ABSTRAK PERAN PENGENDALIAN ANGGARAN KETAT DAN ETIKA MEMODERASI PENGARUH PARTISIPASI PENGANGGARAN PADA SENJANGAN ANGGARAN
Penyusunan anggaran (penganggaran) adalah kegiatan penting, kompleks dan melibatkan proses politik yang rumit serta melibatkan banyak pihak disertai dengan kepentingannya masing-masing. Hal tersebut memungkinkan timbulnya perilaku disfungsional berupa senjangan anggaran. Partisipasi pada dasarnya merupakan proses organisasional, dimana para anggota organisasi terlibat dan mempunyai pengaruh dalam pembuatan keputusan. Pengendalian anggaran dan etika dianggap mampu memoderasi pengaruh partisipasi penganggaran pada senjangan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengendalian anggaran ketat dan etika sebagai variabel moderasi terhadap hubungan antara partisipasi penganggaran pada senjangan anggaran. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode probability sampling dengan teknik disproportionate stratified random sampling. Jumlah responden sebanyak 273 orang. Data yang digunakan berupa data primer dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi moderasian. Penelitian ini membuktikan bahwa moderasi antara pengendalian anggaran ketat dan partisipasi penganggaran berpengaruh negatif pada senjangan anggaran. Moderasi antara etika dan partisipasi penganggaran berpengaruh negatif pada senjangan anggaran. Sehingga dapat disimpulkan, pengendalian anggaran ketat mampu memperlemah pengaruh partisipasi penganggaran pada senjangan anggaran. Etika mampu memperlemah pengaruh partisipasi penganggaran pada senjangan anggaran. Kata Kunci: Partisipasi Penganggaran, Pengendalian Anggaran Ketat, Etika, Senjangan Anggaran.
i
ABSTRACT THE ROLE OF A TIGHT BUDGET CONTROL AND ETHICS MODERATING EFFECT PARTICIPATION BUDGETING ON BUDGETARY SLACK
Budgeting is an important activity, and involve complex political process complicated and involve many parties along with their respective interests. It allows the emergence of dysfunctional behavior in the form of budgetary slack. Participation is basically an organizational process, in which members of the organization are involved and have influence in decision-making. Budget control and ethics are considered able to moderate the effect of budgetary participation on budgetary slack. This study aimed to examine the effect of tight budget control and ethics as a moderating variable in the relationship between budgetary participation on budgetary slack. The sampling method used in this research is the method of probability sampling with disproportionate stratified random sampling technique. Total respondents 273 people. Data used in the form of primary data using questionnaires. The analysis technique used is analysis regression moderasian. This study proves that the moderation between a tight budget control and participation budgeting negative influence on budgetary slack. The moderation between ethics and participation budgeting negative influence on budgetary slack. It can be concluded, tight budget control were able to weaken the influence of budgetary participation on budgetary slack. Ethics able to weaken the influence of budgetary participation on budgetary slack. Keywords: Budgetary Participation, Tight Budget Control, Ethics, Budgetary Slack.
ii
RINGKASAN PERAN PENGENDALIAN ANGGARAN KETAT DAN ETIKA MEMODERASI PENGARUH PARTISIPASI PENGANGGARAN PADA SENJANGAN ANGGARAN
Penyusunan anggaran (penganggaran) adalah kegiatan penting, kompleks dan melibatkan proses politik yang rumit serta melibatkan banyak pihak disertai dengan kepentingan masing-masing. Hal tersebut memungkinkan timbulnya dampak fungsional dan perilaku disfungsional anggota organisasi. Senjangan anggaran adalah perbedaan jumlah anggaran yang ditetapkan bawahan dengan estimasi terbaik dari organisasi. Senjangan anggaran dibuat dengan menetapkan target anggaran yang tidak sesuai dengan estimasi terbaik yang seharusnya, berupa penetapan target pendapatan yang rendah dan penetapan target belanja yang relatif tinggi, sehingga menjadi lebih mudah untuk dicapai. Salah satu indikasi senjangan anggaran pada sektor publik adalah adanya sumber pendapatan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) yang berasal dari realisasi pendapatan yang lebih besar dari yang dianggarkan, ataupun dari ketidakmampuan dalam memaksimalkan penyerapan anggaran belanja daerah. Pengendalian anggaran merupakan cara pengendalian dalam suatu organisasi dengan pembentukan standar target mengenai pendapatan dan pengeluaran serta pemantauan kinerja secara terus menerus dengan membandingkan anggaran dengan estimasi terbaik. Etika merupakan kondisi dasar mengenai bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak dan sebagai tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris pengendalian anggaran ketat dan etika memoderasi pengaruh partisipasi penganggaran pada senjangan anggaran. Grand theory dalam penelitian ini menggunakan agency theory serta teori pendukung adalah teori kontijensi dan theory of planned behavior. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa jawaban terhadap kuesioner yang disebarkan kepada responden. Penelitian ini terdiri dari 4 variabel. Variabel independen yaitu partisipasi penganggaran dan variabel dependen yaitu senjangan anggaran serta pengendalian anggaran ketat dan etika sebagai variabel pemoderasi. Seluruh data tersebut akan dianalisis menggunakan teknik analisis regresi moderasian. Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Tabanan dimana metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode probability sampling dengan teknik disproportionate stratified random sampling. Jumlah kuesioner yang disebarkan sebanyak 273 orang. Data yang digunakan berupa data primer dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi moderasian. Sebelum dilakukan analisis regresi moderasian perlu
iii
dilakukan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolonieritas dan uji heteokedastisitas. Kuesioner yang disebar dalam penelitian ini diberikan kepada 273 orang pejabat struktural yang terdiri dari pejabat esellon II, III, dan IV, sebanyak 260 kuesioner yang kembali, namun hanya 253 kuesioner yang dapat di analisis. Pengujian hipotesis pertama dan kedua dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi moderasian dimana didapat nilai adjusted R2 sebesar 0,639 yang menunjukkan bahwa 63,9% senjangan anggaran pada Pemerintah Kabupaten Tabanan dijelaskan oleh variabel partisipasi penganggaran, pengendalian anggaran ketat dan etika. Pengujian hipotesis pertama menunjukkan nilai koefisien beta -0,018 dan nilai thitung sebesar -1,857 dengan nilai signifikansi 0,045 yang nilainya lebih kecil dari tingkat alpha yang ditetapkan (α=0,05). Hal ini menunjukkan bahwa H1 diterima yang berarti pengendalian anggaran ketat mampu memperlemah pengaruh partisipasi penganggaran pada senjangan anggaran. Pengujian hipotesis kedua menunjukkan nilai koefisien beta -0,017 dan nilai thitung sebesar -3,730 dengan nilai signifikansi 0,000 yang nilainya lebih kecil dari tingkat alpha yang ditetapkan (α=0,05), menunjukkan H2 diterima yang berarti etika mampu memperlemah pengaruh partisipasi penganggaran pada senjangan anggaran. Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengendalian anggaran ketat mampu memperlemah pengaruh partisipasi penganggaran pada senjangan anggaran dan etika mampu memperlemah pengaruh partisipasi penganggaran pada senjangan anggaran. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan bagi pemerintah daerah untuk mengurangi adanya senjangan anggaran (budgetary slack) yang ditimbulkan akibat pola penganggaran partisipatif.
iv
DAFTAR ISI Halaman PRASYARAT GELAR ................................................................................. ii LEMBAR PERSETUJUAN .......................................................................... iii PENETAPAN PANITIA PENGUJI ............................................................. iv PERNYATAAN KEASLIAN TESIS ........................................................... v UCAPAN TERIMA KASIH ......................................................................... vi ABSTRAK ...................................................................................................... ix ABSTRACT .................................................................................................... x RINGKASAN ................................................................................................. xi DAFTAR ISI................................................................................................... xiii DAFTAR TABEL .......................................................................................... xv DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... xvi DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. xvii
BAB I
PENDAHULUAN ....................................................................... 1.1 Latar Belakang ........................................................................ 1.2 Rumusan Masalah ................................................................... 1.3 Tujuan Penelitian .................................................................... 1.4 Manfaat Penelitian ..................................................................
1 1 11 11 11
BAB II
KAJIAN PUSTAKA ................................................................... 2.1 Agency Theory ........................................................................ 2.2 Teori Kontijensi ...................................................................... 2.3 Teori Planned Behavior .......................................................... 2.4 Anggaran ................................................................................. 2.5 Partisipasi Penganggaran ........................................................ 2.6 Senjangan Anggaran ............................................................... 2.7 Pengendalian Anggaran .......................................................... 2.8 Etika ......................................................................................... 2.9 Penelitian Terdahulu ...............................................................
13 13 17 18 20 22 26 28 30 33
v
BAB III
KERANGKA BERPIKIR, KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN .............................................................................. 37 3.1 Kerangka Berpikir ................................................................... 37 3.2 Konsep Penelitian ................................................................... 38 3.3 Hipotesis Penelitian ................................................................ 39 3.3.1 Partisipasi Penganggaran, Pengendalian Anggaran Ketat, Dan Senjangan Anggaran .............................................. 39 3.3.2 Partisipasi Penganggaran, Etika, dan Senjangan Anggaran ......................................................................................... 40
BAB IV
METODA PENELITIAN ........................................................... 42 4.1 Rancangan Penelitian .............................................................. 42 4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .................................................. 43 4.3 Ruang Lingkup Penelitian ....................................................... 44 4.4 Penentuan Sumber Data .......................................................... 44 4.5 Pengujian Non-Response Bias ................................................ 47 4.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional ......................... 48 4.6.1 Variabel Penelitian ......................................................... 48 4.6.2 Definisi Operasional ...................................................... 48 4.7 Instrumen Penelitian ............................................................... 50 4.6.1 Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen ............. 50 4.8 Teknik Analisis Data ............................................................... 51 4.8.1 Pengujian Asumsi Klasik ............................................... 51 4.8.2 Uji Kelayakan Model (Goodness of Fit) dan Analisis Koefisien Adjusted R2 ................................................... 53 4.8.3 Analisis Regresi Moderasian ......................................... 54
BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN ................................................... 55 5.1 Deskripsi Responden .............................................................. 55 5.2 Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen ............. 58 5.3 Pengujian Non-Response Bias ................................................ 60 5.4 Pengujian Asumsi Klasik ........................................................ 61 5.5 Analisis Statistik Deskriptif .................................................... 63 5.6 Analisis Regresi Moderasi ...................................................... 68 5.7 Pembahasan ............................................................................. 72 5.7.1 Pengendalian Anggaran Ketat Memoderasi Pengaruh Partisipasi Penganggaran pada Senjangan Anggaran ... 72 5.7.2 Etika Memoderasi Pengaruh Partisipasi Penganggaran pada Senjangan Anggaran ............................................. 74
BAB VI
SIMPULAN DAN SARAN ......................................................... 76 6.1 Simpulan ................................................................................. 76 vi
6.2 Saran ....................................................................................... 76 DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 79 LAMPIRAN ................................................................................................... 85
vii
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman 1.1 Realisasi Anggaran Kabupaten Tabanan Tahun 2010-2014 ................... 7 4.1 Nama-Nama SKPD dan Jabatan Struktural Pemerintah Kabupaten Tabanan ................................................................................................... 44 4.2 Jumlah Populasi dan Ukuran Sampel .................................................... 47 5.1 Ringkasan Penyebaran Kuesioner .......................................................... 56 5.2 Profil Responden .................................................................................... 56 5.3 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas ........................................................ 59 5.4 Pengujian Non-Response Bias ............................................................... 61 5.5 Hasil Uji Normalitas .............................................................................. 62 5.6 Hasil Uji Multikolonieritas .................................................................... 62 5.7 Hasil Uji Heterokedastisitas ................................................................... 63 5.8 Statistik Deskriptif Data Uji ................................................................... 64 5.9 Interval Data ........................................................................................... 65 5.10 Panjang Interval Kelas ........................................................................... 66 5.11 Klasifikasi Variabel Partisipasi Penganggaran ...................................... 66 5.12 Klasifikasi Variabel Pengendalian Anggaran Ketat .............................. 67 5.13 Klasifikasi Variabel Etika ...................................................................... 67 5.14 Klasifikasi Variabel Senjangan Anggaran ............................................. 68 5.15 Hasil Uji Analisis Regresi Moderasi ...................................................... 69
viii
DAFTAR GAMBAR
Gambar Halaman 3.1 Kerangka Berpikir .................................................................................. 38 3.2 Konsep Penelitian .................................................................................. 39 4.1 Rancangan Penelitian ............................................................................. 43
ix
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Halaman
Penelitian Terdahulu .............................................................................. Kuesioner Penelitian .............................................................................. Tabulasi Data ......................................................................................... Validitas Instrumen ................................................................................ Reliabilitas Instrumen ............................................................................ Statistik Deskriptif Data Uji ................................................................... Pengujian Non-Response Bias ............................................................... Uji Asumsi Klasik .................................................................................. Regresi Moderasi ...................................................................................
x
84 90 96 112 117 121 122 123 125
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Suatu entitas membutuhkan strategi untuk tetap bertahan dan berkembang
dalam lingkungan bisnis yang berubah dengan sangat cepat, dan strategi yang dibangun akan tertuang dalam anggaran, baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Anggaran merupakan rencana pendapatan dan belanja (dimasa yang akan datang) yang dapat bersifat komprehensif atau terbatas pada bagian yang ada sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya, dan sekaligus dapat berfungsi sebagai alat untuk menilai kinerja. Anggaran digunakan sebagai target terlaksananya berbagai program/kegiatan yang telah disusun dalam perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. Ketika anggaran sudah ditetapkan, maka pencapaian sasaran anggaran hanya dapat dilakukan dengan serangkaian aktivitas yang telah ditetapkan dalam anggaran. Organisasi yang baik pasti membutuhkan anggaran untuk menerjemahkan keseluruhan strategi ke dalam rencana dan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang (Hanson dan Mowen, 2005). Organisasi sektor publik merupakan wadah pemerintah untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik dengan mengedepankan kesejahteraan masyarakat. Segala aktivitas organisasi sektor publik dalam wujud program dan kegiatan disusun dalam suatu anggaran. Anggaran sektor
1
publik memiliki fungsi sebagai pernyataan mengenai rencana kerja yang akan dilakukan dalam periode waktu tertentu. Anggaran
sektor
publik
merupakan
suatu
rencana
kegiatan
yang
dipresentasikan ke dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter (Mardiasmo, 2004).
Anggaran dapat membantu perencanaan,
koordinasi dan penilaian kinerja dan disusun oleh anggota organisasi untuk mengarahkan kegiatan organisasi, mengukur tingkat keberhasilan dan pencapaian target yang telah ditetapkan. Penyusunan anggaran merupakan suatu proses untuk mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 2009). Merchant (1985) menyatakan bahwa penganggaran merupakan suatu kombinasi dari arus informasi dengan prosedur dan proses administratif yang umumnya merupakan bagian integral dari perencanaan jangka pendek dan pengendalian suatu organisasi. Penyusunan anggaran (penganggaran) adalah kegiatan penting, kompleks dan melibatkan proses politik yang rumit serta melibatkan banyak pihak disertai dengan kepentingannya masing-masing. Hal tersebut memungkinkan timbulnya dampak fungsional dan perilaku disfungsional anggota organisasi. Untuk mencegah dampak disfungsional anggaran, perlu kiranya melibatkan manajemen pada level yang lebih rendah dalam penyusunan anggaran (Argyris, 1952). Penganggaran yang efektif memerlukan perkiraan tentang kondisi yang akan datang. Argyris (1952) menyatakan kunci kinerja yang efektif adalah tercapainya tujuan anggaran dan partisipasi memiliki peran penting dalam mewujudkan anggaran
2
tersebut. Partisipasi dalam penganggaran dapat memberikan informasi tambahan yang mampu mengurangi ambiguitas peran dan mampu mendukung perbaikan kinerja (Chenhall dan Brownell, 1988). Partisipasi manajer dapat menjadi sistem kontrol yang memungkinkan manajer level bawah untuk mengungkapkan informasi pribadinya dan dapat dimasukkan dalam anggaran pada saat kinerja mereka akan dinilai (Chong dan Chong, 2002). Anggaran dapat berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Sebagai alat perencanaan anggaran berfungsi untuk merencanakan berbagai aktivitas dalam suatu pusat pertanggungjawaban sehingga pelaksanaan aktivitasnya sesuai dengan apa yang direncanakan. Dalam fungsi sebagai alat pengendalian bila dalam proses penganggaran melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran tersebut. Anggaran dapat membantu mempererat kerja sama antar karyawan, merealisasikan rencana, memperjelas kebijakan, serta dapat menciptakan keselarasan dalam perusahaan, dan menyelaraskan tujuan antara atasan dan bawahan. Hal tersebut dimaksudkan untuk meminimalkan dampak perilaku disfungsional (dysfungtional behavior) pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran. Salah satu contoh perilaku disfungsional pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran adalah senjangan anggaran. Variabel yang dianggap berpengaruh terhadap senjangan anggaran adalah partisipasi penyusunan anggaran. Lubis (2010:238) menyatakan dalam partisipasi anggaran, proses penyusunan anggaran melibatkan banyak pihak, mulai dari manajemen tingkat atas sampai
3
manajemen tingkat bawah tetapi pada saat partisipan memberikan perkiraan yang bias menyebabkan timbulnya senjangan anggaran. Partisipasi pada dasarnya merupakan proses organisasional, dimana para anggota organisasi terlibat dan mempunyai pengaruh dalam pembuatan keputusan. Partisipasi dalam konteks penyusunan anggaran merupakan proses dimana para individu, yang kinerjanya dievaluasi dan memperoleh penghargaan berdasarkan pencapaian anggaran, terlibat dan mempunyai pengaruh dalam penyusunan target anggaran (Brownell 1982a, hal. 24). Tingkat keterlibatan dan pengaruh bawahan terhadap pembuatan keputusan dalam proses penganggaran merupakan faktor utama yang membedakan antara anggaran partisipatif dengan anggaran non-partisipatif (Milani, 1975). Partisipasi penganggaran memberikan kewenangan kepada para manajer pusat pertanggungjawaban untuk menetapkan isi dari anggarannya. Namun, pemberian kewenangan
ini
memungkinkan
kesempatan
bagi
para
partisipan
untuk
menyalahgunakan kewenangannya dengan memudahkan pencapaian anggaran sehingga dapat merugikan perusahaan (Sujana, 2010). Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan pencapaian target anggaran sehingga memunculkan kesan bahwa individu yang terlibat dalam penganggaran memiliki kinerja yang baik. Anggreni (2008) menyatakan ada beberapa perilaku individu yang muncul sebagai akibat dari pola penganggaran partisipatif yaitu perilaku yang positif dan perilaku negatif. Perilaku positif dapat berupa peningkatan kinerja karena motivasi
4
bahwa anggaran digunakan sebagai instrumen penilaian kinerja. Tetapi ketika anggaran dianggap sebagai beban kerja dan target yang harus dicapai, maka akan menimbulkan perilaku negatif berupa senjangan anggaran (budgetary slack). Senjangan anggaran adalah perbedaan jumlah anggaran yang ditetapkan bawahan dengan estimasi terbaik dari organisasi. Senjangan anggaran dibuat dengan menetapkan target anggaran yang tidak sesuai dengan estimasi terbaik yang seharusnya, berupa penetapan target pendapatan yang rendah dan penetapan target belanja yang relatif tinggi, sehingga menjadi lebih mudah untuk dicapai. Senjangan menimbulkan bias terhadap anggaran dan mampu mengurangi efektivitas perusahaan. Hilton dalam Hermanto (2003) menyebutkan terdapat tiga alasan utama manajer cenderung melakukan senjangan anggaran, yaitu; (1) individu selalu percaya bahwa untuk membuat hasil pekerjaan mereka terlihat bagus bagi atasan jika mereka dapat mencapai anggarannya, (2) senjangan anggaran selalu digunakan untuk mengatasi kondisi yang tidak pasti, jika tidak ada kejadian yang tidak terduga, yang terjadi adalah anggaran tersebut dapat terlampaui, (3) rencana anggaran selalu dipotong dalam proses pengalokasian sumber daya. Salah satu indikasi senjangan anggaran pada sektor publik adalah adanya sumber pendapatan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) yang berasal dari realisasi pendapatan yang lebih besar dari yang dianggarkan, ataupun dari ketidakmampuan dalam memaksimalkan penyerapan anggaran belanja daerah (Widanaputra dan Mimba, 2014). Penciptaan senjangan
5
anggaran pada sektor publik tidak cukup dikurangi dengan sistem pengendalian manajemen organisasi sektor publik. Hal ini mengindikasikan bahwa senjangan anggaran harus ditangani oleh semua aspek, dan perlunya ditelaah kembali faktorfaktor yang menyebabkan penciptaan senjangan anggaran dalam organisasi sektor publik. Kabupaten Tabanan dalam proses perencanaan dan penyusunan anggaran menerapkan pola penganggaran partisipatif. Salah satu hal yang menjadi indikasi adanya partisipasi anggaran pada Pemerintah Kabupaten Tabanan adalah dengan dibentuknya tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Sesuai dengan Pemendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan. PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melaksanakan tugas, antara lain: menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD, melakukan pengendalian pelaksanaan APBD, melaksanakan pemungutan pajak daerah, dan menyajikan informasi keuangan daerah.
6
Data laporan realisasi anggaran Kabupaten Tabanan tahun 2010-2014 menunjukkan kecenderungan terjadi senjangan anggaran sesuai dengan Tabel 1.1 berikut. Tabel 1.1 Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2010-2014 (dalam jutaan)
Tahun
2010 2011 2012 2013 2014
Target Pendapatan Asli Daerah (Rp) 107.836,3 131.326,0 167.624,0 202.741,6 224.159,1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Persentase Realisasi
Target Belanja Daerah
Realisasi Belanja Daerah
Persentase Realisasi
(Rp) 116.860,6 141.046,0 183.295,0 255.418,2 200.918,8
(%) 108 107 109 126 90
(Rp) 813.535,3 920.541,1 1.108.188,7 1.252.899,1 1.415.634,4
(Rp) 773.701,0 882.459,1 1.065.536,6 1.198.702,3 1.291.273,8
(%) 95 95 96 96 91
Sumber: Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tabanan (2016)
Tabel 1.1 menunjukkan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih tinggi dan realisasi belanja daerah yang lebih rendah dari target anggaran yang ditetapkan. Hal tersebut mengindikasikan kecenderungan terjadi senjangan anggaran karena pengaruh partisipasi penganggaran pada pemerintah daerah Kabupaten Tabanan. Senjangan anggaran di Kabupaten Tabanan dibuat dengan maksud untuk memperbaiki penilaian kinerja, dan untuk mengantisipasi kemungkinan pemotongan alokasi sumber daya pada saat pembahasan penetapan anggaran. Penelitian tentang pengaruh partisipasi penganggaran pada senjangan anggaran telah banyak dilakukan dan masih menjadi topik utama khususnya dalam anggaran sektor publik. Penelitian yang dilakukan oleh Young (1985), Stede (2001), Latifah (2010), Aprila (2012), menunjukkan bahwa partisipasi anggaran yang tinggi
7
menyebabkan terjadinya senjangan anggaran. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Onsi (1973), Dunk (1993), Latuheru (2005), dan Supanto (2010) menunjukkan bahwa partisipasi anggaran yang tinggi dapat menurunkan terjadinya senjangan anggaran. Ketidakkonsistenan
hasil
penelitian
menunjukkan
bahwa
diperlukan
pendekatan kontijensi (contingency approach) yang menyatakan hubungan partisipasi penyusunan anggaran dengan senjangan anggaran yang dipengaruhi oleh berbagai faktor atau variabel yang bersifat kondisional. Salah satu variabel kondisional tersebut adalah variabel pemoderasi yang merupakan variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat (Sugiyono, 2014;4) Penelitian tentang senjangan anggaran pada Pemerintah Kabupaten Tabanan sudah dilakukan sebelumnya. Ariawan (2015), Yanti (2016), Wardani (2016) telah meneliti pengaruh partisipasi penganggaran pada senjangan anggaran dengan pendekatan kontijensi menggunakan variabel pemoderasi yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini penulis mencoba menyelidiki pengaruh pengendalian anggaran yang ketat dan etika sebagai variabel pemoderasi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan senjangan anggaran pada SKPD Pemerintah Kabupaten Tabanan. Anggaran menjadi komponen utama dalam perencanaan dan pengendalian yang memiliki hubungan yang sangat erat. Perencanaan merupakan usaha untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan atau direalisasikan untuk mencapai tujuan
8
yang ditetapkan, sedangkan pengendalian merupakan suatu usaha untuk mangarahkan proses pada rencana yang telah ditentukan. Pengendalian anggaran merupakan cara pengendalian dalam suatu organisasi dengan pembentukan standar target mengenai pendapatan dan pengeluaran serta pemantauan kinerja secara terus menerus dengan membandingkan anggaran dengan estimasi terbaik. Pengendalian diharapkan mampu menjadi batasan dalam penggunaan sumber daya suatu organisasi khususnya terkait dengan anggaran. Dalam proses perencanaan, anggaran memaksa manajemen untuk merencanakan masa depan dan mendorong para manajer untuk mengembangkan arah organisasi secara menyeluruh, mengantisipasi masalah, dan mengembangkan kebijakan masa depan. Sedangkan dalam proses pengendalian, anggaran memberikan batasan yang dapat mengendalikan penggunaan berbagai sumber daya perusahaan dan memotivasi karyawan (Hansen dan Mowen, 2011:424). Otley (1978) dalam Lau (2001) menyatakan anggaran yang akurat dan realistis akan memotivasi bawahan untuk memenuhi target yang dianggarkan. Pengendalian anggaran ketat dapat mengurangi perilaku disfungsional pejabat penyusun anggaran dalam menciptakan senjangan anggaran. Salah satu bentuk pengendalian anggaran ketat adalah pengevaluasian pegawai pada kemampuan mencapai target anggaran. Berbeda dengan Dunk (1993) dan Merchant (1985) menyatakan ketatnya pengendalian anggaran merupakan penyebab penyimpangan perilaku yang berhubungan dengan manipulasi target anggaran. Pengendalian anggaran merupakan variabel yang dapat menimbulkan senjangan anggaran dengan
9
argumentasi
untuk
meningkatkan
kompensasi.
Ketika
bawahan
meyakini
penghargaan yang diberikan tergantung pada pencapaian target dalam anggaran, bawahan akan cenderung mencoba membangun senjangan dalam anggarannya. Secara garis besar, faktor-faktor yang mempengaruhi senjangan anggaran dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal individu. Salah satu faktor internal yang dimaksud adalah nilai personal. Menurut Hobson, et al. (Falikhatun, 2007) nilai-nilai personal memberikan efek terhadap pertimbangan penalaran moral yang menyebabkan individu merespon secara berbeda terhadap berbagai situasi. Salah satu riset menunjukkan bahwa senjangan anggaran semakin besar terjadi saat individu memiliki nilai personal yang cenderung mendahulukan kepentingan pribadi. Penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni dan Sugiri (2004) mengenai pengaruh etika pada senjangan anggaran berpengaruh pada kesenjangan anggaran, dimana senjangan anggaran yang diciptakan oleh bawahan yang mempunyai etika tinggi cenderung lebih rendah daripada senjangan anggaran yang diciptakan oleh bawahan yang mempunyai etika rendah. Adanya kesempatan untuk mementingkan diri dalam penyusunan anggaran akan menyebabkan terjadinya senjangan anggaran, dimana individu cenderung berpikiran secara ekonomi dan dimotivasi semata-mata untuk kepentingan sendiri. Etika merupakan kondisi dasar mengenai bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak dan sebagai tolak ukur dalam
10
menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika muncul dan menjadi pertimbangan saat terjadi situasi beban moral. Menurut Steven (2002) secara internal individu akan mematuhi peraturan yang ada sehingga cenderung melakukan hal yang benar dalam menentukan anggaran. 1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah pengendalian anggaran yang ketat memoderasi pengaruh partispasi penyusunan anggaran pada senjangan anggaran? 2) Apakah etika memoderasi pengaruh partispasi penyusunan anggaran pada senjangan anggaran? 1.3
Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah
sebagai berikut: 1) Untuk membuktikan secara empiris kemampuan pengendalian anggaran yang ketat memoderasi pengaruh partispasi penyusunan anggaran pada senjangan anggaran. 2) Untuk membuktikan secara empiris kemampuan etika memoderasi pengaruh partispasi penyusunan anggaran pada senjangan anggaran.
11
1.4
Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat praktis bagi peneliti maupun
Pemerintah Daerah dan manfaat teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 1.4.1
Manfaat Praktis Penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai prosedur-prosedur dan etika yang seharusnya diterapkan bagi anggota organisasi yang terlibat dan berpengaruh dalam proses penyusunan anggaran dan penetapan anggaran sehingga dapat mengurangi terjadinya senjangan anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan.
1.4.2
Manfaat Teoritis Penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam bidang akuntansi khususnya dalam kaitannya dengan agency theory, theory of planned behavior serta memberikan bukti empiris mengenai ada tidaknya pengaruh partisipasi penyusunan anggaran pada senjangan anggaran dengan pengendalian anggaran yang ketat dan etika sebagai variabel pemoderasi.
12
