PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CILACAP, Menimbang
:
a.
b.
c.
d.
Mengingat
:
bahwa Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP), sebagai salah satu legalitas usaha di bidang perdagangan perlu diberikan kemudahan dan ditertibkan dalam pelaksanaan penerbitan SIUP; bahwa berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan no.36/MDAG/PER/9/2007 kewenangan penerbitan SIUP dari Menteri dilimpahkan kepada Bupati ; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2002 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) , dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu untuk dicabut dan diganti dengan yang baru ; bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu mencabut Perda dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
1.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undangundang Hukum Pidana ;
2.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
3.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
5.
Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
1992
tentang
1
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 6.
Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
7.
Undang-Undang nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);
8.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
9.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tenatng Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10.
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4724);
11.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Peopinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
2
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP dan BUPATI CILACAP MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP). BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4.
5.
6.
7.
8. 9.
Daerah adalah Kabupaten Cilacap; Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap; Bupati adalah Bupati Cilacap; Pejabat Penerbit SIUP/Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani Pelayanan Satu Pintu (One Stop Service); Perdagangan adalah kegiatan usaha transksi barang atau jasa seperti jual beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan mengalihkan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi; Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba; Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan selanjutnya disebut SPSIUP adalah formulir Permohoinan Izin yang diisi oleh Perusahaan, yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil/SIUP Menengah/SIUP Besar dan SIUP Perseroan Terbuka (Tbk); Surat Izin Usaha Perdagangan selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan; Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, Bentuk perusahaan, alamat Kantor Perusahaan, Nama Pemilik/Penanggung Jawab, Modal dan Kekayaan bersih, Bidang Usaha, Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama;
10. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan Unit atau bagian dari Perusahaan Induknya berkeduduikan di tempat berlainan dan bertindak atas nama sendiri yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan induknya; 11. Perwakilan Perusahaan adalah Perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan yang menunjuk untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusan sesuai dengan kewenangan yang diberikan;
3
12. Retribusi Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang selanjutnya disebut retribusi adalah adalah pembayaran atas pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perUndang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi; 14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin tempat usaha ; 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ; 16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ; 17. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRDKDT, SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi ; 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran atas pokok Rettribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah reyribusi yang masih harus dibayar ; 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
(1) (2)
BAB II SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) Pasal 2 Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh Surtat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari
a. SIUP Kecil; b. SIUP Menengah; c. SIUP Besar;
(1)
(2)
(3)
Pasal 3 Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) Perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Kecil. Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Menengah. Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Besar. Pasal 4
(1)
Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dikecualikan terhadap :
4
a. Cabang Perusahaan atau Perwakilan Perusahaan; b. Perusahaan kecil perorangan yang : 1) Tidak berbentuk Badan Hukum atau Persekutuan 2) Diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat dekat. c. Pedagang keliling, Pedagang Asongan, Pedagang Pinggir Jalan atau Pedagang Kaki Lima; (2)
Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki yang bersangkutan. Pasal 5
(1)
SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan : a. Yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP. b. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (monney game) c. Perdagangan barang dan jasa dengan system penjualan langsung (single level marketing atau multi level marketing) d. Perdagangan jasa survey e. Kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi;
(2)
Perdagangan besar (wholesaler) dilarang melakukan kegiatan sebagai pedagang pengcecer (Retailer) dan pedagang informal. Pasal 6
(1) (2)
SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. SIUP diberikan kepada Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab Perusahaan atas nama perusahaan. Pasal 7
(1) (2)
(1)
(2)
SIUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha perdagangan. Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat penerbitan SIUP. BAB III KEWENANGAN Pasal 8 Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada Kepala SKPD yang menangani pelayanan satu pintu. Pelimpahan Kewenangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Kepala SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) berkoordinasi dengan Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan setempat dalam menerbitkan SIUP.
Pasal 9 (1) Khusus untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada Pejabat yang bertanggungjawab pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas setempat. (2) Khusus daerah terpencil, Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP pada Camat setempat .
5
Pasal 10 Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan pada Pemerintah Daerah melakukan dan menyelenggarakan pembinaan dan evaluasi terhadap pelayanan penerbitan SIUP. BAB IV TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN SIUP Pasal (1) (2)
(3)
(4)
11
SP-SIUP baru diajukan kepada Pejabat penerbit SIUP. SP-SIUP baru atau perubahan harus ditandatangani oleh Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab Perusahaan perdagangan diatas meterai cukup. Pihak ketiga yang mengurus SIUP baru atau perubahan, wajib melampirkan surat kuasa yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab Perusahaan perdagangan. Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara dan persyaratan penerbitan SIUP diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 12
(1)
(2)
(3)
(4)
Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP dan dokumen perusahaan secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP menerbitkan SIUP, dengan ketentuan sebagai berikut : a. warna putih untuk SIUP Kecil; b. warna biru untuk SIUP Menengah; c. warna kuning untuk SIUP Besar; Apabila SP-SIUP dan dokumen persyaratan dinilai belum lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP membuat surat penolakan penerbitan SIUP kepada Pemohon SIUP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SP-SIUP. Perusahaan yang telah memperoleh SIUP selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan SIUP wajib mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan sebagimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Pemohon SIUP yang ditolak permintaan SIUP nya dapat mengajukan kembali permohonan SIUP sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ini. BAB V PEMBUKAAN CABANG / PERWAKILAN PERUSAHAAN Pasal 13
(1)
(2)
(3)
(4)
Pemilik SIUP yang akan membuka Kantor Cabang / Perwakilan Perusahaan, wajib melapor secara tertulis kepada Pejabat Penerbit SIUP / Pejabat yang ditunjuk di tempat kedudukan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan. Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP mencatat dalam buku Register Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan, cap stempel pada halaman depan pada copy SIUP Perusahaaan Pusat. Fotokopi SIUP yang telah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai Surat Izin Usaha Perdagangan bagi Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan. Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan SIUP sebagai akibat pembukaan cabang
6
diatur dalam Peraturan Bupati. BAB VI PERUBAHAN PERUSAHAAN Pasal 14 (1) (2)
(3)
Setiap perubahan data perusahaan, Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab Perusahaan wajib mengajukan SP-SIUP perubahan. Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima SP-SIUP perubahan dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP menerbitkan SIUP perubahan dengan menggunakan formulir yang telah disediakan . Tata Cara dan Persyaratan untuk memperoleh SIUP sebagai akibat Perubahan Perusahaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Pasal 15
(1)
(2)
(3)
Dalam hal SIUP hilang atau rusak Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab Perusahaan perdagangan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian SIUP kepada Pejabat yang menerbitkan SIUP ditempat kedudukan perusahaan. Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan penggantian SIUP dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP menerbitkan SIUP pengganti dengan formulir yang telah disediakan . Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan SIUP Pengganti diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. BAB VII PELAPORAN Pasal 16
(1) (2)
Pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan kegiatan perusahaan kepada penerbit SIUP (bila diperlukan) Bentuk dan Tata Cara Pelaporan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal (1)
(2)
Pemilik SIUP yang tidak melakukan kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pejabat penerbit SIUP. Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Penerbit SIUP mengeluarkan Keputusan Penutupan Perusahaan . Pasal
(1)
(2)
17
18
Pejabat Penerbit SIUP menyampaikan laporan perkembangan data penerbitan dan pencabutan SIUP serta penutupan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perdagangan dalam Negeri melalui Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan tembusan kepada gubernur, Bupati dan Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang Perdagangan tingkat Propinsi. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 6 (enam) bulan sekali
7
BAB VIII KETENTUAN LAIN Pasal 19 Petunjuk teknis penerbitan SIUP ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan perUndang-undangan yang lebih tinggi. BAB IX NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 20 Dengan nama Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha perdagangan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu. Pasal 21 Obyek Retribusi adalah pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu. Pasal 22 Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan. BAB X GOLONGAN JASA RETRIBUSI Pasal 23 Retribusi Surat Izin Usaha perdagangan digolongkan retribusi jasa umum. BAB XI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 24 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memberi kemanfaatan umum kepada orang atau badan dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupatendengan memperhatikan prinsip keadilan dan kemampuan wajib retribusi . BAB XII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 25 (1) (2)
Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis SIUP yang diberikan. Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut : a. SIUP Kecil : - Modal 25 Juta = Rp. 15.000,- Modal 25 50 Juta = Rp. 50.000,- Modal 50 100 Juta = Rp. 75.000,- Modal 100 200 Juta = Rp. 100.000
8
(3)
b. SIUP Menengah - Modal 200 - 500 juta = Rp. 150.000,c. SIUP Besar - Modal lebih dari 500 juta = Rp. 300.000,Setiap perusahaan yang mengajukan permohonan SIUP baru, dikenakan biaya. BAB XIII CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI Pasal 26
Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 25 Peraturan Daerah ini. BAB XIV WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 27 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah. BAB XV MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 28 Masa retribusi adalah masa 5 (lima) tahun. Pasal 29 Reribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD,SKRDKB,SKRKBT atau STRD. BAB XVI TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 30 (1) (2)
Pemungutan retribusi tidak boleh diborongkan. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD, SKRDKB,SKRKBT atau STRD. BAB XVII TATA CARA PEMBAYARAN
(1) (2) (3) (4)
Pasal 31 Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi. Retribusi terutang disetorkan pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk. Dalam hal retribusi dibayarkan pada tempat lain yang ditunjuk, maka harus disetorkan dalam waktu 1 x 24 jam. Ketentuan lebih lanjut tentang Tata Cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
9
BAB XVIII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 32 (1)
(2) (3)
Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pemberitahuan bayar / penyetoran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang. Surat tegoran / penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
BAB XIX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
(1) (2)
(3)
Pasal 33 Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini antara lain diberikan kepada wajib retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban bencana alam dan atau kerusuhan, pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir pinggir jalan atau pedagang kaki lima. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati .
Pasal 34 Bupati atau pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau permohonan wajib retribusi dapat : a. Membetulkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, atau STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan daerah. b. Membatalkan ketetapan retribusi yang tidak benar; atau c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga,denda, dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya. BAB XX KEDALUWARSA PENAGIHAN
(1)
(2)
Pasal 35 Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila : a. Diterbitkan surat teguran atau; b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
10
BAB XXI PENGAWASAN Pasal 36 (1) (2)
Untuk tertibnya pelaksanaan Peraturan Daerah ini perlu adanya pengawasan. Pengawasan umum dan pengawasan teknis atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati. BAB XXII SANKSI Pasal 37
(1) Pemilik SIUP atau pengurus Perusahaan yang telah memiliki SIUP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, pasal 7 ayat (2) huruf a, pasal 14 ayat (1), pasal 12 ayat (1), pasal 13 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3), pasal 15 dan pasal 16 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan Tertulis oleh Pejabat Penerbit SIUP (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal Surat Peringatan dikeluarkan oleh Pejabat Penerbit SIUP. (3) Petunjuk lebih lanjut tentang peringatan tertulis diatur oleh Bupati. Pasal 38 (1) Pemilik atau pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang tidak menghiraukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 atau Pasal 5 dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP paling lama 3 (tiga) bulan. (2) Pemberhentian sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Penerbit SIUP dengan mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Sementara SIUP. Pasal 39 (1) Pemilik atau pengurus penanggungjawab perusahaan perdagangan yang telah memiliki SIUP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 20 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa Pencabutan SIUP (2) Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Penerbit SIUP dengan mengeluarkan Keputusan Pencabutan SIUP. Pasal 40 Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan perUndangUndang yang berlaku. Pasal 41 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar. BAB XXIII KETENTUAN PIDANA Pasal 42 (1)
Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
11
(2) (3)
keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang. Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran. Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan daerah. BAB XXIV PENYIDIKAN
(1)
(2)
Pasal 43 Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah. Wewenang penyidik sebagimana dimasud ayat (1) Pasal ini adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan dan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah. c. Meminta keterangan dan barang bukti pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah. d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang retribusi daerah. e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi. g. Menyuruh berhenti, dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e. h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi. i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya diperiksa sebagai tersangka atau saksi. j. Menghentikan penyidikan. k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. BAB XXV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 44
(1)
(2)
Pemilik SIUP atau pengurus Perusahaan yang telah memiliki SIUP sebelum Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis, selanjutnya untuk menyesuaikan. Perusahaan yang mengajukan permohonan untuk memiliki SIUP yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum ditetapkan Peraturan ini, wajib mengajukan kembali permohonan baru kepada Pejabat Penerbit SIUP / Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan dalam Peraturan ini.
12
BAB XXVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 45 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2002 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi Pasal 46 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Disahkan di Cilacap Pada tanggal 26 Juni 2008 BUPATI CILACAP Cap ttd PROBO YULASTORO Diundangkan di Cilacap pada tanggal 14 Agustus 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP, Cap ttd SOEPRIHONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2008 NOMOR 13
13
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) I.
PENJELASAN UMUM. Bahwa dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif dan dalam rangka mendorong peningkatan investasi di Kabupaten Cilacap perlu didukung dengan penyelenggaraan pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang semakin prima kepada dunia usaha. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan SIUP, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2002 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan yang tejradi.
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
: : : : : : : : : : : : : : :
Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal
17 18 19 20 21 22 23 24
: : : : : : : :
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. ayat (1) : yang dimaksud “laporan” adalah menyampaikan laporan secara tertulis dan berkala tiap 6 bulan sekali tentang keadaan kegiatan usaha yang dilakukan. ayat (2) : Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.
14
Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal
25 26 27 28 29 30
: : : : : :
Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
: : : : : : : : : : : : : : : :
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. ayat (1) : Yang dimaksud “diborongkan” adalah seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga. ayat (2) : Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2009 NOMOR 21
15
16
