PERAN DAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP KESINAMBUNGAN PEREKONOMIAN INDONESIA
Orasi Ilmiah dalam rangka Dies Natalis Trisakti School of Management ke-38
Jakarta, 30 November 2012
Oleh: Dr. Ir. Arif Budimanta, M.Sc
Yang terhormat, Ketua Senat dan Guru Besar Trisakti School of Management Ketua Dewan Penyantun serta segenap Pengurus Yayasan Trisakti Ketua dan Sekretaris Lembaga, Ketua Unit Pelaksana Teknis, dan Ketua Jurusan di lingkungan STIE Trisakti, Segenap para Dosen, Mahasiswa, Karyawan, dan alumni STIE Trisakti, serta Para tamu undangan dan hadirin yang saya terhormat
Assalamualaikum Wr. Wb, Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, berkat, anugerah, dan kasih sayangNya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul hari ini dalam acara Dies Natalis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti (Trisakti School of Management) yang ke-38. Pada saat yang berbahagia ini, saya benar-benar merasakan kehormatan atas diberinya kesempatan untuk menyampaikan pandangan saya sesuai dengan tema yang dimintakan oleh panitia yaitu mengenai :
“Peran dan Tanggungjawab Sosial Perusahaan terhadap Kesinambungan Perekonomian Indonesia”
Hadirin yang saya hormati, Tema besar ini kita pilih karena saya yakin, semua yang ada di ruangan ini bersepakat bahwa sudah bukan saatnya lagi kita berfikir partikulatif mengenai pembangunan ekonomi kita dan sudah saatnya untuk tidak lagi berfikiran pragmatis terhadap keberlangsungan kegiatan ekonomi yang baik dimasa yang akan datang. Beberapa hari yang lalu saya baru saja pulang dari Jenewa untuk mengikuti konperensi parlemen dunia mengenai Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization). Konperensi yang membahas tema mengenai peran perdagangan dalam mengurangi kemiskinan dan lapangan kerja setidaknya mengungkapkan dua hal yang menurut saya penting untuk saya sampaikan dalam forum ini. Pertama krisis ekonomi yang berlangsung saat ini akan semakin kompleks dan memberi dampak ganda. Ketimpangan antar dan intranegara diperkirakan kian meningkat dan menjadi tantangan yang lebih besar di masa depan. Kedua
agenda perdagangan bebas yang selama ini dipromosikan ternyata tidak
membawa korelasi yang nyata terhadap penurunan kemiskinan yang ditunjukkan dengan sasaran agenda tujuan pembangunan milenium tahun 2015 tentang kemiskinan yang besar kemungkinan tidak tercapai. Krisis keuangan yang terjadi saat ini di Amerika Serikat dan sebagian di Eropa telah memberikan pembelajaran dan refleksi kepada banyak ekonom, developmentalist, atau akademisi bahkan usahawan serta para profesional tentang makna ilmu ekonomi, ilmu manajemen dalam perkembangan kehidupan dan peradaban manusia. Gerakan 99 persen (occupy wall street) yang dimotori oleh salah seorang akademisi asal Amerika Serikat David Graeber memberikan makna kepada kita semua tentang arti penting keadilan sosial, etika kemanusiaan dalam siklus ekonomi maupun bisnis. Selama ini disadari atau tidak, demi mengejar pertumbuhan seringkali faktor-faktor lain yang sesungguhnya jauh lebih penting justru diabaikan sehingga eksploitasi sumberdaya seringkali “dimaklumkan”, pemerataan pembangunan “dikesampingkan”, dan kedaulatan negara kerap “digadaikan” karenanya. Indikator semu itu pula yang telah membuat berpuluhpuluh tahun bangsa ini terlena dan lupa akan sebuah konsep kesinambungan ekonomi. Kesinambungan ekonomi perlu ditata dan dibuatkan strategi, karena walau bagaimanapun perekonomian Indonesia tidak hanya ada untuk hari ini, tidak hanya untuk tahun ini, tetapi untuk dimasa-masa yang akan datang. Sesungguhnya negara-negara maju juga memiliki kesadaran dan agenda yang sama untuk membuat perekonomiannya berkesinambungan, tetapi perlu diingat bahwa paradigma ekonomi yang dijalankan oleh masing-masing negara tentu tidak sama sehingga tidak perlu terkejut bahwa ada sebagian negara sengaja tega “mematikan” ekonomi negara lainnya dengan cara mengambil surplus value yang terlalu besar dari kegiatan perusahaanperusahaannya di negara-negara lain. Tujuannya mungkin sama yakni untuk kesinambungan ekonomi negaranya. Tapi apakah apakah cara yang seperti itu kemudian yang harus diterapkan? Josep E. Stiglitz (2010) mengatakan problematika sosial suatu negara merupakan cerminan dari paradigma ekonomi yang dianut dari negara tersebut. Masalah ketimpangan, kemiskinan, minimnya kesempatan kerja, daya saing Indonesia yang lemah, inefisensi birokrasi, persoalan lingkungan hidup, adalah persoalan keseharian yang kita hadapi setiap hari. Semua itu adalah problem sosial yang kita hadapi bersama pada saat ini. Persoalannya kemudian bagi kita adalah, bagaimana kita mengatasinya. Kebijakan ekonomi yang selama ini dijalankan ternyata belum bisa membebaskan dan memerdekakan masyarakat dari jebakan kolonialisme ekonomi.
Kita melihat banyak negara yang mengandalkan model pembangunan dengan corak paradigma kapitalis pada akhirnya membawa ketimpangan antar warga yang sangat tajam, membangkrutkan negara pada satu sisi, tetapi negara tersebut tetap memiliki jutawan kelas dunia pada sisi lain. Kita juga melihat negara-negara yang mengadopsi corak ekonomi yang sosialis pada akhirnya tercerai berai, dan tidak berhasil mengangkat kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan corak yang diyakininya. Sesungguhnya dari berbagai krisis yang telah kita saksikan di berbagai negara maupun yang kita lewati sendiri, mengandung pelajaran berharga mengenai arti penting paradigma maupun ideologi dalam membangun bangsa. Indonesia terus dapat bertahan dari segala kerapuhan, karena kita memiliki ideologi dan konsepsi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ibarat rumah, maka ideologi dan konsepsi inilah yang menyangga kehidupan kebangsaan kita menghadapi gempuran zaman. Betapa suatu ideologi, konstitusi, dan rasa sebagai negara kesatuan menjadi semangat tersendiri yang sulit dijelaskan oleh berbagai aliran ekonomi ortodoks seperti kapitalisme, sosialisme, dan lain sebagainya. Keunikan nilai yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa ini berdasarkan kondisi masyarakat inilah yang bila dijalankan secara konsisten akan menjadi bentuk paling tepat dalam mencapai tujuan-tujuan bangsa sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 45. Berfokus dalam hal ekonomi, maka paradigma ekonomi seperti apa yang seharusnya dijalankan oleh Indonesia agar kerapuhan ekonomi dapat berbalik arah menjadi kekuatan ekonomi yang berkesinambungan. Sesuai dengan ideologi yang kita miliki maka menurut saya bangunan ekonomi Pancasila adalah sebuah sistem yang dibangun berdasarkan semangat ke-Indonesiaan. Ia tidak kapitalis, tidak pula sosialis. Ekonomi Pancasila adalah suatu tandingan ideologis atau ideologi alternatif dari sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis. Sistem ekonomi Pancasila merupakan penjabaran dari semangat Pancasila dalam perekonomian dan kesejahteraan yang bertujuan untuk mengkoreksi sistem ekonomi yang berwatak kolonial. Ekonomi Pancasila adalah sistem pengaturan hubungan antar negara dan warganegara yang ditujukan untuk memajukan kemanusian dan peradaban, memperkuat persatuan nasional melalui proses usaha bersama/gotong royong, dengan melakukan distribusi akses ekonomi yang adil bagi seluruh warganegara yang dilandasi oleh nilai-nilai etik pertanggungan jawaban kepada Tuhan yang Maha Esa (Budimanta, 2012).
Bagaimana paradigma ekonomi pancasila ini di implementasikan dalam mencapai kesinambungan ekonomi? Ekonomi Pancasila tidak akan pernah dapat terlaksana apabila tidak dinternasilakan dalam nilai-nilai kehidupan para pendukungnya dalam siklus kegiatan ekonomi. Para pendukung ataupun agen-agen tersebut adalah para pelaku aktivitis yang ada dalam struktur kehidupan ekonomi dalam berbagai tingkatannya termasuk didalamnya para pelaku usaha ataupun perusahaan negara maupun swasta. Dalam konteks dunia usaha/bisnis nilai-nilai etis ini salah satunya dikonseptualisasikan dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Edward Freeman dan Velamuri (2006) mengatakan ”we cannot seperate business from ethic”
Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati, Melihat struktur Pertumbuhan ataupun Produk Domestik Bruto (PDB) kita, sektor swasta menempati ruang yang cukup besar didalamnya. Misalnya saja sektor “industri pengolahan”, “konstruksi”, “pengangkutan dan komunikasi” serta “perdagangan, hotel, dan restoran” yang tumbuh cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir memiliki kontribusi cukup besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Pada tahun 2011 saja Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan sebesar 6,7 persen untuk sektor industri pengolahan, 7,8 persen untuk konstruksi, 9.2 persen untuk pengangkutan dan komunikasi serta 10,2 persen untuk perdagangan, hotel dan restoran. Besarnya kontribusi sektor-sektor ini terhadap PDB tentunya juga dapat diartikan bahwa “kue” kemajuan ekonomi yang dinikmati oleh sektorsektor ini cukup besar. Demikian pula sektor pertambangan yang meskipun dalam beberapa tahun belakangan pertumbuhannya sangat kecil bahkan melambat (-0,3) pada tahun 2011, tetapi kontribusinya terhadap PDB nasional cukup besar yakni 11,9 persen. Semakin besarnya ruang yang ditempati oleh agen-agen atau perusahaan swasta tentunya juga sepatutnya diikuti oleh semakin besarnya rasa tanggungjawab sosial didalamnya. Karena walau bagaimanapun dalam sebuah kegiatan ekonomi sedikit banyak akan menimbulkan eksternalitas terhadap lingkungan sekitarnya, oleh karena itu selain melalui pajak yang dikenakan pemerintah, seyogyanya perusahaan juga perlu untuk mengelola tanggungjawab sosialnya guna mereduksi dampak dari eksternalitas negatifnya. Dalam sudut pandang ekonomi makro, kemajuan ekonomi biasanya menimbulkan efek berupa meningkatnya harga-harga atau dikenal dengan inflasi. Oleh karena itu tanpa adanya perubahan pendapatan masyarakat akan menyebabkan menurunnya daya beli yang pada akhirnya mengurangi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu perlu ada sebuah upaya dari pelaku usaha dalam bentuk tanggungjawab sosial yang tujuannya untuk melakukan
pemberdayaan masyarakat sehingga pada tahap berikutnya masyakat akan mampu meningkatkan pendapatannya. Dengan kalimat lain saya ingin menegaskan bahwa tanggungjawab sosial bagi perusahaan merupakan suatu yang memang sudah seharusnya dilakukan perusahaan, sehingga tidak boleh lagi dianggap sebagai beban apalagi penghambat bagi perekonomian. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah makna lain dari nilai kegotongroyongan.
Hadirin yang saya hormati, Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar serta kekayaan alam yang melimpah, Indonesia perlu menjaga kesinambungan
hubungan antara ekonomi, sosial
masyarakat, serta lingkungan. Karena potensi konflik yang ditimbulkan oleh sebuah aktivitas usaha akan besar apabila salah satunya terganggu atau merasa diperlakukan tidak adil. Oleh karena itu saya berpendapat bahwa harus ada sebuah tanggung jawab sosial dari perusahaan atau pemilik usaha terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam berbagai aspek. Pada kesempatan ini saya ingin kembali mengingatkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social responsibility (CSR)
merupakan suatu elemen yang
penting dalam kerangka sustainability, yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan dan sosial budaya. Corporate social responsibility merupakan proses penting dalam pengelolaan biaya dan keuntungan kegiatan bisnis dengan stakeholders baik secara internal (pekerja, shareholders dan penanam modal) maupun eksternal (kelembagaan pengaturan umum, anggota-anggota masyarakat, kelompok masyarakat sipil dan perusahaan lain), dimana tidak hanya terbatas pada konsep pemberian dana saja, tapi konsepnya sangat luas dan tidak bersifat statis dan pasif, akan tetapi merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki bersama antar stakeholders. Alasan penting mengapa suatu perusahaan harus melakukan Corporate Social Responsibility adalah untuk mendapatkan keuntungan sosial, mencegah konflik dan persaingan yang terjadi, kesinambungan usaha/bisnis, pengelolaan sumber daya alam serta pemberdayaan masyarakat dan sebagai License to Operate. Jadi implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) bagi perusahaan, tidak hanya mendapatkan keuntungan ekonomi semata, tetapi juga keuntungan secara sosial dan lingkungan dimana pada akhirnya turut mempengaruhi keberlanjutan perusahaan serta mencegah terjadinya konflik. Menurut Philip Kotler dan Nancy Lee (2005) CSR memiliki sejumlah manfaat antara lain meningkatkan pangsa pasar dan penjualan, memperkuat posisi merek, mempertinggi citra
perusahaan,
meningkatkan
kecakapan,
kemampuan
ataupu
memotivasi
karyawan,
menurunkan biaya operasi ataupun meningkatkan kepercayaan kepada para investor. Mengenai makna dari tanggung jawab sosial (CSR) itu sendiri, terdapat berbagai definisi yang pernah dikemukakan, dan definisi ini juga semakin berkembang seiring dengan perkembangan dunia global. World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) pada tahun 1995, mendefinisikan CSR sebagai suatu komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut masyarakat setempat (lokal) dan masyarakat secara keseluruhan, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. Didalam ISO 26000;2010 mengenai tanggung jawab sosial juga disebutkan bahwa CSR haruslah dapat memenuhi harapan stakeholder atau pemangku kepentingan yang berkembang seiring dengan tumbuhnya aktivitas perusahaan, serta harus sesuai dan konsisten dengan aturan hokum yang berlaku, baik nasional maupun internasional. Dari perkembangan pemahaman CSR selama ini bahwa ada perubahan paradigma dalam melihat definisi CSR tersebut, yaitu (1) bahwa perusahaan agar dapat mencapai kesuksesan jangka panjang maka sangat tergantung kepada hubungan dengan semua pemangku kepentingan (stakeholder) dan mengadopsi praktik manajemen yang bertanggung jawab, (2)
bagaimana dunia usaha juga harus memberikan kontribusi positif kepada
masyarakat di mana ia beroperasi, dan (3) adalah bagaimana kegiatan usaha tersebut harus memiliki validitas komersial untuk memastikan bahwa mereka tetap bisa berkelanjutan dari waktu ke waktu – tidak hanya secara ekonomi tetapi juga lingkungan dan sosial. Stakeholder atau pemangku kepentingan juga jauh berkembang. Jika awal hanya berfokus kepada internal perusahaan saja, namun sekarang juga harus memperhatikan stakeholder lain diluar perusahaan (eksternal), dimana ini semua mempunyai perlakuan yang sama. Edward Freeman dan Velamuri (2006) mengkatakan ada empat level komitmen yang harus dibangun oleh perusahaan agar dapat menerapkan CSR yang prima yaitu :
yang
pertama adalah menyepakati preposisi nilai-nilai dasar perusahaan yang dipahami dengan baik sebagai code of conduct maupun code of ethic bagi pekerja, suplier, komunitas maupun lembaga pembiayaan. Kedua adalah membangun kerjasama dengan para pemangku kepentingan secara berkesinambungan. Artinya sekali kita menyepakati nilai-nilai dasar tersebut dengan para pihak maka harus terus menerus diperjuangkan untuk dapat bertahan dan bekelanjutan. Ketiga adalah memahami isyu-isyu sosial dan kemasyarakan yang luas. Karena seringkali banyak persoalan internal yang berkembang di dunia usaha berasal dari faktor eksternal, maka memahami soal-soal ini menjadi penting untuk mencari jalan keluar
penyelesaikannya dengan para pemangku kepentingan yang lain. Misalnya pada saat ini yang marak adalah persoalan upah buruh yang bukan saja dikeluhakan oleh buruh tetapi juga oleh pengusaha. Apakah persoalan kita sebenarnya di upah buruh atau pada soal pengendalian inflasi atau jaminan sosial warga negara yang penyelesaiannya justru harusnya datang dari negara. Keempat adalah kepemimpinan yang beretika. Kepemimpinan yang beretika atau bermoral adalah pemimpin yang dapat membatasi tindakannya dari perbuatan-perbuatan tercela dan memiliki konotasi negatif dimata masyarakat, mempromosikan nilai-nilai positif dan memiliki kesetiakawanan sosial. Dalam konteks ini maka peran CSR dalam pembangunan bangsa maupun pembangunan wawasan kebangsaan, terutama perekonomian bangsa tidak boleh diabaikan begitu saja. CSR bagi saya mempunyai landasan konseptual yang kuat untuk dapat dikatakan bahwa peran CSR memiliki peran yang signifikan bagi pembangunan nasional.
CSR DAN PEMBANGUNAN NASIONAL Hadirin sekalian yang saya hormati, Pembangunan nasional hendaknya dimaknai dengan pengembangan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Apabila dilihat bentuk masyarakat Indonesia maka akan tergambar di pengetahuan kita akan adanya keanekaragaman tipe masyarakatnya, baik secara sukubangsa atau plural, maupun secara kebudayaan dan pola kehidupan atau multikultur. Sebagai anak bangsa, tentunya kita tidak dapat melupakan akan tanggung jawab kita untuk secara fokus ikut memikirkan perkembangan kesejahteraan bangsa secara umum. Bentuk-bentuk keanekaragaman baik sukubangsa maupun kebudayaan serta pola hidup menuntut kita untuk berfikir kontekstual. Hal ini berkaitan dengan keanekaragaman yang secara rasa akan beranekaragam juga rasa sejahtera dari masing-masing kelompok masyarakat. Perusahaan yang beraktivitas di Indonesia tentunya tidak hanya membantu negara atau nasional dalam bentuk pemasukkan pajak yang pada akhirnya dikelola oleh negara dan dikembalikan ke masyarakat secara proporsional, tetapi juga perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitarnya yang dalam hal ini masyarakat sekitar beropersinya perusahaan. Usaha mensejahterakan masyarakat sekitar aktivitas usaha tentunya
mengarah pada bentuk kehidupan yang kontekstual, artinya bahwa pada masing-masing masyarakat akan mempunyai kebutuhan dan kesejahteraan yang berbeda-beda. Keperbedaan bentuk kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat di lokasi perusahaan secara langsung mendorong program tanggung jawab sosial perusahaan akan lebih tepat sasaran dibandingkan dengan model kesamarataan yang selama ini diagungkan oleh pemerintah. Kesamarataan yang sering dilakukan pemerintah pada umumnya menerapkan program yang sama yang tidak membedakan bentuk-bentuk kebutuhan yang secara kontekstual tentunya berbeda-beda. Tidak sedikit program-program yang mengandalkan kesamarataan tidak tepat sasaran. Hal ini banyak disebabkan perbedaan kebutuhan dari masing-masing masyarakat yang tinggal tersebar di seluruh bagian negara ini. Tanggung jawab sosial perusahaan
pada dasarnya bukanlah sebuah beban bagi
perusahaan yang beraktivitas, akan tetapi lebih besar dimaknai sebagai usaha perusahaan untuk beradaptasi dengan kehidupan sosial masyarakat, menjalin kesalingpercayaan antara perusahaan dan masyarakat. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia pada dasarnya tersebar juga di seluruh bagian negara ini, dan ini mengakibatkan masing-masing perusahaan akan lebih tahu bentuk kebutuhan dan bentuk kesejahteraan yang diperlukan oleh masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. CSR pada akhirnya dapat dijadikan tolak ukur bagi pembangunan nasional yang bersifat kontekstual yang mengikuti pola-pola budaya dan juga kehidupan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda. CSR memang mempunyai beberapa tahapan yang pada dasarnya sesuai dengan kondisi masyarakat sekitar perusahaan, seperti adanya program pembangunan masyarakat atau community development. Saya sering melihat banyak kerancuan ketika khalayak umum mulai mendefinisikan antara CSR dan comdev. CSR adalah prinsip-prinsip atau konsep pengejawantahan dari pembangunan berkelanjutan, dan comdev adalah bagi saya adalah program pengejawantahan wujud CSR kepada eksternal yang ada dilingkungan perusahaan. Program comdev ini mempunyai tiga tahapan program yaitu hubungan komuniti (community relation), pelayanan komuniti (community services) dan pada akhirnya mengarah pada pemberdayaan komuniti (community empowerment), Budimanta (2003). . Sebagai contoh,tahapan comdev dapat dilakukan mula-mula pada tahap dengan pemberian bantuan pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang terlaksananya program Community Relation dan Community Empowerment, kemudian pada tahap berikutnya dapat dilanjutkan dengan pemberian bantuan berupa bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, melestarikan dan mempromote budaya lokal, kemudian dilanjutkan
dengan
tahapan
community
empowerment
dengan
cara
melakukan
pengembangan komoditi lokal berpotensial untuk peningkatan perekonomian masyarakat, pengembangan UKM lokal untuk pengolahan lanjut dari komoditi lokal, peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola usaha dan keterampilan teknis usaha, penguatan institusi/lembaga lokal (baik pemerintahan maupun non pemerintah) melalui peningkatan kapasitas leadership dalam pengelolaan lembaga, hingga melakukan kemitraan dengan penyedia jasa dan barang tingkat lokal untuk kebutuhan operasi produksi, Artinya tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk pelaksanaan program comdev ini diharapkan dapat berbagi kuasa antara perusahaan dengan masyarakat sekitar dan hal ini tergambar dengan masuknya masyarakat kedalam rantai suplai (supply chain)
Saudaara-saudara sekalian, Pembangunan nasional tentunya mempunyai kesamaan tujuan dengan CSR yaitu memajukan kesehajteraan umum melalui pemberdayaan masyarakat, dan ini merupakan sebuah tujuan yang sulit untuk dinyatakan apakah sebuah perusahaan sudah melakukan proses pemajuan atau belum. Sehingga untuk secara mudah dinyatakan sebagai perusahaan sudah melakukan CSR dan dipahami oleh pemerintah, maka biasanya perusahaan hanya melakukan pelayanan komuniti (community services) biasanya berupa pembangunan saranasarana tertentu seperti ibadah (mesjid, gereja), kesehatan (puskesmas), pendidikan (sekolah). Sedangkan usaha untuk pemberdayaan masyarakat (community empowerment) lebih banyak tidak dilakukan, hal ini bukan saja karena memakan waktu yang relatif lama, tetapi juga hasilnya tidak dapat diabadikan secara gambar. Keberhasilan perusahaan dalam pemberdayaan masyarakat dan penyelamatan lingkungan serta penghematan energi tentunya mendapatkan apresiasi dengan adanya PROPER emas. Artinya pemaknaan perusahaan melakukan pemberdayaan masyarakat tidak dapat lagi diabaikan, sehingga perusahaan dalam melakukan CSR tidak hanya mencari fakta fisik yang dapat diabadikan tetapi juga usaha perusahaan dalam keberlanjutan ekonomi masyarakat dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini disebabkan sifat perusahaan dalam melakukan CSR selalu bersifat kontekstual, sesuai dengan kondisi masyarakat lokal sekitar perusahaan. Apalagi banyak perusahaan-perusahaan besar beroperasi di daerah-daerah terpencil yang sulit terjangkau dari pusat, tetapi dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang biasanya sulit atau bahkan tidak memiliki akses dari pusat pemerintahan.
PENUTUP Hadirin yang saya hormati, Sampailah kita pada bagian akhir dari pidato ini. Sekarang kita berada di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti atau Trisakti School of Management. Kata Trisakti mengingatkan saya akan Pidato Bung Karno pada tahun 1963 yang intinya mengajarkan kepada kita bahwa sebuah bangsa harus
(1) berdaulat secara politik, (2) mandiri secara
ekonomi, dan (3) berkepribadian secara sosial-budaya. Tiga pesan inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah Trisakti. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan perusahaan sebagai tanggungjawab sosialnya akan membuat bangsa kita semakin berdaulat secara politik, karena hal ini akan semakin mendekatkan jarak atau ketimpangan sosial sehingga diharapkan resistensi sosial politik yang timbul dari ketimpangan ini dapat dihindari. Pemberdayaan masyarakat yang dikakukan sebagai tanggungjawab sosial perusahaan juga akan membuat kita semakin mandiri secara ekonomi. selama ini kita memiliki “ketergantungan” ekonomi yang cukup tinggi sehingga membuat ekonomi kita belum mandiri. Besarnya utang pemerintah, relatif tingginya komponen impor dalam produksi, dibanjirinya pasar domestik oleh barang impor menjadi beberapa peringatan bahwa ekonomi kita belum mandiri. Oleh karena itu tanggungjawab sosial perusahaan dalam pemberdayaan masyarakat dibutuhkan untuk mengubah itu semua dan membuat perekonomian kita lebih mandiri. Pemberdayaan masyarakat yang dikakukan sebagai tanggungjawab sosial perusahaan juga akan memperkuat kepribadian kita secara sosial budaya. Dimana program atau kegiatan ini mengajarkan kembali kepada kita bahwa Indonesia memiliki budaya gotong-royong dan tanggungjawab sosial inilah sebagai contoh nyata wujud gotong royong untuk maju dan berkebang serta tumbuh bersama masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan.
Hadirin yang saya hormati, Akhirnya CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan bukanlah sebuah momok yang besar bagi perusahaan, tetapi sebuah jawaban dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan dan kebersinambungannya ekonomi masyarakat lokal. Sehingga tanggungjawab sosial ini dapat menjadi sebuah hal “kecil” dari perusahaan tapi memiliki dampak besar bagi kesinambungan perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Sebelum saya akhiri pidato ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh civitas STIE Trisakti yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan pandangan dalam rangka Dies Natalis STIE Trisakti ke-38 ini. Terimakasih kepada semua hadirin yang dengan penuh kesabaran dan perhatian telah mengikuti orasi ilmiah ini. Tiada gading yang tak retak, dengan prinsip ini menyadari bahwa masih banyak hal yang kurang di dalam pidato saya ini. Oleh karena itu, perkenankanlah saya dengan segala kerendahan hati mohon maaf yang tulus apabila ada ungkapan, tutur kata, atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati para hadirin. Kiranya apa yang sudah saya sampaikan dapat menjadi wawasan dan pemikiran baru akan pentingnya sebuah tanggungjawab sosial perusahaan terhadap perekonomian Indonesia. Harapan saya tanggungjawab sosial ini dapat semakin mempererat hubungan antar pihak dalam roda perekonomian bangsa ini sehingga kita dapat bergotong-royong menciptakan perekonomian Indonesia yang sehat, dinamis, dan berkeadilan yang mampu membawa kesejahteraan kepada seluruh rakyat. Tentunya harapan ini membutuhkan peran serta kita semua, baik peneliti atau perguruan tinggi, kementerian atau dinas terkait, kebijakan pemerintah dalam hal peraturan, maupun kepedulian kita serta pelaku usaha itu sendiri. Demikian saya sampaikan. Atas segala perhatiannya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum wr.wb, salam sejahtera bagi kita semua
Jakarta, 30 November 2012 Dr. Ir. Arif Budimanta, MSc
PUSTAKA ACUAN Budimanta, Arif 2012. Ekonomi Pancasila Ekonomi Kita. 08/th.VI/Agustus 2012.
Majelis, Edisi No.
............. 2007. Kekuasaan dan Penguasaan Sumber Daya Alam : Studi Kasus Penambangan Timah di Bangka. Penerbit ICSD dan Ford Foundation ............. 2003 Prinsip-prinsip Community Development’ dalam Akses Peran Serta Masyarakat, Jakarta: Sinar Harapan dan Indonesia Center for Sustainable Development ---------- 2002 Prinsip dan Keberadaan Program Community Development di Indonesia. Makalah yang disajikan pada Dialog Regional Sulawesi Menuju Indonesia Baru;Mencari Format Program Pengembangan Masyarakatyang Mencerminkan Keadilan, Kolaka 10-11 Juni . Budimanta Arif, Rudito Bambang, Prestyo Adi 2004. Corporate Social Responsibility; Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini. Penerbit ICSD, Jakarta. Byrne Janet (ed), 2012. The Occupy Handbook. Back Bays Book. Freeman Edward dan Raakhrina Velamuri 2006. A New Approach to CSR; Company Stakeholder Responsibility. Palgrave Macmillan. Kotler Philip dan Nacy Lee 2005. Corporate Social responsibility; Doing The Most Good for Your Company and Your Cause. Jhon Willey and Sons Inc, USA. Rodrik Dani 2011. The Globalizaztion Paradox; Democracy and The Future of The World Economy. Norton Company, London New York. Rudito, Bambang dkk. 2003 Akses Peran Serta Masyarakat: lebih jauh memahami community development, Jakarta: ICSD danPustaka Sinar Harapan. Stiglitz, E Joseph 2010. Freefall: America, Free Markets, and the Sinking of the World Economy. Penerbit Norton, Amerika Serikat ........... . 2012. The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future. Penerbit Norton, Amrika Serikat. Svendsen, Ann 1998 The Stakeholder Strategy, San Fransisco: Berrett-Koehler Publishers, Inc. Warhurst, Alyson 2002 Proposal to The Extractive Industries Review: Scoping Studyin The Area of Armed Conflict and Corporate Social Responsibility, The University of Warwick. The Corporate Social Responsibility Newswire Service 2003 Business Impact of ‘CSR Surgery’, CSR wire. Zelizer A. Viviana. 2011. Economic Lives; How Culture Shapes The Economy. Princeton University Press.
RIWAYAT HIDUP
Nama
: Dr. Ir. Arif Budimanta M.Sc.
Tempat / Tanggal Lahir Kelahiran
: Medan 15 Maret, 1968
Email
:
[email protected] twitter; budimanta www.budimanta.com
Alamat
: DPR RI Gedung Nusantara III R. 719 Jalan Gatot Subroto Jakarta Telp/Facs. 6221 5256267 Rawamangun Muka Golf Komplek UI No 3 Jakarta
Menamatkan pendikan Sarjana dari Institut Pertanian Bogor, kemudian melanjutkan studi Magister dengan konsentrasi Ekonomi Sumber Daya Alam dan menyelesaikan program Doktor dengan Disertasi mengenai politik ekonomi penguasaan sumber daya alam melalui pendekatan Antropologi di Universitas Indonesia. Saat ini Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) periode 2009-20014 Nomor Anggota A-341 mewakili Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur. Di DPR RI membidangi Keuangan Negara, Kebijakan Fiskal dan Moneter, Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan serta Perbankan. Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR RI, anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen, Anggota Kerjasama Parlemen Indonesia - Amerika Serikat dan Indonesia – Polandia. Selama bertugas di DPR RI membangun jaringan dengan anggota parlemen lain dalam satu Kaukus Ekonomi Konstitusi. Mengembangkan dan memperjuangkan masuknya Indikator Kesejahteraan dalam UU APBN. Beberepa kali diutus menjadi delegasi DPR RI yang membidangi isyu ekonomi dalam pertemuan parlemen ASEAN (AIPA) ataupun parlemen ASIA (IPA) serta pertemuan Parlemen Dunia (IPU) .
RIWAYAT PEKERJAAN
Dosen Universitas Indonesia, Pasca Sarja Ilmu Lingkungan sampai dengan saat ini. Pengajar luar biasa di Magister Perencaaan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sampai tahun 2010. Dosen Luar Biasa pada Program MBA Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB Bandung sampai dengan tahun 2007. Pengasuh Mata Kuliah Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Direktur Eksekutif Megawati Institute, sejak 2008 sampai dengan saat ini. Konsultan Pembangunan, Pertambangan dan Migas sejak tahun 1990 sampai dengan 2009. Staf Ahli Direksi PT. Timah Tbk yang membidangi sustainable development dan CSR tahun 1999- 2002. Pendiri dan Penasehat Senior Indonesia Center for Sustainable Development.
Tulisan yang terpublikasi antara lain :
Ekonomi Pancasila Ekonomi Kita. Majalah Majelis Edisi No 8 Agustus 2012. Besaran Subsidi BBM, harian Kompas Rabu 14 Maret 2012 Pentingnya Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas, kolom Pakar Harian Media Indonesia 9 April 2012 APBN adalah hak rakyat, majalah Mingguan Tempo edisi 14 April 2012 Pembangunan BerperiKemanusiaan, Harian Republika, 7 April 2011 Antara Davos dan Cianjur, harian Kompas Sabtu 29 Januari 2011. APBN adalah Hak Rakyat, Harian Kompas 2010. Kekuasaan dan Penguasaan Sumber Daya Alam: Studi Kasus Penambangan Timah di Bangka, ISBN 979-16561-3-9 Memberlanjutkan Pembangunan di Perkotaan Melalui Pembangunan Berkelanjutan di dalam Buku Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21”. Penerbit Yayasan Sugijanto Soegijoko bekerjasama dengan Urban and Regional Development Institute (URDi), 2005. ISBN. 979-9242-92-4. Menghitung Kerugian Ekonomi Akibat Erosi Tanah: Aplikasi Metode Replacement Cost” di dalam Buku Proceeding Natural Resources and Environmental Accounting, Purwokerto, Februari- 2003, Penerbit BPFE – Yogjakarta. ISBN. 979-503-466-9. Reorientasi Strategi Pembangunan Berkelanjuta: Memaksimalkan Peran Pemimpin di dalam Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia”. di dalam Buku Proceeding Natural Resources and Environmental Accounting, Purwokerto - Februari2003. Penerbit BPFE – Yogjakarta. ISBN. 979-503-465-0 Indonesian Journal for Sustainable Future Vol 1 No. 1 Juli 2005, Rubrik Tinjauan Buku dengan Judul “Confessions of anEconomic Hit Man” – John Perkins. Seri Kajian Sustainable Future Environmental Leadership, Penerbit ICSD, Mei 2005. ISBN. 979-99443-0-9 Prinsip Pengelolaan Community Development di Dunia Pertambangan” di dalam Buku Akses Peran Serta Masyarakat: Lebih Jauh Memahami Community Development. Penerbit Pustaka Sinar harapan-Indonesia Center for Sustainable Development, 2002. ISBN. 979-416-775-4
Komunikasi Lintas Budaya” di dalam di dalam Buku Akses Peran Serta Masyarakat: Lebih Jauh Memahami Community Development. Penerbit Pustaka Sinar harapanIndonesia Center for Sustainable Development, 2003. ISBN. 979-416-775-4 Corporate Social Responsibility: Jawaban Bagi Model pembangunan Indonesia Masa Kini. Indonesia Center for Sustainable Development, 2004. ISBN 979-97278-2-0 Portrait of Artisan Mining (Tambang Rakyat) in Bangka Island”. Paper Presented in International Symposium of Anthropology at Andalas University, Padang 2001. Indonesia Masa Kini dan Masa Depan dalam Menuju Kemandirian Indonesia”. Forum Dialog Indonesia, 1997.
KEANGGOTAAN PROFESIONAL Global Development Network Persatuan Insinyur Indonesia (PII)
