bp hn
PERAN PENELITI DAN POLA KOORDINASI PENELITIAN DALAM RANGKA OPTIMALISASI FUNGSI PENELITIAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Disusun Oleh : MARULAK PARDEDE, S.H., M.H., APU.
Disampaikan Dalam Forum Dialog : URGENSI PENGKAJIAN DAN PENELITIAN DALAM PEMBENTUKAN SISTEM HUKUM NASIONAL
Diselenggarakan Oleh :
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, BPHN, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM-RI Tanggal 21 MARET 2013, di HOTEL CORNER PALACE, TERNATE.
1
PERAN PENELITI DAN POLA KOORDINASI PENELITIAN DALAM RANGKA OPTIMALISASI FUNGSI PENELITIAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN1 2 Oleh : Marulak Pardede, S.H., M.H., APU. A.
PENDAHULUAN Era reformasi yang dewasa ini sedang dijalani oleh bangsa dan Negara Republik
Indonesia, telah memberikan peluang bagi proses transformasi atau perubahan structural disegala bidang. Hal tersebut ditandai dengan bergulirnya proses demokratisasi yang semakintumbuh dan berkembang, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang, penegakan supremasi hokum dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta penghormatan hak-hak azasi manusia. 3 Namun demikian, sampai saat ini, berbagai peraturan perundang-undangan, dirasakan masih dihadapkan kepada berbagai kendala, antara lain : terjadi perbedaan penafsiran sesama
aparatur
penegak
hukum,
praktisi,
teoritisi;
perbenturan
bp hn
diantara
kepentingan; dis-sinkronisasi antar perundang-undangan; dan ketidak jelasan isi peraturan itu sendiri. Hal ini tercermin dari Cukup banyaknya kasus sengketa
perundang-undangan yang diajukan ke Makhamah Konstitusi karena bertentangan dengan konstitusi. Disamping itu juga, disinyalir Kementerian Dalam Negeri telah membatalkan cukup banyak Peraturan Daerah (Perda), dan akan menyusul PerdaPerda lainnya. (Www.depdagri.go.id).
Berbicara mengenai pembangunan hokum nasional, dalam kebijakan politik
Hukum Nasional telah dicanangkan suatu program pengembangan sistem hukum nasional. Program ini mencakup kegiatan penelitian hukum, serta penyusunan naskah akademis peraturan perundang-undangan, simposium, seminar dan lokakarya yang ditujukan untuk menunjang kegiatan perancangan peraturan perundang-undangan, baik hukum yang bersifat mendasar maupun yang bersifat sektoral, disamping 1
Makalah disampaikan dalam Forum Dialog : “URGENSI PENGKAJIAN DAN PENELITIAN DALAM PEMBENTUKAN SISTEM HUKUM NASIONAL, Diselenggarakan Oleh: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, BPHN, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM-RI, Tanggal 21 MARET 2013, di HOTEL CORNER PALACE, TERNATE. 2
Ahli Peneliti Utama Bidang Hukum Pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan HAM-RI di Jakarta. 3
Drs. Idup Suhady, M.Si & Dra. Desi fernanda, M.Soc.Sc : “Dasar-Dasar Good Governance”, Lembaga Administrasi Negara-Republik Indonesia, 2005, halaman 1.
2
pembangunan di bidang hukum pada umumnya. Penelitian hukum difokuskan pada permasalahan hukum dan kemasyarakatan yang berinterelasi dan berinteraksi dengan hukum pada tingkat daerah (lokal), nasional, regional, dan internasional. Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan nasional yang erat hubungannya dengan segala aspek bidang pembangunan, senantiasa harus didahului dengan suatu penelitian, untuk mengetahui, antara lain : sejauh mana perundang-undangan memenuhi nilai filosofis, sosiologis dan yuridis. Antara hukum dan pembangunan terdapat suatu inter-relasi yang erat, dan oleh karenanya setiap proses pembangunan hukum akan mensyaratkan pula terjadinya proses pembangunan hukum. Proses pembaruan hukum ini hanya akan terselenggara dengan baik apabila dibantu dengan pengkajian dan penelitian permasalahan hukum, yaitu berupa keseluruhan aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta serta hubungan-
bp hn
hubungan dilapangan hukum, yang berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapatlah dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi fakta dan hubungan tersebut.4
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, UNDANG–UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG–UNDANGAN,
Pasal
19
menegaskan,
bahwa
:
(1)
Prolegnas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memuat program pembentukan UndangUndang dengan judul Rancangan Undang-Undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. (2) Materi yang diatur
dan
keterkaitannya
dengan
Peraturan
Perundang-undangan
lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Undang-Undang yang meliputi: a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan c. jangkauan dan arah pengaturan. (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.
4
H. Abdurrahman, “Beberapa Pemikiran Teuku Mohammad Radhie Tentang Pembaruan Hukum di Indonesia”, dimuat dalam Kumpulan Tulisan Mengenang Teuku Mohammad Radhie, Penerbit Universitas Tarumanagara, UPT Penerbitan, Jakarta 1993, Halaman 58.
3
Selanjutnya di dalam BAB V PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN Bagian Kesatu Penyusunan Undang-Undang, Pasal 43, menegaskan bahwa : (1) Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden. (2) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPD. (3) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik. Pasal 44 (1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik. (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari
Undang-Undang ini. Dalam LAMPIRAN I UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12
bp hn
TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG–UNDANGAN tentang
TEKNIK
UNDANGUNDANG,
PENYUSUNAN
RANCANGAN
NASKAH
PERATURAN
AKADEMIK
DAERAH
RANCANGAN
PROVINSI,
DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, antara lain disebutkan, bahwa: Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil
penelitian
lainnya
terhadap
suatu
masalah
tertentu
yang
dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu
Rancangan
Undang-Undang,
Rancangan
Peraturan
Daerah
Provinsi,
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL sebagai pelaksana sebagian tugas Kementerian Hukum dan HAM dibidang Pembangunan Hukum, didalam susunan struktur organisasi dan tata laksana Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam pasal 923-926, antara lain ditegaskan bahwa tugas dan fungsi BPHN, antara lain : Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana pembangunan hukum nasional dan program legislatif nasional; pembinaan, pembimbingan dan koordinasi serta kerjasama dibidang pembangunan hukum. Sebagai salah satu bahan dasar (utama ) pembangunan hukum melalui penyusunan peraturan perundang-undangan tentunya adalah hasil-hasil penelitian dan
4
pengkajian hukum.5 Penelitian ditujukan untuk merumuskan norma-norma hukum baru yang telah disarankan oleh pengkajian, dan sekaligus merumuskan alternatif lain. Bahan-bahan yang diperoleh dari penelitin tersebut dapat dijadikan bahan masukan dalam penyusunan Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan(first draft) dari RUU yang hendak disusun.6 Badan Pembinaan Hukum Nasional, mempunyai tugas diantaranya melakukan Pengkajian Hukum, Penelitian Hukum dan Menyusun Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, salah satu pusat pada BPHN adalah Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum yang berfungsi untuk melakukan penelitian dan pengkajian hukum, melakukan kerjasama antar lembaga penelitian.7 Salah satu komponen pelaksana pembinaan Sistem Hukum Nasional tersebut adalah para Peneliti Hukum baik yang berstatus pejabat fungsional peneliti maupun yang belum atau yang bukan tetapi melakukan kegiatan penelitian hukum. Mengingat
bp hn
pembangunan Hukum merupakan suatu proses yang mencakup 3 (tiga) komponen yakni: materi, aparatur, sarana dan prasarana hukum, maka upaya pembinaan terus menerus di sektor pembinaan aparatur peneliti hukum merupakan salah satu tugas pembangunan Bidang Hukum itu sendiri. Peneliti Hukum sebagai aparatur pelaksana Pembangunan Hukum mempunyai kebutuhan yang khusus yang pada dasarnya belum dapat tertangani sepenuhnya oleh lembaga formal yang ada. Untuk mewujudkan aparatur peneliti hukum yang baik diperlukan sistem pembinaan tersendiri. Peneliti dituntut untuk terus berkarya sebagai prasyarat eksistensi dan peningkatan karirnya. Oleh karena itu semestinya dibutuhkan koordinasi dan sinkronisasi antara pusat dan daerah sebagai wahana penunjang untuk membantu kebutuhan para peneliti seperti forum-forum ilmiah secara periodik untuk mempresentasikan hasil-hasil kajian dan penelitian, penerbitan, jurnal hukum, buletin penelitian. Peranan Penelitian Hukum dalam pembinaan Sistem Hukum Nasional sangat penting untuk mengungkapkan data ilmiah yang menyangkut aspek-aspek filosofis, yuridis, sosiologi, ekonomi, maupun politik yang dapat mempengaruhi perkembangan 5
Andi Hakim Nasution, “Panduan Berpikir dan Meneliti Secara Ilmiah Bagi Remaja”, Gramedia, Jakarta, 1992, halaman 5. 6
Pola Pikir Kerangka Sistem Hukum Nasional, BPHN Tahun 1995-1996, hal 101.
7
DR. Bagir Manan, S.H,MCL., Penelitian terapan Di Bidang Hukum, Loka Karya, Nopember 1993.
5
hukum yang memerlukan kesiapan Pemerintah Indonesia sebagai bahan kebijaksanaan pembangunan di Bidang Hukum. Sebab banyak hasil-hasil penelitian hukum yang dilakukan oleh berbagai lembaga penelitian hukum didaerah seperti : Perguruan Tinggi (akademisi), Biro-biro hukum Pemda, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan lainnya, tidak terakumulasi dalam penentuan kebijakan hukum di pusat sesuai dengan semangat otonomi daerah,8 sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 serta Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata cara penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. Peneliti Hukum juga sangat berperan dalam pengumpulan data dan menganalisis tentang kesadaran masyarakat terhadap hukum, sebab kesadaran hukum yang makin meningkat dapat menyebabkan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap perangkat hukum yang dapat memberikan kepastian dan pengayoman hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. Bahkan tingginya kesadaran hukum
bp hn
dapat pula menyebabkan masyarakat menjadi semakin kritis dalam menanggapi permasalahan yang berkaitan dengan hukum. Akibatnya tuntutan akan keadilan makin meluas. Apabila tuntutan tersebut tidak terpenuhi baik secara formal maupun materil kadang kala dapat mengakibatkan sikap sebagian masyarakat menjadi
kurang
menghargai hukum.
Hal demikian merupakan fenomena yang tidak sederhana yang memerlukan
penelitian secara mendalam. Oleh karena itu diperlukan pengembangan metodametoda penelitian hukum yang dapat menjaring data yang sangat mendasar. Misalnya timbulnya gejala-gejala konflik sosial mungkin saja diakibatkan oleh kurangnya kesadaran hukum masyarakat atau mungkin juga diakibatkan oleh adanya tindakan aparatur negara yang mencerminkan kurangnya penghayatan terhadap hukum. Hukum sesungguhnya tidaklah semata-mata ditujukan kepada masyarakat, namun ditujukan pula kepada setiap penyelenggara negara, khususnya dalam melaksanakan fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peranan penelitian sangat penting 8
Drs. Idup Suhady, M.Si & Dra. Desi fernanda, M.Soc.Sc, didalam bukunya yang berjudul : “Dasar-Dasar Good Governance”, antara lain menjelaskan: “…….dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia pasca gerakan reformasi nasional, prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam Ketetapan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas KKN, dan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, memuat antara lain asas-asas umum pemerintahan yang mencakup: Asas Kepastian Hukum; Asas tertib Penyelenggaraan Negara; Asas Kepentingan umum; Asas Keterbukaan; Asas Proporsionalitas; Asas Professionalitas; Asas Akuntabilitas.(Hal 62)
6
dalam upaya mengembangkan kesadaran dan ketaatan hukum serta disiplin nasional yang merupakan perwujudan kepatuhan dan ketaatan kepada hukum dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
9
Paradigma pembangunan hukum nasional yang dilakukan pada saat ini dan masa yang akan datang memandang hukum tidak hanya sebagai obyek, tapi juga menjadi subyek pembangunan. Materi hukum (UU pada khususnya) dipandang tidak lagi sebagai instrumen penjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan belaka, tapi sekaligus sebagai instrumen perubahan masyarakat, alat transformasi nilai dari bentuk tertentu ke dalam wujud dan bentuk nilai lain yang lebih baik. Visi pembangunan hukum nasional yang demikian menuntut terjadinya perubahan penanganan pembinaan hasil-hasil penelitian hukum. Perubahan ini hendaknya diarahkan pada pengadaan peneliti hukum yang tidak
bp hn
saja memiliki kemampuan, perhatian yang cukup, terdidik dan terlatih dengan baik, tapi juga diangkat dan diberi tugas khusus sebagai aparat peneliti hukum. Dan untuk selanjutnya bekerja bersama, bahu membahu dengan peneliti hukum dari bidang lain bagi Pembangunan Hukum Nasional. Aparat peneliti khusus untuk pembinaan hukum nasional pada saat ini tersebar dan bertugas pada organisasi dan struktur yang terkait dengan pembangunan hukum, baik di pusat maupun di daerah, antara lain di: BPHN, Baleg DPR, LIPI, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Puslitbang, Biro-biro Hukum dan Bagian-bagian Hukum Lembaga Pemerintah Kementerian maupun non kementerian, Perguruan Tinggi, organisasi propesi, lembaga swadaya masyarakat, dan instansi terkait lainnya.
Program Pembangunan hukum telah mengarahkan bahwa Penelitian dan pengembangan hukum serta ilmu hukum dilaksanakan secara terpadu yang meliputi semua aspek kehidupan dan terus ditingkatkan agar hukum nasional senantiasa dapat menunjang dan mengikuti dinamika pembangunan, sesuai dengan perkembangan aspirasi masyarakat, serta kebutuhan hukum masa kini dan masa depan. Oleh karena itu, dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan hasil penelitian hukum, perlu terus
Rousco Pound, “Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence, 1912; juga dapat dibaca dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum dan Masyarakat, 1980, halaman 2122. 9
7
ditingkatkan koordinasi dan kerja sama antar lembaga penelitian, perguruan tinggi, badan penelitian internasional di bidang hukum dan lembaga lainnya yang terkait. Dalam rangka mengupayakan pengadaan dan pembinaan bagi aparat peneliti hukum khusus bagi Pembangunan Hukum Nasional perlu diadakan aktivitas-aktivitas dalam suatu koordinasi dan kerjasama dalam pengembangan dan pemanfaatan penelitian hukum antar instansi baik dipusat maupun didaerah, kalangan akademis, lembaga pengkajian dan penelitian hukum, organisasi propesi hukum, dan lembaga swadaya masyarakat. Aktivitas-aktivitas ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembinaan aparat peneliti hukum dan berusaha memperlancar usaha pemenuhan kebutuhan itu dengan teratur dan tertib. Pengembangan koordinasi dan kerjasama ini didasarkan pada kenyataan adanya tuntutan kapasitas dan kapabilitas sebagai aparat peneliti di satu sisi dan kendala
bp hn
pembinaan hukum yang belum tertangani secara efektif dan efisien di sisi lainnya. Dalam kaitan tersebut, perlu dibangun, dibentuk suatu wadah, organisasi untuk berhimpun para peneliti hukum di Indonesia didalam suatu IKATAN PENELITI HUKUM INDONESIA (IPHI). Pembentukan organisasi ini, dimulai dari daerah-daerah ditingkat propinsi, yang kemudian akan berpuncak pada pelaksanaan MUSYAWARAH NASIONAL PENELITI HUKUM di Jakarta, yang akan diikuti oleh para ketua dan sekretaris Ikatan Peneliti Hukum Propinsi. B.
PERMASALAHAN PENELITI HUKUM.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, di satu sisi tantangan dan tuntutan
kehandalan dan kualitas peneliti hukum sangat dibutuhkan, tetapi di sisi lain berbagai persoalan yang harus dihadapi oleh para peneliti hukum, antara lain: 1.
Belum termanfaatkannya hasil-hasil penelitian hukum yang dilakukan oleh berbagai lembaga penelitian hukum baik di pusat maupun di daerah dalam pembangunan hukum nasional. Disamping itu, pembinaan keahlian dan karier peneliti hukum, dewasa ini belum ditangani secara profesional.
2.
Belum adanya suatu pola penelitian hukum yang baku (standard) dalam pelaksanaan penelitian di masing-masing lembaga/ instansi penelitian hukum di Indonesia.
8
3.
Belum terbinanya forum ilmiah khusus bagi para peneliti hukum baik dipusat maupun didaerah sebagai wahana pembinaan kemampuan dalam penyajian hasil-hasil penelitian dan penyelenggaraan diskusi yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan untuk memupuk keterampilan intelektual dan mengemukakan gagasan dan temuan penelitian.
4.
Belum terbinanya penerbitan dari berbagai karya ilmiah dan temuan penelitian dari aparat peneliti hukum yang sesungguhnya dapat berguna bagi masyarakat seperti himpunan peraturan perundang-undangan di bidang tertentu, bukubuku karangan ilmiah pokok tentang dan sekitar berbagai aspek hukum yang tengah dibangun, artikel-artikel hukum, jurnal-jurnal yang berupa berbagai komentar (anotasi) putusan-putusan pengadilan, buletin periodik yang melaporkan kegiatan pembinaan hukum nasional dan berbagai kegiatan
5.
bp hn
penelitian lainnya.
Belum terbinanya suatu forum koordinasi yang terkristalisasi dalam suatu bentuk IKATAN PENELITI HUKUM INDONESIA, tentang informasi hasil-hasil penelitian hukum yang dilaksanakan oleh berbagai instansi dan pihak pelaksana penelitian hukum. Hal ini diperlukan dalam rangka pembinaan agar informasi hasil penelitian hukum dapat dimanfaatkan secara optimal bagi pembinaan sistem hukum nasional. Salah satu sasaran program ini adalah terciptanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat baik dipusat maupun didaerah dan kebutuhan pembangunan yang salah satu kegiatan pokok yang harus dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pengembangan dan pemanfaatan penelitian hukum antar instansi baik dipusat maupun didaerah, kalangan akademis, lembaga pengkajian dan penelitian hukum, organisasi propesi hukum, dan lembaga swadaya masyarakat.
6.
Semakin menurunnya minat para pegawai dari waktu ke waktu untuk menjadi peneliti hukum, yang disebabkan oleh berbagai hal, baik dari segi pembinaan karier sebagai pegawai negeri sipil, maupun penghargaan atas professional peneliti.
9
C.
UPAYA PEMBERDAYAAN PENELITI. Bertiti tolak dari permasalahan tersebut tersebut diatas, untuk memberdayakan
peneliti, dimasa mendatang perlu dilakukan hal-hal, antara lain : 1.
Mengembangkan forum pertemuan ilmiah secara periodik diantara para peneliti hukum antara pusat dan daerah dalam rangka pemanfaatan hasil-hasil penelitian hukum baik ditingkat pusat maupun di daerah.
2.
Membuat suatu pola penelitian hukum yang baku (standard) yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian hukum di Indonesia (berlaku nasional).
3.
Memberdayakan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh berbagai lembaga penelitian hukum baik dipusat maupun yang di daerah sebagai bahan dalam penentuan kebijakan di bidang hukum; serta pada umumnya untuk membantu kelancaran
pelaksanaan
tugas
program-program
pemerintah
dibidang
4.
bp hn
pembangunan hukum agar dicapai hasil kerja yang maksimal. Mengembangkan Pembinaan kualitas Peneliti Hukum, baik tingkat kemampuan profesionalnya
maupun
kesejahteraannya,
sebagai
aparatur
pelaksana
pembangunan hukum agar dapat bekerja lebih baik dan profesional. Kualitas peneliti hukum harus tercermin dalam sikap yang menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran dan keadilan, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab dalam perilaku keteladanan. Para Peneliti Hukum agar mampu melaksanakan tugas kewajibannya yang mencakup penelitian, dan penyebarluasan hasil-hasilnya secara profesional dalam rangka pemantapan fungsi dan peranan hukum sebagai sarana pengatur dan pengayom masyarakat.
5.
Mengembangkan penerbitan sebagai wadah kreativitas para peneliti hukum baik secara individual maupun kelembagaan. Penerbitan tersebut berupa: penulisan buku-buku standar, kumpulan peraturan, artikel, buletin, jurnal dll.
6.
Membina koordinasi dan kerja sama dalam pengembangan dan pemanfaatan hasil penelitian hukum antar berbagai instansi baik di pusat maupun di daerah, kalangan akademis, lembaga pengkajian dan penelitian hukum, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
7.
Mengupayakan kondisi jabatan fungsional peneliti hukum menjadi lebih menarik, agar minat pegawai kembali bergairah meniti karir menjadi peneliti hukum.
8.
Membina koordinasi dan kerja sama dalam suatu wadah IKATAN PENELITI HUKUM INDONESIA (IPHI), untuk pengembangan dan pemanfaatan hasil
10
penelitian hukum antar berbagai instansi baik di pusat maupun di daerah, kalangan akademis, lembaga pengkajian dan penelitian hukum, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan lainnya. D.
PENUTUP. Pembangunan hukum tidak dapat dilepaskan dari perubahan lingkungan
strategis baik yang bersifat internal maupun eksternal, sehingga pembentukan peraturan perundang-undangan mempunyai peranan penting dalam menampung perkembangan hukum baru, di samping melalui yurisprudensi. Untuk itu, penelitian dan pengkajian hukum mempunyai peranan penting, agar peraturan perundang-undangan yang hendak disusun itu, tidak hanya dapat dipertangung jawabkan secara akademis, tetapi juga untuk menjaminan peraturan tersebut telah memenuhi nilai filosofis, sosiologis, yuridis, dan lainnya.
bp hn
Untuk mewujudkan aparatur peneliti hukum yang baik diperlukan sistem
pembinaan tersendiri. Oleh karena itu semestinya dibutuhkan koordinasi dan sinkronisasi antara pusat dan daerah sebagai wahana penunjang untuk membantu kebutuhan
para
peneliti
seperti forum-forum
ilmiah
secara
periodik
untuk
mempresentasikan hasil-hasil kajian dan penelitian, penerbitan, jurnal hukum, buletin penelitian.
Peranan Penelitian Hukum dalam pembangunan Sistem Hukum Nasional sangat
penting untuk mengungkapkan data ilmiah yang menyangkut aspek-aspek filosofis, yuridis, sosiologi, ekonomi, maupun politik yang dapat mempengaruhi perkembangan hukum sebagai bahan kebijaksanaan pembangunan hukum. Sebab banyak hasil-hasil penelitian hukum yang dilakukan oleh berbagai lembaga penelitian hukum didaerah, tidak sepenuhnya terakumulasi dalam penentuan kebijakan hukum di pusat sesuai dengan semangat otonomi daerah. Oleh karena itu, perlu peningkatan koordinasi, kehandalan dan kualitas peneliti hukum baik dipusat maupun di daerah. Semoga.
11
DAFTAR KEPUSTAKAAN Drs. Idup Suhady, M.Si & Dra. Desi fernanda, M.Soc.Sc : “Dasar-Dasar Good Governance”, Lembaga Administrasi Negara-Republik Indonesia, 2005. Pola Pikir Kerangka Sistem Hukum Nasional, BPHN Departemen Kehakiman-RI, Tahun 1995-1996. Andi Hakim Nasution, “Panduan Berpikir dan Meneliti Secara Ilmiah Bagi Remaja”, Gramedia, Jakarta, 1992. DR. Bagir Manan, S.H,MCL., Penelitian Terapan Di Bidang Hukum, Loka Karya, Nopember 1993. Teuku Mohammad Radhie, “Penelitian Hukum dalam Pembinaan, dan Pembaruan Hukum Nasional”, Seminar Hukum Nasional Ke- III, Jakarta: BPHN, Departemen Kehakiman, 1974.
bp hn
C.F.G. Sunaryati hartono, “Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke – XX, Bandung, Alumni, 1994.
H. Abdurrahman, “Beberapa Pemikiran Teuku Mohammad Radhie Tentang Pembaruan Hukum di Indonesia”, dimuat dalam Kumpulan Tulisan Mengenang Teuku Mohammad Radhie, Penerbit Universitas Tarumanagara, UPT Penerbitan, Jakarta 1993.
12
DAFTAR RIWAYAT HIDUP IDENTITAS : N a m a : Tempat & Tgl. Lahir : Alamat :
Telepon kantor Mobile Phone E - mail
B.
C.
MARULAK PARDEDE, S.H., M.H., APU. Balige, 24 Juli 1961. Jl. Cikoko Barat IV No.29.- Rt.03/05. Kel. Cikoko. Kec. Pancoran. Jakarta Selatan 12770. (021)8091908. 08161303289
[email protected]
bp hn
A.
: : :
PENDIDIKAN : 1. Tahun 1986, menyelesaikan Program Pendidikan Strata-1, Sarjana Hukum Jurusan Keperdataan, dari Fakultas Hukum UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA, JAKARTA. 2. Tahun 1989, menyelesaikan Pendidikan Peneliti Hukum, di PUSDIKLAT DEPARTEMEN KEHAKIMAN, Cinere, Jakarta. 3. Tahun 1992, menyelesaikan pendidikan Perancangan peraturan perundangUndangan, di PUSDIKLAT DEPARTEMEN KEHAKIMAN, Cinere, Jakarta. 4. Tahun 2002, menyelesaikan Program Strata-2, Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum, dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum - IBLAM, JAKARTA. JENJANG KARIER /PEKERJAAN: 1. Tahun 1982, masuk Pegawai Negeri Sipil, di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) DEPARTEMEN KEHAKIMAN-RI di Jakarta. 2. Tahun 1996 diangkat menjadi Pejabat Fungsional Peneliti Hukum. 3. Sejak tanggal 01 Agustus 2001, Berdasarkan KEPUTUSAN PRESIDEN-RI No. 144/M TAHUN 2001 diangkat menjadi AHLI PENELITI UTAMA (APU). 4. Sejak tahun 1998 diangkat menjadi Pejabat Penilai Jabatan Peneliti Instansi (P2JPI) Departemen Hukum dan HAM, sampai sekarang 5. Berdasarkan Keputusan Presiden-RI Nomor 67/K TAHUN 2008, diangkat menjadi PEMBINA UTAMA, Golongan IV/E.
13
D.
PROFESSI LAINNYA : 1. Tahun 1997-2010 menjadi Ketua Bidang Publikasi dan Penerbitan Asosiasi Peneliti Hukum Indonesia (APHI); Sejak Tahun 1997 sampai 2011, menjadi Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi: Majalah Jurnal Penelitian Hukum APHI - DE JURE; dan Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi: BULETIN PENELITIAN HUKUM Asosiasi Peneliti Hukum Indonesia (APHI). 2. Sejak tahun 2011 sampai sekarang : Ketua Umum Ikatan Peneliti Hukum Indonesia (IPHI).
E.
KARYA ILMIAH : 1 Sejak tahun 1986 sampai saat ini, sebagai penulis opini & artikel, ulasan ilmiah bidang hukum dalam berbagai :Surat Kabar Harian Umum, Jurnal Ilmiah Penelitian, Majalah Ilmiah Bidang Hukum. 2 Menulis Buku : HUKUM PIDANA BANK, diterbitkan oleh : PT. PUSTAKA SINAR HARAPAN, Jakarta, 1996 dan 3 Menulis Buku : LIKUIDASI DAN PERLINDUNGAN NASABAH , diterbitkan oleh: PT. PUSTAKA SINAR HARAPAN, Jakarta, 1997. 4 Dalam proses Penerbitan : HUKUM KONTRAK & DINAMIKANYA.
bp hn
Demikian daftar riwayat hidup (curiculum vitae) ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Hormat kami,
( MARULAK PARDEDE, S.H., M.H., APU. )
14
