PERAN INDONESIA DALAM MENDORONG INTEGRASI ASEAN: ANALISIS PERAN PEMBANGUNAN IDENTITAS DALAM PEMBENTUKAN MASYARAKAT ASEAN. Adhitya Choirul Latif [1] ABSTRACT The Indonesian Government’s role in enforcing ASEAN integration process will be the main topic of this research. Government’s role will be focused in internal effort related to ASEAN identity building in the community, and then kind of role that the goverment has been done, also kind of interest that underlie the role of passage. This research uses a qualitative approach with data collecting technique in the form of literature study and interview. The conceptual framework of this research departs from the analysis of national identity, collective identity, and the role of diplomacy that afforded by Indonesian government’s. The ASEAN community is likely to be a new spot of The Association of Southeast Asia Nations journey to create an integration in this region. By the process, the the establishment of the ASEAN community certainly cannot be run centrally by the ASEAN Secretariat, in which the member countries have a duty to perform the role of the development of this community together. Indonesia steps in realizing the developmental role of ASEAN integration will be discussed further in line with the ideals of ASEAN to establish a community-based organization, the 'People Centered ASEAN’. Keywords: Indonesia, ASEAN Community, Collective Identity, National Interest, People Centered ASEAN. [1]
NIM D0412004, Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Pendahuluan ASEAN (Association of South East Asia Nations) merupakan perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang dibentuk oleh lima Negara di kawasan Asia Tenggara yaitu, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pendirian ASEAN ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok pada tahun 1967. Pembentukan ASEAN secara umum didasarkan atas adanya kepentingan dan keyakinan bersama di antara negara-negara yang berada di Kawasan Asia Tenggara, akan perlunya gagasan untuk memperkokoh solidaritas dan kerja sama regional dalam upaya mewujudkan
1
stabilitas di kawasan Asia Tenggara melalui kerja sama politik, ekonomi dan sosial budaya dalam menunjang pembangunan nasional masing-masing anggotanya.1 Deklarasi Bali Concord II, yang diadopsi dalam KTT ASEAN ke-9 di Bali pada Oktober 2003, merupakan tonggak yang menandai perkembangan komunitas regional ASEAN, deklarasi ini menyetujui pembentukan ASEAN Community
(Komunitas
ASEAN)
pada
tahun
2020,
dimana
dalam
perkembangannya kemudian target tersebut dipercepat menjadi tahun 2015 setelah di tandatanganinya “Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015” oleh para Pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN Ke-12 di Filipina pada Januari 2007. Pembentukan Komunitas ASEAN merupakan bagian dari upaya ASEAN untuk menguatkan integrasi ASEAN.2 Dalam susunannya terdapat 3 pilar yang disepakati sebagai bagian dari pembentukan ASEAN Community 2015, yaitu ASEAN Economic Community (AEC), ASEAN Political Security Community (APSC) dan ASEAN Socio- Cultural Community (ASCC). Terkait pembentukan ASEAN Community, semangat keberagaman (Unity in Diversity) dibentuk dalam upaya untuk mengarahkan negara-negara ASEAN yang mempunyai keanekaragaman identitas kedalam sebuah pembentukan identitas regional di ASEAN. Upaya penting dalam menjunjung semangat keberagaman juga termaktub dalam ASEAN Charter, yang mana terdapat prinsip bagi ASEAN dan Negara-Negara Anggotanya untuk menghormati perbedaan budaya, bahasa, dan agama yang dianut oleh masyarakat ASEAN, dengan menekankan nilai-nilai bersama dalam semangat persatuan dalam keanekaragaman. Untuk mewujudkan sebuah masyarakat ASEAN yang stabil, diperlukan suatu kerangka dalam upaya konstruksi kepentingan bersama yang dapat kita 1
Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, ASEAN Selayang Pandang edisi ke-19, 2010, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2010, hal 2. 2 Ibid, hal 6.
2
lihat kedalam sebuah ide pembentukan Identitas ASEAN. Terkait upaya tersebut, dalam cetak biru pembentukan komunitas social budaya ASEAN, khususnya pada poin E, terdapat Lima puluh butir elemen-elemen action lines yang disiapkan untuk membangun Identitas ASEAN dalam sisi masyarakat. Berhubungan
dengan
itu
pula
pentingnya
Identitas
ASEAN
dalam
pembentukan integrasi masyarakat regional kembali dipertegas dalam ASCC Blueprint di mana pada poin ke-42 disebutkan bahwa: “The ASEAN identity is the basis of Southeast Asia’s regional interests. It is our collective personality, norms, values and beliefs as well as aspirations as one ASEAN community. ASEAN will mainstream and promote greater awareness and common values in the spirit of unity in diversity at all levels of society.”3 Merujuk pada hal tersebut Identitas ASEAN merupakan dasar dari kepentingan regional Asia Tenggara, dimana hal ini merupakan norma, nilai, kepercayaan bersama dalam Komunitas ASEAN yang satu, maka daripada itu ASEAN berkomitmen untuk selalu mempromosikan kesadaran dan nilai-nilai kebersamaan dalam semangat unity in diversity pada semua level masyarakat. Melalui landasan tersebut masing-masing negara anggota ASEAN mempunyai kewajiban untuk menunjang terbentuknya identitas masyarakat masyarkat Asia Tenggara, menuju berjalannya Komunitas ASEAN yang akan dimulai pada 31 desember 2015. Upaya dalam pembangunan identitas ASEAN tentunya tidak hanya dikerjakan secara tersentral oleh ASEAN, dimana untuk menjangkau pengenalan komunitas ASEAN kepada semua lapisan masyarakat di setiap negara, masing-masing member states diberikan tanggung jawab untuk menjalankan proses pembangunan identitas dengan menginstruksikan pemerintah dari setiap negara anggota untuk mengimplementasikan “strategic objective” yang telah disepakati guna mendukung upaya pengenalan dan pembentukan Komunitas ASEAN. Dengan adanya fakta ini 3
Ibid, hal 20.
3
maka diketahui bahwa pemerintah Indonesia juga turut berupaya dalam menjalankan tugas untuk mendukung proses ASEAN Identity Building. Dalam upaya penguatan integrasi regional ASEAN, khususnya dalam upaya pembangunan identitas ASEAN, Indonesia melakukan beberapa upaya diplomasi yang dilakukan guna mendukung upaya dalam pembentukan community building di ASEAN. Upaya diplomasi ini lanjut, tidak hanya dimaknai sebagai upaya untuk mempengaruhi target public di negara lain, namun tetapi juga untuk mempengaruhi target public di dalam negeri, dimana dijelaskan oleh mantan Menteri Luar Negeri RI Hasan Wirajuda bahwa “berbeda dengan upaya diplomasi public yang dilakukan berbagai negara lain yang hanya berurusan dengan public di negara lain, maka Diplomasi Publik Indonesia juga diarahkan untuk komunikasi dengan aktor-aktor non-pemerintah dan public dalam negeri”.4 Pembangunan Identitas ASEAN pada prakteknya tidak hanya dimaknai untuk menjangakau pengenalan terhadap ASEAN itu sendiri, namun juga menjangkau pemahaman dimana ASEAN merupakan sebuah kesatuan regional yang menyatu sebagai sebuah kesatuan masyarakat ASEAN yang harmonis dan saling peduli dengan segala latar belakang karakteristiknya yang beraneka ragam sebagai mana dengan motto ASEAN yaitu, One Vision, One Identity, One Community.5 Momentum dalam upaya penguatan Identitas ASEAN tentunya menjadi sebuah tantangan baru bagi pemerintah, khususnya dalam
4
Hassan wirajuda. Pidato Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada lokakarya Nasional diplomasi public. Bandung 6 desember 2006 5 Indonesia Pertegas Peran Aktif Wujudkan ASEAN Community, http://www.theglobalreview.com/content_detail.php?lang=id&id=2604&type=3#.V5WorVR97IU Diakses pada 17 Juni 2016, 20.00 WIB, Surakarta.
4
kepemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam pandangan umum tentunya terdapat sebuah pertanyaan, pertama, apakah Indonesia sudah siap dalam menghadapi integrasi regional ASEAN, utamanya dalam langkah untuk membentuk sebuah identitas kolektif dalam tatanan mayarakatnya? Kedua, apakah identitas yang terbangun antara masyarakat di negara-negara ASEAN akan memungkinkan hadirnya sebuah kepentingan kolektif nasional dan kepentingan regional yang dibentuk dalam upaya penguatan identitas ASEAN?6 Langkah-langkah yang dilakukan Indonesia tentunya akan berjalan sesuai dengan Kepentingan nasionalnya dimana, langkah yang ada akan dipilih secara rasional untuk menghindari konsekuensi akan ancaman-ancaman yang dapat muncul kedepan. Maka dengan melihat relevansi dari penjelasan tersebut, penelitian ini akan mencoba untuk menganalisis pandangan serta kepentingan nasional Indonesia dalam mendorong regionalisme ASEAN, khususnya terkait dengan pengaruhnya terhadap pengambilan peran yang dilakukan Indonesia untuk membangun Identitas ASEAN. Penelitan ini juga akan mengaitkan aspek kepentingan nasional Indonesia dengan identitas kolektif yang menjadi fokus dalam
hadirnya
integrasi
regional
yang
dapat
mempengaruhi
dan
mengkonstruksi hubungan perilaku antar negara. Fokus permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai Kepentingan Indonesia dalam mendorong penguatan identitas ASEAN. Peran yang akan dibahas akan berfokus kepada peran Indonesia secara internal dalam mendorong integrasi ASEAN dalam lingkup masyarakat. Dengan adanya acuan diatas maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah, Mengapa Indonesia Melakukan Peran Secara Aktif dalam Mendorong Penguatan Identitas ASEAN ? Identitas ASEAN dan urgensi kedepan
6
Zhikica Zach, Public Diplomacy of Multilateral Organizations: The Cases of NATO,EU, and ASEAN. Los Angeles: Figueroa Press, 2015, hal 17.
5
Regionalisme yang kuat didasari atas adanya rasa pengenalan dan rasa kepemilikan yang mengikat. Rasa kesatuan tersebut tercipta dari adanya sebuah identitas bersama. Identitas bersama akan secara sistemik menyatukan masyarakat yang mungkin memiliki latar belakang yang berbeda dari setiap negara-negara anggota. Sebuah identitas bersama dapat didasarkan atas sebuah hubungan kultural, sejarah, dan geografi yang tentu merupakan elemen fundamental yang dapat digali dari setiap negara. Identitas bersama menjadi sebuah perekat yang akan menjaga keutuhan regionalisme suatu kawasan, dengan diterimanya suatu identitas bersama, masyarakat kemudian akan tergerak secara konstruktivis untuk mendukung kegiatan dan membuat suatu kebijakan sesuai dengan prinsip dan nilai bersama. Dalam buku ASEAN Selayang pandang disebutkan bahwa identitas ASEAN terdiri dari beberapa poin simbol yang diantaranya adalah bahasa, motto, bendera, lambang, lagu, dan ASEAN Day, hari dimana ASEAN diperingati, yaitu tepatya pada tanggal 8 Agustus. Dalam uraiannya juga dijelaskan bahwa bahasa kerja dari ASEAN merupakan bahasa inggris, sementara moto dari ASEAN adalah ASEAN One Vision, One Identity, One Community. Dalam penjabaran tersebut tentunya notasi dari Identitas ASEAN masih dirasa jauh dari sebuah kata ideal, dimana dapat dilihat bahwa tidak ada petunjuk yang secara gamblang menjelaskan nilai-nilai serta elemen apa yang akan dibangun oleh masyarakat ASEAN Kedepan. ASEAN Charter yang pada dasarnya merupakan rujukan utama berjalannya ASEAN pun belum dapat menguraikan makna dari Identitas ASEAN itu sendiri, pada poin Identitas ASEAN yang terdapat dalam pasal ke 35, Identitas ASEAN pun hanya dijabarkan dengan kalimat “ASEAN wajib memajukan identitas bersama ASEAN dan rasa memiliki antar rakyatnya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan nilai bersama”, sementara dalam Pasal ke 1 poin ke 14 disebutkan bahwa tujuan dari negara ASEAN, seperti yang terdapat dalam ASEAN Charter adalah “memajukan
6
identitas ASEAN dengan meningkatkan kesadaran yang lebih tinggi akan keanekaragaman budaya dan warisan kawasan”.7 Dalam uraian kalimat diatas tentunya kita dapat melihat bahwa Identitas ASEAN pada dasarnya merupakan suatu hal vital yang wajib dimajukan oleh semua negara anggota ASEAN. Upaya penjunjungan identitas ASEAN pun makin diperkuat dengan adanya ASCC Blueprint, khususnya pada poin pembangunan identitas ASEAN, yang mana disebutkan bahwa: “The ASEAN identity is the basis of Southeast Asia’s regional interests. It is our collective personality, norms, values and beliefs as well as aspirations as one ASEAN community. ASEAN will mainstream and promote greater awareness and common values in the spirit of unity in diversity at all levels of society.“ (ASCC Blueprint)8 Dalam uraian diatas dapat dilihat bahwa Identias ASEAN merupakan substansi yang sangat penting dalam berjalannya ASEAN, karena Identitas tersebut adalah basis kepentingan dari ASEAN, namun dari kenyataan yang ada, dapat dilihat bahwa hal ini berbanding terbalik dengan kenyataan bahwa ASEAN belum tampak memiliki keseriusan dalam merumuskan pandangannya akan bentuk dari Identitas ASEAN itu sendiri, dimana hal ini kemudian akan sangat memungkinkan negara-negara anggota untuk memiliki pandangan atau definisi masing-masing terhadap Identitas ASEAN. Menyoal hal tersebut banyak pembahas konstruktivis, seperti Amitav Acharya, Shaun narine, dan Kristina jonsson, yang meminjam konsep “imagined community” milik Benedict Andersson untuk menjelaskan fenomena ini.
Imagined community menjelaskan bahwa masyarakat ASEAN
adalah sebuah komunitas yang pada titik ini hanya dapat dibayangkan, hal ini beralasan karena proses pembangunan sense of belonging oleh anggota atau masyarakatnya masih dan akan terus berjalan hingga saat dimana masyarakat ASEAN benar-benar saling berinteraksi dan memiliki keterikatan didalamnya.
7 8
ASEAN Secretariat , ASEAN Charter, Jakarta, 2008 ASEAN Secretariat, ASCC Blueprint, Jakarta, 2009, hal 21.
7
Dalam pandangannya Khanisa krisman, Peneliti Asia Tenggara, di Pusat Penelitian Politik, LIPI, berpendapat bahwa “Identitas (ASEAN) yang ada sekarang masih mencari bentuknya” dimana juga dijelaskan bahwa “Identitas dibentuk ketika ASEAN sudah berada di tititk dimana ASEAN merasa dirinya sebagai sebuah kesatuan masyarakat”.9 Dari penjabaran tersebut tentunya dapat ditarik kesimpulan bahwa Identitas ASEAN merupakan suatu hal yang masih dan akan terus dibangun oleh ASEAN kedepan sampai dengan komunitas ASEAN dapat masuk kedalam wujudnya yang sempurna, dimana dalam hal ini dapat diketahui bahwa masih sangat mungkin bagi Indonesia untuk turut serta membentuk atau mengkonstruksi bagian dari Identitas tersebut searah dengan petunjuk dari upaya penjunjungan Identitas ASEAN yang mengacu kedalam suatu upaya untuk membangun sebuah rasa kepemilikan (we feeling) terhadap ASEAN. Pada dasarnya, kemudian dapat dipahami bahwa meskipun ASEAN sendiri masih mencari sebuah bentuk ideal dalam Identitasnya, namun Identitas ASEAN dapat dipahami sebagai suatu identitas kolektif yang mana dapat didefinisikan sebagai "suatu kerangka dan proses di mana negaranegara anggotanya secara perlahan mulai beradaptasi dengan adanya “eksistensi regional” dengan maksud untuk mengurangi kemungkinan penggunaan kekuatan dalam hubungan antar negara" proses penanaman identitas ASEAN merupakan proses dalam pembangunan kawasan regional untuk menyiapkan tatanan yang kondusif untuk pelaksanaan program ASEAN kedepan.10 Urgensi dari pembangunan Identitas ASEAN tentunya dapat dilihat dengan jelas dari paparan yang sudah ada, khususnya pada poin bahwa “The ASEAN identity is the basis of Southeast Asia’s regional interests.” Secara jelas dalam ASCC Blueprint disebutkan bahwa Identitas ASEAN adalah dasar dari kepentingan regional Asia Tenggara. Dengan kondisi masyarakat Asia 9
Wawancara dengan Peneliti Kajian Asia Tenggara P2P LIPI, Khanisa Krisman Adler, Emanuel dan Barnett, Michael, Collective Identity and Conflict Management in Southeast Asia, 1988. Dalam “Security Communities”,ed. Amitav Acharya, 198-227. Cambridge: Cambridge University Press. 10
8
tenggara yang memiliki latar belakang budaya, etnik, serta kepercayaan yang heterogen, Identitas ASEAN akan menjadi perekat serta menjadi jembatan dalam menyatukan perbedaan-perbedaan latar tersebut, dimana untuk menuju masyarakat ASEAN yang People Oriented dibutuhkan sebuah pemahaman serta mutual trust yang dibangun untuk mencapai sebuah komunitas ASEAN yang damai, sejahtera, serta berkelanjutan, hal ini sebelumnya juga pernah disinggung oleh mantan sekjen ASEAN, Rodolvo Severino bahwa “without feeling a deeper towards regional identity, the lasting stability and regional economic integration, as well as the mutual trust needed for them, would not have been possible".11 Indonesia dalam Pusaran Masyarakat ASEAN ASEAN dalam kedudukannya menjadi sangat penting bagi politik luar negeri Indonesia, Dirjen Kerjasama ASEAN Kementrian Luar Negeri RI, I Gusti Agung Wesaka Puja mengatakan bahwa ASEAN adalah soko guru politik luar negeri Indonesia sejak era Presiden Soeharto hingga kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam hal ini kebijakan luar negeri Indonesia tentunya harus sejalan dengan prinsip ASEAN yang lebih difokuskan pada people oriented organitation.12 Sejak awal dibentuknya ASEAN, Indonesia selalu memposisikan ASEAN sebagai soko guru politik luar negeri Indonesia, arti penting ASEAN bagi Indonesia terus sejalan dengan ambisi Indonesia untuk memperkuat peran dan kepemimpinannya ASEAN. Dalam upaya untuk mempertahankan eksistensinya di ASEAN, Indonesia perlu untuk terus memantapkan kepimpinannya di ASEAN dan menentukan arah ASEAN ke depan. Keberhasilan kepemimpinan Indonesia di ASEAN tersebut juga akan sangat tergantung pada upaya menindaklanjuti komitmen Indonesia di ASEAN ke 11
Rodolfo Severino, dalam Haiyyu Darman Moenir, One Identity Towards Asean Community 2015, Procedings of International Conference On Asean Studies 2014 (ICONAS), ASEAN Studies Center UGM, Yogyakarta, 2014, hal 228. 12 ASEAN Jadi Soko Guru Politik Luar Negeri Indonesia http://news.okezone.com/read/2013/03/22/411/780253/asean-jadi-soko-guru-politik-luarnegeri-indonesia Diakses pada 20 September 2016, 20.00 WIB, Surakarta.
9
dalam dukungan domestik melalui regulasi, kelembagaan, program/kegiatan dan anggaran. Tabel 4: Tingkat kesadaran masyarakat terhadap ASEAN
(Sumber: Guido Benny and Kamarulnizam Abdullah, Indonesian Perceptions and Attitudes toward the ASEAN Community, Journal of Current Southeast Asian Affairs 1/2011)
Perhatian besar Indonesia terhadap ASEAN bisa dilihat tercermin dari besarnya angka awareness masyarakat yang secara dasar mengenal ASEAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara. Seperti yang tertera dalam survey yang dikemukakan oleh Guido Benny and Kamarulnizam Abdullah dalam jurnal Indonesian Perceptions and Attitudes toward the ASEAN Community pada tahun 2011, secara umum masyarakat Indonesia mengetahui bahwa ASEAN merupakan suatu organisasi regional yang menghimpun kerjasama antar negara-negara di Asia tenggara, hal ini terlebih karena ASEAN sudah dikenalkan dalam beberapa mata pelajaran social bahkan sejak jenjang sekolah dasar. Besarnya angka awareness dalam data tersebut namun tidak semata-mata membuat Indonesia merasa lega dalam menghadapi tahun 2015 dimana komunitas ASEAN akan diluncurkan, pasalnya dibalik besarnya tingkat awareness masyarakat terhadap ASEAN, tingkat pemahaman masyarakat terhadap ASEAN, dan khususnya komunitas ASEAN ternyata masih sangat rendah.
10
Tabel 5: Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap Komunitas ASEAN13
(Sumber: Guido Benny and Kamarulnizam Abdullah, Indonesian Perceptions and Attitudes toward the ASEAN Community, Journal of Current Southeast Asian Affairs 1/2011)
Selaras dengan fakta tersebut, dalam dokumen rencana strategis Kemenlu 2010-2014 dikemukakan bahwa kurangnya pemahaman publik merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh Indonesia dalam peran dan kepemimpinannya untuk melaksanakan Identitas ASEAN, hal ini tentu sangat berhubungan dengan semangat Indonesia untuk terus mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin di kancah regional Asia Tenggara.
“Peran dan kepemimpinan Indonesia dalam melaksanakan Piagam ASEAN sangat ditentukan oleh komitmen Indonesia untuk melaksanakan Piagam ASEAN, di samping mendorong anggota ASEAN lainnya …… namun dalam pelaksanaan piagam tersebut pemerintah Indonesia menghadapi permasalahan masih
13
Guido Benny and Kamarulnizam Abdullah, Indonesian Perceptions and Attitudes toward the ASEAN Community, Journal of Current Southeast Asian Affairs 1/2011
11
kurangnya pemahaman publik domestik terhadap pembentukan komunitas ASEAN pada tahun 2015.”(Renstra Kemenlu) 14 Terkait permasalahan tersebut Pemerintah merasa bahwa permasalahan tersebut disebabkan karena ketidaksiapnnya dalam mempersiapkan secara komperhensif dan sistematis materi pelaksanaan piagam ASEAN yang perlu disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan di Indonesia. Pelaksanaan promosi atas awareness terhadap ASEAN dan termasuk didalamnya Identitas ASEAN, dapat dilihat sebagai program yang cukup penting dalam pelaksanaan kebijakan luar negri RI. Poin-poin yang menyangkut peningkatan peran dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN, serta upaya dalam mendukung proses Integrasi ASEAN, secara jelas termaktub dalam Misi dan Tujuan Kementerian Luar Negeri RI dalam Renstra 2010 -2014. Peningkatan peran dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN masuk kedalam urutan awal Tujuan/Sasaran strategis Kementerian Luar Negeri dimana disebutkan dalam poin ke pertama bahwa Indonesia memiliki tujuan yaitu “meningkatnya peran dan kepemimpinan Indonesia dalam pembentukan komunitas ASEAN di bidang politik dan keamanan, Ekonomi, dan Sosial budaya….”.15 diluar hal tersebut, pada ada poin kedua Misi Kementerian Luar Negeri RI periode 2010-2014 disebutkan bahwa salah satu Misi Indonesia kedepan adalah “Memperkuat peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kerja sama ASEAN, ikut mendorong proses integrasi komunitas ASEAN 2015 yang memberikan manfaat bagi Indonesia……”.16 Munculnya poin-poin pelaksanaan diplomasi Indonesia yang terkait dengan peningkatan peran dan kepemimpinan dalam ASEAN pada urutan awal visi dan misi, serta tujuan kebijakan luar negeri Indonesia menunjukan bahwa Indonesia memiliki konsern yang tinggi terhadap pelaksanaan 14
Kementerian Luar Negeri RI, dokumen rencana strategis Kemenlu 2010-2014, Jakarta, 2010, hal 20 15 Opcit, Kementerian Luar Negeri RI 16 Ibid
12
diplomasi terkait dengan kedudukan dan perannya di ASEAN. Hal ini tentu membuktikan bahwa masuknya ASEAN dalam lingkar utama atau konsentris kebijakan luar negeri Indonesia merupkan suatu hal yang benar-benar terimplemetasikan dalam berjalannya politik luar negeri Indonesia. Tekait dengan dicanangkannya pembentukan komunitas ASEAN pada tahun 2015, Indonesia dalam hal ini terus berupaya untuk menjadi pemimpin dan juga role model untuk mendorong anggota lain agar terus bersinergi mewujudkan gagasan tersebut. Dalam dokumen recana strategis kementerian luar negeri dijabarkan bahwa peningkatan peran dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN adalah bagian dari strategi untuk memperkuat lingkaran pertama kebijakan luar negeri Indonesia. Tabel 6: Indikator IKU "peran dan kepemimpinan Indonesia dalam pembentukan Komunitas ASEAN
(Sumber: Dokumen Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri RI 2010-2014)
Keberhasilan Indonesia dalam upaya pembentukan komunitas ASEAN akan tercermin dari dari keberhasilannya dalam menuangkan gagasan dalam pembentukan komunitas ASEAN dengan ketiga pilarnya. Peran dan kepemimpinan Indonesia selanjutya akan ditandai dengan banyaknya prakarsa dan rekomendasi Indonesia serta dukungan atau partisipasi masyarakat domestik, serta implementasi cetak biru komunitas ASEAN. Sasaran dari upaya Indonesia dalam meningkatkan peran dan kepemimpinan itulah yang kemudian dijabarkan dalam sebuah tabel pembobotan Indeks Kinerja Umum (IKU) dalam pelaksanaan diplomasi Indonesia terhadap ASEAN.
13
Pembentukan Identitas ASEAN dalam kaitannya menjadi sangat penting untuk dipahami oleh seluruh masyarakat ASEAN, terutama Indonesia. Hal ini sangat penting mengingat Indonesia sebagai Negara terbesar baik dari sisi luas wilayah maupun jumlah penduduk yang tentu saja akan mendapatkan pengaruh besar dari komunitas ini, maka itu pemerintah harus dapat secara rasional memilih langkahnya kedepan dalam menyikapi integrasi regional ASEAN. Adanya penggunaan kata rasional dalam menyikapi Integrasi regional ASEAN tentunya kembali kepada kepentingan nasional Indonesia dalam memandang fungsi dan peran ASEAN. Tidak dapat di pungkiri bahwa meskipun pembentukan masyarakat ASEAN ditujukan untuk membentuk suatu kerjasama dan kekompakan negara kawasan dalam menjaga stabilitas keamanan regional, tetapi pada kenyataannya masyarakat ASEAN sampai saat ini bukanlah sebuah komunitas negara yang akan saling melengkapi kekurangan satu sama lain, hal ini dapat diartikan bahwa Indonesia akan secara mandiri mengembangakan kapasistas pembangunannya, begitupula dengan negara lain di ASEAN. Peran Indonesia dalam Masyarakatan ASEAN Keaktifan peran Indonesia dalam mendukung proses pembangunan masyarakat ASEAN bisa dijelaskan dari berbagai macam cara pandang, salah satu cara pandang yang dapat penulis jelaskan adalah bahwa peran aktif Indonesia didorong dari rasa tanggung jawab moral Indonesia sebagai salah satu negara anggota dan juga pendiri ASEAN. Selain itu keaktifan peran Indonesia juga dapat dipandang sebagai langkah Indonesia untuk mengejar misi sebagai pemimpin kawasan Asia Tenggara. Selepas disahkannya gagasan pembentukan masyarakat ASEAN dalam deklarasi Bali Concord II, Indonesia terus mendorong ASEAN untuk memperkuat transformasinya menjadi suatu aktor kunci dalam proses integrasi Kawasan.
14
Seperti yang tertulis dalam buku diplomasi Indonesia 2011, dalam bidang sosio kultural, Indonesia telah menunjukan keaktifan diplomasinya dengan menggagas penyusunan Declaration on ASEAN Unity in Cultural Diversity: Towards Strengthening ASEAN Community, yang ditandatangani oleh para Menteri Kebudayaan ASEAN pada KTT ke-19 ASEAN. Deklarasi tersebut dapat dinilai sebagai perwujudan komitmen negara-negara ASEAN untuk mendukung Komunitas ASEAN yang berorientasi pada masyarakat (people oriented) melalui pendekatan kerja sama kebudayaan17 Berdasarkan keterangan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN tahun 2014, terdapat beberapa bentuk upaya serta kegiatan yang telah dijalankan dalam upaya untuk melakukan pemasyarakatan ASEAN. Beberapa kegiatan tersebut diantarannya yaitu mencakup:
Sosialisasi Kuliah umum Seminar Workshop Lokakarya Focus Group Discusion ASEAN Goes To School Roundtable Discussion Simulasi sidang ASEAN Lomba fotografi ASEAN
ASEAN Fun Run ASEAN Village ASEAN Goes on Air (TV/Radio) ASEAN Corner Pembentukan Pusat Studi ASEAN (PSA) Penerbitan bahan publikasi seperti Majalah ASEAN, buku ASEAN Selayang Pandang, buku Kenali ASEAN Kita, dan lain-lain.
Kegiatan pemasyarakatan ASEAN secara luas memiliki beberapa sasaran yaitu pelajar SMP/SMA, mahasiswa, akademisi, kalangan pengusaha, UKM, SKPD, media masa, kementerian/lembaga dan masyarakat umum. Selain menyelenggarakan kegiatan tersebut diatas, Ditjen Kerja Sama ASEAN juga
17
Kementerian Luar Negeri RI, Buku diplomasi Indonesia 2011, Jakarta, 2011, hal 184.
15
melaksanakan kegiatan pemasyarakatan yang sifatnya responsif atau sesuai undangan dari instansi terkait sebagai narasumber.18 Dalam laporan kinerja Ditjen ASEAN Kemenlu juga ditemukan fakta menarik mengenai analisa terkait bentuk yang dianggap paling efektif dalam upaya peningkatan awareness masyarakat, disebutkan bahwa sosialisasi adalah upaya yang paling efektif dalam kegiatan pemasyarakatan ASEAN, disebutkan bahwa, “Secara umum dapat disimpulkan bahwa media yang paling efektif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai integrasi Masyarakat ASEAN 2015 adalah kegiatan sosialisasi dalam bentuk tatap muka langsung melalui kegiatan-kegiatan seperti seminar dan kuliah umum.”19 Secara kuantitas, pada kurun waktu tahun 2014 Ditjen Kerjasama ASEAN telah melakukan 132 kegiatan sosialisasi di 37 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dari 120 kegiatan yang direncanakan. Rangkaian kegiatan tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah, Pusat Studi ASEAN dan pihak-pihak lainnya baik ditingkat pusat maupun di daerah. Lebih lanjut juga terdapat perbandingan mengenai kegiatan pemasyarakatan ASEAN, khususnya yang dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi pada kurun waktu tahun 2010 sampai tahun 2014. Tabel 7: Perbandingan kegiatan Pemasyarakatan Masyarakat ASEAN
(Sumber: Dokumen laporan kinerja direktorat kerjasama fungsional ASEAN 2014)
18 19
Kementerian Luar Negeri RI, Laporan Kinerja Ditjen Kerja Sama ASEAN 2014, Jakarta, 2015. Ibid
16
Dalam tabel diatas dapat dilihat bahwa meskipun jumlah sosialisasi yang diagendakan cenderung tidak mengalami kenaikan, namun jumlah orang dan institusi yang hadir relative terus mengalami kenaikan, yang kemudian memberikan kesimpulan bahwa pemerintah Indonesia telah cukup aktif dalam berupaya menggalakkan Pemasyarakatan ASEAN. Selain dengan diadakannya agenda pemasyarakatan, dalam berbagai sumber juga dapat diketahui bahwa pemerintah telah mendukung beberapa kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan interaksi antar masyarakat ASEAN, diantaranya adalah dengan diadakannya Festival ke-ASEAN-an seperti: ASEAN Blogger Festival20, ASEAN Literary Festival21, ASEAN Puppetry Festival, ASEAN Jazz Fesitval, dan beberapa Festival lain. Dari beberapa agenda tersebut, agenda seperti ASEAN Literary Festival diketahui sebagai agenda yang diinisiasi oleh kalangan sipil, dengan disponsori oleh kemenlu.22 Terhitung sebanyak enam belas macam kegiatan telah dicoba oleh Pemerintah Indonesia, dalam rangka meningkatkan awareness, sekaligus dalam upaya Identity building ASEAN terhadap masyarakat. Namun meskipun pemerintah menilai sudah cukup aktif dalam mensosialisasikan ataupun mendiseminasikan pemahaman terkait masyarakat ASEAN, masih banyak pula yang meragukan bahwa ASEAN sudah diarahkan kedalam organisasi yang berorientasi pada masyarakat melihat juga bahwa upaya yang dilakukan pemerintah masihlah jauh dari cukup, ataupun masih kurang efektif dalam pelaksanaannya. Salah satu pandangan tersebut berasal dari ketua Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII), Tirta Mursitama yang memberikan pandangan bahwa ASEAN belum sepenuhnya berbaur, bahkan lebih dikenal 20
Menengok ASEAN blogger festival-2013 di solo http://edisicetak.joglosemar.co/berita/menengok-asean-blogger-festival-2013-di-solo-kompakpromosikan-wisata-lewat-dunia-maya-135573 Diakses pada 1 Desember 2016, 20.00 WIB, Surakarta. 21 ASEAN Literary Festival http://aseanliteraryfestival.com/ Diakses pada 27 Oktober 2016, 20.00 WIB, Surakarta. 22 About ASEAN Literary Festival http://aseanliteraryfestival.com/?page=archive&jenis=About Diakses pada 27 Oktober 2016, 20.00 WIB, Surakarta.
17
sebagai organisasi regional yang elitis, disamping itu ia juga menuturkan bahwa Indonesia harus lebih menekankan upayanya untuk mendorong ASEAN guna menemukan identitas baru dengan meninggalkan identitas lama, yaitu dengan mewujudkan identitas bersama ASEAN sebagai identitas regional yang dibangun dengan nilai-nilai universal.23 Sementara pandangan lain yang serupa juga datang dari perneliti kajian Asia tenggara P2P LIPI, Khanisa Krisman, dikatakan bahwa kegiatan-kegiatan pemasyarakatan ASEAN masih menjadikan masyarakat sebagai konsumen, dimana kegiata yang ada, masih dinilai sebagai agenda seremonial belaka, agenda-agenda ASEAN yang dinilai selalu mencerminkan pembangunan top-down pun disesalkan karena seharusnya ASEAN dan juga pemerintah perlu untuk melakukan pembangunan ASEAN secara bottom-up. Terlepas dari masih jauhnya upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengintensifkan peran pembangunan identitas ASEAN di masyarakat, komitmen pemerintah dalam menyukseskan pembentukan komunitas ASEAN diketahui tetap berjalan. Hal ini didukung dengan peran permerintah yang telah menyelesaikan keseluruhan poin / action lines dalam Cetak Biru Masyarakat Sosial Budaya, khususnya pada aspek pembangunan identitas, dimana dalam wawancara yang dilakukan, George lantu meyakinkan bahwa “semua yang kita sepakati dengan negara ASEAN, untuk kita laksanakan, kita laksanakan. Jadi 100 persen dari action lines yang kita sepakati itu kita lakukan.”24, dalam keseluruhan 50 butir action lines yang terdapat pada poin E atau poin pembangunan identitas dalam ASCC Blueprint, George lantu mencontohkan bahwa “promotion of ASEAN awareness and sense of community, disini pada poin E1 ini kita laksanakan.. Misalnya kita melaksanakan symposium, dialog, dan kita siarkan di televisi dan radio.”25 Kepentingan negara dan Integrasi Regional 23
Tempo, ahli mea: di depan mata Indonesia jangan pasif, diakses https://m.tempo.co/read/news/2016/01/01/090732297/ahli-mea-di-depan-mata-indonesiajangan-pasif Diakses pada 5 November 2016, 20.00 WIB, Surakarta. 24 Wawancara Direktur Kerjasama Fungsional ASEAN, George lantu 25 Ibid
18
Keseriusan pemerintah dalam mendukung terwujudnya masyarakat ASEAN pastinya menjadi pertanyaan banyak pihak. Sebetulnya apakah pandangan yang dimiliki pemerintah terkait dengan pembentukan komunitas regional ini, dan mengapa pemerintah terkesan lambat dalam merespon tuntutan-tuntutan yang datang atas dugaan bahwa ASEAN masih menjadi wadah kerjasama kaum elit. Diketahui bahwa pembentukan masyarakat ASEAN secara keseluruhan bersama dengan upaya pembangunan Identitasnya belumlah menjadi agenda prioritas pemerintah, dimana tentunya terdapat alasan-alasan tertentu yang mendasari prioritas dalam pelaksanan sebuah peran. Alexander C. Chandra memandang kurangnya keseriusan pemerintah dalam upaya pembangunan Identitas ASEAN, dipicu dari dua hal utama yaitu:26 Pertama, komposisi pemerintah yang terdiri dari ‘partai politik yang campur aduk’ menimbulkan sulitnya pencapaian sebuah keputusan bersama. Dalam kabinet Indonesia era Presiden SBY contohnya, kabinet yang campur aduk sangat kentara, sehingga membuat Presiden SBY sering berupaya mengakomodir kepentingan dari Partai Politik dalam melihat masalah yang terjadi di dunia internasional sebagai arahan Politik Luar Negeri Indonesia. Adanya ke campur adukan tersebut kemudian dinilai menyebabkan pemerintah melupakan kepentingan utamanya dalam mengusung kebijakan atau program yang harusnya lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, padahal dalam kaitannya dengan pembangunan identitas ASEAN, pemerintah perlu untuk terus mendorong kesejahteraan masyarakat Indonesia agar dapat bersaing dalam level regional ke depan, Kedua, Indonesia dalam lingkup nasionalnya saja seringkali masih dipermasalahkan dengan adanya konflik-konflik, yang masih menandakan kurang eratnya persatuan masyarakat dalam lingkup nasional. Dengan adanya fakta tersebut dinilai Indonesia saja sulit dalam menyatukan masyarakatnya yang multikultur, apalagi kemudian jika dihadapkan pada upaya pembangunan
26
Alexander Chandra dalam Pandu Utama Manggala, Politik Luar Negeri Indonesia dalam mendorong terciptanya regionalisme ASEAN, 2009.
19
identitas ASEAN, yang mana menurut penulis terkadang masyarakat pun masih mempunyai pandangan miring terkait masuknya masyarakat luar. Oleh karena itu pemerintah haruslah lebih aktif dalam mendorong partisipasi masyarakat kedepan dan juga harus terus mendengarkan saran-saran yang akan diambil, khususnya terkait dengan kebijakan yang akan langsung berdampak pada kehidupan masyarakat. Pada pelaksanaannya kita dapat memikirkan bahwa upaya Indonesia dalam mendukung pembentukan komunitas ASEAN berada sebagai strategi dalam politik luar negeri Indonesia. Upaya dalam mendorong pembangunan regionalisme ASEAN walaupun termasuk dalam cita-cita negara, sebagaimana yang disampaikan Presiden Soeharto, pada akhirnya tentu memiliki maksud untuk memperoleh kepentingan nasional. Utamannya Indonesia memiliki kepentingan untuk mencapai stabilitas ketahanan dan kerjasama regional, sebagaimana dikatakan oleh CPF Luhulima, dalam laporan penelitian ASEAN di dalam politik luar negeri RI bahwa Indonesia amat sadar bahwa setiap perkembangan
di
Asia
Tenggara
akan
berdampak
langsung
pada
pembangunan nasional, karena itu stabilitas politik dan pembangunan ekonomi negara tidak dapat dipisahkan dari perdamaian dan stabilitas wilayah regional.27 Asumsinya adalah dimana pengkondisian wilayah regional dapat mengamankan tujuan-tujuan utama bangsa dalam menjaga stabilitas nasional, sebagaimana selanjutnya Indonesia juga diuntungkan dengan adanya peluangpeluang kerjasama yang terjalin antar satu dengan lain.28 pada pembahasan mengenai kepentingan kolektif, pada akhirnya, sebagaimana dilihat dalam pandangan konstruktivis, kepentingan nasional indonesia dalam mendukung kegiatan dalam pembentukan masyarakat ASEAN dapat dilihat sebagai sebuah bagian dari kepentingan kolektif ASEAN untuk mengkonstruksikan sebuah wadah kerjasama, serta dalam membentuk pemahaman kolektif masyarakat mengenai ASEAN. Disamping itu juga 27 28
CPF Luhulima, et.al Laporan penelitian ASEAN dalam politik luar negeri RI, Ibid
20
terdapat fakta yang tidak dapat disembunyikan, bahwa sebagai sebuah negara, Indonesia memiliki kepentingan objektif, dimana Indonesia akan tetap bergerak untuk melindungi kepentingan fundamentalnya sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam UUD 1945. Berkaitan dengan hal tersebut Wendt pun tidak menampik bahwasanya negara harus tetap memiliki kepentingan objektifnya untuk mempertahankan identitasnya sebagai sebuah negara. Akan tetapi seiring dengan proses yang berjalan, dan dengan semakin intensnya interaksi yang terjalin, pembangunan identitas regional pun akan membentuk suatu pemahaman bersama yang lebih dalam, dan secara otomatis kepentingan-kepentingan yang muncul tentu akan lebih selaras dengan kepentingan kawasan.29 Sebagai contoh, pada perjalanannya saat ini Indonesia terus menyesuaikan kepentingan nasionalnya searah pada kepentingan kolektif regional ASEAN, yaitu dengan melaksanakan peran-peran aktifnya dalam tujuan ideal di dunia internasional khususnya ASEAN.
Masyarakat ASEAN dalam bingkai konstruktivisme dan Identitas Sebuah komunitas regional dalam pengertiannya dapat dipahami sebagai sebuah entitas masyarakat yang mempunyai rasa saling memiliki, rasa saling peduli dan dan berbagi, serta kepercayaan bahwa kebutuhan para anggotanya
dapat
dipenuhi
melalui
komitmen
dalam
menempuh
kebersamaan.30 Dalam perjalanannnya suatu komunitas dapat dikonstruksikan baik oleh elit-elit negara maupun masyarakat dalam kawasan itu sendiri. Adler dan Barnett dalam tulisannya mengkarakteristikan tiga ciri dari sebuah komunitas regional, diantarannya adalah, Pertama, masyarakat komunitas
29
Alexander Wendt, Social Theory of International Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 1999, hal 20. 30 Mcmillan dan Chavis,Sense of Community : A Definition and Theory, Journal of Community Psycology, 14(1), 1986 hal 6-23
21
saling berbagi identitas, nilai-nilai dan pengertian-pengertian. Kedua, masyarakat yang berada di dalam komunitas menjalin hubungan atau interaksi secara langsung, melalui hubungan-hubungan tatap muka dan dalam berbagai keadaan atau tata cara. Ketiga, komunitas menunjukkan suatu resiprositas yang mengekspresikan derajad tertentu kepentingan jangka panjang dan mungkin bahkan altruisme.31 Sebagai implikasi dari pembentukan sebuah masyarakat ASEAN, pembentukan kerjasama menjadi semakin kompleks dimana kedepan, upaya untuk memperkuat integrasi regional tidak lagi hanya dibangun atas interkasi elit namun juga yang lebih penting adalah interkasi antar civil society antar negara. Oleh karena itu, dalam rangka membentuk entitas regional ASEAN yang kuat, perlu ada perubahan pemahaman dalam upaya untuk memandang ASEAN dari yang sebelumnya dipandang sebagai sebuah organisasi state centric atau state oriented, menjadi organisasi people oriented, dimana interksi antar warga akan membentuk masyarakat ASEAN kedepan. Hadirnya masyarakat ASEAN menjadi sebuah tantangan baru bagi seluruh negara-negara ASEAN, begitupula Indonesia. Jika sebelumnya ASEAN hanya perlu mempersatukan visi antar elit-elit negara, saat ini ASEAN dan masing-masing negara anggota memiliki tugas untuk mendiseminasikan visinya kepada kurang lebih 617 juta penduduk di ASEAN.32 Mengapa masyarakat sangat penting dalam pemersatuan regional ASEAN kedepan, salah satu alasannya adalah, pertama karena masyarakat dapat lebih luwes dalam melakukan kerjasama dan upaya-upaya yang dapat mendorong sebuah kawasan menjadi sebuah regional yang dapat dicirikan dari Identitas yang dipegang oleh masyarakatnya. Ketika sebuah komunitas hanya dibentuk oleh elit maka akan selalu timbul kecurigaan dan ketidak-dekatan dari masyarakat kawasan, namun ketika masyarakat tersebut sudah dapat berkontribusi atau 31
Adler dan Barnett dalam Luhulima (ed.), Masyarakat Asia Tenggara menuju Komunitas ASEAN 2015, laporan penelitian, Yogyakarta, Pustaka Pelajar - P2P-LIPI, 2008 , hal 14 32 Kabir, S. and Salim, R, Regional Economic Integration in ASEAN: How Far Will It Go? Journal of Southeast Asian Economies, 31(2), 2014 hal 314.
22
berperan langsung dalam pergerakan sebuah masyarakat ASEAN, maka tingkat kepemilikan dan kepercayaan masyarakat pun akan terus meningkat seiring dengan tumbuhnya integrasi itu sendiri. Kedua, terkait dengan peran masyarakat, dalam sebuah konsep kedaulatan negara dikenal sebuah ajaran mengenai kedaulatan rakyat, yang mana pokok dari ajaran tersebut dapat secara mudah kita lihat dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem demokrasi mengusung sebuah prinsip dimana kedaulatan dijalankan dari, oleh, dan untuk rakyat, sebagaimana selanjutnya dijelaskan dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar. Pengertian tersebut mempunyai makna bahwa rakyatlah yang berdaulat terhadap negara, dimana secara yuridis pengelolaan kedaulatan akan dilaksanakan oleh para wakil rakyat untuk memenuhi kepentingan dan melaksanakan amanah yang diberikan rakyat.33 Dengan adanya penjelasan di atas, upaya pembentukan masyarakat ASEAN sebagai sebuah masyarakat yang people centered pun dapat dilihat sebagai suatu upaya yang penting, dimana ketika masyarakat sudah memiliki rasa pememilikan yang kuat terhadap ASEAN, maka keberadaan ASEAN pun akan makin kuat, rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara akan memiliki kepentingan bersama untuk mempertahankan kerjasama dan integrasi ASEAN kedepan. Walaupun demikian, hal ini pun dapat berjalan terbalik seperti contoh yang dapat dilihat pada kasus BREXIT dimana rakyat juga dapat memvoting keluar keanggotaan negaranya. Hal menarik lain yang dapat kita simpulkan dari penjelasan diatas adalah bahwasanya kita dapat mengerti mengapa ASEAN terus mempromosikan berjalannya demokrasi terhadap semua negara anggota, khususnya padan negara CMLV, karena sesungguhnya kedepan berjalannya masyarakat ASEAN adalah upaya dari penerapan unsur demokrasi itu sendiri.
33
Ulfia Hasanah, memaknai hakikat kedaulatan rakyat dalam ketatanegaraan indonesiA, jurnal yuridis, universitas riau, hal 2.
23
“An ASEAN community conscious of its ties of history, aware of its cultural heritage and bound by a common regional identity… We see vibrant and open ASEAN societies consistent with their respective national identities, where all people enjoy equitable access and opportunities for total human development regardless of gender, race, religion, language, or social and cultural background.”(ASEAN Vision 2020)34
Upaya dalam membangun sebuah masyarakat ASEAN memerlukan sebuah tindakan konstruktif, dapat dilihat bahwasanya gagasan ‘common regional identity’ selalu muncul dan menjadi basis dalam pembentukan masyarakat ASEAN, pengkonsruksian identitas perlu untuk ditujukan kepada masyarakat, agar kedepannya selain memiliki identitas dari negara masingmasing, masyarakat pun di Asia tenggara pun memiliki indentitas ke ASEANan. Upaya pembentukan identitas kolektif menurut pendapat Alexander Wendt merupakan faktor yang sangat penting,
dimana pembentukan
identitas akan mengarahkan kepentingan setiap masing-masing individu kedalam sebuah arah kepentingan bersama.35 Terkait dengan adanya perbedaaan-perbedaan yang terdapat antar masing masing masyarakat negara, Wendt memiliki kepercayaan bahwa identitas manusia bukanlah sesuatu yang bersifat given atau alamiah, melainkan hasil dari perkembangan tranformasi sosial yang dialami oleh tiaptiap individu dalam perjalanan hidupnya melalui interaksi sosial yang terjalin diantara satu dengan yang lain, maka itu setiap negara anggota ASEAN memiliki peran untuk membuat masing-masing masyarakatnya dapat mengenal ASEAN secara lebih dalam, khususnya dengan upaya yang berfokus pada pengembangan people centered ASEAN, dimana selanjutnya masyarakat
34 35
ASEAN Secretariat, ASEAN Vision 2020, Kuala Lumpur, 1997. Leni Winarni, Konstruktivisme, Yogyakarta, 2014, hlm. 6
24
didorong untuk dapat berpartisipasi langung sehingga proses transformasi social pun akan berjalan.36 Kesimpulan Sejak pembentukannya pada tahun 1976, ASEAN telah mengalami banyak perkembangan. Untuk menciptakan sebuah kawasan regional yang damai, stabil, dan makmur, upaya pembentukan integrasi kawasan pun digagas, hingga kemudian muncul sebuah konteks baru dalam hubungan masyarakat regional yaitu Masyarakat ASEAN. Dalam Visi-nya untuk mewujudkan Masyarakat ASEAN 2015, masyarakat pun didorong untuk memiliki sebuah identitas regional yaitu Identitas ASEAN, dengan adanya identitas kolektif ini rasa ke-kekita-an (we feeling) diharapkan akan muncul, dimana masyarakat ASEAN akan berkembang menjadi sebuah masyarakat yang saling peduli dan saling berbagi (a caring and sharing community). Sehubungan dengan upaya tersebut kebijakan pengembangan People’s Centered
ASEAN
juga
dibentuk
untuk
mengarahkan
pembangunan
masyarakat ASEAN yang berlandaskan pada upaya keterlibatan masyarakat sipil dalam pembangunan ASEAN kedepan. Pada perkembangannya diketahui pengembangan People’s Centered ASEAN masih banyak diragukan oleh banyak pihak, ASEAN masih dinilai sebagai suatu organisasi regional yang elite driven. Upaya pembangunan identitas ASEAN yang saat ini digagas dengan upaya pengenalan ASEAN dan Masyarakat ASEAN kepada masyarakat pun banyak dinilai hanya sebagai upaya seremonial belaka. Kekurangan tersebut disebabkan karena adanya kepentingan yang tumpang tindih sehingga pemerintah tidak memiliki pandangan yang lurus terkait dengan peran pembangunan Identitas ASEAN,
36
Ibid
25
kemudian diketahui bahwa upaya pembangunan masyarakat ASEAN, khususnya pengembangan integrasi masyarakat regional memiliki beberapa hambatan, diantaranya adalah kurang siapnya Indonesia untuk bersaing dan berinteraksi dalam era masyarakat ASEAN. Hal ini kemudian berimbas pada kebijakan pemerintah yang terkesan ragu-ragu dan tidak all-out dalam mewujudkan sebuah pembentukan masyarakat regional ASEAN. Adanya fakta tersebut tak pelak membuat berjalanya proses dalam mewujudkan visi People’s Centered ASEAN terganjal. Lebih lanjut, kepentingan fundamental Indonesia menjadi alasan dari tindakan yang diambil pemerintah terkait pandanganya dalam pembentukan Masyarakat ASEAN. Sejatinya sebuah negara tidak bisa mengabaikan kepentingan fundamentalnya
hanya
untuk mengejar cita-cita
dalam
membentuk sebuah integrasi kawasan. Ketidaksiapan Indonesia dalam menyongsong era masyarakat ASEAN disebabkan oleh masih kurangnya kesiapan pemerintah di berbagai sektor, serta terkait dengan kondisi pendidikan, dan ekonomi masyarakat, yang secara keseluruhan belum cukup memadai bagi Indonesia untuk masuk kedalam sebuah entitas masyarakat regional ASEAN, maka itu bisa dilihat bahwa pemerintah saat ini cenderung berfokus untuk meningkatkan kapasitas dalam negerinya terkait dengan pembentukan masyarakat ASEAN. Terlepas dari fakta tersebut, proses untuk menuju pembentukan masyarakat ASEAN masih terus berjalan, dari analisa yang dilakukan dapat dilihat bahwasanya Indonesia masih berada dalam jalur konstruksi dari pembentukan masyarakat ASEAN itu sendiri, dimana Indonesia tetap melakukan perannya untuk membangun identitas masyarakat ASEAN melalui upaya peningkatan awareness serta keterlibatan masyarakat. Selanjutnya dapat dilihat bahwa interaksi yang dilakukan oleh Indonesia dengan negaranegara ASEAN, telah membuat suatu kerangka identitas dasar sebagaimana ASEAN Way muncul sebagai kerangka dasar bagi negara-negara ASEAN untuk saling berhubungan. Identitas tersebut sebagai contoh telah mendorong 26
Indonesia dalam menempatkan perhatiannya yang cukup terhadap ASEAN, sebagaimana dikatakan bahwa ASEAN adalah soko guru politik luar negeri Indonesia. Dalam masa kepemerintahan Presiden SBY, peran diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam mendukung pembentukan masyarakat ASEAN secara umum dapat dikatakan cukup aktif, sejalan dengan kepentingan Indonesia untuk mengambil posisi kepemimpinan di ASEAN. Terakhir, sebagaimana yang dikemukakan dalam teori Identitas, untuk membangun sebuah kawasan regional yang kuat dibutuhkan sebuah pembangunan Identias yang secara terstuktur masuk sebagai dasar dari adanya sebuah konstruksi kepentingan bersama. Dengan begitu, selagi mengejar ketertinggalanya, peran diplomasi Indonesia pun harus tetap dijalankan, dan juga ditingkatkan dalam upaya untuk mendorong Integrasi ASEAN, sebagaimana agar pembentukan Masyarakat ASEAN dapat terwujud seperti yang dicita-citakan.
Daftar Pustaka
Buku & Jurnal Adler dan Barnett dalam Luhulima (ed.), Masyarakat Asia Tenggara menuju Komunitas ASEAN 2015, laporan penelitian, Yogyakarta, Pustaka Pelajar P2P-LIPI, 2008 Adler, Emanuel dan Barnett, Michael, Collective Identity and Conflict Management in Southeast Asia, 1988. Dalam “Security Communities”,ed. Amitav Acharya, 198-227. Cambridge: Cambridge University Press. Alexander Wendt, Social Theory of International Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 1999 ASEAN Secretariat, ASEAN Vision 2020, Kuala Lumpur, 1997. ASEAN Secretariat, ASEAN Charter, Jakarta, 2008. ASEAN Secretariat, ASCC Blueprint, Jakarta, 2009.
27
Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, ASEAN Selayang Pandang edisi ke-19, 2010, Jakarta, 2010. Guido Benny and Kamarulnizam Abdullah, Indonesian Perceptions and Attitudes toward the ASEAN Community, Journal of Current Southeast Asian Affairs 1/2011 Hassan wirajuda. Pidato Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada lokakarya Nasional diplomasi public. Bandung 6 desember 2006. Kabir, S. and Salim, R. Regional Economic Integration in ASEAN: How Far Will It Go? Journal of Southeast Asian Economies, 31(2), 2014. Kementerian Luar Negeri RI, Buku diplomasi Indonesia 2011, Jakarta, 2011. Kementerian Luar Negeri RI, dokumen rencana strategis Kemenlu 2010-2014, Jakarta, 2010. Kementerian Luar Negeri RI, Laporan Kinerja Ditjen Kerja Sama ASEAN 2014, Jakarta, 2015. Leni Winarni, Konstruktivisme, Yogyakarta, 2014 Mcmillan dan Chavis, Sense of Community : A Definition and Theory, Journal of Community Psycology, 14(1), 1986. Pandu Utama Manggala, Politik Luar Negeri Indonesia dalam mendorong terciptanya regionalisme ASEAN, Universitas Indonesia, 2009. Rodolfo Severino, Dalam Haiyyu Darman Moenir, One Identity Towards Asean Community 2015, Procedings Of International Conference On Asean Studies 2014 (Iconas), Asean Studies Center Ugm, Yogyakarta, 2014 Ulfia Hasanah, Memaknai Hakikat Kedaulatan Rakyat Dalam Ketatanegaraan Indonesi, Jurnal Yuridis, Universitas Riau Zhikica Zach, Public Diplomacy of Multilateral Organizations: The Cases of NATO,EU, and ASEAN. Los Angeles: Figueroa Press, 2015
Wawancara 28
Wawancara Direktur Kerjasama Fungsional ASEAN, George lantu Wawancara dengan Peneliti Kajian Asia Tenggara P2P LIPI, Khanisa Krisman
Internet Indonesia Pertegas Peran Aktif Wujudkan ASEAN Community, http://www.theglobalreview.com/content_detail.php?lang=id&id=2604&type=3#.V5WorVR97I U Diakses pada 17 Juni 2016, 20.00 WIB, Surakarta. ASEAN Jadi Soko Guru Politik Luar Negeri Indonesia http://news.okezone.com/read/2013/03/22/411/780253/asean-jadi-sokoguru-politik-luar-negeri-indonesia Diakses pada 20 September 2016, 20.00 WIB, Surakarta. ASEAN Literary Festival http://aseanliteraryfestival.com/ Diakses pada 27 Oktober 2016, 20.00 WIB, Surakarta. Menengok ASEAN blogger festival-2013 di solo http://edisicetak.joglosemar.co/berita/menengok-asean-blogger-festival2013-di-solo-kompak-promosikan-wisata-lewat-dunia-maya-135573 Diakses pada 1 Desember 2016, 20.00 WIB, Surakarta. About ASEAN Literary Festival http://aseanliteraryfestival.com/?page=archive&jenis=About Diakses pada 27 Oktober 2016, 20.00 WIB, Surakarta. Tempo, ahli mea: di depan mata Indonesia jangan pasif, diakses https://m.tempo.co/read/news/2016/01/01/090732297/ahli-mea-di-depan-mataindonesia-jangan-pasif Diakses pada 5 November 2016, 20.00 WIB, Surakarta.
29
30
