PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN CILACAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CILACAP, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka terbentuknya organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka susunan organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Cilacap sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Cilacap perlu dievaluasi dan ditinjau kembali; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Cilacap;

Mengingat

: 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 1

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 10.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan; 11.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 25 ). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP dan BUPATI CILACAP MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KABUPATEN CILACAP. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap ; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan unsur Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah; 3. Bupati adalah Bupati Cilacap ; 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap ; 5. Kecamatan adalah Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap ; 6. Kelurahan adalah Kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap ; 7. Camat adalah Camat yang ada di Kabupaten Cilacap ; 8. Lurah adalah Lurah yang ada di Kabupaten Cilacap; 2

9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri ; 10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan dan Kelurahan. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS , FUNGSI dan SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama Kecamatan Pasal 3 (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 4 (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi : a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ; b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan; d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ; e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ; f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ; g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan; h. Mengesahkan dan mengevaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes); (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek : a. perizinan; b. rekomendasi; c. koordinasi; d. pembinaan; e. pengawasan; f. fasilitasi; g. penetapan; h. penyelenggaraan; dan i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

3

(3) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 5 (1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari : a. Camat ; b. Sekretariat, terdiri dari :

(2)

(3)

(4)

(5)

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Seksi Tata Pemerintahan ; d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ; e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan ; f. Seksi Sosial dan Ekonomi ; g. Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi – Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Subbagian – Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan. Bagan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Kelurahan Pasal 6

(1) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah Kecamatan. (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. Pasal 7 (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dIlimpahkan oleh Bupati. (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas. (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil. (5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

4

Pasal 8 Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Lurah mempunyai tugas : a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan; b. Memberdayakan masyarakat; c. Melaksanakan pelayanan masyarakat; d. Menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum; e. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum; f. Membina lembaga kemasyarakatan.

Pasal 9 (1) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari : a. Lurah; b. Sekretariat Kelurahan; c. Seksi Tata Pemerintahan; d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ; e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; f. Seksi Sosial dan Ekonomi; g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. (3) Seksi – Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan. (4) Bagan Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10 Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 11 (1) Pada Kecamatan dan Kelurahan dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk dalam Kelompok Jabatan Fungsional. 5

(3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan keahlian dan ketrampilan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB V ESELON Pasal 12 (1) Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa. (2) Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb. (3) Kepala Seksi pada Kecamatan dan Lurah merupakan jabatan struktural eselon IVa. (4) Kepala Subbagian, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VI TATA KERJA Pasal 13 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Kepala Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional di Kecamatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan kecamatan maupun satuan kerja perangkat daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masingmasing. (2) Dalam melaksanakan tugasnya Lurah, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional di kelurahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Kelurahan maupun satuan kerja perangkat daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 14 (1) Pelaksanaan tugas Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Cilacap berdasarkan Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif tanggal 1 Januari 2011. (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka bagi pejabat Struktural yang dilantik berdasarkan Peraturan Daerah terdahulu masih tetap melaksanakan tugas dan kewajiban serta diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

6

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 16 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 17 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap. Disahkan di

Cilacap

pada tanggal 7 Oktober 2010

WAKIL BUPATI CILACAP, Cap ttd TATTO SUWARTO PAMUJI Diundangkan di Cilacap pada tanggal 13 Desember 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP Cap ttd M. MUSLICH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2010 NOMOR 15

7

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN CILACAP I.

PENJELASAN UMUM Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah menyatakan bahwa “Apabila dipandang perlu perubahan besaran organisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dapat dilakukan setelah organisasi perangkat daerah ditetapkan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Mendasarkan pada ketentuan tersebut dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor efektifitas, efisiensi, rasionalitas dan proporsionalitas organisasi, maka Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cilacap yang telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 21 Tahun 2008 tanggal 27 September 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Cilacap perlu dikaji dan ditata kembali besaran organisasi kecamatan dan kelurahan sesuai dengan perkembangan dan perubahan kebutuhan yang terjadi dalam masyarakat (aspek empiris), perubahan beban kerja serta perubahan dari aspek yuridis.

II.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas.

8

Pasal 7 Ayat (1) Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan antara lain pelaksanaan urusan administrasi pemerintahan dan pengaturan kehidupan masyarakat yang dilimpahkan kepada Lurah. Yang dimaksud dengan urusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum, seperti jalan, jembatan irigasi, pasar sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Lurah. Yang dimaksud dengan urusan kemasyarakatan antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Lurah. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan kebutuhan kelurahan adalah kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang memerlukan peningkatan dan percepatan pelayanan masyarakat. Untuk mengetahuinya, Pemerintah Kabupaten Cilacap terlebih dahulu melakukan verifikasi. Yang dimaksud dengan efisiensi adalah bahwa urusan pemerintahan yang dilimpahkan dalam penanganannya dipastikan lebih berdaya guna dan berhasil guna dilaksanakan oleh Kelurahan dibandingkan apabila ditangani oleh perangkat daerah lainnya. Sedangkan peningkatan akuntabilitas adalah bahwa urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Kelurahan lebih langsung/ dekat dan berdampak / berakibat kepada masyarakat dibandingkan dengan urusan yang ditangani oleh perangkat daerah lainnya. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah peran serta para pejabat struktural dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah konsistensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan norma, prinsip dan standar yang berlaku. Yang dimaksud dengan “simplifikasi” adalah penyederhanaan pelaksananaan tugas pokok dan fungsi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional.

9

Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2010 NOMOR 54

10

LAMPIRAN

I

:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR : 15 TAHUN 2010 TANGGAL : 7 OKTOBER 2010

BAGAN ORGANISASI KECAMATAN

CAMAT

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

SEKSI TATA PEMERINTAHAN

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/ KELURAHAN

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SEKSI SOSIAL DAN EKONOMI

WAKIL BUPATI CILACAP, Cap ttd TATTO SUWARTO PAMUJI

11

LAMPIRAN

II

:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR : 15 TAHUN 2010 TANGGAL : 7 OKTOBER 2010

BAGAN ORGANISASI KELURAHAN

LURAH

SEKRETARIAT KELURAHAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI TATA PEMERINTAHAN

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SEKSI SOSIAL DAN EKONOMI

WAKIL BUPATI CILACAP, Cap ttd TATTO SUWARTO PAMUJI

12