PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CILACAP, Menimbang
: a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bupati perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah; b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap yang mengatur tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sehingga perlu dicabut dan menetapkan kembali pembentukan organisasi perangkat daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap;
Mengingat
: 1.
2.
3.
4.
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah– daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5.
6.
7.
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 25 );
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP Dan BUPATI CILACAP MEMUTUSKAN
:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Cilacap ; b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan unsur Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah; c. Bupati adalah Bupati Cilacap ; d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap ; e. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap ; f. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap ; g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap ; h. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap; i. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap; j. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Cilacap; k. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri ; l. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam
2
berbagai kelompok sesuai keahliannya.
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama Sekretariat Daerah Pasal 3 (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf ; Sekretaris Daerah (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
yang
Pasal 4 Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah, lembaga teknis daerah, satuan polisi pamong praja, kecamatan, kelurahan dan lembaga lain. Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan kebijakan Pemerintahan Kabupaten; b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah, satuan polisi pamong praja, kecamatan, kelurahan dan lembaga lain; c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah ; d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah ; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 6 (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari : a. Sekretaris Daerah ; b. Asisten, terdiri dari : 1. Asisten Pemerintahan, terdiri dari : a). Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari : 1). Sub Bagian Pemerintahan Umum ; 2). Sub Bagian Pemerintahan Desa ; 3). Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama. b). Bagian Hukum, terdiri dari :
3
2.
3.
1). Sub Bagian Pengkajian dan Penelaahan Hukum ; 2). Sub Bagian Perundang-undangan, Dokumentasi dan Hak Asazi Manusia ; 3). Sub Bagian Bantuan dan Penegakan Hukum. c). Bagian Pertanahan, terdiri dari : 1). Sub Bagian Pengadaan Tanah; 2). Sub Bagian Penyelesaian Sengketa Tanah; 3). Sub Bagian Perencanaan Penggunaan Tanah. d). Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari : 1). Sub Bagian Publikasi ; 2). Sub Bagian Pengelolaan Informasi ; 3). Sub Bagian Analisis Media dan Informasi. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari: a). Bagian Perekonomian, terdiri dari : 1). Sub Bagian Pembinaan Penanaman Modal, Perindustrian dan Perdagangan; 2). Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian Daerah ; 3). Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan Perusahaan Daerah; b). Bagian Pembangunan, terdiri dari : 1). Sub Bagian Pembinaan dan Analisis Pembangunan; 2). Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan; 3). Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan. c). Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari : 1). Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan; 2). Sub Bagian Kesejahteraan; 3). Sub Bagian Pemuda dan Olah Raga. d). Bagian Telematika, terdiri dari : 1). Sub Bagian Pengembangan Teknologi Informatika; 2). Sub Bagian Pengolahan Data Elektronik; 3). Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari : a). Bagian Administrasi, terdiri dari : 1). Sub Bagian Kepegawaian; 2). Sub Bagian Tata Usaha Bupati/ Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Asisten; 3). Sub Bagian Protokol. b). Bagian Keuangan, terdiri dari : 1). Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran ; 2). Sub Bagian Perbendaharaan; 3). Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi. c). Bagian Organisasi, terdiri dari : 1). Sub Bagian Kelembagaan; 2). Sub Bagian Ketatalaksanaan; 3). Sub Bagian Kinerja Pemerintah Daerah. d). Bagian Umum, terdiri dari :
4
1). Sub Bagian Perlengkapan; 2). Sub Bagian Pemeliharaan; 3). Sub Bagian Urusan Rumah Tangga. c.
Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Asisten - Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Asisten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. (3) Bagian - Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten. (4) Sub Bagian - Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. (5) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Sekretariat DPRD Pasal 7 (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 8 Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelengggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pasal 9 Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi : administrasi a. penyelenggaraan kesekretariatan DPRD; b.
penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD ;
c.
penyelenggaraan rapat-rapat DPRD ; dan
d.
penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Pasal 10
(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari : a.
Sekretaris ;
b.
Bagian Persidangan, terdiri dari :
c.
d.
1.
Sub Bagian Rapat dan Risalah;
2.
Sub Bagian Perundang-undangan;
Bagian Keuangan, terdiri dari : 1.
Sub Bagian Anggaran ;
2.
Sub Bagian Pembayaran dan Pembukuan;
Bagian Perlengkapan, terdiri dari :
5
e.
f.
1.
Sub Bagian Perlengkapan;
2.
Sub Bagian Urusan Dalam;
Bagian Umum, terdiri dari : 1.
Sub Bagian Tata Usaha;
2.
Sub Bagian Protokol dan Dokumentasi;
Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Bagian – Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan. (3) Sub Bagian – Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. (4) Bagan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 11 Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat DPRD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
(1)
(2) (3)
(4)
Pasal 12 Pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk dalam Kelompok Jabatan Fungsional. Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan ketrampilan. Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V STAF AHLI
(1) (2)
(3) (4)
Pasal 13 Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli. Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) Staf Ahli, yaitu : a. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan; b. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; c. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan. Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil. Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati ditetapkan oleh Bupati di luar tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pasal 14
6
(1) Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai hukum, politik dan pemerintahan. (2) Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pembangunan, kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. (3) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai ekonomi dan keuangan. Pasal 15 (1) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. (2) Hubungan kerja Staf Ahli dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.
BAB VI ESELON
(1) (2) (3) (4)
Pasal 16 Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon II a. Sekretaris Dewan , Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli merupakan Jabatan Struktural Eselon II b. Kepala Bagian merupakan Jabatan Struktural Eselon III a. Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Struktural Eselon IV a. BAB VII TATA KERJA
Pasal 17 Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian serta Kelompok Jabatan Fungsional di Sekretariat Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Sekretariat Daerah maupun satuan kerja perangkat daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. (4) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Dewan, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian serta Kelompok Jabatan Fungsional di Sekretariat DPRD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Sekretariat DPRD maupun satuan kerja perangkat daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
(3)
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18 (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, bagi pejabat struktural yang dilantik berdasarkan Peraturan Daerah terdahulu masih tetap melaksanakan tugas dan kewajiban serta diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya sampai dengan dilantiknya pejabat baru sesuai Peraturan Daerah ini. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pejabat struktural yang dilantik berdasarkan peraturan daerah terdahulu yang organisasi dan tata kerjanya saat ini tidak dibentuk kembali. Pasal 19 (1) Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD yang didukung oleh kelompok jabatan fungsional, dilakukan penyerasian dan rasionalisasi struktur organisasi.
7
(2) Penyerasian dan rasionalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan. Pasal 20 Pelaksanaan tindak lanjut penataan organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD berdasarkan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2008. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2003 Nomor 54 Seri D Nomor 34) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2005 Nomor 5 Seri D Nomor 1); 2. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 53 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2003 Nomor 78 Seri D Nomor 58); 3. Keputusan Bupati Cilacap Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pimpinan Daerah, Tata Usaha Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tata Usaha Sekretaris Daerah dan Tata Usaha Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2003 Nomor 78 Seri D Nomor 58); 4. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 35 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kelompok Jabatan Staf Ahli dan Staf Khusus Bupati Cilacap . dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 22 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 23 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap. Disahkan di Cilacap pada tanggal 27 September 2008 BUPATI CILACAP, ttd PROBO YULASTORO Diundangkan di Cilacap pada tanggal 27 september 2008
8
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP, ttd. SOEPRIHONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2008 NOMOR 26
PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
I. PENJELASAN UMUM. Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap merupakan unsur staf yang membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian terhadap perangkat daerah yang terdiri dari dinas daerah, lembaga teknis daerah, lembaga lain dan kecamatan. Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap disusun dengan memperhatikan rentang kendali tingkat koordinasi yang merata untuk mengkoordinasikan seluruh perangkat daerah, sehingga tercipta kinerja yang optimal dalam mendukung tugas-tugas Bupati dalam menyusun kebijakan umum pemerintahan daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Organisasi Perangkat Daerah, maka Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap dengan Peraturan Daerah dengan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1 Cukup jelas 9
Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah peran serta para pejabat struktural dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi Sekretariat Daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi Sekretariat Daerah Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah konsistensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan norma, prinsip dan standar yang berlaku. Yang dimaksud dengan “simplifikasi” adalah penyederhanaan pelaksananaan tugas pokok dan fungsi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah peran serta para pejabat struktural dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan
10
kewenangannya masing-masing. Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi dinas daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi sekretariat DPRD. Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah konsistensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan norma, prinsip dan standar yang berlaku. Yang dimaksud dengan “simplifikasi” adalah penyederhanaan pelaksananaan tugas pokok dan fungsi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Ayat (1) Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD yang didukung oleh jabatan fungsional dilakukan penyerasian dan rasionalisasi struktur organisasi dengan menghapus dan atau mengurangi jabatan struktural pada unit pelaksana. Ayat (2) Pelaksanaan penyerasian dan rasionalisasi dimaksud dalam hal ini adalah bahwa pembina jabatan fungsional dapat menetapkan program impassing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup Jelas Pasal 22 Cukup Jelas Pasal 23 Cukup Jelas
11