PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CILACAP, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka terbentuknya organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap perlu dievaluasi dan ditinjau kembali; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap;

Mengingat

: 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) ; 2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 25 ); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP dan BUPATI CILACAP MEMUTUSKAN

:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap ; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan unsur Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah; 3. Bupati adalah Bupati Cilacap ; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap ; 5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap ; 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap ;

2

7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap; 8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap; 9. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Cilacap; 10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; 11. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cilacap; 12. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap; 13. Lembaga Lain adalah Lembaga Lain Kabupaten Cilacap; 14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri ; 15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama Sekretariat Daerah Pasal 3 (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf ; (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

yang

Pasal 4 Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, satuan polisi pamong praja, kecamatan, kelurahan dan lembaga lain. Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan kebijakan pemerintahan kabupaten; b. pengoordinasian pelaksanaan tugas sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, satuan polisi pamong praja, kecamatan, kelurahan dan lembaga lain; 3

c. d. e.

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah ; pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah ; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 6

(1)

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari : a. Sekretaris Daerah ; b. Asisten, terdiri dari : 1. Asisten Pemerintahan, terdiri dari : a). Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari : 1). Subbagian Pemerintahan Umum ; 2). Subbagian Pemerintahan Desa ; 3). Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama. b). Bagian Hukum, terdiri dari : 1). Subbagian Perundang-undangan; 2). Subbagian Dokumentasi, Pengkajian dan Penelaahan Hukum; 3). Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia. c). Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari : 1). Subbagian Publikasi dan Dokumentasi; 2). Subbagian Analisis dan Kemitraan Media; 3). Subbagian Protokol. d). Bagian Pertanahan, terdiri dari : 1). Subbagian Pengadaan Tanah; 2). Subbagian Penyelesaian Sengketa Tanah; 3). Subbagian Perencanaan Penggunaan Tanah. 2. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari: a). Bagian Perekonomian, terdiri dari : 1). Subbagian Pembinaan Penanaman Modal, Perindustrian dan Perdagangan; 2). Subbagian Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian Daerah ; 3). Subbagian Pembinaan dan Pengembangan Perusahaan Daerah; b). Bagian Pembangunan, terdiri dari : 1). Subbagian Pembinaan dan Analisis Pembangunan; 2). Subbagian Pengendalian Administrasi Pembangunan; 3). Subbagian Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan. c). Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari : 1). Subbagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan; 2). Subbagian Kesejahteraan; 3). Subbagian Pemuda dan Olah Raga. 3.

Asisten Administrasi Umum, terdiri dari : a). Bagian Keuangan, terdiri dari : 1). Subbagian Perbendaharaan dan Anggaran; 2). Subbagian Akuntansi dan Verifikasi. 4

b). Bagian Organisasi, terdiri dari : 1). Subbagian Kelembagaan; 2). Subbagian Ketatalaksanaan; 3). Subbagian Kepegawaian dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah. c). Bagian Umum, terdiri dari : 1). Subbagian Tata Usaha, Sandi dan Telekomunikasi; 2). Subbagian Perlengkapan; 3). Subbagian Rumah Tangga. c.

Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Asisten - Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. (3) Bagian - Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten. (4) Subbbagian - Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. (5) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Staf Ahli Pasal 7 (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli. (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) Staf Ahli, yaitu: a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik; b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan; c. Staf Ahli Bidang Pembangunan; d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan. (3) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan; (4) Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati ditetapkan oleh Bupati di luar tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pasal 8 (1) Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai hukum dan politik. (2) Staf Ahli Bidang Pemerintahan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pemerintahan; (3) Staf Ahli Bidang Pembangunan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pembangunan, (4) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. (5) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai ekonomi dan keuangan.

5

Pasal 9 (1) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. (2) Hubungan kerja Staf Ahli dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi. Bagian Ketiga Sekretariat DPRD Pasal 10 (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 11 Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pasal 12 Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menyelenggarakan fungsi : a.

penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

b.

penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD ;

c.

penyelenggaraan rapat-rapat DPRD ; dan

d.

penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Pasal 13

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari : a. Sekretaris ; b. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan , terdiri dari : 1.

Subbagian Rapat dan Risalah;

2.

Subbagian Perundang-undangan;

c. Bagian Keuangan, terdiri dari : 1.

Subbagian Anggaran ;

2.

Subbagian Pembayaran dan Pembukuan;

d. Bagian Perlengkapan dan Urusan Dalam, terdiri dari : 1.

Subbagian Perlengkapan;

2.

Subbagian Urusan Dalam.

6

e. Bagian Umum, terdiri dari : 1.

Subbagian Tata Usaha;

2.

Subbagian Protokol dan Dokumentasi;

f. Kelompok Jabatan Fungsional (2) Bagian – Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan. (3) Subbagian – Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. (4) Bagan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 14 Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat DPRD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 15 (1) Pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk dalam Kelompok Jabatan Fungsional. (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan ketrampilan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. BAB V ESELON Pasal 16 (1) Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon II a. (2) Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli dan Sekretaris Dewan, merupakan Jabatan Struktural Eselon II b. (3) Kepala Bagian merupakan Jabatan Struktural Eselon III a. (4) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Struktural Eselon IV a.

7

BAB VI TATA KERJA Pasal 17 (1)

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional di Sekretariat Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Sekretariat Daerah maupun satuan kerja perangkat daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. (2) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Dewan, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional di Sekretariat DPRD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Sekretariat DPRD maupun satuan kerja perangkat daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18 (1) Pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap berdasarkan Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif tanggal 1 Januari 2011. (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka bagi pejabat Struktural yang dilantik berdasarkan Peraturan Daerah terdahulu masih tetap melaksanakan tugas dan kewajiban serta diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

8

Pasal 20 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 21 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Disahkan di

Cilacap

pada tanggal 7 Oktober 2010

WAKIL BUPATI CILACAP,

Cap ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI Diundangkan di Cilacap pada tanggal 13 Desember 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP Cap ttd M. MUSLICH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2010 NOMOR 12

9

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP I. PENJELASAN UMUM. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah menyatakan bahwa “Apabila dipandang perlu perubahan besaran organisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dapat dilakukan setelah organisasi perangkat daerah ditetapkan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Mendasarkan pada ketentuan tersebut dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor efektifitas, efisiensi, rasionalitas dan proporsionalitas lembaga perangkat daerah, maka Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap yang telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2008 tanggal 27 September 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap perlu dikaji dan ditata kembali besaran organisasi sekretariat daerah sesuai dengan perkembangan dan perubahan kebutuhan yang terjadi dalam masyarakat (aspek empiris), perubahan beban kerja serta perubahan dari aspek yuridis. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas

10

Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan teknis operasional adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan pelaksanaan tugas organisasi induknya. Pasal 11 Yang dimaksud dengan “Tenaga Ahli” adalah orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD. Tenaga Ahli bertugas mengumpulkan data dan menganalisis berbagai masalah yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD. Penugasan Tenaga Ahli disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah. Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah peran serta para pejabat struktural dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi Sekretariat Daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi Sekretariat Daerah Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah konsistensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan norma, prinsip dan standar yang berlaku. Yang dimaksud dengan “simplifikasi” adalah penyederhanaan pelaksananaan tugas pokok dan fungsi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah peran serta para pejabat struktural dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

11

Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi dinas daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi sekretariat DPRD. Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah konsistensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan norma, prinsip dan standar yang berlaku. Yang dimaksud dengan “simplifikasi” adalah penyederhanaan pelaksananaan tugas pokok dan fungsi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional. Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2010 NOMOR 51

12

LAMPIRAN

I

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR : 12 TAHUN 2010 TANGGAL : 7 OKTOBER 2010

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIS DAERAH STAF AHLI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

SUBBAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

SUBBAGIAN PEMERIN TAHAN DESA

SUBBAGIAN OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA

ASISTEN PEMERINTAHAN

BAGIAN HUKUM

SUBBAGIAN PERUNDANG - UNDANGAN

SUBBAGIAN DOKUMENTASI, PENGKAJIAN DAN PENELAAHAN HUKUM

SUBBAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA

ASISTEN EKONOMI , PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

BAGIAN PEREKONOMIAN

BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT

BAGIAN PERTANAHAN

SUBBAGIAN PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI

SUBBAGIAN PENGADAAN TANAH

SUBBAGIAN ANALISIS DAN KEMITRAAN MEDIA

SUBBAGIAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH

SUBBAGIAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEREKONO MIAN DAERAH

SUBBAGIAN PROTOKOL

SUBBAGIAN PERENCANAAN PENGGUNAAN TANAH

SUBBAGIAN PEMBINAAN DAN PENGEM BANGAN PERUSAHAAN DAERAH

SUBBAGIAN PEMBINAAN PENANAMAN MODAL, PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANGAN

BAGIAN PEMBANGUNAN

SUBBAGIAN PEMBINAAN DAN ANALISIS PEMBANGUNAN

SUBBAGIAN PENGEN DALIAN ADM. PEMBANGUNAN

SUBBAGIAN PELAPORAN DAN EVALUASI PEM BANGUNAN

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

BAGIAN KEUANGAN

BAGIAN ORGANISASI

BAGIAN UMUM

SUBBAGIAN AGAMA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN

SUBBAGIAN KELEMBAGAAN

SUBBAGIAN TATA USAHA, SANDI DAN TELEKOMUNIKASI

SUBBAGIAN KESEJAH TERAAN

SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN VERIFIKASI

SUBBAGIAN KETATALAKSANAAN

SUBBAGIAN RUMAH TANGGA

SUBBAGIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

SUBBAGIAN KEPEGAWAI AN DAN KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH

SUBBAGIAN PERLENGKAPAN

WAKIL BUPATI CILACAP, Cap ttd TATTO SUWARTO PAMUJI

13

LAMPIRAN

II

:

MPIRAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP UPATI CILACAP NOMOR : 12 TAHUN 2010 ROBO YULASTORO TANGGAL : 7 OKTOBER 2010

PERDA KABUPATEN CILACAP

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD SEKRETARIS DPRD

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

BAGIAN KEUANGAN

SUBBAGIAN RAPAT DAN RISALAH

SUBBAGIAN ANGGARAN

SUBBAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN

SUBBAGIAN PEMBAYARAN DAN PEMBUKUAN

BAGIAN PERLENGKAPAN DAN URUSAN DALAM

BAGIAN UMUM

SUBBAGIAN PERLENGKAPAN

SUBBAGIAN TATA USAHA

SUBBAGIAN URUSAN DALAM

SUBBAGIAN PROTOKOL DAN DOKUMENTASI CILACAP,

WAKIL BUPATI CILACAP, Cap ttd TATTO SUWARTO PAMUJI

14