PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA DAN INSTRUMEN INTERNASIONAL PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENERAPANNYA Penulis: Dr. Nandang Sambas, S. H., M.H. Edisi Pertama Cetakan Pertama, 2013 Hak Cipta 2013 pada penulis, Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.
Ruko Jambusari No. 7A Yogyakarta 55283 Telp. : 0274-889836; 0274-889398 Fax. : 0274-889057 E-mail :
[email protected]
Sambas, Nandang, Dr., S.H., M.H.
PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA DAN INSTRUMEN INTERNASIONAL PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENERAPANNYA/Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H. - Edisi Pertama – Yogyakarta; Graha Ilmu, 2013 X + 198 hlm, 1 Jil.: 26 cm. ISBN:
978-602-262-092-1
1. Hukum
I. Judul
KATA PENGANTAR
Bissmilahirrahmanirrahim.
T
idak ada kata yang pantas untuk penulis ungkapkan pada kesempatan ini, selain puji syukur ke hadirat Illahirabi karena berkat rahmat-Nya, penyusunan buku ini dapat diselesaikan. Buku ini disusun dalam rangka membantu para pembaca memahami tentang peradilan pidana anak di Indonesia & instrument internasional. Seluruh materi dalam buku ini diambil dari sejumlah materi rujukan atau sumber bacaan yang bersifat kepustakaan, dan dilengkapi dengan materi lain yang berupa hasil penelitian. Dengan demikian, para pembaca dapat memahami bukan saja dari aspek teoritis, tetapi juga dapat memahami dari tataran praktis. Atas dasar hal itu, buku ini dibagi menjadi XI Bab. Bab I sampai Bab IV membahas tentang kajian teori yang berkaitan dengan ruang lingkup dan pengertian anak, tindak pidana anak, batas usia pertanggungjawaban pidana anak, berbagai faktor yang mendorong terjadinya perilaku me nyimpang terhadap anak menurut pendekatan sosio-kriminologis, serta kebijakan dalam menangani tindakan kriminal. Bab V dan Bab VI menguraikan tentang instrumen-instrumen internasional yang mengatur masalah perlindungan anak serta peradilan anak. Bab VII menguraikan tentang sejarah perkembangan peradilan anak, dan Bab VIII menguraikan tentang pengaturan sanksi pidana terhadap anak yang diatur di beberapa negara. Sedangkan uraian hasil penelitian tentang perilaku menyimpang (delinquency) yang dilakukan geng motor serta penangannya, diuraikan pada bab terakhir. Bab IX menguraikan tentang perilaku kriminalitas, serta perkembangan geng motor yang terdapat di Kota dan Kabupaten Bandung. Bab X membahas tentang upaya penanggulangan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap para pelaku geng motor. Bab XI menguraikan tentang pelaksanaan peradilan pidana anak di PN Bale Bandung.
vi
Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta .....
Harapan penulis, semoga buku ini dapat membantu dan bermanfaat bagi para pembaca sehingga memperkaya wawasan dan pengetahuan tentang hukum pidana anak.
Bandung, Juni 2013. Penyusun,
Penulis
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI
v vii
BAB 1
PENDEKATAN TENTANG PENGERTIAN ANAK
1
A. Pengertian Anak Secara Sosiologis B. Pengertian Anak Secara Psikologis C. Pengertian Anak Secara Yuridis
1 3 4
BAB 2
PENGERTIAN TINDAK PIDANA DAN BATAS USIA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK
9
A. Pengertian Tindak Pidana dan Kenakalan Anak B. Istilah dan Pengertian Kenakalan Anak/Juvenale Delinquency C. Batas Usia Pertanggunjawaban Pidana Terhadap Anak
9 13 16
BAB 3
PENDEKATAN SOSIOLOGIS TERHADAP MASALAH JUVENALE DELINQUENCY
23
A. Sebab-sebab Timbulnya Kriminalitas dalam Masyarakat B. Pendekatan Kriminologis Terhadap Juvenal Delinquency C. Ciri-ciri Juvenale Delinquency
23 27 34
BAB 4
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN DAN PERILAKU MENYIMPANG SERTA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENEGAKAN HUKUM
39
A. Kebijakan Kriminal dalam Menanggulangi Kejahatan B. Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum
39 46
viii
BAB 5
Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta .....
INSTRUMEN INTERNASIONAL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK
A. Deklarasi Universal Tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration Of Human Rights), Resolusi No. 217 A (Iii) Tanggal 10 Desember 1948. B. Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Convenant on Civil and Political Rights), Resolusi Majelis Umum 2200 A (Xxi) Tanggal 16 Desember 1966. C. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment Or Punishment) Resolusi 39/46 Tanggal 10 Desember 1984. D. Konvensi Tentang Hak-hak Anak (Convention on The Rights of The Child), Resolusi No. 109 Tahun 1990. E. Kumpulan Prinsip-prinsip untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada di Bawah Bentuk Penahanan Apa Pun atau Pemenjaraan (Body of Principles For The Protection of All Person Under Any Form of Detention or Imprisonment) Ga Resolusi 43/173 Tanggal 9 Desember 1988. F. Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja Tahun 1990 (United Nations Guidelines For The Preventive of Juvenile Delinquency, “Riyadh Guidelines”), Resolution No. 45/112, 1990. BAB 6
INSTRUMEN INTERNASIONAL TENTANG STANDAR PERADILAN ANAK
A. Peraturan-peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (The Beijing Rules), Resolusi No. 40/33, 1985 B. Aturan-Aturan Tingkah Laku Bagi Petugas Penegak Hukum, Resolusi Majelis Umum 34/169 Tanggal 17 Desember 1979 C. Peraturan-peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan Terhadap Narapidana (Resolusi No. 663 C (xxiv) Tanggal 31 Juli 1957, Resolusi 2076 (Lxii) Tanggal 13 Mei 1977) D. Peraturan-peraturan PBB Bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya, Resolusi 45/113, 1990
51 51
52
54 55
58
60 61 61 67
68 76
BAB 7
PERKEMBANGAN PERADILAN ANAK DAN PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERADILAN PIDANA
85
A. Perkembangan Peradilan Pidana Anak B. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak dalam Peradilan Pidana
85 91
BAB 8
PENGATURAN DAN JENIS SANKSI PIDANA ANAK DI BEBERAPA NEGARA
107
A. Sanksi Pidana Anak dalam Hukum Pidana Belanda
107
Daftar Isi
ix
B. Sanksi Pidana Anak dalam Hukum Pidana Yugoslavia C. Sanksi Pidana Anak dalam Hukum Pidana Jepang
113 117
BAB 9
PERILAKU KRIMINALITAS (DELINQUEN) GENG MOTOR DI KOTA DAN KABUPATEN BANDUNG
123
A. Perilaku Kriminal (Delainquen) Geng Motor B. Pengertian Geng Motor C. Perkembangan Geng Motor di Wilayah Kota dan Kabupaten Bandung D. Perilaku Kriminal Geng Motor di Wilayah Kota dan Kabupaten Bandung
123 126 127 134
BAB 10 PENANGGULANGAN TERHADAP KRIMINALITAS SEBAGAI PERILAKU JUVENALE GENG MOTOR DI KOTA DAN KABUPATEN BANDUNG A. B.
Faktor-faktor Terjadinya Perilaku Kriminal Geng Motor di Kota dan Kabupaten Bandung. Upaya Penanganan Terhadap Kriminalitas Geng Motor yang Dilakukan Kepolisian di Kota dan Kabupaten Bandung
BAB 11 PELAKSANAAN PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA A. Peraturan Perundang-undangan Sebagai Alas Hukum dalam Proses Persidangan Perkara Pidana Anak di Indonesia B. Persidangan Perkara Pidana Anak di Wilayah Hukum PN Bandung dan Bale Bandung
143 143 149 163 163 174
DAFTAR PUSTAKA
189
GLOSARIUM
195
DAFTAR INDEKS
197 -oo0oo-
