PERAN ANGGOTA LEGISLTIF PEREMPUAN DALAM MENJALANKAN FUNGSI DPRD DI KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHU N 2014-2019 Oleh: Denda Devi Sarah Mandini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Abstrak Tulisan ini akan membahas tentang peran DPRD Perempuan di kabupaten Lombok Utara periode 2014-2019 dalam menjalankan fungsi DPRD yakni Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran anggota legislatif perempuan dalam menjalankan fungsi DPRD di kabupaten Lombok Utara tahun 2014-2019 dan faktor-faktor yang mempengaruhi peran anggota legislatif perempuan dalam menjalankan fungsi DPRD. Metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif deskriptif, dimana hasil penelitian dipaparkan secara detail berdasarkan hasil temuan di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh yakni: pertama: anggota legislatif perempuan telah menjalankan 3 fungsi utama DPRD namun belum maksimal dan perlu ditingkatkan kemampuan dan kapabilitas anggota legislatif perempuan tersebut. Kedua, dengan adanya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Lombok Utara masyarakat lebih terbuka dibandingkan dengan DPRD laki-laki dalam menyampaikan pendapat, aspirasi maupun ide-ide mereka. Hal tersebut merupakan salah satu faktor pendukung adanya perempuan ada di lembaga legislatif dengan jiwa keibuannya. Kata kunci: Represetasi Perempuan, legislator perempuan, Fungsi DPRD. Abstrak This article examinies discuss the role of Parliament Women in North Lombok regency period 2014-2019 in the functioning of Parliament ie Legislation, Budgetting and controling. The reseach mainly to determine how the role of female legislators in carrying out the functions of Parliament in North Lombok district in 2014-2019 and the factors that affect the role of female legislators in carrying out the functions of Parliament. The method used the qualitative descriptive, where the results of the study are explained in detail based on the findings in the field. Based on the research results obtained are: First: female legislators has run three main functions of Parliament but not maximized and the need to improve the ability and capability of the women legislators. Secondly, the representation of women in North Lombok district legislature more open society compared with men in the Parliament of expression, aspirations as well as their ideas. It is one of the factors supporting the existence of women in legislative bodies with a motherly soul. Keyword: Woman refresentation,the women legislator, functions of parliament.
A. Pendahuluan Representasi perempuan di lembaga legislatif tingkat pusat apabila di analisis secara kuantitatif masih naik turun sejak pemilu 1995-2014, hal ini masih di sebabkan oleh kultur masyarakat yang memisahkan peran antara laki-laki dan perempuan . dimana, laki-laki dianggap lebih mampu dalam politik sedangkan perempuan lebih cocok apabila mengurus urusan rumah tangga. Selain itu, asumsi masyarakat politik merupakan sesuatu yang dianggap kejam dan licik sehingga perempuan tidak pantas diranah tersebut. Dengan demikian, posisi perempuan selama ini hanya dmenempatkan perempuan sebagai alat pemuas hasrat seksual sehingga sering mucul isu-isu yan mengintimidari kaum perempuan seperti, poligami, pemerkosaan, kekerasan rumah tangga, pelacuran, dll. Agar terciptanya kesetaraan gender di Indonesia banyak di gaungkan oleh Aktivis perempuan, LSM, Akademisi dll yang mengususng agar adanya keterwakilan perempuan dalam parlemen di Indonesia dengan harapan dapat terwujudnya kesetaraan gender. Berikut jumlah Anggota Legislatif Perempuan di DPR-RI (Adriana, 2012: 32): Tabel 1. Jumlah Anggota Legislatif Perempuan DPR-RI Periode Perempuan Laki-Laki 1955-1956 17 (6,3%) 272 (93,7%) Konstituante 1955- 25 (5,1%) 488 (94,9%) 1959 1971-1977 36 (7,8%) 460 (92,2%) 1982-1987 29 (6,3%) 460 (93,7%) 1987-1992 65 (13%) 500 (87%) 1992-1997 62 (12,5%) 500 (87,5%) 1997-1999 54 (10,8%) 500 (89,2%) 1999-2004 46 (9%) 500 (91%) 2004-2009 61 (11,09%) 489 (88,9%) 2009-2014 103 (18%) 457 (82%) Sumber: diolah dari data berbagai sumber (KPU, WRI, dan Puskapol UI) Dari data diatas keterwakilan perempuan di DPR-RI masih mengalami naik turun setiap periode pemilihan umum. Selain rendahnya keterwakilan perempuan ditingkat pusat juga dialami oleh daerah-daerah di Indonesia salah
satunya seperti di Nusa Tenggara Barat ksususnya Kabupaten/Kota salah satunya Lombok Utara yang terbilang daerah yang baru pemekaran dan masih sangat muda. Ketika pemilu 2009 masih tergabung dengan Kabupaten Lombok Barat sehingga DPRD Kabupaten Lombok Utara terbentuk pada tahun 2010, dengan jumlah anggota legislatif perempuan yang sangat.berikut jumlah keterwakilan perempuan di Kabupaten lombok Utara sebagau berikut: Tabel 2. Jumlah Anggota DPRD Perempuan di Kabupaten Lombok Utara Tabel 2. Jumlah DPRD Perempuan di Kabupaten Lombok Utara (KLU) Pemilu
Jumlah Anggota DPRD KLU
Jumlah Anggota DPRD Perempuan KLU
2010-2014 25 1 2014-2019 30 2 Sumber: diolah dari website Kabupaten Lombok Utara
Presentase 4,00% 6,6%
Dari data diatas, membuktikan bahwa keterwakilan perempuan di lembaga legislatif di DPRD masih sangat rendah. Disamping itu, banyaknya permasalahan yang ada di Kabupaten Lombok Utara menjadi catatan penting sebagai wakil rakyat untuk mengatasi permasalah tersebut. Seperti, tingginya angka janda di Kabupaten Lombok utara, tinggi jumlah TKW, pernikahan dini, rendahnya pendidikan, tingginya penggaguran. Dengan didominasi oleh kaum laki-laki apakah dua anggota legislatif perempuan di DPRD turut memberi kontribusi untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat dan mengatasi persoalan-persoalan yang ada melalui dijalankannya 3 fungsi utama DPRD yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dari masalah yang dipaparkan penulis diatas dapat ditarik sebuah rumusan masalah yakni: 1. Bagaimana peran anggota legislatif perempuan dalam menjalankan fungsi DPRD di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2014-2019? 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran anggota legislatif perempuan dalam menajalankan fungsi DPRD di Kabupaten Lombok Utara tahun 2014-2019? B. Landasan Teori 1. Peran Anggota Legislatif Perempuan Dalam Menjalankan Fungsi DPRD menurut Rasyid, dkk (47) peran DPRD dalam politik penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan unsur pelaksanaan asas desentralisasi. Ditilik dari sudut politik, kebijakan untuk mendesentralisasikan sejumlah urusan administrasi pemerintah ini merupakan suatu langkah strategis yang tidak bisa dibiarkan berdiri sendiri, karena pelaksanaan penyerahan urusan tertentu kepada daerah merupakan tanggung jawab bersama antara dua komponen pemerintah daerah (Undang-Undang No.5 tahun 1974), yaitu kepala daerah dan DPRD (Tangkilisan, 2005: 47).
Peran DPRD dalam mewujudkan fungsi legislatif (Kartiwa, Hal:5) yaitu: a. Regulator, mengatur seluruh kepentingan daerah, baik yang termasuk urusan-urusan rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusan-urusan pemerintah pusat yang diserahkan pelaksanaannya ke daerah (tugas pembantuan); b. Policy making, merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program-program pembangunan di daerahnya; c. Budgeting, perencanaan anggaran daerah (APBD). Sebagai perwakilan dari rakyat daerah, DPRD memilih dua peran (Rajab, 2016: 4-5), yakni: a. Pertama, sebagai badan legislatif dalam arti perwakilan rakyat (a representative assembly), yang dipilih untuk menghubungkan kepentingan konstituen dengan kebijakan yang akan diambil penguasa dan juga sebagai lembaga pembuat peraturan daerah (a law making institution). DPRD memiliki fungsi legislasi yang legitimate untuk mewakili rakyat beserta kehendak-kehendak rakyat guna dituangkan dalam kebijakan yang nantinya dibahas dengan kepala daerah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. b. Kedua, apabila fungsi legislasi dapat berjalan dengan baik maka akan mendukung pula berjalannya kedua fungsi DPRD yang lain yaitu fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Peran DPRD dalam melaksanakan fungsi lembaga DPRD menempatkan diri selaku kekuasaan penyeimbang yang mengimbangi dan melakukan kontrol terhadap pihak eksekutif di daerah (Kepala Daerah, dan jajaran Pemerintah Daerah). Peran ini diwujudkan dalam fungsi-fungsi (Kartiwa, Hal:5-6) berikut: a. Representation, mengartikulasikan keprihatinan, tuntutan, harapan, dan melindungi kepentingan rakyat ketika kebijakan dibuat, sehingga DPRD senantiassa berbicara atas “nama rakyat”; b. Advokasi, agregasi aspirasi yang komprehensif dan memperjuangkannya melalui negosiasi kompleks dan sering alot, serta tawar-menawar politik yang sangat kuat. Hal ini wajar mengingat aspirasi masyarakat mengandung banyak kepentingan atau tuntutan yang terkadang berbenturan satu sama lain. Tawar menawar politik dimaksudkan untuk mencapai titik temu dari berbagai kepentingan. c. Administrativ oversight, menilai atau menguji dan berusaha mengubah tindakan-tindakan dari badan eksekutif. 2. Faktor-faktor yang Memperngaruhi Peran Anggota Legislatif Perempuan Dalam Menjalankan Fungsi DPRD
menurut Robert Fried mengemukakan bahwa ada sepuluh faktor yang mempengaruhi berfungsinya lembaga legislatif secara optimal, yaitu informasi, keahlian, kekuatan sosial, popularitas, legitimasi, kepemimpinan, kekerasan, peraturan, kekuatan ekonomi, sumber daya manusia, dan jabatan politis (Tangkilisan, 2005: 44). Thaib (2000) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi peran yang dilakukan oleh badan legislatif dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal (Tangkilisan, 2005: 54) sebagai berikut: 1. Faktor internal a. Peraturan tata tertib dari lembaga legislatif yang sering kali penuh dengan pertarungan kepentingan untuk menghambat kinerja masing-masing fraksi yang ada; b. Kualitas anggota legislatif yang dapat diukur dari tingkat pendidikan dan kapasitas lainnya yang secara langsung berpengaruh pada kinerja mereka; c. Sarana dan prasarana yang diperlukan bagi kelancaran kerja badan legislatif. 2. Faktor eksternal a. Sistem pemilihan umum yang dilakukan; b. Latar belakang sejarah dan iklim politik yang berlaku; c. Ada tidaknya hak pemanggilan kembali anggota oleh partai politik yang ada. Selain faktor-faktor diatas adapun faktor-faktor yang mempengaruhi peran anggota legislatif perempuan dalam menjalankan fungsi DPRD pada lingkungan sosial dan kebudayaan yaitu: a. Keluarga b. Golongan agama c. Adat istiadat (patriarki). C. Metode Penelitian Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dengan subjek penelitian, observasi untuk melakukan pengamatan terkait dengan objek dan subjek penelitian, dan dokumentasi berupa laporan, data-data yang berkaitan dengan Peran Anggota Legislatif perempuan dalam menjalankan fungsi DPRD D. Pembahasan Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan hasil bahwa peran anggota legislatif perempuan dalam menjalankan fungsi DPRD yaitu pertama, Anggota Legislatif Ni Wyn Sri Pradiyanti dalam menjalankan fungsi DPRD kurang terlibat dalam menjalankan fungsi DPRD yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hal
ini dapat dilihat dalam presensi rapat-rapat yang telah dilaksanakan dan kurang menguasai tugas utama DPRD. Kedua, Galuh Nurdiyah apabila dilihat dari hasil pengolahan presensi dalam rapat-rapat yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi DPRD dapat dikatakan terlibat karena jumlah kehadiran dalam rapat sangat tinggi daripada tingkat ketidakhadiran dalam rapat Nmun, belum memaksimalkan fungsi DPRD. Salah satu penilaian yang digunakan untuk mengukur peran DPRD perempuan dalam menjalankan 3 fungsi DPRD dapat dilihat dari tingkat kehadiran dalam rapat paripurna baik itu, dalam pembahasan Raperda, Anggaran, LKPJ, dll. Karena dengan demikian, dapat diketahui keterlibatan karena dalam rapat-rapat yang telah dilaksanakan merupakan sarana yang dapat dimanfaatkan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat dan dari rapat-rapat paripurna juga penentuan keputusan untuk dijadikan sebagai peraturan daerah. Disamping itu, sebagai wakil perempuan di lembaga legislatif di DPRD Kabupaten Lombok Utara belum mampu mewakili kaum perempuan yang diwakilinya. Hal ini dapat ditandai dengan ketidaktahuan dua anggota legislatif perempuanterkait masalah perempuan yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Salah satu masalah perempuan di Kabupaten Lombok Utara yaitu tingginya angka janda mencapai 9.829 dari lima kecamatan, Kecamatan Kayangan 2,426, Kecamatan Baayan 2.061, Tanjung 1.776 Gangga 2.175. yang disebabkan oleh menikah diusia dini(http://www.radarlombok.co.id/). Hal ini tentu menjadi cacatan penting anggota legislatif perempuan untuk mengurangi angka bahkan tidak menambah serta mengatasi masalah tersebut. Namun, salah satu faktor pendukung adanya keterwakilan perempuan di Kabupaten Lombok Utara dan faktor yang dapat menunjang berjalannya fungsi yang sedang diemban yakni dengan sikap keibuan dan lemah lembut, masyarakat justru lebih terbuka dalam menyampaikan keluhan, aspirasi, ide, pendapat kepada anggota legislatif perempuan dibandingkan denga anggota legislatif laki-laki. E. Kesimpulan dan Saran Dalam proses pelaksanaan fungsi DPRD oleh anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2014-2019. Kedua anggota legislatif perempuan yang duduk di parlemen sebagai wakil rakyat. Telah menjalankan ketiga fungsi utama DPRD yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Namun, belum maksimal sehingga penting untuk meningkatkan kemampuan maupun kapabilitas agar dapat memaksimalkan fungsi yang di jalankan.
Daftar Pustaka Andriana, N. e. (2012). Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal. Jakarta: PT. Gading Inti Prima (anggota IKAPI). Azis, A. (2013). Perempuan di Persimpangan Parlemen: Studi dalam Perspektif Politik Hukum. Yogyakarta: Rangkang Edukation. Budiarjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Nugroho, R. (2008). Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya Di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Robbins, S. P. (2002). prinsip-prinsip perilaku organisasi. jakarta: penerbit erlangga. Safiie, I. K. (2013). Ilmu Pemerintahan. bandung: Mandar Maju. Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Katz, Richard S. & William Crotty. (2006). Handbook Partai Politik. London: SAGE Publication. Tangkilisan, H. N. (2005). Manajemen Publik. jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Usman, Husani & Akbar, Purnomo Setiadi. (2009). Metodelogi Penelitian Sosial. Jakarta: PT Bumi Aksara. Jurnal: Amikawati, A. (2008). Analisis Gender Pada Kinerja DPRD Provinsi Jawa Tenah Periode 2004-2009. tesis. Hendarawati. (2014). Rekruitmen Perempuan Menjadi Politisi (Legislatif). Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan. Kartiwa, H. (t.thn.). Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Rangka Mewujudkan "Good Governance. Lestari, H. (2015). Keudukan dan Peran Anggota Dewan Perempuan Dalam Fungsi Legislasi Di DPRD Kabupaten Cilacap Periode 2009-2014. Skripsi. Analisis Gender Pada Kinerja DPRD Provinsi Jawa Tengah 2004-2009. (2008). Tesis. Andea, F. G. (t.thn.). Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat DI Kabupaten Halmahera Utara.
Khaerani, S. N. (2014). Strategi Meningkatkan Kesetaraan Gender Dalam Bidang Politik Di Nusa Tenggara Barat. Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) IAIN Mataram. Mukarom, Z. (2008). Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif. Mediator. Rajab, A. (2016). Penguatan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten/Kota. RechtsVinding Online, Media Pembinaan Hukum Nasional. Subono, N. I. (2009). Representasi Politik Perempuan: Sekedar Ada Atau Pemberi Warna. Jurnal Sosial Demokrasi. Rohm, A. (2013). Problematika Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Yogyakarta Periode 2004-2009. Skripsi. Sukoco, N. P. (2012). Peran Badan Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. Jejaring Administrasi Publik. Suwarko, A. (2014). Kuota Perwakilan Perempuan Dalam Rekruitmen Pengurus dan Caleg Di DPW PAN Jawa Timur pada Pemilu 2014. Jurnal Review Politik. Sulaiman. (2015). Pengaruh Jumlah Keluarga dn Tingkat Pendapatan Ekonomi Keluarga TKI Terhadap Kelangsungan Pendidikan Anak di Desa Penedagandor Kecamatan Labuhan Haji Lombok Timur. GaneC Swara Vol. 9 No. 2. Website: http://lombokutarakab.go.id/v1/pemerintahan-klu/legislatif-klu/anggota-dprd, akses pada 26 September 2016.
di
http://lombokfm.com/kecewa-dengan-kinerja-dewan-kantor-dprd-klu-dilemparitelur-busuk-dan-terasi.html, di akses pada 16 Desember 2016 pukul 12.00 http://ntbterkini.com/dukung-kinerja-dprd-massa-lpkp-hearing-dprd-klu/, di akses pada 16 Desember 2016 pukul 12.05. Undang-Undang: Undang-Undang No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Undang-Undang No.12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik
