PERAN KANTOR BANK INDONESIA SOLO DALAM MENGENDALIKAN INFLASI DI SOLO RAYA. Tugas Akhir. Keuangan Perbankan Fakultas Ekonomi

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PERAN KANTOR BANK INDONESIA SOLO DALAM MENGENDALIKAN INFLASI DI SOLO RAYA

Tugas Akhir Diajukan untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Persyaratan guna Mencapai Gelar Ahli Madya pada Program Studi DIII Keuangan Perbankan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh : MEIRAWATI KUSUMANDARI F3608095

PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011

commit to user i


digilib.uns.ac.id

ABSTRAKSI PERAN KANTOR BANK INDONESIA SOLO DALAM PENGENDALIAN INFLASI DI SOLO RAYA

MEIRAWATI KUSUMANDARI F3608095 Tujuan penuliasan Tugas Akhir ini adalah untuk memperoleh gambaran lebih mendalam dan pemahaman mengenai keuanagan perbankan dimana banyak faktor ekonomi yang mempengaruhi taraf ekonomi suatu daerah sehingga Kantor Bank Indonesia selaku bank sentral mengontrol peredaran keuangan suatu daerah.Inflasi adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi perekonomian suatu daerah oleh karena itu Kantor Bank Indonesia selaku Bank Sentral daerah harus mejaga kesetabilan harga pasar suatu daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu mengambil satu obyek tertentu untuk di analisa secara mendalam dengan memfokuskan pada satu masalah. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara lang sung dengan pihak Bank Indonesia, sedangkan data sekunder diper oleh dari buku, internet ataupun sumber bacaan yang lain. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses atau mekanisme Kantor Bank Indonesia Solo berperan serta dengan instansi daerah , membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Surakarta guna melaksanakan ,pemantauan harga dan pemetaan masalah inflasi di Kota Surakarta, pengendalian harga di Kota Surakarta, Melakukan penelitian dan evaluasi sumber potensi tekanan inflasi di Kota Surakarta, dan Melakukan langkah-langkah preventif dan kuratif dalam pengendalian inflasi daerah. Saran yang dapat di ajuakan terkait dengan perilaku yang cenderung untuk menaikkan harga setiap tahunnya dari para pelaku dalam nilai komoditas yang mencerminkan perilaku ekspektasi inflasi dari para pelaku ekonomi sacara umum untuk merubah perilaku tersebut diperlukan program khusus yang secara sistematis dan kontinyu dilakukan. Program tersebut dapat berupa himbauan yang terus menerus disampaikan kepada masyaraat dan perilaku ekonomi untuk menghilangkan perilaku ekspektasi inflasi. Kata Kunci

: Mekanisme dan peran serta Kantor Bank Indonesia Surakarta dalam pengendalian inflasi di Solo Raya.

commit to user ii


digilib.uns.ac.id

commit to user iii


digilib.uns.ac.id

commit to user iv


digilib.uns.ac.id

MOTTO

Sesungguhnya sesuatu kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu “dari suatu masalah”, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh “urusan” yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

“Q.S Al-Insyirah : 16-8”

Mengetahui kekurangan diri sendiri adalah tangga untuk mencapai citacita,berusahalah denga sekuat tenaga guna mengisi kekurangan adalah keberanian yang luar biasa. “ prof.Dr. Hamka”

Rasa pahit kehidupan yang telah lalu akan memudahkan kehidupan yang akan datang, maka bersyukurlah dengan apa yang telah engkau dapatkan. “Budi Suprapto

commit to user v


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan tugas akhir ini kepada: 1. Allah SWT yang telah memberikan karunia Nya dan kekuatan Nya. 2. Ayah, Ibu, dan Adik yang sangat berarti didunia dan selalu memberi semangat untuk lebih maju. 3. Seseorang yang selalu menemaniku dalam suka maupun duka. 4. Almamaterku. 5. Teman-temanku yang telah menyemangatiku mendampingiku di setiap letih, sedih, dan selalu menyemangatiku selama ini.

commit to user vi


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum, wr, wb Puja dan puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya untuk menuntun dan menyertai penulis dalam menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir di Kantor Bank Indonesia Solo ini dengan baik. Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh derajat Ahli Madya Keuangan dan Perbankan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dalam pembuatan Tugas Akhir ini, penulis telah banyak menerima masukan dan bantuan dari berbagai pihak. Sehingga dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga dapat terselesaikannya Tugas Akhir ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada : 1. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. 2. Kresno Saroso Pribadi, selaku Ketua Jurusan D3 keuangan dan perbankan, fakultas ekonomi UNS, serta selaku dosen pembimbing Kegiatan Magang Mahasiswa yang telah banyak memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan laporan ini. 3. Bapak Doni P.Juwana, selaku Pemimpin Kantor Bank Indonesia Solo yang telah memberikan ijin penulis untuk mengadakan kegiatan magang mahasiswa.

commit to user vii


digilib.uns.ac.id

4. Ibu Sri Harini, selaku pembimbing Kegiatan Magang Mahasiswa di Kantor Bank Indonesia Solo. 5. Bapak Yon dan Ibu Veronika selaku karyawan Bagian Ekonomi Moneter di Kantor Bank Indonesia Solo. 6. Segenap pegawai di KBI Solo yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. 7. Bapak, Ibu, Adik dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan secara materiil, moril dan spirituil. 8. Sahabat dan teman - teman yang telah membantu dan mendukung penyelesaian Tugas Akhir ini. Penulis berusaha untuk menyelesaikan Laporan Kegiatan Magang Mahasiswi ini dengan sebaik mungkin, tetapi penulis menyadari bahwa penulisan ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu segala saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan berikutnya. Kiranya Allah SWT senantiasa mencurahkan kebaikan Nya kepada kita. Amin.

Surakarta, Mei 2011

Penulis

commit to user viii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL................................................................................... i ABSTRAKSI .............................................................................................. ii HALAMAN PERSETUJUAN .................................................................... iii HALAMAN PENGESAHAN..................................................................... iv MOTTO ...................................................................................................... v PERSEMBAHAN ....................................................................................... vi KATA PENGANTAR ................................................................................ vii DAFTAR ISI ............................................................................................... ix BAB I.

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ............................................................. 1 B. Perumusan Masalah .................................................................... 5 C. Tujuan Penelitian ........................................................................ 5 D. Manfaat Penelitian ..................................................................... 6 E. Metode Penelitian ....................................................................... 6

BAB II.

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Bank .......................................................................... 8 B. Fungsi dan Jenis Bank ................................................................ 11 C. Perekonomian Indonesia ............................................................ 15 D. Inflasi.......................................................................................... 19 E. Kebijakan Moneter ..................................................................... 24

commit to user ix


BAB III.

digilib.uns.ac.id

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Bank Indonesia ................................................................. 39 1. Sejarah Umum Bank Indonesia......................................... 39 2. Profil kantor Bank Indonesia Solo..................................... 44 B. Pembahasan ................................................................................ 71 1. Langkah yang dijalankan Kantor Bank Indonesia Solo dalam menjalankan inflasi di Solo Raya……………………....... 71 2. Peran Kantor Bank Indonesia Solo dalam mengendalikan inflasi di Solo Raya ......................................................... 76 3. Komoditas yang mempengaruhi inflasi di Solo Raya ...... 92 BAB IV. PENUTUP A. Kesimpulan ……………………………………………………... 112 B. Saran……………………………………………………………. 114 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user x


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pendekatan harga…………………………………... 30 Gambar 3.1 Distribusi Pegawai KBI Solo Per Seksi .................................. 46 Gambar 3.2 Distribusi Tenaga Honorer/Outsource KBI Solo ........................... 47 Gambar 3.3 Logo Bank Indonesia .............................................................. 53 Gambar 3.4 Struktur Organisasi KBI Solo ................................................. 53 Gambar 3.5 Rantai Pasok Beras .................................................................... 96 Gambar 3.6 Rantai Pasok Daging Ayam Ras ............................................. 101 Gambar 3.7 Proses Rantai Nilai Cabe Merah .................................................. 108

commit to user xi


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Sinkronisasi Tugas TPID ............................................................ 77 Tabel 3.2 Komoditi beras .............................................................................. 95 Tabel 3.3 Distribusi rata-rata harga dan margin harga beras ............................. 99 Tabel 3.4 Peta rantai nilai komoditas daging ayam ras..................................... 101 Tabel 3.5 Distribusi rata-rata harga dan hargamargin harga daging ayam ras .... 106 Tabel 3.6 Peta rantai nilai komoditas Nilai komoditas cabe merah ................... 107 Tabel 3.7 Distribusi rata-rata harga dan margin harga beras ............................. 110

commit to user xii


digilib.uns.ac.id

commit to user xiii


digilib.uns.ac.id 1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Inflasi merupakan suatu isu yang tak pernah basi dalam sejarah panjang ekonomi dunia, dia selalu menjadi buah bibir. Berbagai studi dan riset dilakukan untuk mengungkap apa sebenarnya di balik fenomena ekonomi yang satu ini, dan bagaimana pula cara menanggulanginya. Berbagai teori telah berkembang, namun sepertinya fenomena ini masih menjadi misteri yang sulit dipecahkan, pasalnya hingga saat ini belum ada teori yang benar-benar komprehensif untuk menduga penyebab dari inflasi ini, dan juga belum ada yang mampu untuk merumuskan formula yang benar-benar jitu untuk menanggulanginya. Inflasi menjadi pembahasan yang krusial karena mempunyai dampak yang amat luas dalam perekonomian makro.

Inflasi

mempunyai

‘tinta’

tangan-tangan

gurita

yang

mampu

menyebarkan

pengaruhnya kepada perekonomian secara makro. Bahkan Hera Susanti, M. Ikhsan dan Widyanti (2000) menyatakan bahwa inflasi yang tinggi akan dapat menyebabkan memburuknya distribusi pendapatan yang artinya juga menambah angka kemiskinan, mengurangi tabungan domestik yang merupakan sumber investasi negara berkembang, menyebabkan defisit neraca perdagangan,

menggelembungkan

menimbulkan

ketidakstabilan

besaran

politik.

commit to user 1

utang

Mengingat

luar

negeri

begitu

serta

krusialnya


digilib.uns.ac.id 2

pembahasan mengenai inflasi ini, maka tidak heran kalau Bank Indonesia (BI) menetapkannya sebagai tujuan dalam pelaksanaan kebijakan moneternya. Untuk kasus Indonesia, berdasarkan hasil studi penyebab inflasi yang dilakukan oleh beberapa orang ekonom Indonesia, ada dua penyebab utama inflasi, yaitu imported inflation dan defisit APBN (Hera S., M. Ikhsan dan Widyanti, 2000: 53-54). Selanjutnya, diterangkan bahwa berdasarkan hasil penelitian LPEM tahun 1995, terungkap bahwa imported inflation merupakan faktor utama penyebab inflasi di Indonesia dari sisi penawaran, yaitu sekitar 51% dari variasi inflasi. Depresiasi nilai tukar juga akan menyebabkan kenaikan harga secara langsung (pass-through) walaupun memerlukan lag waktu 1-2 kuartal. Harga pangan merupakan variabel dominan kedua penyumbang inflasi dari sisi penawaran. Sedangkan output gap merupakan variabel yang ketiga. Sedangkan

dari sisi permintaan, penyebab inflasi

berkaitan dengan anggaran, ekspansi kredit program dan distribusi kredit. Bank Indonesia, sebagai pemegang otoritas moneter tertinggi di Indonesia mempunyai tugas yang tidak mudah, yaitu menjaga stabilitas ekonomi. Setidaknya ada dua aspek yang perlu diperhatikan dalam konsep stabilitas ekonomi ini yaitu mengenai inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah. Suatu perekonomian dapat dikatakan stabil apabila kedua indikator ini dapat dikendalikan dalam range yang moderat. Dan bila hal itu tercapai maka hal itu merupakan kesuksesan dari sebuah lembaga pemegang otoritas moneter tertinggi. Kestabilan ini sangat penting artinya bagi pembangunan ekonomi di Indonesia. Perekonomian tidak dapat bertumbuh dan mencapai kemapanan

commit to user


digilib.uns.ac.id 3

apabila kestabilan ekonomi tidak bisa diraih. Kita memang tidak bisa ‘secara tidak bertanggungjawab’ melimpahkan semua masalah stabilisasi ekonomi ini kepada

bank

sentral,

namun

setidaknya

dengan

berbagai

power

dankewenangan yang dimilikinya, Bank Indonesia seyogyanya mampu berbuat banya untuk menjalankan fungsi stabilisasi yang amat krusial bagi pembangunan ini. Inflasi merupakan salah satu persoalan klasik yang dihadapi oleh setiap perekonomian. Berbagai kajian telah banyak dilakukan untuk mencari penyebabnya, implikasinya, asal usulnya, ketetapan model penjelas, dan berbagai kebijakan pengendalian. Namun sampai saat ini fenomena inflasi masih perhatian untuk dikaji, mengingat banyaknya cakupan dan dinamisnya perekonomian sehingga hasil kajian mengenai inflasi tidak berlaku umum. Dengan adanya perbedaan waktu dan geografis, suatu kajian relevan pada kondisi tertentu, dapat menjadi tidak relevan dalam kondisi lainnya. Dalam konteks demikian, kajian mengenai inflasi sangat relevan untuk terus menerus dikaji agar dapat ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Inflasi adalah kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum yang dihitung dalam presentase. Pada saat terjadi inflasi daya beli uang menurun. Deflasi merupakan kebalikan dari inflasi. Deflasi berarti penurunan harga barang dan jasa secara umum. Hal ini dapat menyebabkan kelesuan dalam dunia ekonomi. Sedangkan Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah indeks yang memberikan informasi mengenai perkembangan rata-rata perubahan harga sekelompok tetap barang atau jasa yang pada umumnya

commit to user


digilib.uns.ac.id 4

dikonsumsi oleh rumah tangga dalam suatu kurun waktu tertentu. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) harga barang atau jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Pada bulan Februari tahu 2005 nilai tukar rupiah bergerak relatif stabil dengan tingkat volalitas yang rendah. Rata-rata selama bulan Februari nilai tukar rupiah mencapai Rp. 9.252 per dollar US$ atau mengalami depresiasi 0,55% dibandingkan bulan sebelumnya. Hal yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga kesehatan di bulan februari yaitu pada bulan Januari terjadi kenaikan BBM yang berdampak pada kenaikan harga kesehatan pada bulan Februari yaitu naiknya harga listrik, transportasi dan upah kerja yang berpengaruh dalam

menghasilkan produk obat-obatan.

Tetapi dengan kenaikan BBM pemerintah telah mengupayakan kebijakan stabilisasi harga pangan terpadu. Kebijakan tersebut antara lain dilakukan melalui peningkatan subsidi bahan pangan dan operasi pasar, serta penurunan tarif impor beberapa komoditi bahan pangan. Tidak hanya kesehatan mengalami kenaikan tetapi bahan makanan juga mengalami kenaikan yang drastis dari bulan 2004 hingga bulan 2008. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk yang semakin meningkat dibandingkan makanan yang tersedia. Berdasarkan uraian singkat diatas, maka perlu dilakukan suatu peramalan mengenai indeks harga konsumen di waktu yang akan datang. Peramalan ini berdasarkan pada bulan-bulan dimana inflasi menjadi tinggi yang dipengaruhi karena adanya perubahan harga konsumen yang saling berkaitan dengan bulan-bulan sebelumnya. Pada penelitian ini akan dilakukan analisis tetang

commit to user


digilib.uns.ac.id 5

IHK dengan menggunakan grafik untuk mengetahui IHK yang mengalami kenaikan tertinggi dan menggunakan Time Series untuk mendapatkan model terbaik dan meramalkan indeks harga konsumen. Berpangkal dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah peran Bank Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia untuk itu penulis mengambil judul: “PERAN

KANTOR

BANK

INDONESIA

SOLO

DALAM

MENGENDALIKAN INFLASI DI SOLO RAYA”

B. Perumusan Masalah Pertanyaan penelitian yang diangkat dalam tulisan ini adalah: 1. Langkah apakah yang dijalankan oleh Kantor Bank Indonesia Solo dalam mengendalikan inflasi di Solo Raya? 2. Bagaimanakah peran Kantor Bank Indonesia Solo dalam mengendalikan laju inflasi di Solo Raya? 3. Komoditas apa saja yang mempengaruhi inflasi di Solo Raya?

C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui langkah Kantor Bank Indonesia Solo dalam mengendalikan inflasi di Solo Raya. 2. Untuk

mengetahui

peran

Kantor

Bank

mengendalikan laju inflasi di Solo Raya.

commit to user

Indonesia

Solo

dalam


digilib.uns.ac.id 6

3. Untuk mengetahui komoditas apa saja yang mempengaruhi inflasi di Solo Raya.

D. Manfaat Penelitian 1. Bagi Peneliti Untuk membandingkan teori yang telah dipelajari dengan praktik yang dilakukan oleh Bank Sentral serta menambah wawasan berfikir tentang seluk beluk dunia perbankan. 2. Bagi Pihak Bank Diharapkan melalui hasil penelitian yang dicapai dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan terhadap kebijakan perusahaan yang telah ada dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi kebijakan yang akan disusun oleh perusahaan pada periode selanjutnya. 3. Bagi Pihak Lain Sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya dan mengembangkan hasil penelitian tersebut

commit to user


digilib.uns.ac.id 7

E. Metode Penelitian 1. Metode Observasi Metode observasi ini dilakukan dengan cara mengamati sistem kerja dan mengamati komunikasi antara pegawai Bank Indonesia. 2. Metode Wawancara Metode wawancara ini dilakukan dengan cara tanya jawab kepada pegawai Bank Indonesia sesuai dengan tugas masing-masing. Adapun pihak-pihak yang di wawancarai adalah pegawai.Bank Indonesia. 3. Metode Kepustakaan Yaitu dengan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan pengertian bank, fungsi dan jenis bank.

commit to user


digilib.uns.ac.id 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Bank Keberadaan bank dalam perekonomian modern sudah menjadi kebutuhan yang sulit dihindari,karena bank sudah menyentuh kebutuhan setiap orang dan seluruh lapisan masyarakat.Bank menjalankan fungsi intermediasi yaitu dengan menyimpan dana masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit,selain itu bank juga memberikan jasa dan pelayanan lain,misalnya dalam lalu lintas pembayaran dan jasa keuangan lainnya. Menurut Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan,dalam pasal 1) disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan,dan menyalurkan pada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.Sedangkan dalam pasal 2) disebutkan bahwa bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dari definisi tersebut dapar disimpulkan dari tiga fungsi utama bank dalam pembangunan ekonomi (Kuncoro,2002,68-69 ) : 1. Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan. 2. Bank sebagai lembaga kredit yang menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit.

commit to user 8


digilib.uns.ac.id 9

3. Bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang. Bank dan lembaga keuangan bukan bank mempunyai peranan penting dalam sistem keuangan,peranan tersebut adalah sebagai berikut: a. Pengalihan asset (assets transmition ) Lembaga keuangan Bank (LKB ) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB ) memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati.Sumber dana pinjaman tersebut diperoleh dari pemilik dana yaitu unit surplus yang jangka waktunya dapat diatur sesuai keinginan pemilik dana.Dalam hal ini LKB dan LKBB telah bertindak sebagai pengalih asset

dari unit surplus

(lender) kepada unit deficit ( borrowers ).Dalam kasus lain pengalihan asset juga terjadi jika lembaga-lembaga keuangan menerbitkan sekuritas sekunder ( giro,deposito berjangka,dana pensiun dan sebagainya ) yang kemudian dibeli oleh unit surplus dan selanjutnya dipertukarkan dengan sekuritas primer (saham,obligasi,promes,commercial paper dan sebagainya ) yang diterbitkan oleh unit defisit. b. Transaksi ( transaction ) LKB dan LKBB memberikan berbagai kemudahan kepada peleku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa.Produk-produk yang dikeluarkan (giro, tabungan,deposito saham dan sebagainya ) merupakan Uang dadn dapat digunakan sebagai alat pembayaran.

commit to user


digilib.uns.ac.id 10

c. Likuiditas ( Liquidity ) Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro,tabungan,deposito dan sebagainya.Produkproduk

tersebut

mempunyai

likuiditas

yang

berbeda-beda.Untuk

kepentingan likuiditas pemilik dana,mereka dapat menempatkan dananya sesuai dengan kepentingannya. d. Efisiensi (Efficiency ) Peranan LKB dan LKBB adalah mempertemukan pemilik dan pengguna modal.Lembaga keuangan memperlancar dan mempertemukan pihakpihak yang saling membutuhkan.Adanya informasi yang tidak simetris antara peminjam dan investor menimbulkan masalah insentif. Secara lebih spesifik fungsi bank dapat disebut sebagai agent of trust, dimana dasar utama kegiatan bank adlah kepercayaan dari masyarakat, tanpa adanya kepercayaan maka bank akan segera mati.Bank adalah sebuah

unit

usaha

yang

mempunyai

kekhususan

karena

dalam

menjalankan kegiatan usahanya sangat tergantung pada sumber dana dari masyarakat sehingga kelangsungan kehidupan sangat tergantung dari masyarakat.Apabila kemrosotan tersebut tidak hanya terhadap satu bank tetapi meluas terhadapsistem perbankan,maka akan terjadi krisis perbankan.Mengingat perbankan Indonesia masih mendominasi sektor keuangan, maka krisis perbankan berarti krisis keuangan secara keseluruhan.Agent of development yang mengandung arti bahwa kegiatan bank sebagai penghimpun dana dan penyalur dana di masyarakat yang

commit to user



akan digunakan untuk kegiatan perekonomian sehingga dengan adanya bank maka berbagai kegiatan produktif masyarakat akan bisa terlaksana. Dan agent of services, yaitu LKB dan LKBB memberikan penawaran jasajasa kepada masyarakat yang dapat berupa penjaminan, jasa penyelesaian tagihan dan jasa-jasa yang lain.

B. Fungsi dan Jenis Bank Bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan kepada masyarakat secara lengkap. Bank memiliki fungsi sebagai berikut : 1. Bank sebagai penghimpun dana Pada fungsi ini, bank mengumpulkan dana dari masyarakat hingga mencapai suatu jumlah yang cukup berarti. Bentuk pengumpulan dana dari masyarakat oleh bank beraneka ragam, di antaranya adalah simpanan giro, giro berbunga, tabungan, deposito, maupun pinjaman antar bank. 2. Bank sebagai pemberi kredit Dengan pemberian kredit, bank memberikan sumbangan yang penting terhadap perputaran roda ekonomi bangsa. Kredit perbankan membantu tersedianya dana untuk membiayai kegiatan produksi nasional. 3. Bank menunjang mekanisme pembayaran Dengan menyediakan jasa pembayaran giral yaitu pembayaran dengan cek, giro, transfer uang, dan kartu kredit bank telah membantu kelancaran mekanisme pembayaran dalam masyarakat.

commit to user



Dari pendapat di atas, dapat dikemukakan bahwa inti dari fungsi bank adalah bank sebagai lembaga intermediasi yaitu lembaga perantara yang menyalurkan dana yang disimpan oleh nasabah untuk disalurkan dalam bentuk kredit, serta bank sebagai lembaga keuangan yang dapat menunjang mekanisme pembayaran. Bank menunjang mekanisme pembangunan dengan menyediakan jasa pembayaran giral yaitu pembayaran dengan cek, giro, transfer uang dan kartu kredit. Berdasarkan fungsi-fungsi bank di atas, kiranya penulis perlu untuk menjelaskan jenis-jenis dari bank itu sendiri. Jenis bank bermacam-macam tergantung pada cara penggolongannya yaitu berdasarkan hal-hal sebagai berikut : 1. Jenis bank berdasarkan undang-undang Berdasarkan pasal 5 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, terdapat dua jenis bank, yaitu : a. Bank Umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. b. Bank Perkreditan Rakyat Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

commit to user



2. Jenis bank berdasarkan kepemilikannya a. Bank milik negara (Badan Usaha Milik Negara atau BUMN) Merupakan bank yang akte pendirian dan modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah. b. Bank milik pemerintah (Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD) Bank umum yang secara mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah. c. Bank milik swasta nasional Bank yang berbadan hukum Indonesia, yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau berbadan hukum Indonesia. d. Bank milik asing (cabang atau perwakilan) Merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing. 3. Jenis bank berdasarkan penekanan kegiatannya a. Bank retail Bank yang mengkhususkan usahanya pada produk jasa bank yang ditaklarkan, baik kepada perseorangan maupun badan usaha berskala kecil. b. Bank korporasi Pelayanan perbankan kepada perusahaan besar dan unit usaha bukan eceran yang mempunyai struktur keuangan yang kuat.

commit to user



c. Bank komersial Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang tujuannya mencari keuntungan. d. Bank pedesaan Bank yang mengarah ke pengkreditan rakyat. e. Bank pembangunan Bank biasanya mengarah ke pembangunan pemerintah daerah. f. Dan lain-lain. 4. Jenis bank berdasarkan prinsip atau instrumen yang digunakan a. Bank konvensional Bank konvensional adalah bank yang beroperasinya mengambil keuntungan dari spread antar bunga pinjaman dengan bunga simpanan dan mendasarkan segala aktivitasnya mengambil keuntungan dari bunga. b. Bank berdasarkan prinsip syariah Pada dasarnya Bank umum syariah sama dengan bank umum akan tetapi segala aktivitasnya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah islam dimana adanya pelarangan pengambilan bunga yang dalam syariah islam termasuk salah satu jenis riba yang dilarang dalam syariah islam.

commit to user



Dari pendapat di atas, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa bank dapat digolongkan berdasarkan undang-undang, kepemilikannya, penekanan kegiatannya dan berdasarkan pembayaran bunga atau pembagian hasil usaha.

C. Perekonomian Indonesia Sejak krisis keuangan Asia di akhir tahun 1990-an, yang memiliki selama lebih dari 30 tahun pemerintahan orde baru.Presiden Soeharto, ekonomi Indonesia tumbuh dari GDP per kapita $70 menjadi lebih dari $1.000 pada 1996. Melalui kebijakan moneter dan keuangan yang ketat, inflasi ditahan sekitar 5%-10%, rupiah stabil dan dapat diterka, dan pemerintah menerapkan sistem anggaran berimbang. Banyak dari anggaran pembangunan dibiayai melalui bantuan asing Pada

pertengahan

1980-an

pemerintah

mulai

menghilangkan

hambatan kepada aktivitas ekonomi. Langkah ini ditujukan utamanya pada sektor eksternal dan finansial dan dirancang untuk meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan di bidang ekspor non-minyak. GDP nyata tahunan tumbuh rata-rata mendekati 7% dari 1987-1997 dan banyak analisis mengakui Indonesia sebagai ekonomi industri dan pasar utama yang berkembang. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dari 1987-1997 menutupi beberapa kelemahan struktural dalam ekonomi Indonesia. Sistem legal sangat lemah, dan tidak ada cara efektif untuk menjalankan kontrak, mengumpulkan hutang, atau menuntut atas kebangkrutan. Aktivitas bank sangat sederhana, dengan peminjaman berdasarkan collateral

commit to user

menyebabkan perluasan dan



pelanggaran peraturan, termasuk batas peminjaman. Hambatan non-tarif, penyewaan oleh perusahaan milik negara, subsidi domestik, hambatan ke perdagangan domestik, dan hambatan ekspor seluruhnya menciptakan gangguan ekonomi. Krisis finansial Asia Tenggara yang melanda Indonesia pada akhir 1997 dengan cepat berubah menjadi sebuah krisis ekonomi dan politik. Respon pertama Indonesia terhadap masalah ini adalah menaikkan tingkat suku bunga domestik untuk mengendalikan naiknya inflasi dan melemahnya nilai tukar rupiah, dan memperketat kebijakan fiskalnya. Pada Oktober 1997, Indonesia dan International Monetary Fund (IMF) mencapai kesepakatan tentang program reformasi ekonomi yang diarahkan pada penstabilan ekonomi makro dan penghapusan beberapa kebijakan ekonomi yang dinilai merusak, antara lain Program Permobilan Nasional dan monopoli, yang melibatkan anggota keluarga Presiden Soeharto. Rupiah masih belum stabil dalam jangka waktu yang cukup lama, hingga pada akhirnya Presiden Suharto terpaksa mengundurkan diri pada Mei 1998. Di bulan Agustus 1998, Indonesia dan IMF menyetujui program pinjaman dana di bawah Presiden B.J Habibie. Presiden Gus Dur yang terpilih sebagai presiden pada Oktober 1999 kemudian memperpanjang program tersebut. Andil atas jatuhnya rezim Suharto pada bulan Mei 1998, keuangan publik Indonesia telah mengalami transformasi besar. Krisis keuangan tersebut menyebabkan kontraksi ekonomi yang sangat besar dan penurunan yang sejalan dalam pengeluaran publik. Tidak mengherankan utang dan

commit to user



subsidi meningkat secara drastis, sementara belanja pembangunan dikurangi secara tajam. Saat ini, satu dekade kemudian, Indonesia telah keluar dari krisis dan berada dalam situasi dimana sekali lagi negara ini mempunyai sumber daya keuangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Perubahan ini terjadi karena kebijakan makroekonomi yang berhati-hati, dan yang paling penting defisit anggaran yang sangat rendah. Juga cara pemerintah membelanjakan dana telah mengalami transformasi melalui "perubahan besar" desentralisasi tahun 2001 yang menyebabkan lebih dari sepertiga dari keseluruhan anggaran belanja pemerintah beralih ke pemerintah daerah pada tahun 2006. Hal lain yang sama pentingnya, pada tahun 2005, harga minyak internasional yang terus meningkat menyebabkan subsidi minyak domestik Indonesia tidak bisa dikontrol, mengancam stabilitas makroekonomi yang telah susah payah dicapai. Walaupun terdapat risiko politik bahwa kenaikan harga minyak yang tinggi akan mendorong tingkat inflasi menjadi lebih besar, pemerintah mengambil keputusan yang berani untuk memotong subsidi minyak. Keputusan tersebut memberikan US$10 miliar tambahan untuk pengeluaran bagi program pembangunan. Sementara itu, pada tahun 2006 tambahan US$5 miliar telah tersedia berkat kombinasi dari peningkatan pendapatan yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil secara keseluruhan dan penurunan pembayaran utang, sisa dari krisis ekonomi. Ini berarti pada tahun 2006 pemerintah mempunyai US$15 miliar ekstra untuk

commit to user



dibelanjakan pada program pembangunan. Negara ini belum mengalami 'ruang fiskal' yang demikian besar sejak peningkatan pendapatan yang dialami ketika terjadi lonjakan minyak pada pertengahan tahun 1970an. Akan tetapi, perbedaan yang utama adalah peningkatan pendapatan yang besar dari minyak tahun 1970-an semata-mata hanya merupakan keberuntungan keuangan yang tak terduga. Sebaliknya, ruang fiskal saat ini tercapai sebagai hasil langsung dari keputusan kebijakan pemerintah yang hati-hati dan tepat. Walaupun

demikian,

sementara

Indonesia

telah

mendapatkan

kemajuan yang luar biasa dalam menyediakan sumber keuangan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan, dan situasi ini dipersiapkan untuk terus berlanjut dalam beberapa tahun mendatang, subsidi tetap merupakan beban besar pada anggaran pemerintah. Walaupun terdapat pengurangan subsidi pada tahun 2005, total subsidi masih sekitar US$ 10 miliar ari belanja pemerintah tahun 2006 atau sebesar 15% dari anggaran total. Berkat keputusan pemerintahan Habibie (Mei 1998 - Agustus 2001) untuk mendesentralissikan wewenang pada pemerintah daerah pada tahun 2001 bagian besar dari belanja pemerintah yang meningkat disalurkan melalui pemerintah daerah, pemerintah propinsi dan kabupaten di Indonesia sekarang membelanjakan 37% dari total dana publik yang mencerminkan tingkat desentralisasi fiskal yang bahkan lebih tinggi daripad rata-rata OECD. Dengan tingkat desentralisasi di Indonesia saat ini dan ruang fiskal yang kini tersedia, pemerintah Indonesia mempunyai kesempatan unik untuk memperbaiki pelayanan publiknya yang terabaikan. Jika dikelola dengan hati-

commit to user



hati, hal tersebut memungkinkan daerah-daerah tertinggal di bagian timur Indonesia untuk mengejar daerah-daerah lain di Indonesia yang lebih maju dalam hal indikator sosial. Hal ini juga memungkinkan masyarakat Indonesia untuk fokus ke generasi berikutnya dalam melakukan perubahan, seperti meningkatkan kualitas layanan publik dan penyediaan infrastruktur seperti yang ditargetkan. Karena itu, alokasi dana publik yang tepat dan pengelolaan yang hati-hati dari dana tersebut pada saat mereka dialokasikan telah menjadi isu utama untuk belanja publik di Indonesia kedepannya. Sebagai contoh, sementara anggaran pendidikan telah mencapai 17.2% dari total belanja publik mendapatkan alokasi tertinggi dibandingkan sektor lain mengambil sekitar 3.9% dari PDB pada tahun 2006, dibandingkan dengan hanya 2,0% dari PDB pada tahun 2001 sebaliknya total belnja kesehatan publik masih dibawah 1.0% dari PDB. Sementara itu, investasi infrastruktur publik masih belum sepenuhnya pulih dari titik terendah pasca krisis dan masih pada tingkat 3.4% dari PDB.Satu bidang lain yang menjadi perhatian saat ini adalah tingkat pengeluaran untuk administrasi yang luar biasa tinggi. Mencapai sekitar 15% pada tahun 2006, menunjukkan suatu penghamburan yang signifikan atas sumber daya publik.

D. Inflasi Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus atau kontinyu berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang

commit to user



meningkat atau adanya ketidaklancaran distribusi barang. Pengendalian dan pencapaian laju inflasi yang rendah menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pada dasarya, inflasi didefinisikan sebagai gejala kenaikan harga secara umum. Hera, M. Ikhsan dan Widyanti (2000) mendefinisikan inflasi sebagai “kenaikan harga umum secara terus-menerus dan persisten dari suatu perekonomian.” sedangkan Mankiw (2006) menyatakan ”Economist use the term inflation to describe a situation in which the economy’s overall price level is rising” Sedangkan untuk mengukur tingkat inflasi suatu negara, bisa digunakan tiga indikator (Ikhsan dan Widyanti,2000), yaitu: 1. Perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Indeks Biaya Hidup (IBH) 2. Perubahan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) 3. Perubahan Deflator GDP/GDY. Masing-masing indikator punya kelebihan dan kekurangan, namun yang utama adalah kita bagaimana menggunakan jenis indikator sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengukuran. Di Indonesia, indikator yang sering digunakan untuk mengukur inflasi ini adalah IHK.

Inflasi adalah

kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus. Akan tetapi bila kenaikan harga hanya dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau menyebabkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain. Kenaikan harga-harga barang itu tidaklah harus dengan persentase yang sama. Inflasi merupakan kenaikan harga secara terus menerus dan kenaikan harga yang terjadi pada

commit to user



seluruh kelompok barang dan jasa. Bahkan mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidak bersamaan. Yang penting kenaikan harga umum barang secara terus menerus selama suatu periode tertentu. Kenaikan harga barang yang terjadi hanya sekali saja, meskipun dalam persentase yang cukup besar, bukanlah merupakan inflasi. Atau dapat dikatakan, kenaikan harga barang yang hanya sementara dan sporadis tidak dapat dikatakan akan menyebabkan inflasi. Dari kutipan di atas diketahui bahwa inflasi adalah keadaan dimana terjadi kelebihan permintaan Excess Demand terhadap barang-barang dalam perekonomian secara keseluruhan. Inflasi sebagai suatu kenaikan harga yang terus menerus dari barang dan jasa secara umum (bukan satu macam barang saja dan sesaat). Menurut definisi ini, kenaikan harga yang sporadis bukan dikatakan sebagai Inflasi. Inflasi dapat digolongkan menurut sifatnya, menurut sebabnya, parah dan tidaknya inflasi tersebut dan menurut asal terjadinya. Menurut sifatnya Inflasi digolongkan dalam tiga kategori yaitu inflasi merayap, inflasi menengah dan inflasi tinggi. Inflasi merayap adalah kenaikan harga terjadi secara lambat, dengan persentase yang kecil dan dalam jangka waktu yang relatif lama (di bawah 10% per tahun). Inflasi menengah adalah kenaikan harga yang cukup besar dan kadang-kadang berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi. Inflasi tinggi adalah kenaikan harga yang besar bisa sampai 5 atau 6 kali. Masyarakat tidak lagi berkeinginan menyimpan uang. Nilai uang merosot dengan tajam sehingga ingin ditukar dengan barang. Perputaran uang makin

commit to user



cepat, sehingga harga naik secara akselerasi.Menurut sebabnya inflasi digolongkan dalam dua kategori yaitu demand pull inflation dan cost push inflation. Demand pull inflation adalah inflasi yang bermula dari adanya kenaikan permintaan total

(agregat demand). Sedangkan produksi telah

berada pada keadaan kesempatan kerja penuh atau hampir mendekati kesempatan kerja penuh. Apabila kesempatan kerja penuh full employment telah tercapai, penambahan permintaan selanjutnya hanyalah akan menaikkan harga saja (sering disebut dengan inflasi murni). Apabila kenaikan permintaan ini menyebabkan keseimbangan GNP berada di atas/melebihi GNP pada kesempatan kerja penuh maka akan terdapat adanya inflationary gap. Inflationary gap inilah yang akan menyebabkan inflasi. Cost push inflation, inflasi ini ditandai dengan kenaikan harga serta turunnya produksi. Jadi inflasi yang dibarengi dengan resesi. Keadaan ini timbul dimulai dengan adanya penurunan dalam penawaran total (agregat supply) sebagai akibat kenaikan biaya produksi. Kenaikan produksi akan menaikkan harga dan turunnya produksi. Serikat buruh yang menuntut kenaikan upah, manajer dalam pasar monopolistis yang dapat menentukan harga (yang lebih tinggi), atau kenaikan harga bahan baku, misalnya krisis minyak adalah faktor yang dapat menaikkan biaya produksi, atau terjadi penawaran total aggregate supply sebagai akibat kenaikan biaya produksi. Jika proses ini berlangsung terus maka timbul cost push inflation.Berdasarkan parah tidaknya inflasi tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu, inflasi ringan

commit to user



(dibawah 10% setahun), inflasi sedang (antara 10%-30% setahun), inflasi berat (antara 30%-100% setahun) dan hiperinflasi (diatas 100% setahun). Inflasi yang tidak terkendali menyebabkan keadaan perekonomian menjadi kacau dan lesu karena pelaku-pelaku ekonomi menjadi tidak semangat bekerja dan menabung karena nilai mata uang menjadi semakin menurun. Lebih jauh, menipisnya jumlah dana pihak ketiga atau masyarakat dalam perekonomian akan menyebabkan kelangkaan likuiditas sehingga suku bunga naik dan investasi menjadi terbatas yang pada akhirnya dunia usaha tidak akan meningkatkan produksinya. Selain itu, bagi golongan masyarakat yang menerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh akan kewalahan menanggung dan mengimbangi kenaikan harga atau dengan kata lain daya belinya menurun sehingga kesejahteraan mereka menjadi semakin berkurang. Dampak negatif lain dari inflasi yang tidak terkendali diantaranya adalah mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, menyebabkan defisit neraca pembayaran dan menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Untuk itu, perlu dicapai tingkat inflasi yang rendah dengan harga yang stabil dalam rangka memberikan ekspetasi yang positif bagi pelaku-pelaku ekonomi serta menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi dunia usaha agar kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi dapat diwujudkan. Inflasi yang tinggi dan tidak stabil pada umumnya berasal dari fluktuasi harga komoditas-komoditas yang masuk kategori volatile foods dan administered price. Volatile foods merupakan komoditas bahan makanan, termasuk

commit to user



diantaranya adalah beras, cabe dan hasil-hasil pertanian lainnya, sementara administered price merupakan komoditas yang harganya ditentukan oleh pemerintah, tarmasul di dalamnya adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik. Harga volatile foods dapat sangat berfluktuasi karena ketergantungan pasokannya yang sangat tinggi terhadap keadaan cuaca, musim, gangguan hama dan distribusi. Sementara itu, harga administered price seperti BBM dan listrik banyak ditentukan oleh pemerintah sehingga kenaikan harga barang-barang tersebut cenderung bersifat sesaat.

E. Kebijakan Moneter 1. Konsep Kebijakan Moneter Kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indoensia dalam mewujudkan stabilitas ekonomi makro terdiri dari kerangka strategis dan kerangka

operasional.

Kerangka

strategis

umumnya

terkait

dengan

pencapaian tujuan akhir kebijakan moneter (stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja) serta strategi untuk mencapainya exchange Rate targeting, monetary targeting, Inflation targeting, implicit but not explicit anchor (Warjiyo dan Solikin, 2004). Kerangka operasional kebijakan moneter terdiri dari instrumen, sasaran-operasional, dan sasaranantara yang digunakan untuk mencapai sasaran akhir. Sasaran-antara diperlukan karena adanya time lag antara pelaksanaan kebijakan moneter dengan hasil pencapaian sasaran akhir, sehingga untuk meninjau keefektifan suatu kebijakan, maka diperlukan adanya kebijakan yang dapat dilihat dengan

commit to user



segera. Untuk mencapai sasaran antara ini, diperlukan adanya sasaran operasional agar proses transmisi dapat berjalan sesuai rencana. Kriteria dari sasaran-operasional ini adalah memiliki kestabilan hubungan dengan sasaran antara, dapat dikendalikan oleh bank sentral, dan informasi tersedia lebih awal dari pada sasaran-antara. Sedangkan instrumen moneter merupakan instrumen yang dimiliki bank sentral yang dapat mempengaruhi sasaran operasional yang telah ditetapkan. Sejak tahun 2000, Bank Indonesia menerapkan pola kebijakan moneter yang diformulasikan dalam rangka mencapai sasaran tingkat inflasi yang ditargetkan. Landasan hukum kebijakan Bank Indonesia ini adalah UU no 23 tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Dalam undang-undang tersebut diungkapkan bahwa sasaran laju inflasi merupakan sasaran akhir kebijakan moneter Indonesia. Pola kebijakan ini dikenal juga dengan nama Inflation Targeting Framework.

2. Inflation Targeting Framework (ITF) Inflation Targeting Framework (ITF) merupakan suatu kerangka kerja kebijakan moneter yang mempunyai ciri-ciri utama adanya pernyataan resmi dari bank sentral dan dikuatkan dengan undang-undang bahwa tujuan akhir dari kebijakan moneter adalah mencapai dan menjaga tingkat inflasi yang rendah, dan mengumumkan target inflasi kepada publik. Perlunya mencapai dan menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil didasarkan oleh dua hal (Warjiyo dan Solikin, 2004), yaitu adanya biaya sosial yang harus ditanggung

commit to user



oleh masyarakat akibat terjadinya laju inflasi yang tinggi, serta adanya temuan empiris yang menunjukkan bahwa dalam jangka menengah-panjang, kebijakan moneter hanya akan berpengaruh terhadap inflasi, bukan pada pertumbuhan ekonomi, walaupun belum terdapat kesepakatan tentang pengaruh kebijakan moneter dalam jangka pendek terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Inflation Targeting Framework merupakan sebuah kerangka kebijakan moneter yang ditandai dengan pengumuman kepada publik mengenai target inflasi yang hendak dicapai dalam beberapa periode ke depan. Secara eksplisit dinyatakan bahwa inflasi yang rendah dan stabil merupakan tujuan utama dari kebijakan moneter. Sesuai definisi di atas, sejak berlakunya UU No. 23/1999 Indonesia sebenarnya dapat dikategorikan sebagai "Inflation Targeting Lite Countries". Alasan pemilihan Inflation Targeting Framework sebagai berikut : a. Pemilihan kerangka kerja kebijakan moneter

Inflation Targeting

didasarkan atas beberapa prtimbangan sebagai berikut : 1) Memenuhi prinsip-prinsip kebijakan moneter yang sehat sound. 2) Sesuai dengan amanat UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3/2004. 3) Hasil riset menunjukkan semakin sulit pengendalian besaran moneter. 4) Pengalaman empiris negara lain menunjukkan bahwa negara yang menerapkan

Inflation Targeting Framework berhasil menurunkan

inflasi tanpa meningkatkan volatilitas output.

commit to user



5) Dapat meningkatkan kredibilitas BI sebagai pengendali inflasi melalui komitmen pencapaian target. b. Penerapan

Inflation Targeting Framework bukan berarti bahwa bank

sentral hanya menaruh perhatian pada inflasi saja, dan tidak lagi memperhatikan

pertumbuhan

ekonomi

maupunkebijakan

perkembangan ekonomi secara keseluruhan.

dan

Inflation Targeting

Framework bukanlah suatu kaidah yang kaku rule tetapi sebagai kerangka kerja menyeluruh framework untuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan

moneter.

Fokus

ke

inflasi

tidak

berarti

membawa

perekonomian kepada kondisi yang sama sekali tanpa inflasi zero inflation. c. Inflasi rendah dan stabil dalam jangka panjang, justru akan mendukung pertumbuhan

ekonomi

Penyebabnya,

karena

yang tingkat

berkelanjutan inflasi

suistanable

berkorelasi

positif

growth. dengan

fluktuasinya. Manakala inflasi tinggi, fluktuasinya juga meningkat, sehingga masyarakat merasa tidak pasti dengan laju inflasi yang akan terjadi di masa mendatang. Akibatnya, suku bunga jangka panjang akan meningkat karena tingginya premi risiko

akibat inflasi. Perencanaan

usaha menjadi lebih sulit, dan minat investasi pun menurun. Ketidakpastian inflasi ini cenderung membuat investor lebih memilih investasi asset keuangan jangka pendek ketimbang investasi riil jangka panjang. Itulah sebabnya, otoritas moneter seringkali berargumentasi

commit to user



bahwa kebijakan yang anti inflasi sebenarnya adalah justru kebijakan yang pro pertumbuhan. Enam elemen mendasar dalam langkah-langkah penguatan kerangka kerja kebijakan moneter yang baru mulai Juli 2005 agar konsisten dengan penerapan Inflation Targeting Framework (ITF): a. Penggunaan suku bunga disebut BI Rate sebagai reference Rate dalam pengendalian moneter, sebagai pengganti sasaran operasional uang primer. b. Penguatan proses perumusan kebijakan moneter dengan strategi antisipatif forward looking strategi dalam mengarahkan respon kebijakan moneter saat ini untuk pencapaian sasaran inflasi ke depan. c. Strategi komunikasi yang lebih transparan untuk memperkuat sinyal kebijakan moneter kepada pasar dan upaya pembentukan ekspektasi inflasi. d. Penguatan

koordinasi

kebijakan

dengan

pemerintah

untuk

meminimalkan tekanan inflasi dari kenaikan administered prices dan volatile foods maupun untuk sinergi kebijakan ekonomi secara keseluruhan. e. Sejak Juli 2005, Bank Indonesia menggunakan Inflation Targeting Framework (ITF) sebagai kerangka kebijakan Moneter. f. Inflation Targeting Framework (ITF) merupakan kerangka kerja kebijakan moneter yang secara transparan dan konsisten diarahkan

commit to user



untuk mencapai sasaran inflasi beberapa tahun ke depan yang secara eksplisit ditetapkan dan diumumkan. Empat prinsip pokok rezim kebijakan moneter dengan Inflation Targeting Framework (ITF) : a. Memiliki sasaran utama yaitu sasaran inflasi yang dijadikan sebagai prioritas pencapaian overriding objective dan acuan nominal anchor kebijakan moneter. b. Bersifat

antisipatif

preventive

atau

forward

looking

dengan

mengarahkan respon kebijakan moneter saat ini untuk pencapaian sasaran inflasi ke depan. c. Mendasarkan pada analisis, prakiraan, dan kaidah kebijakan tertentu dalam menetapkan pertimbangan respon kebijakan moneter constrained discretion. d. Sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang sehat good governance, yaitu berkejelasan tujuan, konsisten, transparan, dan berakuntabilitas. Pendekatan Harga sejak tahun 2000, dengan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 1999 BI telah menentukan dan mengumumkan sasaran inflasi sebagai sasaran akhir kebijakan moneter. Dengan amandemen UU Bank Indonesia No. 3 Tahun 2004, Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia telah menetapkan dan mengumumkan sasaran inflasi IHK untuk tahun 2005, 2006, dan 2007. BI telah menempuh sejumlah langkah dalam memperkuat persyaratan untuk penerapan Inflation Targeting Framework (ITF), termasuk:

commit to user



Pengembangan indikator, riset, pemodelan ekonomi untuk dasar analisis, prakiraan, dan perumusan kebijakan. Rapat Dewan Gubernur (RDG) sebagai proses perumusan kebijakan moneter. Pengembangan laporan dan strategi komunikasi untuk transparansi dan akuntabilitas kebijakan moneter kepada publik. Dalam hal ini BI menggunakan pendekatan harga untuk mencapai sasaran inflasi yang telah ditetapkan.

Gambar 2.1 Kerangka Kerja Pedekatan Harga (Sumber : Bank Indonesia)

commit to user



Berdasarkan kerangka kerja pendekatan harga, instrumen-instrumen kebijakan moneter seperti

operasi pasar terbuka open market operation,

fasilitas diskonto discount facility, cadangan minimum reserve requirement, intervensi nilai tukar foreign exchange intervension akan mempengaruhi tingkat bunga Interes Rate sebagai target operasionalnya. Setelah target operasional tercapai maka akan mempengaruhi kapasitas dan aktivitas perekonomian yang pada akhirnya akan berdampak terhadap perubahan inflasi. Sebelum Juli 2005, operasi moneter masih menggunakan uang primer base money sebagai sasaran operasional. Cara ini dirasakan semakin tidak sejalan dengan penerapan kebijakan moneter dengan Inflation Targetting Framework (ITF), terutama karena: a. Hubungan antara uang primer dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi semakin tidak stabil dan mengalami hubungan terbalik. b. Sinyal kebijakan moneter kepada pasar dan masyarakat kurang efektif, c. Respon kebijakan moneter cenderung mengarah ke belakang backward looking dan lebih sulit dilakukan. d. Uang primer lebih sulit dikendalikan oleh bank sentral karena perilaku permintaan uang kartal masyarakat di Indonesia. e. Sejak 1999-sebelum Juli 2005,dalam literature, Indonesia dikategorikan sebagai negara yang menerapkan Inflation Targetting Lite.

commit to user



Dengan melihat perbandingan pendekatan dalam pengendalian inflasi, bisa disimpulkan bahwa pendekatan price based approach secara empiris lebih efektif digunakan untuk mengendalikan inflasi dari pada metode metode pendekatan kuantitas. Hal ini, menurut hemat penulis bisa dijadikan sebagai pendukung empiris dari pemilihan pendekatan ini dalam kerangka kebijakan moneter untuk pengendalian inflasi Inflation Targetting Framework. Namun, yang perlu dijadikan pertimbangan adalah instrumen-instrumen kebijakan moneter

yang

dipilih

untuk

mempengaruhi

sasaran

operasionalnya.

Tampaknya, BI patut mengembangkan instrumen-instrumen yang memberikan pengaruh yang lebih efektif untuk keberhasilan transmisi efek yang diinginkan. Sehingga akhirnya akan terbentuk sebuah kerangka kebijakan yang efektif dalam rangka mencapai sasaran akhir pengendalian inflasi menuju stabilitas moneter dalam perekonomian nasional. 3.

Indikator dan Respon Kebijakan Moneter Indikator kebijakan moneter dilakukan dengan berbagai pertimbangan

sebagai berikut : a. Dalam merumuskan kebijakan moneter, Bank Indonesia akan selalu melakukan

analisis

dan

mempertimbangkan berbagai

indikator

ekonomi, khususnya prakiraan inflasi, pertumbuhan ekonomi, besaranbesaran moneter dan perkembangan sektor ekonomi dan keuangan secara keseluruhan.

commit to user



b. Demikian pula, Bank Indonesia akan selalu dan terus memperhatikan langkah-langkah kebijakan ekonomi yang ditempuh pemerintah. Langkah-langkah

koordinasi

kebijakan

yang

selama

ini

telah

berlangsung baik akan terus diperkuat dan ditingkatkan. c. Analisis

dan

prakiraan

berbagai

variabel

ekonomi

tersebut

dipertimbangkan untuk mengarahkan agar prakiraan inflasi ke depan sejalan dengan kisaran sasaran inflasi yang telah ditetapkan. Respon kebijakan moneter selalu berorientasi kepada kebijakan sebagai dasar dan tujuan kebijakan moneter sebagai berikut : a. Tujuan dan bentuk respon kebijakan moneter adalah sebagai berikut: 1) Respon stance kebijakan moneter ditetapkan untuk menjamin agar pergerakan inflasi dan ekonomi ke depan tetap berada pada jalur

pencapaian

sasaran

inflasi

yang

telah

ditetapkan

(konsistensi). 2) Respon

kebijakan

moneter

dinyatakan

dalam kenaikan,

penurunan, atau tidak berubahnya BI Rate. 3) Perubahan (kenaikan atau penurunan) BI Rate dilakukan secara konsisten dan bertahap.

commit to user



b. Fungsi BI Rate sebagai sinyal kebijakan yaitu : 1) BI

Rate adalah suku bunga

instrument signaling Bank

Indonesia yang ditetapkan pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) triwulan untuk berlaku selama triwulan berjalan (satu triwulan), kecuali ditetapkan berbeda oleh Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan dalam triwulan yang sama. Dengan demikian, rata-rata tertimbang hasil lelang Sertifikat Bank Indonesia (SBI) pada setiap kali lelang SBI tidak lagi diinterpretasikan oleh stakeholders sebagai sinyal kebijakan moneter Bank Indonesia. 2) BI Rate diumumkan ke publik segera setelah ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) sebagai sinyal stance kebijakan moneter (yang lebih jelas dan tegas) dalam merespon prospek pencapaian sasaran inflasi ke depan. 3) BI Rate digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan operasi pengendalian moneter untuk mengarahkan agar rata-rata tertimbang suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 1 bulan hasil lelang OPT (suku bunga instrumen liquidityadjustment) berada di sekitar BI Rate. Selanjutnya suku bunga SBI 1 bulan diharapkan mempengaruhi suku bunga pasar uang (SBPU) dan suku bunga jangka panjang. c. Proses penetapan respon kebijakan moneter sebagai berikut : 1) Penetapan respon kebijakan moneter dilakukan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) triwulanan.

commit to user



2) Respon kebijakan moneter ditetapkan untuk periode satu triwulan ke depan. 3) Penetapan

respon

kebijakan

memperhatikan efek

moneter

dilakukan

dengan

tunda (lag) kebijakan moneter dalam

mempengaruhi inflasi. 4) Dalam kondisi yang luar biasa, penetapan respon kebijakan moneter dapat dilakukan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan. d. Dasar pertimbangan penetapan respon kebijakan 1) BI Rate merupakan respon bank sentral terhadap tekanan inflasi ke depan agar tetap berada pada sasaran yang telah ditetapkan. Perubahan BI Rate dilakukan terutama jika deviasi proyeksi inflasi terhadap targetnya inflation gap dipandang telah bersifat permanen dan konsisten dengan informasi dan indikator lainnya. 2) BI Rate ditetapkan oleh Dewan Gubernur secara diskresi dengan mempertimbangkan: a) Rekomendasi BI Rate yang dihasilkan oleh fungsi reaksi kebijakan dalam model ekonomi untuk pencapaian sasaran inflasi, dan b) Berbagai informasi lainnya seperti leading indicators, survei, informasi anekdotal, variabel informasi, expert

commit to user



opinion, assesmen faktor risiko dan ketidakpastian serta hasil-hasil riset ekonomi dan kebijakan moneter. e. Respon kebijakan moneter dinyatakan dalam perubahan BI Rate (SBI tenor 1 bulan) secara konsisten dan bertahap dalam kelipatan 25 basis points (bps). Dalam kondisi untuk menunjukkan intensi Bank Indonesia yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran inflasi, maka perubahan BI Rate dapat dilakukan lebih dari 25 bps dalam kelipatan 25 bps. 4.

Operasi Pengendalian Moneter Operasional pengendalian moneter memiliki 3 prinsip dasar. Berbeda

dengan pelaksanaan selama ini yang menggunakan uang primer, sasaran operasional pengendalian moneter adalah BI Rate. Dengan langkah ini, sinyal kebijakan moneter diharapkan dapat lebih mudah dan lebih pasti dapat ditangkap oleh pelaku pasar dan masyarakat, dan karenanya diharapkan pula dapat meningkatkan efektivitas kebijakan moneter. Kemudian pengendalian moneter dilakukan dengan menggunakan instrumen: (i) Operasi Pasar Terbuka (OPT), (ii) Instrumen likuiditas otomatis (standing facilities), (iii) Intervensi di pasar valas, (iv) Penetapan giro wajib minimum (GWM), dan (v) Himbauan moral (moral suassion). Pengendalian moneter diarahkan pula agar perkembangan suku bunga pasar uang (PUAB) berada pada koridor suku bunga yang ditetapkan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian likuiditas sekaligus untuk memperkuat sinyal kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia.

commit to user



5.

Mekanisme Transmisi Alur Tingkat Bunga dan Harga Mekanisme transmisi kebijakan moneter dapat berpengaruh terhadap

aktivitas ekonomi dan bisnis melalui alur tingkat bunga atau interest rate channel dan alur harga aktiva atau asset price channel. Mekanisme transmisi alur tingkat bunga dari ekspansi moneter adalah peningkatan permintaan agregat sebagai akibat peningkatan ekspektasi inflasi dan penurunan tingkat bunga riil. Penurunan tingkat bunga riil akan meningkatkan investasi dan menurunkan biaya modal dalam proses produksi sehingga output agregat naik. Mekanisme transmisi alur harga aktiva dari ekspansi moneter adalah peningkatan permintaan agregat sebagai akibat peningkatan ekspektasi inflasi, nilai perusahaan dan kekayaan individu. Peningkatan ekspektasi inflasi akan menurunkan tingkat bunga riil sehingga nilai tukar mata uang depresiasi, ekspor neto naik dan kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tingkat bunga merupakan kunci mekanisme transmisi moneter dalam model IS, model LM, model AD dan model AS. Peningkatan stok uang akan menurunkan tingkat bunga riil dan biaya modal serta meningkatkan investasi bisnis. Peningkatan investasi akan meningkatkan permintaan agregat. Penurunan tingkat bunga riil juga akan meningkatkan pengeluaran untuk pembelian rumah dan barang tahan lama. Oleh sebab itu penurunan tingkat bunga akibat ekspansi moneter akan meningkatkan belanja atau konsumsi dan permintaan agregat. Pada tingkat bunga nominal yangsangat rendah, ekspansi moneter akan meningkatkan ekspektasi tingkat harga dan inflasi, akibatnya tingkat bunga riil turun. Penurunan tingkat bunga riil akan menurunkan biaya modal dan biaya

commit to user



memegang uang, kemudian menstimulasi pengeluaran bisnis dan konsumen. Peningkatan pengeluaran bisnis dan konsumen pada akhirnya akan meningkatkan permintaan agregat.

commit to user



BAB III PEMBAHASAN

A. Profil Bank Indonesia 1. Sejarah Umum Bank Indonesia Pada awalnya, Bank Indonesia merupakan bank milik Belanda dengan nama De Javasche Bank (10 0ktober 1827), kemudian dinasionalisasi dengan UU No.11 tahun 1951. Dengan UU Pokok Bank Indonesia No.11tahun 1953 istilah De Javasche Bank diganti dengan nama Bank Indonesia yang fungsinya sebagai Bank Sentral Indonesia. Berdasarkan Penetapan Presiden No. 17 tahun 1965, Bank Indonesia dilebur menjadi Sistem Bank Tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia Unit I, yang fungsinya sebagai bank sirkulasi dan menjalankan fungsi bank komersial. Dalam rangka pengamanan keuangan negara, pengawasan, dan penyehatan sistem perbankan Indonesia, maka ditetapkanlah UU Pokok Perbankan No.14 tahun 1967 dan UU No.13 tahun 1968 tentang Bank Sentral. Dengan ketentuan yang baru tersebut mengakibatkan BNI Unit I dipisahkan kembali dari sistem Bank Tunggal dan muncul istilah Bank Sentral dengan nama Bank Indonesia. Dalam kaitan ini, sesuai dengan UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2004, sasaran laju inflasi sebagai sasaran akhir kebijakan moneter yang semula ditetapkan oleh Bank Indonesia telah diubah menjadi ditetapkan oleh

commit to user 39



pemerintah setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Perubahan ini dimaksudkan untuksemakin meningkatkan koordinasi antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal dan ekonomi lainnya yang ditempuh pemerintah dalam sasaran ekonomi makro. Di samping itu, perubahan tersebut dimaksudkan pula untuk komitmen dan dukungan pemerintah dalam pencapaian sasaran inflasi oleh Bank Indonesia. Agar pelaksanaan kebijakan moneter dapat secara efektif mencapai sasaran inflasi yang telah ditetapkan, maka harus dihindari penciptaan uang beredar yang dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar pertimbngan moneter. Pengalaman di masa orde lama maupun selama masa krisis menunjukkan bahwa penggunaan kebijakan moneter untuk membiayai pengeluaran pemerintah telah berdampak buruk pada peningkatan laju inflasi dan kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Sejalan dengan itu, berdasarkan UU No.23 tahun 1999 ditetapkan bahwa Bank Indonesia dilarng membeikan pinjaman kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran APBN baik secara langsung maupun melalui pembelian SUN atau Surat Utang Negara. Sesuai dengan amandemen UU No.3 tahun 2004, pengecualian diperkenankan kepada Bank Indonesia untuk membeli SUN guna pendanaan fasilitas pembiayaan darurat yang dilakukan pemerintah dalam rangka mengatasi kesulitan perbankan yang berdampak sistemik pada seluruh sistem keuangan dan perekonomian. a. Visi, Misi Dan Nilai-nilai Strategis Menurut UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

commit to user



Rumusan tersebut merupakan pedoman bagi Bank Indonesia dalam menetapkan misi dan visinya. Penetapan misi dan visi tersebut merupakan hal yang penting karena perumusan misi dan visi dapat memperjelas tujuan organisasi, mempermudah perencanaan dan proses pengambilan keputusan, serta mempermudah pengkoordinasian unit-unit dalam organisasi. Adapun mengenai misi, visi, nilai-nilai, dan sasaran strategis Bank Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Visi Bank Indonesia Visi Bank Indonesia adalah suatu pernyataan yang merupakan komitmen untuk mencapai misi yang ditetapkan sesuai dengan harapan pihak yang berkepentingan dengan Bank Indonesia. Visi Bank Indonesia adalah menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil. Dapat dipercaya dimaksudkan dengan pengakuan oleh pihak yang berkepetingan mengenai produk atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dapat dipercaya dan menjadi acuan bagi lembaga, institusi, atau pihak-pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri. Pernyataan visi cukup penting bagi Bank Indonesia, karena dapat: a) Memperjelas arah organisasi ke depan;

commit to user



b) Memotivasi anggota Dewan Gubernur dan pegawai Bank Indonesia untuk melaksanakan tugas-tugas. 2) Misi Bank Indonesia Yang dimaksud dengan misi Bank Indonesia seperti yang dituangkan

dalam

Keputusan

Gubernur

No.4/22/KEP/GBI/

INTERN/002 tanggal 28 Juni 2002 adalah suatu tujuan, tugas, dan wewenang Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU tentang Bank Indonesia. Dengan perkataan lain, misi Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan kestabilan sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan. Bagi Bank Indonesia, perumusan misi dimaksud diharapkan dapat membantu organisasi dalam : a) Menerapkan dan menjaga konsistensi, serta kejelasan tujuan organisasi; b) Memberikan referensi untuk perencanaan dan proses pengambilan keputusan; c) Memperoleh komitmen para anggota Dewan Gubernur dan seluruh pegawai, melalui komunikasi yang jelas tentang tugas organisasi; dan d) Memperoleh dukungan dan pengertian dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pelaksanaan tugas organisasi.

commit to user



3) Nilai-Nilai Strategis Bank Indonesia Nilai-nilai strategis Bank Indonesia adalah nilai-nilai yang menjadi dasar Bank Indonesia, manajemen, dan pegawai untuk bertindak dan atau berperilaku. Nilai-nilai strategis Bank Indonesia yang dinyatakan dengan istilah “KITA Kompak” : a) Kompetensi (competency): kondisi pegawai yang mempunyai pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan kualitas yang telah ditetapkan. b) Integritas (integrity): konsistensi dan kepatuhan terhadap nilainilai moral atau peraturan lainnya, terutama nilai kejujuran dan anti KKN, serta mengutamakan kepentingan organisasi. c) Transparansi (transpararency): kejelasan, dan keterbukaan dalam latar belakang dan hasil suatu tujuan, keputusan, ataupun langkah kerja organisasi maupun individu pegawai. d) Akuntabilitas (accountability): pertanggungjawaban yang jelas dari masing-masing individu atas semua tindakan yang diambil beserta konsekuensinya, terutama dalam hal penyelesaian tugas dan pengambilan keputusan. e) Kebersamaan (cohesiveness): rasa kesatuan atau kekompakan ada di dalam organisasi dan kedekatan dengan sesama individu ataupun sesama satuan kerja yang mampu mendukung terciptanya

commit to user



komunikasi dan kerja sama yang baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas. Nilai-nilai strategis ini penting dan berguna untuk : a) Menentukan kedalaman, ruang lingkup dan prioritas upaya organisasi dalam mmencapai visi dan misinya, b) Menentukan ekspektasi organisasi dan mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan, c) Menentukan bagaimana organisasi akan menjalankan tugas dan kegiatannya, d) Menetapkan karakteristik sumber daya manusia yang mampu bekerja secara efektif.

2. Profil Kantor Bank Indonesia Solo a. Sejarah Singkat KBI Solo Kantor Cabang Bank Indonesia Solo dibuka pada tanggal 25 November 1867 dengan nama “Agentschap Soerakarta” sebagai kantor cabang ke enam dari DE JAVASCHE BANK. Pada tanggal 10 November 1908 gedung KBI Solo dibangun dengan peletakan batu pertama oleh Moej. A. Roufls dengan perancang oleh Biro Arsitek dan Insinyur “Vermont Cuypers & Hulswit”. Gedung baru ini mulai digunakan pada tanggal 1 Agustus 1910 dengan alamat Jl Jend. Sudirman nomor 4 Surakarta,

Sementara periode Kantor Bank

commit to user



Indonesia Solo mulai di buka pada tanggal 15 Januari 1949 dengan status kelas 3. (Bank Indonesia Solo, 2006)

b. Visi, Misi dan Sasaran Strategis KBI Solo 1). Visi Kantor Bank Indonesia Solo Menjadi Kantor Bank Indonesia yang dapat dipercaya di daerah melalui peningkatan peran dalam menjalankan tugas-tugas Bank Indonesia yang diberikan. 2). Misi Kantor Bank Indonesia Solo Mendukung pencapaian kebijakan Bank Indonesia di bidang moneter, perbankan dan sistem pembayaran secara efisien dan optimal serta memberikan saran kepada Pemda dan lembaga terkait lainnya di daerah dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi daerah. c. Sasaran Strategis 1). Terkendalinya inflasi daerah dan tersedianya informasi ekonomi regional. 2). Terwujudnya industri perbankan yang sehat. 3). Terpeliharanya kehandalan sistem pembayaran dan pengedaran uang. 4). Mendukung upaya pengendalian inflasi. 5). Mendorong upaya penyehatan industri perbankan. 6). Memelihara keamanan dan kehandalan sistem pembayaran.

commit to user



7). Meningkatkan efektifitas dan efesiensi penggunaan anggaran. 8). Memperkuat dukungan organisasi dan kepemimpinan pegawai, serta mengembangan kompetensi pegawai. 9). Memperbaiki pelaksanaan governance. d. Komposisi Pegawai di KBI Solo Jumlah pegawai Kantor Bank Indonesia Solo sampai saat ini adalah 78 pegawai tetap dan 27 pegawai honorer/outsourcing (struktur organisasi terlampir). Komposisinya per Seksi seperti tersaji pada diagram batang distribusi jumlah pegawai KBI Solo Gambar 3.1 Distribusi Pegawai KBI Solo Per Seksi

( sumber : Kantor Bank Indonesia Solo )

commit to user



Dari pola distribusi pegawai per seksi dapat terlihat bahwa pegawai terbanyak berada di bidang Sistem Pembayaran dan Manajemen Intern (Operasional Kas) dari pada seksi Sumber Daya, Layanan Nasabah Dan Penyelenggara Kliring (LNPK) , dan Operasional Kas. Selain pegawai tetap, KBI Solo juga dibantu oleh tenaga-tenaga honorer/outsource sebagai Konsultan Pemperdayaan Unit Mikro Kecil Menengah (PUMKM), Data Entry Operation (DEO), Messenger, Pengemudi, Pengamanan, dan Operator telepon. Distribusi tenaga honorer/outsource KBI Solo dapat dilihat pada diagram di bawah ini. Berdasarkan diagram distribusi tenaga honorer/outsource tersebut dapat dilihat bahwa distribusi tenaga honorer terbanyak adalah tenaga Pengamanan dengan jumlah 11 orang (41%) dan distribusi terbanyak di Seksi Sumber Daya. Untuk tenaga outsource, KBI Solo bekerjasama dengan PT. Bina Karsa Sejahtera. Gambar 3.2 Distribusi Tenaga Honorer/Outsource KBI Solo

( sumber : Kantor Bank Indonesia Solo)

commit to user



e. Budaya kerja KBI Solo Dalam suatu organisasi terdapat visi yang akan dicapai oleh organisasi tersebut. Dalam mewujudkan visi tersebut diperlukan suatu misi yang merupakan target untuk mencapai visi. Misi dijabarkan lebih jauh lagi di dalam sasaran strategis yang berupa tugas-tugas dalam pelaksanaan kerja di Bank Indonesia. Penguatan nilai-nilai yang dimilki oleh Bank Indonesia merupakan suatu cara untuk mencapai visi. Nilai-nilai yang ada pada suatu organisasi terbagi menjadi dua besaran yaitu core value (nilai inti) yang mutlak dibutuhkan oleh Bank Indonesia sebagai suatu kesatuan organisasi, dan shared value, yaitu nilai-nilai yang harus dimiliki oleh pegawai Bank Indonesia yang dapat mempengaruhi pencapaian Sasaran Strategis. Setiap pegawai Bank Indonesia mempunyai nilai-nilai berbeda yang dianut. Oleh karena itu, untuk memelihara, menguatkan shared value diperlukan suatu budaya kerja. Budaya Kerja Bank Indonesia merupakan cara untuk menguatkan nilai-nilai KITA-Kompak sebagai karakter Bank Indonesia yang diaplikasikan dalam kegiatan kerja seharihari dan diharapkan setiap pegawai memiliki nilai-nilai tersebut. Program budaya kerja diantaranya adalah Program Penyelarasan Kultur (PPK) yang sebelumnya merupakan Program Prakarsa Terfokus. Dalam PPK KBI Solo tahun 2007, telah diawali dengan adanya penyesuaian Motto dan Yel-yel, yang semula “High Performance in Harmony” dan “Mari Kita” menjadi “Nyambut Gawe Sing Kepenak,

commit to user



Nanging Ojo Sak Sakkepenake Dewe” dan “Ya, Aku Bisa”. Adapun makna dari motto dan yel-yel yang baru tersebut dapat dikemukan sebagai berikut: A. Nyambut gawe sing kepenak, dibahasa Indonesiakan menjadi bekerjalah dengan perasaan nyaman dan senang. Bekerja itu adalah ibadah, bukan sekedar mencari uang, jadi bekerjalah dengan dilandasi rasa tulus ikhlas karena ibadah dan amanah, sehingga dalam melaksanakan kerja tersebut timbul perasaan nikmat, senang, dan nyaman tanpa beban apapun B. Nanging ojo sak kepenake dewe, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi tapi jangan seenaknya sendiri. Bagi setiap pegawai harus patuh kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang telah mengikat kita serta berperilaku sesuai dengan values lembaga, namun bukan berarti pegawai harus kaku, tetapi harus memiliki daya adaptabilitas yang luwes dan tidak selalu menutup diri terhadap gagasan baru yang bersifat inovatif. Pegawaipun dituntut untuk berinteraksi secara baik dengan sesama pegawai. Dalam cakupan yang lebih luas yaitu ketika berhubungan dengan pihak eksternal pun pegawai tidak bisa semaunyat sendiri, tetapi harus menghormati pihak lain, terbuka dan siap melakukan kerjasama dengan baik. Demikian pula dalam hubungan dengan Sang Pencipta, pegawai juga tidak bisa seenaknya sendiri, namun wajub mematuhi seluruh perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya.

commit to user



Yel-yel“Ya,Aku Bisa” dilakukan setiap instruktur/ pemimpin/ fasilitator meneriakkan “Aku Bisa” seluruh pegawai menjawab “Ya, Aku Bisa” dan diikuti tepuk tangan bersama. Akronim dan penjabaran singkat dari AKU BISA adalah sebagai berikut: A adalah Allah is always in my heart Mempunyai arti bahwa Allah senantiasa ada di dalam hati setiap manusia, disini manajemen bermaksud mengajak kepada seluruh pegawai agar dalam melaksanakan kerja sehari-hari harus selalu ingat kepada Tuhan yang Maha Mengetahui, sehingga setiap akan berbuat kecurangan, dan tindakan yang tidak terpuji selalu ingat kepada Allah. K adalah Knowledge is a power Mempunyai arti bahwa pengetahuan adalah suatu kekuatan, dan manajemen bermaksud mengajak kepada seluruh pegawai agar didalam bekerja sehari-hari, terus menerus meningkatkan ilmu dengan cara memanfaatkan seluruh sumber ilmu yang telah disediakan lembaga maupun sumber ilmu lainnya (OBP). U adalah Undefeatable Mempunyai arti “tak terkalahkan”, manajemen berharap agar pegawai menjadi pegawai yang tidak terkalahkan secara fisik dan tidak tergoda secara psikhis. Dari tubuh yang sehat akan terbentuk mental yang sehat dan berani memerangi hal-hal yang keliru, dan tidak mudah tergoda terhadap hal-hal yang tidak benar.

commit to user



B adalah Be Positive Manajemen bermaksud mengajak seluruh pegawai didalam menyikapi

segala

permasalahan

yang

dihadapi

dengan

menggunakan pikiran dan hati yang sehat. Mengubur dalam-dalam sifat dan pikiran jelek, dan menonjolkan sifat dan pikiran positif. I adalah Impressive Menjadi pegawai BI yang berperilaku menyenangkan dan mengesankan (Impressive) adalah bukan sesuatu yang mudah untuk dijalankan namun bukan berarti tidak bisa dilaksanakan. Manajemen mengajak seluruh pegawai agar menjadi pribadi yang dirindukan karena setiap tindakannya selalu memberikan bekas yang mendalam di hati orang lain dan empatinya menujukkan kecerdasan sosialnya. S adalah Success Oriented Manajemen mengajak seluruh pegawai agar senantiasa dalam benak pikiran dan hatinya untuk selalu berorientasi kepada “sukses atau berhasil” didalam mengabdi di Bank Indonesia dan lebih luas didalam mengarungi kehidupan fana ini. Dalam meraih sukses ini tidak perlu takut terhadap tantangan, penderitaan ataupun kegagalan, karena hal tersebut adalah modal besar untuk meraih kesuksesan. A adalah action

commit to user



A, K, U, B, I, S diatas tidak mempunyai makna dan hanya merupakan kata-kata saja. Untuk itu perlu satu huruf yaitu A (Action) sehingga kata AKU BISA menjadi bermakna. Action berarti meminta setiap A, K, U, B, I, S dapat dijiwai dan dilaksanakan oleh setiap pegawai dalam melaksanakan kerja sehari-hari. Dengan Motto dan Yel-yel tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman dan semangat bagi seluruh pegawai dalam menjalankan tugasnya di Bank Indonesia, oleh karena itu mulai tahun 2009 yelyel AKU BISA diubah menjadi KITA BISA. KBI Solo juga mempunyai kegiatan lain yang biasa diikuti oleh pegawai yaitu : a. Doa pagi bersama setiap hari sebelum bekerja b. Siraman rohani yang diadakan Rabu pagi setiap 2 minggusekali c. Selasa Berbagi Ilmu (SBI) diadakan Selasa pagi sebagai ajang untuk kegiatan belajar dan berbagi ilmu kepada seluruh pegawai d. Senam atau jalan sehat yang diadakan setiap Jumat pagi e. Kegiatan olah raga seperti Karate, Ping pong, Bulu tangkis, Tenis, Futsal, dan bersepeda sesuai jadwal yang ada. f. Kegiatan berkesenian seperti menyanyi yang diadakan setiap Jumat malam. g. Kegiatan apel pagi satpam setiap Senin pagi

commit to user



h. Kegiatan insidentil (hari ulang tahun BI pada bulan Juli, peringatan

ulang

tahun

pegawai

setiap

akhir

bulan,

memperingati hari besar keagamaan, kegiatan sosial donor darah, kegiatan memancing dll).

f. Gambar 3.3 Logo Bank Indonesia

( sumber : Kantor Bank Indonesia Solo) g. Struktur Organisasi 1. Gambar 3.4 Struktur Organisasi KBI Solo Pimpinan Bank Indonesia Solo

Kepala Bidang Ekonomi Moneter

Pemberdayaan Sektor Riil & UMKM (KPSRU)

Kepala Bidang Sistem Pembayaran & Manajemen Intern

Kajian & Statistik Survei

Seksi Operasional Kas

Kepala Bidang Pengawasan Bank

TPB I

Seksi Layanan Nasabah &Penyelenggara Kliring

TPB II

TPB

Seksi Sumber Daya Personalia

( sumber : Kantor Bank Indonesia Solo)

commit to user

Logistik

TPB



Struktur organisasi Bank Indonesia menggambarkan 3 pilar , departemenisasi, posisi staf, tanggung jawab dan dibagi menjadi tiga kelas, kelas I memiliki tugas dan wewenang secara nasional, kelas II memiliki tugas dan wewenang di wilayah propinsi atau koordinator Kantor Bank Indonesia wilayah propinsi, kelas III memiliki tugas dan wewenang di daerah dan kelas IV memiliki tugas dan wewenang daerah yang sedang dirintis. Kantor Bank Indonesia Solo sebagai KBI Kelas III dipimpin oleh satu orang Pemimpin Bank Indonesia (PBI) yang membawahi 3 bidang yaitu: a. Bidang Ekonomi, Moneter Bidang Ekonomi Moneter membawahi 2 kelompok, yaitu: 1) Kelompok Pemberdayaan Sektor Riil dan UMKM (KPSRU) 2) Kelompok Kajian Statistik dan Survei (KKSS) b. Bidang Perbankan Bidang Perbankan membawahi 4 Kelompok Pengawasan Bank, yaitu: 1) Kelompok Pengawasan Bank I 2) Kelompok Pengawasan Bank II 3) Kelompok Pengawasan Bank III 4) Kelompok Pengawasan Bank IV c. Bidang Sistem Pembayaran dan Manajemen Intern. Bidang SP & MI membawahi 3 seksi, yaitu: 1) Seksi Operasional Kas

commit to user



2) Seksi Layanan Nasabah dan Penyelenggaraan Kliring 3) Seksi

Sumber

Daya

(terintegrasi

di

dalamnya

Logistik,

Protokol,PAM, dan Kesekretariatan). 2. Deskripsi Jabatan a. Bidang Ekonomi Moneter 1) Kelompok Pemberdayaan Sektor Riil dan UMKM (KPSRU) Tugas Pokok : a) Melakukan identifikasi hasil-hasil kajian penelitian/ kesepakatan/program

yang

potensial

dalam

pengembangan sektor riil dan atau melaksanakan identifikasi permasalahan secara spesifik yang terjadi pada komoditi/industri/bidang usaha tertentu. b) Menyusun

program

pemberdayaan

sektor

riil

(korporasi, BUMN dan UMKM) berdasarkan hasil identifikasi. c) Melaksanakan program pemberdayaan sektor riil yang ditetapkan. d) Melakukan koordinasi dengan stakeholder daerah untuk memberikan bantuan teknis dalam bentuk pelatihan kepada perbankan dan BDSP dalam rangka pemberdayaan sektor riil/UMKM. e) Memberikan bantuan teknis dalam bentuk penyediaan informasi berbasis penelitian serta memfasilitasi

commit to user



proses

intermediasi

perbankan

dalam

rangka

pemberdayaan sektor riil/UMKM. f) Mengkomunikasikan hasil penelitian dalam rangka mendorong perbankan dalam pembiayaan UMKM. g) Menyediakan data profil UMKM ynag potensial dibiayai oleh Lembaga Keuangan yang disajikan melalui website. h) Melaksanakan pembebanan rekening khusus dalam rangka bantuan luar negeri. i) Menata usahakan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) termasuk perhitungan bunga dan laporanlaporan lainnya. j) Membantu melakukan pengawasan atas pengelolaan KLBI dan TSL terhadap bank yang berada di wilayah kerjanya. k) Melaksanakan pemberian izin, pengawasan dan pembinaan serta pengelolaan data informasi Pedagang Valuta Asing (PVA) di daerah. l) Mendukung kegiatan koordinasi dengan KKBI dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemberdayaan sektor riil (korporasi, BUMN dan UMKM). 2) Kelompok Kajian Statistik dan Survei (KKSS) Tugas Pokok :

commit to user



a) Menyusun Kajian Ekonomi daerah dan perkiraan perkembangan ekonomi dan harga. b) Melakukan penelitian ekonomi daerah yang berbasis kajian lapangan dan studi kepustakaan. c) Melakukan kajian ad hoc atas inisiatif KBI ataupun kerjasama dengan kantor pusat atau stakeholders daerah. d) Menyususun rekomendasi kebijakan perekonomian daerah kepada PEMDA dan stakeholders lainnya yang didasari oleh hasil penelitian e) Menyusun dan melaksanakan program komunikasi atas hasil-hasil kajian ekonomi dan penelitian daerah. f) Melakukan

diseminasi

atas

kebijakan

moneter,

perbankan, dan sistem pembayaran. g) Melaksanakan kegiatan kehumasan. h) Monitoring Pinjaman Luar Negeri (Pinjaman Daerah, Swasta, TSL dan Pinjaman Syariah) i) Melakukan kegiatan fungsi investor relation program. j) Mendukung terlaksananya koordinasi dengan KKBI dalam

rangka

pelaksanaan

ekonomi.

commit to user

tugas-tugas

kajian



k) Menerima, memverifikasi, mengirim ke kantor pusat, menatausahakan dan memberikan bantuan teknis laporan bank dan non bank. l) Mengumpulkan

dan

menyusun

data/informasi

ekonomi, keuangan, perbankan dan demografi di wilayah kerja. m) Melakukan kegiatan survei untuk kepentingan kantor pusat dan KBI. n) Melakukan

kegiatan

liaison

dalam

rangka

pengumpulan dan informasi dari pelaku ekonomi (perusahaan, lembaga riset, pemerintah, perbankan dan asosiasi.). o) Mengelola dan mengembangkan database informasi perekonomian daerah. p) Melaksanakan tugas sebagai pusat informasi. q) Mendukung terlaksananya koordinasi dengan KKBI dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas statistik dan survei. Ada beberapa catatan terkait dengan KKSS bahwa kelompok ini melakukan fungsi lain yaitu kehumasan yang sedianya dilakukan oleh Manajemen Intern berkaitan dengan tugasnya pada protokoler dan sekretariat. Fungsi ini menjadi

strategis

dilaksanakan

commit to user

oleh

KKSS

karena



diseminasi kebijakan moneter maupun langkah-langkah yang dilakukan di KBI Solo tertampung semua di KKSS. b. Bidang Perbankan Tugas Pokok : 1) Melakukan pembinaan terhadap bank umum, BPR, yang menjadi obyek pengawasannya. 2) Melakukan pengawasan terhadap bank umum dan BPR yang menjadi obyek pengawasannya. 3) Menyelesaikan permohonan izin yang berkaitan dengan kelembagaan dan kegiatan operasional bank umum dan BPR yang menjadi obyek pengawasannya. 4) Menyediakan informasi tentang kondisi dan permasalahan bank umum dan BPR yang menjadi obyek pengawasannya. 5) Menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh bank umum dan BPR yang menjadi obyek pengawasannya. 6) Menyelesaikan proses pencabutan izin usaha bank umum dan BPR serta tindak lanjutnya. 7) Membantu pemeriksaan dan pengawasan terhadap bank yang berkantor pusat di luar wilker. 8) Melakukan peran aktif dalam menciptakan perkembangan perbankan yang sehat di wilayah kerja (dedicated dan non dedicated banks).

commit to user



9) Melakukan

evaluasi

kesesuaian

antara

komposisi

Tim/Kelompok Pengawasan dengan beban tugasnya 10) Melakukan mediasi perbankan. 11) Melakukan Investigasi terhadap tindak pidana bidang perbankan termasuk sebagai saksi ahli. 12) Menyelenggarakan administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan bank. 13) Membuat data yang lengkap tentang profil Bank Umum dan BPR (dedicated banks) secara individu dan gabungan di wilayah kerjanya. 14) Menyampaikan laporan yang terkait dengan data base perbankan nasional secara berkala ke Kantor Pusat. 15) Memenuhi

permintaan

bank-bank

tentang

informasi

ketentuan perbankan. 16) Melakukan proses perizinan operasional bagi kantor pusat bank yang berkedudukan di wilayah kerja KBI.Melakukan penelitian Laporan Bank Umum (LBU). 17) Melakukan pendendaan atas kelambatan dan kesalahan laporan. 18) Menjadi Liaison officer dalam penanganan tindak pidana perbankan (SKB Jaksa Agung, Kapolri dan GBI) 19) Melaksanakan pertemuan tim kerja dan tim pleno di KBI sehubungan dengan SKB, Kejagung, Kapolri dan GBI.

commit to user



20) Melakukan monitoring ketentuan perbankan. 21) Membantu proses intermediasi perbankan. 22) Melakukan tugas-tugas kesekretariatan Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD). 23) Mengelola anggaran. 24) Mendukung koordinasi dalam hal pelaksanaan pengawasan bank dengan KKBI Fungsi pengawasan yang ditetapkan melalui sistem dedicated team, pola kerja berdasarkan team, dan rotasi sumber daya manusia dilakukan secara berkala terhadap pemeriksa Bank. Untuk di KBI, Kelompok pengawas Bank dipimpin oleh seorang eksekutif

koordinator

bidang

Senior/Kepala

Perbankan/Pengawas

Bidang

yang

membawahi

Bank sub

Kelompok pengawasan. Kelompok ini melakukan pemeriksaan BPR dan bank umum yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI yang dimaksud. Tugas dan produk pokok tersebut terbagi dalam empat seksi Kelompok Pengawasan Bank I, II, III, dan IV. Kelompok Pengawasan Bank I, II, III lebih fokus pada tugas pengawasan dan pembinaan bank di wilayah kerja KBI solo sedangkan KPB IV ditambah tugas Administrasi dan Informasi.

c. Bidang Sistem Pembayaran dan Manajemen Intern

commit to user



1) Bidang Sistem Pembayaran a) Seksi Operasional Kas Tugas Pokok : (1) Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi/monitoring kebutuhan uang (2) Melakukan

pengelolaan

khazanah

yaitu

penyiapan dan pengembalian modal kerja, pengelolaan persediaan kas (termasuk kas besar titipan DPU), pemerikasaan fisik uang, pengelolaan barang/surat-surat berharga serta penguncian dan pengamanan khazanah (3) Melakukan tindak lanjut atas: (4) Temuan selisih lebih/kurang hasil hitung ulang yang disebabkan karena selisih jumlah, perbedaan pecahan dan uang palsu. (5) Laporan temuan uang palsu dari stakeholder (6) Laporan terkait dengan uang dan sistem pengedaran uang (7) Mensosialisasikan ciri-ciri keaslian uang dan cara memperlakukan uang (8) Melakukan administrasi kegiatan operasional kas, pengaturan tugas kasir dan anggaran operasional kas

commit to user



(9) Menyiapkan

dan

melaksanakan

proses

penunjukan pihak ketiga sebagai pelaksana jasa kas, seperti PPUPK dan peleburan uang logam tidak layak edar (10) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pihak ketiga pelaksanaan jas kas, seperti Perusahaan Penukaran Uang Pecahan Kecil/POSINDO/Cash Center atau jas lainnya seperti peleburan uang (11) Memantau dan melaporkan pemeliharaan peraltan kas/sarana lainnya (12) Memantau

penggunaan

dan

persediaan

supplies yang dibutuhkan dalam kegiatan operasioanal kas (13) Mendukung

terlaksananya

koordinasi

dengan KKBI dalam rangka pelaksanaan distribusi uang di wilayah kerjanya sesuai dengan yang ditetapkan KP (14) Mempersiapkan modal kerja, melaksanakan kegiatan dan pertanggungjawaban Hitung Ulang Manual (HUM) uang kertas

commit to user



(15) Mempersiapkan modal kerja, melaksanakan kegiatan dan pertanggungjawaban Hitung Ulang Manual (HUM) uang logam (16) Mempersiapkan modal kerja, melaksanakan kegiatan dan pertanggungjawaban Hitung Ulang Manual (HUM) –MSUK (17) Mempersiapkan modal kerja, melaksanakan kegiatandan pertanggungjawaban pemusnahan UK dan MRUK (18) Mempersiapkan modal kerja, melaksanakan kegiatan dan pertanggungjawaban peleburan UL (19) Melakukan

trasaksi

dan

pertanggung

jawaban setoran bank dan non bank (20) Mempersiapkan modal kerja, melakukan transaksi dan pertanggungjawaban bayaran bank dan non ban (21) Mempersiapkan modal kerja, melakukan transaksi dan pertanggungjawaban penukaran (22) Mempersiapkan modal kerja, melakukan transaksi dan pertanggungjawaban kegiatan layanan kas di luar kantor yaitu kas keliling dan kas titipanMempersiapkan modal kerja,

commit to user



melakukan transaksi dan pertanggungjawaban penjualan Uang Rupiah Khusus (URK) b) Seksi Layanan Nasabah dan Penyelenggaraan Kliring Tugas Pokok : (1) Settlement transfer melalui BI-RTGS untuk kepentingan pengeluaran Pemerintah

(atas

beban APBN atau reksus) dan rekening lainnya. (2) Penatausahaan rekening nasabah (termasuk pemerintah daerah dan lembaga lain terkait dengan tugas BI) (3) Settlement penerimaan pajak dan penerimaan lainnya dari bank ke rekening lainnya. (4) Penatausahaan Cek/Bilyet Giro (BG) Bank Indonesia (5) Pengiriman Data Keuangan Elektronik (DKE) melalui

SKN-BI

untuk

kepentingan

pengeluaran Pemerintah (atas beban APBN atau reksus) dan rekening lainnya. (6) Analisa Perilaku dan Perkembangan SP Non Tunai di KBI: a. Tatausaha Money Remittance

commit to user



b. Kajian Perilaku SP Non Tunai Menyediakan layanan helpdesk kepada peserta BI-RTGS (7) Melaksanakan survey atas layanan SP Non Tunai (8) Pengelolaan database (rekening, user dan database lainnya) BI-SOSA dan BI-RTGS (RTGS Terminal) (9) Pengelolaan transaksi (akunting dan anggaran) BI-SOSA (10) Melakukan

tugas

lain

terkait

dengan

sosialisasi dalam rangka deseminasi ketentuan SP kepada stakeholder di daerah. (11) Penyelenggaraan

kliring

lokal

(Warkat

Debet) (12) Pengelolaan

Data

Keuangan

Elektronik

(DKE) (13) Pengelolaan dan penatausahaan data penarik cek/BG kosong (14) Penerbitan Daftar Hitam Lokal (15) Monitoring penyelenggaraan kliring lokal non BI

commit to user



(16) Perhitungan dan pembebanan biaya proses pilah (17) Pelaksanaan BCP baik yang dikoordinir DASP maupun KBI (18) Pengelolaan anggaran (19) Menyediakan

layanan

helpdesk

kepada

peserta kliring sehunbungan dengan SKN-BI Jadwal pelaksanaan kliring Jadwal penyelenggaraan kliring dibagi dalam 2 sesi yaitu : 1. Pukul 08.30 – 11.00 : dilaksanakan kliring kredit sesi 1 dan kliring debet (penyerahan). 2. Pukul 13.00 – 14.00 : dilaksanakan kliring kredit sesi 2 dan kliring debet (pengembalian). d. Bidang Manajemen Intern 1) Seksi Sumber Daya Tugas Pokok : a) Melaksanakan

kegiatan

yang

berkaitan

dengan

penerimaan, penempatan, pengembangan, pembinaan dan pemutusan hubungan kerja dengan pegawai termasuk THOS sesuai ketentuan yang berlaku b) Mengelola data kepegawaian. c) Menyelenggarakan pendidikan dan latihan pegawai sesuai dengan kewenangannya.

commit to user



d) Melakukan kegiatan yang terkait dengan sistem pemeliharaan pegawai (gaji, insentif, manfaat dan fasilitas lainnya) e) Membuat laporan berkala yang berkaitan dengan kepegawaian kepada satker di KP. f) Mengkoordinasikan

penyusunan

RKAT

dan

mengevaluasi realisasi RKAT KBI. g) Mendukung terlaksananya kegiatan yang terkait dengan funsi koordinasi dengan KKBI. h) Melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap realisasi program kerja dan anggaran KBI. i) Menatausahakan

dan

melaksanakan

pengadaan

barang dan jasa. j) Melaksanakan

pemeliharaan

gedung,

inventaris

kantor, rumah dinas, rumah istirahat dan perabotnya serta sarana lainnya. k) Melaksanakan penghapusan barang-barang inventaris dan kendaraan. l) Menyelesaikan tagihan sumber daya energi, jasa dan lainnya kepada pihak ketiga. m) Membuat laporan berkala yang berkaitan dengan kegiatan kelogistikan.

commit to user



n) Melakukan pemeliharaan perangkat lunak dan keras terkait dengan teknologi informasi. o) Melakukan koordinasi pengadaan barang dan jasa tertentu yang dibutuhkan bersama oleh KBI yang hanya dapat dipenuhi oleh rekanan di tempat kedudukan KKBI. p) Memfasilitasi kebutuhan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan proses hukum. q) Menatausahakan surat, warkat masuk maupun keluar dan dokumen laimmya termasuk mengelola sentral khazanah arsip. r) Melaksanakan

dan

menatausahakan

kegiatan

pengamanan gedung kantor, tata tertib kantor, pengiriman dan penjemputan uang, kas keliling, rumah dinas dan rumah peristirahatan serta sarana lainnya. s) Melaksanakan

pengamanan

dan

tindakan

penanggulangan ancaman serta gangguan Kamtib terhadap personil, materiil, acara kedinasan, sosial kepegawaian dalam keadaan normal dan darurat, termasuk karena dampak bencana alam. t) Merencanakan dan melaksanakan pelatihan yang berkaitan dengan tugas pengamanan.

commit to user



u) Melaksanakan kegiatan protokoler sesuai dengan ketentuan keprotokolan yang berlaku. v) Mengoperasikan alat komunikasi untuk keperluan Bank Indonesia. w) Membuat laporan berkala mengenai kesekretariatan, komunikasi dan pengamanan. x) Mendukung koordinasi dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan, pengamanan dan protokol

Secara makro seksi sumberdaya KBI Solo harus lebih mampu menjadi moral lead bagi pegawainya misal masalah ketepatan waktu, etos kerja, dan kualitas kerja. Juga sebagai penggerak, pembangkit semangat kinerja pegawai lainnya. Hal ini terkait dengan peran SDM dalam pengelolaan SDM itu sendiri yaitu sebagai: a. Mitra strategis (strategic partner), yaitu bagaimana kehadiran SDM dapat memberikan manfaat bagi KBI Solo (satker) untuk mewujudkan visi, misi, dan sasaran strategisnya b. Agen Perubahan (change agent) yaitu bagaimana SDM dapat memberikan stimulasi dan passionate sehingga satuan kerja termasuk line manager dan pegawai dapat melakukan transformasi organisasi sehingga mampu menjawab tantangan stakeholders

commit to user



c. Employee champion, yaitu gerakan untuk menumbuhkan semangat, komitmen, dan kapabilitas agar pegawai dapat menjalankan tugasnya dalam jabatan dan satuan kerja secara maksimal. d. Administrative expert, yaitu upaya meningkatkan pelayanan dan pengelolaan SDM yang efisien dan efektif

B. Pembahasan 1.

Langkah yang dijalankan Kantor Bank Indonesia Solo dalam menjalankan inflasi di Solo Raya Sebagaimana diketahui, inflasi adalah kecenderungan kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus. Inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, yaitu menyebabkan pendapatan riil masyarakat turun; menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan, baik dalam hal konsumsi, investasi maupun produksi sehingga pertumbuhan ekonomi menurun. Lebih dari itu, inflasi juga mendorong investasi jangka pendek yang bersifat spekulatif, memicu efek spiral harga-upah yang merugikan dan menjadikan daya saing industri domestik di pasar internasional menjadi lebih rendah. Sebaliknya, kondisi yang positif dan kondusif akan tercapai apabila inflasi yang rendah dan stabil dapat dijaga. Untuk itu, penting bagi pemerintah daerah dan instansi terkait

commit to user



memantau dan mengendalikan inflasi di daerahnya dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian daerah. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Kantor Bank Indonesia Solo, sumber tekanan inflasi di daerah, khususnya di Kota Surakarta, banyak yang berasal dari sisi penawaran yang disebabkan adanya gangguan-gangguan di sisi pasokan atau produksi dan distribusi. Sementara itu, Bank Indonesia melalui kebijakan moneter hanya mampu mengendalikan tekanan inflasi yang bersumber dari sisi permintaan. Oleh karena itu, untuk mengatasi sumber tekanan inflasi yang berasal dari sisi penawaran diperlukan kerja sama, komitmen dan koordinasi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta dan instansi terkait untuk menjaga stabilitas harga di Kota Surakarta. Dengan latar belakang tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta dan Bank Indonesia pada 15 April 2008 melakukan pertemuan yang membahas pentingnya koordinasi antar instansi dalam upaya pengendalian inflasi. Pembahasan tersebut dilanjutkan dengan pertemuan pada tanggal 14 Juli 2008 yang mendiskusikan inisiatif pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Surakarta. Sejak saat itu selalu diadakan pertemuan rutin bulanan yang membahas perkembangan harga di Kota

Surakarta.

Dengan

Keputusan

Walikota

Surakarta

No.589.05/20/1/2010, TPID Kota Surakarta secara resmi terbentuk pada 1 Maret 2010. a. Landasan Hukum

commit to user



Dasar hukum keberadaan TPID Kota Surakarta adalah sebagai berikut: a) Kesepakatan Bersama antara Kantor Bank Indonesia Solo dan Pemerintah Kota Surakarta No.11/16/DKM/Slo dan No.500/4.763 tanggal 26 November 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kota Surakarta. b) Perjanjian Kerja Sama antara Pemimpin Bank Indonesia Solo dan Sekretaris

Daerah

Kota

Surakarta

No.11/17/DKM/Slo

dan

No.580/4.764 tanggal 26 November 2009 tentang Pengendalian Inflasi Daerah Kota Surakarta. c) Keputusan Walikota Surakarta No.589.05/20/1/2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Surakarta. TPID Kota Surakarta terdiri dari Tim Teknis dan Tim Pengarah. Tim Pengarah TPID Kota Surakarta beranggotakan Walikota, Sekretaris Daerah, Pemimpin Bank Indonesia Solo, Kasat Reskrim Poltabes, Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Surakarta. Sedangkan Tim Teknis beranggotakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Surakarta serta instansi-instansi terkait yang mempunyai peran penting dalam memantau dan mengendalikan inflasi, termasuk memantau produksi dan distribusi bahan pokok masyarakat.

commit to user



b. Susunan Keanggotaan 1) Tim Pengarah Ketua Merangkap Anggota

: Walikota Surakarta

Wakil Ketua Merangkap Anggota: Sekretaris Daerah Kota Surakarta Sekretaris Merangkap Anggota

: Pemimpin Bank Indonesia Solo

Anggota

: a)

Kasat Reskrim Poltabes Surakarta

b) Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surakarta c)

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan

Daerah

Kota

Perindustrian

dan

Surakarta 2) Tim Teknis Ketua Merangkap Anggota

: Kepala

Dinas

Perdagangan Kota Surakarta Wakil Ketua Merangkap Anggota: Kepala

Bagian

Administrasi

Perekonomian Setda Surakarta Sekretaris Merangkap Anggota

: Deputi Pemimpin Bidang Ekonomi Moneter Bank Indonesia Solo

Anggota

: a)

Kepala

Dinas

Pertanian

Kota

Surakarta b) Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta

commit to user



c)

Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta

d) Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta e)

Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Surakarta

f)

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta

g) Direktur

Utama

PDAM

Kota

Surakarta h) Kepala PLN APJ Surakarta i)

Kepala

Bulog

Sub

Divre

III

Surakarta j)

Ketua Kadin Surakarta

k) Kanit II Intelkam Poltabes Kota Surakarta l)

Ketua Organda Surakarta

m) Ketua Hiswana Migas Surakarta o) Ketua API Surakarta p) Kepala PT. Perkebunan Nusantara IX

commit to user



Narasumber

: a)

Badan

Pusat

Statistik

Kota

Surakarta b) Bakorwil II Surakarta

2.

Peran Kantor Bank Indonesia Solo dalam mengendalikan inflasi di Solo Raya Peran Kantor Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi di Solo Raya adalah dengan membentuk TPID yaitu Tim Pengendali Inflasi Daerah. Tim Pengarah mempunyai wewenang untuk mengambil kebijakan terkait pengendalian inflasi daerah berdasarkan usulan dan laporan dari Tim Teknis TPID Kota Surakarta. Tim Teknis mempunyai tugas: a. Melakukan pemantauan harga dan pemetaan masalah inflasi di Kota Surakarta. b. Melakukan pengendalian harga di Kota Surakarta. c. Melakukan penelitian dan evaluasi sumber potensi tekanan inflasi di Kota Surakarta. d. Melakukan

langkah-langkah

preventif

dan

kuratif

dalam

pengendalian inflasi daerah meliputi: 1) Mengupayakan terpenuhinya ketersediaan pasokan, terutama bahan pangan. 2) Meminimalkan dampak administered prices di daerah. e. Memberikan informasi dan atau rekomendasi/usulan kebijakan (termasuk alternatif solusi) kepada Tim Pengarah TPID.

commit to user



f. Melakukan diseminasi sasaran dan upaya pencapaiannya kepada masyarakat daerah setempat. g. Melaporkan semua kegiatan kepada Tim Pengarah.

a.

Sinkronisasi Tugas TPID Sesuai Tupoksi Tabel 3.1 Sinkronisasi Tugas TPID SKPD/INSTANSI TERKAIT

NO

KETERANGAN PROGRAM KERJA

1

DISPERINDAG Survei pemantauan harga

2 kali dalam seminggu, rutin, internal 2 kali dalam setahun, rutin, melibatkan

Pemantauan harga menjelang lebaran & instansi terkait tahun baru

Jika harga melonjak signifikan dan Operasi pasar menunggu kebijakan pemerintah 2

BAPPEDA Kajian mengenai peta jalur distribusi komoditas

3

Usulan

ADM. PEREKONOMIAN Melibatkan instansi terkait, anggaran Monitoring produk pangan Rp 50 juta Pendistribusian Raskin

Anggaran Rp 80 juta

Monitoring BBM

Tidak rutin

commit to user



SKPD/INSTANSI TERKAIT NO

KETERANGAN PROGRAM KERJA Melibatkan instansi terkait, anggaran Rp16.506.000 Monitoring harga sembako

4

5

BI Pertemuan insidental, termasuk

Rakornas 1 kali dlm setahun, Rakor

Rakornas dan Forum TPID se-Jateng

TPID Jateng-DIY 2 kali dlm setahun

Survei pemantauan harga mingguan

Laporan setiap bulan

Penelitian terkait inflasi

1 kali dalam setahun

Forum diskusi/diseminasi terkait inflasi

Insidental

Pertemuan Tim Teknis TPID

Setiap bulan

DISPERTAN Yustisi atau pengawasan peredaran

3 bulan sekali/tergantung situasi dan

daging dan bahan makanan

kondisi, melibatkan instansi terkait

Pencegahan penyakit hewan menular

Seminggu sekali, rutin

Pemeriksaan penyakit hewan menular

Seminggu sekali, rutin Pelaksanaan tergantung situasi dan

Pengendalian hama tanaman kondisi 6

KKP Pemantauan harga bahan pangan

Setiap hari untuk 15 jenis bahan

strategis

pangan strategis

commit to user




KETERANGAN PROGRAM KERJA

7

Monitoring ketersediaan bahan pangan

Setiap bulan untuk 13 jenis bahan

pokok Strategis

pangan pokok strategis

DPP Penyiapan sarana dan prasarana pasar

8

Penjagaan arus lalu lintas menuju pasar

Koordinasi dengan Dishub

Monitoring ketersediaan komoditas dan

Koordinasi dengan Dinkes, Dispertan,

dinamika Harga

Disperindag dan Satpol PP

DISHUB Survei pemantauan load factor angkutan umum

April & Mei

Pemeriksaan perizinan dan pemantauan tarif Angkutan

Juli & Agustus

Operasi angkutan Lebaran, Natal dan Melibatkan tim utk operasi gabungan Tahun Baru

9

10

INTELKAM POLTABES Asesmen situasi dan kondisi sosial

Setiap hari, koordinasi dengan instansi

ekonomi

terkait

Kegiatan preventif

Hari besar nasional dan keagamaan

Kegiatan represif

Jika ada pelanggaran hukum

BULOG

commit to user




KETERANGAN PROGRAM KERJA Monitoring harga beras di tingkat

Seminggu sekali/setiap hari jika terjadi

produsen dan Konsumen

fluktuasi harga

Survei persediaan beras di tingkat produsen dan Konsumen

2 minggu sekali Sebulan sekali, melibatkan instansi

Monitoring produk pangan terkait Jika harga melonjak signifikan dan Operasi pasar beras menunggu kebijakan pemerintah 11

PTPN IX Mei-akhir Oktober, estimasi produksi Pelaksanaan giling Pabrik Gula 1.701.925 Ku Jika ada instruksi pemerintah dan stok Melaksanakan impor gula putih nasional kurang mencukupi April-akhir Mei 2010, Jml gula 67.980 Menjual gula impor ton Jika ada permintaan dr instansi terkait Pasar murah dan harga di atas normal

12 BPS Harian, mingguan, setengah mingguan, Pemantauan rutin setengah bulanan dan bulanan Pemantauan insidental

Hari raya/besar, jk ada kenaikan

commit to user




KETERANGAN PROGRAM KERJA administered price atau peristiwa alam

13 BAKORWIL 2 minggu sblm Lebaran di tk. Provinsi, Rakor ekoinda melibatkan instansi terkait Insidental jk harga sembako, BBM naik Rakor ekonomi regional

14

ekstrim

DINSOSNAKERTRANS Survei KHL

15

Bulanan, melibatkan instansi terkait

DISKOMINFO Melalui website/media center, tabloid Publikasi harga dari Disperindag dan "Solo Berseri", press release Dispertan

(Sumber: Kantor Bank Indonesia Solo)

b. Kegiatan Utama TPID Tahun 2010 Kegiatan utama TPID Kota Surakarta pada tahun 2010 sebagai berikut: 1. High Level Meeting TPID (Dihadiri minimal oleh 2 anggota Tim Pengarah / eselon 2):

commit to user



a. Tanggal 28 Januari 2010 di Kantor Bank Indonesia (KBI) Solo, membahas perkembangan harga dan pembentukan TPID. b. Tanggal 24 April 2010 di Tawangmangu, membahas program kerja TPID, penyamaan persepsi bobot penghitungan inflasi dan diskusi perkembangan harga. c. Tanggal

3

September

2010

di

Ruang

Walikota

Surakarta,

menyampaikan laporan kerja Tim Teknis periode Januari s.d. Agustus 2010 kepada Tim Pengarah dan diskusi upaya pengendalian inflasi ke depan. 2. Rapat Tim Teknis TPID: Rapat Tim Teknis yang telah diselenggarakan pada tahun 2010 sebanyak 12 kali, menghasilkan rekomendasi diantaranya sebagai berikut: 1. Penyaluran raskin bulan April 2010 diharapkan tepat waktu. Bag. Adm. Perekonomian menyalurkan raskin bulan April 2010 tepat waktu. 2. Mengharapkan Disperindag memantau gudang distributor gula pasir untuk menjamin kelancaran distribusi gula pasir, mengingat Disperindag

mempunyai kewenangan untuk memberikan izin

distributor serta memonitor distribusi dan persediaan. 3. Mengadakan program pemanfaatan pekarangan masyarakat untuk ditanami sayur-sayuran, terutama cabai, agar ketersediaan pasokan selalu mencukupi. KKP membuat program pemanfaatan pekarangan pada tahun 2011.

commit to user



4. Mendorong Diskominfo memuat press release TPID pada tabloid Pemkot dan website resmi Kota Surakarta untuk mempengaruhi ekspektasi inflasi masyarakat. Diskominfo memuat siaran pers TPID Kota Surakarta pada tabloid Pemkot dan website Kota Surakarta. 5. Setiap anggota TPID yang melakukan kegiatan pengendalian harga, termasuk hasil rapat rutin Tim Teknis setiap bulan, diharapkan juga dipublikasikan melalui Diskominfo. 6. Bappeda diharapkan melakukan kajian mengenai peta jalur distribusi komoditas. 7. Bag. Adm. Perekonomian/Disperindag/Bakorwil diharapkan dapat mengundang Hiswana Migas/Pertamina untuk membahas langkahlangkah antisipasi sistem distribusi tertutup elpiji 3 kg. 8. Untuk efektivitas pelaksanaan pemantauan/pemeriksaan oleh Poltabes Surakarta ke gudang/tempat penyimpanan barang yang diduga digunakan untuk menimbun barang sehingga melanggar hukum, diharapkan dukungan informasi dari SKPD terkait, misal monitoring data stok/persediaan dari gudang distributor. Poltabes Kota Surakarta melaksanakan pemantauan/pemeriksaan terhadap lokasi yang diduga tempat penimbunan barang (terutama bahan pokok dan gas) dan membuat rencana kegiatan (jadwal) pelaksanaannya secara mingguan. 9. Mengintensifkan monitoring harga dan ketersediaan bahan makanan (terutama beras dan tepung terigu), sandang, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya.

commit to user



10. Mengawasi distribusi elpiji 3 kg dan melaporkan pihak-pihak yang menggunakan elpiji 3 kg yang diisikan ke elpiji 12 kg kepada pihak yang berwajib. 11. Memperluas/memperbanyak pangkalan distribusi elpiji 3 kg, idealnya adalah 1 RW ada 1 pangkalan untuk mengeliminir pengecer. 12. Mendorong pihak-pihak terkait menentukan kriteria/syarat sebuah pangkalan distribusi elpiji 3 kg, misalnya harus punya gudang, harus punya izin, harus punya minimal stok, dll. 13. Membuat perkiraan ketersediaan komoditas strategis seperti beras, daging sapi, daging kambing, daging ayam, dan telur ayam menjelang dan setelah lebaran. 14. Moral suasion kepada pedagang agar tidak menaikkan harga terlalu tinggi menjelang puasa dan lebaran, serta kepada konsumen agar tidak terlalu konsumtif dan tidak perlu menumpuk stok barang. 15. Bagian Perekonomian masing-masing kabupaten/kota di wilayah Eks Karesidenan Surakarta diundang pada pertemuan TPID bulan Juli 2010. 16. Terkait dengan pemberitaan di media massa mengenai kenaikan harga beras yang tajam, perlu adanya berita penyeimbang dari TPID dengan didukung oleh data yang akurat untuk meredakan keresahan masyarakat. Beberapa anggota TPID Kota Surakarta sudah membuat pernyataan di media massa tentang upaya pengendalian harga yang menenangkan masyarakat.

commit to user



17. TPID akan membuat surat kepada pejabat yang berwenang untuk mengkaji kembali terkait peraturan operasi pasar beras yang harus mencapai kenaikan harga 15% dan penyederhanaan birokrasi. Karena pada kenyataannya kenaikan harga beras sedikit saja sudah menimbulkan keresahan di masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah di wilayah Eks Karesidenan Surakarta sepakat mengusulkan ke Kementerian Perdagangan untuk diadakannya operasi pasar. 18. Perlu

adanya

monitoring

dan

pertemuan

dengan

para

pedagang/distributor beras di Kota Surakarta untuk menggali informasi lebih jauh lagi mengenai sebab-sebab kenaikan harga beras yang terjadi saat ini dan melakukan pendekatan kepada mereka untuk tidak menaikkan harga karena pasokan dan stok masih aman. TPID Kota Surakarta sudah mengadakan monitoring dan pertemuan dengan pedagang/distributor Sembako pada 3 Agustus 2010. 19. Penyaluran raskin Kota Surakarta akan dilakukan lebih awal atau dirapel untuk mengurangi tekanan inflasi pada bulan puasa dan menjelang

Hari

Raya/Lebaran.

Bag.

Adm.

Perekonomian

menyalurkan raskin lebih awal/dirapel. Jatah raskin untuk Juli 2010 dibagikan pada awal bulan, jatah raskin untuk Agustus 2010 dibagikan pada akhir Juli 2010 dan jatah raskin untuk September 2010 dibagikan pada akhir Agustus 2010.

commit to user



20. Jika ada OP, jenis beras yang digunakan untuk OP diusulkan jenis untuk menengah atas (yang banyak dikonsumsi) sehingga efektif mempengaruhi harga beras. 21. Kelompok Usaha Ekonomi Pedesaan harus mengambil peran dalam rangka mengamankan HPP dari pemerintah untuk mengimbangi tengkulak. 22. Standar kualitas beras yang masuk Bulog dan HPP diusulkan tidak sama dalam setahun, melainkan disesuaikan dengan faktor musiman. 23. Distributor/pedagang Sembako dihimbau agar tidak bermain di ranah pidana seperti menimbun, menjual di atas HET, mencampur, mengoplos, dll. 24. Diperlukan monitoring harga dan stok/Sidak di distributor dan pasar tradisional agar distributor/pedagang tidak menaikkan harga secara spekulatif. 25. Ke depan diharapkan ada anggaran pasar murah dalam rangka mendukung upaya pengendalian harga. 26. Bulog diharapkan dapat menjaga stabilitas harga beras dengan mengumumkan kepada masyarakat bahwa stok beras aman. 27. Diperlukan antisipasi ketersediaan stok saat mudik Lebaran mengingat jumlah pemudik cukup besar sehingga dikhawatirkan menimbulkan tekanan inflasi dari sisi permintaan. 28. Media massa diharapkan tidak terlalu mem-blow up beras premium atau minyak goreng Super jika terjadi kenaikan harga, melainkan

commit to user



menitikberatkan berita pada beras jenis medium atau minyak goreng curah yang banyak dikonsumsi masyarakat dan mempunyai bobot yang cukup tinggi dalam penghitungan inflasi. 29. Perlunya diamati pola perilaku komoditas-komoditas penting agar bisa diantisipasi. 30. Masyarakat dihimbau agar tidak belanja sebanyak-banyaknya menjelang Lebaran sehingga tidak menimbulkan tekanan terhadap inflasi. 31. Akan

dilakukan

penelitian

“Pemetaan

Distribusi

Komoditas

Penyumbang Inflasi Terbesar di Kota Surakarta”. KBI Solo sudah melakukan penelitian “Pemetaan Distribusi Komoditas Penyumbang Inflasi Terbesar di Kota Surakarta”. 32. Anggaran TPID diharapkan dapat dimasukkan dalam APBD Kota Surakarta. 33. Perlu adanya kebijakan untuk mengatasi ulah distributor yang biasanya menyimpan/menimbun barang menjelang Natal dan kongkalikong atau menutup-nutupi informasi saat Sidak. 34. Perlunya pemantauan agen/distributor untuk memastikan tidak adanya penimbunan barang. 35. Perlu deteksi dini atau antisipasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap inflasi. 36. Pada tahun 2011 akan diusulkan lagi anggaran untuk TPID dalam APBD.

commit to user



37. Perlu dikaji struktur pasar komoditas-komoditas tertentu di Kota Surakarta. 38. Perlu dikaji pembentukan BUMD Badan Penyangga atau seperti Bulog Bayangan untuk mengatasi gejolak harga komoditas yang bisa dimainkan oleh pedagang besar. 39. Dalam pertemuan-pertemuan TPID, perlu diundang wartawan untuk menginformasikan hasil rapat kepada masyarakat dalam rangka membentuk ekspektasi inflasi yang positif. 40. Perlu diadakan bantuan beras premium untuk masyarakat dan ada pelatihan membuat intip dan karak dari beras Raskin. 41. Perlu pendataan pola produksi komoditas-komoditas utama setiap tahunnya seperti beras, cabai dan daging, serta prediksi kebutuhannya. 42. Pangkalan-pangkalan distribusi elpiji 3 kg yang belum resmi perlu diresmikan. 43. Perlu sosialiasasi mengenai besarnya UMK 2011, supaya tidak terjadi gejolak. Dinsosnakertrans Kota Surakarta sudah melakukan sosialisasi UMK 2011. 44. Jadwal penyaluran Raskin dilakukan seperti biasa, dalam keadaan tertentu bisa dijadwal ulang apabila terjadi gejolak harga pasar. 45. Perlu ditinjau ulang tata niaga gula pasir karena stok dikuasai oleh distributor-distributor tertentu dan banyak stok penyalur yang tidak disalurkan.

commit to user



46. Diperlukan monitoring bersama dan ekspose ke media massa mengenai ketersediaan stok beras dari Kantor Ketahanan Pangan Kota Surakarta dan Bulog Sub Divre III Surakarta agar tidak ada spekulasi harga. 47. Perlu menjaga ekspektasi masyarakat supaya tetap baik, dengan memberikan informasi yang tidak meresahkan masyarakat. 48. Dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan, masyarakat dihimbau untuk melakukan skala prioritas. 49. Untuk mengendalikan harga beras, di samping Raskin diharapkan dapat dianggarkan melalui APBD melalui program untuk keluarga miskin dengan beras premium. 50. Untuk mengatasi gejolak harga, bantuan bibit cabai diharapkan segera direalisasikan pada tahun 2011 dalam program pemanfaatan pekarangan. 51. Perlunya sosialisasi mengenai rencana kenaikan tarif PDAM pada Januari 2011, sehingga tidak meresahkan masyarakat. PDAM sudah melakukan sosialisasi sejak kenaikan tarif ditetapkan secara berkala sebesar Rp200 per tahun dari tahun 2009-2012. Jajaran direksi sudah melakukan sosialisasi tersebut ke kelurahan-kelurahan setiap 2 minggu. 52. Perlu dibentuk forum lintas regional wilayah Eks Karesidenan Surakarta mengenai produksi dan distribusi komoditas pangan.

commit to user



3. Inspeksi lapangan & dialog dengan distributor/pedagang Sembako, 3 Agustus 2010. Merupakan upaya persuasif agar distributor/pedagang tidak menimbun Sembako sebelum bulan Puasa dan tidak menaikkan harga menjelang Lebaran. Selain itu, juga sebagai sarana untuk menginformasikan kepada distributor/pedagang bahwa ketersediaan Sembako masih surplus sehingga tidak perlu ada kekhawatiran kelangkaan barang. 4. Konferensi/siaran pers, setiap bulan setelah rapat. 5. Mengikuti Rakornas TPID (12 April 2010) & Rakor TPID se-Jateng (5-6 Agustus 2010 & Desember 2010). 6. Survei pemantauan harga mingguan. 7. Penelitian: Pemetaan Distribusi Komoditas Penyumbang Inflasi Terbesar di Kota Surakarta.

c.

Berita Terkait dengan Inflasi 1) BI: Inflasi naik 0,28 persen (Joglosemar, 1 Februari 2010) 2) Harga beras terkendali, inflasi diperkirakan turun (Suara Merdeka, 1 Maret 2010) 3) Inflasi tahun kalender dicermati (Solopos, 3 Maret 2010) 4) Inflasi bulan Maret lebih rendah (Kompas, 29 Maret 2010) 5) Pilkada, inflasi Kota Surakarta tetap terkendali (Solo Berseri, Edisi III 2010) 6) Pilwakot tak pengaruhi inflasi (Suara Merdeka, 30 April 2010)

commit to user



7) Harga beras diduga dimainkan (Solopos, 17 Juli 2010) 8) Pedagang beras bantah permainkan harga (Solopos, 19 Juli 2010) 9) Pemkot lamban gelar OP (Suara Merdeka, 27 Juli 2010) 10) Batal OP, Pemkot salurkan raskin (Radar Solo, 27 Juli 2010) 11) Inflasi Kota Solo diperkirakan menurun (Joglosemar, 30 Juli 2010) 12) Pemkot batal gelar OP, raskin dibagi (Suara Merdeka, 5 Agustus 2010) 13) Harga Sembako masih stabil (Suara Merdeka, 31 Agustus 2010) 14) Pedagang diimbau tak naikkan harga (Joglosemar, 31 Agustus 2010) 15) TPID Sidak harga dan pasokan Sembako di pasaran (Radar Solo, 1 September 2010) 16) Agustus, inflasi Solo terkendali (Solopos, 3 September 2010) 17) Agustus, inflasi Solo hanya 0,16% (Joglosemar, 3 September 2010) 18) Inflasi Solo Terendah di Jateng (Radar Solo, 3 September 2010) 19) TPID susun peta pangan (Joglosemar, 4 September 2010) 20) Stok pangan dijamin aman (Suara Merdeka, 4 September 2010) 21) Jokowi minta TPID lebih titen (Solopos, 4 September 2010) 22) Inflasi bulan September meningkat 0,16 persen (Radar Solo, 30 September 2010) 23) Lebaran beri tekanan inflasi (Suara Merdeka, 30 September 2010) 24) Inflasi Kota Solo di bawah angka nasional (Suara Merdeka, 4 Oktober 2010) 25) TPID Kota Surakarta Usulkan Bedah Struktur Pasar (Solo Berseri, Edisi X 2010)

commit to user



26) Inflasi November diprediksi meningkat (Suara Merdeka, 27 November 2010).

3. Komoditas yang mempengaruhi inflasi di Solo Raya Dalam rangka menguji perilaku inflasi dan berbagai faktor yang mempengaruhinya, tidak cukup dilakukan studi dengan menggunakan berbagai model ekonometrika melalui permintaan uang, melainkan potensi inflasi juga dapat dicermati dari sisi penawaran. Berkaitan dengan hal ini, maka tidak saja dari masalah jumlah penyediaan barang dan jasa, melainkan juga perilaku distribusi dari barang dan jasa tersebut. Nilai tambah yang tinggi juga terkait dengan perilaku dan jalur distribusi dari suatu komoditas atau kebijakan. Beras, daging ayam ras, dan cabe merah merupakan komoditas yang paling sering memberikan inflasi tertinggi di Solo Raya. Hal ini sangat wajar karena komodits tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat sehingga porsi nilai konsumsi komoditas tersebut terhadap total nilai konsumsi masyarakat cukup besar. Komoditas-komoditas tersebut merupKn leader goods yang bila harganya naik maka akan mendorong kenaikan harga produk-produk lainnya (inflasi). Bila hal tersebut dibiarkan, perekonomian secara makro akan terganggu. Dengan demikian, segenap inflasi terkait berkepentingan untuk selalu menjaga stabilitas harga komoditas-komoditas tersebut.

commit to user



Penentuan harga sebuah barang ditentukan oleh pihak penjual (supply) dan pembeli(demand). Kondisi elastisitas di masing-masing pihak sangat menentukan pihak mana yang akan berperan penting dalam menentukan harga dan siapa yang akan menikmati keuntungan yang paling besar. Jika pihak penjual atau pembeli dalam kondisi yang elastis maka dia mempunyai kesempatan untuk memutuskan berapa harga barang tersebut dan dia akan menikmati keuntungan yang lebih besar atau dengan kata lain posisi tawar menawarnya (bargaining position) yang kuat. Sebaliknya jika dalam kondisi yang inelastis, maka pihak penjual atau pembeli cenderung akan mengikuti tingkat harga yang sudah ditentukan oleh oihak yang lebih kuat. Apabila pembeli yang memiliki posisi tawar menawar yang kuat maka disebut buyer market, sedangkan jika penjual yang kuat maka disebut seller market. Tiga komoditas utama tersebut yang merupakan kebutuhan pokok memiliki

elastisitas

permintaan

yang

sangat

dibandingkan dengan elastisitas penawarannya,

inelastis

dibandingkan

maka dengan dengan

demikian harga ditingkat konsumen lebih ditentukan oleh pihak penjual atau lebih dikenal dengan seller market. Harga komoditas ditingkat konsumen atau harga di pasar akhir sangat menentukan tingkat inflasi. Apabila memang pihak penjual sangat menentukan harga komoditas ditingkat konsumen, maka petani atau produsen sebagai pihak penjual pertama juga sangat menentukan terrhadap oenentuan harga komoditas. Pertanyaan yang kemudian muncul dari pertanyaan teersebut adalah faktor-faktor apakah yang menentukan harga komoditas tersebut secara spesifik dari aktifitas yang dilakukan oleh pelaku

commit to user



tersebut. Beberapa penelitian sebelumnya sudah banyak mengungkapkan hal tersebut. Berdasarkan hasil penelitian Kantor Bank Indonesia Solo bekerjasama dengan PPEP Fakultas Ekonomi Universitas Sebalas Maret (2008) diketahui bahwa untuk komoditas utama penyumbang inflasi terbesar di Solo Raya, khususnya beras, masalah yang krusial di tingkat petani yang menyebabkan harga berfluktuasi adalah ketersediaan dan harga input yang mencakup benih, pupuk, air, obat-obatan, dan tenaga kerja. Input yang sulit didapatkan menyebabkan harganya tinggi. Di sisi lain, lahan usaha tani padi semakin berkurang seiring adanya alih fungsi lahan sehingga harga sewa lahan semakin tinggi. Masalah lain adalah kurangnya akses permodalan bagi petani. Berbagai masalah tersebut menjadikan pasokan beras terganggu dan pada akhirnya harga beras meningkat. Selain masalah pada tingkat petani, di tingkat pedagang perantara, biaya pemasaran sangat tinggi, yang mencakup biaya transportasi, pengepakan dan penyimpanan, sementara fasilitas pasar seperti pergudangan, bongkar muat dan fasilitas lainnya tidak cukup memadai. Untuk komoditas daging ayam ras, diketahui bahwa harga pakan, bibit dan obat-obatan seringkali tidak menentu. Hal ini terkait dengan struktur pasar yang bersifat oligopsoni pada tingkat pedagang pengumpul, serta oligopsoni dan oligopoli pada tingkat pedagang pasar atau pemotong. Untuk komoditas daging ayam ras, masalah yang dihadapi hampir sama dengan peternak daging ayam ras, diantaranya adalah harga pakan,

commit to user



bibit, vitamin dan obat-obatan yang tidak menentu. Sementara pada tingkat pedagang perantara, biaya transporastasi dan penyimpanan cukup tinggi, kualitas produk tidak stabil, penyusutan dan tingkat kerusakan telur yang tinggi dan fasilitas pasar yang kurang memadai. Untuk komoditas sayuran, termasuk di dalamnya cabe merah, masalah yang dihadapi pada tingkat petani meliputi lahan yang relatif terbatas, cuaca tidak teratur, keterbatasan input sarana produksi dan modal kerja rendah. Sementara masalah yang dihadapi pada tingkat pedagang perantara meliputi jarak pemasaran yang relatif jauh sehingga biaya transportasi dan risiko kerusakan selama pengangkutan relatif tinggi, biaya penyimpanan relatif besar, susutnya volume komoditas, pasokan komoditas yang tidak teratur, kualitas komoditas yang bervariasi dan minimnya fasilitas pasar. a. Rantai Nilai Komoditi Beras Komoditi beras yang menjadi pengamatan pada survey ini adalah jenis C4. Tabel 3.2 Komoditi beras PRODUKSI

PASCA PANEN

DISTRIBUSI

-

Persiapan Lahan

-

Pengeringan

-

Transportasi

-

Penyemalan

-

Penggilingan

-

Distribusi

-

Penanaman

-

Pengemasan

-

Pemupukan

-

Pemeliharaan

-

Panen (Sumber: Kantor Bank Indonesia Solo)

commit to user



Gambar 3.5 Rantai Pasok Beras

BULOG TOKO SAPROTAN PEDAGANG PENGUMPUL

48,43

PETANI

47,83

PEMILIK RICE MILL 40

4,35

PEDAGANG BESAR 51,13

4,35

KONSUMEN AKHIR

PENGECER 2,22

6,63

KUD


Para pelaku yang ditemukan pada rantai pasok beras adalah petani, pedagang pengumpul, pemilik penggilingan padi (rice miil), pedagang besar dan pengecer. Dari sisi aktivitas, petani merupakan pelaku dengan aktivitas yang paling beragam dan memakan waktu yang lama. Aktivitas produksi, mulai dari persiapan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan. Lalu aktivitas pasca panen melibatkan pedagang pengumpul, pemilik rice mill dan pedagang besar dan pengecer. Di luar para pelaku tersebut tercatat peranan penting Toko Saprotan dan institusi Bulog sebagai jasa pendukung produksi dan pemasarn pada rantai pasok tersebut. Untuk memberikan gambaran mengenai peta rantai nilai komoditas beras, diberikan ilustrasi dari salah satu responden pedagang eceran yang

commit to user



menjadi responden dalam penelitian ini. Salah satu responden pedagang eceran tersebut menjual bermacam-macam kebutuhan pokok sehari-hari, nilai penjual beras hanya sekitar 5% dari total keseluruhan omset penjualannya. Menurutnya setiap hari rata-rata mampu menjual sekitar satu kwintal beras. Harga jual beras jenis C4 biasanya adalah Rp. 5.400,-/ kg. Sedangkan harga belinya adalah Rp. 5.200,-/ kg, yang diperoleh dari pedagang besar di pasar beras Kumiayi yang terlatak satu kawasan dengan Pasar Legi. Responden merupakan salah satu pedagang besar dari sekitar 20 pedagang besar beras di pasar beras Kumiayi Surakarta. Pedagang besar ini memiliki toko yang sekaligus merupakan gudang beras. Harga jual beras C4 di toko pedagang besar ini adalah Rp. 5.200,/kg. Sebagian besar beras yang dijual oleh pedagang besar ini berasal dari Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, Kecamatan Bekonang, dan Kabupaten Sukoharjo. Beras diperoleh dari beberapa pemilik penggilingan padi, yang umumnya mereka adalah pemilik penggilingan padi (rice miil). Salah satu pemilik penggilingan padi yang memasok pedagang besar di atas adalah pemilik penggilingan padi yang berasal dari Kecamatan Nogosari, Boyolali dengan harga beli Rp. 5000,- /kg .Dalam satu hari rata-rata pedagang beras tersebut mampu menjual 3 ton beras. Responden yang merupakan pemilik penggilingan beras di kelurahan Mbuli, Kecamatan Nogosari, Boyolali memperoleh gabah kering yang berasal dari para petani di wilayah Kecamatan Nogosari. Rata-rata dalam satu hari responden mampu menjual beras C4 sebanyak 1,5 ton. Harga jual beras C4 ke

commit to user



Pasar Beras Kumiayi berkisar antara Rp. 4.900,- sampai Rp. 5.000,- /kg tergantung kualitas beras tersebut. Pembelian awal yang dilakukan responden pemilik penggilingan beras adalah saat beras masih berbentuk gabah kering, dimana harga beli gabah kering adalah Rp. 2.500,- /kg. Setiap 1 kwintal (100 kg) gabah kering rata-rata menghasilkan rata-rata 55 kg beras dan 10 kg bekatul. Sehingga setiap pembelian satu kwintal gabah kering seharga Rp. 280.000,- dihasilkan beras seharga Rp. 275.000,- (55 kg x Rp. 5.000,- ) dan bekatul seharga Rp. 24.000,- (10 kg x Rp. 2.400,-). Dengan estimasi biaya penggilingan per kwintal adalah Rp. 2.000,- (termasuk biaya tenaga kerja dan bahan bakar), makakeuntungan pemilik penggilingan padi untuk per kwintal gabah kering adalah kurang lebih sekitar Rp. 17.000,-. Responden petani yangmenjual gabah keringnya kepada pemilik penggilingan padi memiliki lahan sawah, kurang lebih seluas 1 hektar yang terdiri dari 3 patok sawah, terletak di Kelurahan Rembun, Nogosari, Boyolali. Dalam satu kali masa tanam, sawah responden petani ini menghasilkan 50 kwintal gabah kering. Dengan harga jual gabah kering Rp. 2.800,- maka hasil penjualannya sebesar Rp. 14.000.000,-. Biaya operasional yang dikeluarkan responden petani untuk satu kali masa tanam adalah Rp. 6.000.000,- (benih, obat, pupuk, dan tenaga kerja. Dengan demikiaan keuntungan yang diperoleh responden petani ini adalah Rp. 8.000.000,- untuk satu kali masa tanam. Benih dan pupuk (saprotan) yang digunakan oleh responden petani berasal dari toko Toko Saprotan yang terletak di Kelurahan Rembun, Nogosari, Boyolali. Toko Saprotan ini menjual berbagai macam kebutuhan

commit to user



pertanian termasuk obat-obat pertanian dan pakan ternak. Untuk pupuk urea bersubsidi ini diperoleh dari distributor tingkat kabupaten, yaitu CV.Persada yang terletak di Sawit, Boyolali. Toko ini mendistribusikan 20 ton pupuk urea bersubsidi tiap bulannya. Untuk benih padi, Toko Saprotan ini memasarkan benih merek Sari Tani dari distributor besar yang berada di wilayah palur Karanganyar. Per sak benih padi C4 dijual seharga Rp. 28.000,- dengan isi 5kg. Keuntungan yang diambil per saknya adalah Rp. 3.000,-. Selain itu juga menjual berbagai macam obat pertanian. Keuntungan yang diambil dari obatobatan pertanian ini kurang lebih 5% hingga 10% dari harga jual untuk tiap botolnya. Rantai nilai komoditas yang ditemukan relatif pendek, artinya tata niaga komoditas beras di Solo Raya relatif efisisen. Letaknya yang amat strategis, dimana dikelilingi oleh daerah-daerah penghasil komoditas pertanian, secara khusus dalam hal ini komoditas beras. Penguasaan margin harga untuk setiap pelaku dalam rantai nilai cukup bervariasi. Tabel 3.3 Distribusi rata-rata harga dan margin harga beras Pelaku

Harga Jual (Rp)

Petani

Selisih (Rp)

Margin (%)

2.800

2.000

43,48

5.000

2.200

47,83

Pedagang besar

5.200

200

4,35

Pedagang pengecer

5.400

200

4,35

Rice mill/ pedagang pengumpul


commit to user



Catatan : Lahan milik sendiri Untuk kasus petani dengan kepemilikan lahan sawah sendiri, distribusi penguasaan margin harga semakin tampak padak tabel diatas. Petani ralatif memiliki penguasaan margin harga terbesar kedua yaitu sebesar 43,48%,; pengumpul atau pemilik rice mill sebesar 47,83%; pedagang besar relative kecil sebesar 4,35% dan pedagang pengecer juga 4,35%. Menarik mengamati struktur penguasaan margin harga antar pelaku di dalam rantai nilai komoditas beras di atas, bahwa semakin ke hilir penguasaan margin semakin mengecil. Berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana ssemakin ke hilir penguasaan margin harga semakin besar. Hal yang mengindikasikan besarnya peranan para pedagang, khususnya pedagang besar dalam penentuan harga. Relatif penguasaan margin harga yang dimiliki petani (43,48%) sepadan dengan relatif besarnya risiko usaha yang dihadapinya, karena petani mengalami risiko gagal panen, baik karena serangan hama, perubahan iklim, maupun bencana alam. Pedagang pengumpul dalam kasus ini juga merangkap sebagai pengusaha pemilik penggillingan padi sehingga mampu menguasai margin harga sebesar 47,83%. Pedagang besar dan pengecer masing-masing memperoleh margin harga sebesar 4,35%. Struktur distribusi penguasaan margin harga diatas dapat disimpulkan telah akomodatif dalam merespon tingkat risiko yang dihadapi oleh masing-masing pelaku dalam rantai nilai

commit to user



komoditas beras di Solo Raya. Dengan kata lain struktur distribusi penguasaan margin harga tersebut adil bagi para pelaku dalam ranntai nilai tersebut. b. Rantai Nilai Komoditi Daging Ayam Ras Peta rantai nilai komoditas daging ayam ras hasil survey dapat digambarkan sebagai berikut. Tabel 3.4 Peta rantai nilai komoditas daging ayam ras PRODUKSI

PASCA PANEN

DISTRIBUSI

- Persiapan Sapronak

- Sioving

- Transportasi

- Pembibitan

- Pemolongan

- Distribusi

- Pemeliharaan

- Pencabulan bulu

- Panen

- Pengeluaran Jeroan - Pemolongan karkas

(Sumber: Kantor Bank Indonesia Solo) Gambar 3.6 Rantai Pasok Daging Ayam Ras Perusahaan Penyediaan Sapronak

Toko Sapronak

5,22%

Perusahaan Inti

Peternak Mitra Penuh

7,83%

Pedagang Besar/Broker

Peternak Mitra Penuh

13,04%

Pedagang Perantara

Peternak Mandiri

39,13%


commit to user

34,78%

Pedagang Eceran

Konsumen Akhir



Survey nilai komoditas dagiing ayam ras ini juga dimulai dari pasar Legi yang

terletak di Kelurahan Stabelan, Kecamatan Banjarsari, Kota

Surakarta. Para pelaku yang ditemukan pada rantai pasok daging ayam ras adalah perusahaan inti, peternak, pedagang besar, pedagang perantara dan pedagang eceran. Dari sisi aktivitas, peternak dan pengecer merupakan pelaku dengan aktivitas yang paling beragam. Peternak bisa dibedakan menjadi tiga (3) jenis, yaitu peternak mitra penuh, peternak mitra tidak penuh dan peternak mandiri. Peternak mitra penuh adalah peternak dimana modal usahanya sepenuhnya didukung dari perusahaan inti. Peternak mitra tidak penuh adalah peternak dimana modal usahanya sebagian dari perusahaan inti dan sebagian dipenuhinya sendiri. Sedangkan peternak mandiri adalah peternak dimana modal usahanya sepenuhnya diusahakan sendiri. Pada waktu survey dilaksanakan seluruh responden peternak merupakan peternak mitra penuh. Pedagang eceran melakukan aktivitas pasca panen meliputi pemotongan, pencabutan bulu, pengeluaran jeroan dan pemotongan karkas dan penjualan. Jadi berdasarkan rantai pasok tersebut, aktivitas produksi dilakukan oleh perusahaan inti dan peternak. Perusahaan inti menyediakan DOC, makanan, minuman dan obat-obatan. Peternak kurang lebih selama tiga (3) bulan memelihara ayam tersebut hingga panen. Aktivitas pasca panendilakukan oleh pedagang besar, pedagang perantara dan pedagang eceran. Diluar para pelaku tersebut tercatat peranan penting perusahaan penyedia Sapronak

commit to user



(Sarana Produksi Ternak)ndan Toko Sapronak sebagai jasa pendukung produksi pada rantai pasok tersebut. Untuk memberikan gambaran terhadap rantai nilai komoditas daging ayam ras ini diberikan ilustrasi sebagai berikut. Salah satu reeponden pedagang eceran memiliki kios terletak di lantai dua (2) Pasar Legi. Dalam satu hari responden ini membeli 15 ekor ayam hidup, dengan berat rata-rata 1,5kg per ekornya. Ayam tersebut dibeli dari pedagang perantara di Jagalan kota Surakrta dengan harga Rp. 12.000,- /kg ayam hidup. Dari satu (1) ekor ayam hidup seberat 1,5 kg tersebut kemudian dipotong sehingga menghasilkan ayam potong (mati) dengan hasil daging seberat 1 kg dengan harga jual dan harga jual Rp. 20.000,- /kg, kemudian kepala kepala satu (1) potong harga jual Rp. 1.500,- lalu hati ayam satu (1) potong dengan harga jual Rp. 1.750,- dan juga menghasilkan dua (2) potong cakar (kaki), seharga Rp. 1.000,- ( dua potong). Sehingga dari satu (1) ekor ayam hidup seharga Rp. 18.000,- ( 1,5 kg x Rp. 12.000,- ), dihasilkan nilai jual potong ayam mati sejumlah Rp. 24.200,-. Jadi keuntungan kotor rata-rata yang diperoleh responden eceran ini unruk tiap ekor ayam adalah Rp. 6.250,-. Jika dikurangi biaya potong dan lain-lain sejumlah Rp. 1.250,-, maka keuntungan bersih yang diperolehnya sebagai pedagang pengecer adalah Rp. 5.500,- per ekornya. Responden pedagang perantara ayam potong pemasok pedagang eceran diatas berjualan di Jagalan Surakarta. Omset responden pedagang perantara ini adalah 300 ekor ayam hidup per harinya atau seberat 450 kg. Ayam

commit to user



sejumlah tersebut dibagikan kepada 15 orang pedagang pengecer dibawahnya dengan harga jual Rp. 12.000,- /kg. Responden pedagang perantara ini memperoleh ayam hidup tersebut dari sebuah perusahaan yang merupakan pedagang besar seharga Rp. 11.500,- /kg. Dengan demikian keuntungan kotor yang diperoleh adalah Rp. 500,- /kg. Air nilai rantai berikutnya adalah pedagang besar. Perusahaan ini terletak di Ruko Mulyo Mandiri 4, Banyuanyar Solo, dan perusahaan ini merupakan pedagang ayam terbesar di kota Solo dengan penjualan per hari sebanyak 7.000 ekor ayam potong hidup , atau kurang lebih 10 ton ( 10.000 kg). Pedagang besar ini memperoleh pasokan ayam potong hidup dari beberapa perusahaan peternakan (perusahaan inti) yang beroperasi di wilayah Surakarta. Harga beli dari tiap perusahaan inti sangat bervariasi antara Rp. 11.000,- sampai Rp. 11.200,- /kg, kemudian dijual kembali dengan harga Rp. 11.500,- /kg. Rantai Nilai berikutnya adalah responden perusahaan inti yang beralamat di kel. Sriwedari, kec. Laweyan, Solo. Omset penjualanayam potong hidup perusahaan inti untuk area Surakarta adalah sebesar delapan 8 ton (8.000 kg) per hari. Dengan harga jual Rp. 11.000,- /kg. Perusahaan inti ini mengelola beberapa peternak plasma ( sub kontraktor) di beberapa daerah, antara lain di wilayah Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali. Perusahaan inti ini memberikan sapronak berupa bibit ayam Day Old Chick (DOC), pakan, obat, serta bantuan pemasaran kepada sub kontraktornya (peternak plasma). Sedangkan perusahaan inti membeli sapronak dari

commit to user



beberapa perusahaan antara lain PT. Japfa Comfeed dan PT. Charoen Phokphan. Bentuk kerjasama antara perusahaan inti dengan peternak plasma dilegalkan dalam surat kontrak, dimana disurat tersebut disebutkan jumlah DOC, jumlah pakan, jumlah obat beserta nilai rupiahnya. Salah satu peternak plasma dari responden perusahaan inti yang beralamat di Kel. Glonggong, Kec. Nogosari Boyolali. Peternak plasma ini memiliki kandang dengan kapaswitas 5.000 ekor. Masa pembesaran ayam dari DOC hingga panen adalah 32 hari, sehingga dalam satu (1) tahun terdapat delapan (8) kali perputaran ayam di kandang. Nilai harga penjualan ayam potong hidup saat panen dalam kontrak surat terakhir yang didapat responden peternak adalah Rp. 11.500,- /kg. Dari 5.000 ekor ayam tersebut saat panen didapat berat keseluruhan sebesar 8.000 kg, sehingga berdasar nilai kontrak ,maka harga jual akhir adalah Rp. 82.750.0000,- dimana nilai DOC adalah Rp. 20.000.000,- (Rp.4.000,- x 5.000 ekor, nilai pakan 250 sak yaitu Rp. 61.250.000,- dan nilai obat-obatan Rp. 1.5000.000,-. Total biaya operasional yang dikeluarkan oleh peternak adalah Rp. 3.000.000,- dalam satu (1) kali masa ternak. Sehingga keuntungan bersih yang diperoleh peternak adalah Rp. 6.250.000,- untuk satu (1) kali masa ternak, yang diperoleh dari total harga jual saat panen (Rp. 92.000.000,-) dikurangi biaya sapronak ( Rp. 82.750.000,-) dan biaya operasional peternak plasma (Rp. 3.000.000,-).

commit to user



Tabel 3.5 Distribusi rata-rata harga dan harga margin harga daging ayam ras Daging Ayam

Harga

Selisih

Margin

Jual (Rp)

(Rp)

(%)

Peternak

11.000

1.500

39,13

Pedagang Inti

11.200

200

5,22

Pedagang

11.500

300

7,83

12.000

500

13,04

13.333

13.333

34,78

Besar Pedagang Perantara Pedagang Pengecer


Tabel diatas memuat struktur distribusi penguasaan margin harga para pelaku dalam rantai nilai komoditas daging ayam ras. Peternak memiliki penguasaan margin harga terbesar, yaitu sebesar 39,13% diikuti oleh pedagang pengecer sebesar 34,78%, pedagang perantara sebesar 5,22%. Besarnya penguasaan margin harga oleh peternak mencerminkan besarnyya risiko yang dihadapi oleh petenak dibandingkan pelaku yang lain dalam rantai

commit to user



nilai daging ayam ras. Meskipun perusahaan inti telah memasok DOC beserta makanan, obat-obatan maupaun perawatan kesehatannya, namun risiko kematian ayam dan fluktuasi harga daging ayam ras tetap melekat pada peternak. Demikian pula dengan pedagang pengecer, menguasai margin harga yang besar karena risiko yang dihadapinya juga cukup besar, yaitu risik daging ayam tidak laku sehingga harus menerima harga jual yang rendah. Dengan demikian dapat disimpulkan pul;a bahwa struktur

penguasaan

margin harga oleh masing-masing pelaku dalam rantai nilai komoditas daging ayam ras ini telah sesuai dengan bobot risiko yang dimiliki oleh msingmasing pelaku. Sehingga penguasaan struktur margin harga cukup adil bagi masing-masing pelaku dalam rantai nilai tersebut. c. Rantai Nilai Komoditas Cabe Merah Peta rantai nilai komoditas cabe merah hasil survey dapat digambarkan sebagai berikut. Tabel 3.6 Peta rantai nilai komoditas cabe merah PRODUKSI

PASCA PANEN

DISTRIBUSI

- Persiapan Lahan

- Penyimpanan

- Transportasi

- Penyemaian

- Pengeringan

- Distribusi

- Penanaman

- Pengemasan

- Pemupukan - Pemeliharaan - Pemanenan (Sumber: Kantor Bank Indonesia Solo)

commit to user



Gambar 3.7 Proses Rantai Nilai Cabe Merah TOKO SAPROTAN

PEDAGANG PENGUMPUL

PETANI

63,2

PEDAGANG BESAR 24,5

3,06

PEDAGANG PENGECER 9,19


Sama halnya dengann dua komoditas diatas, survey rantai nilai cabe merah di kota Surakarta ini dimulai dari Pasar Legi yang terletak di Kelurahan Stabelan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta. Para pelaku yang ditemukan dalam rantai pasok komoditas cabe merah adalah petani, pedagang pengumpul, pedagang besar dan pedagang pengecer. Aktivitas produkasi dalam rantai pasok dilakukan oleh petani melalui kegiatan persiapan lahan, penyemaian, penanaman, pemupukan, pemeliharaan dan pemanenan. Kegiatan

pasca

panen

yang

meliputi

pengumpulan,

penyimpanan,

pengeringan (jika akan dijual kering) dan pengemasan dilakukan oleh pedagang pengumpul,pedagang besar dan pedagang pengecer. Diluar para pelaku tersebut tercatat peranan penting perusahaan toko Saprotan sebagai jasa pendukung produksi pada rantai pasok tersebut. Untuk komoditas cabe merah ini yang menjadi responden pedagang eceran memiliki kios terletak di lantai dua (2) Pasar Legi. Dalam satu (1) hari responden pedagang eceran rata-rata menjual cabe merah sebanyak satu 1 kwintal dengan harga jual waktu wawancara sebesar Rp. 17.000,- /kg. Responden pedagang eceran ini membeli cabe merah dari grosir atau pedagang besar dengan system cara pembayaran adalah menerima barang

commit to user

KONSUMEN AKHIR



dulu, setelah barang laku terjual baru uang dibayarkan. Untuk harga jual cabe merah ini adalah Rp. 17.000,- /kg, dan harga beli dari grosir adalah Rp. 15.500,- sampai dengan Rp. 16.000,- /kg. Jadi keuntungan yang diperoleh antara Rp. 1.000,- sampai Rp. 1.500,- /kg Responden berikutnya adalah pedagang besar atau grosir cabe merah berjualan di Pasar Legi blok 180 Surakarta. Omset responden ini dalam satu hari bisa mencapai 15 kwintal cabe merah. Penjualan terbanyak cabe merah ini biasanya teerjadi pada bulan Jawa dan apabila banyak banyak hajatan yang dilakukan oleh masyarakat. Harga jual cabe merah ini adalah Rp. 11.000,- /kg. Responden pedagang besar ini membeli cabe merah dari pedagang pengumpul dengan harga Rp. 10.500,- /kg. Cabemerah ini diambil dari berbagai daerah, diantaranya adalah Karanganyar, Parangtritis, Bantul, dan Sragen. Alur nilai rantai berikutnya adalah pedagang responden pedagang perantara cabe merah yang beralamat di Desa Tunggul Setri Rt. 18 Sragen. Responden adalah pedagang peantara cabe merah di daeerah Sragen. Dalam sebulan apabila banyak permintaan responden bisa menjual cabe merah sebanyak 15 ton. Ini terjadi biasanya pada bulan Oktober dan November. Apabila bulan sepi responden hanya bisa menjual 10 ton per bulannya. Harga jual cabe merah ini adalah Rp. 11.500,- /kg. Jadi keuntungan yang diambil adalah Rp. 500 tiap kilogramnya. Rantai nilai berikutnya adalah adalah responden petani cabe merah yang beralamat di Setri Rt. 18 Tunggul Sragen. Responden menjual cabe

commit to user



merahnya kepada para pedagang pengumpul seharga Rp. 11.000,- /kg. Responden petani bisa menjual cabe merah rata-rata untk satu bulan adalah sebanyak 3 ton. Menurut responden harga cabe merah pada bulan Maret dan April harganya turun, dikarenakan pada bulan tersebut adalah musim panen cabe merah dibanyak daerah. Pada bulan Oktober, November dan Desember harga cabe merah tinggi dikrenakan yang menanam cabe sedikit karena risiko gagal tinggi. Jenis cabe merah yang dimaksud disisni adalah TM 88. Responden petani memperoleh benih ccabe merah dari toko Saprotan di daerah Winong dengan harga Rp. 70.000,- /pack. Per pack berisi benih sebanyak 1500 biji. Dalam satu pack ini menghasilkan 12.000 kg cabe merah. Rata-rata penggunaan benih ini oleh responden petani berkisar antara 8 sampai 10 pack per tanam. Karena di daerah Sragen bukan daerah pegunungan maka para petani menggunakan Mulsa (plastik untuk tutup tanah) untuk menjaga kelembaban tanah. Dalam satu kali musim tanam biaya yang dikeluarkan responden petani adalah Rp. 700.000,- (bibit), Rp. 2.500.000,- (Mulsa), Rp. 1.000.000 (pupuk), Rp. 1.000.000,- (obat) dan Rp. 5.000.000,- untuk tenaga. Menurut Priyono harga jual cabe merah dalam 6 bulan kedepan adalah harga turun drastis dikarenakan panen raya. Harga bisa mencapai Rp. 2.000,- samapi Rp. 2.500,/kg.

commit to user



Tabel 3.7 Distribusi rata-rata harga dan margin harga beras Cabe

Harga Jual (Rp)

Selisih (Rp)

Margin (%)

Petani

11.000

10.320

63,24

Pedagang Pengumpul

11.500

500

3,06

Pedagang Besar

15.500

4.000

24,51

Pedagang Pengecer

17.000

1.500

9,19

(Sumber: Kantor Bank Indonesia Solo) Tabel diatas memuat struktur penguasaan margin harga para pelaku dalam rantai nilai komoditas cabe di Solo Raya. Petani cabe memiliki penguasaan margin harga terbesar, yaitu sebesar 63,24%, diikuti oleh pedagang besar sebesar 24,51%. Sedangkan pedagang pengecer dan pedagang pengumpul masing-masing sebesar 9,19% dan 3,06%. Petani layak memiliki penguasaan margin harga terbesar karena dialah yang menghadapi resiko terburuk diantara pelaku yang lain. Pada saat survey harga jual cabe merah di tingkat petani cukup tinggi yaitu Rp. 11.000,- /kg. Namun pada saat panen raya harga cabe merah di tingkat petani bisa mencapai Rp. 2.000,- /kg. Selain risiko fluktuasi harga, petani juga menghadapi risiko gagal panen. Seperti dalam banyak kasus pedagang besar dalam rantai nilai ini juga memiliki penguasaan margin harga relatif besar, yaitu sebesar 24,51%. Secara umum distribusi penguasaan margin harga pada rantai nilai komoditas cabe merah ini cukup adil. Sama seperti dua komoditas sebelumnya, penguasaan margin harga dari para pelaku dalam rantai nilainya mencerminkan tingkat risiko yang dihadapinya.

commit to user



BAB IV PENUTUP Sebagai penutup dalam pembahasan tugas akir ini penulis kemukakan kesimpulan atas uraian – uraian pada bab sebelumnya dan saran – saran yang mungkin nantinya dapat digunakan oleh Kantor Bank Indonesia Solo. A. Kesimpulan Dari uraian pada bab-bab sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Langkah Bank Indonesia Solo dalam mengendalikan laju inflasi di Solo Raya adalah dengan membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bekerjasama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta dan instansi terkait untuk menjaga stabilitas harga agar tidak terjadi inflasi. 2. Peran yang dijalankan Kantor Bank Indonesia dalam mengendalikan laju inflasi di Solo Raya adalah dengan membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bekerjasama dengan Pemerintah kota Surakarta dan instansi terkait yang mempunyai tugas sebagai berikut: a.) Melakukan pemantauan harga dan pemetaan masalah inflasi di Solo Raya. b.) Melakukan pengendalian harga di Solo Raya. c.) Melakukan penelitian dan evaluasi sumber potensi tekanan inflasi di Solo Raya.

commit to user 112



d.) Melakukan langkah-langkah preventif dan kuratif dalam pengendalian inflasi daerah meliputi: a. Mengupayakan terpenuhinya ketersediaan pasokan, terutama bahan pangan. b. Meminimalkan dampak administered prices di daerah. e.) Memberikan informasi dan atau rekomendasi/usulan kebijakan (termasuk alternatif solusi) kepada Tim Pengarah TPID. f.) Melakukan diseminasi sasaran dan upaya pencapaiannya kepada masyarakat daerah setempat. g.) Melaporkan semua kegiatan kepada Tim Pengarah. 3. Komoditas yang mempengaruhi inflasi di Solo Raya adalah beras, daging ayam ras dan cabe merah. Peta rantai pasok komoditas beras dan cabe merah relatif pendek dibandingkan dengan rantai pasok daging ayam ras. Semakin pendek suatu rantai pasok diharapkan akan semakin efisien harga komoditas yang terbentuk. Distribusi penguasaan margin harga oleh para pelaku pada ketiga peta rantai nilai komoditas beras, daging ayam ras dan cabe merah cukup adil atau sebanding dengan tingkat risiko yang dihadapi masing-masing pelaku. Hal ini mengindikasikan bahwa persaingan antar pelaku dalam ketiga industry berlangsung cukup fair.

commit to user



B. Saran Pada akhirnya penulis memberikan saran – saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengendalikan inflasi di Solo Raya. 1) Bagi tim TPID Surakarta pembagian peran dalam penyediaan data-data awal dan koordinasi yang baik sangat diperlukan. Kantor Ketahanan Pangan memiliki peran dalam pengendalian data kabutuhan dan ketersedian komoditas pangan, dinas dan instansi teknis memiliki peran dalam penyediaan data produksi terkait dengan komoditas menjadi tupoksinya. Tak terlepas peran instansi vertikal BPS dalam penyediaan informasi perkembangan hargaharga komoditas pembentuk inflasi. Peran Bulog tidak lagi berfungsi sebagai stabilator harga, namun kemampuannya dalam melakukan pembelian dan informasi ketersediaan komoditas sangat diperlikan dalam mendukung berfungsinya tim TPID selain itu diperlukan peningkatan kemampuan penyediaan data prediksi dan informasi kedepan guna meningkatkan efektivitas tim TPID. 2) Terkait dengan perilaku yang cenderung untuk menaikkan harga setiap tahunnya dari para pelaku dalam ketiga rantai nilai komoditas, hal ini yang mencerminkan perilaku ekspektasi inflasi dari para pelaku ekonomi sacara umum, untuk merubah perilaku tersebut diperlukan program khusus yang secara sistematis dan kontinyu dilakukan. Program tersebut dapat berupa himbauan yang terus menerus disampaikan kepada masyaraat dan perilaku ekonomi untuk menghilangkan perilaku ekspektasi inflasi. Hal ini diperlukan

commit to user



koordinasi lintas inflasi baik Bank Indonesia maupun Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD ) terkait.

commit to user



DAFTAR PUSTAKA

Bank Indonesia. 2000. Data Kantor Bank Indonesia Solo. Surakarta. Hera Susanti, Moh. Ikhsan dan Widyanti, 2007. Indikator-Indikator Kantor Bank Indonesia Solo. 2009. Penelitian Analisis Rantai Nilai Terhadap Tiga Komoditas Penyumbang Inflasi Terbesar Di Surakarta. Kantor Bank Indonesia Solo. 2009. Penelitian Determinan Dan Jalur DistribusiInflasi Kota Surakarta. Kuncoro,

Mudrajad.

2000.

Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah, dan

Kebijakan, Yogyakarta, UPP AMP YKPN Makroekonomi, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Raharjo, Mugi. 2009. Ekonomi Moneter. Surakarta. UPT Penerbitan dan Pencetakan UNS (UNS PRESS). Solikin, Analisis . 2005. Kebijakan Moneter dalam Model Makroekonometrik Struktural Jangka Panjang:Structural Cointegrating Vector Autoregression., Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Bank Indonesia. Undang – undang No 10 tahun 1998. Warijo, Perry. 2004. Bank Indonesia. Jakarta. Pusat Pendidikan Dan Kebanksentralan (PPSK). Warjiyo, Perry, dan Solikin. Kebijakan Moneter di Indonesia. Jakarta: PPSK BI, 2003. Warjiyo, Perry. ed. 2004. Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia: Sebuah Pengantar. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Wijoyo Santoso dan Iskandar. Pengendalian Moneter Dalam Sistem Nilai Tukar

Yang

Fleksibel (Konsiderasi kemungkinan penerapan inflation

targeting di Indonesia). Jakarta, BuletinEkonomiMoneter dan Perbankan, September 1999, Bank Indonesia, , 1999 www.bi.go.id www.google.com

commit to user

PERAN KANTOR BANK INDONESIA SOLO DALAM MENGENDALIKAN INFLASI DI SOLO RAYA. Tugas Akhir. Keuangan Perbankan Fakultas Ekonomi

Recommend Documents