PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN MENUJU NEGERA MARITIM YANG KUAT (Suatu Pendekatan Sistem)

PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN MENUJU NEGERA MARITIM YANG KUAT (Suatu Pendekatan Sistem)

Oleh:

Prof. Dr. Thomas Pentury (Rektor Universitas Pattimura)

1. PENGANTAR Indonesia disebut-sebut sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau 17.504 (Kepmendagri, 2008), luas daratan 1.910.931 km2 (Kepmendagri, 2010) dan luas perairan 3.544.743,90 km2 (KKP, 2011) dan total panjang garis pantai Indonesia adalah 104.000 kilometer (Bakosurtanal, 2006). Walaupun sebenarnya, hasil dari Badan Informasi Geospasial (BIG) menyebutkan nilai-nilai ini telah mengalami perubahan. Potensi negara kepulauan ini, tentunya memberikan dampak terhadap dinamika pembangunan secara kewilayahan. Dinamika pembangunan dalam konteks kewilayahan di Indonesia tidak hanya menunjukkan pertumbuhan yang positif saja, namun juga memberikan konsekuensi logis terbentuknya berbagai persoalan yang menunjukkan kondisi negatif yang mempengaruhi dinamika pembangunan secara menyeluruh di Indonesia. Saya kira ini yg pertama, yang berikut : Beberapa isu dan masalah strategis yang berkaitan dengan eksistensi potensi dan pemanfaatannya di “Negara Kepulauan Indonesia”, dapat dikelompokkan atas enam kelompok isu dan masalah, meliputi: lingkungan dan sumberdaya alam, sosial, ekonomi, budaya, teknologi serta kebijakan, hukum dan kelembagaan. Pengelompokkan isu dan masalah ini mengacu pada berbagai referensi, dan paling banyak dipilih adalah isu-isu dan masalah yang terekam melalui berbagai pernyataan pada Indonesia Maritime Magazine. Pertama, isu dan masalah lingkungan dan sumberdaya alam, Indonesia disebut sebagai Amazon of The Sea, namun untuk kepentingan peningkatan ekonomi negara negara, muncul persoalan yang sulit dihindari. Sebagai contoh eksploitasi Dengan tujuan peningkatan pertumbuhan ekonomi namun berimplikasi pada lingkungan. minyak dan tambang lainnya berada pada dualisme “peningkatan energi dan ekonomi negara” versus “masalah lingkungan, pencemaran”. Oleh sebab itu, berbagai temuan di negara kita bahwa polusi yang terjadi mengancam eksitensi lingkungan perairan dan sumberdaya yang ada. Pencemaran lingkungan perairan karena tumpahan minyak dari Celah Timor dinyatakan telah merusak ekosistem laut. Namun Indonesia masih dituntut untuk bisa membuktikan masalah itu. Persoalan perubahan iklim, ternyata memberikan dampak terhadap pergeseran daerah penangkapan ikan (Fishing Ground). Masalah ini kemudian mendorong persoalan baru baik pada aspek ekonomi maupun sosial. Pada aspek ekonomi, nelayan harus memberikan energi lebih untuk menjangkau daerah penangkapan yang potensial. Beberapa temuan membuktikan bahwa biaya operasional cenderung meningkat sementara pendapatan masih berjalan di tempat. Dampaknya pada spek sosial adalah banyak nelayan harus mengurungkan

niatnya untuk menjangkau fishing ground yang lebih jauh, dan tetap berada dalam keterpurukan di level rumah tangga nelayan. Dalam konteks perubahan iklim ini, banyak pernyataan tentang “Global Warming Mengancam Kepulauan Indonesia”, sangat nyata terlihat pada kenaikan muka air laut, peningkatan suhu permukaan laut, perubahan kecepatan angin dan curah hujan, serta perubahan pH (derajat keasaman perairan laut). Perubahanperubahan ini diduga telah memberikan dampak yang sangat besar baik terhadap menurunnya luasan wilayah daratan NKRI maupun menyebabkan perubahan ekosistem laut (Karopitan, 2013a, 2013b). Isu dan masalah lingkungan dan sumberdaya alam menyisahkan pertanyaan kritis tentang, pencerahan-pencerahan harus dikelola oleh siapa saja? Pertanyaan ini menjadi pembuka diskursus kita tentang “peran siapa?” dan “apa alternatifnya?”. Kedua, isu dan masalah sosial, yang lebih banyak mengarah pada ketidakberdayaan masyarakat dalam hal ini nelayan. Oleh karena itu, beberapa persoalan yang terekam, seperti masyarakat (nelayan) tradisional yang tidak dapat mengakses daerah tangkapan (fishing ground) , teror bagi nelayan akibat illegal fishing, banyaknya nelayan di perbatasan terlindas nelayan asing. Persoalan-persoalan ini menunjukkan begitu kuatnya potensi konflik yang akan dan harus dihadapi masyarakat nelayan dengan ketidakberdayaannya. Mengacu pada pikiran Engel and Korf (2005) seerta Kinseng (2013), masyarakat di tingkat lokal (termasuk nelayan) sebenarnya memiliki kekuatan dalam mengatasi persoalan terkait pengelolaan konflik itu, namun banyak juga kelemahan yang mereka miliki. Keberhasilan pengelolaan konflik di tingkat masyarakat lokal seringkali tergantung pada kapasitas enforcement mereka. Oleh karena itu, pengelolaan konflik sebagai basis persoalan di atas ditawarkan melalui pengelolaan konflik alternatif (Alternative Conflict Management/ACM). Pertanyaan yang muncul kemudian adalah siapa saja yang dapat mencermati dan menjadi aktor dalam mendukung alternatif-alternatif yang ditawarkan? Ketiga, isu dan masalah ekonomi, yang paling “panas” atau “terkini” dihadapi oleh Indonesia adalah eksistensi Geostrategi NKRI di Era Ekonomi Pasifik. Keterlambatan inisiatif kita merupakan “bencana” yang tersimpan bagi ekonomi nasional masa depan. Kondisi ini akan diperparah juga dengan lemahnya akses Indonesia dalam mengelola seluruh potensi yang ada di di negara ini. Pernyataan tentang “Zona Ekonomi Eksklusif sebagai Potensi Maritim Tak Terjamah” merupakan salah satu pemicu percepatan keterpurukan kita jika tidak kelola dengan baik. Dalam konteks pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, masih banyak persoalan yang harus disikapi secara baik. Persoalan industrialisasi perikanan import, dan import ikan illegal yang semakin membuat nelayan kian terpuruk adalah fakta tragis yang membutuhkan sentuhan-sentuhan kebijakan yang tepat.

Di sisi lain, “Dilema Ekonomi dan Ekologis” juga dihadapi oleh Indonesia terkait dengan upaya-upaya pengembangan ekonomi berbasis kegiatan produktif seperti perikanan tangkap, perikanan budidaya, ekowisata pesisir/bahari dan pertambangan. Langkah-langkah strategis dalam mencermati persoalan geostrategi Indonesia dalam konteks ekonomi global, temuan-temuan praktek illegal dalam pembangunan (industrialisasi) serta dilematis ekonomi dan ekologis menjadi tugas bersama. Peran siapa dan strategis seperti apa yang penting dicermati dalam mereduksi persoalan itu merupakan pertanyaan penting yang harus dijawab secara komprehensif. Keempat, isu dan masalah teknologi. Dalam berbagai diskursus tentang percepatan pembangunan di sektor maritim, persoalan-persoalan yang sering mengemuka adalah kelemahan nasional dalam pengembangan dan introduksi teknologi. Kebutuhan mendasar terhadap teknologi informasi maritim untuk menjawab masalah di tingkat nasional dan masyarakat lokal telah menjadi fenoma utama pembangunan kemaritiman di Indonesia. Oleh sebab itu, dilakukan idenitifkasi potensi kelembagaan yang berfungsi dalam pengembangan teknologi yang mendukung pembangunan maritim. Kita berharap pemerintah baru Jokowi JK dengan poros Maritim bisa menyelesaikan sedikti dari sejumlah besar masalah ini. Persoalan lain adalah aksesibilitas dan konektivitas pulau-pulau kecil (terluar) dengan dengan mainland, merupakan persoalan umum di Indonesia terutama dalam membuka keterisolasian. Pada level kebutuhan masyarakat kepulauan saja banyak masalah teknologi yang harus dijawab, apalagi persoalan di tingkat negara seperti pertahanan dan keamanan. Pernyataan tentang adanya kebutuhan pertahanan maritim terhadap teknologi yang handal menjadi benar ketika seluruh isu dan masalah yang disebutkan sebelum ini terus terjadi. Pertanyaannya adalah peran siapa yang dibutuhkan dalam pengembangan teknologi yang mendukung kebijakan-kebijakan pembangunan di sektor maritim? Tentunya pertanyaan ini menjadi penting untuk dijawab secara institusional. Kelima, isu dan masalah kebijakan, hukum dan kelembagaan, yang mengemuka dan persoalan nasional, regional maupun internasional, antara lain berbagai pertanyaan yang diarahkan untuk “Menggugat Deklarasi Djuanda 57”, dan menjadi potensi persoalan yang harus dicermati dari berbagai perspektif. Kondisi ini menjadi bumerang bagi Indonesia ketika belum memberikan pegangan yang kuat tentang subtansinya. Saya kira itu adalah bagian pengantar makalah ini Salah satu fakta yang teridentifikasi memiliki keterkaitan kuat dengan persoalan ini adalah “Maritime Policy Negara Asing Intervesi Indonesia”. Pernyataan dalam Indonesia Maritime Magazine ini mengingatkan kita pada betapa kuatnya goncangan yang kita hadapi di mesa depan, apabila kebijakan pembangunan maritim tidak dapat menyelesaikan persoalan kemaritiman secara komprehensif.

Bila secara holistik, persoalan kemaritiman belum dapat diikuti dengan kebijakan-kebijakan yang sarat dengan strategi-strategi yang adaptif, maka persoalan-persoalan lain yang baru akan cenderung muncuk dan muncul lagi.

“Kontroversi Pengawasan Perikanan” misalnya merupakan persoalan yang sering muncul dan mewarnai dinamika pembangunan kemaritiman di Indonesia. Pemahaman tentang penegakan hukum di laut yang belum solid dan persepsi pencurian ikan oleh kapal asing atau illegal fishing yang berbedabeda merupakan salah pemicu dan penambah potret persoalan kemarimtiman di Indonesia. Kebijakan peningkatan dinamika pembangunan kelautan dan perikanan melalui “Konsep Minapolitan” misalnya, dinilai “Tak Mampu Sejahterakan Nelayan”. Walaupun demikian, ini telah menjadi kebijakan nasional yang patut didukung. Pertanyan menarik pada kelompok isu dan masalah keenam ini adalah: perspektif kebijakan, hukum dan kelembagan seperti apa yang mampu mereduksi seluruh persoalan kemaritiman di Indonesia?. Siapakah yang seharusnya berperan dalam mereduksi persoalan-persoalan dimaksud?. Tentunya pertanyaan-pertanyaan ini menjadi bagian penting dari seluruh pertanyaan yang dirumuskan untuk mereduksi seluruh persoalan kemaritiman, sekaligus menjawab kebutuhan memantapkan Indonesia sebagai negara maritim yang tangguh. Indonesia Marine Institute (IMI) dalam memberikan jastifikasi latar belakang kelembagaannya menyatakan pentingnya sektor laut dan pesisir di Indonesia yang menghendaki adanya perubahan orientasi pembangunan pada pendekatan maritim. Dinyatakan bahwa: “Pesatnya perkembangan teknologi dan tuntutan penyediaan kebutuhan sumber daya yang semakin besar mengakibatkan sektor laut dan pesisir menjadi sangat penting bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, perubahan orientasi pembangunan nasional Indonesia ke arah pendekatan maritim merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendesak. Wilayah laut harus dapat dikelola secara profesional dan proporsional serta senantiasa diarahkan pada kepentingan asasi bangsa Indonesia” (Indonesia Marine Institute, IMI). Lebih lanjut dalam latar belakang itu dikemukakan “Tentunya mengembalikan semangat maritim itu tidak mudah, diperlukan upaya yang serius dari semua elemen bangsa”. Untuk menjawab tantangan itu, IMI merumuskan misi kelembagaannya, antara lain: (1) melakukan pengkajian dan pengembangan segala potensi maritim yang ada dalam wilayah NKRI; (2) mengoptimalkan implementasi Deklarasi Juanda 1957 dan UNCLOS 1982 menunju Indonesia sebagai Negara Maritim terbesar di Dunia; (3) menjalin komunikasi dengan semua stake holder yang memiliki kesamaan visi untuk bersama-sama memperjuangkan visi maritim sebagai visi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bingkai Negara Kepulauan (Archipelagic State); (4) menumbuhkan kembali semangat maritim yang dimulai dari suatu gerakan cinta laut melaui berbagai

event ilmiah, hiburan dan olah raga; serta (5) mendorong dan ikut serta dalam merumuskan kurikulum berbasis maritim mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga ke perguruan tinggi untuk dimasukkan ke dalam Kurikulum Pendidikan Nasional. Rumusan-rumusan misi ini menjadi inspirasi bagi pengembangan upaya-upaya integrasi kelembagaan dalam membangun bangsa dalam konteks kemaritiman. Kelima rumusan misi ini, secara holistik mendorong setiap sektor dalam mencermati perannya untuk mendukung pembangunan nasional berbasis maritim. Secara khusus untuk sektor pendidikan, visi kelima memberikan dorongan yang kuat bagi peran sektor perikanan dalam mendinamisasi pembangunan maritim di Indonesia. Rumusan visi kelima ini menjadi inspriasi awal dalam membangun gagasan akademik dalam rangka memantapkan Indonesia sebagai negara maritim yang tangguh. Terkait dengan peran sektor pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, rumusan visi kelima ini jugalah yang menjadi dasar pengembangan gagasan akademik dalam mencermati ”Peran Perguruan Tinggi dalam Mewujudkan Indonesia sebagai Negara Maritim Berbasis Kepulauan”. Pengembangan gagasan akademik ini, diarahkan untuk menjawab persoalan umum kemaritiman di Indonesia, dan menjawab tantangan berbagai pernyataan yang menempatkan “Indonesia sebagai raksasa maritim, yang tertidur lelap dan masih bermimpi”. Gagasan ini juga berupaya menyampaikan konsep peran perguruan tinggi dalam perspektif untuk mencapai “Strategi Maritim: Jalan Menuju Jaya”. Penyampaian konsep yang dimaksudkan pada gagasan akademik ini melalui pencermatan berbagai rumusan isu dan masalah di atas, yang dipandang sebagai suatu sistem besar yang harus diungkap dalam suatu kesatuan “Sistem Peran Perguruan Tinggi dalam Mewujudkan Indonesia sebagai Negara Maritim Berbasis Kepulauan”. Pendekatan kerangka karakter kepulauan serta tridharma dan peran perguruan tinggi merupakan dasar dalam membangun kesisteman peran perguruan tinggi yang dintegrasikan untuk memantapkan dimnamika pembangunan Indonesia sebagai negara maritim yang tangguh.

2. KERANGKA KARAKTER KEPULAUAN Inisiatif pengembangan konsep “Memantapkan Indonesia Sebagai Negara Maritim Yang Tangguh (Gagasan Akademisi, Teknokrat dan Praktisi Demi NKRI)” merupakan ide “brilian” yang harus didukung dalam berbagai perspektif. Pada bagian ini, pertanyaan mendasar yang kemudian harus dijawab adalah “Apa saja substansi karakter kepulauan yang menjadi basis perwujudan negara maritim?”. Pertanyaan ini menjadi penting untuk membangun kerangka karakter kepulauan sebagai arahan dalam pendekatan sistem pada pembangunan kemaritiman di Indonesia. Dikursus tentang karakter kepulauan menghasilkan beberapa kata kunci, antara lain: (1) keterpencilan; (2) rentanitas pulau, termasuk sumberdaya dan lingkungan; (3) orientasi dan ketergantungan kegiatan produktif pada sumberdaya dan lingkungan pesisir dan laut; (4) keanekaragaman sumberdaya (alam dan manusia); (5) eksistensi institusi lokal; (6) persoalan keamanan wilayah; (7) potensi pangan lokal; (8) keterbatasan teknologi; dan (9) kemiskinan. Sembilan kata kunci ini merupakan basis pengembangan kerangka karakter kepulauan yang menjadi tujuan integrasi pembangunan maritim secara berkelanjutan di Indonesia. Pertama, keterpencilan wilayah kepulauan mengindikasikan lemahnya akses. Olehnya itu, karakter kepulauan pertama harus menjadi tujuan pembangunan maritim di Indonesia adalah “Akses yang Kuat” (Ak). Akses yang kuat untuk: (1) memanfaatkan sumberdaya alam di sekitarnya; (2) mendistribusikan produksi ke luar wilayah; (3) mengakses informasi; (4) mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi; (5) menarik investasi ke dalam wilayah. Kedua, rentanitas pulau termasuk sumberdaya dan lingkungannya menunjukkan wilayah kepulauan harus memiliki karakter “Perlindungan” (Pl). Pembangunan maritim di Indonesia harus mempertimbangkan kesesuaian dan daya dukung wilayah, daya dukung pulau, daya dukung sumberdaya dan linkungannya. Ketiga, orientasi dan ketergantungan kegiatan ekonomi produktif yang dikembangkan masyarakat di negara maritim (kepulauan) ini masih banyak yang difokuskan pada ekonomi daratan. Walaupun diversifikasi usaha harusnya dikembangkan di suatu wilayah, namun hendaknya fokus orientasi diarahkan pada pemanfataan sumberdaya dan lingkungan pesisir dan laut. Dengan demikian kegiatan “ekonomi produktif kepulauan” (Epk) harusnya berbasis pada wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan (sustainable coastal and marine economic based) yang kemudian ditetapkan sebagai salah satu karakter kepulauan. Karakter ketiga sangat ditentukan oleh kata kunci keempat, unggulan keanekaragaman sumberdaya, baik alam maupun manusia. Faktor ini menjadi dasar untuk membentuk karakter “optimalisasi dan diversifikasi” (Od) pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya.

Kelima, eksistensi institusi yang terkait dengan kehidupan masyarakat, dan pelaku usaha maritim dan penentu kebijakan maritim. Hal ini menjadi kekuatan dalam mendukung pembangunan maritim secara berkelanjutan. Secara konseptual, institusional haruslah dicermati dari dua perspektif: (1) sistem nilai; dan (2) organisasi. Oleh sebab itu, “kekuatan institusi” (Ins) menjadi karakter kepulauan yang potensial untuk mendukung kebutuhan pembangunan kelautan dan perikanan berbasis kearifan lokal. Keenam, persoalan keamanan negara kepulauan yang menjadi kebutuhan pembangunan negara secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, karakter “kedaulatan negara” (Kn) menjadi basis keamanan penyelenggaraan pembangunan maritim di Indonesia. Ketujuh, potensi pangan lokal menjadi dasar untuk mendukung diversifikasi pangan daerah dan nasional. Potensi pangan lokal juga merupakan sumber ekonomi negara kepulauan apabila dikembangkan dalam konteks peningkatan nilai tambah. Dengan demikian dapat ditetapkan karakter kepulauan dari aspek pangan ini adalah “ketahanan pangan nasional” (Kpn). Kedelapan, keterbatasan teknologi menjadi masalah yang paling urgent untuk negara kepulauan, terutama dalam mendukung optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya dan lingkungannya. Dengan demikian kebutuhan mendasar untuk mendukung dinamika pembangunan maritim di negara kepulauan adalah “inovasi (Ino) ilmu pengetahuan dan teknologi alternatif, akomodatif dan adaptif”. Kesembilan, kemiskinan merupakan masalah umum di negara kepulauan yang harus dientas. Dukungan terhadap pengentasan kemiskinan adalah pengembangan kegiatan ekonomi produktif yang disesuaikan dengan potensi lokal. Kebutuhan terhadap upaya peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat kepulauan menjadi kerangka dasar karakter kepulauan. Oleh sebab itu, rumusan karakter kepulauan yang terkait dengan masalah ini adalah “kapasitas dan kelayakan ekonomi” (Kke) masyarakat kepulauan. Model kerangka Karakter Kepulauan (Kk) yang dapat dirumuskan secara matematis dengan fungsional sesuai justifikasi tersebut, adalah: .................................................... (1) Model karakter kepulauan ini menunjukkan bahwa secara “spasial” maupun “temporal”, terdapat potensi terjadinya disparitas pada setiap komponen antar wilayah di dalam negara kepulauan. Langkah strategis untuk mereduksi disparitas di negara kepulauan adalah membangun interaksi antar komponen sistem dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Konsep dasar untuk mereduksi disparitas adalah “integrasi”.

3. PERANPERGURUAN TINGGI Konsep dasar yang digunakan dalam membangun kerangka tridharma dan peran perguruan tinggi mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Pertama, pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Dalam konteks memantapkan Indonesia sebagai negara maritim yang tangguh, beberapa kata kunci yang dapat diekstraksi dari konsep dasar pertama terkait peran perguruan tinggi, meliputi: (1) mencerdaskan kehidupan bangsa yang mendukung pembangunan negara maritim; serta (2) memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi kemaritiman. Kata kunci (3) menghendaki adanya penerapan nilai-nilai humaniora yang berorientasi kemaritiman, pembudayaan sistem kemaritiman, dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan berbasis sektor maritim. Kedua, untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa. Konsep dasar kedua mengisyaratkan adanya peningkatan daya saing Indonesia pada sektor kemaritiman yang mampu menghadapi era glomalisasi. Untuk mendukungnya, dua hal penting yang harus diperankan oleh perguruan tinggi adalah: (1) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kemaritiman dan yang mendukung dinamika pembangunan sektor maritim; serta (2) menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional pada sektor maritim dan yang mendukung dinamika pembangunan sektor maritim. Ketiga, untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan, diperlukan penataan pendidikan tinggi secara terencana, terarah, dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek demografis dan geografis Konsep ini saya kira merupakan nilai etika pencerdasan bangsa yang mampu mendukung pembangunan negara maritim. Peningkatan akses bangsa dalam menjangkau pendidikan kemaritiman yang dapat menjawab kebutuhan pembangunan negara maritim melalui peningkatan partisipasi masyarakat kepulauan. Pada tataran ini, output yang diharapkan dapat dihasilkan oleh

perguruan tinggi adalah kemajuan di sektor maritim, kemandirian sektor maritim, dan kesejahteraan masyarakat kepulauan berbasis sektor maritim. Untuk mendukung peran perguruan tinggi dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim berbasis kepulauan, maka tiga aspek pembangkit dinamika peran perguruan tinggi yang harus dikedepankan sebagai pioner antara lain: ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora. Pertama, Ilmu Pengetahuan (Ip) adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau fenomena kemasyarakatan tertentu. Bahwa peran perguruan tinggi yang diharapkan berjalan dengan baik agar mampu mendukung pemantapan Indonesia sebagai negara maritim yang tangguh adalah ilmu-ilmu dasar dan terapan tentang kemaritiman dan yang mendukung sektor maritim harus dikembangkan dengan pendekatan adaptif dan terstruktur secara metodologis sehingga dapat memberikan jastifikasi tentang berbagai gejala lingkungan dan sumberdaya maritim dan fenomena sosial, budaya dan ekonomi masyarakat kepulauan. Kedua, Teknologi (Tek) adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. Peran perguruan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat kepulauan dan kebutuhan negara maritim melalui penerapan dan pemanfaatan teknologi kemaritiman merupakan langkah strategis dalam meningkatkan dinamika pembangunan suatu negara maritim. Ketiga, Humaniora (Hum) adalah disiplin akademik yang mengkaji nilai intrinsik kemanusiaan. Aspek pembangkit ketiga ini menghendaki perguruan tinggi mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan pada masyarakat kepulauan melalui suatu displin akademik yang diakomodir kebijakan negara maritim. 1. Kerangka Peran Berbasis Tridharma Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi memberikan rumusan Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan (Pnd), penelitian (Pnl), dan pengabdian kepada masyarakat (Pkm). Sesuai dengan rumusan ini, maka Model Dasar Kerangka Peran Perguruan Tinggi (Kppt) berbasis Tridharma Perguruan Tinggi dapat diekspresikan dalam konteks fungsi sebagai berikut: .......................................................................................... (2) Kerangka Peran Berbasis Tridharma = kppt =kerangka peran perguruan tinggi Pertama, Pendidikan (Pnd) adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dharma pertama memberikan implikasi peranan perguruan tinggi dalam pemantapan Indonesia sebagai negara maritim melalui: (1) penguatan pembelajaran ilmu-ilmu kemaritiman dan terkait kemaritiman; serta (2) pengembangan potensi diri pendidik dan peserta didik yang mendalami ilmu-ilmu kemaritiman dan terkait kemaritiman. Kedua, Penelitian (Pnl) adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dharma kedua memberikan konsekuensi kepada suatu perguruan tinggi berperan dalam: (1) penerapan kaidah dan metode ilmiah dalam lingkup kemaritiman; serta (2) peningkatan pemahaman dan pengujian ilmu pengetahuan dan teknologi kemaritiman. Ketiga, Pengabdian kepada masyarakat (Pkm) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dharma ketiga mensyaratkan peran perguruan tinggi dalam: (1) peningkatan inovasi, pemanfaatan, dan desiminasi ilmu pengetahuan dan teknologi kemaritiman; (2) peningkatan kesejahteraan masyarakat kepulauan; serta (3) pencerdasan kehidupan bangsa yang beorientasi pada pembangunan sektor maritim. 2. Model Internalisasi Aspek Pembangkit Dalam Kerangka Peran Saya kira Jastifikasi tentang aspek-aspek pembangkit dan perumusan kerangka peran yang mendukung perguruan tinggi dalam pemantapan Indonesia sebagai negara maritim menghadirkan model yang integratif. Model integratif yang dimaksudkan adalah internalisasi aspek-aspek pembangkit dinamika peran ke dalam kerangka peran perguruan tinggi. Secara fungsional, model integratif yang disebut dengan “Model Aspek Pembangkit Dalam Kerangka Peran Perguruan Tinggi”atau diperluas (Extended Model) menunjukkan bahwa setiap aspek disubtitusi dalam setiap kerangka peran (dharma), dan dapat sebagai berikut:

Internalisasi Model yang pembangkit dirumuskan

..........................................................................(3a) ............................................................................ (3b) ....................................................................... (3c) Jika persamaan (3a), (3b) dan (3c) disubtitusi ke dalam persamaan (2), maka Extended Model Internalisasi Aspek Pembangkit Dalam Kerangka Peran Perguruan Tinggi, dapat dinyatakan sebagai berikut: ................................ (4) Kerangka Peran Berbasis Tridharma

Model ini menunjukkan bahwa Kerangka Peran Perguruan Tinggi (Kppt) merupakan salah satu sistem yang mengakomodasi tiga sub sistem. Sistem yang terbangun sesuai konsep dasar dan rumusan kerangkan peran perguruan tinggi, menjadi basis untuk dikoneksikan dengan karakter kepulauan, sebagaimana dikembangkan dalam gagasan akademik berikut ini.

4. PENDEKATAN KESISTEMAN Untuk mendukung operasionalisasi Peran Perguruan Tinggi dalam Mewujudkan Negara Maritim Berbasis Kepulauan, maka pemetaan peran perguruan tinggi berbasis kepulauan dikembangkan dengan pendekatan kesisteman, dimana kerangka peran perguruan tinggi merupakan satu sistem yang mencakup tiga sub sistem, pendidikan (Pnd), penelitian (Pnl) dan pengabdian kepada masyarakat (Pkm). Di sisi lain, karakter kepulauan yang menjadi tujuan intervensi untuk pemantapan negara maritim juga merupakan satu sistem lain yang mencakup sembilan sub sistem, antara lain: akses yang kuat (Ak), perlindungan (Pl), ekonomi produktif kepulauan (Epk), optimalisasi dan diversifikasi (Od), kekuatan institusi (Ins), kedaulatan negara (Kn), ketahanan pangan nasional (Kpn), inovasi (Ino), serta kapasitas dan kelayakan ekonomi (Kke). Perumusan peran perguruan tinggi secara komprehensif dalam mewujudkan negara maritim berbasis kepulauan didasarkan pada koneksitas antara seluruh komponen kerangka peran perguruan tinggi dengan seluruh komponen karakter kepulauan menunjukkan sedikitnya terdapat 81 peran yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok peran berbasis tridharma perguruan tinggi, dimana setiap kelompok peran terdiri dari 27 peran. Hasil Pemetaan konektivitas ini digambarkan dalam model struktural seperti pada Gambar 1.

Gambar 1. Model struktural pemetaan sistem peran perguruan tinggi dalam mewujudkan negara maritim berbasis kepulauan Pemetaan sistem peran ini ditransformasikan dalam bentuk matriks (Tabel 1, 2 dan 3) yang mengakomodasi konektivitas yang terbentuk dalam model pada Gambar 1. Peta transformasi yang dimaksudkan, masing-masing menunjukkan

kelompok peran untuk dharma pendidikan, dharma penelitian, dan dharma pengabdian kepada masyarakat.

1. Kelompok Peran Untuk Dharma Pendidikan Karakter kepulauan

Akses yang kuat (Ak)

Perlindungan (Pl)

Ekonomi produktif kepulauan (Epk),

Optimalisasi dan diversifikasi (Od),

Kekuatan institusi (Ins)

Ippnd Meningkatkan proses pembelajaran ilmu pengetahuan kemaritiman yang diarahkan pada upaya peningkatan akses masyarakat kepulauan terhadap ilmu pengetahuan kemaritiman dasar dan terapan Melakukan pendidikan tentang ilmu pengetahuan kemaritiman dasar dan terapan untuk mendukung perlindungan lingkungan sumberdaya alam kepulauan Mengembangkan pembelajaran ilmu pengetahuan kemaritiman dasar dan terapan dan/atau model-model pengembangan kegiatan ekonomi produktif kepulauan berkelanjutan Mengembangkan pendidikan tentang ilmu pengetahuan kemaritiman dasar dan terapan untuk mendukung optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kepulauan dan diversifikasi produknya Meningkatkan proses pembelajaran ilmu pengetahuan kemaritiman dasar dan terapan yang mampu memperkuat institsionalisme di tingkat lokalita kepulauan sampai pada tingkat kemaritiman nasional

Dharma pendidikan Tekpnd Mengembangkan pendidikan teknologi kemaritiman untuk meningkatkan akses masyarakat kepulauan dalam mengatasi keterisolasian dan keterbukaan pembangunan wilayah berkelanjutan Melakukan pendidikan teknologi kemaritiman untuk mendukung perlindungan lingkungan sumberdaya alam kepulauan Mengembangkan pembelajaran teknologi kemaritiman untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi produktif kepulauan berkelanjutan Mengembangkan pendidikan tentang teknologi kemaritiman untuk mendukung optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kepulauan dan diversifikasi produknya Mengembangkan proses pembelajaran yang terfokus pada tenologi kemaritiman untuk mendukung kekuatan institusional di berbagai tingkatan wilayah dan berbagai sektor terkait

Humpnd Mengembangkan pendidikan khusus humaniora kemaritiman dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat kepulauan untuk mengakses pembangunan nasional secara merata Melakukan pendidikan humaniora kemaritiman dalam mendukung upaya-upaya perlindungan lingkungan sumberdaya alam kepulauan Mengembangkan pembelajaran aspek-aspek humaniora yang adaptif terhadap kegiatan ekonomi produktif kepulauan berkelanjutan Mengembangkan pendidikan humaniora yang mendukung optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kepulauan dan diversifikasi produknya Mengembangkan pendidikan humaniora yang diarahkan untuk penguatan institusi berbagai tingkatan wilayah dan berbagai sektor terkait

2. Lanjutan ... Karakter kepulauan

Kedaulatan negara (Kn),

Ketahanan pangan nasional (Kpn)

Inovasi (Ino)

Kapasitas dan kelayakan ekonomi (Kke).

Ippnd Mengembangkan pendidikan yang mengedepankan ilmu pengetahuan kemaritiman yang memuat prinsipprinsip dasar perlindungan dan pengamanan kedaulatan negara Mengembangkan proses pembelajaran yang terfokus pada ilmu pengetahuan kemaritiman dalam peningkatan ketahan nasional berbasis sumberdaya alam kepulauan

Mengembangkan pendidikan berbasis ilmu pengetahuan dasar dan terapan yang mampu meningkatkan kapasitas inovasi masyarakat kepulauan dalam pembangunan negara maritim Mengembangkan dan meningkatan dinamika pendidikan berbasis ilmu pengetahuan kemaritiman yang mendukung kapasitas ekonomi, serta pencapaian kelayakan ekonomi masyarakat kepulauan dan negara maritim

Dharma pendidikan Tekpnd Mengembangkan pendidikan khusus inovasi teknologi kemaritiman dalam mendukung upaya-upaya pengamanan kedaulatan negara Mengembangkan pendidikan khusus inovasi teknologi yang mampu meningkatkan diversitas pangan lokalita kepulauan demi peningkatan ketahanan pangan nasional berbasis sumberdaya alam kepulauan

Mengembangkan pendidikan khusus berbasis teknologi untuk mendinamisasi inovasi kemaritiman dan meningkatkan kapasitas inovasi masyarakat kepulauan dalam pembangunan negara maritim Mengembangkan pendidikan berbasis teknologi kemaritiman dalam rangka peningkatan kapasitas ekonomi, serta pencapaian kelayakan ekonomi masyarakat kepulauan dan negara maritim

Humpnd Mengembangkan pendidikan khusus humaniora kemaritiman dalam mendukung upaya-upaya pengamanan kedaulatan negara Mengembangkan pendidikan khusus humaniora kemaritiman dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat kepulauan untuk memanfaatkan pangan lokal demi peningkatan ketahanan pangan nasional berbasis sumberdaya alam kepulauan Mengembangkan pendidikan khusus humaniora kemaritiman untuk mendinamisasi inovasi kemaritiman dan meningkatkan kapasitas inovasi masyarakat kepulauan dalam pembangunan negara maritim Mengembangkan pendidikan humaniora kemaritiman untuk peningkatan kejehateraan masyarakat kepulauan melalui kapasitas ekonomi yang kuat dan kelayakan ekonomi berkelanjutan di tingkat masyarakat kepulauan dan negara maritim

2. Kelompok Peran Untuk Dharma Penelitian Karakter kepulauan


Perlindungan (Pl)



Ippen Mengembangkan penelitianpenelitian dasar dan terapan dalam membangun konsep-konsep baru dalam ilmu pengetahuan kemaritiman yang dapat diaplikasikan dalam penguatan akses masyarakat kepulauan terhadap pembangunan negara maritim Mengembangkan penelitianpenelitian dasar dan terapan sebagai langkah strategis inovasi ilmu pengetahuan yang dapat diterapkan dalam perlindungan sumberdaya alam dan lingkungan kepulauan Mengembangkan penelitianpenelitian dasar dan terapan sebagai langkah inovasi ilmu pengetahuan kemaritiman dan terimplementasikan pada seluruh kegiatan ekonomi produktif kepulauan Mengembangkan penelitianpenelitian dasar dan terapan sebagai penguatan ilmu pengetahuan kemaritiman yang terimplementasi pada tataran optimalisasi pemanfataan sumberdaya alam kepulauan dan diversifikasi produkproduk komoditas maritim

Dharma penelitian Tekpen Mengembangkan penelitianpenelitian dasar dan terapan peningkatan inovasi teknologi kemaritiman bagi penguatan akses masyarakat kepulauan terhadap pembangunan negara maritim

Humpen Mengembangkan penelitianpenelitian humaniora kemaritiman yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung penguatan akses masyarakat kepulauan terhadap pembangunan negara maritim

Mengembangkan penelitianpenelitian dasar dan terapan yang diarahkan untuk mendinamisasi inovasi teknologi kemaritiman bagi perlindungan sumberdaya alam dan lingkungan kepulauan Mengembangkan penelitianpenelitian bagi pengembangan teknologi alternatif yang mendukung kegiatan kegiatan ekonomi produktif kepulauan secara berkelanjutan

Mengembangkan penelitianpenelitian khusus humaniora kemaritiman yang dapat diterapkan dalam perlindungan sumberdaya alam dan lingkungan kepulauan.

Mengembangkan penelitianpenelitian dasar dan terapan untuk inovasi teknologi kemaritiman yang mendukung optimalisasi pemanfataan sumberdaya alam kepulauan dan diversifikasi produkproduk komoditas maritim

Mengembangkan penelitianpenelitian humaniora kemaritiman yang mendukung optimalisasi pemanfataan sumberdaya alam kepulauan dan diversifikasi produkproduk komoditas maritim

Mengembangkan penelitianpenelitian humaniora kemaritiman yang berorientasi pada keberlanjutan kegiatan ekonomi produktif kepulauan





Inovasi (Ino)


Ippen Mengembangkan penelitianpenelitian dasar dan terapan untuk penguatan ilmu pengetahuan kemaritiman yang berguna bagi penguatan kapasitas intitusi-institusi maritim atau yang terkait/ mendukung sektor maritim Mengembangkan penelitianpenelitian dasar dan terapan untuk penguatan ilmu pengetahuan kemaritiman yang berguna dalam mempertahankan kedaulatan negara Mengembangkan penelitianpenelitian dasar dan terapan untuk penguatan ilmu pengetahuan kemaritiman bagi peningkatan ketahanan pangan lokal dan nasional Mengembangkan penelitianpenelitian dasar dan terapan untuk mendukung inovasi ilmu pengetahuan kemaritiman Mengembangkan penelitianpenelitian dasar dan terapan bagi peningkatan ilmu pengetahuan yang mendukung peningkatan kapasitas dan kelayakan ekonomi kemaritiman

Dharma penelitian Tekpen Mengembangkan penelitianpenelitian dasar dan terapan untuk mendinamisasi inovasi teknologi kemaritiman yang berorientasi pada penguatan kapasitas intitusi-institusi maritim atau yang terkait/ mendukung sektor maritim Mengembangkan penelitianpenelitian dasar dan terapan untuk mendukung inovasi teknologi kemaritiman yang berorientasi pada upaya mempertahankan kedaulatan negara Mengembangkan penelitianpenelitian dasar dan terapan untuk mendukung inovasi teknologi kemaritiman yang berorientasi pada peningkatan ketahanan pangan lokal dan nasional Mengembangkan penelitianpenelitian dasar dan terapan untuk mendukung inovasi teknologi kemaritiman Mengembangkan penelitianpenelitian peningkatan kapasitas teknologi kemaritiman yang mendukung peningkatan kapasitas dan kelayakan ekonomi kemaritiman

Humpen Mengembangkan penelitianpenelitian humaniora kemaritiman yang mendukung inovasi teknologi kemaritiman yang berorientasi pada penguatan kapasitas intitusi-institusi maritim atau yang terkait/ mendukung sektor maritim Mengembangkan penelitianpenelitian humaniora kemaritiman dalam memperkuat upaya mempertahankan kedaulatan negara

Mengembangkan penelitianpenelitian humaniora kemaritiman sebagai basis peningkatan ketahanan pangan lokal dan nasional

Mengembangkan penelitian humaniora kemaritiman yang mendukung inovasi pengetahuan & teknologi kemaritiman Mengembangkan penelitianpenelitian humaniora yang mendukung peningkatan kapasitas dan kelayakan ekonomi kemaritiman

3. Kelompok Peran Untuk Dharma Pengabdian Kepada Masyarakat Karakter kepulauan


Perlindungan (Pl)



Ippnd Menerapkan ilmu pengetahuan kemaritiman kepada masyarakat kepulauan untuk meningkatkan aksesibilitas mereka dalam menjangkau pembangunan kemaritiman secara komprehensif Meningkatkan kapasitas masyarakat kepulauan melalui penerapan ilmu pengetahuan kemaritiman untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam dan lingkungan kepulauan

Dharma pengabdian kepada masyarakat Tekpnd Melakukan diseminasi teknologi kemaritiman kepada masyarakat kepulauan untuk meningkatkan aksesibilitas mereka dalam menjangkau pembangunan kemaritiman secara komprehensif Meningkatkan kapasitas masyarakat kepulauan melalui diseminasi teknologi kemaritiman untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam dan lingkungan kepulauan

Meningkatkan kapasitas masyarakat kepulauan melalui penerapan ilmu pengetahuan kemaritiman untuk mendukung peningkatan ekonomi produktif kepulauan Meningkatkan kapasitas masyarakat kepulauan melalui penerapan ilmu pengetahuan kemaritiman untuk mendukung optimalisasi pemanfaata nsumberdaya alam kepulauan dan diversifikasi produk komoditas maritim

Meningkatkan kapasitas masyarakat kepulauan melalui diseminasi teknologi kemaritiman untuk mendukung peningkatan ekonomi produktif kepulauan Meningkatkan kapasitas masyarakat kepulauan melalui diseminasi teknologi kemaritiman untuk mendukung optimalisasi pemanfaatansumberdaya alam kepulauan dan diversifikasi produk komoditas maritim

Humpnd Menerapkan konsep humaniora kemaritiman kepada masyarakat kepulauan untuk meningkatkan aksesibilitas mereka dalam menjangkau pembangunan kemaritiman secara komprehensif Meningkatkan kapasitas masyarakat kepulauan melalui penerapan konsep humaniora kemaritiman untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam dan lingkungan kepulauan Meningkatkan kapasitas masyarakat kepulauan melalui penerapan konsep humaniora kemaritiman untuk mendukung peningkatan ekonomi produktif kepulauan Meningkatkan kapasitas masyarakat kepulauan melalui penerapan konsep humaniora kemaritiman untuk mendukung optimalisasi pemanfaatansumberdaya alam kepulauan dan diversifikasi produk komoditas maritim





Inovasi (Ino)


Ippnd Meningkatkan kapasitas masyarakat kepulauan melalui penerapan ilmu pengetahuan kemaritiman untuk melakukan penguatan institusi kemaritiman di tingkat lokalita dan nasional Meningkatkan kapasitas masyarakat kepulauan melalui penerapan ilmu pengetahuan kemaritiman dalam berpartisipasi melindungi kedaulatan negara maritim Meningkatkan kapasitas masyarakat kepulauan melalui penerapan ilmu pengetahuan kemaritiman dalam meningkatkan ketahanan pangan lokalita kepulauan dan nasional

Dharma pengabdian kepada masyarakat Tekpnd Meningkatkan kapasitas masyarakat kepulauan melalui diseminasi teknologi kemaritiman untuk melakukan penguatan institusi kemaritiman di tingkat lokalita dan nasional Meningkatkan kapasitas masyarakat kepulauan melalui diseminasi teknologi kemaritiman dalam berpartisipasi melindungi kedaulatan negara maritim Meningkatkan kapasitas masyarakat kepulauan melalui diseminasi teknologi kemaritiman dalam meningkatkan ketahanan pangan lokalita kepulauan dan nasional

Meningkatkan kapasitas masyarakat kepulauan melalui penerapan ilmu pengetahuan kemaritiman dalam melakukan inovasi strategis menuju masyarakat kepulauan sejahtera Meningkatkan kapasitas masyarakat kepulauan melalui penerapan ilmu pengetahuan kemaritiman untuk meningkatkan kapasitas dan kelayakan ekonomi

Meningkatkan kapasitas masyarakat kepulauan melalui diseminasi teknologi kemaritiman dalam melakukan inovasi strategis menuju masyarakat kepulauan sejahtera Meningkatkan kapasitas masyarakat kepulauan melalui diseminasi teknologi kemaritiman untuk meningkatkan kapasitas dan kelayakan ekonomi

Humpnd Meningkatkan kapasitas masyarakat kepulauan melalui penerapan konsep humaniora kemaritiman untuk melakukan penguatan institusi kemaritiman di tingkat lokalita dan nasional Meningkatkan kapasitas masyarakat kepulauan melalui penerapan konsep humaniora kemaritiman dalam berpartisipasi melindungi kedaulatan negara maritim Meningkatkan kapasitas masyarakat kepulauan melalui penerapan konsep humaniora kemaritiman dalam meningkatkan ketahanan pangan lokalita kepulauan dan nasional Meningkatkan kapasitas masyarakat kepulauan melalui penerapan konsep kemaritiman dalam melakukan inovasi strategis menuju masyarakat kepulauan sejahtera Meningkatkan kapasitas masyarakat kepulauan melalui penerapan konsep humaniora kemaritiman untuk meningkatkan kapasitas dan kelayakan ekonomi

5PENUTUP Memantapkan Indonesia sebagai negara maritim yang tangguh melalui suatu rumusan gagasan akademik, teknokrat dan praktisi demi NKRI merupakan tanggungjawab bersama berbagai pihak. Kebutuhan terhadap integrasi seluruh institusi dalam negara maritim merupakan bukti begitu dinamisnya pembangunan yang akan berkembang dalam setiap tahapan proses pemantapan. Pada level institusi pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, dibutuhkan peran institusi pendidikan tinggi (perguruan tinggi) yang optimal dalam mencerdaskan bangsa. Peran optimal yang dibutuhkan tidak dapat dijawab secara individual, namun harus secara komprehensif. Pendekatan kesisteman merupakan salah satu jawaban atas kebutuhan pemantapan Indonesia sebagai negara maritim yang tangguh. Gagasan ini secara menyeluruh memberikan jastifikasi tentang beberapa hal penting terkait upaya membangun negara maritim berbasis kepulauan melalui suatu pendekatan sistem. Pertama, pengelolaan potensi dan pembangunan negara maritim menghasilkan nilai potensial bagi negara, namun juga masih memberikan dampak yang harus dikelola secara arif. Apabila pengelolaannya tidak dapat dilakukan secara berkelanjutan, maka akan tertinggal berbagai “isu dan masalah kemaritiman dan kepulauan”. Penggalian isu dan masalah sebagai basis pengembangan gagasan ini, menunjukkan adanya persoalan pada lingkungan dan sumberdaya maritim, sosial kemaritiman, ekonomi maritim, teknologi kemaritiman, serta masalah kebijakan, hukum dan kelembagaan. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa persoalan yang harus dihadapi dalam mencapai tujuan memantapkan Indonesia sebagai negara maritim berbasis kepulauan, sangat dinamis. Kedua, pengembangan gagasan melalui pencermatan kerangka kepulauan sebagai basis perwujudan Indonesia sebagai negara maritim, dimulai dengan perumusan karakter kepulauan, antara lain: (1) akses yang kuat; (2) perlindungan sumberdaya alam dan lingkungan; (3) ekonomi produktif kepulauan; (4) optimalisasi dan diversifikasi; (5) kekuatan institusi; (6) kedaulatan negara; (7) ketahanan pangan nasional; (8) inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi alternatif, akomodatif dan adaptif; serta (9) kapasitas dan kelayakan ekonomi. Ketiga, terkait peran perguruan tinggi dalam mewujudkan negara maritim berbasis kepulauan dengan pendekatan sistem, tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) menjadi basis perumusan peran yang diintegrasikan dengan tiga aspek pembangkitnya (ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora). Oleh karena itu, terdapat sembilan komponen pembentuk kerangka peran perguruan tinggi, dimana setiap dharma memiliki tiga aspek pembangkit. Keempat, pada bagian akhir, pendekatan kesisteman untuk mengelaborasi kerangka peran perguruan berbasis karakter kepulauan memberikan

memberikan rumusan 81 peran, yang dipetakan melalui suatu model struktural yang menggambarkan adanya konektivitas antar seluruh aspek pembangkit pada tiap dharma dengan katrakter kepulauan. Seluruh peran yang dirumuskan itu, dibagi atas tiga kelompok peran, masing-masing: (1) kelompok peran dharma pendidikan; (2) kelompok peran dharma penelitian; serta (3) kelompok peran dharma pengabdian kepada masyarakat, dimana setiap kelompok terdiri dari 27 peran perguruan tinggi. Mencermati seluruh proses dalam membangun gagasan akademik tentang “Peran Perguruan Tinggi Dalam Mewujudkan Indonesia sebagai Negara Maritim Berbasis Kepulauan”, sangat nyata terlihat bahwa perguruan tinggi memiliki peran yang sangat kompleks. Kompleksitas ini sewajarnya tidak dapat dibijaki secara individual, namun harus lebih komprehensif. Oleh karena kebijakan yang sifatnya komprehensif harus dibangun dalam konteks sistem disebabkan kuatnya konektivitas antar seluruh (81) peran perguruan tinggi yang telah dirumuskan.

DAFTAR PUSTAKA Engel, A and B. Korf. 20005. Negotiation and Mediation Techniques for Natural Resources Management. Food and Agricultural Organization of the United Nations. Rome. Indonesia Maritime Magazine. 2010. Ocean-Fisheries-Coastal-Nautical. Edisi 3, Tahun I, Desember 2010. Indonesia Maritime Magazine. 2011. Ocean-Fisheries-Coastal-Nautical. Edisi 5, Tahun I, Februari 2011. Indonesia Maritime Magazine. 2011. Ocean-Fisheries-Coastal-Nautical. Edisi 7, Tahun I, April 2011. Indonesia Maritime Magazine. 2011. Berbicara Tuntas Tentang Laut. Edisi 10, Tahun I, Juli 2011. Karopitan, A.F. 2013b. Pendekatan mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim di kawasan ekosistem terumbu karang. Dalam: Coral Governance. IPB Press. Bogor. Hal: 227-254. Kinseng, R.A. 2013. Identifikasi Potensi, Analisis, dan Resolusi Konflik. Dalam: Coral Governance. IPB Press. Bogor. Hal: 335-371. Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2011. Kelautan dan Perikanan Dalam Angka 2011. 100 halaman. Jakarta. Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Jakarta. 97 halaman.

PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN MENUJU NEGERA MARITIM YANG KUAT (Suatu Pendekatan Sistem)

Recommend Documents