PERAN ASEAN MARITIME FORUM (AMF) DALAM KEAMANAN PERAIRAN DI ASIA TENGGARA

eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2013, 1 (3): 715-730 ISSN 0000-0000, ejournal.hi.fisip-unmul.org © Copyright 2013

PERAN ASEAN MARITIME FORUM (AMF) DALAM KEAMANAN PERAIRAN DI ASIA TENGGARA

Katinawati Nim. 06.56172.08398.02

eJournal Ilmu Hubungan Internasional Volume 1, Nomor 3, 2013

Judul ringkas (Nama pengarang bisa diringkas, pastikan ada last name) – max. 1 baris

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut: Judul

: Peran ASEAN Maritime Forum (Amf) Dalam Keamanan Perairan Di Asia Tenggara

Pengarang

: Kartinawati

NIM

: 06.56172.08398.02

Program

: S1 Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program S1 Ilmu Hubungan Internasional Fisip Unmul.

Pembimbing I,

Samarinda, Agustus 2013 Pembimbing II,

Enny Fathurachmi, S.IP, M.SI NIP. 19761117 200212 2 001

Chairul Aftah, S.IP, MIA NIP. 19730615 200312 1 002

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH BAGIAN PERPUSTAKAAN S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Identitas terbitan untuk artikel di atas Nama Terbitan

:

Volume

:

Nomor

:

Tahun

:

Halaman

:

eJournal Hubungan Internasional Bagian Perpustakaan S1 HI

2

eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2013, 1 (3): 715-730 ISSN 0000-0000, ejournal.hi.fisip-unmul.org © Copyright 2013

PERAN ASEAN MARITIME FORUM (AMF) DALAM KEAMANAN PERAIRAN DI ASIA TENGGARA KARTINAWATI1 NIM. 06.56172.08398.02 Abstract: The results showed that the role of the ASEAN Maritime Forum (AMF) is a conference venue/seminar for all members of ASEAN Member States (AMSS) to conduct dialogue on maritime issues which give the concept of cooperation in the area of maritime waters to reduce crime and provide solutions to the problems faced. The role of the AMF (1) As a container or a forum for promoting dialogue to prevent or reduce the intensity of the conflict for its members. And (2) As a means of negotiation and generate mutual decision together. And the role of the ASEAN Maritime Forum will provide useful results and ideas for tackling issues of maritime crime and security in the waters of Southeast Asia. Also in the mechanisms of ASEAN Maritime Forum to date, only a forum to facilitate dialogue on maritime issues. Keywords: The ASEAN Maritime Forum, Water Security, Marine Crime. Pendahuluan Seperti diketahui bahwa wilayah Asia Tenggara dipandang sebagai wilayah yang memiliki geografis yang strategis. Secara geografis, wilayah Asia Tenggara terletak di antara dua benua (Benua Asia dan Benua Australia) dan dua samudra (Samudra Hindia dan Samudra Pasifik). Luas wilayah Asia Tenggara mencapai ± 2.256.781 km² atau sekitar 5% dari luas wilayah Benua Asia (www.scribd.com diakses 26 Juli 2013). Asia Tenggara terbagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu Asia Tenggara Daratan (ATD) adalah Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, sedangkan yang termasuk Asia Tenggara Maritim (ATM) adalah Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jalur laut Asia Tenggara merupakan jalur laut tersibuk, karena sekitar 1/3 (sepertiga) perdagangan dunia dan pengangkutan setengah BBM dunia transit di Selat Malaka yang memainkan peran sangat sentral dalam menghubungkan satu wilayah dengan bagian-bagian dunia lainnya. Selain kondisi lingkungan yang strategis, di kawasan saat ini juga penuh dengan ancaman dan tantangan keamanan yang bersumber dari aktor negara maupun non negara. Ancaman yang secara umum berasal dari aktor negara seperti sengketa perbatasan antar negara yang belum terselesaikan, perlombaan senjata Angkatan Laut (naval arms race) dan masalah kebebasan penggunaan laut. Sedangkan ancaman yang muncul dari aktor non negara tidak dapat dibatasi pada kesenjataan 1

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman ([email protected], 2013 ).

eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 1, Nomor 3, 2013: 715-730

dan moral, seperti perompakan, pembajakan, terorisme maritim, proliferasi senjata pemusnah massal dan pencurian sumber daya laut. Serta kejahatan di maritim kini telah menjadi perhatian semua negara di kawasan, karena dipandang dapat mengancam stabilitas kawasan. (www.academia.edu diakses 26 Juli 2013) Pembentukan AMF tersebut sangat penting karena dapat memberikan kontribusi bagi pembinaan pembentukan Komunitas ASEAN pada 2015. Dimana dalam pembentukan AMF melibatkan seluruh negara-negara anggotanya ASEAN (Kamboja, Singapura, Myanmar, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Laos) karena sebagian besar memiliki perbatasan maritime. Sumber daya kelautan yang penting untuk ketahanan pangan dan jalur laut, juga sangat penting untuk meningkatkan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan. Dengan kerjasama pertahanan diwilayah laut melalui AMF yang memberi tanggapan positif bagi anggota ASEAN terutama negara yang menggunakan jalur laut. Dengan terbentuknya AMF ini diharapkan dapat menangani permasalahan regional dan AMF mampu menciptakan keamanan regional.(www.tabloiddiplomasi.org, diakses 23 Maret 2013) Serta hadirnya AMF sebagai komunitas keamanan ASEAN ini di maksudkan untuk menciptakan perdamaian, Stabilitas kawasan demokrastis dan sejahtera untuk mendukung keharmonisan hubungan satu sama lain.

Landasan Teori dan Konseptual 1. Konsep Kerjasama Internasional Hubungan internasional membagi adanya beberapa hubungan atau pola dengan perkembangan dalam lingkungan global hubungan/pola kerjasama, politik, pola kompetisi dan pola akomodasi. Menurut Charles H. Cooley, kerjasama timbul apabila ada orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut. Kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang paling penting dalam kerjasama yang berguna.(Soerjono Soekanto, 1990) Kerjasama internasional menurut Dr. Budiono membaginya menjadi empat bentuk yaitu: (Budiono Sueprapto, 1997) 1. Kerjasama Globa yaitu suatu wadah yang mampu mempersatukan cita–cita bersama merupakan dasar utama bagi kerjasama global. 2. Kerjasama Fungsional berangkat dari pragmatis pemikiran yang mensyaratkan adanya kemampuan tertentu pada masing–masing mitra (patner) kerjasama. 3. Kerjasama Ideologi berusaha mencapai tujuan–tujuan dengan memanfaatkan berbagai kemungkinan yang terbuka di forum global. 4. Kerjasama Regional merupakan kerjasama antar negara yang secara geografis letaknya berdekatan. Dalam konteks ini maka kerjasama yang dilakukan AMF adalah kerjasama Regional. Bentuk kerjasama seperti kerjasama regional yang mendorong negara

716

Peran ASEAN Maritime Forum (AMF) Dalam Keamanan Perairan Di Asia Tenggara (Kartinawati)

anggota dalam bekerjasama melalui peran ASEAN Maritime Forum (AMF) sebagai komunitas keamanan ASEAN dengan maksudkan untuk menciptakan perdamaian, Stabilitas kawasan demokrastis dan sejahtera untuk mendukung keharmonisan hubungan satu sama lain dalam keamanan perairan di Asia Tenggara. 2. Konsep Organisasi Internasional Organisasi internasional merupakan pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasarkan struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta di harapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintahan maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda.(T. May Rudy, 2005) Setiap organisasi internasional tentunya dibentuk untuk melaksanakan peranperan dan fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan pendirian organisasi internasional tersebut oleh para anggotanya. Menurut Perwita & Yani menyatakan bahwa peran organisasi internasional adalah sebagai berikut: (Perwita dan Yani, 2005) a. Wadah atau forum untuk menggalang kerjasama serta untuk mencegah atau mengurangi intensitas konflik (bagi anggotanya). b. Sebagai sarana untuk perundingan dan menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan, dan c. Lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan (antara lain kegiatan sosial kemanusiaan, bantuan untuk pelestarian lingkugan hidup, pemugaran monument bersejarah, peace keeping operation dan lain-lain). Aspek peran dalam organisasi internasional merupakan salah satu konsep yang dapat membantu permasalahan pertahanan perairan Asia Tenggara yang melalui peran AMF (ASEAN Maritime Forum) yang memberikan tanggapan positif bagi anggota ASEAN terutama negara yang menggunakan jalur laut. Pembentukan AMF tersebut sangat penting karena dapat memberikan kontribusi bagi pembinaan pembentukan Komunitas ASEAN pada 2015 serta untuk merekatkan hubungan antara negara-negara di ASEAN. Dimana dalam pembentukan AMF melibatkan seluruh negara-negara anggotanya ASEAN karena sebagian besar memiliki perbatasan maritim, dan hampir 80% dari wilayah ini terdiri dari dominan laut.

Metodologi Penelitian 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik dimana dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan peran ASEAN Maritime Forum (AMF) dalam keamanan perairan di Asia Tenggara. 2. Jenis Data

717


Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, artikel dan media elektronik. 3. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah melalui library research yaitu berdasarkan dari buku dan media internet. 4. Teknik Analisis Data Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan data kualitatif dengan metode analisis dan kajian sejarah yaitu menjelaskan dan menggambarkan data berdasarkan sumber-sumber tertulis yang ada. Hasil Penelitian 1. Situasi Keamanan Perairan Di Asia Tenggara Sejalan dengan perkembangan di bidang ekonomi dan teknologi informasi dan komunikasi ancaman keamanan terhadap zona maritim Asia Tenggara akan terus ada. Zona maritim Asia Tenggara adalah sebuah zona dimana kegiatan ekonomi serta kegiatan ilegal seperti human trafficking dan pembajakan maritim saat ini menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dimana perairan di Asia Tenggara, merupakan sekitar sepertiga perdagangan dunia dan setengah BBM dunia transit di Selat Malaka yang memainkan peran sangat sentral dalam menghubungkan satu wilayah dengan bagian-bagian dunia lainnya. Dan tidak dapat dipungkiri fakta bahwa globalisasi perekonomian saat ini saling terkait, rumit dan sangat tergantung pada maritim perdagangan didalam mempertahankan pergerakan energi, bahan baku dan barang jadi. Seperti diketahui bahwa kawasan Asia Tenggara lebih dibatasi oleh wilayah perairan dan batas negaranya pun masih saling tumpang tindih dengan negara lain. Ini menyebabkan tidak adanya komunikasi yang intens terhadap permasalahan yang sebenarnya sudah tidak lagi harus diselesaikan sendiri tetapi harus bersifat kebersamaan mengingat konteks ancaman transnasional meluas tidak hanya akan merugikan sendiri tetapi juga dapat merugikan ke-Negara lain. ASEAN harus mengantisipasi kemungkinan bahwa pembajakan bisa menjadi lebih ganas, sarana maritim semakin dimanfaatkan oleh penjahat dan teroris sehingga ancaman terhadap pengiriman meningkat. Dalam konteks tertentu, prosedur dan tindakan pencegahan, penangkalan, penolakan, deteksi, penampungan, atau respons akan berfungsi untuk mengurangi ancaman keamanan pada tingkat yang memadai. Daftar permasalahan yang umum terjadi terkait dengan masalah keamanan maritim dan harus ditangani melalui kerjasama keamanan maritim ASEAN yang efektif seperti isu-isu maritim yang berkaitan dengan kejahatan transnasional, seperti perdagangan manusia, penyelundupan, illegal fishing, illegal logging, perampokan bersenjata dan pembajakan dan lain-lainnya. Berdasarkan data Internasional maritime Bureau (IMB) Kuala Lumpur tahun 2001, dari 213 laporan pembajakan dan perompakan yang terjadi di perairan Asia

718


dan Kawasan Samudra Hindia, 91 kasus di antaranya terjadi di perairan Indonesia. Dan Internasional Maritime Organization (IMO) menyatakan bahwa aksi perompakan yang terjadi diperairan Asia Pasifik, khususnya kawasan Asia Tenggara adalah yang tertinggi di dunia (www.journal.fsrd.itb.ac.id, diakses 12 Mei 2013). Kekhawatiran terbesar berasal dari trend perompakan (piracy) dan perampokan bersenjata (armed robbery) yang cenderung naik antara 1999-2005. Selat Malaka telah menjadi tempat perburunan para perompak sejak lama, namun seiring serangan teroris 9/11/ isu keamanan Selat menjadi lebih sensitive. Laporan IMO (International Maritime Organisazation) menunjukkan bahwa kejahatan maritim mencapai keadaan yang membahayakan. Berdasarkan laporan tahunan IMB (International Maritime Bureau) 2004, terdapat 330 kasus perompakan di dunia, dimana 169 diantaranya dilaporkan terjadi di Selata Malaka dan 68 lainnya terjadi di perairan Indonesia. Terlihat pada tahun 2004 terjadi 10, jumlah ini meningkat pada tahun 2007 menjadi 25 kasus dan tahun 2008 melonjak menjadi 95 kasus. Pada tahun 2008 sudah 88 kapal diserang di kawasan tersebut dan sejauh ini 33 kapal dikuasai perompak (www.lontar.ui.ac.id diakses 26 Juli 2013). Disamping masalah perompakan, penyelundupan manusia melalui perairan kawasan Asia Pasifik, khususnya Asia Tenggara, juga cenderung meningkat. Australia yang berada di bagian selatan kawasan Asia Tenggara, merupakan salah satu negara tujuan para imigran gelap. Hal tersebut menjadikan perairan di kawasan Asia Tenggara, termasuk perairan Indonesia, menjadi jalur laut menuju benua tersebut. Penyelundupan manusia tidak dapat dipandang sebagai masalah yang sederhana. Upaya penanggulangannya melibatkan beberapa negara dengan berbagai kepentingan yang berbeda, terutama keamanan, kemanusiaan, ekonomi, dan politik. Kegiatan migrasi ilegal berskala besar kerap kali dilakukan oleh organisasi yang memiliki jaringan internasional. Migrasi ilegal memberikan dampak negatif terhadap negara tujuan dan negara transit sehingga sering menimbulkan persoalan politik, sosial ekonomi, dan ketegangan hubungan antar Negara. Disamping migrasi ilegal, kasus penyelundupan manusia, seperti penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan bayi, atau wanita ke negara lain melalui wilayah perairan. Selain itu penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut Indonesia terus meningkat, dengan total kerugian yang dialami Indonesia sekitar US$ 2 milyar, atau sekitar Rp. 18 Trilyun per tahun. Dari kegiatan penyelundupan, Indonesia mengalami kerugian sekitar US$ 1 milyar per tahun. Eksploitasi pasir secara ilegal merugikan Indonesia lebih dari Rp. 2 Trilyun setiap tahun. Sementara kegiatan pencurian kayu (illegal logging) merugikan negara sekitar Rp 30 trilyun. Kondisi yang memprihatinkan tersebut menuntut upaya sistematis bangsa dan pemerintah untuk menyelamatkan perairan Indonesia, maupun meningkatkan kemampuan sumber daya untuk memanfaatkan laut Indonesi.

719


Pembentukan kesadaran saling percaya sangat dibutuhkan agar tidak ada kecurigaan dalam kerjasama karena keamanan maritim di Asia Tenggara sangat rawan dan tinggi. ASEAN sebagai komunitas regional yang menjadi wadah bagi setiap anggotanya menjadi penting untuk meluaskan cakupan yang dapat mengkontrol keamanan wilayah maritim, seperti contoh kerjasama keamanan di perbatasan, kerjasama, di wilayah perairan international, kerjasama di jalur strategis perdagangan international. Maritim merupakan jalur yang mempunyai prospek tinggi untuk meluaskan kejahatan, yang bersifat lintas batas negara. Untuk mengatasi itu Asia Tenggara dengan program ASEAN maritime forum lebih meningkatkan kerjasama pertahanan diwilayah laut (www.deplu.go.id, diakses 23 Mei 2013). Dari pengertian non-traditional ancaman ini datang dengan seiring perkembangan ekonomi, semakin meluasnya cakupan tingkat perekonomian sebuah Negara maka keamanan akan bertambah pula, karena tidak hanya pada militer tetapi meliputi ekonomi, sosial, politik, budaya, lingkungan serta masalah HAM dan demokratisasi (Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani, 2006). Kerjasama kelautan yang dimasukkan dalam visi AMF memberi tanggapan positif bagi anggota ASEAN terutama Negara yang menggunakan jalur laut untuk kelangsungan kerjasama perekonomian khusunya perdagangan international, seperti Singapore, Indonesia yang membutuhkan keamanan di selat malaka untuk menghindari serangan pembajak ataupun teroris. Dalam hal ini semua Negara wajib memberi dukungan untuk menciptakan keamanan dan stabilitas di wilayah regional ASEAN. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap Negara mempunyai kepentingan tersendiri dalam hal-ekonomi, politik dan kepentingan nasional mereka, tetapi untuk menjaga stabilnya kawasan, peningkatan pertahanan wajib dibentuk bersama. karena menyangkut kelancaran masing-masing kepentingan yang hendak dicapai, serta keuntungan (benefit) yang didapat. 2. Pembentukan ASEAN Maritime Forum (AMF) Pada dasarnya pembentukan ASEAN Maritime Forum (AMF) karena ada dorongan untuk merekatkan hubungan antara negara-negara di ASEAN yang sebelumnya hanya sebatas kerjasama ekonomi dan lebih pada kepentingan nasional. ASEAN sebagai organisasi kawasan membentuk sebuah komunitas yang menangani permasalahan keamanan kawasan terutama keamana maritime pada KTT ASEAN Ke-9 di Bali pada 7-8 Oktober 2003 yang menyepakati Bali Concord II, para pemimpin ASEAN memandang penting mengenai kerjasama keamanan maritim antar negara anggota ASEAN untuk menangani berbagai isu kelautan dan lintas-batas, secara regional dan komprehensif. Pada KTT ASEAN Ke-10 di Vientiane (2004), forum mengadopsi Rencana Aksi Komunitas Keamanan ASEAN (ASC PoA) dan Vientiane Action Program (VAP) yang meliputi kegiatan jangka menengah (2004-2010). Salah satu poin pada VAP adalah mengenai promosi kerjasama keamanan maritim ASEAN, yang menetapkan bahwa ASEAN akan menjajaki pembentukan ASEAN Maritime Forum (AMF) (www.tabloiddiplomasi.org, diakses 23 Maret 2013).

720


Pada Konferensi Koordinasi Rencana Aksi Komunitas Keamanan ASEAN (ASEAN Security Community Plan of Action Coordinating Conference) di Sekretariat ASEAN (2006), Indonesia mengusulkan untuk menyelenggarakan Workshop tentang pembentukan AMF. Pada KTT ke-14 di Cha-am Hua Hin, Vietnam pada 1 Maret 2009, Indonesia mengajukan konsep mengenai pembentukan AMF, kemudian menjadi salah satu poin dalam cetak-biru Komunitas Politik-Keamanan ASEAN yang disepakati pada dokumen Road Map for an Asean Community 2009-2015. Kemudian pada tanggal 28-29 Juli 2010 di Surabaya, forum tersebut secara resmi dibuka oleh Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Pertemuan ini membahas beberapa poin, yaitu 1) masalah keamanan maritim perlu ditangani, 2) menjajaki kerjasama operasional yang dapat dikembangkan secara konkrit dan 3) mengidentifikasi kerjasama di masa depan. Pembentukan AMF tersebut sangat penting karena dapat memberikan kontribusi bagi pembinaan pembentukan Komunitas ASEAN pada 2015. Dimana dalam pembentukan AMF melibatkan seluruh negara-negara anggotanya ASEAN (Kamboja, Singapura, Myanmar, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Laos) karena sebagian besar memiliki perbatasan maritim, dan hampir 80% dari wilayah ini terdiri dari dominan laut (www.tabloiddiplomasi.org, diakses 23 Maret 2013). Pembentukan ASEAN Maritime Forum (AMF) adalah salah satu tindakan penting yang harus dilakukan sesuai blueprint Komunitas Politik-Keamanan. Untuk itu ASEAN merumuskan untuk membentuk sebuah komunitas yang menangani permasalahan keamanan terutama keamanan maritime, yaitu terwujud dengan hadirnya ASEAN Maritime Forum (AMF) (www.aseansec.org diakses 30 Maret 2013). Komunitas Keamanan ASEAN ini di maksudkan untuk menciptakan perdamaian, Stabilitas kawasan demokrastis dan sejahtera untuk mendukung keharmonisan hubungan satu sama lain. Maka dibentuk ASEAN Maritime Forum (AMF) yang bertujuan sebagai komunikasi konflik di wilayah maritime dan penanggulangan permasalahn keamanan wilayah maritime seperti terorisme, trafiking, drug, perdagangan senjata dan perompakan. Adapun tujuan spesifik AMF sebagai berikut: (www.tabloiddiplomasi. org, diakses 14 Maret 2013) a. Kerjasama maritim melalui dialog dan konsultasi konstruktif mengenai isu-isu maritim yang menjadi kepentingan dan perhatian bersama, sejalan dengan ketentuan Konvensi PBB tahun 1982 tentang Hukum Laut UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) dan perjanjian serta konvensi internasional yang relevan; b. Mempromosikan dan mengembangkan pemahaman dan pandangan umum antara negara-negara Anggota ASEAN Member States (AMSs) mengenai isu-isu maritim regional dan global; c. Berkontribusi pada upaya-upaya menuju Confidence Building Measures (CBM) dan Preventive Diplomacy (PD); d. Meningkatkan kemampuan negara Anggota untuk mengelola masalah maritim melalui konsultasi tanpa mengganggu hak-hak, kedaulatan dan integritas teritorial;

721


e. Melakukan penelitian kebijakan yang berorientasi pada masalah-masalah maritim regional yang spesifik serta mempromosikan pembangunan kapasitas, meningkatkan pelatihan dan kerjasama teknis keselamatan, keamanan dan perlindungan lingkungan maritim; f. Berkontribusi pada pembentukan Komunitas Politik-Keamanan ASEAN sebagaimana dimaksud dalam Bali Concord II. Adapun agenda AMF mencakup sebagai berikut : a. Pertukaran pandangan dan informasi tentang isu-isu lintas sektoral yang menjadi perhatian bersama seperti degradasi lingkungan, keselamatan navigasi, dan keamanan maritim; b. Mengembangkan perangkat dan prinsip-prinsip nilai sosial-politik dan mempromosikan penyelesaian sengketa melalui cara damai; c. Memfasilitasi dialog mengenai isu-isu maritim yang berkaitan dengan kejahatan transnasional, seperti perdagangan manusia, penyelundupan, illegal fishing, illegal logging, perampokan bersenjata dan pembajakan; d. Menjajaki kemungkinan pengembangan model hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah maritim dan mengidentifikasi isu-isu regional untuk tunduk pada referensi UNCLOS 1982 pada masa mendatang; e. Pembangunan Kapasitas seperti pendidikan dan program pelatihan melalui kerjasama dengan Mitra Dialog ASEAN dan organisasi teknis maritim yang relevan, seperti Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization/IMO) yang memiliki sumber daya teknis dan keahlian untuk melakukan program peningkatan kapasitas; f. Mempromosikan kerjasama antar lembaga penegak hukum maritim; g. Mempromosikan kerjasama pengawasan dan pengendalian maritim; h. Pertukaran pandangan mengenai langkah-langkah teknis dan operasional; i. Mempromosikan pemahaman umum tentang isu-isu internasional yang muncul terkait dengan kerjasama maritim, seperti keanekaragaman hayati dan bioprospecting sumber daya hayati; j. Mengidentifikasi platform pelatihan/pendidikan maritim antara anggota ASEAN Member States (AMSs). Prinsip AMF adalah berkontribusi pada diskusi tentang isu-isu yang berhubungan dengan maritim yang dijalankan oleh badan-badan ASEAN yang ada tanpa duplikasi terhadap mekanisme tersebut. Dalam hal ini, formulasi kebijakan dan keputusan pada semua permasalahan yang berada dalam lingkup badan sektoral ASEAN yang sudah ada, akan tetap berada di bawah badan sektoral masingmasing. ASEAN Menghormati prinsip-prinsip kesetaraan kedaulatan, integritas teritorial, dan kemerdekaan. Mengakui bahwa komunitas dan organisasi internasional seperti International Maritime Organization (IMO) dan negaranegara yang tergabung didalamnya, memiliki peran dalam menangani ancaman dan tantangan maritim. Dalam hal ini ASEAN melakukan pendekatan yang terpadu dan komprehensif mencakup semua tantangan dan ancaman maritim terkait.

722


Memberikan rekomendasi mekanisme kerjasama maritim yang relevan dalam kerangka ASEAN untuk dipertimbangkan oleh masing-masing anggota. AMF akan melakukan konferensi/seminar tentang kelautan terkait dengan isu-isu yang berkembang dan berpotensi mempengaruhi ASEAN. Dalam hal organisasi dan kesekretariatan AMF, setiap Anggota ASEAN harus menunjuk perwakilan nasionalnya untuk ditempatkan di AMF. Dalam hal ini AMF juga harus melibatkan Track 1, 5 dan 2 yang relevan serta perwakilan sektor bisnis yang sesuai. Disini CMA akan memberikan rekomendasi dan laporan yang relevan kepada Senior Officials Meeting untuk memperoleh pertimbangan. Mengikuti praktek ASEAN yang ada, semua anggota ASEAN Member States (AMSs) harus bergiliran memimpin pertemuan tahunan AMF sesuai hosting secara sukarela atau pada interval yang disetujui oleh anggota ASEAN Member States (AMSs). Forum juga dapat diadakan dan diselenggarakan di Sekretariat ASEAN, jika tidak ada satu pun anggota ASEAN Member States (AMSs) yang menawarkan diri menjadi tuan rumah pertemuan. AMF juga bisa diadakan sebelum Pertemuan Inter-sesi Keamanan Laut Forum Regional ASEAN (ARF). Sekretariat ASEAN akan membantu Ketua AMF dengan memberikan dukungan teknis dan kesekretariatan, serta bertindak sebagai repositori dokumen AMF. CPR dapat ditunjuk untuk membantu dalam persiapan pembentukan Forum dan membantu mengamankan dukungan dana dan melaksanakan pekerjaan Forum sehari-hari. Setiap Anggota ASEAN akan menunjuk perwakilannya untuk melayani dan fokus di AMF serta mengidentifikasi narasumber mengenai isu-isu yang terkait dengan agenda AMF. Agenda pertemuan disusun oleh Negara Anggota ASEAN yang menjabat sebagai Ketua dengan bantuan dari Sekretariat ASEAN dan kemudian disebarluaskan kepada AMSs untuk mendapatkan komentar dan masukan yang harus sudah diterima satu bulan sebelum jadwal pertemuan. Tuan rumah AMF ASEAN akan menanggung biaya organisasi penyelenggaraan pertemuan, sementara delegasi akan menanggung biaya perjalanan dan akomodasi. Sekretariat ASEAN dapat memperoleh dana dari berbagai sumber untuk membiayai pertemuan ini, tetapi semua AMSs harus memastikan bahwa Forum ini tidak di drive oleh donor. Perkembangan konsep AMF ini dicatat dalam Pertemuan Menteri Transportasi ASEAN (ASEAN Transports Ministers’ Meeting/ATM), Pertemuan Menteri ASEAN Mengenai Kejahatan Transnasional (ASEAN Ministers’ Meeting on Transnational Crime/AMMTC), Pertemuan Menteri Lingkungan Hidup ASEAN (ASEAN Ministerial Meeting on Environment/AMME), Pertemuan Menteri Hukum ASEAN (ASEAN Law Ministers’ Meeting/ALAWMM) dan Pertemuan Menteri ASEAN (ASEAN Ministers Meeting/AMM) dan dapat ditinjau lebih lanjut. 3. Peran ASEAN Maritime Forum (AMF) dalam Keamanan Perairan di Asia Tenggara Kompleksitas isu-isu maritim di Asia Tenggara sudah sejak lama menjadi perhatian utama bagi ASEAN. Deklarasi ASEAN Concord II (Bali Concord II)

723


yang ditandatangani di Bali, 7 Oktober 2003, menegaskan bahwa isu maritim dan semua yang terkait dengannya adalah isu yang bersifat lintas batas, karenanya harus dibahas dalam forum regional melalui suatu pendekatan yang menyeluruh dan integral. Lebih jauh disebutkan bahwa kerjasama maritim antar dan di antara negara anggota ASEAN akan memberikan kontribusi bagi pembentukan Komunitas Politik Keamanan ASEAN (ASEAN Political Security Community/ APSC). Kerjasama maritim memang menjadi sesuatu yang sangat penting bagi ASEAN karena sebagian besar negara-negara anggotanya memiliki perbatasan maritim. Di antara kesepuluh negara ASEAN, dua negara kepulauan, yaitu Indonesia dan Filipina, mempunyai wilayah laut terbesar di wilayah ini. Dalam Rencana Aksi Komunitas Keamanan ASEAN (ASC PoA) dan Vientiane Action Program (VAP), yang merupakan tindak lanjut dari Bali Concord II berupa kegiatan konkret jangka menengah periode 2004-2010, pada bagian 1.2.7 elemen ASC dari VAP terdapat pasal mengenai promosi kerjasama keamanan maritim ASEAN. Selanjutnya, bagian 1.2.7.1 dari Program dan Langkah-langkah Kawasan menetapkan bahwa ASEAN akan menjajaki pembentukan ASEAN Maritime Forum (AMF). ASEAN Summit ke-14 di Cha-am Hua Hin, Vietnam, 1 Maret 2009, kemudian mengadopsi cetak biru Komunitas Politik-Keamanan ASEAN di mana paragraf A ayat 2.5 cetak biru tersebut mengacu pada pembentukan AMF. Piagam ASEAN yang mulai berlaku pada 15 Desember 2008 juga antara lain menggarisbawahi kebutuhan untuk memastikan sentralitas ASEAN, khususnya dalam mengembangkan pemahaman dan pendekatan yang sama secara komprehensif terhadap isu-isu kelautan. Dengan penciptaan keamanan regional yang merupakan salah satu tujuan utama dari ASEAN dalam menunjang interaksi kerjasama antar Negara di Asia Tenggara. tantangan keamanan ASEAN memasuki abad 21 juga semakin kompleks. Definisi keamanan sendiri mengalami perluasan yang bukan hanya menyangkut dimensi keamanan militer (tradisional), tetapi juga menyangkut aspek-aspek non-militer (non-tradisional). Disamping itu, perubahan kepemimpinan negara-negara ASEAN menjadi tantangan sendiri bagi ASEAN dimasa datang. Selain itu ASEAN memiliki banyak permasalahan territorial yang secara luas mencakup keamanan bersama, dari ancaman tradisional menuju nontradisional. Dengan berubahanya pola ancaman keamanan Traditional ke nontraditional pasca perang dingin, memberi warna baru terhadap perkembangan di kawasan Asia Tenggara, dimana lebih memprioritaskan pembangunan ekonomi guna menciptakan kesejahteraan bersama. Untuk itu ASEAN membentuk sebuah komunitas yang menangani permasalahan keamanan terutama keamanan maritim, yaitu terwujud dengan hadirnya ASEAN Maritime Forum (AMF) (www.fkpmaritim.org, diakses 13 Mei 2013) Pembentukan ASEAN Maritime Forum (AMF) yang merupakan komitmen politik bersama seluruh negara anggota ASEAN, dimaksudkan sebagai wahana untuk

724


membicarakan segala sesuatu yang menyangkut masalah maritim untuk kepentingan bersama. Dengan adanya Pembentukan AMF yang merupakan komitmen politik bersama seluruh negara anggota ASEAN dan AMF berada dalam payung ASEAN Community (Komunitas ASEAN) yaitu suatu cita-cita untuk membentuk satu masyarakat ASEAN yang bersatu yang bertujuan untuk memperkuat integrasi ASEAN menjadi satu komunitas tunggal. Indonesia yang tahun ini menjadi Ketua ASEAN, menganggap ASEAN sebagai corner stone politik luar negeri untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman dan tantangan guna menciptakan perdamaian dan stabilitas kawasan demokrastis dan sejahtera untuk mendukung keharmonisan hubungan satu sama lain. Pada dasarnya AMF dibentuk karena ada dorongan untuk merekatkan hubungan negara di ASEAN yang sebelumnya hanya sebatas kerjasama ekonomi dan lebih pada kepentingan nasional, dan tidak mengindahkan bahwa peran ASEAN sendiri tidak cukup untuk mengcover segala aspek. Dengan dibentuk AMF yang bertujuan sebagai komunikasi konflik di wilayah maritim dan penanggulangan keamanan non-traditional. Dari terbentuknya AMF ini diharapkan dapat menangani permasalahan regional yang kian marak di era global ini, gerakan saparatism dan terrorist yang setiap saat mengancam Negara dan stabilitas regional ASEAN. Ada beberapa aspek terpenting di ASEAN maritime forum yaitu salah satunya merapatkan pintu di sektor perairan (maritime) karena ancaman transnasional banyak menggunakan fasilitas laut untuk bergerak. Adapun tujuan dari AMF dalam kawasan maritim adalah untuk menciptakan kawasan yang aman dan terkendali mengingat frekuensi ancaman non-traditional yang tidak lagi bersifat internal tetapi lebih kepada eksternal memberikan tanda bahwa AMF dapat memberikan konklusi yang tepat dan damai dengan konsep kerjasama regional yang dibangun. Kerjasama pertahanan bersama dalam pengawasan perbatasan ini dapat menjadikan hubungan yang harmonis bagi setiap Negara ataupun bilateral, sehingga dengan terciptanya stabilitas yang terkontrol kejahatan transnasional dapat ditekan. Karena keamanan di wilayah regional merupakan aspek yang komplektual secara kolektif sehingga Negara ASEAN perlu membangun kesadaran akan isu ancaman kemanan non-traditional, yang tidak dapat dihadapi secara individu (negara). Dalam menjalankan perannya, ASEAN Maritime Forum membahas serangkaian masalah terkait bidang maritim seperti konektivitas maritim, dimana dalam hal ini diharapkan adanya pendiskusian dan pengidentifikasian kerjasama maritim yang dapat memberikan kontribusi bagi upaya peningkatan integrasi kawasan dalam Komunitas ASEAN serta memupuk rasa kebersamaan dalam hubungan budaya dan sejarah (www.tabloid diplomasi.org, diakses 28 Juni 2013). Kerjasama pertahanan bersama dalam pengawasan perbatasan ini dapat menjadikan hubungan yang harmonis bagi setiap negara ataupun bilateral. Misalnya kerjasama perairan patroli bersama di daerah perairan selat yang sering terjadi,

725


penyelundupan senjata, penangkapan ikan ilegal, perusakan laut secara ilegal dan pengamanan sumber daya kelautan. Dengan adanya Pembentukan AMF yang merupakan komitmen politik bersama bagi seluruh negara anggota ASEAN. Maka aspek peran dalam teori organisasi internasional dapat menjelaskan peran AMF dalam keamanan perairan di Asia Tenggara. Adapun peran AMF (ASEAN maritime forum) yaitu, sebagai berikut: 1. Sebagai wadah atau forum untuk menggalang kerjasama serta untuk mencegah atau mengurangi intensitas konflik bagi anggotanya. Di mana AMF adalah wadah yang disediakan dalam ASEAN Security Community (ASC) untuk membahas kerjasama maritim, termasuk menyangkut isu keamanan maritim. Serta hadirnya AMF yang merupakan wadah baru tengah berupaya melembagakan pula kerjasama ASEAN lewat sejumlah agenda yang telah disusun. ASEAN Forum Maritim dirancang sebagai forum untuk membahas langkah untuk memberikan respons terhadap ancaman-ancaman keamanan maritim, seperti pembajakan, perampokan bersenjata dan penyeludupan barang / manusia dan lain-lain (Makmur Keliat, 2009).. Dalam hal ini peran ASEAN Maritime Forum (AMF) yang memberikan konsep hubungan kerjasama di wilayah perairan untuk mengurangi dan memberikan solusi terhadap masalah yang tengah dihadapi. Kekuatan maritim yang dimiliki oleh masing-masing negara dituntut untuk melaksanakan tugas keamanan dan keselamatan di laut sampai diluar wilayah yurisdiksi (perairan kawasan Asia Tenggara) yang mengikat semua negara maritim di Asia Tenggara hendaknya menjadi pegangan utama. 2. Sebagai sarana untuk perundingan dan menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan. Di mana AMF merupakan forum dialog instansi-instansi yang terkait dengan isuisu maritime. Adapun pertemuan/forum yang diselenggarakan AMF dalam melakukan konferensi/seminar tentang kelautan yaitu, sebagai berikut: a. Dalam kerangka ASEAN yang menggelar pertemuan pertamanya di Surabaya pada 28-29 Juli 2010. Dan Indonesia yang tahun ini menjadi Ketua ASEAN, menganggap ASEAN sebagai corner stone politik luar negeri untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman dan tantangan guna menciptakan perdamaian dan stabilitas kawasan demokrastis dan sejahtera untuk mendukung keharmonisan hubungan satu sama lain. Pertemuan perdana AMF dibuka oleh Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kemlu RI. AMF dihadiri oleh para pejabat senior (ASEAN SOM), perwakilan dari CPR, pejabat senior Badan-badan Sektoral ASEAN (Senior Officials of ASEAN Sectoral Bodies) terkait dengan isu maritim serta Sekretariat ASEAN. Pakar-pakar isu keamanan dan maritim juga hadir pada forum tersebut, di antaranya Dr. So Umezaki dari Economic Research Institute for ASEAN and

726


East Asia (ERIA), Bantarto Bandoro dari Universitas Indonesia, dan Robert C. Beckman dari Center for International Law, National University of Singapore. Selain menampilkan perspektif para ahli pada masing-masing tema, beberapa negara ASEAN juga diminta memberikan paparan/tanggapan terkait dengan isu yang disampaikan, disamping tanggapan umum dari para peserta pertemuan. Pada pertemuan tersebut juga dibahas mengenai Identifying Future Work of the ASEAN Maritime Forum. (www.deplu.go.id, diakses 26 Juli 2013) Adapun Pertemuan AMF ke depan membahas isu-isu terkait dengan tiga bidang kerjasama yang akan dilaksanakan yaitu konektivitas ASEAN (ASEAN Connectivity), memahami tentang keamanan maritim (understanding maritime security problems in the region), serta penanganan SAR (search and rescue to assist persons and vessels in distress at sea). Bidang kerjasama yang digarap AMF merupakan isu sengketa maritim. b. Pada pertemuan kedua yang diselenggarakan pada 17-19 Agustus 2011 di Pattaya, Thailand. Para Pemimpin ASEAN menegaskan kembali komitmen untuk bekerjasama dalam menangani isu-isu maritim secara komprehensif dalam kerangka ASEAN Maritim Forum (AMF) dan mekanisme ASEAN lainnya untuk kepentingan kawasan ASEAN. c. Dan pertemuan ketiga ini menjadi lebih penting karena sekaligus akan digelar bersamaan dengan Expanded AMF yang digagas oleh Jepang dan disetujui oleh Indonesia sebagai negara terkemuka di organisasi kawasan ini. Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF) diadakan di Manila, Filipina pada 5 Oktober 2012. Pertemuan ini dipimpin oleh Erlinda Basilio F., Wakil Kebijakan Departemen Luar Negeri dan Pertemuan ASEAN Senior Officials 'Meeting (SOM) Pemimpin Filipina. Acara ini dihadiri oleh pemerintah dan non-pemerintah delegasi dari East Asia Summit (EAS) negara-negara peserta, yaitu: sepuluh negara anggota ASEAN, Australia, China, India, Jepang, Selandia Baru, Republik Korea, Federasi Rusia dan Amerika Serikat Amerika, dan Sekretariat ASEAN. EAMF diadakan sebagai tanggapan terhadap pernyataan para pemimpin ASEAN, serta pemimpin KTT Asia Timur (EAS) di Bali, Indonesia pada November 2011, yang mendorong "dialog yang melibatkan EAS negara-negara peserta untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan umum tentang isu-isu maritim bangunan atas yang ada ASEAN Maritime Forum (AMF), "dimana mereka juga" positif mencatat usulan mengadakan sebuah AMF diperluas, back-to-back dengan pertemuan masa depan AMF , untuk memasukkan negara-negara di kawasan Asia Timur yang lebih luas. " Adapun Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF) yaitu: (www.asean.org, diakses 15 Juni 2013) 1. Dengan diawali diperluas Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF) rencananya akan meningkatkan kerjasama EAS tidak hanya dalam arti geografis, tetapi juga dalam partisipasi pemangku kepentingan yang relevan, seperti organisasi internasional, lembaga pelatihan maritim, pemilik kapal , para akademisi, dan masyarakat sipil. Dan menekankan bahwa penguatan keamanan maritim dan kerjasama melalui Maritime Forum dan Forum Maritim Expanded ASEAN dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya

727


pembangunan masyarakat ASEAN dengan mempromosikan ASEAN yang damai, lebih terintegrasi dan sejahtera dalam stabil, beragam dan dinamis Asia Timur. 2. Duta Besar Kan Pharidh, Wakil Tetap ASEAN ke Kamboja dan Ketua Komite Wakil Tetap untuk ASEAN, menekankan pentingnya Phnom Penh Deklarasi ASEAN: Satu Komunitas, Satu Takdir, di mana para pemimpin ASEAN menegaskan kembali komitmen mereka di KTT ASEAN ke-20 di Phnom Penh pada bulan April 2012 untuk meningkatkan dan memperluas kerjasama maritim ASEAN dan upaya kolaboratif bersama di bidang terkait kelautan. 3. Mulia Koji Tsuruoka, Wakil Menteri Luar Negeri Jepang, menjabat sebagai keynote speaker. Menekankan pentingnya kerjasama internasional dan ketertiban di laut di bawah 1982 Konvensi PBB tentang Hukum Laut kerangka (UNCLOS), kebutuhan untuk menciptakan ketertiban maritim tergantung pada karakteristik masing-masing daerah sesuai dengan hukum internasional yang relevan , termasuk UNCLOS, pentingnya mengidentifikasi daerah nyata dari kerjasama tentang isu-isu maritim antara negara-negara anggota EAS, dan pentingnya sentralitas dan integritas ASEAN dalam menangani isu-isu maritim di kawasan Asia-Pasifik. 4. Para delegasi menyambut positif pertemuan perdana dari Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF) sebagai jalan untuk Jalur 1,5 diplomasi mengenai isuisu maritim lintas sektoral yang menjadi perhatian bersama negara-negara peserta EAS. Mereka menekankan pentingnya sentralitas ASEAN, dalam kemitraan dengan peserta proses diperluas EAS lainnya, dalam ASEAN Maritime Forum. 4. Dalam diskusi EAMF difokuskan pada hal berikut: relevansi dari 1982 Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) dalam konteks saat ini, konektivitas maritim dan pengembangan kapasitas, infrastruktur dan peningkatan peralatan, pelaut pelatihan, perlindungan lingkungan laut, mempromosikan ekowisata dan perikanan rezim di Asia Timur, dan mengidentifikasi praktekpraktek terbaik kerjasama. 5. Di relevansi UNCLOS dalam konteks saat ini, delegasi mengakui pentingnya prinsip universal yang diakui hukum internasional, khususnya UNCLOS, dalam menyediakan kerangka kerja berbasis aturan untuk keamanan maritim dan kerja sama di kawasan, serta untuk mengatasi masalah klaim yang saling bertentangan. Dalam hal ini, delegasi juga menyoroti pentingnya perjanjian regional dan pengaturan seperti Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara (TAC), Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan (DOC), dan akhirnya adopsi dari Kode Etik daerah (COC) di Laut Cina Selatan atas dasar konsensus. 6. Para delegasi bertukar pandangan mengenai prospek konektivitas maritim meningkatkan dengan melihat strategi untuk peningkatan kapasitas, termasuk infrastruktur dan peralatan. Ada juga diskusi yang luas pada pelatihan pelaut. 7. Delegasi menyambut usulan Amerika Serikat untuk bermitra dengan Negara Anggota ASEAN untuk membentuk suatu Program Pelatihan Pelaut ASEAN diperluas '(EAST) untuk melakukan serangkaian seminar pelatihan, lokakarya, dan acara untuk meningkatkan kerjasama di bidang pelatihan dan pendidikan personil maritim sipil. Proposal rinci akan diedarkan pada waktunya. Mereka juga mencatat pengumuman maksud dari Amerika Serikat untuk bergabung dengan

728


Perjanjian Kerjasama Regional Memerangi Pembajakan dan Perampokan Bersenjata terhadap Kapal di Asia (ReCAAP). 8. Pada melindungi lingkungan laut, delegasi membahas berbagai perspektif dan praktik terbaik tentang kerjasama untuk perlindungan sumber daya laut di wilayah ini, cara untuk mempromosikan ekowisata dan manajemen dan perikanan pembangunan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk lokal masyarakat. Kelautan, Pesisir dan Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan, Indonesia, dan Mr Oleg Rykov, Konselor (Perikanan), Kedutaan Besar Federasi Rusia. 9. Penyelenggaraan 2nd Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF) yang akan diadakan back-to-back dengan 4th ASEAN Maritime Forum tahun 2013. Oleh karena itu inti dari peran AMF disini adalah membentuk opini kesadaran negara di Asia tenggara untuk bekerjasama dalam pengamanan wilayah perairan laut, yang menjadi titik strategis pelayaran international. Pembentukan opini ini merupakan konsep dari APSC (ASEAN Security Political Community) untuk maritim, dari blueprint tersebut menjadi landasan pembentukan AMF tersebut.(www.asean.org, diakses 15 Juni 2013) Dimana salah satu isinya adalah adanya kerjasama dalam penanganan wilayah maritime di ASEAN. Serta AMF mampu menciptakan keamanan regional, dimana wilayah negara berbatas dengan laut tanpa mengurangi kedaulatan masing-masing. Kesimpulan 1. Asia tenggara dipandang sebagai kawasan strategis dimana, Asia tenggara memiliki jalur pelayaran perdagangan international yang memiliki nilai ekonomi lebih. Karena banyaknya lalulintas pelayaran yang melewati jalur itu, menjadikan jalur ini rawan akan kejahatan, seperti perompakan, penyelundupan senjata, drug, dan human trafiking. 2. Dimana ASEAN Maritime Forum (AMF) dibentuk oleh ASEAN dalam rangka mewujudkan satu Komunitas ASEAN melalui pilar Komunitas Politik Keamanan ASEAN. Pembentukan AMF diharapkan sebagai batu loncatan untuk menuju ASEAN serta kawasan Asia Tenggara yang lebih memperhatikan wilayah keamanan lautnya dan dengan adanya AMF tersebut akan menciptakan keamanan yang stabil yang akan memperlancar kegiatan perekonomian 3. Melalui peran AMF dapat mengatasi semua masalah yang berhubungan dengan maritim melalui usaha bersama, semangat kesetaraan dan kemitraan dalam rangka memperkuat landasan bagi terciptanya masyarakat yang makmur dan damai di kawasan Asia Tenggara. Sehingga dapat terjalin pula kerjasama yang saling menguntungkan, termasuk di sektor maritim, yang sangat penting bagi negaranegara anggota ASEAN untuk lebih mempromosikan pembangunan kawasan yang stabil dan dinamis. 4. Serta peran ASEAN Maritime Forum meyakinkan akan memberikan hasil dan pemikiran yang bermanfaat bagi upaya mengatasi berbagai isu terkait wilayah maritim di kawasan Asia Tenggara.

729


5. Dalam menghadapi hambatan mekanismen ASEAN Maritime Forum dimana sampai saat ini AMF hanya menjadi wadah untuk menfasilitasi dialog mengenai isu maritime. Saran 1. Perlu ditingkatkannya kerjasama di ASEAN Maritime Forum yang tidak hanya sekedar menjadi wadah untuk menfasilitasi dialog mengenai isu maritime, Pertukaran pandangan melainkan adanya langkah-langkah dan “tindakan nyata” dalam menjalankan kerjasama antara negara-negara ASEAN dalam upaya penanggulangi berbagai isu-isu pemasalahan yang di hadapi kedepannya. 2. Adanya kesadaran dan kebersamaan bagi Negara-negara ASEAN dalam menumbuhkan untuk menjaga dan menciptakan kawasan yang bebas, damai dan aman. Referensi Buku Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani. 2006, Pengantar Ilmu Hubungan International, Dimensi keamanan traditional non-traditional”. PT. Rosda. Bandung. Makmur Keliat, “Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia”, (Jakarta: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2009) Vol 13 No 1. 7. Perwita dan Yani, 2005, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Bandung: Rosda Soerjono Soekanto, 1990, Sosiologi: Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Soeparapto. R, 1997, Hubungan Internasional Sistem, Interaksi Dan Prilaku, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. T. May Rudy, 2005, Administrasi dan Organisasi Internasional, Refika Aditama, Bandung. Internet “Alman Helvas Ali” Tantangan Terhadap Kepentingan Nasional Indonesia Dalam Kerjasama Keamanan Maritim Asean, terdapat di http://www.fkpmaritim.org/?p=307, diakses pada tanggal 02 Juli 2013. “Aspek geostrategis” terdapat di http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/20293005T29681...full_text.pdf, diakses pada tanggal 26 Juli 2013. “Documents/ASP” terdapat di http://www.deplu.go.id/Documents/ASP/202010. pdf, diakses pada tanggal 26 Juli 2013. “ASEAN” terdapat di http://www.asean.org/archive/5187-18.pdf, diakses pada tanggal 15 Juni 2013. “Asean security community dan isu keamanan maritim di kawasan” terdapat di www.fkpmaritim.org/?p=924, diakses pada tanggal 13 Mei 2013.

730

PERAN ASEAN MARITIME FORUM (AMF) DALAM KEAMANAN PERAIRAN DI ASIA TENGGARA

Recommend Documents