PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CILACAP, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa dalam rangka penyederhanaan dan perbaikan sistem, jenis dan struktur Retribusi Daerah serta upaya peningkatan pendapatan daerah khususnya dari sektor Retribusi Daerah maka berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang menyebutkan salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka perlu mengatur Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;
b.
bahwa terhadap pemakaian kekayaan daerah di Kabupaten Cilacap telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, namun saat ini Peraturan Daerah dimaksud dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu dicabut;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap;
: 1.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) ;
2.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
3.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
-1–
5.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pinjaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575). 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578). 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609 ); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 2 Tahun 1988 Seri D Nomor 3) ;
-2–
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 25 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP dan BUPATI CILACAP MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cilacap ; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ; 3. Bupati adalah Bupati Cilacap ; 4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku ; 5. Instansi yang ditunjuk adalah Dinas/Instansi yang ditunjuk oleh Bupati Cilacap ; 6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ; 7. Kekayaan Daerah adalah barang - barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang dimiliki dan/atau dibawah penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap yang disediakan untuk dan / atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna menunjang berbagai keperluan yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum ; 8. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya ; 9. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang ; 10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ; 11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
-3–
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang dan jumlah yang masih harus dibayar ; 13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda; 14. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh Petugas Retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada Wajib Retribusi secara lengkap, jelas dan benar ; 15. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi ; 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan ; 17. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD,SKRDKB,SKRDKBT dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ; 18. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang ; 19. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara RI atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan ; 20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap 21. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah. Pasal 3 Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah : a. Pemakaian Tanah ; b. Pemakaian Bangunan ; c. Pemakaian Ruangan ; d. Pemakaian Kendaraan ; e. Pemakaian Alat Berat/Besar ; f. Pemakaian fasilitas - fasilitas penunjang lainnya ; g. Pemakaian Sarana dan Prasarana Olah Raga Milik Pemerintah Daerah diluar obyek retribusi tempat rekreasi di Kabupaten Cilacap. Pasal 4 Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan /menikmati pelayanan atau pemakaian barang kekayaan milik Pemerintah Daerah.
-4–
BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu, luas, jumlah dan jenis Pemakaian Kekayaan Daerah. BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana pelayanan yang pantas diterima oleh pengusaha/perusahaan swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 8 Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah. BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 10 (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB IX MASA RETRIBUSI Pasal 11 Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari Pemerintah Daerah.
-5–
BAB X TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 12 (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk . (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat - lambatnya 1 x 24 jam ; (3) Tatacara pembayaran retribusi yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati. Pasal 13 (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas. (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi ijin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Tatacara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati. (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengijinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. BAB XI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 14 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. BAB XII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI Pasal 15 (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan / surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang. (3) Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk. BAB XIII TATACARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 16 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.
-6–
BAB XIV TATACARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN Pasal 17 (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD, SKRDKB SKRDKBT, dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan / atau kekeliruan penerapan peraturan perundang - undangan Retribusi Daerah. (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar. (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena bukan kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya. (4) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD, SKRDKB SKRDKBT, dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya. BAB XV KEDALUWARSA RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI KARENA KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 18 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melalui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidanan dibidang retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila : a. Diterbitkan surat teguran ; b. Ada pengakuan utang retribusi baik langsung maupun tidak langsung. BAB XVI KETENTUAN PIDANA Pasal 19 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran. BAB XVII PENYIDIKAN Pasal 20 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
-7–
b.
c. d. e.
f. g.
h. i. j.
Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang keberatan perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi. Memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana huruf e tersebut diatas. Memotret orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Menghentikan penyidikan. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2001 Nomor 3 Seri B Nomor 2, dinyatakan tidak berlaku dan dicabut. Pasal 22 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 23 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap. Disahkan di Cilacap pada tanggal 14 Agustus 2008 BUPATI CILACAP, Cap ttd PROBO YULASTORO Diundangkan di Cilacap pada tanggal 14 Agustus 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP, Cap ttd SOEPRIHONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2008 NOMOR 11
-8–
PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH I.
PENJELASAN UMUM Dengan berlakunya Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang pada dasarnya memberikan keleluasaan kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk menggali dan meningkatkan pendapatan asli daerah seoptimal mungkin baik dari sektor Pajak Daerah maupun sektor Retribusi Daerah guna menunjang laju roda Pemerintahan Daerah dan Pembangunan. Bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah disebutkan jenis-jenis Retribusi Jasa usaha yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu : a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ; b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ; c. Retribusi Tempat Pelelangan ; d. Retribusi Terminal ; e. Retribusi Tempat Khusus Parkir ; f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa ; g. Retribusi Penyedotan Kakus ; h. Retribusi Rumah Potong Hewan ; i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal ; j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ; k. Retribusi Penyeberangan di Atas Air ; l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair ; m. Retribusi Penuualan Usaha Produksi Daerah. Selanjutnya dalam rangka penyederhanaan dan perbaikan sistem, jenis dan struktur Retribusi Daerah serta upaya peningkatan pendapatan daerah khususnya dari sektor Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Pemerintah Kabupaten Cilacap memandang perlu untuk mengatur Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Cilacap sebelumnya telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, namun Peraturan Daerah dimaksud saat ini dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu untuk diadakan peninjauan kembali dan penyesuaian tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas maka memberikan kepastian hukum perlu mengatur kembali Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap.
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1
:
Cukup jelas
Pasal 2
:
Cukup jelas
Pasal 3
:
Cukup jelas
Pasal 4
:
Cukup jelas
-9–
Pasal 5
:
Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
Pasal 6
:
Pasal 7
:
Tingkat penggunaan jasa adalah kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Cukup jelas
Pasal 8
:
Tarip retribusi adalah nilai rupiah atau prosentase tertentu untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
Pasal 9
:
Cukup jelas
Pasal 10 ayat (1)
:
ayat (2)
:
Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan Pihak Ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan adalah karcis, kuitansi pembayaran atau nota perhitungan .
Pasal 11
:
Cukup jelas
Pasal 12 ayat (1) s/d ayat (3)
:
Cukup jelas
Pasal 13 Ayat (1) s/d ayat (4)
:
Cukup Jelas
Pasal 14
:
Pengenaan sanksi administrasi berupa bunga, dimaksudkan untuk mendidik Wajib Retribusi dalam melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu.
Pasal 15 Ayat (1) s/d ayat (3)
:
Cukup jelas
Pasal 16 Ayat (1) s/d ayat (2)
:
Cukup jelas.
Pasal 17 Ayat (1) s/d ayat (4)
:
Cukup Jelas
Pasal 18 Ayat (1) s/d ayat (2)
:
Cukup jelas
- 10 –
Pasal 19 ayat (1)
:
ayat (2)
:
Pengajuan tuntutan ke Pengadilan Pidana terhadap Wajib Retribusi dilakukan dengan penuh kearifan serta memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi dan besarnya retribusi yang terutang yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah. Cukup Jelas
Pasal 20 ayat (1) s/d ayat (2)
:
Cukup Jelas
Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23
: : :
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2008 NOMOR 19
- 11 –
LAMPIRAN :
Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2008 Tanggal 26 Juni 2008
JENIS DAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN CILACAP No
Jenis Kekayaan Daerah
Satuan Pemakaian
Tarif Retribusi
2
3
4
1 I
Pemakaian Tanah Pemerintah Kabupaten Pemakaian tanah untuk papan 1. reklame a. b.
Jalan Arteri Primer & Lokal Jalan kolektor. Non jalan Arteri Primer, Lokal dan kolektor.
M2 / tahun M2 / tahun
Rp Rp
30,000 25,000
M2 / tahun
Rp
20,000
a. Tanah Sawah Teknis b. Tanah Sawah Semi Teknis c. Tanah Sawah Tadah Hujan d. Tanah Tegal Kotak e. Tanah Tegal Kering f. Tanah untuk kolam Pemakaian untuk keperluan perkebunan a. Tanah Subur : - Tanaman Perkebunan - Tanaman Keras b. Tanah sedang : - Tanaman Perkebunan - Tanaman Keras c. Tanah kritis : - Tanaman Perkebunan - Tanaman Keras Untuk tenda darurat/tratag dan sejenisnya
M2 / tahun M2 / tahun M2 / tahun M2 / tahun M2 / tahun M2 / tahun
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
500 400 200 150 100 500
ha / tahun ha / tahun
Rp Rp
150,000 150,000
ha / tahun ha / tahun
Rp Rp
125,000 125,000
ha / tahun ha / tahun M2/hari
Rp Rp Rp
100,000 100,000 1,000
M2 / bulan M2 / bulan M2 / bulan
Rp Rp Rp
400 300 200
/ hari
Rp
850,000
/ hari
Rp
400,000
/ hari
Rp
300,000
/ hari
Rp
200,000
/ hari / hari
Rp Rp
80,000 40,000
/ hari
Rp
1,000,000
/ hari
Rp
750,000
c.
2.
3.
4. II
Pemakaian untuk keperluan pertanian
Pemakaian Rumah Dinas dan Gedung - gedung. 1. Rumah Dinas Pejabat yang terletak di Ibukota Kabupaten / Distrik 2. Rumah Dinas Pejabat yang terletak di Ibukota Kecamatan 3. Rumah Dinas Pejabat yang terletak di desa 4. Gedung Graha Pemuda Bercahaya Resepsi, Komersial, pertemuan siang hari/malam a. hari Rapat-rapat untuk kepentingan b. sosial/keagamaan 5. Gedung Diklat. AULA Resepsi, Komersial, a. pertemuan Rapat-rapat untuk kepentingan b. sosial/keagamaan
KAMAR - AC - Non AC 6.
7.
Gedung Griya Praja I -
Penginapan. Untuk kepentingan sosial/keagamaan Gedung Balai Latihan Kerja Luar Negeri.
- 12 –
AULA
a.
b.
Resepsi, Komersial, pertemuan siang hari/malam hari Rapat-rapat untuk kepentingan sosial/keagamaan
/ hari
Rp
300,000
/ hari
Rp
200,000
org / hari org / hari M2/Tahun
Rp Rp Rp
5,000 20,000 20,000
kamar/bulan kamar/hari
Rp Rp
150,000 25,000
/ hari
Rp
1,000,000
/ hari / hari
Rp Rp
1,500,000 1,750,000
/ hari
Rp
750,000
/ hari
Rp
750,000
/ hari / hari
Rp Rp
1,000,000 1,250,000
/ hari
Rp
500,000
/ hari
Rp
350,000
/ hari / hari
Rp Rp
500,000 750,000
/ hari
Rp
250,000
/bln /bln /bln /bln
Rp Rp Rp Rp
55,000 75,000 95,000 105,000
Siang ( 10,00 s/d. 14,000 WIB ) 1. Satu kali seminggu 2. Dua kali seminggu 3. Tiga kali seminggu 4. Empat kali seminggu
/bln /bln /bln /bln
Rp Rp Rp Rp
40,000 50,000 60,000 70,000
Sore ( 14,00 s/d. 16,00 WIB 1. Satu kali seminggu 2. Dua kali seminggu
/bln /bln
Rp Rp
50,000 70,000
KAMAR - Untuk Pelatihan Calon TKI - Untuk Non Calon TKI 8. 9.
III.
Kantin Asrama milik Pemkab ( non Fasilitas ) a. b.
Untuk pelajar/mahasiswa Untuk umum/komersil
Penggunaaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Gelanggang Olah Raga Wijayakusuma untuk kegiatan Tingkat 1. Nasional Untuk kegiatan badan a. swasta/kegiatan Ormas Untuk pertandingan olah b. raga c. Untuk pertunjukan musik Rapat-rapat untuk kepentingan d. sosial/keagamaan 2.
3.
Gelanggang Olah Raga Wijayakusuma untuk Tingkat Provinsi Untuk kegiatan badan a. swasta/kegiatan Ormas Untuk pertandingan olah b. raga c. Untuk pertunjukan musik Rapat-rapat untuk kepentingan d. sosial/keagamaan Gelanggang Olah Raga Wijayakusuma Tingkat Kabupaten Untuk kegiatan badan a. swasta/kegiatan Ormas Untuk pertandingan olah b. raga c. Untuk pertunjukan musik Rapat-rapat untuk kepentingan d. sosial/keagamaan Untuk kegiatan rutin (Latihan d. Seni/Olah Raga) Pagi ( 07,00 s/d. 10,000 WIB ) 1. Satu kali seminggu 2. Dua kali seminggu 3. Tiga kali seminggu 4. Empat kali seminggu
- 13 –
3. Tiga kali seminggu 4. Empat kali seminggu
/bln /bln
Rp Rp
90,000 100,000
/bln /bln /bln /bln
Rp Rp Rp Rp
60,000 80,000 100,000 120,000
/ hari
Rp
1,000,000
/ hari / hari
Rp Rp
1,500,000 1,750,000
/ hari
Rp
750,000
/ hari
Rp
750,000
/ hari / hari
Rp Rp
1,000,000 1,250,000
/ hari
Rp
500,000
/ hari
Rp
350,000
/ hari / hari
Rp Rp
500,000 750,000
/ hari
Rp
250,000
/bln /bln /bln /bln
Rp Rp Rp Rp
60,000 120,000 180,000 240,000
/bln /bln /bln /bln
Rp Rp Rp Rp
60,000 120,000 180,000 240,000
a. Kegiatan Tingkat Nasional untuk Satu lapangan
/ hari
Rp
1,500,000
b. Kegiatan Tingkat Provinsi untuk Satu lapangan
/ hari
Rp
1,000,000
c. Kegiatan Tingkat Kabupaten untuk Satu lapangan
/ hari
Rp
5,000,000
Malam ( 16,00 s/d. 20,000 WIB ) 1. Satu kali seminggu 2. Dua kali seminggu 3. Tiga kali seminggu 4. Empat kali seminggu 2.
Stadion Wijayakusuma A. Untuk Kegiatan Tingkat Nasional a. b. c.
d.
Untuk kegiatan badan swasta/kegiatan Ormas Untuk pertandingan olah raga Untuk pertunjukan musik Rapat-rapat untuk kepentingan sosial/keagamaan
B. Untuk Kegiatan Tingkat Provinsi a. b. c.
d.
Untuk kegiatan badan swasta/kegiatan Ormas Untuk pertandingan olah raga Untuk pertunjukan musik Rapat-rapat untuk kepentingan sosial/keagamaan
C. Untuk Kegiatan Tingkat Kabupaten a. b. c.
d.
e
3.
Untuk kegiatan badan swasta/kegiatan Ormas Untuk pertandingan olah raga Untuk pertunjukan musik Rapat-rapat untuk kepentingan sosial/keagamaan Untuk kegiatan rutin (Latihan Seni/Olah Raga) - Pagi ( 07.00 s/d. 12.000 WIB ) 1. Satu kali seminggu 2. Dua kali seminggu 3. Tiga kali seminggu 4. Empat kali seminggu - Sore ( 12.00 s/d. 18.00 WIB ) 1. Satu kali seminggu 2. Dua kali seminggu 3. Tiga kali seminggu 4. Empat kali seminggu
Lapangan Bulutangkis Indoor
d. Untuk kegiatan rutin (Latihan Seni/Olah Raga)
- 14 –
4.
Pagi ( 07,00 s/d. 10,000 WIB ) 1. Satu kali seminggu 2. Dua kali seminggu 3. Tiga kali seminggu 4. Empat kali seminggu
perban/bln perban/bln perban/bln perban/bln
Rp Rp Rp Rp
55,000 75,000 95,000 105,000
Siang ( 10,00 s/d. 14,000 WIB ) 1. Satu kali seminggu 2. Dua kali seminggu 3. Tiga kali seminggu 4. Empat kali seminggu
perban/bln perban/bln perban/bln perban/bln
Rp Rp Rp Rp
40,000 50,000 60,000 70,000
Sore ( 14,00 s/d. 16,00 WIB 1. Satu kali seminggu 2. Dua kali seminggu 3. Tiga kali seminggu 4. Empat kali seminggu
perban/bln perban/bln perban/bln perban/bln
Rp Rp Rp Rp
50,000 70,000 90,000 100,000
Malam ( 16,00 s/d. 20,000 WIB ) 1. Satu kali seminggu 2. Dua kali seminggu 3. Tiga kali seminggu 4. Empat kali seminggu
perban/bln perban/bln perban/bln perban/bln
Rp Rp Rp Rp
70,000 90,000 120,000 140,000
perban/bln
Rp
1,500,000
perban/bln
Rp
750,000
perban/bln
Rp
500,000
perban/bln perban/bln perban/bln perban/bln
Rp Rp Rp Rp
45,000 60,000 75,000 90,000
Siang ( 10,00 s/d. 14,000 WIB ) 1. Satu kali seminggu 2. Dua kali seminggu 3. Tiga kali seminggu 4. Empat kali seminggu
perban/bln perban/bln perban/bln perban/bln
Rp Rp Rp Rp
30,000 45,000 60,000 75,000
Sore ( 14,00 s/d. 16,00 WIB 1. Satu kali seminggu 2. Dua kali seminggu 3. Tiga kali seminggu 4. Empat kali seminggu
perban/bln perban/bln perban/bln perban/bln
Rp Rp Rp Rp
45,000 60,000 75,000 90,000
Malam ( 16,00 s/d. 20,000 WIB ) 1. Satu kali seminggu 2. Dua kali seminggu 3. Tiga kali seminggu 4. Empat kali seminggu
perban/bln perban/bln perban/bln perban/bln
Rp Rp Rp Rp
60,000 75,000 90,000 110,000
Lapangan Tenis a. b. c. d.
Untuk pertandingan olah raga tingkat Nasional Untuk pertandingan olah raga tingkat Provinsi Untuk pertandingan olah raga tingkat Kabupaten Untuk kegiatan rutin (Latihan Seni/Olah Raga) Pagi ( 07,00 s/d. 10,000 WIB ) 1. Satu kali seminggu 2. Dua kali seminggu 3. Tiga kali seminggu 4. Empat kali seminggu
- 15 –
5.
IV.
Komplek Olah Raga Dr. Sutomo Penggunaan Gedung insidentil Tingkat a. Nasional Penggunaan Gedung insidentil Tingkat b. Provinsi Penggunaan Gedung insidentil Tingkat c. Kabupaten Untuk kegiatan Olah Raga secara d. berlangganan - Pagi ( 07,00 s/d. 10,000 WIB ) - Siang ( 10,00 s/d. 14,000 WIB ) - Sore ( 14,00 s/d. 16,00 WIB - Malam ( 16,00 s/d. 20,000 WIB )
Penggunaan Peralatan Milik Pemda 1. Three Whell Roller 2. Three Whell Roller 3. Tendem Roller 4. Baby Roller 5. Mesin Kompresor 6. Water Pump 7. Genset 8. Dump Truk 9. Truk 10. Escavator / Beghoe 11. Sound System 12. Molen 13. Mesin tamper 14. Mesin Rumput 15. Pompa Air 16. Aspal Sprayer 17. Mesin Las 18. Beton Konkrit 19. Aspal Copco 20. Vibro lorer
per hari
Rp
1,500,000
per hari
Rp
750,000
per hari
Rp
500,000
perban/jam perban/jam perban/jam perban/jam
Rp Rp Rp Rp
15,000 17,500 20,000 25,000
8 - 10 Ton 6 - 8 Ton 2 - 3 Ton 1 Ton Unit / hari Unit / hari Unit / hari Unit / hari Unit / hari Unit / hari Unit / hari Unit / hari Unit / hari Unit / hari Unit / hari Unit / hari Unit / hari Unit / hari Unit / hari Unit / hari
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
120,000 100,000 80,000 80,000 200,000 60,000 100,000 150,000 125,000 120,000 100,000 50,000 40,000 40,000 40,000 50,000 100,000 50,000 150,000 50,000
BUPATI CILACAP, Cap ttd
PROBO YULASTORO
- 16 –