PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP DALAM RANGKA PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH ( PD ) KAWASAN INDUSTRI CILACAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CILACAP, Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 85 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah (PD) Kawasan Industri Cilacap disebutkan bahwa operasionalisasi Perusahaan Daerah (PD) Kawasan Industri Cilacap dapat dilaksanakan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Dalam Rangka Pendirian Perusahaan Daerah (PD) Kawasan Industri Cilacap ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Penyertaan Modal Pemerintah Pemerintah Kabupaten Cilacap Dalam Rangka Pendirian Perusahaan Daerah (PD) Kawasan Industri Cilacap ; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10) jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 2901) ; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4844) ;
5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ; 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan ; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 1988 Nomor 6, Seri D Nomor 3) ; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 ) ; 10.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah (PD) Kawasan Industri Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 ) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP dan BUPATI CILACAP MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN
DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP DALAM RANGKA PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH (PD) KAWASAN INDUSTRI CILACAP.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap ; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap ; 3. Bupati adalah Bupati Cilacap ; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap ; 5. Perusahaan Daerah Kawasan Industri Cilacap yang selanjutnya disingkat PD. KIC adalah perusahan daerah yang mengusahakan pengembangan dan/atau pengelolaan kawasan industri milik Pemerintah Kabupaten Cilacap ;
6. Perusahaan Daerah Kawasan Industri adalah Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962, yang bidang usahanya berada dalam lingkup dan kewenangan Bupati, dimana seluruh modalnya dimiliki daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham ; 7. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah (PD) Kawasan Industri Cilacap. BAB II TUJUAN PENYERTAAN MODAL DAERAH Pasal 2 (1) Pemerintah Kabupaten Cilacap melakukan penyertaan modal kepada PD. KIC yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah (PD) Kawasan Industri Cilacap. (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk : a. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah yang meliputi penyediaan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan pelayanan jasa guna peningkatan penambahan modal ; b. Meningkatkan kinerja pada PD KIC ; c. Menunjang terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat ; d. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah ; e. Memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah ( PAD ). BAB III TATA CARA PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH Pasal 3 (1) Tata cara pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada PD. KIC dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Penyertaan modal daerah dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan pembiayaan pemerintah daerah. (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah aset daerah yang berupa tanah, bangunan, barang atau perlengkapan lainnya dan atau uang. (4) Penilaian aset daerah yang disertakan sebagai modal daerah pada PD. KIC sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. BAB IV PEMINDAHTANGANAN ASET DAERAH Pasal 4 (1) Aset daerah pada PD. KIC yang berupa tanah, bangunan, barang atau perlengkapan lainnya dan atau uang yang akan disertakan sebagai penyertaan modal KIC terlebih dahulu dihapuskan dari aset daerah. (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD. (3) Tindaklanjut penghapusan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan pemindahtanganan berupa penyertaan modal daerah. (4) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
BAB V PENYERTAAN MODAL DAERAH Pasal 5 (1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal daerah kepada PD. KIC yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. (2) Jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PD. KIC berdasarkan hasil penilaian Tim yang ditetapkan oleh Bupati yang dalam teknis pelaksanaan penilaian aset dapat melibatkan penilai independen. (3) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejumlah Rp.505.803.981.470,93 ( Lima ratus lima milyard delapan ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh koma sembilan puluh tiga rupiah), dengan perincian sebagai berikut : a. Berupa Uang Rp (Tiga ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu tiga puluh delapan rupiah)
334.145.038,-
b. Berupa Tanah Rp (Empat ratus sembilan puluh enam milyard lima ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
496.556.147.500,-
c.
Berupa Bangunan, Jalan dan Saluran air Rp (Delapan milyard delapan ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh dua koma sembilan puluh tiga rupiah)
d. Berupa Perlengkapan dan perabot kantor Rp (Sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
8.822.438.932,93
91.250.000,-
(4) Neraca PD. KIC harus disusun berdasarkan nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3). BAB VI DEVIDEN PENYERTAAN MODAL Pasal 6 Deviden yang diperoleh atas penyertaan modal daerah pada PD. KIC secara langsung merupakan komponen pendapatan daerah. BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 7 (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyertaan modal daerah kepada PD KIC. (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. Pasal 8 (1) Bupati berwenang untuk melakukan pengawasan umum sehubungan dengan penyertaan modal daerah pada PD KIC. (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
BAB VIII PENYIDIKAN Pasal 9 (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang penyertaan modal daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyertaan modal daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana bidang administrasi kependudukan; c. Meminta keterangan dan barang bukti dari pribadi sehubungan dengan tindak pidana bidang administrasi kependudukan’; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyertaan modal daerah; e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penyertaan modal daerah; g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas atau dokumen yang dibawa; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penyertaan modal daerah; i. Menghentikan penyidikan; j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penyertaan modal daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap. Disahkan di Cilacap pada tanggal 19 Agustus 2010 WAKIL BUPATI CILACAP, Cap ttd. TATTO SUWARTO PAMUJI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2010 NOMOR 5
PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP DALAM RANGKA PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH (PD) KAWASAN INDUSTRI CILACAP I. UMUM. Perusahaan Daerah (PD) Kawasan Industri Cilacap diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan kawasan industri Cilacap dalam wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah (PD) Kawasan Industri Cilacap disebutkan bahwa operasionalisasi Perusahaan Daerah (PD) Kawasan Industri Cilacap dapat dilaksanakan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Cilacap pada PD KIC. Tujuan dari penyertaan modal tersebut adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah yang meliputi penyediaan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat serta mendorong laju bertumbuhan ekonomi daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PD KIC berupa tanah, bangunan, barang atau perlengkapan lainnya dan atau uang secara bertahap dan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Selanjutnya mendasari ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2008 maka , maka Pemerintah Kabupaten Cilacap memandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam rangka pendirian Perusahaan Daerah (PD) Kawasan Industri Cilacap.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Pasal 2 ayat (1) dan (2) Pasal 3 ayat (1) s/d ayat (4) Pasal 4 ayat 1 s/d ayat (4) Pasal 5 ayat (1) s/d (4) Pasal 6 Pasal 7 ayat (1) dan (2) Pasal 8 ayat 1 dan (2) Pasal 9 ayat 1 dan (2) Pasal 10
: : : : : : : : : :
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup Jelas Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 46
