e-ISSN: 2442-7667 p-ISSN: 1412-6087 Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Pondok Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren Yanmu NW Praya Lombok Tengah NTB) Muhamad Suhardi dan M. Ary Irawan Program Studi Administrasi Pendidikan FIP IKIP Mataram Email:
[email protected] Abstract: this research aimed to know how far community role in developing islamic boarding house. Research method used case study to explore event and phenomena which happened as natural in the place of research so the kind of instrument used deeply interview to subject who became key instrument, and documentation formed the data which has been provided in place of reearch, either primary and secondary data. The data analysis in this research used qualitative descriptive analysis with interactive model. The result of this research was; 1) community participation in education planning, 2) community participation in education implementing, 3) community partication in education evaluating in developing islamic boarding house. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran serta masyarakat dalam pengembangan pondok pesantren. Metode penelitian menggunakan studi kasus untuk mengungkap pristiwa dan fenomena yang terjadi secara alami di tempat penenlitian sehingga jenis instrumen yang digunakan adalah interview mendalam kepada subyek yang dijadikan sebagai instrumen kunci, serta dokumentasi berupa data yang telah tersedia di tempat penelitian, baik jenis data primer atau skunder. Analisis data penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan model interaktif. Hasil Penelitian ini antara lain; 1) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan, 2) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, 3) Partisipasi masyarakat dalam evaluasi pendidikan dalam pengembangan pondok pesantren. Kata kunci: Peran Serta Masyarakat, Pengembangan Pondok Pesantren
Pendahuluan Pendidikan tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab orang tua dan masyarakat. Dalam UndangUndang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 Bab I pasal 1 dinyatakan bahwa: “Pendukung dan penunjang pelaksanaan pendidikan yang terwujud sebagai tenaga, sarana, dan prasarana yang tersedia dan didayagunakan oleh keluarga, masyarakat, peserta didik dan pemerintah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama”. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa peran serta masyarakat dan orang tua bertujuan mendayagunakan kemampuan yang ada pada orang tua dan masyarakat bagi pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan, terlebih pada era otonomi sekolah (Manajemen Berbasis Sekolah) saat
© 2015 LPPM IKIP Mataram
ini peran serta orang tua dan masyarakat sangat menentukan. Sebetulnya banyak sekali jenis-jenis dukungan masyarakat pada sekolah. Namun sampai sekarang dukungan tersebut lebih banyak pada bidang fisik dan materi, seperti membantu pembangunan gedung, merehab sekolah, memperbaiki genteng, dan lain sebagainya. Masyarakat juga dapat membantu dalam bidang teknis edukatif antara lain menjadi guru bantu, sumber informasi lain, guru pengganti, mengajar kebudayaan setempat, ketrampilan tertentu, atau sebagai pengajar tradisi tertentu. Namun demikian, hal tersebut belumlah terwujud karena berbagai alasan. Pada dasarnya masyarakat baik yang mampu maupun yang tidak mampu, golongan atas, menengah maupun yang bawah, memiliki potensi yang sama dalam mem-
Jurnal Kependidikan 14 (4): 375-383
bantu sekolah yang memberikan pembelajaran bagi anak-anak mereka. Akan tetapi hal ini bergantung pada bagaimana cara sekolah mendekati masyarakat tersebut. Oleh karena itu, sekolah harus memahami cara mendorong peran serta masyarakat agar mereka mau membantu sekolah. Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan sekolah merupakan sesuatu yang sepatutnya, karena pendidikan merupakan bagian dari esensi kehidupan masyarakat. Masyarakat mempunyai kepentingan bukan sekedar dalam pegembangan sekolah, namun terutama untuk memperbaiki mutu dalam rangka pembentukan peran-peran sosial melalui berbagai bentuk partisipasinya dalam kelembagaan pendidikan. Gorton (1976) menandaskan bahwa untuk membangun sekolah yang efektif perlu melibatkan peranserta masyarakat. Setidaknya ada 11 keterkaitan antara peran serta masyarakat, orang tua dengan pendidikan (Ulfatin; 2012: 20) antara lain: 1. Pendidikan adalah tanggungjawab bersama keluarga, masyarakat, dan negara; 2. Keluarga bertanggungjawab untuk mendidik moralitas/agama, menyekolahkan anaknya, serta membiayai keperluan pendidikan anaknya; 3. Anak berada di sekolah antara 6-9 jam, selebihnya berada di luar sekolah (rumah dan lingkungannya). Dengan demikian, tugas keluarga amat penting untuk menjaga dan mendidik anaknya; 4. Pendidikan adalah investasi masa depan anak. Oleh karena itu, memerlukan biaya, tenaga dan perhatian. 5. Anak perempuan perlu mendapat pendidikan setinggi anak laki-laki mengingat mereka akan menjadi ibu dari bayi-
376
bayinya. Ibu lebih dekat kepada anak dan mendidik anak perlu pengetahuan yang memadai agar anak tidak salah asuhan/didik; 6. Masyarakat berhak dan berkewajiban untuk mendapatkan dan mendukung pendidikan yang baik. Kewajiban mereka tidak sebatas pada bantuan dana, lebih dari itu juga pemikiran dan gagasan; 7. Pemerintah berkewajiban membuat gedung sekolah, menyediakan tenaga/ guru, melakukan standarisasi kurikulum, menjamin kualitas buku paket, alat peraga, dan lain sebagainya. Karena kemampuan pemerintah terbatas, maka peran serta masyarakat sanga diperlukan; 8. Kemampuan pemerintah terbatas sehingga mungkin tidak mampu untuk mengetahui secara rinci nuansa perbedaan di masyarakat yang berpengaruh pada bidang pendidikan. Jadi masyarakat berkewajiban membantu penyelenggaraan pendidikan; 9. Masyarakat dapat terlibat dalam memberikan bantuan dana, pembuatan gedung, lokal, pagar, dan lain sebagainya. Masyarakat juga dapat terlibat dalam bidang teknis edukatif. 10. Idealnya sekolah bertanggungjawab kepada pemerintah dan juga kepada masyarakat sekitarnya; 11. Bantuan teknis edukatif juga sangat mungkin diberikan, seperti: menyediakan diri menjadi tenaga pengajar, membantu anak berkesulitan membaca, menentukan dan memelihara guru baru yang mempunyai kualifikasi, serta
Muhamad Suhardi & M. Ary Irawan, Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Pondok Pesantren
membicarakan pelaksanaan kurikulum dan kemajuan belajar.
dikenal masyarakat dengan nama YANMU NW Praya.
Dalam kaitannya dengan keberadaan pondok pesantren yang notabanenya adalah sekolah swasta tentu peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk menunjang keberlangsungan sekolah baik dalam hal dukungan dana, perlengkapan dan lain sebaginya. Dalam kaitan pengelolaan lembaga pendidikan yang keberadaaannya dibawah naungan pemerintah tentu sekolah ataupun lembaga persekolahan tersebut tidaklah terlalu sulit untuk mengembangkan apa yang menjadi visi misi pendidikan pada umumnya. Lain halnya dengan sekolah swasta yang pada dasarnya adalah sekolah yang dibentuk atas dasar kebutuhan akan pendidikan ditengah tengah masyarakat, namun pada pengelolaannya sekolah swasta tersebut tidaklah semudah seperti sekolah yang dikelola oleh pemerintah. Sekolah swasta dalam hal ini adalah pondok pesantren memiliki tantangan perkembangan yang sangat luas, disamping masalah kualitas pendidikan, keberadaan pondok pesantren terus menghadapi permasalahan-permasalahan kompleks yang harus segera diselesaikan anatara lain, perbaikan gedung, sarana prasarana, kuantitas para santri, kurikulum, dan masih banyak hal lain yang menjadi tantangan sekolah swasta yang satu ini. Dibeberapa sekolah swasta banyak sekolah swasta yang mungkin bisa disebut “gulung tikar”, namun ada juga sekolah swasta yang mampu bersaing dan memberikan kontribusi terhadap dunia pendidikan seperti pondok pesantren yang dibawah naungan yayasan munirul arifin praya yang lebih akrab dan
Metode Penelitian Metode Yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang memiliki prosedur penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang dari prilaku yang diamati melalui prosedur penelitian kualitatif yaitu: (a) penetapan informan kunci yakni Pimpinan Ponpes, Pengurus, Kepala Sekolah, Para Ustad dan Ustazah, dan wali murid (b) melakukan penelusuran data lapangan dengan cara observasi/pengamatan, wawancara, dan studi dokumentasi terkait rumusan penelitian, (c) menganalisis data dengan cara mengaudit data, pemberian nomor dan kode data, menganalisis makna data, melakukan pengecekan kembali kebenaran data kepada informan (member check), melakukan konfirmasi data atau pengecekan data melalui sumber informasi terkait lainnya dalam bentuk triangulasi, (d) melakukan penayangan data (display data), (e) penarikan kesimpulan sementara dalam bentuk proporsi temuan penelitian, dan (f) penetapan kesimpulan, implikasi dan rekomendasi hasil penelitian Hasil Penelitian A. Peran Serta Masyarakat dalam pengembangan pondok pesantren 1. Peran Serta Orang Tua Adapun peran tersebut diantaranya yaitu: a). Hanya sekedar pengguna jasa pelayanan pendidikan yang tersedia. Misalnya, orang tua hanya memasukkan anak ke Pondok Pesantren dan menyerahkan sepenuhnya
377
Jurnal Kependidikan 14 (4): 375-383
kepada pihak sekolah. b). Memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga, misalnya dalam pembangunan gedung Pondok Pesantren, c). Menerima secara pasif apa pun yang diputuskan oleh pihak yang terkait dengan sekolah, misalnya komite Pondok Pesantren, d). Menerima konsultasi mengenai hal-hal yang terkait dengan kepentingan sekolah. Misalnya, kepala Pondok Pesantren berkonsultasi dengan komite Pondok Pesantrendan orang tua murid mengenai masalah pendidikan, masalah pembelajaran matematika, dll. Dalam konsep MBS hal yang keempat ini harus selalu terjadi. e). Memberikan pelayanan tertentu. Misalnya, Pondok Pesantren bekerja sama dengan mitra tertentu seperti Komite Pondok Pesantrendan orang tua murid mewakili Pondok Pesantren bekerjasama dengan Puskesmas untuk memberikan penyuluhan tentang perlunya sarapan pagi sebelum sekolah, atau makanan yang bergizi bagi anak-anak. f). Melaksanakan kegiatan yang telah didelegasikan atau dilimpahkan sekolah. Sekolah, missalnya, meminta komite Pondok Pesantren dan orang tua murid tertentu untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat umum tentang pentingnya pendidikan atau hal-hal penting lainnya untuk kemajuan bersama. g). Mengambil peran dalam pengambilan keutusan pada berbagai jenjang. Misalnya orang tua siswa ikut serta membicarakan dan mengambil keputusan tentang rencana kegiatan pembelajaran di sekolah, baik dalam pendanaan, pengembangan dan pengadaan alat bantu pembelajarannya.
378
2. Peran serta masyarakat a) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan; b) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber pelaksana dan pengguna hasil pendidikan; c) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah Bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu Pondok Pesantren diantaranya: i. Menggunakan jasa Pondok Pesantren. ii. Memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga iii. Membantu anak belajar di rumah iv. Berkonsultasi masalah pendidikan anak v. Terlibat dalam kegiatan ekstra kurikuler dan vi. Pembahasan kebijakan sekolah. Dukungan masyarakat terhadap peningkatan mutu pendidikan Pondok Pesantren melibatkan peran serta tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama, dunia usaha dan dunia industri, serta kelembagaan sosial budaya. Penyertaan mereka dalam pengelolaan Pondok Pesantren hendaknya dilakukan secara integral, sinergis, dan efektif, dengan memperhatikan keterbukaan Pondok Pesantren untuk menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat dalam meningkatkan mutu sekolah.
Muhamad Suhardi & M. Ary Irawan, Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Pondok Pesantren
B. Strategi dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan pondok pesantren Mengingat tidak setiap kondisi sosial budaya terbiasa dengan partisipasi sebagai salah satu bentuk dari budaya demokrasi, maka bisa saja usaha meningkatkan kualitas sebuah lembaga pendidikan dengan memanfaatkan partisipasi aktif masyarakat tidaklah selalu berjalan mulus. Sekalipun begitu peningkatan partisipasi masayarakat haruslah tetap diusahakan, sekalipun harus diakui tidak gampang anatara lain: 1. Melakukan persuasi kepada masyarakat, bahwa dengan keikutsertaan masyarakat dalam kebijaksanaan yang dilaksanakan, justru akan menguntungkan masyarakat sendiri. 2. Menghimbau masyarakat untuk turut berpartisipasi melalui serangkaian kegiatan. 3. Menggunakan tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai khalayak banyak untuk ikut serta dalam kebijaksanaan agar masyarakat kebanyakan yang menjadi pengikutnya juga sekaligus ikut serta dalam kebijaksanaan yang diimplimentasikan. 4. Mengaitkan keikutsertaan masyarakat dalam implimentasi kebijaksanaan dengan kepentingan mereka, masyarakat memang perlu diyakinkan, bahwa ada banyak kepentingan mereka yang terlayani dengan baik, jika mereka berpartisipasi dalam kebijaksanaan. 5. Menyadarkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi terhadap kebijaksanaan yang telah ditetapkan secara sah, dan kebijaksanaan yang sah tersebut adalah
salah satu dari wujud pelaksanaan dan perwujudan aspirasi masyarakat. Pembahasan Masyarakat dan peningkatan mutu Pondok Pesantren merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan karena, salah satu prinsip yang ada dalam MBS yaitu adanya Partisipasi/ peran serta masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah/pendidikan. Namun, selama ini peran serta masyarakat khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan masih sangat minim. Partisipasi masyarakat selama ini pada umumnya sebatas pada dukungan dana, sementara dukungan lain seperti pemikiran, moral, dan barang/jasa kurang diperhatikan oleh karena itu untuk memperbaikinya perlu dilakukan suatu upaya-upaya perbaikan, salah satunya adalah melakukan reorientasi penyelenggaraan pendidikan dengan melibatkan peran serta masyarakat melalui manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Masyarakat memegang peran penting dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan terutama dalam mendidik moralitas/ agama, menyekolahkan anaknya, dan membiayai keperluan pendidikan anakanaknya. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan mereka juga mempunyai kewajiban untuk mengembangkan serta menjaga keberlangsungan penyelenggaraan proses pendidikan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 BAB IV yang didalamnya memuat bahwasannya pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga. Masyarakat juga dapat terlibat dalam memberikan
379
Jurnal Kependidikan 14 (4): 375-383
bantuan dana, pembuatan gedung, area pendidikan, teknis edukatif seperti proses belajar mengajar, menyediakan diri menjadi tenaga pengajar, mendiskusikan pelaksanaan kurikulum, membicarakan kemajuan belajar dan lain-lain. Banyak hal yang bisa disumbangkan dan dilakukan oleh masyarakat untuk membantu terlaksananya pendidikan yang bermutu, mulai dari menggunakan jasa pelayanan yang tersedia sampai keikutsertaannya dalam pengambilan keputusan. Peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu Pondok Pesantrenmencakup seluruh stake holder (orang tua, masyarakat dan komite sekolah) Orang tua adalah salah satu mitra Pondok Pesantrenyang dapat berperan serta dalam pembelajaran, perencanaan/pengembangan maupun dalam pengelolaan kelas yang dapat meningkatkan suatu mutu pendidikan sekolah. Tim Penulis Paket Pelatihan Awal MBS untuk Pondok Pesantrendan Masyarakat (2003: 2-7) menyatakan terdapat tujuh jenis peran serta orang tua dalam pembelajaran. Adapun peran tersebut diantaranya yaitu: 1. Hanya sekedar pengguna jasa pelayanan pendidikan yang tersedia. Misalnya, orang tua hanya memasukkan anak ke Pondok Pesantren dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah. 2. Memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga, misalnya dalam pembangunan gedung Pondok Pesantren. Menerima secara pasif apa pun yang diputuskan oleh pihak yang terkait dengan sekolah, misalnya komite Pondok Pesantren4. Menerima konsultasi mengenai halhal yang terkait dengan kepentingan sekolah. Misalnya, kepala Pondok Pesantren berkonsultasi dengan komite Pondok
380
Pesantrendan orang tua murid mengenai masalah pendidikan, masalah pembelajaran matematika, dll. Dalam konsep MBS hal yang keempat ini harus selalu terjadi. 5. Memberikan pelayanan tertentu. Misalnya, Pondok Pesantren bekerja sama dengan mitra tertentu seperti Komite Pondok Pesantren dan orang tua murid mewakili Pondok Pesantren bekerjasama dengan Puskesmas untuk memberikan penyuluhan tentang perlunya sarapan pagi sebelum sekolah, atau makanan yang bergizi bagi anak-anak. 6. Melaksanakan kegiatan yang telah didelegasikan atau dilimpahkan sekolah. Sekolah, misalnya, meminta komite Pondok Pesantren dan orang tua murid tertentu untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat umum tentang pentingnya pendidikan atau hal-hal penting lainnya untuk kemajuan bersama. 7. Mengambil peran dalam pengambilan keutusan pada berbagai jenjang. Misalnya orang tua siswa ikut serta membicarakan dan mengambil keputusan tentang rencana kegiatan pembelajaran di sekolah, baik dalam pendanaan, pengembangan dan pengadaan alat bantu pembelajarannya. Dalam UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas. Pada Bab XV Pasal 54 dinyatakan bahwa: 1. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. 2. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber pelaksana dan pengguna hasil pendidikan. 3. Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut
Muhamad Suhardi & M. Ary Irawan, Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Pondok Pesantren
dengan peraturan pemerintah Bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu Pondok Pesantren diantaranya: a. Menggunakan jasa Pondok Pesantrenb. Memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga c. Membantu anak belajar di rumah d. Berkonsultasi masalah pendidikan anak e. Terlibat dalam kegiatan ekstra kurikuler dan f. Pembahasan kebijakan sekolah. Dukungan masyarakat terhadap peningkatan mutu pendidikan Pondok Pesantren melibatkan peran serta tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama, dunia usaha dan dunia industri, serta kelembagaan sosial budaya. Penyertaan mereka dalam pengelolaan Pondok Pesantren hendaknya dilakukan secara integral, sinergis, dan efektif, dengan memperhatikan keterbukaan Pondok Pesantren untuk menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat dalam meningkatkan mutu sekolah. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Dari pengertian tersebut, Anda dapat simpulkan bahwa komite Pondok Pesantren terdiri atas unsur: orang tua siswa, wakil tokoh masyarakat (bisa ulama/rohaniwan, budayawan, pemuka adat, pakar atau pemerhati pendidikan, wakil organisasi masyarakat, wakil dunia usaha dan industri, bahkan kalau perlu juga wakil siswa, wakil guru-guru, dan kepala sekolah. Tugas utama komite Pondok Pesantren ialah membantu penyelanggaraan pendidikan di Pondok Pesantren dalam kapasitasnya sebagai pemberi pertimbangan, pendukung program, pengontrol, dan bahkan mediator. Untuk memajukan pendidikan di sekolah, komite
Pondok Pesantren membantu Pondok Pesantren dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar, manajemen sekolah, kelembagaan sekolah, sarana dan prasarana sekolah, pembiayaan pendidikan, dan mengkoordinasikan peran serta seluruh lapisan masyarakat. Kedudukannya sebagai mitra sekolah. Dewan Pendidikan dan Komite Pondok Pesantren merupakan: 1. Advisory agency (pemberi pertimbangan) 2. Supporting agency (pendukung kegiatan layanan pendidikan) 3. Controlling agency (pengontrol kegiatan layanan pendidikan) 4. Mediator, penghubung, atau pengait tali komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Pada dasarnya pemberdayaan komite Pondok Pesantren dalam konteks MBS adalah melalui koodinasi dan komunikasi. Koordinasi yang dilakukan kepala Pondok Pesantren dengan para guru dan masyarakat dapat dilakukan secara vertikal, horisontal, fungsional, dan diagonal. Koordinasi dapat juga dilakukan secara internal dan eksternal. Koordinasi dilakukan secara terus menerus sebagai upaya konsolidasi untuk memperkuat kelembagaan dalam mencapai tujuan. Tidak hanya itu, pemberdayaan juga dapat dilakukan dengan menjalin komunikasi yang baik. Komunikasi dalam konteks tatakrama profesional dapat meningkatkan hubungan baik antara pimpinan Pondok Pesantren dengan para guru dan staf, dan pihak Pondok Pesantren dengan komite sekolah. Simpulan Simpulan dari hasil penelitian ini antara lain; 1. Peran serta masyarakat dengan menggunakan jasa pelayanan yang tersedia. Jenis peran serta masyarakat ini adalah
381
Jurnal Kependidikan 14 (4): 375-383
2.
3.
4.
5.
6.
7.
382
jenis yang paling umum. Masyarakat hanya memanfaatkan jasa Pondok Pesantren dengan memasukkan anak ke Pondok Pesantren. Peran serta dengan memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga. Pada peran serta masyarakat jenis ini, masyarakat berpartisipasi dalam perawatan dan pembangunan fisik Pondok Pesantren dengan menyumbangkan dana, barang, dan/atau tenaga. Peran serta secara pasif. Artinya, menyetujui dan menerima apa yang diputuskan oleh pihak Pondok Pesantren (komite Pondok Pesantren), missalnya komite Pondok Pesantren memutuskan agar orangtua membayar iuran bagi anaknya yang berPondok Pesantren dan orangtua menerima keputusan tersebut dengan mematuhinya. Peran serta melalui adanya konsultasi. Orang tua datang ke Pondok Pesantren untuk berkonsultasi tentang masalah pembelajaran yang dialami anaknya. Peran serta dalam pelayanan. Orangtua/ masyarakat terlibat dalam kegiatan Pondok Pesantren, misalnya orangtua ikut membantu Pondok Pesantren ketika ada studi tur, kegiatan pramuka, kegiatan keagamaan, dan lain-lainnya. Peran serta sebagai pelaksana kegiatan yang didelegasikan/dilimpahkan. Misalnya, Pondok Pesantren meminta anggota masyarakat untuk memberikan penyuluhan pentingnya pendidikan, masalah jender, gizi. Melakukan persuasi kepada masyarakat, bahwa dengan keikutsertaan masyarakat dalam kebijaksanaan yang dilaksana-
kan, justru akan menguntungkan masyarakat sendiri. 8. Menghimbau masyarakat untuk turut berpartisipasi melalui serangkaian kegiatan. 9. Menggunakan tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai khalayak banyak untuk ikut serta dalam kebijaksanaan agar masyarakat kebanyakan yang menjadi pengikutnya juga sekaligus ikut serta dalam kebijaksanaan yang diimplimentasikan. 10. Mengaitkan keikutsertaan masyarakat dalam implimentasi kebijaksanaan dengan kepentingan mereka, masyarakat memang perlu diyakinkan, bahwa ada banyak kepentingan mereka yang terlayani dengan baik, jika mereka berpartisipasi dalam kebijaksanaan. 11. Menyadarkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi terhadap kebijaksanaan yang telah ditetapkan secara sah, dan kebijaksanaan yang sah tersebut adalah salah satu dari wujud pelaksanaan dan perwujudan aspirasi masyarakat. Daftar Pustaka Abdul Fatah, R, Taufiq, T, dan Bisri, A.M, (2005), Rekontruksi Pesantren Masa Depan, Jakarta : Listafariska Putra. Asrahah, Hanun, (2001), Sejarah Pendidikan Islam, Jakarta : Logos Wacana Ilmu Arifin, I. 1996. Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-ilmu sosial & Keagamaan. Malang: Kalimasahada Pres Bogdan, R.C. & Biklen, S.K. 1990. Riset Kualitatif Untuk Pendidikan.
Muhamad Suhardi & M. Ary Irawan, Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Pondok Pesantren
Terjemahan oleh Muhandir. Jakarta: Depdikbud Bogdan, R.C. & Biklen, S.K. 1982. Qualitatif Reseach For Education and Introduction to theory and Methods. Boston: Allyn and Bacon. Fajar, A. M. 1998. Madrasah dan tantangan modernitas. Bandung: Mizan. Haedari, A. (2004a), Masa Depan Pesantren, Dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global, Jakarta, IRD Press. Haedari, A. (2006b), Transformasi Pesantren, Pengembangan Aspek Halim, dkk. 2005. Manajemen Pesantren. Yogyakarta: Pustaka Pesantren Mantja, W. 2009. Modul Perkuliahan Prapasca: Kapita Selekta Manajemen Pendidikan. Program Pasca Sarjana: Universitas Negeri Malang. Marno. & Triyo S. 2008. Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam. Bandung: PT Refika Aditama. Miles, M.B. & Huberman, A.M. 1992. Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI-Press. Rahim, Husni, (2001), Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta: Logos. Terry, G.R. 1977. Program Learning Aid: Principles of Management. Illions: Richard D. Irwinn, Inc. TIM Dosen Administrasi Pendidikan Univesitas Pendidikan Indonesia. (2009). Manajemen Pendidikan. Bandung: Alfabeta
Tilaar. 2000. Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Bandung. Remaja Rosdakarya. Ulfatin. 2014. Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Sekolah Terpencil. Malang: UM Press
383
