Kopertais Wilayah II:
RAKOR PTAIS JABAR DAN BANTEN Oleh: Prof. Dr. H. Ki Supriyoko, S.D.U., M.Pd.
PERAN AKREDITASI dalam PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI Hotel Sari Ater, Ciater, Subang: 27 November 2013
Bagaimanakah ketentuan perundangan akreditasi perguruan tinggi?
M A K N A A K R E D I T A S I
UU NO.20 TAHUN 2003 Pasal 60 (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pasal 61 (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
M A K N A A K R E D I T A S I
UU NO.12 TAHUN 2012 Pasal 28 (3) Gelar akademik & gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh: a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi;
Pasal 42 (1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
A N G G O T A B A N P T
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Abdurahman Adisaputra, Dr. (Unimed) Agus Irianto, Prof. M.Sc. Ph.D. (Unsoed) B. Wirjatmadi, Prof. Dr. M.S. M.C.N. Ph.D. (Unair) Dwiwahju Sasongko, Ph.D. (ITB) Fahimah Martak, Dr. (ITS) Hairul Abrar, Prof. Dr.Ing. Ir. (Unand) Hidayat Syarief, Prof. Dr. Ir. M.S. (IPB) Ki Supriyoko, Prof. Dr. S.D.U. M.Pd. (UST) M. Natsir Nessa, Prof. Dr. Ir. M.S. (Unhas) Mansur Ma’shum, Prof. Dr. Ir. (Unram) Mansyur Ramly, Prof. Dr. M.B.A. (UMI) Muchamad Syafruddin, Prof. Dr. M.Si. Akt. (Undip) S.M. Widyastuti, Prof. Dr. Ir. M.Sc. (UGM) Samuel Dossugi, Dr. M.A. (UAJJ) Syamsul Amar, Prof. Dr. Ms. (UNP)
Bagaimanakah sistem penjaminan mutu (jamu) pasca UU PT?
UU NO.12 TAHUN 2012 Pasal 51 (2) Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Pasal 52 (1) Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi.
UU NO.12 TAHUN 2012 Pasal 52 (3) Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (4) Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
UU NO.12 TAHUN 2012 Pasal 53 Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas: a. sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan b. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.
PARADIGMA JAMU PT Penetapan Standar PT
Peningkatan Standar PT
Pengendalian Standar
Pelaksanaan Standar PT
Evaluasi Standar PT
Bagaimanakah ketentuan BAN-PT ttg akreditasi perguruan tinggi?
J A M U E K S T E R N A L
ELIGIBILITAS PENGAJUAN AKREDITASI PROGRAM STUDI Ijin Penyelenggaraan PROGRAM STUDI
Ijin operasional PROGRAM STUDI yang masih berlaku dari pejabat yang berwenang
PROGRAM STUDI memiliki dosen tetap dengan jumlah dan kualifikasi minimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku Catatan: Program studi yang belum memiliki lulusan dapat mengajukan akreditasi
J A M U E K S T E R N A L
ELIGIBILITAS PENGAJUAN AKREDITASI INSTITUSI Ijin Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
Minimal 75% Prodi Terakreditasi Catatan: Perguruan tinggi yang belum memiliki lulusan dapat mengajukan akreditasi
STANDAR AKREDITASI
PROGRAM PROFESI
INSTITUSI PT
STANDAR AKREDITASI
PROGRAM PTJJ
PROGRAM SARJANA
PROGRAM MAGISTER
PROGRAM DOKTOR
STANDAR AKREDITASI
PROGRAM DIPLOMA
14
MATRIKS STANDAR Standar Nasional Pendidikan
Standar Akreditasi BAN-PT
1. STANDAR ISI
A. VISI, MISI, SASARAN DAN TUJUAN, SERTA STRATEGI PENCAPAIAN
2. STANDAR PROSES 3. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 4. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 5. STANDAR SARANA DAN PRASARANA 6. STANDAR PENGELOLAAN 7. STANDAR PEMBIAYAAN
8. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
B. TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU C. MAHASISWA DAN LULUSAN
D. SUMBERDAYA MANUSIA E. KURIKULUM, PEMBELAJARAN DAN SUASANA AKADEMIK F. PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA, SERTA SISTEM INFORMASI G. PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN KERJASAMA 15
PROSEDUR AKREDITASI PENGIRIMAN EVALUASI DIRI DAN BORANG SERTA LAMPIRAN KEPADA BAN-PT (Prodi)
ASESMEN KECUKUPAN (Asesor BAN-PT) PENGAMBILAN KEPUTUSAN HASIL ASESMEN KECUKUPAN (Pleno BAN-PT) ASESMEN LAPANGAN (Asesor BAN-PT)
2100 ++ asesor 15 anggota 3 staf ahli SURVEILEN ASESMEN LAPANGAN (Anggota dan Asesor BAN-PT)
BANDING DAN KELUHAN PRODI/PT/MASYARAKAT
VALIDASI (Anggota BAN-PT)
PENGAMBILAN KEPUTUSAN HASIL AKREDITASI (Pleno BAN-PT) PENGUMUNAN HASIL AKREDITASI (Ka/Sek BAN-PT)
16
J A M U
PEMERINGKATAN HASIL AKREDITASI Skor Setiap Jenjang Program Studi
E K S T E R N A L
Peringkat Diploma
Sarjana
Magister
Doktor
A
361 – 400
361 - 400
361- 400
361- 400
B
301 – 360
301 - 360
301- 360
301- 360
C
200 – 300
200 - 300
200- 300
200- 300
Tidak Terakreditasi
< 200
< 200
< 200
< 200
SUKSES PTAIS JAWA BARAT DAN BANTEN
TERIMA KASIH dan SALAM HORMAT
