalah kultur yang lebih luas. Kultur merupakan istilah yang luas yang mencakup peran etnis dan faktor sosioekonomi dalam perkembangan anak. Kultur adalah konteks terluas tempat siswa dan guru tinggal, termasuk nilai dan adat istiadat masyarakat. Misalnya, beberapa kultur (seperti Mesir dan Iran sebagai negara Islam), menekankan pada peran gender yang tradisional. Kultur lain (seperti di Amerika Serikat) menerima peran gender yang lebih bervariasi. Di Amerika, sekolahsekolah
semakin
mendukung
nilai
kesetaraan
antara
pria
dan
wanita. (Santrock, Psikologi Pendidikan, 2008) 5. Kronosistem meliputi pemolaan peristiwa-peristiwa sepanjang rangkaian kehidupan dan keadaan sosiohistoris dari perkembangan individu. Misalnya, dalam mempelajari dampak perceraian terhadap anak-anak, para peneliti menemukan bahwa dampak negatif sering memuncak pada tahun pertama setelah percaraian dan bahwa dampaknya lebih negatif bagi anak laki-laki daripada anak perempuan. Dua tahun setelah perceraian, interaksi dalam keluarga tidak begitu kacau dan lebih stabil. (Santrock, Psikologi Pendidikan, 2008) Sesuai teori brofenbrenner, pendidikan anak usia dini melibatkan berbagai elemen lingkungan, mulai elemen paling sederhana yaitu keluarga sampai kebijakan negara dan karakteristik zaman. Pendidikan anak usia dini menjadi tanggung jawab keluarga, komunitas, dan negara. Teori brofenbrenner ini dapat digunakan untuk menganalisis secara utuh mengenai pengaruh lingkungan, khusunya dalam hal ini peran pemerintah menentukan kebijakan terhadap pendidikan anak usia dini. C. Pendidikan Anak Usia Dini yang Berkualitas Pendidikan anak usia dini memiliki fungsi utama mengembangkan semua aspek perkembangan anak, meliputi perkembangan kognitif, bahasa, fisik (motorik kasar dan halus), sosial dan emosional (PPAUD, 2015). Pendidikan anak usia dini yang berkualitas adalah pendidikan yang mampu mengantarkan anak-anak meraih kesuksesan di masa depan. Selain itu, pendidikan anak usia dini haruslah menjadikan pengalaman masa kecil ketika mendapatkan pendidikan juga menjadi kunci pembentuk kepribadian anak ketika usia dewasa. Kualitas pendidikan anak usia dini ditentukan oleh beberapa indikator atau standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu : 1. Anak mencapai perkembangannya dengan baik 2. Tenaga pendidik yang terlatih dan berpengetahuan luas 3. Konten, proses, dan penilaian dalam pengajaran 4. Sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan yang cukup D. Peran Pemerintah dalam Pendidikan Anak Usia Dini Pemerintah sebagai pembuat kebijakan secara nasional yang sifatnya mengikat telah banyak mengeluarkan berbagai kebijakan. Dalam Laporan Awal dari buku Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini di Indonesia: Landasan Kokoh, Masa Depan Cerah yang akan diluncurkan oleh Bank Dunia, memuat berbagai langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Pertama, pada tahun 2001, ketika suatu direktorat baru dibentuk di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang didedikasikan untuk anak usia dini. Sejak awal, advokasi yang dilakukan oleh direktorat ini di dalam dan di luar pemerintahan mempengaruhi penyusunan kebijakan, menambahkan sumber daya pada layanan PAUD di masyarakat, dan menciptakan strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia tentang pentingnya usia dini. Pada saat yang sama, UNICEF merintis pos pelayanan kesehatan terpadu bagi ibu dan anak sebagai bagian dari program Balita Cerdas, yang merupakan salah satu komponen inisiatif Pemerintah untuk mendukung anak usia dini pada waktu itu. Kedua, pendidikan anak usia dini dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Perencanaan Jangka Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2004. Ketiga, pada tahun 2004 sebuah proyek percontohan yang pada mulanya dilaksanakan di bawah lingkup Direktorat Pendidikan Masyarakat dialihkan ke Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini. Ketika layanan PAUD baru didirikan di desadesa tertinggal, proyek ini memberikan pelajaran penting yang kemudian diterapkan pada proyek baru berskala lebih besar, yang dirintis pada tahun 2006.
Pembahasan
Sesuai apa yang dikemukakan dalam teori ekologi brofenbrenner bahwa kebijakan negara/pemerintah akan mempengaruhi berjalannya pendidikan anak usia dini, maka sudah sepatutnya pemerintah mengambil kebijakan secara tepat. Berdasarkan fakta yang ada, kebijakan pemerintah sudah bermunculan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Langkah pemerintah mewujudkan kebijakan-kebijakan tersebut dinilai sudah terlaksana dengan baik. Namun, pada tahun 2013 ditemukan bahwa ada beberapa hal yang mengganjal dari pendidikan anak usia dini di Indonesia. Sesuai riset yang dilakukan oleh Byrnes, kepala sekolah Royal Tots Academy, beberapa hal yang mengganjal dari pendidikan anak usia dini, yaitu : 1. Pendidikan anak usia dini tidak memiliki kurikulum yang universal. Hal ini menjadikan banyak lembaga pendidikan yang berbeda standar. 2. Sering terjadinya tarik ulur kekuatan antara anak dan guru. Ini adalah indikasi bahwa guru tidak memberikan kenyaman. Guru seharusnya memiliki pengetahuan bagaimana cara menghadapi anak-anak, karena setiap anak berbeda. 3. Lembaga pendidikan anak usia dini tidak konsisten karena membiarkan pengasuh ikut ke dalam kelas untuk menemani anak. Hal ini menjadikan anak tidak mandiri. Beberapa paparan di atas telah menunjukkan bahwa kualitas pelaksaan pendidikan anak usia dini perlu diperbaiki agar penyelengaraan pendidikan anak usia dini nantinya mampu mencapai standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini. Belakangan ini ternyata pemerintah mengevaluasi kekurangannya dalam hal kualitas penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, untuk itu pemerintah kembali menentukan arah kebijakan untuk meningkatkan kualitas PAUD (dalam data Bappenas), yaitu: 1. Menjamin bahwa Standar Nasional PAUD digunakan dalam menyusun kurikulum PAUD. Pengembangan standar nasional untuk PAUD oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) pada tahun 2009 juga menetapkan pendidikan anak usia dini sebagai tingkat pertama dalam sistem pendidikan di Indonesia. 2. Menguatkan forum pengembangan profesi pendidik PAUD dan kelompok kerja guru untuk meningkatkan kompetensi guru.
3. Menguatkan fungsi pengawas/pemilik lembaga PAUD dan pemberian dukungan untuk peningkatan kompetensinya. 4. Mengembangkan dan menerapkan sistem jaminan kualitas PAUD yang efektif, termasuk pengembangan karir pendidik. Arah kebijakan ini menjawab seluruh hasil riset yang dikemukakan oleh Byrnes. Namun, untuk mencapai Standar Pendidikan Anak Usia Dini, pemerintah masih membutuhkan waktu yang banyak. Memang tidak mudah untuk meningkatkan kualitas ketika alat untuk meraih kualitas itu tidak tersedia, misalnya tenaga pendidik yang profesional, pemerintah juga terlihat masih kesulitan untuk mengontrol semua lembaga PAUD karena setiap lembaga PAUD terkesan berjalan menurut aturan pemilik lembaga. Peningkatan kualitas akan bisa dilakukan secara bertahap oleh pemerintah. Pemerintah juga akan dibantu oleh Bunda PAUD yang sekarang juga menggalakkan Gerakan Nasional PAUD berkualitas. Semua pihak akan bekerjasama untuk menjadikan PAUD berkualitas ini, dari pemerintah hingga komunitas seperti PKK.
Kesimpulan Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah layanan yang seharusnya memang dinikmati oleh seluruh anak di Indonesia. Pendidikan ini dimaksudkan untuk memaksimalkan potensi anak di usia dini (golden age) untuk mencapai tahap perkembangannya dan di kemudian hari dapat bermanfaat bagi kemajuan bangsa.
Oleh karena itu, pemerintah
kemudian mengambil tindakan untuk meratakan keberadaan lembaga PAUD di berbagai daerah/desa/kota. Pemerintah menetapkan berbagai kebijakan yang sangat mendukung keberadaan PAUD. Kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan PAUD amat penting karena mempengaruhi berjalan atau tidaknya seluruh kegiatan di PAUD. Meskipun pemerintah telah mencapai hasil yang memuaskan secara kuantitas, seperti berhasilnya program 1 Desa 1 PAUD, namun pemerintah sekarang harus lebih fokus pada peningkatan kualitas. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan kepada pemerintah adalah pemerintah harus melakukan (1) peninjauan ulang seuai teori perkembangan dalam psikologi bagaimana kriteria anak telah mencapai perkembangan pada usianya untuk menentukan apakah anakanak dalam lembaga pendidikan anak usia dini telah mencapai perkembangannya atau belum, (2) pemerintah harus menyiapkan tenaga pendidik yang terlatih, misalnya lulusan S1 bidang psikologi atau guru PAUD, atau dengan memberikan pelatihan dalam menghadapi anak usia dini dengan cara yang benar, (3) menyetarakan kurikulum serta setiap tahun mengevaluasi
hasil kinerja seluruh PAUD di Indonesia, menyamakan semua bentuk penilaian anak didik di lembaga PAUD agar tidak memakai cara yang salah, misalnya penilaian dengan sistem ranking, (4) menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai karena anggaran pemerintah untuk PAUD juga sangat besar setiap tahunnya. Pemerintah harus konsiten dengan kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan sebaik mungkin karena jika kebijakan yang lama tidak diperbarui, maka kemungkinan PAUD di Indonesia akan mengalami stagnansi atau tidak berkembang karena hanya mengedepankan jumlah (kuantitas) bukan isinya (kualitas).
Referensi Bank Dunia (2012, November). Laporan Awal Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini. di Indonesia: Landasan Kokoh, Hari Esok Cerah. November. 15 April, 2015. http://wapikweb.org/bec/home/download/0228 DIKTI (2003). UU Nomor 20 Tahun 2003. 16 April, 2015. www.inherentdikti.net/files/sisdiknas.pdf Kementerian Pendidikan Nasional (2009). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini. 15 April, 2015. http://pendidikan.kulonprogokab.go.id/files/Permen-No-58-TH-2009.pdf PPAUD (2015, 15 April). Fungsi dan Tujuan. 15 April, 2015. http://paud.kemdikbud.go.id/static/fungsi-tujuan PPAUD (2015, 15 April). Ada apa dengan pendidikan anak usia dini di indonesia. 15 April, 2015. http://paud.kemdikbud.go.id/article/detail/ada_apa_dengan_pendidikan_anak_usia_di ni_di_indonesia Santrock, J. W. (2002). Life-Span Development. Jakarta: Erlangga. Santrock, J. W. (2008). Psikologi Pendidikan. Jakarta: Kencana.
