TANGGUNGJAWAB INDUK PERUSAHAAN TERHADAP PERIKATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PERUSAHAAN

TANGGUNGJAWAB INDUK PERUSAHAAN TERHADAP PERIKATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PERUSAHAAN

TESIS

Oleh

RITA DYAH WIDAWATI 077011056/MKn

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN MEDAN 2009

Rita Dyah Widawati : Tanggungjawab Induk Perusahaan Terhadap Perikatan Yang Dilakukan Oleh Anak Perusahaan, 2009

TANGGUNGJAWAB INDUK PERUSAHAAN TERHADAP PERIKATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PERUSAHAAN

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat Untuk memperoleh Gelar Magister Kenotariatan dalam Program Studi Magister Kenotariatan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Oleh RITA DYAH WIDAWATI 077011056/MKn

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN MEDAN 2009


Judul Tesis

: TANGGUNGJAWAB INDUK PERUSAHAAN TERHADAP PERIKATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PERUSAHAAN

Nama Mahasiswa Nomor Pokok Program Studi

: Rita Dyah Widawati : 077011056 : Kenotariatan

Menyetujui Komisi Pembimbing :

(Prof. Sanwani Nasution, SH) Ketua

(Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, M.Hum) Anggota

Ketua Program Studi,

(Prof.Dr. Muhammad Yamin, SH.,M.S.,C.N)

(Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH) Anggota

Direktur,

(Prof.Dr.Ir. T.Chairun Nisa B, M.Sc)

Tanggal lulus : 25 Agustus 2009


Telah diuji Pada tanggal : 25 Agustus 2009

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua

: Prof. Dr. Sanwani Nasution, SH

Anggota

: 1. Prof.Dr. Runtung Sitepu, SH, M.Hum 2. Prof. Dr. Suhaidi. SH, MH 3. Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN 4. Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, M.Hum


ABSTRAK

Secara hukum perusahaan anggota grup tidak ada kaitannya dengan hak dan kewajiban keluar dari perusahaan satu sama lain, akan tetapi perusahaan-perusahaan yang berada dalam perusahaan grup dimiliki oleh pemilik modal yang sama sehingga dapat dikatakan sebagai satu kesatuan kelompok kegiatan ekonomi. Meskipun dari sudut kegiatan ekonomi perusahaan dalam grup merupakan satu kesatuan, namun dari segi yuridis masing-masing perusahaan anggota grup tersebut mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu bahwa masing-masing perusahaan yang bergabung dalam perusahaan grup adalah merupakan badan hukum-badan hukum yang berdiri sendiri.Apabila salah satu anak perusahaan melakukan perikatan dengan pihak ketiga maka keterikatan secara yuridis dari induk perusahaan dapat muncul selaku pemegang saham ia ikut serta bertanggung jawab terhadap pelunasan hutang tersebut, dengan demikian timbul permasalahan yaitu: bagaimana hubungan hukum antara induk perusahaan dengan anak perusahaan dalam perusahaan grup? Bagaimana tanggung jawab induk perusahaan terhadap perikatan yang dilakukan oleh anak perusahaan dalam perusahaan grup?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan berpedoman pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan Perseroan terbatas. Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa meskipun hubungan hukum induk perusahaan adalah sebagai pemegang saham anak perusahaan tidak berarti apabila anak perusahaan wanprestasi maka induk perusahaan dapat diminta bertanggung jawab, mereka adalah perusahaan yang mandiri jadi anak perusahaan itu sendiri yang harus bertanggung jawab dengan segala resikonya. Induk perusahaan diminta bertanggung jawab terhadap perikatan yang dilakukan oleh anak perusahaannya bila terbukti kerugian yang diderita anak perusahaan tersebut akibat ikut campurnya induk perusahaan didalam masalah manajemen dan keuangan sehingga menimbulkan anak perusahaan mengalami kekurangan keuangan atau kerugian yang berakibat tidak bisa membayar hutang pada pihak ketiga. Disarankan agar pemerintah membuat peraturan perundang-undangan tersendiri mengenai perusahaan grup selain karena semakin bertumbuhnya perusahaan grup di Indonesia juga agar pertumbuhan perusahaan grup tidak menjurus pada praktek monopoli.

Kata-kata kunci:Tanggung jawab, Induk perusahaan, Anak perusahaan


ABSTRACT

Legally, subsidiary as a group member has no right and obligstion to move out of the main corporate one other, however, the subsidiaries of the group are owned by the equity owner so that it can be said that it is an entity of economic activity. Although economically, a company of group is an entity, however, jurudically, each company of the group has typical characteristics, in which each joints the group as an independent subsidiary. When one of the subsidiaries makes an agreement with the third party, the juridical agreement of the main corporate can arise as the shareholder, it assumes liability for repayment of the liability by which the problem arises, how is the legal relationship between the main corporate on the and subsidiary in the group corporate ? How is the liability of the main corporate on the agreement madeby a subsidiary in the main corporate? The present study used a normative juridical method and descriptive analysis referring to the legal norms stipulated in the Laws of Corporate. Based on the study, it can be shareholder of the subsidiary default, the main corporate can be charged on its liability, it is an independent company bt which it has to assume the liability and any risk. The main corporate is demanded to assume the liability for any agreement made by the subsidiary if has been found that the loss of subsidiary is a consequence of the intervension of the main corporate in management and finance that make the subsidiary suffered from financial loss or damage leading ti its disability to repay the obligation to the third party. It is suggested It is suggested that the government makes a separate law of the group corporate in spite of the growing main corporate in Indonesia also that the growt of the group corporate no lead to monopoly.

Keywords : Liability, Main Corporate, Subsidiary


KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan karena oleh KasihNya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Tesis ini adalah kewajiban bagi mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Sumatra Utara untuk membuat suatu karya ilmiah dalam rangka menyelesaikan studi dan untuk menambah wawasan, baik bagi penulis sendiri maupun untuk pembaca tesis ini. Untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan itulah, penulis membuat suatu karya ilmiah yang berjudul “ Tanggung Jawab Induk Perusahaan Terhadap Perikatan Yang Dilakukan Oleh Anak Perusahaan”. Diharapkan

tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya serta dapat

memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Bapak

Prof.

Chairuddin P. Lubis, DTM &H, Sp.A(K), selaku

Rektor

Universitas Sumatera, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan. 2. Ibu Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B, MSc, selaku

Direktur Sekolah

Pasca sarjana Universitas Sumatera Utara Medan. 3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH,MS,CN, selaku

Ketua Program

Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara Medan. 4.

Ibu Dr.T. Keizerina Devi A, SH, CN, M.HUM, selaku sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara Medan.


5.

Bapak Prof. Sanwani Nasution, SH, selaku

ketua Tim

Pembimbing

yang telah memberikan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. 6.

Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingannya sehingga penulis dapat menyeleikan tesis ini.

7.

Bapak Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH, selaku Dosen

Pembimbing III yang

telah memberikan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. 8.

Bapak Fredy, selaku Direktur Keuangan PT. Sekar Bumi, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk bisa wawancara.

9.

Seluruh staf pengajar Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara.

10. Yang Terkasih Suamiku Drs. Jonner Simbolon, yang telah memberi kesempatan untuk

belajar

dan

yang

selalu

memberi

semangat,

dorongan kritik dan saran untuk menyelesaikan studi dan tesis ini. 11. Yang tersayang anak-anakku Elsa Yosephine, Antony Setya Putra dan Mayer Omega Parlindungan, mama minta maaf karena telah mengambil waktu yang seharusnya mama beri buat kalian, semoga dengan selesainya studi ini bisa memberikan arti buat kalian bertiga. 12. Yang terhomat orangtuaku alm. Bapak Sotopo dan alm. Ibunda Yohana Lasmini, Yang tanpa pamrih membesarkan dan mendidik, sehingga menjadi orang yang mandiri dan selalu menghargai orang lain.


13. Yang terkasih adikku Indah, terimakasih atas semangat dan dorongan untuk menyelesaikan studi ini. 14. Sahabat-sahabatku Suarni Zebua, Fadila Agustina, Melda, Tina, Vina, Dina, Eva, Erry, Natal, Serly, Aldi, Amin, Mahruzar, Fadly, Ira, Mutia, Pak Sukri, Pak Mahadi,Bang Agam, Zulfikar, Bangun, Corry, Susiana Simanjuntak, Bang Sofyan (Group C) dan rekan-rekan MKN angkatan 2007, semoga setelah selesainya studi kita ini persahabatan kita

bisa tetap terjalin meskipun

kita tidak bersam-sama lagi. 15. Staf administrasi

kak Fatima, Sari, Lisa, Winda, Afni, Bang Aldi,

Rizal,terima kasih atas bantuan selama ini dalam proses studi sampai selesainya studi ini. Akhirnya kata, penulis mohon maaf sebesar-besarnya kepada semua pihak, jika ada kesalahan yang telah diperbuat baik secara sadar maupun tidak sadar, selama penulis menyelesaikan studi ini.

Medan, Juli 2009 Penulis

RITA DYAH WIDAWATI


RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Pribadi Nama Lengkap

: Rita Dyah Widawati

Tempat/Tgl Lahir

: Kediri, 30 Desember 1969

Status

: Menikah

Alamat

: Menteng VII G. Patriot No. 9 Medan

II. Keluarga Nama Ayah

: Alm. M. Soetopo

Nama Ibu

: Alm. Y. Lasmini

Nam Suami

: Drs. Jonner Simbolon

Nama Anak

: 1. Elsa Yosephine 2. Antony Setya Putra 3. Mayer Omega Parlindungan

III. Pendidikan SD

: Tahun 1976 s/d Tahun 1982 SD Negeri Teluk Nibung Surabaya

SMP

: Tahun 1982 s/d Tahun 1985 SMP Swasta Gatotan I Surabaya

SMA

: Tahun 1985 s/d Tahun 1988 SMA Swasta Budi Luhur Surabaya

Perguruan Tinggi/S1

: Tahun 1988 s/d Tahun 1994 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Perguruan Tinggi/S2

: Tahun 2007 s/d Tahun 2009 Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara – Medan


DAFTAR ISI

ABSTRAK ..........................................................................................................i ABSTRACT ……………………………………………………………………ii KATA PENGANTAR ………………………………………………………..iii RIWAYAT HIDUP ……………………………………………………………vi DAFTAR ISI ………………………………………………………………….vii BAB I

PENDAHULUAN ..........................................................................1 A. Latar Belakang ............................................................................1 B. Permasalahan ...............................................................................5 C. Tujuan Penelitian .........................................................................5 D. Manfaat Penelitian .....................................................................5 E. Keaslian Penelitian .....................................................................6 F. Kerangka Teori Dan Konsepsi ....................................................6 . 1. Kerangka Teori ........................................................................6 2. Konsepsi ...................................................................................15 G. Metodologi penelitian ................................................................17 1. Sifat Penelitian .......................................................................18 2. Metode Penelitian ..................................................................18 3. Tehnik Pengumpulan Data .....................................................19 4. Alat Pengumpulan Data .........................................................20 5. Analisis Data ..........................................................................21


BAB II

HUBUNGAN HUKUM ANTARA INDUK PERUSAHAAN DENGAN ANAK PERUSAHAAN DALAM PERUSAHAAN GRUP A. Tinjauan Umum ..........................................................................22 1. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum ...........................22 2. Pendirian PT. Menjadi Badan Hukum ...................................25 3. Tahap Pengesahan Mentri ......................................................28 4. Pendaftaran Dan Pengumuman ..............................................34 5. Modal Dan Saham ..................................................................37 a. Modal ...............................................................................37 b. Saham ...............................................................................42 6. Organ Perseroan Terbatas ......................................................48 a. Rapat Umum Pemegang Saham ......................................48 b. Komisaris .........................................................................55 c. Direksi .............................................................................58 B. Hubungan Hukum Antara Induk Perusahaan Dengan ……. ……63 Anak Perusahaan .

BAB III

TANGGUNG JAWAB INDUK PERUSAHAAN TERHADAP PERIKATAN ANAK PERUSAHAAN DALAM PERUSAHAAN GRUP A. Doktrin Piercing The Corporate Veil .......................................84 B. Campur Tangan Induk Perusahaan Ke Dalam Bisnis Anak .....88 Perusahaan. C. Kewenangan Anak Perusahaan Dalam Melakukan Perikatan ...90


D. Tanggung Jawab Induk Perusahaan Terhadap Perikatan ..........94 Anak Perusahaan. BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ..................................................................................104 B. Saran .............................................................................................105

DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………….106


BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Perusahaan grup/kelompok atau lebih dikenal dengan sebutan konglomerasi merupakan topik yang selalu menarik perhatian, karena pertumbuhan dan perkembangan perusahaan grup yang tidak terkendali dapat menimbulkan monopoli terhadap suatu jaringan usaha. Disisi lain perusahaan grup itu dianggap diperlukan untuk mempercepat proses pembangunan perekonomian dalam suatu negara. Hubungan-hubungan yang ada diantara perusahaan anggota grup dapat diartikan sebagai hubungan antara badan-badan hukum yang ada didalam suatu grup tersebut; yaitu badan hukum dengan bentuk Perseroan Terbatas. Hubungan itu dapat terjadi antara lain karena adanya keterkaitan kepemilikan yang banyak atau sedikit. Mempunyai keterikatan yang erat baik satu sama lain; dalam kebijakan menjalankan usaha maupun dalam hal pengaturan keuangan dan hubungan organisasi.Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perusahaan yang berada dibawah satu pimpinan sentral atau pengurusan bersama dikelola dengan gaya dan pola yang sama. 1 Akan tetapi

bahwa

perusahaan-perusahaan

yang

terkait didalam satu

peruahaan grup haruslah perusahaan-perusahaan yang berstatus badan hukum seperti Perseroan Terbatas. “Karena tidak tertutup kemungkinan bahwa anak perusahaan yang tidak tergolong dalam badan hukum pun dapat bergabung didalam suatu perusahaan grup, misalnya perusahaan

berbentuk

Firma, CV (commanditeir Vennootschaap atau perseroan),

menjadi anak-anak perusahaan dari satu induk perusahaan yang bersatus badan hukum”. 2

1

Emmy Simanjuntak, Seri Hukum Dagang; Perusahaan kelompok (group company/concern) , Universitas Gajah Mada, Jogyakarta, 1997, h. 5, pendapat H.J.M.N. Honne. 2

Ibid, h. 7

1 Rita Dyah Widawati : Tanggungjawab Induk Perusahaan Terhadap Perikatan Yang Dilakukan Oleh Anak Perusahaan, 2009

Perusahaan-perusahaan yang tergabung didalam kelompok yang akan dibahas adalah yang berbentuk Perseroan Terbatas, sehingga masing-masing perusahaan telah berstatus badan hukum. Gunawan Widjaja memberikan lima kapasitas suatu Perseroan Terbatas, yaitu: 1. Dapat di gugat dan menggugat, yang berarti memiliki suatu persona standi in judicio tersendiri; 2. Memiliki harta bukanlah

kekayaan

tersendiri; memiliki

memiliki harta kekayaan

hukum yang dapat

dari

harta

suatu

kekayaan

disini

kesatuan, suatu

badan

dicatatkan atas namanya sendiri, yang menandakan

bahwa perseroan adalah suatu subjek hukum yang mandiri; 3. Dapat memberikan kuasa; 4. Dapat membuat perjanjian, tentunya dengan segala akibat hukumnya; 5. Mampu membuat peraturan untuk mengatur kehidupan internalnya sendiri. 3

Namun apabila

dilihat secara mendalam,

maka

perusahaan-perusahaan

yang berada didalam perusahaan grup itu dimiliki oleh pemilik modal yang sama sehingga dapat dikatakan Perusahaan-perusahaan usaha

yang

sebagai satu kesatuan kelompok kegiatan ekonomi. yang

tergabung

masing-masing

tersendiri, konsekuensinya perusahaan

didalamnya

merupakan yang

terkait

adalah

sebuah dalam

badan-badan

badan

hukum

perusahaan grup

mempunyai hak dan kewajiban hukum masing-masing.

3

Gunawan Widjaja, Resiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT, Forun Sahabat, Jakarta, 2008, h. 9


Selanjutnya dalam aktifitasnya, status badan hukum perusahaan anggota grup harus dipandang

sebagai pemegang hak dan kewajiban yang mandiri, termasuk dalam

hubungan antara perusahaan grup dengan pihak

ketiga

dimana perusahaan itu

bertanggung jawab atas kegiatan usahanya masing-masing. Pada prinsipnya perusahaan-perusahaan

yang tergabung dalam suatu grup tidak

ada kaitan satu dengan yang lain dalam hal hak dan kewajiban yang dibuat oleh masingmasing perusahaan. Mereka tidak dapat ikut bertanggung jawab kepada pihak ketiga dan juga tidak memperoleh hak yang dihasilkan dari hubungan hukum yang dibuat oleh salah satu perusahaan di dalam kelompok dengan pihak ketiga. “Bahkan mungkin pihak ketiga belum tentu mengetahui bahwa perusahaan yang mengadakan perjanjian dengannya adalah anggota pada suatu kelompok perusahaan”. 4 “Yang tidak dapat dipungkiri bahwa didalam kenyataan hal tersebut tidak dapat dipisahkan secara murni karena perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam grup walaupun masing-masing berdiri sendiri ternyata dalam melakukan setiap kegiatan ekonomi, tetap merupakan satu kesatuan sinergi yang disusun untuk semua kelompok” 5 Hubungan-hubungan hukum yang tercipta didalam perusahaan grup/kelompok dapat menghasilkan sebuah kondisi dimana pimpinan kelompok yang duduk mewakili kepentingan kelompok sebagai satu kesatuan, cenderung tidak memperhatikan kepentingan pihak ketiga yang berhubungan dengan perusahaan masing-masing yang berada didalam grup,sehingga tidak mudah bagi pihak ketiga membuktikan sikap atau perbuatan pimpinan kelompok itu telah menimbulkan kerugian terhadap dirinya. 4

R. Murjiyanto, Pengantar Hukum Dagang; Aspek-Aspek Hukum Perusahaan dan Larangan Praktek Monopoli, Liberty yogyakarta, 2002, h. 69. 5 Emmy pangaribuan, op. cit. h. 50.


Dari sudut pandang hukum, pihak ketiga tentu tidak dapat dirugikan begitu saja, hanya karena perusahaan-perusahaan dalam satu grup diorganisasikan dalam sebuah kelompok. Pengertian induk perusahaan tidak diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas no. 40 tahun 2007. “R. murjiyanto memberikan pengertian induk perusahaan adalah suatu perusahaan yang sudah besar dan berkembang kemudian membentuk beberapa perusahaan sebagai anak perusahaan, dalam hal ini perusahaan besar itulah yang menjadi perusahaan pusat atau induk”. 6 Pada perusahaan grup (kelompok) yang para anggotanya merupakan perusahaanperusahaan yang telah berbentuk Perseroan Terbatas, masing-masing mempunyai direksi yang bertugas mengurus perseroan berdasarkan anggaran dasarnya sendiri-sendiri. Dengan induk perusahaan melakukan campur tangan atau intervensi pada anak perusahaan diberbagai hal termasuk bidang finansial atau keuangan, sering menyebabkan anak perusahaan mengalami kesulitan keuangan bahkan dapat menyebabkan pailit. Meskipun dari sudut kegiatan ekonomi perusahaan grup tersebut merupakan satu kesatuan, namun dari segi yuridis masing-masing perusahaan anggota grup tersebut mempunyai karateristik tersendiri dalam pengertian bahwa masing-masing perusahaan yang bergabung dalam perusahaan grup adalah merupakan badan-badan hukum yang berdiri sendiri. Apabila salah satu anak perusahaan memperoleh kredit dari kreditur, maka keterikatan secara yuridis dari induk perusahaan dapat muncul karena sebagai pemegang 6

R. murjiyanto, op. cit. h. 66.


saham ia ikut bertanggung jawab terhadap pelunasan pinjaman atau hutang dari kreditur tersebut. Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut: B. Perumusan Masalah 1. Bagaimana hubungan hukum antara Induk Perusahaan dengan anak perusahaan dalam Perusahaan Grup ? 2. Bagaimana tanggung jawab Induk Perusahaan terhadap perikatan yang dilakukan oleh anak perusahaan dalam perusahaan Grup? C. Tujuan Penelitian Mengacu kepada judul dan permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui hubungan hukum antara sesama anggota dalam perusahaan grup. 2. Untuk

mengetahui

tanggung jawab

induk perusahaan terhadap perikatan

yang dilakukan oleh anak perusahaan. D. Manfaat Penelitian Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 1. Secara Teoritis Dari segi teoritis kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan

manfaat

berupa sumbangan saran dalam ilmu pengetahuan berupa teori/gagasan perkembangan ilmu hukum, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan masalah tanggung jawab induk perusahaan terhadap anak perusahaannya.


2. Secara Praktis a. Dari segi praktis akan memberikan masukan kepada pemerintah untuk memberikan rambu-rambu

tentang

tanggung

jawab

induk

perusahaan

terhadap

anak

perusahaannya. b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkap berbagai permasalahan yang timbul tentang perikatan yang dibuat oleh anak perusahaan, dan induk perusahaan diminta pertanggung jawaban atas perikatan tersebut. E. Keaslian Penelitian Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan yang khususnya dilingkungan Universitas

Sumatera

Utara,

menunjukkan

bahwa

penelitian

dengan

judul

“TANGGUNG JAWAB INDUK PERUSAHAAN TERHADAP PERIKATAN YANG

DILAKUKAN

OLEH

ANAK

PERUSAHAAN”

belum

ada

yang

membahasnya, sehingga tesis ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan keasliannya. F. Kerangka Teori dan Konsepsi 1. Kerangka Teori “kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperbuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir pendapat, tesis sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui”. 7

7

M. Solly Lubis, Filsafat ilmu dan penelitian, Mandar Maju, Bandung, 1994, h. 80


Teori berguna untuk menebak menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. “Kontinuitas perkembangan ilmu hukum selain tergantung pada metodologi aktifitas penelitian dan imajinasi sosial dengan ditentukan oleh teori”. 8 Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati. Dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Dalam pembahasan tesis ini, kerangka teori yang digunakan adalah berdasarkan tanggung jawab dan perikatan yang akan melihat sejauh mana induk perusahaan bertanggung jawab terhadap perikatan yang dilakukan anak perusahaannya. Dalam ilmu hukum dikenal “doktrin keterbatasan tanggung jawab” dari suatu badan hukum. Maksudnya secara prinsipil setiap perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum, maka badan hukum sendiri yang bertanggung jawab kecuali sebatas nilai saham yang dimasukkannya. Secara hukum tanggung jawab yang normal dari sebuah perusahaan dapat dibedakan sebagai berikut: 9 1. Tanggung jawab hukum dari sutu perusahaan yang tidak berbadan hukum, dan 2. Tanggung jawab suatu perusahaan berbentuk badan hukum Tanggung jawab hukum suatu perusahaan yang tidak berbadan hukum, bila suatu perusahaan tidak berbadan hukum semisal perusahaan dalam bentuk firma, usaha dagang, maka tidak ada harta yang terpisah yang merupakan harta perseroan tersebut yang 8

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI- Press, Jakarta, 1986, h. 6 Munir Fuady, Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 2-3 9


ada hanyalah harta dari pemilik perusahaannya. Karena itu secara hukum tanggung jawab hukumnya juga tidak terpisah antara tanggung jawab perseroan dengan tanggung jawab pribadi pemilik perusahaan. Tanggung jawab hukum dari suatu perusahaan yang berbentuk badan hukum, seperti Perseroan Terbatas, koperasi, secara hukum pada prinsipnya harta bendanya terpisah dari harta benda pendiri/pemiliknya.Karena itu tanggung jawab secara hukum juga dipisahkan dari harta benda pribadi pemilik perusahaan yang berbentuk badan hukum tersebut. Pasal 40 ayat (2) KUHD menyebutkan bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab lebih dari pada

jumlah penuh saham-saham itu. Prinsip yang sama juga

diberlakukan oleh undang-undang tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan dengan tegas bahwa “Perseroan Terbatas adalah merupakan suatu badan hukum” (UndangUndang No. 40 Tahun 2007 pasal ayat 1). Dan “tanggung saham-saham

yang

telah

diambil

jawabnya

sebatas

atas

oleh pemegang saham (Undang-Undang No.

40 Tahun 2007 pasal 3 ayat 2)“. Tapi dengan dianutnya asas piercing the corporate veil dalam undang-undang Perseroan Terbatas no. 40 tahun 2007 yang terdapat dalam pasal 3 ayat (2), yang secara tegas menyatakan bahwa pertanggung jawaban dari pemegang saham tidak berlaku lagi (hapus), dalam hal : 1. Persyaratan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; 2. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi; 3. Pemegang

saham yang

bersangkutan

terlibat

dalam

perbutan

hukum

yang dilakukan oleh perseroan, atau


4. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung secara melawan

hukum

menggunakan

maupun tidak langsung

kekayaan perseroan, sehingga

harta perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

“Bahkan penerapan teori piercing the corporate veil dalam pengembangannya juga membebankan tanggung jawab kepada organ perusahaan yang lain seperti direksi dan komisaris” 10 Kata perjanjian dan perikatan merupakan dua istilah yang dikenal dalam KUHPerdata. Pengertian tentang perjanjian ditemukan dalam pasal 1313 KUHPerdata, yang berbunyi sebagai berikut: “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Definisi yang lebih jelas dikemukakan oleh subekti, dimana Ia memberikan perumusan bahwa “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. 11 Untuk melengkapi definisi perjanjian yang terdapat dalam pasal 1313 KUHPerdata, Setiawan menyatakan pendapatnya bahwa: a. Perbuatan

harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang

bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum. b. Perlu ditambahkan dengan kata-kata “atau saling mengikatkan dirinya” dalam pasal 1313 KUH Perdata.

10 11

Ibid, h. 17 Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 1990, h. 1


Sehingga dengan saran tersebut ia memberi definisi perjanjian adalah ”suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih “ 12 Terhadap definisi perjanjian tersebut, para sarjana dan ahli hukum pada umumnya memiliki pendapat yang seragam yaitu bahwa definisi perjanjian tersebut tidak lengkap dan terlalu luas. Kiranya pandapat Sutan Remy Sjahdeini dapat dijadikan barometer karena penjabaran luas lingkup kebebasan berkontrak cukup jelas dan mudah dicerna, seperti dikutip Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, yaitu: a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian; b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian; c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih kuasa dari perjanjian yang akan dibuatnya; d. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian; e. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan Undang-Undang yang bersifat opsional (aanvullend, optional). 13

Perjanjian dikatakan wanprestasi apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang telah dibuat. Cornelius Simanjuntak dan Natali Mulia, mendefinisikan wanprestasi: Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya, dilakukan tidak menurut selayaknya. Bahwa seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi apabila ia dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai

sehingga

terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam

melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya /selayaknya. 14

12

Setiawan, Pokok-Pokok Perikatan, Putra A.Bardin, Bandung,1999,h. 49 Cornelius Simanjuntak Dan Natalie Mulia, Merger Perusahaan Publik (Suatu Kajian Hukum Korporasi), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.27. 13

14

Ibid, h.31


Abdul kadir Muhammad menambahkan bahwa untuk menentukan apakah debitor melakukan wanprestasi perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang debitor dikatakan “sengaja” atau “lalai” tidak memenuhi prestasi, yaitu empat keadaan: 1. Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali; 2. Debitor memenuhi prestasi, tidak baik atau keliru; 3. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya; atau 4. Melakukan sesuatu yang menurut pejanjian tidak boleh dilakukan. Akibat timbul dari wanprestasi adalah keharusan bagi debitor untuk membayar “ganti rugi/schadervergoeding” atau “pembatalan perjanjian”. 15 Sebagai salah satu asas yang ada dalam kaedah hukum perjanjian, maka asas kesepakatan dalam mengadakan perjanjian adalah merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Karena dalam setiap perjanjian harus ada kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak yang berjanji, kesepakatan dalam mengadakan perjanjian ini di dasarkan pada pasal 1338 ayat I KUHPerdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu, apabila terjadi suatu sengketa karena salah satu pihak melanggar isi perjanjian, maka pihak lainnya dapat membawanya ke pengadilan dan apabila terbukti memang demikian kejadiannya, hakim dapat menghukum pihak yang salah berdasar perjanjian itu. Perbedaan dengan perundang-undangan adalah dalam hal bahwa perjanjian hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya saja, tidak mengikat orang lain atau masyarakat umumnya, sedangkan perundang-undangan berlaku umum kepada semua pihak yang menjadi subjek pengaturannya. Perbedaan lainnya perjanjian diciptakan oleh atas 15

Ibid, h. 32


inisiatif pihak-pihak tersebut “dari bawah”, sedangkan perundang-undangan dipaksakan berlaku “dari atas” meskipun dalam perbuatannya terdapat partisipasi rakyat secara langsung melalui lembaga perwakilannya” 16

Bagi kalangan bisnis, perjajian ini sering dibuat sebagai pedoman atau pegangan dalam pelaksanaan transaksi bisnis atau penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan. Oleh karena itu perlu di buat secara cermat dan teliti untuk dapat digunakan dalam praktek. Selain itu perlu disimpan baik sebagai dokumen untuk dijadikan bukti apabila terjadi sengketa dikemudian hari. Perjanjian yang baik dapat mengurangi resiko bisnis dan sampai pada tingkat tertentu mencegah ketidakpastian. Ketentuan mengikat bagi para pihak yang mengadakan perjanjian baik terhadap materi perjanjian yang ada disebutkan dalam perjanjian, semakin dipertegas lagi isinya dalam pasal 1339 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi jugauntuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Jadi setiap orang yang membuat perjanjian, dia terikat untuk memenuhi isi dari pada perjanjian tersebut. Karena isi suatu perjanjian mengandung janji-janji yang mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang yang isinya wajib dipatuhi dan harus dilaksanakan. Asas kesepakatan dalam mengadakan perjanjian ini ada pula yang mendasarkan pada pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya perjanjian, dalam pasal 1320 KUHPerdata menetapkan bahwa untuk sahnya perjanjian perlukan empat syarat : 16

Sanusi Bintang dan Dahlan, Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.11


1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 3. Suatu hal tertentu 4. Suatu sebab yang halal. Asas kesepakatan dalam mengadakan perjanjian adalah merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan perjanjian. Hal ini juga tidak terlepas dari sifat buku III KUHPerdata yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak sering mengenyampingkan kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa. H.F Vollmar di dalam bukunya” Including Tot The Studie Van Het Nederlands Burgerlijk Recht” (1) mengatakan bahwa “ditinjau dari sisinya ternyata bahwa perikatan itu ada selama seseorang itu (debitur) harus melakukan suatu prestasi yang mungkin dapat dipaksakan terhadap kreditur kalau perlu dengan bantuan hakim” 17 Sedangkan menurut Van Der burght Gr “ perikatan adalah suatu hubungan hukum serta kekayaan antara dua orang atau lebih yang menurut ketentuan seseorang atau lebih berhak atas sesuatu sedangkan yang seorang lagi atau lebih berkewajiban untuk itu”. 18 Ketentuan-ketentuan umum tentang perikatan diatur dalam pasal 1233 dan pasal 1234 KUHPerdata yang beribunyi sebagai berikut: a. Pasal 1233 KUHPerdata menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan dan baik karena undang-undang;

17

Subekti, op.cit., h. 1

18

Van Der Burght Gr, Perikatan Dalam Teori Dan Yurisprudensi, Mandar Maju, Bandung, 1999, h. 1


b. Pasal 1234 KUHPerdata menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Berdasar ketentuan pasal 1233 KUHPerdata tersebut diatas, secara jelas dapat kita ketahui bahwa sumber dari perikatan adalah berasal dari persetujuan dan undang-undang. Dalam ketentuan pasal 1234 KUHPerdata disebutkan mengenai adanya suatu bentuk prestasi yang terdapat dalam suatu perikatan. Dengan demikian keduanya juga berbeda dengan konsekuensi hukumnya. Pada perjanjian oleh karena dasar perjanjian adalah kesepakatan para pihak maka tidak dipenuhinya prestasi dalam perjanjian akan menimbulkan ingkar janji (wanprestasi), sedangkan tidak di penuhinya suatu prestasi dalam perikatan menimbulkan konsekuensi hukum sebagai perbuatan melawan hukum. Wanprestasi (ingkar janji) berarti tidak melaksanakan isi kontrak pada pihak-pihak sebelumnya telah sepakat melaksanakannya. Untuk mencegah wanprestasi dan memberi keadilan serta kepastian hukum kepada pihak-pihak, hukum menyediakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian dan peralihan resiko. 19 Sanksi demikian merupakan sanksi perdata karena masalah kontrak menyangkut kepentingan pribadi, yang berbeda dengan sanksi pidana berupa hukuman fisik (pemenjaraan) terhadap pelaku kejahatan atau tindak pidana tertentu sebagaimana di atur dalam hukum pidana. 19

Sanusi Bintang dan Dahlan, op. cit. h. 11


Induk perusahaan yang merupakan perusahaan mandiri dan yang mendirikan atau membentuk anak perusahaan yang mandiri pula dalam batas-batas tertentu dalam membuat perjanjian dan perbuatan-perbuatan hukum perusahaan lainnya dengan pihak ke tiga masih turut campur dalam penentuannya. Hal ini tentu berhubungan dengan adanya kepemilikan mayoritas saham

yang dimiliki induk perusahaan sehingga induk

perusahaan dapat mengendalikan anak perusahaannya. Bila terjadi wanpretasi atas perjanjian yang telah dibuat oleh anak perusahaan, kalau di lihat dari sifat kemandirian anak perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas tentunya induk perusahaan tidak dapat di minta pertanggung jawabannya, karena setiap perusahaan yang melakukan perbuatan hukum tentunya hanya perusahaan tersebutlah yang

dapat

menikmati

dan

mempertanggung

jawabkan

segala

akibat

yang

ditimbulkannya. 2. Konsepsi Pemakaian konsep perlu di jelaskan bahwa konsepsi adalah satu bagian terpenting dari teori, karena konsep adalah sebagai penghubung yang menerangkan sesuatu yang sebelumnya hanya dalam pikiran. “Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori, observasi dan abstraksi”. 20 Induk perusahaan sebagai perusahaan yang telah mendirikan anak perusahaan tentunya mempunyai maksud dan tujuan untuk membentuk anak perusahaan. Pendirian anak perusahaan tersebut tidak terlepas dari tujuan perusahaan mengembangkan sayap

20

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-PRESS),Jakarta,1984,h.

137


untuk memperbesar usaha dan keuntungan, dengan membentuk anak perusahaan dalam bentuk Pereroan Terbatas yang mempunyai tanggung jawab sendiri dan mandiri. Menurut Munir Fuady ada tiga cara untuk membentuk perusahaan kelompok yaitu: 1. Ekspansi Vertikal, dalam hal ini penggabungan perusahaan bergerak dari hilir ke hulu, misalnya pengusaha garmen yang hendak memperluas jaringannya dengan mendirikan usaha tenun sendiri dan selanjutnya mendirikan perusahaan batik keris. 2. Ekspansi Horizontal, dengan bermotif menekan resiko dilakukan ekspansi melalui diversifikasi usaha. Dalam hal ini bidang usaha dari satu perusahaan anak dengan perusahaan lainnya sangat berbeda. Istilah konglomerat atau perusahaan kelompok ditujukan untuk bentuk-bentuk seperti ini. Termasuk ke dalam kelompok ini antara lain: Bakrie Group, Sekar Group 3. Campuran antara ekspansi vertical dan horizontal , bentuk campuran ini melakukan ekspansi usaha ke dua arah, terkadang perluasan usaha dengan memperhatikan hubungan dagang dari hulu ke hilir tetapi terkadang tanpa memperhatikan hubungan tersebut sama sekali. 21

Dengan terbentuknya perusahaan baru maka akan semakin baik yang berarti adanya peningkatan dalam pembangunan. Terbentuknya perusahaan baru setidaknya akan menimbulkan: 1. Penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh 2. Membuka kesempatan kerja. Dalam hal ini dengan terbentuknya perusahaan secara otomatis akan menyerap tenaga kerja, dengan demikian akan tercipta kepentingan yang seimbang antara kepentingan pemilik modal (pengusaha) dan kepentingan pemerintah serta masyarakat.

21

Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h.15


Beberapa definisi konsep dasar untuk memperjelas, yaitu: “Tanggung jawab adalah kewajiban, wewenang dan hal yang melekat pada suatu kedudukan”. 22 Tanggung jawab adalah kewajiban yang harus dipikul oleh orang/badan akan sesuatu yang telah di dibuatnya. “Induk perusahaan adalah perusahaan yang menjalankan usaha sendiri dan menjalankan pengendalian operasional pada anak perusahaannya”. 23 Perseroan Terbatas, menurut pasal 1 ayat (1) undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya di sebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksananya. Anak perusahaan adalah perusahaan yang mempunyai hubungan khusus dengan perusahaan induk dan perusahaan lain dalam satu kelompok, dengan demikian untuk pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris maupun penentuan kebijakan kegiatan usaha perusahaan sangat di pengaruhi oleh induk perusahaannya. G. Metode Penelitian Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini di sebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistimatis, metodologis dan konsisten. Melalui proses 22

Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Pustaka Ilmu, Jakarta, 2001, h. 619 .23 Rudi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 64


penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan.” 24 “Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya”. 25 “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dianalisa berdasarkan pada metode, sistematika dan dengan jalan menganalisanya. 26 Dengan demikian metode

penelitian adalah merupakan upaya ilmiah untuk

memakai dan memecah suatu permasalahan berdasarkan metode tertentu. Sehubungan dengan permasalahan sebelumnya dapat dikemukakan beberapa hal, diantaranya: 1. Sifat Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif, karena ingin menggambarkan kajian terhadap tanggung jawab induk perusahaan terhadap perikatan yang dibuat anak perusahaanya. 2. Metode Pendekatan Penelitian ini menggunakan metode pedekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup: 27 a. Penelitian terhadap asas-asas hukum; b. Penelitian terhadap sistimatik hukum; c. Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal; d. Perbandingan hukum; e. Sejarah hukum

24

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, 2005, h. 5-6 Sorjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, h. 64 26 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek , Sinar Grafika, Jakarta, 1996, h. 64 25

27

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji, loc. Cit.


“Metode penelitian sebagai penelitian doktrinal (doctrinal research), yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai law as it written in the book, maupun sebagai law as it decided by the judge through judicial process”. 28

3. Teknik Pengumpulan Data Sebagai penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan

( library research), bahan

kepustakaan tersebut merupakan dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder, untuk mendapatkan konsep teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dari peneliti dipergunakan

terdahulu tanpa mengganggu kerangka pemikiran yang

dalam penelitian ini, dan di tambah dengan data dari nara sumber yang

diperoleh dari wawancara yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan utama dari penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan dengan menghimpun bahan-bahan berupa: a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, berupa ketentuan perundang-undangan antara lain undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, Kitab undang-undang Hukum Dagang, Kitab undang-undang Hukum Perdata. b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer

28

Bismar Nasution, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, disampaikan pada dialog interaktif tentang penelitian hukum dan hasil penulisan hukum pada majalah akreditasi, Fakultas Hukum USU, tanggal 18 Februari, 2003, h. 2


tersebut, antara lain berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah dan berbagai makalah yang berkaitan. c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

4. Alat Pengumpulan Data Untuk mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggung jawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh melalui: 1. Studi dokumen atau kepustakaan (library research), yang terdiri dari: a. Bahan hukum primer Yang meliputi segala jenis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti. b. Bahan hukum sekunder Yang meliputi pendapat para pakar hukum yang bersumber pada buku-buku berisi teori atau pendapat para ahli hukum. 2. Wawancara

yang

dilakukan

terhadap

nara sumber

dalam penelitian ini

yaitu pada PT. Sekar Bumi, Sidoarjo, Jawa Timur yang dalam hal ini di wakili oleh Bapak Fredy sebagai Direktur Keuangan.


5. Analisis Data Analisis data dalam penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting guna memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Dimana data yang telah dikumpulkan dengan studi kepustakaan tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan melakukan identifikasi yang logis dan sistematis, untuk kemudian ditarik kesimpulan dari data yang dianalisis tersebut dengan menggunakan metode secara deduktif. Dipilihnya metode analisis deduktif ini adalah agar gejala-gejala normatif yang diperhatikan dapat dianalisis dari berbagai aspek secara mendalam dan terintegral antara aspek yang satu dengan yang lain, sehingga dengan demikian diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diteliti.


B A B II HUBUNGAN HUKUM ANTARA INDUK PERUSAHAAN DENGAN ANAK PERUSAHAAN DALAM PERUSAHAAN GROUP

A. Tinjauan Umum 1. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Istilah Perseroan Terbatas ada beraneka ragam dipakai pada beberapa negara, seperti: Aktiengesellschaft atau disingkat A.G (untuk Jerman,Austria dan disingkat N.V (untuk Belanda) dan Company limited Shares (untuk inggris). 29 Salah satu bentuk badan usaha yang cukup banyak diminati dalam praktek bisnis adalah Perseroan Terbatas, karena Perseroan Terbatas diyakini dapat menjadi sarana untuk pemupukan modal yang lebih besar jika dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya seperti: Perusahaan Dagang (PD), Firma (Fa), Perseroan Komanditer (CV). 30 “Selain itu Perseroan Terbatas juga dapat masuk ke Pasar Modal atau bursa efek apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang Pasar Modal. 31 Oleh karena bentuk badan usaha Perseroan Terbatas tersebut banyak diminati maka perlu diketahui kelebihan dan kekurangan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas: 1. Kelebihan Perseroan Terbatas: a. b. c. d. e. f.

Memungkinkan pengumpulan modal besar; Tanggung jawab terbatas; Pengalihan kepemilikan lebih mudah; Jangka waktu yang tidak terbatas; Manajemen yang lebih kuat; Untuk Penanam Modal Asing (PMA) ada fasilitas bebas pajak (tax holiday).

29

H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang, Djambatan, Jakarta, 1995, h.89-90. Sentoso Sembiring, Hukum Perusahaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, h.13. 31 Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. 30


2. Kekurangan Perseroan Terbatas: a. Pengenaan pajak ganda; b. Ketentuan perundangan lebih ketat; c. Rahasia perusahaan relatif kurang terjamin; d. Pendirian perusahaan relatif rumit, lama, dan biaya lebih besar; e. Untuk penanam modal asing (pma), sedikit rentan terhadap situasi dan kondisi sosial politik dan keamanan suatu Negara. 32 Menurut Agus budiarto, bentuk Perseroan terbatas banyak diminati oleh para pengusaha karena Perseroan Terbatas mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri dan berpotensi memberikan keuntungan baik bagi instansinya sendiri maupun bagi para pendukungnya (pemegang saham). Ini bisa dilihat dalam realita yang ada ditengah-tengah kita, organisasi ekonomi (badan usaha) yang dimiliki oleh konglomerat yang menguasai beberapa sektor perekonomian bentuknya adalah Perseroan Terbatas. Mula-mula sebagai perusahaan yang biasa saja (kecil), lambat laun berkembang menjadi Perusahaan raksasa, dia mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri dan memberikan keuntungan bagi lembaganya maupun pemegang sahamnya. 33

Perseroan Terbatas merupakan persekutuan yang berbentuk badan hukum. Bentuk badan hukum ini tidak disebut persekutuan tetapi persero karena modal badan hukum ini terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Berbeda halnya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang tidak secara eksplisit menyatakan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum, dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas no. 40 tahun 2007 pada Pasal 1 ayat (1) dengan tegas dinyatakan bahwa keberadaan Perseroan Terbatas diakui sebagai badan hukum dan dianggap sebagai manusia. Oleh karena itu sebagai badan hukum atau artificial person, mampu bertindak melakukan perbuatan hukum melalui “wakilnya” atau orang yang mewakili perseroan serta bertindak untuk dan atas nama perseroan, karena itu perseroan juga merupakan subjek hukum mandiri atau persona standi in judicio. Dia bisa 32

Abdul Rasyid Saliman,Hukum Bisnis Untuk Perusahaan; Teori dan Contoh Kasus,Kencana, Jakarta, 2005, h. 104. 33 Agus Budiarto, Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, Ghalia, Jakarta, Indonesia, 2002, h. 14.


mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan hukum sama seperti manusia biasa atau natural person , dia bisa menggugat ataupun digugat,bisa membuat keputusan dan bisa mempunyai hak dan kewajiban layaknya manusia. 34 Menurut R. Soerjatin suatu Perseroan Terbatas adalah suatu perserikatan: 1. 2. 3. 4. 5.

Dalam mana tak dikenal para anggotanya; Yang harus didirikan dengan akta otentik; Yang merupakan suatu badan hukum; Dalam mana para anggotanya bertanggung jawab terbatas; Yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk didirikannya dan untuk menjalankan usahanya. 35

Didalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dijelaskan lebih lanjut apa yang

dimaksudkan

no. 40

dengan

tahun 2007

badan hukum . Hanya

dalam Pasal 7ayat( 4) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan perseroan

memperoleh

tidak

kapan

status badan hukum yaitu pada tanggal diterbitkannya

keputusan Mentri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Perseroan Terbatas dapat diakui

sebagai

badan

hukum

karena ciri-ciri

tertentu seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang, yaitu: 1. Adanya organisasi yang teratur; 2. Mempunyai harta kekayaan sendiri; 3. Melakukan hubungan hukum sendiri; 4. Mempunyai tujuan sendiri. 36

34

Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia, CV. Mandar Maju, Bandung, 1997, h. 52. 35 R. Suryatin, Hukum Dagang I dan II, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, h.57-58 36 Abdulkadir Muhmmad, Hukum Perseroan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h.8-9


Dari rumusan yang diberikan diatas dapat diketahui bahwa suatu Perseroan Terbatas sebagai

bentuk modern

corporation

memiliki

setidaknya

tiga

karasteristik tambahan yaitu : 1. Kepemilikannya diwadahkan dalam bentuk saham-saham yang dapat dengan mudah dipindahtangankan atau dialihkan kepada siapapun juga; 2. Mempunyai masa hidup yang abadi dengan jangka waktu pendirian yang tidak ditentukan lamanya, yang tidak digantungkan pada masa hidup pemegang sahamnya. 3. Sifat tanggung jawab yang tidak hanya terbatas pada pemegang saham, tidak hanya untuk tanggung jawab perdata melainkan juga tanggung jawab atas suatu tindak pidana yang dilakukan oleh perseroan. Disamping itu dikenal juga pertanggung jawaban terbatas terhadap para pengurusnnya. 37 Dengan dinyatakannya suatu perusahaan berstatus badan hukum dengan sifat tanggung jawabnya yang terbataspun hadir demi hukum bagi kepentingan pemegang saham. Hal ini berarti bahwa seorang pemegang saham terbatas kepada sahamnya sendiri yang telah diambil itu mengenai pertanggungjawabannya atas segala tindak tanduk, keuntungan dan kerugian dari pada Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Ia hanya bertanggung jawab atas jumlah sahamnya. Jika belum disetor harus disetor penuh. Tetapi kalau sudah disetor maka hanya sejumlah nilai dari sahamnya itu saja yang dia harus bertanggung jawab terhadap Perusahaan dan terhadap pihak ketiga yang menuntut dari Perseroan Terbatas. Maka ini adalah sifat dari pada suatu Limited Company-nya suatu Perseroan Terbatas, terbatas dalam tanggung jawab para pemegang sahamnya. 38 2. Pendirian Perseroan Terbatas Menjadi Badan Hukum Sebuah Perseroan Terbatas

berdiri atau “ada” semata-mata karena adanya

perjanjian yang dibuat oleh dua orang atau lebih dihadapan notaris untuk 37

Gunawan Wijaya, op.cit. h. 11 Sudargo Gautama, Komentar atas Undang-Undang Perseroan Terbatas Yang Baru (1995) No.1 Perbandingan Dengan Peratuturan Lama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,1995, h.19. 38


melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan

memenuhi

persyaratan

yang

ditetapkan dalam Undang-Undang

Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksananya (Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat 1). Dengan demikian Perseroan Terbatas adalah suatu badan yang

sengaja

dibentuk untuk melakukan usaha tertentu oleh orang-orang atau badan hukum yang disebut sebagai pendiri. Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menentukan bahwa suatu Perseroan Terbatas harus didirikan dengan suatu akta otentik, dengan demikian maka “akta otentik itu merupakan syarat mutlak untuk Perseroan Terbatas, dengan lain perkataan apabila tidak ada suatu akta otentik, badan atau perserikatan itu tidak merupakan suatu Perseroan Terbatas melainkan suatu CV atau firma” 39 Pasal 1870 KUHPerdata menentukan bahwa suatu akta otentik memberi suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya antara pihak beserta ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari pada mereka. Dari ketentuan tersebut ternyata pada hakekatnya suatu akta otentik merupakan suatu alat pembuktian yang sempurna, mengenai apa yang disebutkan/dinyatakan dalam akta itu. Dengan demikian isi dari pada akta itu mencerminkan kehendak para pihak atau apa yang tercantum dalam akta itu mempunyai kekuatan pembuktian formil. Prosedur pendirian Perseroan Terbatas ditempuh dengan melalui beberapa tahap: 1. Tahap akta notaris 39

R. Suryatin, op.cit. h. 58


Pada tahap ini yang merupakan tahap pertama dari pendirian suatu Perseroan Terbatas, para pendiri diwajibkan untuk membuat akta pendirian suatu Perseroan Terbatas

berbentuk akta otentik (dengan akta notaris). Ini sesuai dengan

Ketentuan dalam Pasal

7 ayat

(1)

Undang-Undang

tentang Perseroan

Terbatas no. 40 tahun 2007. 2. Tahap Pengesahan Mentri Akta pendirian yang notarial dari

Perseroan Terbatas tersebut

haruslah

diajukan ke Mentri Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan Pengesahannnya (Pasal 7 ayat (4)) Undang-Undang Perseroan

Terbatas no. 40

tahun 2007. 3. Tahap Pendaftaran Dalam daftar Perusahaan Anggaran dasar yang telah disahkan oleh mentri tersebut selanjutnya harus di proses pendaftarannya dalam daftar perusahaan yang disediaklan (Pasal 29) Undang-Undang Perseroan Terbatas no. 40 tahun 2007. 4. Tahap Pengumuman Dalam Tambahan Berita Negara Ini adalah tahap terakhir dari proses pendirian suatu Perseroan Terbatas, yakni mengumumkan anggaran dasar Perseroan Terbatas yang bersangkutan dalam Tambahan Berita Negara Republik

Indonesia (Pasal 30) Undang-Undang

Perseroan Terbatas no. 40 tahun 2007.

3. Tahap Pengesahan Mentri


Akta

pendirian

yang

notarial

haruslah diajukan ke mentri untuk

dari

Perseroan

Terbatas

tersebut

mendapatkan pengesahannya.

Dengan telah berstatus badan hukum maka tanggung jawab Perseroan Terbatas dalam tindakannya menjadi

mandiri

sebagai

perubahan dalam tanggung jawab para

badan hukum, sehingga terjadi

pemegang

saham

yaitu

ia

tidak

bertanggung jawab atas kerugian dari perseroan yang melibihi nilai saham yang telah diambil ( Undang-Undang no. 40 tahun 2007 Pasal 3 ayat 1). Hal ini berarti bahwa seorang pemegang saham bertanggung jawab sebatas pada sahamnya atas segala tindak tanduk, keutungan dan kerugian dari Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Proses mendapatkan pengesahan dari Mentri diajukan oleh pendiri atau kuasanya (dalam hal ini hanya notaris yang diperbolehkan),mengajukan permohonan melalui jasa teknologi

informasi

sistem

administrasi badan hukum secara

elektronik kepada mentri dengan mengisi format isian yang memuat sekurangkurangnya (Undang-Undang no. 40 tahun 2007 Pasal 9 ayat 1): a. Nama dan tempat kedudukan perseroan; b. Jangka waktu berdirinya perseroan; c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan; d. Jumlah modal dasar,modal ditempatkan dan modal disetor; e. Alamat lengkap perseroan.


Pengesahan sebagai badan hukum harus diajukan kepada mentri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak akta pendirian ditandatangani (Pasal 10 ayat 1). Permohonan

untuk

mendapat pengesahan dari mentri tersebut

ditolak, penolakan tersebut

langsung

dapat

diberitahukan beserta alasannya kepada

pemohon secara elektronik (Undang-Undang no. 40 tahun 2007 Pasal 10 ayat 4). 40 Dan

apabila permohonan untuk mendapat pengesahan telah sesuai dengan

peraturan

perundang-undangan, Mentri langsung menyatakan tidak berkeberatan

atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik (Undang-Undang no. 40 tahun 2007 Pasal 10 ayat 3). Dalam Undang-Undang dikatakan bahwa pengertian kata “orang” dalam hal pendirian Perseroan Terbatas harus dipandang

sebagai

subjek

hukum

dalam arti luas yaitu orang-orang, perorangan atau badan hukum. Jadi dimungkinkan dalam Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dapat melakukan perjanjian. Akta pendirian merupakan anggaran dasar yang berisi

keterangan tentang

identitas Perseroan Terbatas seperti (Undang-Undang no. 40 tahun 2007 Pasal 8 ayat 2): a. Nama lengkap, tempat dan

kewarganegaraan

dan

tangal

pendiri

lahir, pekerjaan, tempat perseorangan, atau

tinggal

nama, tempat

kedudukan dan

40

penjelasan: langsung, yang dimaksud dengan langsung dalam ketentuan ini adalah pada saat yang bersamaan dengan saat pengajuan permohonan diterima.


b.

Alamat lengkap

serta

nomor

dan tanggal keputusan Mentri mengenai

pengesahan badan hukum dari pendiri Pereroan. 41 c. Nama Lengkap,

tempat

dan

tanggal

tinggal, kewarganegaraan anggota

lahir,

pekerjaan, tempat

direksi dan komisaris yang pertama

kali diangkat. d. nama pemegang

saham

yang

telah

mengambil

bagian

saham,

rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor. Didalam anggaran dasar memuat sekurang-kurangnya (Undang-Undang no. 40 tahun 2007 Pasal 15 ayat 1): a. Nama dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, b. Maksud dan tujuan serta kegitan usaha Perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dimaksud Perseroan, adalah kegiatan

yang dilakukan

dengan “kegiatan usaha

Perseroan

dalam

rangka

mewujudkan maksud dan tujuan tersebut. c. Jangka waktu berdirinya perseroan, d. Besarnya

jumlah

modal dasar,modal

yang

ditempatkan, dan modal yang

disetor,

41

penjelasan: Dalam mendirikan Perseroan diperlukan kejelasan mengenai kewarganegaraan pendiri, karena pada dasarnya badan hukum di Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas haru didirikan oleh warga Negara Indonesia, namun demikian kepada warga negara asing diberi kesempatan untuk mendirikan badankum di Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas sepanjang UndangUndang yang mengatur bidang usaha Perseroan tersebut memungkinkan atau pendirian Perseroan tersebut diatur dengan Undang-Undang tersendiri.


e. jumlah saham, klasifikasi tiap

klasifikasi,

saham

apabila ada berikut jumlah saham untuk

hak-hak yang melekat

pada setiap saham dan

nilai

nominal setiap saham, f. Nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris, g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang saham, h. Tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota

direksi

dan komisaris, i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden. Mengingat terbatasnya pengaturan mengenai Perseroan Terbatas dalam UndangUndang, maka hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan perundangundangan dibenarkan kepada Perseroan Terbatas untuk mengatur sendiri dalam anggaran dasar hal-hal yang masih dianggap perlu. Tentu saja sejauh hal-hal tersebut tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain terdapat suatu keleluaaan bagi Perseroan Terbatas untuk menetapkan hal-hal yang dianggap perlu dan yang belum diatur dalam peraturan yang ada. Oleh karena itu dalam menyusun akta pendirian atau anggaran dasar Perseroan Terbatas harus benarbenar dipersiapkan dengan sebaik-baiknya sehingga masalah-masalah yang perlu dan dianggap mendasar bisa dituangkan secara jelas dan lengkap dalam anggaran dasar. 42 Dalam penggunaan nama Perseroan Terbatas, Persero tidak boleh menggunakan nama yang (Undang-Undang no. 40 tahun 2007 Pasal 16 ayat 1): a. Telah dipakai

secara sah oleh Perseroan lain atau mirip dengan nama

Perseroan lain; b. Bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan; j. Sama atau mirip dengan nama lembaga Negara, lembaga pemerintah atau lembaga 42

internasional;

I.G. Rai Widjaja, Pedoman Dasar Perseroan Terbatas (PT), Pradnya Paramita, Jakarta,1994, h.

9.


k. Tidak sesuai dengan maksud

dan tujuan, serta

kegiatan usaha, atau

menunjukkan maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa nama diri; l. Terdiri

atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang

tidak membentuk kata; m. Mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata. Nama Perseroan harus didahului

dengan

perkataan Perseroan

Terbatas

atau disingkat PT (Undang-Undang no. 40 tahun 2007 Pasal 16 ayat 2). “Pada akhir nama Perseroan ditambah singkatan kata “Tbk”, dalam hal tidak ada tulisan singkatan”Tbk” berarti Perseroan tertutup”. 43 Tindakan hukum untuk mendirikan perseroan pada asasnya mempunyai unsur yang harus dibedakan tetapi saling mengikat. Unsur

pertama

2

adalah

pendirian Perseroan Terbatas sendiri dengan anggaran dasarnya yang menentukan identitas dan

pengaturannya, dan unsur yang kedua adalah keikutsertaan dari pada

pendiri sebagai pemegang saham. “Dengan demikian merupakan suatu keharusan bagi para pendiri agar akta pendirian Perseroan Terbatas yang telah dibuat oleh notaris tersebut diajukan untuk mendapat pengesahan dari mentri Hukum dan Hak Asasi manusia, agar Perseroan Terbatas memperoleh

status badan hukum”. 44 Karena sebelum akta pendirian

mendapat pengesahan status Perseroan Terbatas belum sebagai badan hukum,

43

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 120. 44 Gatot Supramono, “ Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru”, (DJambatan: Jakarta,2004), h. 56.


dengan demikian

pendiri

Perseroan Terbaras

atau

pemegang saham

bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan atas nama perseroan (UndangUndang no. 40 tahun 2007 Pasal 3 ayat 2). Meskipun demikian Undang-Undang memberi peluang kepada pemegang saham agar perikatan yang dilakukan tersebut dapat mengikat perseroan setelah perseroan berbadan hukum, yaitu: Apabila

perbuatan

kepentingan perseroan

hukum

yang

yang belum

perseroan menjadi badan hukum apabila pertama

dilakukan didirikan

calon

mengikat

pendiri

untuk

perseroan setelah

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

perseroan secara tegas menyatakan

menerima atau mengambil

alih

sxsemua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya. Sesuai Pasal 6 dan Pasal 7 angka 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas no. 40 tahun 2007, Perseroan Terbatas menjadi badan hukum setelah akta pendiriannya mendapat pengesahan untuk jangka waktu sesuai yang ditetapkan dalam anggaran dasarnya. 45 “Bila dilihat secara mendalam Pasal 6 tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam hal anggaran dasar tidak menyebutkan jangka waktu berdirinya suatu

45

Penjelasan Pasal 6: apabila Perseroan didirikan untuk jangka waktu terbatas harus disebutkan secara tegas, demikian juga apabila Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas harus disebutkan secara tegas dalam anggaran dasar.


Perseroan Terbatas maka Perseroan Terbatas itu berdiri untuk jangka waktu yang tidak terbatas”. 46 4. Pendaftaran dan Pengumuman Setelah

akta

pendirian

mendapat

pengesahan dari Mentri, tahap

berikutnya adalah mendaftarkan perseroan. “Daftar

perseroan

Manusia. Daftar

diselenggarakan oleh Mentri Hukum dan Hak Asasi

perseroan

memuat

data

tentang

perseroan yang meliputi

(Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Pasal 29 ayat 2): a. Nama

dan

tempat

kedudukan, maksud

dan tujuan serta kegiatan

usaha, jangka waktu pendirian dan permodalan; b. Alamat lengkap perseroan: (1) Perseroan

mempunyai

nama

dan

tempat

kedudukan dalam wilayah

Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar; (2) Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya; (3) Dalam surat

menyurat, pengumuman

yang

diterbitkan oleh perseroan,

barang cetakan dan akta dalam hal perseroan menjadi pihak yang harus menyebutkan nama dan alamat lengkap perseroan. c. Nomor

dan

tanggal

akta

pendirian

dan

keputusan

Mentri

mengenai pengesahan badan hukum perseroan .

46

Hardijan Rusli, Perseroan Jakarta,1996, h.25

Terbatas Dan

Aspek Hukumnya, Pustaka

sinar Harapan,


d. Nomor dan persetujuan

tanggal

akta

perubahan

anggaran

dasar

dan

Mentri, mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya keputusan

Mentri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar. e. Nomor tanggal

dan

tanggal

penerimaan

dasar mulai

berlaku

pemberitahuaan

akta

perubahan

pemberitahuan sejak

oleh

tanggal

anggaran

dasar

dan

Mentri. Perubahan anggaran

diterbitkannya

surat

penerimaan

perubahan anggaran dasar oleh mentri.

f. nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar; g. nama lengkap dan alamat

pemegang

saham, anggota direksi, dan anggota

dewan komisaris perseroan; h. nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan

tentang

pembubaran

perseroan yang telah diberitahukan

kepada mentri; i. berakhirnya status badan hukum perseroan; j. neraca dan laporan rugi laba dari tahun buku yang bersangkutan bagi perseroan yang diaudit. Data perseroan sebagaimana

dimaksud pada Pasal 29 ayat (3) Undang-

Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, dimasukkan dalam daftar perseroan pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal: a. Keputusan Mentri mengenai pengesahan badan hukum perseroan, persetujuan atas perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan;


b.Penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan; atau c.Penerimaan pemberitahuan data perseroan yang bukan merupakan perubahan anggaran dasar. Jadi dalam hal ini yang di daftarkan bukan Perseroan Terbatasnya melainkan akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar. Dengan demikian setiap perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memiliki izin, wajib didaftarkan dalam daftar Perusahaan. Perusahaan tersebut meliputi: 1. Perseroan Terbatas; 2. Koperasi; 3. Persekutuan Komanditer (CV); 4. Firma; 5. Perusahaan perorangan lainnya yang melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. 47 Setelah dilakukan

proses pendaftaran perusahaan, maka tahap berikutnya

adalah diumumkan ke dalam tambahan berita Negara Republik Indonesia. Pengumuman dilakukan oleh Mentri, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan Mentri (UndangUndang no. 40 tahun 2007 Pasal 30 ayat 2).

47

Abdul Rasyid Saliman,op.cit. h. 106.


5. Modal dan Saham a. Modal Untuk mengelola suatu perseroan dibutuhkan suatu modal yang disebut modal dasar yang menjadi modal awal untuk melakukan segala kegiatan atau aktifitas perseroan.”Menurut Rudi Prasetya yang dimaksud dengan modal Perseroan adalah keseluruhan nilai nominal dari saham yang ada dalam Perseroan Terbatas”. 48 Selanjutnya perlu dimengerti bahwa pengertian modal perseroan tidak ada sangkut pautnya kekayaan

dengan pengertian ekonomis dalam hubungan dengan harta

Perseroan Terbatas, karena pengertian

adalah jumlah harta

harta kekayaan

dalam hal ini

yang menjadi milik perseroan setelah dibayarkan hutang-

hutang perseroan. Menurut Achnad Ichsan, harta kekayaan itu merupakan modal dalam arti ekonomi, yang selalu mengalami perubahan tergantung pada kemajuan

maupun

kemunduran badan usaha yang bersangkutan, sedangkan modal perseroan itu tetap Menurut I.G. Rai Widjaya untuk mengelola suatu Perseroan diperlukan adanya modal yang disebut modal dasar Perseroan atau authorized capital,Modal Perseroan dibedakan antara lain: 1. Modal dasar (authorized capital) adalah jumlah saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh perseroan, sehingga modal dasar terdiri atas seluruh nominal saham. 2. Modal ditempatkan (issued capital atau sub scribed capital) adalah saham yang telah diambil dan sebenarnya telah terjual kepada pendiri maupun pemegang saham perusahaan. Jadi para pendiri demikian juga para pemegang saham perseroan telah menyanggupi untuk mengambil bagian sebesar 48

Rudi Prasetya, op. cit. h. 178.


atau sejumlah tertentu dari saham perseroan. Oleh karena itu dia mempunyai kewajiban untuk membayar atau melakukan penyetoran kepada perseroan. 3. Modal yang disetor (paid up capital) adalah saham yang telah dibayar penuh kepada Perseroan yang menjadi penyertaan atau penyetoran modal riil yang telah dilakukan oleh pendiri maupun para pemegang saham Perseroan. Modal Perusahaan selain didapat dari modal dasar yang diperoleh dari para pemegang saham,juga dapat diperoleh dari modal yang berasal dari sumber external yakni berasal dari pihak-pihak diluar Perusahaan, seperti dengan cara menjadi pemegang saham Perusahaan tersebut, dengan menjual saham-saham Perusahaan lewat mekanisme yang disebut go public yaitu dengan melibatkan publik didalamnya untuk membeli saham-saham yang dijual oleh Perusahan. 49

Mengenai besarnya modal dasar sudah ditentukan di dalam Pasal 32 ayat (1) 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah ), namun dalam Pasal 32 ayat (2) masih memberikan

keleluasaaan yaitu dalam rangka “kegiatan usaha tertentu” 50 dapat

menentukan jumlah minimum modal perseroan yang lebih besar. Hal lain yang penting yaitu seluruh saham harus disetor penuh pada saat pengesahan perseroan. Rumusan

itu

memberi

pengertian bahwa angsuran

modal ditempatkan hanya boleh dilakukan sebelum perseroan memperoleh status badan hukum. Hal yang menarik dari Undang-Udang Perseroan Terbatas ialah mengenai larangan

pengeluaran saham oleh perseroan untuk dimiliki sendiri maupun

dimiliki perseroan lain. “Rumusan demikian dapat ditentukan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas no. 40 tahun 2007 yang berbunyi: perseroan

49

Bagus Irawan, Aspek-Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi , PT. Alumni, Bandung, 2007, h.95-96. 50 Penjelasan Pasal 32 ayat (2), yang di maksud “kegiatan usaha tertentu” antara lain perbankan, asuransi dan freight forwarding.


dilarang mengeluarkan

saham

baik

untuk

dimiliki

sendiri

maupun

dimiliki oleh perseroan lain, yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh perseroan. 51 Ketentuan

tentang

larangan

tersebut, Rudi

Prasetya

menafsirkan

sebagai berikut : 1. Jika perseroan didirikan dan atas “saham-saham yang di tempatkan” di

ambil

sendiri oleh perseroan; 2. Atau perseroan

mengadakan

“emisi”

(pengeluaran

saham ), dan

dari

saham-saham yang diemisi itu dibeli sendiri oleh perseroan. 52 Hal ini dapat dikatakan menurut penjelasan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas no.40 tahun 2007, alasan perseroan tidak mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri karena Perseroan Terbatas didirikan untuk menghimpun modal oleh karenanya perseroan membutuhkan pemasukan dari pihak lain. Disamping untuk perlindungan modal, ketentuan Pasal 36 ayat (1) tersebut juga diperlukan sebagai perlindungan bagi kepentingan pihak ketiga (kreditur)

51

Penjelasan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang no. 40 tahun 2007, pada prinsipnya mengeluarkan upaya pengumpulan modal, maka kewajiban penyetoran atas saham seharusnya dibebankan kepada pihak lain. Demi kepastian Pasal ini menentukan bahwa perseroan tidak boleh mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri. Larangan tersebut termasuk juga larangan kepemilikan silang (cross holding) yang terjadi apabila perseroan memiliki saham yang dikeluarkan oleh perseroan lain yang memiliki saham perseroan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian kepemilikan silang secara tidak langsung adalah apabila perseroan pertama memiliki saham pada perseroan kedua tanpa melalui kepemilikan pada satu “perseroan antara” atau lebih sebaliknya perseroan kedua memiliki saham pada perseroan pertama. Pengertian kepemilikan silang secara tidak langsung adalah kepemilikan perseroan pertama atas saham pada perseroan kedua melalui kepemilikan pada satu “perseroan antara” atau lebih dan sebaliknya perseroan kedua memiliki saham pada perseroan pertama. . 52 Rudi Prasetya,op.cit, h.186


perseroan, modal kekayaan perserseroan merupakan jaminan bagi kepentingan pihak ketiga (kreditur). Dinyatakan pula bahwa larangan perseroan mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri juga dilarang untuk

dimiliki perseroan lain, dapat dikatakan termasuk

dimiliki anak perusahaan terhadap saham yang perusahaannya. Alasan larangan oleh

anak

perusahaan

dikeluarkan

oleh

induk

tersebut dikarenakan bahwa pemilikan saham tidak

dapat dipisahkan dari pemilikan induk

perusahaannya. Menurut Rachmat Soemitro seperti dikutip Rudi Prasetya: pembelian kembali saham oleh perseroan merupakan salah satu cara untuk pengurangan modal perseroan. Dua cara lainnya yaitu dengan membayar kembali uang saham yang telah disetorkan atau dengan membebaskan harga saham yang masih terhutang serta cara yang ketiga dengan memperkecil nilai saham dengan cara penggelapan atas saham yang telah dikeluarkan. 53 Tata cara pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan dilakukan dengan ketentuan (Undang-Undang no.40 tahun 2007 Pasal 37 ayat 1): 54 a. Pembelian kembali saham perseroan menjadi

lebih

tersebut kecil

tidak

menyebabkan kekayaan bersih

dari jumlah modal yang ditempatkan,

ditambah cadangan wajib yang

telah disisihkan (penjelasan: yang dimaksud

kekayaan

seluruh

bersih

adalah

dikurangi seluruh kewajiban perseroan yang

disahkan

oleh

harta sesuai dengan

kekayaan

perseroan

laporan

keuangan

Rapat Umum Pemegang saham secara Sah dalam

53

Rudi prasetya, op.cit, h.187-188. penjelasannya: pembelian kembali saham perseroan tidak menyebabkan pengurangan modal kecuali apabila saham tersebut ditarik kembali. 54


waktu 6

(enam) bulan terakhir dan;

b. Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh perseroan tidak melebihi 10% (sepuluh

persen) dari

jumlah

modal

yang ditempatkan

dalam perseroan. Pembelian kembali saham, baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan Pasal 37 ayat (1) batal karena hukum (Undang-Undang no. 40 tahun 2007 Pasal 37 ayat 2). Apabila pemegang saham yang beritikad mengalami

kerugian

atas

pembelian

baik

kembali saham maka direksi akan

bertanggung jawab secara renteng atas kerugian tersebut (Undang-Undang no. 40 tahun 2007 Pasal 37 ayat 3). Dan saham yang dibeli kembali perseroan hanya boleh dikuasai perseroan paling lama 3 (tiga) tahun (Undang-Undang no. 40 tahun 2007 Pasal 37 ayat 4). 55 Kewenangan pengalihannya

untuk pembelian

hanya boleh dilakukan berdasarkan

kembali persetujuan

saham

atau

Rapat Umum

Pemegang Saham.

b. Saham Saham adalah bagian pemegang saham didalam perusahaan yang dinyatakan dengan angka dan bilangan yang tertulis pada surat saham yang dikeluarkan

55

penjelasan: ketentuan jangka waktu 3 (tiga) tahun pada ayat ini di maksudkan agar perseroan dapat menentukan apakah saham tersebut akan dijual atau ditarik kembali dengan cara pengurangan modal.


perseroan. Jumlah yang tertulis pada tiap-tiap lembar surat saham itu disebut nilai nominal saham. Kepada pemegang saham diberikan bukti pemilikan saham untuk saham atas nama diserahkan kepada pemegang saham dan ditetapkan dalam anggaran dasar sesuai dengan kebutuhan. 56 Pemegang saham adalah baik orang perseorangan (manusia) maupun badan hukum yang adalah pemilik saham dalam modal Perseroan. Pada saat pendirian Perseroan kepemilikan saham dapat terjadi melalui pengambilan saham oleh pendiri berdasarkan perjanjian penyertaan (deelnemingsovereenkomst) dengan Perseroan sebagai akibat perbuatan hukum pendirian. 57 Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lainnya (Undang-Undang no. 40 tahun 2007 Pasal 34 ayat 1). 58 “Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain/selain uang, penilaian setoran modal saham ditentukan berdasar nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga

pasar atau ahli yang tidak terafiliasi dari perseroan (Undang-Undang no.

40 tahun 2007 Pasal 34 ayat 2). 59 Dan “untuk penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditanda-tangani atau setelah 56

I.G. Rai Widjaja, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, megapoin, Jakarta, 1996,h. 193. Editor Emmy Yuhasarie, Tri Harnowo, Prosidin g: Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004, Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance (Jakarta 13-15 Juli 2004), Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta h. 209. 58 penjelasan: pada umumnya penyetoran saham adalah dalam bentuk uang. Namun tidak ditutup kemungkinan penyetoran saham dalam bentuk lain, baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang dan secara nyata telah diterima oleh perseroan. Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang harus disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan, dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyetoran tersebut. 59 penjelasannya : ahli yang tidak terafiliasi adalah ahli yang tidak mempunyai : a.Hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical dengan pegawai, anggota direksi, dewan komisaris atau pemegang saham; b.Hubungan dengan perseroan karena adanya kesamaan satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris; c. Hubungan pengendalian dengan perseroan baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau d. Saham dalam perseroan sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih. 57


Rapat Umum Pemegang Saham memutuskan penyetoran saham tersebut (UndangUndang no. 40 tahun 2007 Pasal 34 ayat 3). 60 Ditinjau dari segi yuridis, saham mempunyai

fungsi sebagai bagian dari

modal perseroan dan juga dapat dijadikan sebagi bukti bagi pemegang saham atas bagian yang ditanamkannya. Berdasarkan bukti pemegang saham tersebut maka pemegang

saham berhak atas deviden yang didapat oleh Perseroan Terbatas

tersebut sesuai dengan proporsi saham yang dimiliki. Selain itu keuntungan yang diperoleh oleh pemegang saham atas bukti

yang dimiliki adalah bahwa beban

tanggung jawab yang dibebankan kepadanya hanyalah sebatas nilai saham yang dimiliki. Saham dalam Undang-Undang dipandang sebagai benda bergerak sebagaimana halnya dengan benda bergerak lainnya, saham memberikan hak kebendaan pada pemiliknya yang

dapat

dipertahankan

terhadap

setiap

orang, sehingga

pemegang saham dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya seperti menjual, menggadaikan sebagai jaminan hutang ataupun mengalihkannya. Dalam dunia ilmu hukum perseroan kita mengenal beberapa jenis saham, sebagai berikut: 1) Saham atas nama (op naam) 2) Saham atas tunjuk (on bearer, aan toonder) 3) Saham biasa (ordinary share, common share) 60

penjelasan: maksud diumumkannya penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak dalam surat kabar, adalah agar diketahui umum dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk dapat mengajukan keberatan atas penyerahan benda tersebut sebagai setoran modal saham, misalnya diketahui benda tersebut bukan milik penyetor.


4) Saham preferens (preferred shares,common share) 5) Saham preferens kumulatif. 6) Saham preferens kumulatif profit sharing. 7) Saham preferens non kumulatif. 8) Saham prioritas. 9) Saham pendiri (founder’s share) 10) Saham bonus. 11) Saham konversi. 12) Saham disetujui (assented share) 13) Saham tidak disetujui (non assented share) 14) saham yang dinilai (assessable share) 15) Saham dibayar penuh (paid up share) 16) Saham dinaikkan (watered share) 17) Saham donasi (donated share) 18) Saham tebusan (redeemable/callable share) 19) Saham treasury. 20) Saham terjamin (guaranteed share). Untuk lebih jelasnya, berikut penjelasan dari masing-masing jenis saham yang dimaksud: (1) Saham atas nama (op naam) Saham atas nama merupakan jenis saham dimana diatas lembar saham tertulis nama pemegang saham. Cara peralihan saham atas nama dilakukan dengan akta pemindahan hak mana atau salinannya mesti disampaikan secara tertulis kepada perseroan. (2) Saham atas tunjuk (on bearer, aan toonder) Di samping saham atas nama, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas juga membuka kemungkinan bagi suatu perusahaan untuk mengeluarkan saham atas tunjuk. Yaitu saham dengan mana setiap pemegang saham tersebut secara fisik dianggap sebagai pemiliknya. Sehingga peralihan saham tersebut kepada pihak lain cukup hanya dengan menyerahkan fisik surat saham tersebut.

(3) Saham biasa (ordinary share, common share) Saham biasa ini merupakan saham yang kepada pemegangnya tidak diberikan syarat-syarat khusus, dan tidak didahulukan dari yang lainnya. (4) Saham preferens (preferred shares,preference shares) Saham preferens merupakan saham yang kepada pemegangnya diberikan hak terlebih dahulu dalam hal pembagian deviden dan/atau dalam hal likuidasi perusahaan. Pembagian deviden atau pembagian dalam hal


likuidasi yang diutamakan tersebut, bisa diberikan dengan presentase tertentu dari keuntungan atau asset, misalnya diberikan 8% untuk tiap satu saham. Atau bisa juga berupa kelebihan sejumlah persentase tertentu dari saham biasa. Misalnya, jika saham biasa nantinya mendapat 7%, maka untuk saham preferens bisa mendapat 2%, jadi berjumlah 9% per saham.Berapa besarnya persentase tersebut akan ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan yang bersangkutan. Meskipun bersifat preferens, tetapi dalam hal voting, terhadap saham preferens biasanya tidak diberikan kekhususan apa-apa. Jadi dalam hal tersebut diperlakukan sama dengan saham biasa. (5) Saham preferens kumulatif Ini adalah saham preferens, yang disamping diutamakan dalam hal pemberian deviden dan dalam likuidasi, tetapi juga jika dalam satu tahun tidak dapat diberikan deviden penuh karena alasan apapun, maka deviden untuk satu tahun tersebut dapat diberikan pada tahun-tahun berikutnya. Misalnya,dalam setahun terhadap pemegang saham preferens harus diberikan deviden sejumlah n. Maka jika pada tahun A terpaksa harus diberikan n-x, di tahun B dia harus diberikan n + x. Jika belum mampu diberikan ditahun B, bisa diberikan ditahun-tahun berikutnya lagi, demikian seterusnya. (6) Saham preferens kumulatif profit sharing Untuk saham seperti ini, kadang-kadang disebut juga sebagai “Saham Preferens Kumulatif Partisipasi”. Ini merupakan saham preferens,yang setelah mendapat hak-hak istimewa sebagai saham preferens,pemegangnya masih berhak atas deviden seperti haknya pemegang saham biasa. (7) Saham preferens non kumulatif Saham seperti ini merupakan saham preferens yang jika dalam satu tahun tidak dapat diberikan keistimewaannya terhadap deviden, maka hak keutamaan tersebut akan hangus, jadi tidak bisa diperhitungkan untuk tahun setelah itu. (8) Saham prioritas Saham prioritas merupakan saham dengan mana pemegangnya mempunyai hak-hak khusus pada Rapat Umum Pemegang Saham atau pada dewan direksi. Keistimewaan seperti ini sering disebut dengan Kontrol oligarkis. Biasanya saham prioritas ini diberikan kepada para pendiri atau dewan komisaris. Keistimewaan pemegang saham prioritas untuk melakukan kontrol terhadap perusahaan, dapat dilakukan misalnya melalui: (a) Pemberian hak veto terhadap perubahan anggaran dasar. (b) Pemberian rekomendasi yang mengikat oleh pemegang saham prioritas terhadap pengangkatan, suspensi atau pemberhentian direktur. (9) Saham pendiri (founder’s share) Saham pendiri merupakan saham yang diberkan kepada para pendiri atas jasa-jasanya itu. Dengan demikian untuk mendapatkan saham pendiri tersebut, para pendiri tidak perlu menyerahkan sejumlah uang kepada perusahaan, tetapi cukup dengan jasa-jasanya yang telah diberikan sebagai pendiri.


(10) Saham bonus Saham bonus merupakan saham yang diberikan kepada pemegang saham yang sudah ada tanpa harus membayar apapun kepada perseroan. Saham bonus ini diberikan sebagai pengganti hak menagih dari pemegang saham kepada perseroan atas dana lebih (surplus) dari modal yang ditempatkan. Surplus tersebut dapat terjadi karena ada keuntungan, hasil yang sangat baik operasional, penilaian kembali aktiva tetap, dan sebagainya. (11) Saham konversi Ini merupakan saham yang dikonversi dari satu jenis saham ke jenis saham lainnya. misalnya saham preferens yang dapat diubah menjadi saham biasa. (12) Saham disetujui (assented share) Merupakan saham-saham yang disetujui untuk ditukar dengan saham-saham baru jika perusahaan tersebut direorganisasi. (13) Saham tidak disetujui (non assented share) Ini merupakan kebalikan dari saham disetujui tersebut diatas. Dalam hal ini saham-saham tersebut tidak disetujui oleh pemiliknya untuk ditukar dengan saham baru jika terjadi reorganisasi perusahaan. (14) Saham yang dinilai (assessable share) Merupakan saham-saham yang dapat dinilai/dibebani kepada pemiliknya untuk membayar kewajiban-kewajiban perusahaan dalam hal perusahaan pailit. Misalnya dinilai dengan harga minimal saham tersebut. (15 Saham dibayar penuh (paid up share) Saham seperti ini disebut juga “saham tidak dinilai (non assessable share)”. Saham seperti ini telah dibayar penuh oleh pemegangnya sehingga tidak lagi merupakan saham yang dinilai (assessable share). Saham yang telah dibayar penuh tersebut tidak boleh lagi dibebankan kepada pemiliknya kewajiban membayar hutang-hutang perusahaan dalam hal perusahaan pailit. (16) Saham dinaikkan (watered share) Adalah saham yang nilai nominalnya dinaikkan sehingga menjadi lebih besar dari apa yang sebenarnya disetor oleh pemegangnya. (17) Saham donasi (donated share) Merupakan saham-saham yang oleh pemiliknya diserahkan kembali kepada perusahaan, dimana akibatnya perusahaan dapat menjual kembali sahamsaham tersebut kepada pihak lain. Ini biasanya dilakukan agar perusahaan tersebut dapat memperoleh tambahan dana. (18) Saham tebusan (redeemable/callable share) Merupakan saham yang dapat ditarik kembali oleh perseroan yang Mengeluarkannya atas kehendak perusahaan sendiri setelah dipenuhi syaratsyarat tertentu. Misalnya dapat ditebus kembali dengan nilai nominal. Pengeluaran saham seperti ini biasanya dimaksudkan untuk mendapatkan dana dari pihak pemegang saham untuk perseroan, dimana pada suatu saat dana tersebut dibayar kembali dengan cara menebus saham-saham tersebut.


(19) Saham treasury Adalah merupakan saham-saham yang pernah dikeluarkan oleh perusahaan, tetapi kemudian dibeli kembali oleh perusahaan dan kemudian tetap dimiliki oleh perusahaan bersangkutan. Saham-saham tersebut kelak dapat dibagi-bagikan kepada karyawan atau dapat pula dijadikan saham bonus misalnya. (20) Saham terjamin (guaranteed share) Saham terjamin tidak lain dari saham-saham yang dikeluarkan oleh perusahaan A tetapi dengan jaminan dari perusahaan B, yang dijamin dalam hal ini adalah pembagian deviden terhadap para pemegang saham. 61 Karena saham PT merupakan barang bergerak maka saham dapat digadaikan. Saham atas tunjuk dapat digadaikan oleh pemegangnya, sedangkan saham atas nama hanya dapat di gadaikan jika dalam anggaran dasar perseroan tidak ditentukan lain. Acara penggadaian saham ini mensyaratkan bahwa harus dicatat dalam daftar pemegang

saham dan daftar khusus, ini dimaksudkan agar perseroan atau

pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahui status sahamnya. Juga ditentukan bahwa hak suara atas saham yang digadaikan tetap berada pada pemegang saham. Jadi dengan menggadaikan sahamnya hak suaranya tidak hilang.

6. Organ Perseroan Terbatas a. Rapat Umum Pemegang Saham

61

Munir Fuady, op.cit., h.28-29


Rapat Umum Pemegang saham atau sering disingkat RUPS, dalam bahasa Inggris disebut dengan general shareholders meeting dan dalam bahasa Belanda disebut dengan Algemene Vergadering Van Andeelhouders. Rapat Umum Pemegang Saham

merupakan salah satu

organ perusahaan

(corporate body) dalam suatu Perseroan Terbatas disamping 2 (dua) organ lainnya yaitu direksi dan komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham adalah merupakan organ perseroan yang paling tinggi dan berkuasa menentukan arah dan tujuan perseroan. Rapat Umum Pemegang Saham memiliki segala wewenang yang tidak diberikan pada

direksi

dan

komisaris, Rapat

Umum

Pemegang Saham

mempunyai

segala macam keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan kepentingan dan jalannya perseroan. Menurut munir Fuady yang dimaksud dengan Rapat Umum Pemegang Saham adalah suatu organ perseroan yang memegang segala wewenang yang bersifat residual yakni wewenang yang tidak dialokasikan kepada organ setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dengan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan. 62 Rapat Umum Pemegang Saham adalah rapat yang diselenggarakan oleh direksi perseroan setiap tahun dan setiap waktu berdasarkan

perseroan sesuai

dengan ketentuan anggaran dasar. Kekuasaan tertinggi diperlukan dalam suatu Perseroan Terbatas mengingat dalam Perseroan Terbatas terlibat banyak pihak yang satu sama lain sangat mungkin berbeda pendapat dalam mengambil suatu keputusan bila antara direksi, komisaris, pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas saling berbeda pendapat megenai hal tertentu , Karena itu diperlukan suatu 62

Munir Fuady, op.cit h. 135


badan pengambil keputusan yang mempunyai hak veto dan mengikat perseroan, yaitu yang disebut dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Oleh karena merupakan organ tertinggi Perseroan Terbatas maka ia memiliki kewenangan eksklusif yang tidak dimiliki oleh organ Perseroan Terbatas lain. Dengan kekuasaannya yang tertinggi ini, bahkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberhentikan organ perusahaan lain dari jabatannya yaitu

dapat

memberhentikan direksi dan komisaris. Akan tetapi meskipun memiliki kekuasaan tertinggi tidak berarti Rapat Umum Pemegang Saham bertindak sewenang-wenang, hal ini mengingat Rapat Umum Pemegang Saham juga harus memeperhatikan dan tidak boleh melanggar kedudukan, kewenangan dan kepentingan organ perusahaan lain (direksi dan komisaris) maupun stakeholder

lainnya

seperti: pemegang

saham, kreditur, karyawan, mitra bisnis atau masyarakat sekitarnya. Beberapa

wewenang

eksklusif

Rapat Umum Pemegang Saham

yang

ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas antara lain: a. Penetapan perubahan anggaran dasar (Undang-Undang no. 40 tahun 2007 Pasal 19 ayat 1); b. Penetapan Pasal

pengurangan

modal

(Undang-Undang no. 40 tahun 2007

44 ayat 1);

c. Persetujuan Rencana kerja (Undang-Undang no. 40 tahun 2007 Pasal 64 ayat 2).


d. Persetujuan

laporan

tahunan,

pengesahan

laporan

keuangan

dan

persetujuanlaporan tugas pengawasan dewan komisaris (Undang-Undang no. 40 tahun

2007 Pasal 69 ayat 1);

e. Penetapan penggunaan laba (Undang-Undang no. 40 tahun 2007 Pasal 71 ayat 1); f. Pengangkatan dan pemberhentian

direksi (Undang-Undang no. 40 tahun

2007 Pasal 94 ayat 1 dan Pasal 105 ayat 1); g. Pengangkatan dan pemberhentian

komisaris (Undang-Undang no. 40

tahun 2007 Pasal 111 ayat 1 dan Pasal 119); h. Persetujuan mengenai penggabungan, peleburan

dan

pengambilalihan

(Undang-Undang no. 40 tahun 2007 Pasal 128); i. penetapan pembubaran

perseroan (Undang-Undang no. 40 tahun 2007

Pasal 142 ayat 1a); Pada prinsipnya ada 2 (dua) macam Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu: 1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan dilakukan oleh

adalah

RUPS yang wajib

perseroan sekali dalam setahun, dilakukan paling lambat

dalam waktu 6 (enam)

bulan

setelah

tahun

buku, dengan

pokok

pembicaraan adalah disekitar perkembangan yang terjadi.

2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa diadakan sewaktu-waktu berdasarkan


kebutuhan atas permintaan: Direksi, komisaris, maupun pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 10%

dari jumlah seluruh

oleh

perusahaan. Dalam

saham yang telah dikeluarkan hal

Saham, harus diselenggarakan tempat

dimana

kegiatan

kantor

usahanya, atau

lain sebagaimana

dengan

sah

penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang ditempat

perseroan berkedudukan yaitu

pusatnya berada atau tempat perseroan melakukan dapat

pula diselenggarakan

dimungkinkan

dalam anggaran

ditempat-tempat

dasar selama tempat

tersebut masih berada didalam negara Republik Indonesia (Undang-Undang no. 40 tahun 2007 Pasal 76 ayat 1 dan Pasal 76 ayat 3). Direksi selaku penyelenggara pemanggilan

kepada

dalam anggaran


melakukan

pemegang saham. Dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan

dasar, pemanggilan

dilakukan oleh komisaris.

Rapat Umum Pemegang Saham dapat

Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan hal-

hal yang patut memperoleh perhatian dalam pemanggilan adalah sebagai berikut: a. Pemanggilan

Rapat Umum Pemegang

Saham dilakukan dengan

surat

tercatat/dan atau dengan iklan dalam surat kabar paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham

diadakan” (Undang-Undang

No. 40 tahun 2007 Pasal 82 ayat 1 dan ayat 2). Maksudnya adalah untuk memastikan bahwa pemanggilan telah dilakukan dan ditujukan ke

alamat

pemegang

saham.


b. Dalam

pemanggilan

Rapat

Umum

dicantumkan tanggal,waktu,

tempat, dan

pemberitahuan bahwa bahan

yang akan

Umum Pemegang Saham tersedia pemanggilan Rapat

hari Rapat Umum Pemegang Saham

Saham

rapat

disertai

acara dibicarakan

dikantor

Umum Pemegang

Pemegang

dalam

perseroan

Saham

dilakukan

Rapat

sejak

hari

sampai dengan

diadakan (Undang-Undang

no.

40

tahun

2007

Pasal 82 ayat 3). Dan perseroan wajib memberikan salinan

bahan

yang

akan dibicarakan

cuma

jika diminta (Undang-Undang no. 40 tahun 2007 Pasal 82 ayat 4).

c. Apabila waktu

kepada

pemegang

saham secara cuma-

dan cara pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan, keputusan

tetap sah asalkan Rapat

Umum Pemegang Saham dihadiri oleh

pemegang saham dengan

hak

suara

semua

yang sah dan disetujui dengan suara

bulat (Undang-Undang no. 40 tahun 2007 Pasal 82 ayat 5). “untuk Perseroan Terbuka, sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan wajib mendahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan perundang-undangan dibidang

memperhatikan peraturan

pasar modal” (Undang-Undang no. 40 tahun 2007

Pasal 83 ayat 1). 63 “Pengumuman tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham” (Undang-Undang no. 40 tahun 2007 Pasal 83 ayat 2).

63

penjelasan: pengumuman dimaksudkan untuk memberikan kesempatan pemegang saham mengusulkan kepada direksi untuk penambahan acara RUPS.

kepada


“Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali

Undang-Undang

dan / atau

Anggaran Dasar menentukan kuorum yang lebih besar” (Undang-Undang no. 40 tahun 2007 Pasal 86 ayat 1). “Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksudkan tersebut diatas tidak tercapai maka diadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham

kedua” (Undang-

Undang no. 40 tahun 2007 Pasal 86 ayat 2). Karena pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ini sebagai akibat dari tidak tercapainya kuorum dalam RUPS pertama, maka acara Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus sama seperti acara Rapat Umum Pemegang Saham pertama dan “dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah dilangsungkan dan

tidak

mencapai

no. 40 tahun 2007 Pasal 86 ayat 3). Dan

kuorum” (Undang-Undang

“dalam pemanggilan tersebut harus

dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan” (Undang-Undang no 40 tahun 2007 Pasal 86 ayat 8). “Rapat Umum Pemegang Saham (sepuluh) hari dan

paling

lambat

kedua

dilanggsungkan

paling cepat 10

21 (dua puluh satu ) hari dari Rapat Umum

Pemegang Saham pertama” (Undang-Undang no. 40 tahun 2007 Pasal 86 ayat 9). “Keputusan


diambil berdasarkan musyawarah

untuk mufakat” (Undang-Undang no. 40 tahun 2007 Pasal 87 ayat 1).


Dan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika disetujui ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan disetujui oleh jumlah suara setuju lebih besar (Undang-Undang no. 40 tahun 2007 Pasal 87 ayat 2). Apabila kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka permohonan perseroan kuorum ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengubah Anggaran Dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang lebih besar (Undang-Undang no. 40 tahun 2007 Pasal 88 ayat 1). Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, pengajuan permohonan agar dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya dan pembubaran perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan / atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham lebih besar (Undang-Undang no. 40 tahun 2007 Pasal 89 ayat 1). “Setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham wajib dibuat risalah dan ditanda tangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham”(UndangUndang no. 40 tahun 2007 Pasal 90 ayat 1). 64 b. Komisaris

64

penjelasan: penandatanganan oleh ketua rapat paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dan oleh peserta RUPS dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah RUPS tersebut.


Berbeda dengan ketentuan dalam KUHDagang 65 , yang sebelum berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak mengharuskan Perseroan mempunyai dewan komisaris, Bahkan

Undang-Undang

Perseroan Terbatas mengharuskan

bahwa Perseroan go public wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang Komisaris demi pengawasan yang melekat karena menyangkut kepentingan masyarakat (Undang-Undang no. 40 tahun 2007 Pasal 108 ayat 5). 66 Lembaga Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi (Undang-Undang no. 40 tahun 2007 Pasal 108 ayat 1). Tugas utama dewan komisaris adalah mengawasi pengurusan dan pengelolaan Perseroan. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris adalah organ mandiri yang wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menunaikan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan sebagai subyek hukum mandiri (Undang-Undang no. 40 tahun 2007 Pasal 108 ayat 2). Itulah sebabnya mengapa anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan bisa dipertanggung jawabkan melalui derivative action oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan (Undang-Undang no. 40 tahun 2007 Pasal 114 ayat 3).

65

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 44 penjelasan: Perseroan yang kegiatan usahanya menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan Terbuka memerlukan pengawasan dengan jumlah anggota Dewan Komisaris yang lebih besar karena menyangkut kepentingan masyarakat. 66


Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan pernah (Undang-Undang no. 40 tahun 2007 Pasal 93 ayat 1) : a. Dinyatakan pailit; b. Menjadi anggota direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Pada dasarnya Dewan Komisaris tidak mempunyai fungsi eksekutif. Sekalipun anggaan dasar Perseroan dapat menetapkan bahwa perbuatan hukum tertentu yang akan dilakukan oleh Direksi memerlukan persetujuan atau bantuan Dewan Komisaris, persetujuan dimaksud bukan pemberian kuasa dan pula perbuatan pengurusan. Hanya dalam hal tidak ada Direksi suatu sebab, Dewan Komisaris dapat diberi wewenang untuk melakukan pengurusan Perseroan berdasarkan pengaturan dalam anggaran dasar atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (Undang-Undang no. 40 tahun 2007 Pasal 118 ayat 1 dan 2). Tanggung Jawab Dewan Komisaris dapat dikatakan, bahwa tanggung jawab tersebut mirip tanggung jawab Direksi. Perbedaannya adalah bahwa tanggung jawab Dewan Komisaris terletak dalam bidang pengawasan dan pemberian nasehat sedangkan tanggung jawab Direksi terdapat dalam bidang kepengurusan. Tentang tanggung jawab Dewan Komisaris tersebut perlu dibedakan antara tanggung jawab ke dalam (internal liability) dan tanggung jawab keluar terhadap pihak ketiga (external


liability). Khusus tentang tanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga oleh ulah Komisaris perlu diperhatikan ketentuan dalam Pasal 69 ayat 3 UndangUndang Perseroan Terbatas no. 40 tahun 2007 dan ketentuan perbuatan melawan hukum seperti dimaksud dalam Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata. Misalnya dewan komisaris yang mengetahui bahwa Perseroan tidak mungkin dapat melaksanakan suatu perjanjian, namun demikian tetap memberikan persetujuan kepada direksi untuk atas nama Perseroan mengadakan perjanjian tersebut, dapat diminta bertanggung jawab atas kerugian yang kemudian diderita oleh pihak ketiga. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa adanya kelalaian atau kesalahan pada pihak direksi bukan berarti bahwa dengan sendirinya Dewan Komisaris juga lalai atau salah. Masing-masing organ Perseroan mempunyai tugas yang mandiri dan oleh karena itu harus mempertanggung jawabkan secara tersendiri. Seperti halnya anggota direksi, dewan komisaris juga diangkat dan diberhentikan

oleh

Rapat

Umum

Pemegang

Saham. Dewan

Komisaris

sebagaimana juga direksi mempunyai hubungan ganda dengan Perseroan. Sebagai organ, dewan komisaris merupakan bagian dari perseroan dan selain itu anggota Dewan Komisaris mempunyai hubungan kontraktual dengan Perseroan selaku subyek hukum mandiri. Rapat

Umum Pemegang

Saham

yang secara eksklusif mempunyai

kewenangan untuk mengangkat Dewan komisaris berhak untuk sewaktu-waktu memberhentikannya (Undang-Undang no. 40 tahun 2007 Pasal 111 ayat 5). c. Direksi


Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Ketentuan tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas no. 40 tahun 2007 yang menyatakan direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Direksi adalah pengurus yang merupakan pimpinan sehari-hari dalam suatu Perseroan Terbatas. Direksi sering dianggap sebagai perwakilan dari para pemegang saham, ini adalah anggapan salah. Pada dasarnya Direksi merupakan perwakilan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang mempunyai ekstitensi terpisah dari pemegang sahamnya, oleh karena itu direksi mempunyai suatu kemandirian yang terlepas dari pemegang saham. 67 Beberapa pakar dan ilmuwan hukum merumuskan kedudukan Direksi dalam perseroan sebagai gabungan dari 2 (dua) macam persetujuan atau perjanjian, yaitu: 1. Perjanjian pemberian kuasa, di satu sisi, dan 2. Perjanjian kerja atau perburuhan, di sisi yang lain. 68 Direksi disatu sisi diperlakukan sebagai penerima kuasa dari perseron untuk menjalankan Perseroan sesuai dengan kepentingannya untuk mencapai tujuan Perseroan sebagaimana telah digariskan dalam anggaran dasar Perseroan, dan di sisi lain diperlakukan sebagai karyawan Perseroan, dalam hubungan atasan bawahan 67

R.T. Sutantya R. Hadikusuma, Sumantoro, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan; BentukBentuk Perusahaan Yang Berlaku Di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, h. 72. 68 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas, Rajawali Pers, 1999, Jakarta, h. 97.


dalam suatu perjanjian perburuhan yang mana berarti Direksi tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu yang tidak atau bukan tugasnya. 69 Dalam menjalankan semua tugas yang diembannya “Tanggung jawab direksi dilandasi prinsip fiduciary duty yaitu prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan yang dipercayakan kepadanya oleh Perseroan dan prinsip duty of skill and care yaitu prinsip yang mengacu pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan Direksi”. 70 Dengan adanya prinsip ini maka Direksi dituntut untuk bertindak secara hati-hati dan disertai itikad baik juga penuh tanggung jawab bagi kepentingan dan tujuan Perseroan. Pelanggaran terhadap hal tersebut membawa konsekuensi yang berat bagi Direksi, karena ia dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi apabila yang bersangkutan salah atau lalai menjalankan tugasnya. Menurut Munir Fuady yang dimaksud direktur atau direksi dari suatu Perseroan Terbatas adalah suatu organ Perseroan disamping organ Perseroan lainnya yaitu Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang memiliki tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang penuh terhadap kepengurusan dan jalannya Perseroan yang dipimpinnya untuk kepentingan dan tujuan Perseroan tersebut serta mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan anggaran dasar dari Perseroan tersebut. 71 Perseroan menurut hukum adalah orang atau artificial person atau orang buatan. Hanya Perseroan tidak mempunyai panca indra tidak mempunyai jiwa dan raga serta tidak mempunyai otak, oleh karena itu Perseroan tidak bisa berjalan, tidak bisa

69

Ibid h. 66 C.S.T. kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Perseroan Terbatas Tahun 1995, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan Jakarta,1996, h.43. 71 Munir Fuady, op.cit. h. 50. 70


berbuat, tidak bisa bekerja dan Perseroan juga tidak bisa berfikir, direksilah merupakan media yang dapat bertindak mewakili Perseroan. Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatannya pernah

(Undang-Undang no. 40 tahun 2007 Pasal 93

ayat 1): a. Dinyatakan pailit; b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah

yang menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit;

c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau yang berkaitan dengan sektor keuangan Dalam hal kecakapan bertindak Perseroan Terbatas, maka Perseroan Terbatas hanya boleh melakukan apa yang ditetapkan Undang-Undang dan apa

yang

diamanahkan oleh anggaran dasar khususnya terdapat dalam maksud dan tujuan. “Maksud dan tujuan Perseroan memiliki peran ganda yaitu di satu pihak merupakan keberadaan Perseroan di pihak lain menjadi pembatas bagi kecakapan bertindak Perseroan” 72 Direksi adalah organ Perseroan yang mewakili kepentingan Perseroan selaku subyek hukum mandiri. Tugas dan tanggung jawab Direksi bersumber pada:

72

Fred B.G. Tumbuan “Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Serta Kedudukan RUPS Menurut UU No. 1 Tahun 1995, makalah kuliah S2 Fakultas Hukum UI Tahun ajaran 20012001, h.7.


1. Ketergantungan Perseroan kepada Direksi sebagai organ yang dipercayakan oleh Undang-Undang dengan kepengurusan Perseroan; 2. Perseroan adalah sebab bagi keberadaan Direksi, karena apabila tidak ada Perseroan juga tidak ada Direksi. 73 “Maka tidak salah bila dikatakan bahwa antara Perseroan dan Direksi terdapat hubungan fidusia atau kepercayaan (fiduciary relationship) yang

melahirkan

“fiduciary duties” bagi Direksi”. 74 Jadi maksud dan tujuan Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam anggaran dasar merupakan sumber kecakapan bertindak dari Perseroan Terbatas dan diluar hal tersebut Perseroan Terbatas tidak memiliki kecakapan bertindak (ultra vires). Jika Perseroan Terbatas melakukan tindakan diluar kecakapan bertindak yang dimilikinya maka tindakannya akan batal demi hukum. Hal ini sama dengan tugas dan wewenang dari direksi, dimana direksi dalam menjalankan tugasnya tidak boleh keluar dari apa yang sudah ditetapkan Undang-Undang dan anggaran dasar, apabila seorang direksi melakukan suatu perbuatan diluar apa yang sudah anggaran

dasar

meskipun

ditetapkan

dalam

perbuatan tersebut memberi keuntungan bagi

perusahaan maka perbuatan direktur tersebut akan batal demi hukum karena sudah tidak sesuai lagi dengan anggaran dasar perusahaan. Peran direksi menurut Rachmadi Usman dalam Perseroan Terbatas dapat diumpamakan seperti peran pemain dalam suatu kesebelasan sepak bola yang berposisi sebagai pemain penyerang, pemain pertahanan dan penjaga gawang. Peran 73

Emmy Yuhassarie, op.cit. h.195. Philip Lipton and Abraham Herzberg, Understanding Company Company Limited, 1992, h. 296. 74

Law, The Law Book


direksi sebagai pemain penyerang adalah mengaplikasikan segala macam strategi bisnis guna meraih keuntungan financial sebesar mungkin. Keuntungan financial yang telah diraih merupakan gol atau sasaran final yang telah direncanakan dalam rancangan sebelumnya. Peran direksi sebagai pemain pertahanan adalah mempertahankan keuntungan financial yang telah diraih dan menyusun strategi bisnis berikutnya agar keuntungan financial yang telah diraih semakin bertambah besar dan tidak berkurang. Penyusun strategi bisnis senantiasa berubah karena kondisi bisnis senantiasa fluktuatif. Selama rancangan strategi bisnis kondosif dengan iklim bisnis selama itu pula perseroan atau perusahaan meraih keuntungan sehingga perseroan semakin berkembang pesat dan pada akhirnya menjadi perusahaan besar. Sedangkan peran direksi sebagai penjaga gawang adalah mengamankan dan menjaga keutuhan asset-aset Perseroan Terbatas agar tidak ada sedikitpun yang keluar atau terlepas dari ruang lingkup penguasaan Perseroan yang pada akhirnya membawa kerugian terhadap perseroan. 75 Jadi peran direksi adalah sebagai perencana strategi melakukan seluruh kegiatan Perseroan dalam kegiatan bisnis, dan orang yang menjaga agar asset-aset perusahaan yang diperoleh dari keuntungan tidak lepas atau tetap dipertahankan. Dan kemudian direksi menyusun Perseroan

strategi-strategi

berikutnya

untuk

mengembangkan

dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar yang pada akhirnya

menjadikan Perseroan sebagai perusahaan besar. Di dalam menjalankan kepengurusan perusahaan tidak diperbolehkan adanya keterlibatan Rapat Umum Pemegang Saham dan Dewan Komisaris. Keterlibatan Rapat Umum Pemegang Saham dan Dewan Komisaris harus ada dalam tindakan untuk mengalihkan seluruh

atau sebagian besar kekayaan Perseroan. Maka hal

tersebut mutlak memerlukan persetujan Rapat Umum Pemegang Saham karena resiko akibat dari hal tersebut terlalu besar, jika hal tersebut salah dilakukan maka akan berakibat kepada terjadinya kepailitan dan yang menjadi korban adalah investasi

75

Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Perseroan Terbatas, PT. Alumni , Bandung, 2004, h.165


pemegang saham. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau Dewan Komisaris bukanlah merupakan “surat kuasa” karena sekalipun sudah diminta persetujuan dari organ tersebut, akan tetapi direksi tetap berhak memutuskan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan perbuatan hukum yang dimintakan persetujuan. Karena jika keadaan perekonomian berubah maka direksi

wajib

menunda atau malah

membatalkan perbuatan hukum yang dimintakan persetujuan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa “tidak ada hubungan hirarkis antara Rapat Umum Pemegang Saham , Dewan Komisaris dan Direksi karena hubungan mereka itu sebenarnya horizontal dimana masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab sendiri. B. Hubungan Hukum Antara Induk perusahaan Dengan Anak Perusahaan Perusahaan group merupakan suatu fenomena dibidang hukum perusahaan yang tumbuh sebagai reaksi terhadap kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi ekonomis dalam kegitan usaha. Hal ini selanjutnya diperlukan manakala sebuah kelompok perusahaan bergerak dalam berbagai bidang bisnis yang tidak saling terkait (unrelated) suatu usaha yang dalam praktek lebih dikenal dengan konglomerasi. 76 Istilah konglomerat dapat disebutkan untuk grup-grup usaha Perusahaan besar seperti: Grup Bakrie, Grup Astra dan lain-lain, dimana bisnis perusahaan tersebut dilakukan ekspansi secara vertikal, horizontal dan campuran keduanya. Dari segi manajemen dan struktur Perusahaan tersebut sering menjadi topik pembicaraan, yaitu bagaimana pemisahan antara kewenangan pemilikan dan manajemen Perusahaan grup Perusahaan (induk) dengan anak Perusahaan (subsidiaries). Semakin profsional suatu grup Perusahaan semakin tegas pemisahan dalam kewenangan pemilikan dan

76

HMU Fattowi Assari, “Peningkatan Kinerja BUMD Melalui Pengembangan Holding Company , Tesis Fakultas Sosial Politik Pogram S2 Universitas Indonesia, Jakarta, 2000, h. 54


manajemen

Perusahaan . Sebab

ketidaktegasan

pemisahan tidak saja akan

mengaburkan hak,kewajiban,kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pihak, bahkan juga dapat menjadi ancaman terhadap eksistensi grup Perusahaan. Pemisahan kewenangan kepemilikan dengan manajemen akan menyebabkan semakin perlu adanya manajer-manajer professional, dalam hal ini Perusahaan harus berani menyisihkan dana yang cukup besar untuk mendapatkan tenaga yang professional. Kerjasama diantara perusahaan-perusahaan yang dikenal dengan nama consern atau group company atau perusahaan grup, secara umum dapat diberi pengertian sebagai susunan dari perusahaan-perusahaan yang secara yuridis tetap mandiri dan yang satu dengan yang lain tetap merupakan kesatuan ekonomi yang dipimpin oleh satu induk perusahaan. 77 Di dalam undang-undang tidak diatur secara khusus tentang perusahaan kelompok. Dari istilah kelompok bisa diartikan bahwa didalamnya terdapat beberapa anggota di dalam kelompok . Bila di KUHPerdata diatur mengenai persekutuan perdata yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama untuk memperoleh keuntungan dengan kewajiban masing-masing memasukkan sesuatu, baik berupa modal, uang, barang, tenaga atau keahlian yang kesemuanya itu dimaksudkan untuk tujuan memperoleh keuntungan. Demikian pula dari kata kelompok dapat digambarkan bahwa dalam perusahaan kelompok terdapat beberapa anggota yaitu beberapa perusahaan yang juga mempunyai tujuan yang sama untuk memajukan perusahaannya. Menurut Rudhi Prasetya pembentukan perusahaan grup atau kelompok dapat terjadi melalui 2 cara:


1. Dengan sengaja didirikan Perseroan Terbatas yang baru; 2. Dengan jalan mengambil alih saham dari Perseroan Terbatas

yang sudah

ada dan sudah berjalan yang lebih dikenal dengan ukuisisi. 78 Tatanan perusahaan grup makin banyak terjadi , umumnya yang menjalankan pengendalian operasional dilakukan oleh induk perusahaan yang sekaligus menjalankan kegiatan usaha sendiri. “Di Indonesia pengendalian sentral masih cenderung dipengaruhi dan berada pada figur pribadi pemegang saham (owner)”. 79 Perusahaan kelompok dapat terjadi melalui penggabungan, peleburan dan pengambilalihan

perseroan.

Pengertian

penggabungan

(merger),

peleburan

(konsolidasi) dan pengambilalihan(akuisisi) diatur dalam Pasal 122 sampai dengan Pasal 134 Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007. Induk perusahaan dan anak perusahaan mempunyai anggaran dasar sendirisendiri, yang mana perusahaan-perusahaan tersebut harus menjalankan usaha seperti yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar masing-masing. Dan “ anggaran dasar suatu Perseroan Terbatas merupakan hukum yang positif bagi Perseroan Terbatas itu yang apabila dilanggar akan mengakibatkan transaksi yang dibuat menjadi batal”. 80 Berdasarkan ketentuan didalam Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas no. 40 tahun 2007, penggabungan ialah perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri dan berakhir karena hukum, yang berarti bahwa perusahaan

78 79 80

Rudi Prasetya, Op.cit. h. 64 Rudi Prasetya, Loc. Cit. I.G. Rai Widjaja, Pedoman Dasar Perseroan Terbatas (PT), Pradnya Paramita, Jakarta,1994,

h.9


yang menggabungkan diri beralih pada perusahaan yang menerima penggabungan atau bisa dikatakan perseroan hasil penggabungan (merger). Dalam merger kerja sama antar perusahaan yang bergabung itu mencakup kegiatan yang bersifat penuh dan kemandirian pihak-pihak yang melakukan merger itu tidak ada lagi. Oleh karena perbuatan penggabungan atau peleburan merupakan perbuatan hukum yang bersifat materiil, yaitu peralihan saham perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri kedalam perseroan baru, maka persetujuan RUPS dilakukan. 81 Selanjutnya rancangan penggabungan yang telah memperoleh persetujuan RUPS bagi perseroan tertentu yang akan melakukan penggabungan selain berlaku dalam Undang-Undang, perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 82 Akuisisi ialah pengambilalihan suatu perseroan oleh perseroan lain, ditentukan dalam Pasal 125 ayat (2) undang-undang Perseroan Terbatas no. 40 tahun 2007; Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan. Berdasarkan ketentuan dalam

ketentuan Pasal

125 ayat (3) undang-undang

Perseroan Terbatas, pengambilalihan dapat dilakukan melalui pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Persyaratan untuk melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan ternyata tidak mudah. Hal ini dapat dapat dilihat dalam Pasal 127 ayat (1) undang-

81

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Pasal 123 ayat (3) Penjelasan Pasal 123 ayat (3): yang di maksud “perseroan tertentu” adalah perseroan yang mempunyai bidang usaha khusus antara lain lembaga keuangan bank, lembaga keuangan non bank. Yang dimaksud “instansi terkait “antara lain” Bank Indonesia untuk penggabungan perseroan. 82


undang

Perseroan

Terbatas

yang

menentukan

RUPS

mengenai

penggabungan,peleburan dan pengambilalihan perseroan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89 yang menegaskan: 1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; 2) RUPS menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, Pengajuan permohonan waktu berdirinya

dan

agar perseroan dinyatakan pailit, perpajangan jangka pembubaran Perseroan dapat

dalam rapat paling sedikit yang

¾ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara

dieluarkan, kecuali

pembubaran paling

sedikit

perseroan

anggaran dapat

hadir

atau

dasar

dilangsungkan

¾ (tiga perempat)

dengan hak suara

dilangsungkan jika

waktu jika

berdirinya, dan dalam

rapat

bagian dari jumlah seluruh

saham

diwakili.

“Tidak jauh berbeda dengan pendapat para sarjana yang telah disebutkan diatas, Bartman

mengemukakan pengertian konsern ialah suatu susunan perusahaan-

perusahaan yang secara yuridis berdiri sendiri di bawah satu pimpinan sentral. 83 Secara ekonomis perusahaan-perusahaan itu tersusun menjadi suatu kesatuan. Dari definisi tersebut di atas, terdapat unsur-unsur pokok yang dikenal dengan ciri perusahaan group, yaitu: a) Ada kesatuan secara ekonomis, dan b) Ada jumlah jamak secara yuridis (perusahaan-peruahaan yang secara yuridis mandiri). 83

Emmy Simanjuntak, loc. Cit. h. 2


Hubungan-hubungan konsern biasanya diartikan hubungan antara badan-badan hukum terutama badan

hukum yang berbentuk perseroan, misalnya: Perseroan

Terbatas. Hubungan ini ada apabila pimpinan perusahaan dari dua atau lebih perusahaan diusahakan agar antara sesama perusahaan itu lebih kurang ada susunan yang erat secara ekonomis, finansial, dan organisatoris. “Dari segi

variasi usahanya, perusahaan

perusahaan group

horizontal, veritikal dan

group

dapat dibagi menjadi

kombinasi”. 84 Perusahaan group

horizontal ada bilamana perusahaan-perusahaan yang bergabung mempunyai bidang usaha yang tidak saling terkait. Perusahaan group ini menangani bidang usaha yang sangat beragam . Sedangkan perusahaan grup veritkal ada bilamana perusahaanperusahaan yang digabungkan saling terkait. Perusahaan-perusahaan yang bergabung ini saling melanjutkan perusahaan lainnya. Perusahaan group kombinasi merupakan gabungan dari keduanya. Pembentukan perusahaan grup merupakan tujuan jangka panjang untuk pelaksanaan program-program yang ditujukan pada identifikasi dan eksploitasi hubungan antar bisnis yang berhubungan maupun yang tidak berhubungan. Disamping untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing, pembentukan perusahaan group ini merupakan upaya untuk mengantarkan perusahaan mencari dana sendiri dipasar modal dan untuk meminimalisasi resiko dan pertanggung jawaban perusahaan.

84

Munir Fuady, op. cit. h. 89


Secara a contrario, pengertian holding company (induk perusahaan) adalah Perseroan Terbatas yang mempunyai hubungan khusus dengan satu atau lebih anak perusahaan yang terjadi karena: memiliki lebih dari 50% saham anak perusahaan, menguasai

lebih dari 50% suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham anak

perusahaan, dan atau sangat mempengaruhi kontrol atas jalannya anak perusahaan termasuk dalam hal pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris anak perusahaan. Sejauh mana hak, kewajiban dan kewenangan induk perusahaan terhadap perusahaan anak sangat bervariasi. Dalam perusahaan group perusahaan yang berlaku prinsip disentralisasi, induk perusahaan sangat jauh terlibat langsung sehingga anak perusahaan hanya menjalankan tugas rutin saja tanpa bisa menentukan keputusan. Akan tetapi dalam kelompok perusahaan yang menerapkan desentralisasi, anak perusahaan diberi kewenangan yang sangat besar. Ada juga variasi dimana divisi dapat mempunyai kewenangan yang sangat besar dan induk perusahaan hanya melakukan fungsi koordinasi saja, melalui pranatanya yang disebut coordinating board. 85 Hubungan hukum yang timbul antara induk perusahaan dengan anak perusahaannya merupakan hubungan antara pemegang saham (induk perusahaan) dengan anak perusahaan. Hubungan hukum tersebut anggaran

diatur

secara

jelas

dalam

dasar anak perusahaan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Sebagai contoh suatu anak perusahaan untuk dapat melakukan tindakan hukum tertentu harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (termasuk induk perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas). Tindakan tertentu tesebut antara lain adalah : melakukan penyertaan pada perusahaan lain, menerima pinjaman atau memberikan pinjaman pada perusahaan lain; melakukan perjanjian dengan pihak 85

Munir Fuady, op. cit. h. 14


ketiga. Segala sesuatu tindakan hukum anak perusahaan yang berhubungan dengan anggaran dasar harus mendapat persetujuan dari induk perusahaan. Oleh karenanya organisasi dan manajemen induk perusahaan diatur sebagaimana layaknya Perseron Terbatas biasa yaitu di dalam anggaran dasar induk perusahaan tersebut. Induk perusahaan melakukan pengawasan terhadap anak perusahaan sebatas posisinya sebagai pemegang saham dan sebatas diatur dalam anggaran dasar anak perusahaan. Hubungan antara bagian-bagian dalam konsern biasanya melalui penyertaan karena suatu persetujuan manajemen, karena perusahaan kelompok menggunakan hubungan consern tidaklah merupakan syarat mutlak bahwa induk perusahaan memegang ( langsung atau tidak langsung) seluruh modal anak atau lebih dari lima puluh persen, juga dalam penyertaan modal yang lebih kecil tidak tertutup kemungkinan membentuk suatu hubungan kelompok. Perusahaan kelompok ada apabila lebih dari satu perusahaan yang secara yuridis mandiri tunduk pada satu pimpinan bersama. Dengan demikian jelas bahwa dalam suatu perusahaan kelompok ada salah satu perusahaan berkedudukan sebagai pimpinan sentral untuk mengendaliakan perusahaan-perusahaan yang bergabung. Dampak dari hubungan yang pertama timbul antara induk perusahaan dengan anak perusahaan didalam perusahaan group adalah karena penguasaan sebagian besar saham pada anak perusahaan dan adanya jabatan rangkap yang dipegang oleh orangorang yang sama. Hubungan yang pertama timbul karena induk perusahaan menanamkan saham pada anak-anak perusahaannya maupun melalui pengambilalihan saham perusahaan lain. Atas dasar pemilikan saham, induk perusahaan berhak


bersuara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) anak perusahaan . Oleh karena induk perusahaan memiliki sebagian besar saham anak perusahaan maka induk perusahaan dapat menentukan kebijakan-kebijakan umum. Hubungan yang kedua timbul apabila direktur, yang sekaligus merupakan pemegang saham mayoritas pada induk perusahaan merangkap menjadi komisaris anak perusahaan. Hal ini membuktikan bahwa pemegang saham mayoritas masih ingin

mencampuri

kepengurusan

perusahaan.

Dengan

demikian,

kebijakan

perusahaan anak secara tidak langsung dipengaruhi oleh induk perusahaan. Dengan adanya jabatan rangkap, pemegang saham mayoritas dapat dengan mudah untuk mengawasi segala kegiatan usaha anak-anak perusahaan . Namun disisi lain jabatan rangkap dapat menimbulkan benturan kepentingan karena adanya kesamaan yang mendasar dalam komposisi kepemilikan saham dan susunan anggota direksi dan dewan komisaris apabila perusahaan tersebut akan mengadakan transaksi, misalnya: akuisisi suatu perusahaan. Dalam hal suatu perusahaan akan melakukan akuisisi maka pihak yang mempunyai benturan kepentingan tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan didalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Dapat juga terjadi perusahaan kelompok mempunyai dua induk perusahaan. Bentuk ini didalam praktek dapat berkembang lagi. Bahkan perusahaan kelompok dapat tanpa induk perusahaan, namun terdiri dari beberapa perusahaan yang masingmasing berpartisipasi dalam modal.


Perusahaan-perusahaan didalam satu kelompok terkait satu sama lain, hal ini dapat terjadi melalui penyertaan modal atau melalui cara lain seperti melalui perjanjian. Pengertian keterkaitan berdasarkan perjanjian dalam perusahaan group ialah berdasarkan perjanjian dengan seorang atau lebih pemegang saham lain yang berakibat pada kebijakan perusahaan dan pada akhirnya akan ditentukan oleh mereka yang mempunyai hak suara yang mewakili saham mayoritas dan selanjutnya akan menghasilkan hubungan induk- anak. Beberapa perusahaan yang terkait erat satu sama lain karena adanya sahamsaham dari sebagian perusahaan yang termasuk dalam perusahaan kelompok seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh satu atau lebih perusahaan lain yang termasuk dalam perusahaan kelompok yang sama, atau saham-saham dari semua Perseroan Terbatas yang termasuk dalam perusahaan kelompok dimiliki oleh pemegang saham yang sama. Dalam perusahaan sekar group terdiri dari perusahaan-perusahaan: 86 PT. Sekar Bumi, PT. Sekar Laut, PT. Sekar Alam, PT. Pangan Lestari, PT. Tani Abadi Sulawesi, PT. Nelayan Abadi Kalimantan Jaya, disini yang menjadi induk perusahaan adalah PT Sekar Bumi karena dari perusahaan inilah awalnya Sekar Group berdiri. Keterikatan antara induk perusahaan dan anak perusahaan terjadi pada PT Sekar Bumi sebagai induk perusahaan dan PT. Tani Abadi Sulawesi, PT. Nelayan Abadi Kalimantan Jaya sebagai anak perusahaan, keterikatan tersebut terjadi karena PT. Sekar Bumi adalah perusahaan export udang,ikan dan katak beku, sedangkan PT 86

Wawancara dengan bapak Fredy, tanggal 15 mei 2009


Tani Abadi Sulawesi dan PT Nelayan Abadi Kalimantan Jaya adalah anak perusahaan yang mendukung atau membantu induk perusahaannya dalam memenuhi stok barangbarang export tersebut. Walaupun perusahaan gup merupakan kesatuan ekonomi, namun secara yuridis perusahaan-perusahaan dalam perusahaan group masing-masing merupakan badan hukum, sehingga hak dan kewajiban PT. A tidak secara otomatis menjadi hak dan kewajiban PT. B. Dalam hubungan ini, salah satu yang dapat dipandang sebagai segi positif dari keterikatan perusahaan-perusahaan yang secara yuridis mandiri didalam perusahaan adalah

bahwa mereka

dapat saling memberikan jaminan dalam

pembiayaan. Apabila suatu perusahaan kelompok terdiri dari perusahaan-perusahaan anak yang aktifitas ekonominya telah berdiri sendiri atau sudah dikhususkan maka apabila suatu saat menghadapi keadaan-keadaan yang sangat penting induk perusahaan tidak sulit untuk mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan, misalnya: menghentikan atau melikuidasi atau melepas perusahaan anak itu dengan penyerahan saham. Jika dalam suatu perusahaan kelompok, induk perusahaan menghadapi keadaan bahwa usaha salah satu dari perusahaan anaknya tidak berjalan dengan baik, terus merugi maka induk perusahaan dapat

mengambil keputusan untuk menutup

perusahaan tersebut. Meskipun perusahaan kelompok secara ekonomis merupakan suatu kesatuan, tetapi semua perseroan yang termasuk didalamnya adalah tetap badan-badan hukum tersendiri. Transaksi-transaksi yang diadakan oleh PT. A dengan pihak ketiga tidak


sekaligus mengikat PT. B yang termasuk dalam perusahaan kelompok. Hak dan kewajiban satu perseroan secara yuridis tidak dapat sekaligus menjadi hak dan kewajiban PT-PT lainnya. Dengan kata lain apabila perusahaan anak mengadakan transaksi dengan kreditur kemudian kewajiban ini tidak secara otomatis beralih kepada induk atau perusahaan anak lainnya. Dengan demikian induk perusahaan tidak bertanggungjawab atas pemenuhan kewajiban perusahaan anak dengan pihak ketiga( kreditur). Akan tetapi apabila anak-anak perusahaan memperoleh kredit dari kreditur, maka keterikatan secara yuridis dari induk perusahaan dapat muncul karena ia ikut bertanggung jawab terhadap pelunasan pinjaman atau hutang dari kreditur tersebut karena ia sebagai pemegang saham. Suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas adalah perusahaan yang mandiri, dimana dalam perbuatan hukum Ia

mampu dan berwenang membuat

perjanjian dengan kreditur untuk memperoleh kredit guna kepentingan perusahaan. Sebagai melakukan

anak perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas apabila dalam perbuatan hukum, misalnya melakukan perjanjanjian dengan perbankan

untuk mendapatkan kredit, segala akibat yang ditimbulkan mengenai

perjanjian

tersebut adalah merupakan tanggung jawab dari perusahaan yang bersangkutan, apabila anak perusahaan tidak bisa atau tidak mampu menyelesaikan kredit yang telah diterima maka tidaklah dapat induk perusahaannya diminta bertanggung jawab karena sesuai undang-undang

Perseroan

Terbatas no. 40 tahun 2007 yang mengenal

asas keterbatasan tanggung jawab dari suatu badan hukum maka badan hukum itu sendirilah yang harus bertanggung jawab.


Menurut Emmy Simanjuntak, hubungan-hubungan dalam perusahaan kelompok dapat menciptakan suasana bahwa pimpinan kelompok demi mewakili kepentingan kelompok sebagai suatu kesatuan, tidak dapat memikirkan pemenuhan pihak ketiga yang berhubungan dengan perusahaan-perusahaan dalam suatu kelompok. 87 Hal itu akan merugikan pihak ketiga dan sehubungan dengan kompleksnya jaringan-jaringan dalam perusahaan grup, maka bukan hal yang mudah baginya untuk membuktikan sikap atau perbuatan pimpinan kelompok itu telah menimbulkan kerugian. Dari segi hukum pihak ketiga tidak dapat dirugikan perusahaan

diorganisasikan

sebagai suatu

karena perusahaan-

kelompok. Untuk itu perlu adanya

perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang berhubungan dengan perusahaan kelompok. Contoh kasus : Beberapa Bank dalam sindikasi kredit mempailitkan PT. Ometraco Corporation Tbk dan Ometraco Multi Artha. Beberapa Bank dalam sindikasi kredit diantaranya: 1. American Express Bank Ltd. Singapore Branch 2. Overseas Chinese Banking Corp. Ltd 3. Royal Bank of Canada 4. PT. Bank Eksim Indonesia 5. Union De Banques Arabes er Francaises 6. PT. Bank International Indonesia tbk 7. PT. Fuji Bank Internasional Indonesia 8. PT. BII Commonwealth 9. PT. Bank Pembangunan Indonesia 10. Bumi Daya Finance Internasioanl Ltd 11. The Commercial Bank of Korea, Singapore 12. Industrial and Commercial Bank Ltd 13. PT. Bank Negara Indonesia Tbk 87

Emmy Simanjuntak, op.cit, h. 52


Permohonan kepailitan yang diajukan sejumlah bank sindikasi berdasarkan alasan PT Ometraco Corp. Tbk dengan beberapa bank sindikasi pemohon I - II -III dan IV telah tercapai kesepakatan dalam pemberian kredit hutang-piutang dalam mata uang US dollar yang dituang

dalam suatu

perjanjian kridit

sindikasi.

Fasilitas kredit sindikasi ini oleh para kreditur (beberapa bank) diberikan pada: 1. PT. Ometraco Corp. Ltd., yang sahamnya tercatat dalam bursa; dan 2. PT. Ometraco Multi Artha (anak perusahaan group Ometraco Corp.) PT. Ometraco Corp. Ltd sebagai debitur (1) sepakat sebagai penjamin (guarantor) atas hutangnya PT. Ometraco Multi Artha (anak perusahaannya). PT. Ometraco (1) Bertanggung jawab atas guaranted amount dan merupakan satu-satunya dan utama untuk pembayaran kembali hutangnya PT Ometraco Multi Artha. Perjanjian kredit sindikasi tersebut mengandung esensi para kreditur sepakat untuk memberi fasilitas kredit secara sendiri-sendiri atas haknya berdasar atas facility agreement yang telah disepakati. Tidak ada keharusan bagi bank-bank kreditur atau agen untuk bergabung dalam mengajukan

tuntutan

hukum. Fasilitas

kredit

tanggal 3 desember 1996

ditentukan untuk PT Ometraco - max kredit US$ 125 juta untuk PT. Ometraco Multi Artha - max kredit US$ 75 juta. Hutang debitur (PT Ometraco) dan PT Ometraco Multi Arta jatuh tempo 20 januari 1998, namun berdasar kesepakatan para bank kreditur, pemohon I-II-III-IV-V, hutang di roll over untuk 14 hari sehingga hutang tersebut jatuh tempo 3 February 1998. Sampai tanggal 7 July 1998 jumlah hutang


yang belum dibayar oleh debitur baik untuk hutangnya sendiri maupun sebagai penjamin hutangnya PT Ometraco Multi Artha sebagai berikut: Hutang PT Ometraco Multi Artha sebagai berikut: Hutang langsung debitur (PT. Ometraco) a. Kepada Bank, pemohon I

US$

4.629.116,67

b. Kepada Bank, pemohon II

US$

3.020.633,46

c. Kepada Bank, pemohon III

US$

2.009.722,19

d. Kepada Bank, pemohon IV

US$

4.289.591.53

e. Kepada Bank, pemohon V

US$

1.258.871,75

US$

14.607.935,60

Total

Hutang debitur harus menjamin PT Ometraco Multi Artha a. Kepada Bank, pemohon I

US$

4.364.876,40

b. Kepada Bank, pemohon II

US$

3.272.352.92

c. Kepada Bank, pemohon III

US$

2.177.198,99

d. Kepada Bank, pemohon IV

US$

4.647.057,48

e. Kepada Bank, pemohon V

US$

1.363.778,36

Total

US$ 15.825.264,15

Debitur wajib membayar kembali setiap jumlah hutang pokok yang ditariknya berdasar agreement pada maturity date. Fasilitas kredit kepada debitur dan PT. Ometraco Multi Artha tersebut merupakan kredit rekening Koran (Revolving Credit).


Sampai dengan jatuh tempo tanggal 3 Februari 1998 perincian hutang pokok dan bunga yang belum dibayar oleh debitur dan PT Ometraco Multi Artha yang dijamin oleh debitur, berdasar agreement tanggal 3 Desember 1996 adalah sebagai berikut: 1. Hutang debitur (PT Ometraco Corp. Ltd) Pokok

US$

60.000.000,00

Bunga dll

US$

662.189,95

US$

60.662.189,95

Total

2. Hutang PT. Ometraco Multi Artha yang dijamin debitur Pokok

US$

65.000.000,00

Bunga

US$

717.372,37

US$

65.717.372,37

Total

Fasilitas kredit tanggal 26 Juni 1997 kepada PT Ometraco Multi Artha diberikan oleh bank (pemohon) IV,VI,VII,VIII sampai dengan sindikasi

kepada

PT

Ometraco

XIII merupakan kredit

Multi Artha berdasarkan Syndicated Loan

Agreement tanggal 26 Juni 1997 No. 293. a. Kredit dari bank (pemohon) VI

= US$ 38.000.000.000,00

b. Kredit dari bank (pemohon) IV

= US$ 15.000.000.000,00

c. Kredit dari bank (pemohon) VII

= US$ 10.000.000.000,00

d. Kredit dari bank (pemohon) VIII

= US$ 5.000.000.000,00

e. Kredit dari bank (pemohon) IX

= US$ 2.000.000.000,00

f. Kredit dari bank (pemohon) XIII

= US$ 5.000.000.000,00


PT Ometraco Multi Artha telah mengakui jumlah hutang tersebut tertuang didalam akta “ Akta Acknowledgement of Indebtedness” tanggal 26 Juni 1997 No. 294. Seluruh fasilitas kredit kepada PT. Ometraco Multi Artha selaku debitur tersebut telah ditaruh oleh PT Ometraco Multi Artha dengan Promissory Notes dan telah jatuh tempo tanggal 23 Juli 1998. Namun pada saat yang ditentukan belum dibayar. Oleh karena itu PT Ometraco Multi Artha telah wanprestasi (even of default), maka semua hutang yang telah diberikan dan yang wajib dibayar oleh debitur, baik pokok maupun bunganya menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar pada waktu pembatalan tanggal 31 Maret 1998. Semua pinjaman tersebut telah diberikan jaminan pelunasan pembayaran secara tepat waktu dalam akta Corporate Guarantee Agreement tertanggal 26 Juni 1997 No. 296. Karena terdapat lebih dari dua kreditur dan lebih dari satu hutang debitur yang sudah jatuh tempo dan wajib dibayar oleh debitur kepada kreditur, dan hutang tersebut tidak dibayar oleh debitur baik untuk diri sendiri (PT Ometraco Corp.Tbk) maupun untuk anak perusahaannya PT Ometraco Multi Artha, maka pemohon memohon agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan negri Jakarta Pusat memberi putusan: 1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. 2. Menyatakan debitur berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengadili perkara ini dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum: para pemohon ternyata telah memasukkan permohonan pernyataan pailit terhadap PT Ometraco Multi Artha ke Pengadilan Negri Jakarta Pusat dengan nomor 05/Pailit/PN Niaga Jakarta Pusat.


Substansi /dasar hukum permohonan pernyataan pailit terhadap PT. Ometraco Multi Artha (perkara no. 05/Pailit/1998/PN Niaga Jakarta Pusat) adalah sama dengan substansi dalam perkara permohonan pernyataan pailit terhadap PT. Ometraco Multi Artha (perkara no. 05/Pailit/1998/PN Niaga Jakarta Pusat) adalah sama dengan substansi dalam perkara permohonan pernyataan pailit no. 04/Pailit/1998/PN Niaga Jakarta Pusat terhadap PT Ometraco Corp. Tbk yang sedang diperiksa. Maka dapat diketahui bahwa sifat perikatan debitur (PT Ometraco Corp. Tbk) sebagai penjamin adalah tanggung renteng, bahkan sebagai

“Principal debitor” atas

hutangnya

PT Ometraco Multi Artha yang dijamin. Dari bukti baik PT Ometraco Multi Artha yang dimohon pernyataan pailit dalam perkara no. 05/Pailit/1998/PN Niaga Jakarta Pusat maupun PT Ometraco Corp. tbk, yang dimohon pailit dalam perkara no. 04/Pailit/1998/PN Niaga Jakarta Pusat, satu sama lain terkait dalam suatu substansi perikatan hukum yang sama. PT. Ometrtaco Corp. Tbk (debitur) juga tegas disebut dalam bukti P.1, P.5, P.15 sebagai satu-satunya Debitur Utama atas hutangnya PT Ometraco Multi Artha yang dijamin. Hakim berpendirian bahwa seharusnya para pemohon hanya mengajukan satu permohonan pernyataan pailit yaitu terhadap PT Ometraco Multi Artha sekaligus terhadap PT. Ometraco Corp. Tbk, dimana PT. Ometraco Corp. terikat demi hukum sebagai penjamin tanggung menanggung bahkan dianggap satu-satunya debitur utama sehingga baik PT. Ometraco Multi Artha maupun PT. Ometraco Corp. Tbk (Debitur) dapat dinyatakan pailit dalam satu putusan yang berlanjut dengan diumumkan secara bersama-sama dalam sekurang-kurangnya dua surat kabar dan bersama-sama dalam


satu Berita Negara, diawasi oleh satu orang Hakim Pengawas serta satu orang kurator yang sama baik untuk PT Ometraco Multi Artha maupun untuk PT Ometraco Corp. (debitur). Dua permohonan pernyataan pailit yang terpisah satu sama lain, dalam hal ini perkara Nomor 05/Pilit/PN Niaga Jakarta Pusat terhadap PT. Ometraco Multi Artha dan perkara Nomor 04/Pailit/PN Niaga Jakarta pusat terhadap PT. Ometraco Corp. Tbk (debitur) akan membawa konsekwensi yuridis yang membingungkan (rancu). Atas dasar alasan yuridis tersebut majelis Hakim Niaga berpendapat bahwa persyaratan Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang No. 4/1998 tidak terpenuhi didalamnya persyaratan prosedural dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit tersebut. Dengan adanya dua permohonan pernyataan pailit tersebut maka upaya penyelesaian dikehendaki Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 yaitu secara adil,cepat, transparan dan efektif tidak terpenuhi maka Majelis hakim memberikan putusan: menyatakan permohonan pailit tidak dapat diterima. American Express Bank Ltd Singapore dan bank lainnya menolak putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan selanjutnya mengajukan kasasi Nomor 01/K/N/1998 tanggal 19 November 1998 dengan putusan: judex facti Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum sehingga putusannya dibatalkan. Pendirian Mahkamah Agung didasari oleh alasan yuridis yang intinya: Judex facti telah keliru dalam memahami dan menentukan Holding Company yang mengakibatkan permohonan kepailitan dinyatakan tidak diterima. Alasan judex facti dua permohonan kepailitan Nomor 05/Pailit/PN Niaga Jakarta Pusat terhadap PT. Ometraco Multi Artha dan Nomor 04/Pailit/PN Niaga Jakarta Pusat terhadap PT.


Ometraco Corp. yang sama, seharusnya diajukan dalam satu permohonan saja bukan terpisah. Menurut Majelis Hakim Mahkamah Agung pendirian judex facti ini ditinjau dari segi Company Law adalah salah. Dalam praktek kegiatan bisnis modern yang kini berkembang terdapat perusahaan dalam bentuk Grup Perusahaan dan pada dasarnya tidak ada pemisahan antara induk dengan anak perusahaan (may have no separate economic existence) terlebih lagi bila keduanya dipimpin oleh direktur yang sama. Meskipun tidak ada pemisahan namun menurut Company Law keberadaan subsidiary (anak perusahaan) diperlakukan sebagai separate entity, dalam arti induk perusahaan memiliki asset sendiri berupa saham yang ditanamkan pada masingmasing subsidiary. Bila diteliti dalam kasus ini terdapat fakta: 1. PT Ometraco Corp. Tbk adalah induk perusahaan yang bertindak sebagai debitur terhadap para pemohon untuk kepentingan anak perusahaannya PT Ometraco Multi Artha melakukan pinjaman modal investor berdasar facility agreement tertanggal 3

Desember 1996.

2. PT Ometraco Multi Artha adalah anak perusahaan yang bertindak sebagai debitur dalam perjanjian kredit sindikasi tanggal 26 Juni 1997 Nomor 274 dan menempatkan induk perusahaan (PT Ometraco Corp. Tbk) sebagai penjamin (corporate guarantor). Dengan adanya fakta tentang facility agreement tertanggal 3 Desember 1996 dan perjanjian Kredit Sindikasi tanggal 26 Juni 1997, dikaitkan dengan prinsip hukum dalam Company Law tentang Separate Entity antara induk dan anak perusahaannya dalam holding company , maka perjanjian pailit (petition of bankruptcy) dalam dua


permohonan yang terpisah dan berdiri sendiri yang dalam kasus ini perkara Nomor 04/Pailit/1998/PN Niaga Jakarta Pusat perkara Nomor

terhadap PT Ometraco Corp. (induk) dan

05/Pailit/1998/PN Niaga Jakarta pusat terhadap

PT. Ometraco multi Artha (anak perusahaannya) adalah sudah benar dan telah sesuai dengan hukum acara due process) dan juga sesuai dengan ketentuan hukum (due to law).

BAB III TANGGUNG JAWAB INDUK PERUSAHAAN TERHADAP PERIKATAN ANAK PERUSAHAAN DALAM PERUSAHAAN GRUP

A. Doktrin Piercing The Corporate Veil Doktrin piercing the corporate veil tidak terdapat dalam KUHD, tetapi secara sangat simpel diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 .” Doktrin

ini mengartikan bahwa sungguhpun suatu badan hukum

bertanggung jawab hanya terbatas harta badan hukum tersebut,tetapi dalam hal-hal tertentu batas tanggung jawab tersebut dapat ditembus (piercing)” 88 Dalam penerapannya ke dalam ilmu hukum Perseroan, doktrin piercing the corporate veil berarti bahwa hukum tidak memberlakukan prinsip terpisahnya 88

Munir Fuady op.cit. h. 61


tanggung jawab dan harta kekayaan badan hukum dari tanggung jawab dan harta benda pemegang sahamnya, sungguhpun secara de jure seluruh persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu Perseroan Terbatas untuk dapat menjadi suatu badan hukum telah sempurna dilakukan. Jadi cadar yang membatasi badan hukum dengan pemegang sahamnya dapat dikoyak. Dengan demikian berdasarkan doktrin piercing the corporate veil ini ada kemungkinan pemegang saham dalam hal-hal tertentu ikut bertanggung jawab sampai kepada harta pribadinya atas tindakan yang dilakukan oleh dan atas nama

Perseroan. Yang berarti juga apabila terbukti pemegang saham

melakukan perbuatan yang merugikan perseroan atau memanfaatkan perseroan sehingga terjadi kerugian maka ia harus bertanggung jawab sampai pada harta pribadinya. Doktin piercing the corporate veil ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak adil terutama bagi pihak luar perseroan dari tindakan sewenang-wenang atau tidak

layak yang dilakukan atas nama perseroan, baik yang terbit dari suatu

transaksi dengan pihak ketiga ataupun yang timbul dari perbuatan menyesatkan atau perbuatan melawan hukum yang timbul dari suatu hubungan kontraktual misalnya jika terdapat hal-hal yang luar biasa dalam Perseroan, seperti Perseroan tidak pernah membuat untung atau mencampur adukan antara bisnis dan financial Perseroan dengan pemegang saham. Piercing the corporate veil juga diterapkan terhadap hubungan non kontraktual seperti jika terjadinya perbuatan melawan hukum jika gagal mengikuti formalitas dari suatu Perseroan.


Menurut R. Murjianto berlakunya doktrin atas prinsip atau asas separate corporate personality menegaskan bahwa antara Perseroan Terbatas sebagai suatu legal entity dan para pemegang saham dari Perseroan Terbatas itu terdapat tabir (veil) pemisah. Dalam teori hukum perseroan tabir tersebut dinamakan dengan corporate veil atau tabir perseroan , dimana dalam keadaan tertentu tabir tersebut dapat disingkap oleh hakim. Artinya apabila terjadi kerugian atas perseroan karena perbuatan dari pemegang saham maka hakim dapat memutuskan agar pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi sampai pada harta pribadinya kepada kreditur perseroan yang dirugikan oleh perbuatan hukum yang dilakukan perseroan. 89 Jadi hakim dapat memutuskan pribadi apabila terbukti

pemegang saham bertangung jawab secara

bahwa kerugian dari perseroan dilakukan oleh pemegang

saham tersebut. Dari doktrin

keterbatasan

tanggung

jawab

pemegang saham Perseroan

Terbatas maka penerapan piercing the corporate veil dapat terjadi karena adanya: 1. Pengontrolan anak perusahaan oleh induk perusahaan. 2. Penggunaan kontrol oleh induk perusahaan untuk melakukan penipuan, ketidak jujuran, dan tindakan yang tidakan tidak fair lainnya. 3. Adanya kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran kewajiban atau tugas dari induk perusahaan. 90 Dalam

Undang-Undang

pengaturan mengenai

piercing

Perseroan Terbatas

No. 40

Tahun 2007

the corporate veil dapat ditemukan dalam Pasal

3 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pertanggung

jawaban terbatas pemegang

saham dalam Perseroan Terbatas tidak berlaku dalam hal:

89 90

R. Murjianto op.cit. h. 150 Munir Fuady, op.cit. h. 62


1. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; 2. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi; 3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan

melawan

hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau 4. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum

menggunakan

mengakibatkan

Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi

kekayaan

kekayaan

Perseroan,

yang

utang Perseroan. Keempat hal yang menyebabkan terjadinya piercing the corporate veil tersebut, Jelas menunjukkan bahwa: 1. Dalam hal yang pertama, jelas pemegang saham tidak secara serius menghendaki status pertanggung jawaban terbatas, yang hanya dapat diperoleh segera setelah Perseroan Terbatas yang didirikan tersebut memperoleh pengesahan dari Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan mengabaikan proses formalitas yang selayaknya dan seharusnya ditempuh, pendiri Perseroan Terbatas dapat dikatakan tidak bermaksud untuk secara sungguh-sungguh mendirikan suatu Perseroan Terbatas. Bahkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa jika dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani permohonan untuk pengesahan dan memperoleh status badan Hukum tidak diajukan Mentri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, maka akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut . Tidak diperolehnya status badan hukum tersebut, bukan hanya semata-mata terjadi karena tidak diajukannya permohonan pengesahan sebagai badan hukum, melainkan dapat karena berbagai hal. Hal-hal tersebut dapat terjadi misalnya karena pendiri tidak mau melakukan penyetoran modal sebagaimana telah ditentukan sebelumnya, pendiri tidak memberikan kuasa kepada pengurus perseroan untuk melakukan kegiatan yang


diperlukan , sedangkan pendiri itu sendiri tidak mau bertindak atas nama perseroan dan lain sebagainya. 2. Hal kedua terkait dengan teori keagenan, dimana pemegang saham dengan itikad buruk telah memanfaatkan perseroan untuk kepentingan dirinya pribadi. Dalam konteks yang demikian berarti perseroan semata-mata hanya melaksanan apa yang menjadi tujuan dan objektif dari pemegang saham. Pemegang saham dalam hal ini berlindung dibalik pertanggung jawaban terbatas perseroan, sedangkan perseroan sendiri dimanfaatkan untuk kepentingannya pribadi. Jadi jelaslah dalam konteks ini pemegang saham yang tidak memiliki itikad baik tidak dilindungi oleh hukum. Piercing the corporate veil berlaku dalam hal ini bagi pemegang saham yang memanfaatkan perseroan untuk kepentingannya pribadi. 3. Hal yang ketiga ini menunjukkan pada tindakan pemegang saham yang secara bertentangan dengan hukum (fraud). Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa siapa yang telah menerbitkan kerugian pada seseorang lain,bertanggung jawab atas kerugian yang diterbikannya tersebut. Sebagai suatu artificial person, Pers eroan Terbatas tidaklah memiliki kehendak. Dalam keadaan dimana kehendak perseroan adalah kehendak pemegang saham, maka jelas yang bertanggung jawab adalah pemegang saham tersebut. 4. Hal keempat berkaitan dengan penggunaan harta kekayaan secara tidak sah yang menyebabkan harta kekayaan Perseroan menjadi berkurang sehingga Perseroan tidak dapat melunasi seluruh 91 kewajibannya kepada kreditor Perseroan. Dari ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun

2007

tentang Perseroan Terbatas tidak satupun yang menyatakan pihak mana yang sebenarnya dilindungi dengan diberlakukannya prinsip piercing the corporate veil. Namun demikian dengan melihat pada ketentuan yang dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (2)

butir

d

Undang-Undang

No. 40

Tahun

2007 dapat diketahui bahwa

perlindungan diberikan kepada kreditor Perseroan Terbatas.

91

Gunawan Widjaja, op.cit. h.38-39


B. Campur Tangan Induk Perusahaan Ke Dalam Bisnis Anak Perusahaan Karena adanya fenomena dalam dunia bisnis bahwa grup usaha konglomerat cenderung dianggap sebagai suatu kesatuan ekonomi maka implikasinya kedalam sektor hukum antara lain berupa diterobosnya batas-batas kemandirian badan hukum dari anak perusahaan maupun induk perusahaan, sebagai konsekuensinya akan timbul: 1. Ikut ditariknya induk perusahaan, maupun anak perusahaan lain dalam satu grup dalam hal-hal tertentu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh salah satu atau lebih anak perusahaan. 2. Berwenangnya induk perusahaan dalam batas-batas tertentu untuk mencampuri urusan bisnis anak perusahaan. 92 Sektor hukum memainkan

peranan

antara kepentingan induk perusahaan perusahaan dengan kepentingan anak

untuk

penting untuk menjaga equilibrium ikut campur kedalam bisnis anak

perusahaan dan/atau pihak ketiga untuk

membebankan tanggung jawab hukum tertentu kepada induk perusahaan. Dengan demikian

dapat dikatakan bahwa

sampai

batas-batas

tertentu

induk perusahaan dapat mencampuri bisnis dan manajemen anak perusahaan. Dan hukum seharusnya memberikan legalisasi terhadap campur tangan induk perusahaan. Teori-teori

hukum

konvensional yang mengajarkan bahwa anak perusahaan

sebagai badan hukum yang induk perusahaan sudah tidak

92

mempunyai hak dan kewajiban yang terpisah dari dapat

dipetahankan

lagi

secara

utuh. Dalam

Munir Fudy,op.cit. h.136


hal

ini

modifikasi-modifikasi

hukum

perlu

dikembangkan sehingga

hukum akan kondusif dengan kepentingan dan perkembangan bisnis. Karena itu disamping anak

ikut

campur

perusahaan melalui sarana-sarana

dengan penunjukan

organ

induk hukum

perusahaan atau

perusahaan kedalam yang

secara

konvensional

bisnis yaitu

kontraktual, maka dalam

batas-batas tertentu hukum harus mentolerir ikut campurnya induk perusahaan secara non konvensional. Misalnya dalam hal sentralisasi terhadap penentuan policy perusahaan, manajemen dan keuangan. Dengan ikut

campurnya

induk

perusahaan

tersebut, akan terkait dengan

kepentingan berbagai pihak dengan benturan kepentingan sangat mungkin terjadi. Diantara para pihak yang mungkin akan mengalami benturan kepentingan adalah: 1. Pihak induk perusahaan (pemilik perusahaan); 2. Pihak pengurus induk perusahaan; 3. Pihak komisaris induk perusahaan; 4. Pihak pemegang saham minoritas dalam induk perusahaan; 5. Pihak anak perusahaan; 6. Pihak pengurus dari anak perusahaan; 7. Pihak komisaris dari anak perusahaan; 8. Pihak pemegang saham minoritas dalam anak perusahaan; 9. Pihak pekerja/karyawan pada induk perusahaan; 10. Pihak pekerja/karyawan anak perusahaan; 11. Pihak kreditur dari induk perusahaan; 12. pihak kreditur dari anak Perusahaan. 93 Dengan demikian merupakan salah satu tapal batas bagi induk perusahaan dalam mencampuri urusan bisnis anak perusahaan adalah jika dengan perbuatannya itu tidak merugikan pihak-pihak tersebut diatas.

93

Munir Fuady, op.cit., h. 137


C. Kewenangan

Anak

Perusahaan

Dalam

Melakukan Perikatan

Perkembangan yang konsisten tentang apa yang dianggap merupakan kewenangan umum dari perusahaan

yang umumnya di atur dalam perundang-

undangan dibidang perusahaan, dan dikonkretkan dalam anggaran dasar perusahaan tersebut. Perkembangan yang konsisten

tersebut

adalah perkembangan ke arah

pengakuan yang lebih luas kepada wewenang dari suatu perusahaan. Secara teoritis kita dapat membedakan antara kewenangan (powers) perusahaan dengan maksud dan tujuan (purposes) dari suatu perusahaan. Kewenangan adalah suatu kepercayaan yang diberikan untuk perusahaan melakukan perbuatan hukum dengan pihak ke tiga . Anak perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang mempunyai kedudukan yang mandiri sebagai badan hukum, maka anak perusahaan merupakan penyandang hak dan kewajiban sendiri, Dan juga mempunyai kekayaaan sendiri yang terpisah secara yuridis dengan harta kekayaan pemegang sahamnya. Terhadap kewenangan, kewajiban dan hak, induk perusahaan dengan anak perusahaan sangat bervariasi. Dalam grup yang berlaku prinsip sentralisasi, induk perusahaan sangat jauh involved (terlibat langsung) sehingga anak perusahaan hanya menjalankan tugas-tugas rutin saja (day to day operation) tanpa bisa menentukan keputusan dan policy. Tetapi dalam grup desentralisasi anak perusahaan diberi kewenangan yang sangat besar.misalnya anak perusahaan diberi otonomi untuk membuka usaha baru. 94 Dalam kelompok perusahaan Sekar Grup setiap perusahaan mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa ikut campurnya induk dan PT. Tani Abadi Sulawesi , anak perusahaan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum karena kedua perusahaan tersebut sepenuhnya bergantung dari induk perusahaannya. 95 94

Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,1994, h.14. 95 Wawancara dengan bapak Fredy tanggal 15 mei 2009


Berdasarkan prinsip kemandirian badan hukum maka pada prinsipnya secara hukum (yang konvensional) maka induk perusahaan tidak punya kewenangan hukum untuk mencampuri manajemen dan policy anak perusahaan.

Keterlibatan induk perusaan terhadap bisnis anak perusahaan hanya dimungkinkan dalam hal-hal sebagai berikut: 1. Melalui direktur dan komisaris yang diangkat oleh induk perusahaan sebagai Pemegang saham, sejauh tidak bertentangan dengan anggaran dasar perusahaan. 2. Melalui hubungan yang kontraktual. Juga sejauh tidak bertentangan dengan anggaran dasar perusahaan. 96

Sebagai suatu subyek hukum yang mandiri maka semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama Perseroan Terbatas dengan segala akibat dari perbuatan hukum tersebut adalah merupakan tanggung jawab dari perusahaan yang mengadakan atau membuat perjanjian. Anak perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas seharusnya mempunyai kewenangan untuk membuat perjanjian sendiri tanpa campur tangan dari induk perusahaannya, namun sebagai perusahaan grup yang sebagaian besar sahamnya dimiliki oleh induk perusahaan, suatu anak perusahaan yang berbentuk badan hukum Perseron Terbatas dapat dikatakan bukanlah suatu perusahaan yang mandiri lagi karena ikut campurnya induk perusahaan terhadap manajemen, policy,keputusan bisnis yang diambil oleh direktur sebagai pimpinan operasional 96

Munir Fuady, op. cit. h.133


perusahaan. Dalam menjalankan

operasional

perusahaan seorang direktur harus

mematuhi segala yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dan dalam anggaran dasar, di dalam anggaran dasar tersebut telah di buat batas-batas kewenangan dari anak perusahaan, misalnya: dalam

membuat

perjanjian kredit dengan perbankan

harus dengan persetujuan dari induk perusahaannya. Hal ini merupakan salah satu kontrol dari induk perusahaan, akan tetapi dengan pembatasan tersebut dapat dikatakan sebenarnya anak perusahaan tersebut tidak berwenang murni lagi untuk membuat perjanjian, karena adanya campur tangan dari perusahaan induknya. Didalam perusahaan grup/kelompok di Indonesia pengaruh owner (pemilik) masih sangat besar. Dalam Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas no. 40 tahun 2007 dikatakan untuk pertamakali pengangkatan anggota direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian , dalam Pasal tersebut dikatakan hanya untuk pertama kali waktu akta pendirian atau dapat dikatakan waktu pendirian perseroan, dan untuk selanjutnya anggota direksi diangkat oleh RUPS. 97 Tetapi yang masih sering terjadi dalam perusahaan grup untuk pengangkatan direktur masih langsung dipilih oleh pemilik perusahaan, dan direktur tersebut ditempatkan diperusahaan yang dianggap sesuai dengan keahliannya . Dengan demikian

apabila direktur dipilih langsung oleh pemilik perusahaan

secara tidak langsung direktur hanya merupakan boneka dari pemilik perusahaan dalam arti direktur dalam menjalankan perusahaan hanya menuruti keinginan dari pemilik perusahaan tersebut. Jadi sebagai anak perusahaan yang berbadan hukum 97

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Pasal 94 ayat (1)


Perseroan Terbatas dapat dikatakan kewenangan untuk

membuat perjanjian

kemandiriannya sudah hilang karena dengan pihak ketiga (kreditur) untuk

mendapatkan kredit guna kepentingan perusahaan dipengaruhi atau didikte oleh induk perusahaannya atau pemilik perusahaan. D. Tanggung Jawab Perusahaan

Induk

Perusahaan

Terhadap

Perikatan

Anak

Sebuah Perusahaan dalam menjalankan usahanya sudah pasti berhubungan dengan pihak lain yaitu pihak ketiga. Perusahaan melakukan transaksi jual beli, kredit dari perbankan, sewa-menyewa dan lain sebagainya. Biasanya kalau transaksinya dapat berjalan dengan lancar atau tidak ada masalah kondisinya akan aman-aman saja, namun bila terjadi sebaliknya terjadi masalah misalnya perusahaan melakukan wanprestasi maka yang dicari adalah yang menyangkut tanggung jawab. Berhubung yang melakukan transaksi adalah suatu Perusahaan maka mengenai masalah tanggung jawab dipengaruhi oleh statusnya, apakah berstatus badan hukum atau tidak. Adanya perbedaan status tersebut berpengaruh pada siapa yang harus bertanggung jawab. 98 Sebuah badan hukum memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari pengurus. Dalam Perseroan Terbatas modal yang terbagi atas saham merupakan modal Perusahaan, demikian pula badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum yang diwakili oleh pengurusnya. Oleh karena kedudukannya sebagai subyek hukum segala perbuatan badan hukum menjadi tanggung jawab badan hukum itu sendiri bukan tanggung jawab pengurusnya, pemegang saham hanya menanggung sebesar nilai saham yang dimasukkan. Sehubungan itu Perseroan Terbatas yang berstatus sebagai badan hukum, segala perbuatan pengurus atas nama Perusahaan yang dilakukan dengan itikad baik yang bertanggung jawab adalah Perusahaannya.

98

Gatot Supramono, Kedudukan Perusahaan Sebagai Subyek Dalam Gugatan Perdata, PT. Rineka Cipta,Jakarta, 2007, h. 135.


Bagi Perusahaan yang bukan badan hukum seperti: CV, Firma yang didalamnya ada sekutu aktif dan pasif, bila terjadi kerugian pada Perusahaan maka yang bertanggung jawab adalah pengurusnya, mereka bertanggung jawab sampai pada harta yang dimilikinya. Dalam Kitab Undang-Undang hukum Dagang (KUHD) Pasal 40 ayat (2) dinyatakan bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab lebih dari pada jumlah Penuh dari saham-saham itu. Prinsip yang sama juga diberlakukan oleh UndangUndang Perseroan Terbatas yang menyatakan dengan tegas bahwa

“Perseroan

Terbatas merupakan badan hukum dan tanggung jawabnya hanya sebatas sahamsaham yang telah diambil oleh pemegang saham (Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 3 ayat 1). Hanya saja Undang-Undang Perseroan Terbatas menegaskan tentang adanya beberapa pengecualian atas prinsip keterbatasan tanggung jawab badan hukum yang bersangkutan, termasuk untuk menarik pihak induk perusahaan sebagai pemegang saham

untuk

ikut

memepertanggung

jawabkan

terhadap

perbuatan

anak

perusahaannya. Contoh : Kasus bank Summa dari Grup Summa adalah contoh dari sisi buruk deregulasi

perbankan pada tahun 1998. Industri perbankan menjamur dan itu

dibarengi penyaluran kredit dalam bilangan besar yang kadang-kadang mengabaikan prinsip-prinsip bisnis yang sehat. Hal ini dikarenakan bank membiayai kelompok


usahanya sendiri. Puncak semua itu tahun

1992

ketika

meledak kasus kredit

macet bank Summa sejumlah Rp 1,4 triliun. 99 Ketika itu Edward Soeryadjaya, putra sulung Williem Soeryadjaya pendiri Astra berniat menyaingi bisnis sang ayah. Ia menggunakan jalur cepat. Edward mulai dengan mendirikan Summa International Bank Ltd. Tahun 1979 di Port Vila, vanutu dengan modal US$ 25 juta AS. Setahun kemudian ia mengembangkan usaha di HongKong. Tiga tahun kemudian, Edward berpatungan dengan pengusaha HongKong melebarkan sayap ke Indonesia dengan mendirikan Summa International finance Co. Ltd (kemudian menjadi Indover Summa Finance, usaha patungan dengan anak perusahaan Bank Indonesia, Indover). Bisnis Edward maju pesat. Ia membeli sejumlah saham perusahaan besar, seperti Bank Asia yang kemudian namanya menjadi Bank Summa. Selain itu ia ikut memiliki Bandung Indah plaza,Hotel Sabang (Jakarta) dan berbagai macam bisnis property dan keuangan. Tak sulit ditebak dari mana dana Edward tersebut: dari Bank Summa, banyaknya tak diketahui pasti. Tapi yang jelas saat itu asset Bank Summa mencapai Rp. 1,2 triliun . Akibatnya pasti: kesulitan likuiditas. Waktu pemerintah

memberlakukan

kebijakan uang ketat (1990) makin tertekanlah Bank Summa. Tiga bulan kemudian Bank Summa benar-benar mengalami

krisis keuangan yang hanya bisa diatasi

dengan bantuan dana segar. Pada Juni 1992 Williem mengambil alih 100 persen saham Bank Summa. 99

http:// www.tempo.co.id diakses tanggal 5/5/2009 1:27PM


Kesehatan Bank Summa tetap memburuk. Kewajibannya ditaksir mencapai Rp 1,7 triliun. Tak lama kemudian williem menjaminkan seratus juta lembar saham Astra Internasional senilai Rp. 500 milliar kepada Bapindo, Bank exim dan Bank Danamon untuk memberikan dana pada Bank Summa. Semua itu pada akhirnya tidak dapat menyelamatkan Bank Summa, vonispun jatuh pada 14 Desember 1992 Bank Summa dilikuidasi berdasarkan Undang-Undang Perbankan tahun 1992. Dilihat kasus Bank summa diatas dapat dilihat bahwa pemilik (owner) memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap manajemen dan jalannya perusahaan. Sehingga keputusan yang dihasilkan oleh organ-organ perusahaan adalah keputusan-keputusan dari keinginan pemilik perusahaan yang pada akhirnya menyebabkan kerugian perusahaan.

Untuk

mempertanggung

jawabkannya,

Williem

Soeryadjaya

menggadaikan saham-saham Grup Astra miliknya dan menjual harta kekayaan pribadinya untuk membayar hutang-hutang Bank Summa. Jadi induk perusahaan dapat diminta bertanggung jawab bila dapat dibuktikan bahwa: 1. ikutnya induk perusahaan dalam menentukan manajemen perusahaan, keuangan, keputusan bisnis, yang menyebabkan kerugian perseroan, misalnya dalam mengambil kredit dari perbankan ikut menentukan jumlah, peruntukannya dan penggunaannya sehingga perseroan mengalami kerugian atau pailit. 2. perbuatan yang dilakukan oleh anak perusahaan untuk kepentingan induk perusahaan. 3. Induk perusahaan secara tidak layak mengabaikan masalah kecukupan finansial dari anak perusahaan. 100

100

Munir Fuady, op.cit., h.117-118.


Tidak hanya gugatan perdata yang dapat diajukan kepada induk perusahaan selaku pemegang saham, apabila ternyata induk perusahaan ikut campur dalam manajemen ,keuangan dan bisnis anak perusahaan maka induk perusahaan atau pemilik perusahaan Grup pun dapat dituntut secara pidana. Contoh: Kasus Grup Golden Key tahun 1994 yang dituduh melakukan tindak korupsi 1,3 triliun rupiah. 101 Tuduhan korupsi yang merupakan the case of the year ditahun 1994 tersebut timbul akibat dari tuduhan macetnya kredit yang diambil oleh anakanak perusahaan dalam Golden Key dari Bapindo. Bapindo memberikan kredit dengan prosedur yang tidak layak kepada Grup Golden Key dan akhirnya kredit tersebut macet atau disalah gunakan pemegamg saham (pemilik), pemilik perusahaan Golden Key diminta untuk bertanggung jawab secara pidana (korupsi). Dari “mega kasus” Golden Key dapat ditarik kesimpulan bahwa secara hukum pemilik Grup usaha konglomerat/pemegang saham dapat dikenakan tuntutan pidana atas kekeliruan yang dilakukan anak-anak perusahaan dalam Grup perusahaan yang bersangkutan. Juga dari kasus tersebut dapat diketahui bahwa direktur bayangan (seperti trustee), seperti direktur beberapa perusahaan dalam Grup Golden Key misalnya ternyata tidak dimintakan tanggung jawab secara pidana maupun perdata atas kesalahan yang dipimpinnya. Induk

perusahaan

dapat

melakukan

kontrak-kontrak

yang bersifat

kebendaan dalam hubungan dengan kegiatan anak perusahaan. Sehingga tanggung jawab yuridis dari perbuatan yang dilakukan oleh anak perusahaan sampai batas101

Munir Fuady, op. cit, h.118


batas tertentu dapat dibebankan kepada induk perusahaan. Hal ini dapat terjadi misalnya dalam hal : asset-aset dari induk perusahaan ikut menjadi collateral terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh anak perusahaan. Sebagai perusahaan yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas, setiap perusahaan yang melakukan perjanjian maka perusahaan itulah yang harus memenuhi segala isi dalam perjanjian tersebut dengan segala konsekuwensinya. Begitu pula dalam perusahaan Sekar Grup setiap perusahaan yang melakukan perjanjian/perikatan dengan pihak ketiga (kreditur) maka perusahaan itu sendiri yang harus melunasinya tanpa bisa dimintakan pertanggung jawaban ke induk perusahaannya. Yang bisa dilakukan dalam perusahaan satu grup adalah, apabila salah satu perusahaan mengalami kesulitan keuangan maka perusahaan induk/perusahaan lain dalam grup yang dalam keadaan keuangan stabil meminjamkan dana sementara untuk membantu salah satu perusahaan yang membutuhkannya. 102 Berkaitan dengan sifat status hukum dari anak perusahaan yang mandiri maka kewajiban yang timbul sebagai akibat suatu perjanjian yang diadakan antara anak perusahaan dengan kreditur maka kreditur tersebut tidak mempunyai hak menuntut terhadap induk perusahaan dan anak perusahaan lainnya untuk melakukan kewajibankewajiban dalam perjanjian yang dibuatnya bersama anak perusahaan yang bersangkutan. Tanggung Jawab kontraktual yang bersifat pelengkap , dianggap ada apabila di buat kesepakatan-kesepakatan tambahan pada waktu perjanjian diadakan.

102

Wawancara dengan bapak Fredy tanggal 15 mei 2009


Atas permintaan kreditur, dalam perjanjian ini induk perusahaan atau anak perusahaan bahkan pemegang saham mayoritas, misalnya dapat menyetujui untuk bertindak sebagai penjamin (borg) atau mengikatkan diri ikut bertanggung jawab. Perjanjian-perjanjian tersebut dapat bersifat kebendaan maupun bersifat personal sehingga tanggung jawab yuridis dari perbuatan yang dilakukan oleh anak perusahaan sampai batas-batas tertentu dapat dibebankan kepada induk perusahaan. Hal ini terjadi dalam asset-aset dari induk perusahaan ikut menjadi collateral terhadap hutang-hutang yang dibuat oeh anak perusahaan. Dalam hal tanggung jawab induk perusahaan terhadap anak perusahaan karena adanya kontrak yang bersifat personal, mereka dapat bertindak sebagai corporate guarantee (jaminan perusahaan); personal guarantee (jaminan pribadi); atau garansi terbatas yang akan bertanggung jawab apabila pihak yang dijaminnya wanprestasi. Pada umumnya penanggungan ini timbul sebagai akibat adanya perjanjian pokok yang menyebutkan secara khusus adanya penanggungan tersebut lazimnya corporate Gurantee diadakan untuk kredit yang berjumlah besar karena kreditur mau mengadakan hubungan hutang piutang jika debitur dapat mengajukan penanggungan yang akan menjamin pemenuhan hutang bila debitur wanprestasi. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1820 KUHPerdata, penanggungan adalah suatu persetujuan dengan pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, penanggung mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berhutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.


Dalam hal ini, penanggung termasuk penanggung peroangan (personal guarantee). Menurut Sri Maschoen Sofyan Soedewi, jaminan yang bersifat perorangan ialah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada orang tertentu yaitu terhadap harta kekayaan debitur, misalnya: bortgtocht. 103 Tanggung jawab kontraktual yang bersifat personal berupa corporate guarantee terjadi karena kebutuhan dunia bisnis dan tuntutan perdagangan serta perekonomian pada umumnya. Corporate guarantee dapat dikatakan tidak terdapat ketentuan perundangan

perbankan di Indonesia yang mengaturnya, namun kenyataannya

sekarang ini dikota-kota besar seperti: Jakarta telah digunakan secara luas didalam praktek perbankan khususnya untuk fasilitas kredit dalam jumlah besar. Oleh karena itu corporate guarantee ini tidak terlepas dari personal guarantee. Dengan demikian induk perusahaan bertindak sebagai penanggung yang berwujud suatu jaminan yang diberikan kreditur, dengan menyatakan bahwa guarantor (penanggung/penjamin) akan bertanggung jawab untuk memenuhi segala kewajiban-kewajiban yang telah disepakati bersama seperti yang tercantum dalam perjanjian. Garansi terbatas sebagai salah satu bentuk tanggung jawab kontraktual yang bersifat personal, merupakan salah satu antisipasi yang dilakukan oleh induk perusahaan sebagai guarantor (penjamin) agar tidak mempertaruhkan seluruh harta benda yang dimiliki perusahaan grup baik berupa corporante guarantee atau personal guarantee.

103

Sri Soedewi Maschoen Sofyan, Hukum Jaminan Di Indonesia,Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan perorangan,Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1980, h. 47


Garansi dalam bentuk-bentuk terbatas ini dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Corporate guarantee dengan ceiling; Merupakan jaminanperusahaan, hanya saja dibatasi nilai jaminan yang diberikan. Secara yuridis induk peruahaan hanya bertanggung jawab sampai sebatas jumlah tersebut, misalnnya: corporate guarantee hanya dilakukan sebatas satu miliar rupiah. 2. Personal guarantee dengan ceiling; Adalah jaminan pribadi para pemilik perusahaan, tetapi terdapat batasan sampai pada nilai tertentu saja. Misalnya hanya terbatas pada satu miliar saja. 3. Corporate guarantee dengan sister company; yaitu jaminan perusahaan yang berasal dari salah satu anak perusahaan dalam suatu group yang sama dengan anak perusahaan dalam suatu group yang sama dengan anak perusahaan yang berhutang. Konsekuensi yuridisnya bahwa yang dipertaruhkan dalam hal ini hanya terbatas pada asset-aset anak perusahaan yang memberikan corporate guarantee tersebut, sehingga yang dijaminkan bukan seluruh asset perusahaan. 104 Dalam hal

debitur

induk perusahaan, baru

lalai wajib

memenuhi

prestasinya, penanggung

membayar

hutang

yaitu

kepada kreditur setelah

menuntut agar harta benda debitur lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya. 105 Dengan demikian penanggung baru wajib bertindak jika barang-barang debitur setelah disita dan dijual terlebih dahulu namun tidak mencukupi untuk membayar hutang. Pendapat yang mengatakan induk perusahaan dianggap selalu bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban dari perusahaan-perusahaan dalam satu grup tidak dapat diterima, namun demikian “ketentuan-ketentuan semacam itu telah mendapat

104 105

Munir Fuady, op.cit. h. 131-132 Lihat Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata


perhatian dinegara-negara dimana hukum perusahaan kelompok telah diatur secara rinci, misalnya di Jerman, Belanda”. 106 Keterkaitan antara peletakan pertanggung jawaban secara sukarela atau solider dan pelaksanaan pimpinan seragam secara tidak terbatas didalam perusahaanperusahaan

dapat ditemukan didalam hukum Jerman yang mengatur mengenai

pertanggung jawaban sukarela. Dalam hukum Jerman, wewenang langsung untuk memberi instruksi-instruksi kepada pengurus perusahaan yang dikuasai hanya ada apabila telah terbentuk `eingliederung atau jika telah diadakan apa yang disebut Beherrschungsvetrag. Beherrschungsvetrag adalah suatu perjanjian yang memuat hubungan yang bersifat ketergantungan yang sangat sentral antara induk perusahaan dan anak perusahaan. 107 Dengan demikian untuk menerapkan pertanggung jawaban sukarela harus ditentukan kreteria dari perusahaan kelompok, apakah terdapat keadaan yang ekstrim yaitu

perusahaan

anak merupakan bagian induk

perusahaan, misalnya: induk

perusahaan memiki saham sebesar 95 % perusahaan anak. Jika dihubungkan induk perusahaan dengan perusahaan anak termasuk yang tersentralisasi maka induk perusahaan dihadapkan dengan kewajiban untuk membentuk cadangan guna menutup kerugian anak perusahaan tiap tahunnya. Jika anak perusahaan merupakan bagian dari induk perusahaan dengan memiliki 95% saham anak perusahaan maka induk perusahaan dibebani kewajiban untuk juga bertanggung jawab terhadap pelunasan hutang kreditur anak perusahaan.

106 107

Emmy Simanjuntak, op.cit. h.55 Emmy Simanjuntak, op.cit h. 55-56


B A B IV KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Hubungan hukum yang terjadi antara induk perusahaan dengan anak perusahaan adalah induk perusahaan sebagai pemegang saham dari anak sehingga dengan

demikian

Induk

perusahaannya

perusahaan dapat mengontrol jalannya

perusahaan dengan kepemilikan mayoritas saham. Pengontrolan induk perusahaan dilakukan

dengan memberikan

pembatasan-pembatasan

yang tertuang

dalam anggaran dasar dari anak perusahaan, seperti : anak perusahaan dapat

melakukan perjanjian

untuk

dengan pihak ketiga untuk mendapatkan kedit,

memberikan pinjaman pada perusahaan

lainnya dan

perbuatan hukum

lainnya harus minta persetujuan induk perusahaan. Meskipun dalam perusahaan grup yang terdiri dari lebih dari satu perusahaan yang tergabung, dan dimiliki oleh pemilik yang sama tetapi mereka adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yaitu bentuk

bandan hukum tersebut

menurut

Perseroan Terbatas, dimana

hukum dan

Perseroan Terbatas adalah perusahaan yang mandiri, yang sendiri, segala perbuatan hukum yang dilakukan

Undang-Undang mempunyai

menjadi

harta

tanggung jawab


perusahaan itu sendiri tanpa bisa diminta pertangungjawaban dari

induk 104

perusahaannya dan anak perusahaan lain dalam satu grup. 2. Dengan adanya hubungan hukum

tersebut bentuk tanggung jawab

induk

perusahaan Adalah: a. Tanggung jawab materiil yaitu sebesar jumlah saham yang

dimiliki

induk perusahaan dalam anak perusahaan. b. Tanggung jawab

moriil, yaitu

beban

nama

baik

yang

dimiliki

perusahaan induk dalam lingkungan bisnis. Dalam hal

anak perusahaan lalai atau tidak mampu memenuhi prestasinya,

maka induk perusahaan sebagai penanggung harus membayar pelunasan hutang

kepada

kreditur (setelah

menuntut

agar

harta benda

debitur lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya). Dengan

demikian induk

perusahaan

sebagai

penanggung

wajib

membayar pelunasan hutang tersebut. B. Saran Untuk mengetahui dengan jelas seluk beluk, mekanisme dan tanggung jawab dalam perusahaan grup hendaklah masalah perusahaan kelompok diatur dalam Peraturan Pelaksana dari undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. Dengan diaturnya perusahaan group/kelompok kedalam per undang-undangan, kepentingan pihak ketiga dapat dilindungi dan agar pertumbuhan perusahaan grup/kelompok tidak menjurus pada praktek monopoli.


DAFTAR PUSTAKA A. Buku - Buku Ali, Muhammad, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Pustaka Ilmu, Jakarta, 2001. Bintang, Sanusi Dan Dahlan, Pokok-Pokok Hukum Ekonomi Dan Bisnis, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Burght, Van Der Gr, Perikatan Dalam Teori Dan Yurisprudensi, Mandar Maju, Bandung, 1999. Budiarto, Agus, kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan terbatas, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002. Dirdjosisworo, Soedjono, Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1997. Fuady, Munir, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999. ___________, Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. ___________, Perseroan Bandung, 2003.

Terbatas Paradigma Baru, PT. Citra Aditya Bakti,

Gautama, Sudargo, Komentar Atas Undang-Undang Perseroan Terbatas Yang Baru (1995) No. 1 Perbandingan Dengan Peraturan Lama, PT. Citra Aditya Bakti,Bandung,1995. Hadikusuma, R.T. Sutantya Raharja, Sumantoro, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Perusahaan Yang Berlaku Di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,1995. Ichsan Ahmad, Hukum Dagang Lembaga Perserikatan Surat-Surat Berharga, Aturan-Aturan Angkutan, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993. Irawan Bagus, Aspek-aspek Hukum PT. Alumni, Bandung, 2007.

kepailitan;

Perusahaan; dan Asuransi,


.Kansil, C.S.T dan Kansil Cristine S.T, Pokok-Pokok Perseroan Terbatas Tahun 1995, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan Jakarta,1996. ________, Pokok-Pokok Pengetahuan Grafika, Jakarta,2004.

Hukum

Dagang

106 Indonesia, Sinar

Lipton Philip and Herzberg Abraham, Uderstanding Company Law, The Law Book Company Limited, 1992. Muhamad, Abdul Kadir, Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992. ________, Hukum Perseroan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung1996. Muljadi Kartini & Widjaja Gunawan, Hukum Perjanjian, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. Murjiyanto, R, Pengantar Hukum Dagang, Aspek-Aspek Hukum Perusahaan Nasution, Bismar, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Perbandingan Hukum, disampaikan pada majalah akreditasi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tanggal 18 February 2003. Purwotjipto, H.M.N, Pengertian Pokok `Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1995. Jilid ke dua. Prasetya, Rudi, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 1996. Lubis, M. Solly, Filsafat Ilmu Dan Penelitian, Mandar maju, Bandung, 1994. Rusli Hardijan, Perseroan Terbatas Dan Harapan, Jakarta,1996.

Aspek

Hukumnya, Pustaka

Sinar

Saliman, Saliman Abdul, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus,Kencana, Jakarta, 2005. ` Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1984. ________, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1986. ________, Dan Mahmudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif Singkat, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1996.

Suatu

Tinjauan


________, Pengantar Penelitian Hukum,, UI-Press, Jakarta, 2005. Suryatin, R, Hukum Dagang I Dan II, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1982. Sembiring, Sentoso, Hukum Dagang, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. ________, Hukum Perusahaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Bandung, Nuansa Aulia, 2006. Simanjuntak, Emmy, Perusahaan Kelompok (Group Universitas Gajah Mada, jogyakarta, 1997.

Company/Concern)

Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 1990. _____, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 19995 Supramono Gatot, Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru, Jakarta,Djambatan, 2004. _________ , Kedudukan Perusahaan Sebagai Subyek Dalam Gugatan Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2007.

Perdata,

Setiawan, Pokok-Pokok Perikatan, Putra A. Bardin, Bandung, 1999. Sofyan, Sri Soedewi Maschoen, Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Hukum Jaminan Dan Perorangan, Badan Pembinaan Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1980. Usman, Rachmadi, Dimensi Bandung, 2004.

Hukum

Perseroan

Terbatas, PT. Alumni,

Widjaja, I.G. Rai, Hukum Perusahaan, Mega Poin, Jakarta, 2000. Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1996. Yuhassarie Emmy, Harnowo Tri, Prosiding: Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah - Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Lainnya, Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance (Jakarta 13 -15 Juli 2004), Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum,2004. Yani, Ahmad dan Widjaja, Gunawan, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas, Jakarta, Rajawali Pers, 1999.


B. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Perseroan Terbatas no. 40 Tahun 2007 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata C. Tesis/Makalah/Internet Assari, HMU Fattowi, Peningkatan Kinerja BUMD Melalui Pengembangan Holding Company , Tesis Fakultas Sosial Politik Program S2 Universitas Indonesia, Jakarta, 2000. Fred. B.G. Tumbuan,Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Serta Kedudukan RUPS Menurut UU No. 1 Tahun 1995, Makalah Kuliah S2 Fakultas Hukum UI, Tahun ajaran 2001-2002. http:// www.tempo.co.id diakses tanggal 5/5/2009


TANGGUNGJAWAB INDUK PERUSAHAAN TERHADAP PERIKATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PERUSAHAAN

Recommend Documents