PERAN MOTIVASI MELAYANI PUBLIK DALAM RELASI PARTISIPASI PENGANGGARAN DAN KEPEDULIAN BIAYA PENYUSUN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

PERAN MOTIVASI MELAYANI PUBLIK DALAM RELASI PARTISIPASI PENGANGGARAN DAN KEPEDULIAN BIAYA PENYUSUN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH Usil Sis Sucahyo Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga [email protected]

Abstrak Penelitian ini dibangun untuk menginvestigasi fenomena pembentukan sikap yang diharapkan dari adanya perubahan pendekatan dalam proses penganggaran. Penelitian ini menguji pengaruh partisipasi dalam penganggaran berbasis kinerja terhadap kepedulian biaya, dan peran motivasi melayani publik dalam pengaruh partisipasi penganggaran terhadap kepedulian biaya. Motivasi melayani publik digunakan sebagai variabel yang diduga memediasi pengaruh partisipasi penganggaran terhadap kepedulian biaya penyusun anggaran pemerintah daerah. Teori disonansi kognitif digunakan untuk menjelaskan model dan menguji hipotesis yang dibangun. Data diambil dari penyusun anggaran yang terlibat langsung dalam penyusunan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah yang berbentuk dinas di Kota Magelang dan Kota Salatiga. Hasil analisis dan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa partisipasi dalam penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap kepedulian biaya. Motivasi melayani publik tidak terbukti sebagai variabel yang memediasi pengaruh partisipasi penganggaran terhadap kepedulian biaya, namun motivasi melayani publik berpengaruh positif terhadap kepedulian biaya. Penelitian ini masih menyisakan keterbatasan yang dapat digunakan peneliti berikutnya, yaitu bagaimana organisasi pemerintah daerah dapat mengkapitalisasikan motivasi melayani publik untuk kepentingan peningkatan kinerja. Kata Kunci: partisipasi penganggaran, penganggaran berbasis kinerja, motivasi melayani publik, kepedulian biaya.

Pendahuluan Dalam perspektif keperilakuan, penelitian mengenai penganggaran banyak dilakukan untuk menguji reaksi bawahan ketika diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. Bawahan atau karyawan yang diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran dapat memberikan reaksi positif maupun negatif (Govindarajan, 1986). Reaksi positif atau negatif dapat terjadi karena partisipasi penganggaran selain memberikan kewenangan bawahan untuk mengambil keputusan dalam proses penyusunan anggaran, sekaligus juga melibatkan bawahan untuk bertanggungjawab memenuhi target yang sudah ditentukan dalam anggaran. Kreatifitas bawahan dapat ditingkatkan dengan adanya rasa tanggungjawab untuk mencapai tujuan anggaran. PEKAN ILMIAH DOSEN FEB – UKSW – SALATIGA, 13 DESEMBER 2011 | 431

Lain dari itu, rasa tanggungjawab juga dapat mendorong kesesuaian tujuan menjadi lebih tinggi karena tujuan anggaran kemudian menjadi tujuan personal penyusun anggaran (Wirjono dan Raharjono, 2007). Dengan demikian kinerja individu maupun organisasi dapat ditingkatkan. Faktanya, penelitian-penelitian terdahulu mengenai partisipasi penganggaran dan kinerja, masih belum memberikan hasil yang konklusif (Ni et. al., 2009). Meskipun demikian, peneliti akuntansi manajemen masih percaya partisipasi penganggaran merupakan sebuah alat untuk meningkatkan kinerja manajer. Kinerja manajer seringkali sulit untuk diukur, terutama pada organisasi yang keterkaitan antara input dengan outputnya tidak mudah dikaitkan secara langsung. Organisasi pemerintah, rumah sakit, dan organisasi riset dan pengembangan merupakan contoh organisasi yang sulit mengukur kinerjanya apabila ukuran kinerja adalah rasio input dengan outputnya. Beberapa peneliti menggunakan kepedulian biaya (cost consciousness) sebagai ukuran bagi kinerja manajerial. Shields dan Young (1994) menggunakan kepedulian biaya untuk menunjukkan kinerja manajer perusahaan riset dan pengembangan. Pendekatan ini kemudian diadopsi oleh Abernethy dan Vagnoni (2004), dan Bovier et.al. (2005) ketika melakukan penelitian pada rumah sakit. Kepedulian biaya merupakan perhatian dan sikap individu terhadap biaya (Bovier et.al (2005). Individu yang peduli terhadap biaya akan selalu mempertimbangkan besaran biaya yang harus dikeluarkan ketika membuat keputusan untuk memperoleh manfaat tertentu (Shields dan Young, 1994). Dengan demikian kepedulian terhadap biaya tidak terlepas dari upaya pencapaian efisiensi dan efektifitas. Penelitian ini merupakan penelitian tentang peran motivasi melayani publik (public service motivation) penyusun anggaran pemerintah daerah dalam keterkaitan partisipasi penganggaran terhadap kepedulian biaya. Penelitian ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut. Pertama, melalui Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005, pemerintah Indonesia mengimplementasikan sistem penganggaran berbasis kinerja dalam proses penyusunan anggaran, yang penyusunannya harus dengan model anggaran partisipatif. Partisipasi penganggaran dalam hal ini dinyatakan pada pasal 72 UU Nomor 17 Tahun 2004 dan pasal 36 PP Nomor 58 Tahun 2005, yaitu bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerrah (SKPD), bisa Badan, Dinas, Kantor dan unit lainnya, harus menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Kedua, tujuan dari implementasi penganggaran berbasis kinerja dalam proses penyusunan anggaran Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pemanfaatan sumberdaya yang tersedia untuk kemakmuran bagai masyarakat. Efisiensi dan efektifitas sebagai ukuran kinerja belum terbiasa digunakan dalam organisasi pemerintah daerah. Selama ini birokrasi dipemerintahan daerah merupakan proses manajemen yang menghasilkan kos yang tidak efisien dan efektif (Syafruddin, 2006). Kepedulian biaya dari penyusun RKA SKPD merupakan awal penting bagi terciptanya pemerintah daerah yang efisien efektif dan akuntabel. Eustache (2003) menyatakan bahwa kepedulian

432 | PERAN MOTIVASI MELAYANI PUBLIK DALAM RELASI PARTISIPASI… (Usil Sis Sucahyo)

biaya merupakan sikap yang diperlukan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas. Ketiga, partisipasi penganggaran dapat berinteraksi dengan aspek lain dari lingkungan penganggaran dalam mempengaruhi sikap dan perilaku penyusun anggaran. Motivasi melayani publik menunjukkan komitmen pekerja publik yang dimotivasi oleh nilai-nilai pelayanan publik, yang membedakan dengan sektor privat (Choi, 2004). Mendasarkan pada alasan dan apa yang sudah disampaikan di muka, penelitian ini akan mencoba menjawab mengenai kepedulian biaya penyusun anggaran sebagai akibat dari implementasi penganggaran berbasis kinerja yang partisipatif, serta peran motivasi melayani publik dalam keterkaitan partisipasi penganggaran terhadap kepedulian biaya. Dengan demikian persoalan yang akan dijawab adalah: 1. Apakah partisipasi penganggaran dalam penganggaran berbasis kinerja yang diimplementasikan dapat meningkatkan kepedulian biaya penyusun anggaran pemerintah daerah 2. Apakah motivasi melayani publik mempunyai peran mediasi dalam peningkatan kepedulian biaya sebagai akibat partisipasi penganggaran. Sejauh yang peneliti ketahui, penelitian keterkaitan partisipasi penganggaran terkadap kepedulian biaya pada penyusun anggaran pemerintah daerah belum pernah dilakukan. Demikian juga dengan variabel motivasi melayani publik dalam penganggaran. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam pengelolaan anggaran untuk peningkatan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas. Khususnya terkait dengan kepedulian biaya penyusun anggaran. Kerangka Teoretis dan Pengembangan Hipotesis Keterkaitan Partisipasi Penganggaran, Motivasi Melayani Publik dan Kepedulian Biaya Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan keyakinan bahwa partisipasi penganggaran mempunyai pengaruh terhadap kepedulian biaya penyusun anggaran pemerintah daerah, dan efek mediasi motivasi melayani dalam keterkaitan partisipasi penganggaran terhadap kepedulian biaya. Kepedulian biaya adalah sikap individu terhadap biaya (Bovier et.al. (2005). Dalam kerangka teori pembentukan sikap, sikap individu terbentuk sebagai akibat dari stimulus yang dapat diterima dan kemudian diolah oleh individu, dan kemudian menjadi kesediaan untuk bertindak demi stimulus tersebut (Notoatmodjo, 2003). Secara empiris, memberikan kewenangan formal untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan biaya, sebagai stimulus, terbukti dapat menumbuhkan kepedulian biaya individu (Abernethy dan Vagnoni, 2004). Demikian juga, mendorong kreatifitas individu dengan memberikan batasan sumberdaya yang dapat dialokasikan untuk mencapai target capaian tertentu dapat menumbuhkan kepedulian biaya individu (Shields dan Young, 1994). Tiller (1983) menyatakan bahwa partisipasi penganggaran memang dimaksudkan sebagai sebuah tehnik yang dapat digunakan untuk meningkatkan

PEKAN ILMIAH DOSEN FEB – UKSW – SALATIGA, 13 DESEMBER 2011 | 433

sikap partisipan terhadap anggaran dan untuk mendorong pencapaian tujuan anggaran. Oleh karena itu penelitian-penelitian difokuskan pada kondisi di mana partisipasi akan meningkatkan sikap yang akan meningkatkan kinerja, dan pada sikap yang mempunyai efek menguntungkan pada kinerja. Beberapa penelitian sudah menunjukkan bukti bahwa partisipasi penganggaran meningkatkan sikap terhadap anggaran (Kenis, 1979), dan berbagai sikap yang lain seperti sikap terhadap pekerjaan dan perusahaan (Milani, 1975), sikap manajer (Merchant, 1981), sikap terhadap pekerjaan dan karyawan (Mia, 1987), dan sikap terhadap pengambil keputusan (Magner et.al., 1995; Ni et.al., 2009). Namun demikian, partisipasi penganggaran adalah kebijakan organisasi yang harus ditindaklanjuti oleh penyusun anggaran. Artinya, terdapat kemungkinan berpartisipasi dalam penyusunan anggaran membuat penyusun anggaran merasa tidak nyaman. Mengacu pada teori disonansi kognitif (cognitive dissonance theory), rasa tidak nyaman akan mengakibatkan disonansi. Disonansi akan berusaha dikurangi oleh penyusun anggaran dengan memilih antara menghubungkan tanggung jawab personal pada sumber dari luar, atau menghubungkan tanggung jawab personal secara internal (Tiller, 1983). Pilihan menghubungkan tanggung jawab personal secara internal merupakan pilihan yang diharapkan dari partisipasi penganggaran. Menghubungkan tanggungjawab personal secara internal berarti untuk mengurangi disonansi penyusun anggaran akan memotivasi diri untuk mengambil tindakan yang diperlukan. Tindakan tersebut adalah meningkatkan komitmen mereka untuk melakukan yang terbaik bagi organisasi (Tiller, 1983). Menurut Virtanen (2000), komitmen pada dasarnya adalah kompetensi akan nilai (value competences). Nilai yang ada dalam diri penyusun anggaran pemerintah daerah sebagai pekerja publik adalah motivasi melayani publik (Vandenabeele dan Hondeghem, 2005). Motivasi melayani publik adalah komitmen pekerja publik untuk lebih mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan sendiri (Choi, 2004). Wright dan Pandey (2008) menyatakan bahwa motivasi melayani publik mempengaruhi sikap karyawan sebelum memberi dampak pada kinerja organisasi. Rerangka teoretis pengaruh variabel pemediasi terhadap pengaruh variabel independen dan dependen tampak pada gambar 1. Motivasi Melayani Publik

Partisipasi Penganggara

Kepedulian Biaya

Gambar 1 Model Kerangka Pemikiran Teoretis


Partisipasi Penganggaran dan Kepedulian biaya Shields dan Young (1994) memahami kepedulian biaya sebagai sikap seseorang dalam memberi perhatian secara sengaja dan sungguh-sungguh pada biaya pada setiap keputusan yang diambil sesuai dengan kewenangan yang ada. Setiap orang mempunyai tingkatan kepedulian biayanya masing-masing (Shields dan Young, 1994; Fivaz, 2000). Hasil penelitian berkaitan dengan kepedulian biaya menunjukkan bahwa kepedulian biaya berkaitan dengan kewenangan dan tanggung jawab (Abernethy dan Vagnoni, 2004), keterbatasan sumberdaya yang tersedia untuk dialokasikan (Shields dan Young, 1994), dan kepentingan profesionalitas individu (Bovier et.al., 2005). Individu dengan kelonggaran sumberdaya yang dapat dialokasikan, dan ketiadaan tanggung jawab atas biaya yang dikeluarkan, akan cenderung memiliki kepedulian biaya yang rendah, karena kepentingan individu dan kepentingan professional akan lebih diutamakan melebihi kepentingan orang lain. Partisipasi penganggaran memberikan kewenangan bagi individu bawahan mengalokasikan sumberdaya untuk mencapai tujuan organisasi, dan sekaligus memintanya untuk bertanggungjawab atas keputusannya yang dibuatnya tersebut. Dalam penganggaran berbasis kinerja, tujuan dari organisasi adalah peningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumberdaya organisasi sebagai ukuran kinerjanya. Eustache (2003) menyatakan bahwa peningkatan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumberdaya dapat dicapai apabila individu dalam organisasi mempunyai sikap yang peduli terhadap biaya. Hal ini berarti, partisipasi penganggaran diharapkan akan membawa pada peningkatan kepedulian biaya dari penyusun anggaran. Mendasarkan pada argumentasi dan temuantemuan yang sudah ada, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: H1: Partisipasi penganggaran berpengaruh positif terhadap kepedulian biaya penyusun anggaran pemerintah daerah. Partisipasi Penganggaran dan Motivasi Melayani Publik Reid (2002) menyimpulkan bahwa efek partisipasi pada motivasi bergantung pada situasi dan bergantung pada banyak variabel. Partisipasi penganggaran tidak akan memberikan efek motivasi bagi penyusun anggaran apabila anggaran hanya merupakan kegiatan dan program yang bersifat rutin (Chong dan Johnson, 2007). Dengan kata lain, partisipasi penganggaran memberikan motivasi ketika tugas menyusun anggaran bukan tugas yang bersifat rutin dan pasti. Pendekatan penganggaran berbasis kinerja mendorong penyusun anggaran untuk berpola piker “mendapatkan banyak dari yang sedikit atau terbatas” dalam memenuhi kepentingan publik, atau value for money (Jarrar dan Schiuma, 2005; Syahruddin, 2007). Dalam konteks ini, partisipasi penganggaran memberikan ruang bagi penyusun anggaran untuk merasionalkan rencana kerja dan program yang mensejahterakan masyarakat (Melkers dan Willoughby, 2001). Penyusun anggaran melalui partisipasinya dalam pengambilan keputusan alokasi PEKAN ILMIAH DOSEN FEB – UKSW – SALATIGA, 13 DESEMBER 2011 | 435

sumberdaya, berkesempatan untuk lebih dapat memenuhi kepentingan publik. Berdasar pada uraian di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H2: Partisipasi penganggaran berpengaruh positif terhadap motivasi melayani publik penyusun anggaran pemerintah daerah. Motivasi Melayani Publik dan Kepedulian Biaya Motivasi melayani publik merupakan komitmen yang dimiliki oleh semua pekerja sektor publik. Oleh karena itu, motivasi melayani publik digunakan sebagai instrumen untuk mengukur derajat pekerja publik berorientasi pada sektor publik (Choi, 2004). Sebagai komitmen individu utuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan orang lain dan publik, motivasi melayani publik melampaui kepentingan pribadi karena didasarkan lebih pada prinsip personal daripada standar eksternal. Naff dan Crum (1999) menemukan bahwa motivasi melayani publik berhubungan secara positif dengan dukungan pada usaha perbaikan oleh pemerintah. Temuan tersebut dapat diartikan bahwa adanya kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pemanfaatan sumberdaya bagi kepentingan publik, akan didukung oleh penyusun anggaran karena di dalam diri mereka terdapat komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan publik. Sementara Wright dan Pandey (2008) menyatakan bahwa motivasi melayani publik mempengaruhi sikap karyawan sebelum memberi dampak pada kinerja organisasi. Berdasarkan hal tersebut dirumuskan hipotesis: H3: Motivasi melayani publik berpengaruh positif terhadap kepedulian biaya penyusun anggaran pemerintah daerah. Metode Penelitian Jenis dan Metode Pengumpulan Data Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui sikap peduli biaya (kepedulian biaya) penyusun anggaran pemerintah daerah. Individu yang terlibat langsung dalam proses penyusunan anggaran dinas-dinas yang ada di Kota Magelang dan Kota Salatiga adalah sumber data dalam penelitian ini. Kedua kota tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa berdasarkan survey iklim investasi, Kota Magelang menempati peringkat tertinggi dalam kapasitas pemerintah menyerap anggaran dan peringkat yang baik dalam efisiensi pemerintah. Kota Salatiga menempati peringkat kedua dalam kapasitas pemerintah. Dengan kondisi tersebut kedua kota tersebut cukup mewakili keberhasilan dalam proses penganggaran dan implementasi penganggaran. Penyusun anggaran pada dinas-dinas yang ada sebagai sumber data karena dinas-dinas adalah pelaksana otonomi daerah yang mencerminkan pemberian kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan implementasi penganggaran berbasis kinerja. Melalui penelitian pendahuluan pada kedua kota tersebut, diperoleh informasi bahwa masing-masing dinas yang ada pada kedua kota tersebut


mempunyai kebijakan sendiri mengenai pelibatan individu dalam proses penyusunan. Hal ini dikarenakan besaran dan cakupan tugas masing-masing dinas pada masing-masing Kota berbeda. Berdasarkan indormasi dari masing-masing dinas diketahui individu yang terlibat langsung dalam proses penyusunan anggaran adalah 60 di Kota Salatiga dan 50 di Kota Magelang. Semua individu yang terlibat langsung dalam proses penyusunan anggaran diberikan kuesioner untuk diisi. Kuesioner penelitian diadopsi dan dikembangkan atas kuesioner yang telah digunakan peneliti-peneliti terdahulu. Selanjutnya berdasar kuesioner yang sudah disusun dan dirumuskan secara matang, kuesioner disampaikan ke masingmasing responden dengan tujuan untuk memperoleh data. Secara umum, konstruksi yang ada dalam kuesioner diukur dengan menggunakan skala Likert yang berisi tujuh poin Variabel penelitian meliputi partisipasi penganggaran, motivasi melayani publik dan kepedulian biaya. Variabel partisipasi penganggaran terdiri dari tiga item pertanyaan. Item tersebut diadopsi dari instrumen yang digunakan Shields dan Young (1994) dengan tujuan untuk mengukur derajat partisipasi penyusun anggaran. Variabel kepedulian biaya terdiri dari tujuh item pertanyaan yang diadopsi dari instrumen yang digunakan oleh Shields dan Young (1994) untuk mengetahui perhatian responden pada biaya, pertimbangan pentingnya biaya dan tindakan yang direncanakan untuk efisiensi biaya. Variabel motivasi melayani publik terdiri dari tiga item pertanyaan untuk mengetahui kepentingan publik dan tiga item untuk pengorbanan diri. Item tersebut diadopsi dari instrumen yang digunakan Choi (2004). Analisis Data 110 kuesioner dibagikan kepada renponden, dan 91 diantaranya diisi dan dikembalikan. Kriteria kuesioner yang dapat diolah adalah kuesioner yang diisi oleh responden yang mempunyai masa kerja lebih dari satu tahun pada posisi sekarang, dan secara lengkap diisi oleh responden. Dengan kriteria tersebut, kuesioner yang bisa digunakan sejumlah 75 atau 82.4% dari keseluruhan kuesioner yang dibagikan. Statistik deskriptif atas variabel-variabel penelitian disajikan pada tabel berikut: Tabel 1 Statistik Deskriptif Variabel-variabel Penelitian Rata-rata Partisipasi Penganggaran (PP) Kepedulian Biaya (KB) Motivasi Melayani Publik (MMP)

5 5.3 6

Standard Deviation 1.2 1 0.7


Tabel 1 menjelaskan bahwa nilai rata-rata ketiga variabel penelitian relatif tinggi dengan variasi yang rendah. Hal ini menunjukkan homogenitas pendapat responden atas ketiga variabel penelitian. Pengujian Outer Model Pengujian outer model menggunakan tiga kriteria yaitu convergent validity, composite reliability dan discriminant validity. Convergent validity dilihat dari nilai outer loading. Loading factor di atas 0.7 sangat direkomendasikan, namun demikian loading factor 0.5 – 0.6 masih dapat ditolerir. (Ghozali, 2006). Discriminant validity dilihat dari nilai cross loadings antara indikator dengan konstruknya. Sedangkan reliabilitas dilihat composite reliability dan average variance extracted (AVE). Nilai composite reliability yang baik adalah di atas 0.8, dan nilai AVE di atas 0.5. Tabel berikut menunjukkan outer loadings yang menunjukkan convergent validity. Tabel 2 Nilai Outer Loadings – Estimasi Pertama Original Sample

Standard Deviation

T Statistiks

Convergent Validity

KB1 <- KB

0.725278

0.094233

7.696609

KB2 <- KB

0.859196

0.036443

23.576366

KB3 <- KB

0.497945

0.101319

4.914630

KB4 <- KB

0.880013

0.038434

22.896750

KB5 <- KB

0.581565

0.066559

8.737550

KB6 <- KB

0.616090

0.081156

7.591442

KB7 <- KB

0.778992

0.050384

15.461171

MMP1 <- MMP 0.823646

0.058791

14.009687

MMP2 <- MMP 0.420022

0.176846

2.375077

Tidak baik

MMP3 <- MMP 0.515780

0.114662

4.498278

Tidak baik

MMP4 <- MMP 0.782638

0.080614

9.708410

MMP5 <- MMP 0.682520

0.084549

8.072502

MMP6 <- MMP 0.595860

0.118258

5.038654

PP1 <- PP

0.898658

0.138850

6.472135

PP2 <- PP

0.927918

0.134515

6.898270

PP3 <- PP

0.563538

0.217443

2.591662

Tidak baik Tidak baik

Tidak baik

Tidak baik


Tabel 2 menunjukkan bahwa beberapa indikator meskipun memiliki nilai t-statistik signifikan pada p < 0.1, namun mempunyai nilai loading kurang dari 0.6 yaitu KB3, KB5, MMP2, MMP3, MMP6 dan PP3. Hal ini menunjukkan convergent validity yang kurang baik. Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian ulang dengan mengeliminasi indikator-indikator yang tidak baik. Tabel 3 Nilai Outer Loadings – Estimasi Kedua Original Sample

Standard Deviation

T Statistiks

Convergent Validity

KB1 <- KB

0.742299

0.072859

10.188155

Baik

KB2 <- KB

0.854317

0.028209

30.284925

Baik

KB4 <- KB

0.887691

0.027114

32.739262

Baik

KB6 <- KB

0.643369

0.074677

8.615412

Baik

KB7 <- KB

0.792325

0.045953

17.241897

Baik

MMP1 <- MMP 0.832742

0.042570

19.561757

Baik

MMP4 <- MMP 0.807357

0.067825

11.903551

Baik

MMP5 <- MMP 0.693137

0.077328

8.963644

Baik

MMP6 <- MMP 0.634949

0.099560

6.377560

Baik

PP1 <- PP

0.907666

0.055621

16.318650

Baik

PP2 <- PP

0.934943

0.025480

36.692936

Baik

Setelah menghilangkan indikator-indikator yang tidak baik dan hanya melibatkan indikator yang baik, maka dapat diketahui bahwa PP, KB dan MMP memiliki nilai loading diatas 0.6 dan signifikan pada p < 0.1. Hal ini berarti ketiga variabel memiliki convergent validity yang baik dan signifikan. Pengujian outer model selanjutnya adalah discriminant validity, yaitu dengan melihat nilai cross loadings. Tabel berikut menunjukkan bahwa korelasi indikator konstruk KB (KB1 , KB2, KB4, KB6 dan KB 7) dengan konstruknya (KB) lebih tinggi daripada korelasi indikator konstruk KB dengan kontruk lainnya (MMP dan PP). Demikian juga dengan MMP dan PP. Dengan demikian semua konstruk memiliki discriminant validity yang baik. Selanjutnya, pengujian reliabilitas konstruk yang meliputi cronbachs alpha, composite reliability dan AVE. Tabel 5 menunjukkan bahwa konstruk PP, KB dan MMP memiliki nilai cronbachs alpha diatas 0.7, composite reliability di atas 0.8 dan AVE di atas 0.5. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konstruk memiliki reliabilitas yang baik.


Tabel 4 Nilai Cross Loadings Variabel Penelitian KB

MMP

PP

KB1

0.742299

0.276343

0.330840

KB2

0.854317

0.394150

0.418087

KB4

0.887691

0.391948

0.378666

KB6

0.643369

0.348054

0.034453

KB7

0.792325

0.647392

0.136343

MMP1

0.583605

0.832742

0.052735

MMP4

0.396953

0.807357

0.039855

MMP5

0.219214

0.693137

-0.075548

MMP6

0.227096

0.634949

0.158130

PP1

0.297846

-0.012803

0.907666

PP2

0.327916

0.117506

0.934943

Tabel 5 Reliabilitas Konstruk AVE

Composite Reliability

Cronbachs Alpha

KB

0.622113

0.890505

0.845734

MMP

0.557221

0.832617

0.762220

PP

0.848988

0.918311

0.823329

Pengujian Model Struktural (Inner Model) Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antar konstruk, nilai signifikansi dan R-square dari model penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa R-square untuk kepedulian biaya sebesar 0.388151 dan motivasi melayani publik sebesar 0.003928. nilai R-square KB sebesar 0.388, artinya variabel PP dan MMP mampu menjelaskan variabel KB sebesar 38.8 persen. Sedangkan nilai R-square MMP sebesar 0.0039 berarti variabel PP hanya mampu menjelaskan 0.4 persen variabel MMP. Semakin besar angka R-square menunjukkan semakin besar variabel independen tersebut dapat menjelaskan variabel dependen, sehingga semakin baik persamaan struktural. Signifikansi parameter yang diestimasi memberikan informasi keterkaitan antar variabel-variabel penelitian. Dalam konteks ini, batas menolak dan menerima hipotesis yang diajukan adalah diatas 1.645 untuk p < 0.05, dan 2.236


untuk p < 0.01. Tabel berikut menyajikan output estimasi untuk pengujian model struktural. Tabel 6 Nilai Inner Model – Path Coefficients Original Sample Estimate

T Statistiks

Standard Deviation

3.806823*

0.080853

H1 diterima

PP -> MMP 0.062672

0.578766

0.108285

H2 ditolak

MMP -> KB 0.522731

8.216982*

0.063616

H3 diterima

PP -> KB

0.307791

Keputusan

Pembahasan dan Kesimpulan Pengaruh Partisipasi Penganggaran terhadap Kepedulian Biaya Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah partisipasi penganggaran berpengaruh positif terhadap kepedulian biaya penyusun anggaran pemerintah daerah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa partisipasi penganggaran berpengaruh positif dengan koefisien sebesar 0.307 dengan nilai signifikansi sebesar 3.806. Secara umum, temuan ini relatif sama dengan hasil penelitian Shields dan Young (1994). Kesamaan yang dimaksud adalah partisipasi penganggaran merupakan variabel yang menentukan kepedulian biaya dalam kondisi efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas menjadi tujuan dari penganggaran. Penyusun anggaran menjadi lebih memperhatikan konsekuensi biaya pada setiap keputusan alokasi sumberdaya dalam proses penganggaran, karena penyusun anggaran harus bertanggungjawab atas target capaian yang sudah disepakati. Temuan ini juga mendukung pendapat Eustache (2003) yang menyatakan bahwa kepedulian biaya menjadi syarat bagi tercapainya upaya untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumberdaya. Penganggaran berbasis kinerja yang diimplementasikan ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pemanfaatan sumberdaya. Proses penyusunan anggaran yang partisipatif dalam penganggaran berbasis kinerja pada akhirnya dapat mempengaruhi secara positif kepedulian biaya penyusun anggaran pemerintah daerah. Artinya, ketika penyusun anggaran pemerintah daerah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran, kepedulian biaya merekapun menjadi meningkat. Pengaruh Partisipasi Penganggaran terhadap Motivasi Melayani Publik Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah partisipasi penganggaran berpengaruh positif pada motivasi melayani publik penyusun anggaran pemerintah daerah. Dalam pendekatan teori disonansi kognitif, partisipasi penganggaran dalam penganggaran berbasis kinerja yang menjadikan penyusun anggaran pemerintah daerah tidak nyaman, akan mendorong penyusun anggaran meningkatkan komitmen mereka, sehingga mereka menjadi nyaman


dengan partisipasi penganggaran yang focus pada pencapaian target kinerja. Namun demikian, hasil pengujian menunjukkan hipotesis ini tidak didukung. Koefisien partisipasi penganggaran positif sebesar 0.062 dengan nilai signifikansi 0.578. Temuan ini dapat diartikan bahwa motivasi melayani publik penyusun anggaran pemerintah daerah tidak dipengaruhi oleh partisipasi penganggaran Studi fenomenologis Rahayu et.al. (2007) yang menemukan bahwa penyusun anggaran pemerintah daerah merasa terbebani karena implementasi penganggaran berbasis kinerja, tidak terbukti dalam penelitian ini. Temuan penelitian ini secara implisit menunjukkan bahwa penyusun anggaran pemerintah daerah tidak terbebani dengan partisipasi penganggaran yang ada dalam penganggaran berbasis kinerja, sehingga mereka tidak perlu meningkatkan komitmen mereka yang dalam konteks ini dicerminkan dengan motivasi melayani publik. Tabel 1 menunjukkan bahwa motivasi melayanai publik penyusun anggaran pemerintah daerah rata-rata tinggi. Artinya mereka sudah mempunyai komitmen yang tinggi, sehingga partisipasi penganggaran tidak lagi relevan untuk meningkatkan komitmen mereka. Dalam pendekatan Chong dan Johnson (2007), tidak adanya pengaruh positif partisipasi penganggaran terhadap motivasi melayani publik dapat dijelaskan karena penganggaran pada pemerintah daerah lebih bersifat rutin. Dalam konteks ini, partisipasi penganggaran tidak memberikan dampak pada motivasi, karena tidak memerlukan kreatifitas untuk berinovasi dalam keputusan alokasi sumberdaya. Pengaruh Motivasi Melayani Publik terhadap Kepedulian Biaya Hipotesa ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa motivasi melayani publik berpengaruh positif terhadap kepedulian biaya penyusun anggaran pemerintah daerah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa motivasi melayani publik berpengaruh positif terhadap kepedulian biaya dengan koefisien sebesar 0.552, dan nilai signifikansi 8.216, atau signifikan pada p < 0.01. Artinya, komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan publik mendorong penyusun anggaran pemerintah daerah untuk menjadi semakin peduli terhadap biaya. Temuan ini semakin menguatkan pendapat Wright dan Pandey (2008) yang menyatakan bahwa motivasi melayani publik mempengaruhi sikap karyawan sebelum mempengaruhi kinerja organisasi. Hal ini berarti bahwa untuk konteks implementasi penganggaran berbasis kinerja pada organisasi pemerintah daerah, motivasi melayani publik menjadi pendorong bagi meningkatnya sikap penyusun anggaran pemerintah daerah pada biaya. Kesimpulan Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan sebagaimana telah disajikan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan: 1. Partisipasi penganggaran dalam penganggaran berbasis kinerja yang diimplementasikan pada pemerintah daerah di Indonesia dapat meningkatkan


kepedulian biaya penyusun anggaran pemerintah daerah yang menjadi responden. 2. Motivasi melayani publik penyusun anggaran pemerintah daerah tidak terbukti mempunyai peran memediasi pengaruh partisipasi penganggaran terhadap kepedulian biayanya. Meskipun demikian, motivasi melayani publik memberikan dorongan bagi penyusun anggaran pemerintah daerah untuk meningkatkan kepedulian biayanya. Implikasi, Keterbatasan dan Saran Implikasi Temuan penelitian ini menunjukkan arti penting motivasi melayani publik dalam pembentukan dan peningkatan sikap terhadap biaya (kepedulian biaya. Sikap terhadap biaya ini merupakan sikap yang penting dan menentukan keberhasilan peningkatan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pemanfaatan sumberdaya. Memperhatikan hal tersebut, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan pemerintah untuk lebih memperhatikan motivasi melayani publik bagi para pekerja sector publik. Keterbatasan dan Saran Sebagaimana lazimnya suatu penelitian empiris, penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan, antara lain: 1. Penelitian ini menunjukkan pengaruh positif partisipasi penganggaran terhadap kepedulian biaya penyusun anggaran pemerintah daerah. Selain itu juga memberikan bukti bahwa motivasi melayani publik sebagai variabel yang memberikan pengaruh positif pada kepedulian biaya. Namun demikian model yang dibangun belum menunjukkan sebagai model yang baik (R-square 0.388). dengan demikian masih banyak variabel yang dapat menjelaskan variabilitas kepedulian biaya yang belum diakomodasi dalam penelitian ini. 2. Penelitian ini menunjukkan arti penting motivasi melayani publik dalam pembentukan sikap peduli biaya dari penyusun anggaran pemerintah daerah. Sementara kepedulian biaya merupakan factor penting dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pemanfaatan sumberdaya. Namun demikian penelitian ini belum mampu menjelaskan bagaimana organisasi pemerintah daerah dapat mengkapitalisasikan motivasi melayani publik untuk kepentingan peningkatan kinerja. Mendasarkan pada keterbatasan penelitian di atas, penelitian berikutnya perlu mengembangkan variabel-variabel lain yang dapat memperkuat kemampuan menjelaskan variabilitas kepedulian biaya. Hal ini penting karena kepedulian biaya merupakan variabel yang penting dalam peningkatan efisiensi pemanfaatan sumberdaya.


DAFTAR REFERENSI Abernethy, M A; Vagnoni, E (2004); “Power, organization design and managerial behaviour”; Accounting, Organizations and Society, 29, pp 207 225 Ajzen, I (2005); “Attitudes, Personality, and Behavior”; Open University Press Anthony, R N; Govindarajan, V (2003); “Management Control Systems”; McGraw-Hill Companies, New York Azwar, S (1995); ”Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya”; Edisi 2, Pustaka Pelajar Balfour, D L. dan Wechsler, B (1991); “Commitment, Performance, and Productivity in Publik Organizations”; Publik Productivity & Management Review; 14, 4; pg 355 Bastian, I (2006); “Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar”; Penerbit Erlangga Bovier,P A; Martin, D P; Perneger, T V (2005); “Cost Consciousness Among Swiss Doctors: A Cross-sectional Survey”; BMC Health Service Research; 5:7 Brewer, G A; Selden, S C; Facer II, R L (2000); “Individual Conception of Publik Service Motivation”; Publik Administration Review; 60(3) Burke, B. F. (2006); “Altruism, Accountibility, and Transparency: Cooperative Aspirations in Comtemporary Stale-Level Budgeting”; Journal of Publik Budgeting, Accounting & Financial Management; 18, 2, pp 197 Chalos, P; Poon, M C C (2000);”Participation and Performance in Capital Budgeting Teams”; Behavioral Research in Accounting; 12 Chenhall, R. H. , Brownell, P. (1988); “The Effect of Participative Budgeting on Job Satisfaction and Performance: Role Ambiguity as an Intervening Variabel”; Accounting, Organizations and Society; 13, 3, pp 225-233 Choi, D. L. (2004); “Publik Service Motivation and Ethical Conduct”; International Review of Publik Administration; 8, 2; pg 99 Choi, Y. J. (2001); “A Study of Publik Service Motivation: The Korean Experience”; Disertasi Doctor of Philosophy with a Major in Political Science pada College of Graduate Studies, University of Idaho. Chong, V K; Johnson, D. M. (2007); “Testing a Model of the Antecedents and Consequences of Budgetary Participations on Job Performance”; Accounting and Business Research; 37, 1, pp 3


Clinton, B. D., Hunton, J. E. (2001); “Linking Participative Budgeting Congruence to Organization Performance”; Behavioral Research In Accounting; 13, pp 127 Covaleski, M A, Evan III, J. H., Luft, J. L.; Shields, M. D. (2003); “Budgeting Research: Three Theoretical Perspectives and Kriteria for Selective Integration”; Journal of Management Accounting Research; 15, pp 3-49 Crewson, P. E. (1997); “Publik-service motivation: Building empirical evidence of incidence and effect”; Journal of Publik Administration Research and Theory; 7, 4; pg 499 Curristine, T; Lonti, Z; Joumard I (2007); “Improving Publik Sektor Efficiency: Challenges and Opportunities”; OECD Journal on Budgeting; 7, 1; pg 1 Diamond, Jack (2003); “From Program to Performance Budgeting: The Challenge for Emerging Market Economies”; International Monetary Fund Working Paper Erez, M.; Early P. C.; Hulin, C. L. (1985); “The Impact of Participation on Goal Acceptance and Performance: A Two-Step Model”; Academy of Management Journal; 28, 1; pg 50 Eustache, M C (2003); “Integrating Cost Consciousness into a High Quality Manufacturing Environment”; Massachusetts Institute of Technology; Thesis Fivaz, R. (2000); “Why Consciousness? A Causal Account”; Systems Research nad Behavioral Science; 17, 6; pg 561 Forrester, J. P. Dan Adams G.B. (1997); “Budgetary Reform Through Organizational Learning Toward an Organizational Theory of Budgeting”; Administration & Society; 28, 4; pg 466 Ghozali, I. (2006); “Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS; Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. ________. (2008); ”Model Persamaan Struktural: Konsep & Aplikasi dengan Program AMOS 16.0”; Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang Gilmour, J B; Lewis, D E (2006); “Does Performance Budgeting Work? An Examination of the Office of Management and Budget’s PART Scores”; Publik Administration Review; 66, 5; p 742 Ginnerup, R; Jorgensen, T B; Jacobsen, A M; Refslund, N (2007); “Performance Budgeting in Denmark”; OECD Journal of Budgeting; 7,4; p 67 Hondeghem, A. (2005); “Values and Motivation in Publik Administration: Publik Service Motivation in an International Comparative Perspective”; Joint EGPA-ASPA Conference: Ethics and Integrity of Governance-The First Transatlantic Dialogue PEKAN ILMIAH DOSEN FEB – UKSW – SALATIGA, 13 DESEMBER 2011 | 445

Ikhsan, A., Ishak, M. (2005); “Akuntansi Keperilakuan”; Salemba Empat Jarrar, Y., Schiuma G. (2007); “Measuring Performance in the Publik Sektor: Challenges and Trends”; Measuring Business Excellence; 11, 4; pg 4 Jermias, J (2001); “Cognitive Dissonance and Resistance to Change: The Influence of Committment Confirmation and Feedback on Judgment Usefulness of accounting Systems”; Accounting, Organizations and Society; 26; p 141-160 Jonsson, S (1982); “Budgetary Behaviour in Local Government- A Case Study Over 3 Years”; Accounting, Organization & Society; 7,3; pg 287 Joyce, P G (2003); “Linking Performance and Budgeting: Opportunities in the Federal Budget Process”; Managing for Performance and Results Series Kong, D (2005); “Performance Based Budgeting: The U S Experience”; Publik Organization Review: A Global Journal; 5; pp 91-107 Kurunmaki, L (1999); “Professional vs financial capital in the field of health care-struggles for the redistribution of power and control”; Accounting, Organization and Society; 24; pg 95-124 Lynch, T. D., Lynch, C. E. (1997); “The Road to Entrepreneurial Budgeting”; Journal of Publik Budgeting, Accounting & Financial Management; 9, 1; pg 161 Magner, N., Johnson, G. G. (1995) ; “ Municipal Officials’ Reactions to Justice in Budgetary Resource Allocation “; Publik Administration Quarterly; 18, 4, pp 439 Mardiasmo (2005); “Akuntansi Sektor Publik”; Andi Offset; Yogyakarta Melkers, J. E, Willoughby, K. G. (2001); “Budgeters’ Views of State Performance-Budgeting Systems: Distinction Across Branches”; Publik Administration Review; 61, 1, pp 54 Merchant, K. A; Van Der Stede, W. A.(2003), “Management Control Systems: Performance Measurement, Evaluation and Incentive”, Pearson Education Limited, England ______________ (2007); “Evaluating General Managers’ Performances”; Strategic Finance; 88, 11; pg 12 Mia, L. (1988); “Managerial Attitude, Motivation and The Effectiveness of Budget Participation”; Accounting, Organizations and Society; 13, 5, pp 465-475 Milani, K (1975);”The Relationship of Participation in Budget-Setting to Industrial Supervisor Performance and Attitudes: A Fields Study”; Nahartyo, E. (2003); “Budgetary Participation and Stretch Targets: The Effects of Procedural Justice on Budget Commitment and Performance under a Stretch Budget Condition”; Disertasi 446 | PERAN MOTIVASI MELAYANI PUBLIK DALAM RELASI PARTISIPASI… (Usil Sis Sucahyo)

Ni, F Y; Su, C C; Chung, S H; Cheng, KC; “Budgetary Participation’s Effect on Managerial Outcomes: Mediating Roles of Self Efficacy and Attitudes toward Budgetary Decision Makers”; Nispen, F K M; Posseth, J J A (2006);”Performance Budgeting in the Netherlands: Beyond Arithmetic”; OECD Journal on Budgeting; 6(4) Nouri, H (1998); “The Relationship Between Budget Participation and Job Performance: The Roles of Budget Adequacy and Organizational Commitment”; Accounting, Organizations and Society; 23, 5/6, pp 467483 Oktavia, R (2007); “Dampak Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia”; Thesis pada PFEUGM Perry, J L; Brudney, J L; Coursey, D; Littlepage, L (2008); “What Drives Morally Committed Citizenz? A Study of the Antecedents of Publik Service Motivation”; Publik Administration Review; 68(3) Pitsvada, B; LoStracco, F (2002); “Performance Budgeting – the Next Budgetary Answer. But What is the Question?”; Journal of Publik Budgeting, Accounting & Financial Management; 14, 1; p 53 Radnor, Z.; McGuire M., (2004), “Performance management in the publik sektor: fact or fiction”, International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 53 No. 3, pp. 245-260 Rahayu, S., Ludigdo, U., Affandy, D. (2007); “Studi Fenomenologos Terhadap Proses Penyusunan Anggaran Daerah: Bukti Empiris dari Satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Jambi”; Simposium Nasioanl Akuntansi X Rahman, F A. (2002); “Pengaruh Partisipasi anggaran dan keterlibatan kerja terhadap senjangan anggaran dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderating (studi empiris pada kawasan industri Batam )”; SNA V, Semarang Reddick, C. G. (2007); “State Resource Allocation and Budget Formats: Towards A Hybrid Model”; Journal of Publik Budgeting, Accounting & Financial Management”; 19, 2, pp 221 Reid, P (2002); ”A Critical Evaluation of the Effect of Participation in Budget Target Setting on Motivation”; Managerial Auditing Journal; 17(3); p 122 Shields, M. D., Young, S. M. (1993); “Antecedents and Consequences of Participative Budgeting: Evidence on the Effects of Asymetrical Information”; Journal of Management Accounting Research; 5, pp 265


Shields, M. D., Young, S. M. (1994); “Managing Innovation Costs: A Study of Cost Consciousness Behavior by R&D Professionals”; Journal of Management Accounting Research; 6; pg 175 Smith, R W (2003); “Ethical Norms in Publik Budgeting: Evolution or Devolution?”; Journal of Publik Budgeting, Accounting & Financial Management; 15(2); p 205 Sobur, A (2003); “Psikologi Umum Dalam Lintasan Sejarah”; CV Pustaka Setia Subramaniam, N., Mia, L. (2001); “The Relation Between Decentralised Structure, Budgetary Participation and Organisational Commitment: The Moderating Role of Managers’ Value Orientation Towards Innovation”; Accounting, Auditing & Accountability Journal; 14, 1, pp 12 Syafrudin, M (2006); “Dampak Struktur Kekuasaan Pada Penggunaan SIKD untuk Kontrol Keputusan dan Manajemen Keputusan, dan Perilaku Manajerial: Studi Pada Organisasi Pemerintah Daerah”; Simposium Nasional Akuntansi 9, Padang Syahruddin, H (2007); “Reformasi Pengaanggaran Negara: Sebuah Paradigma Baru”; Makalah Sidang Pleno ISEI, Balikpapan, Kalimantan Timur Virtanen, T (2000); “Changing Competences of Publik Managers: Tensions in Commitment”; The International Journal of Publik Sektor Management; 13(4); pp333-341 Wahyuni, T (2007); “Penganggaran Berbasis Kinerja pada Kementerian/Lembaga: Masih Harus Banyak Berbenah”; http://www.bpkp.go.id/warta/index.php? view=688, diakses tanggal 29 Nopember 2008 Wright, B E (2008); “Publik Service Motivation and the Assumption of PersonOrganization Fit Testing the Mediating Effect of Value Congruence”; Adminstration & Society; 40(5); p 502-521 Wright, W. F (2007); “Academic Instruction as a Determinant of Judgment Performance”; Behavioral Research in Accounting; 10, pp 247 Yuen, D (2007);”Antecedents of Budgetary Participation: Enhancing Employees’ Job Performance”; Managerial Auditing Journal; 22(5); p533-548.


PERAN MOTIVASI MELAYANI PUBLIK DALAM RELASI PARTISIPASI PENGANGGARAN DAN KEPEDULIAN BIAYA PENYUSUN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Recommend Documents