PENYELESAIAN WANPRESTASI YANG TERJADI PADA PERJANJIAN KREDIT (Studi kasus KJKS BMT ANDA Salatiga nomer 0152)

PENYELESAIAN WANPRESTASI YANG TERJADI PADA PERJANJIAN KREDIT (Studi kasus KJKS BMT ANDA Salatiga nomer 0152)

SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Hukum Islam

Oleh : DIDIK SUJARMIKO NIM 21411033

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH (HES) FAKULTAS SYARI’AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA 2016 i

ii

iii

iv

v

MOTTO “Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah

kamu

membatalkan

sumpah-sumpah

itu

sesudah

meneguhkannya”. (An-Nahl: 91) “Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya.” (Al-Isra`: 34)

Hidup itu harus bersyukur jangan pernah mengeluh biar bisa menikmati hidup. (Didik Sujarmiko)

vi

PERSEMBAHAN Buah karya sederhana ini penulis persembahkan untuk: 1.

Orang tuaku yang selalu mengasihi dan menyayangiku dengan tulus dan ikhlas.

2.

Bu Maryatin yang selalu menasehati dan membimbing saya agar menjadi orang yang lebih baik dan selalu jujur.

3.

Kakakku tersayang Joko yang selalu memberi bimbingan tingkah laku dan memberi dukungan baik moril maupun materiil.

4.

Adikku tersayang Jodi yang selalu menemani hari hariku dalam menciptakan hiburan.

5.

Keluarga besar Alm. Simbah Sono yang selalu memberi semangat dan motifasi.

6.

Teman-teman progdi HES yang selalu berjuang dalam menyelesaikan studi di IAIN Salatiga.

7.

Temen-temen kontrakan yang selalu mengisi hari-hari tanpa bosan dengan memberi solusi dan kritik.

8.

Teman-teman UKM SSC yang mengajarkan arti kebersamaan, kekompakan, kekeluargaan dan loyalitas.

vii

KATA PENGANTAR ‫بسم الله الرّحمن ال ّرحيم‬ Assalamu‟alaikum Wr. Wb Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada hamba hambanya. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia menuju jalan kebenaran dan keilmuan. Alhamdulillah, dengan rasa syukur penulis skripsi dengan judul ”Penyelesaian Wanprestasi Yang Terjadi Pada Perjanjian Kredit (Studi Kasus KJKS BMT ANDA Salatiga Nomer 0152)” ini telah selesai. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tanpa ada bantuan dari berbagai pihak baik spiritual maupun material, laporan ini tidak akan mungkin akan selesai sesuai yang ditargetkan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis menghaturkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu sehingga terwujudnya skripsi ini. Adapun pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini adalah: 1.

Bapak Dr. Rahmat Hariyadi, M.pd. selaku rektor IAIN Salatiga.

2.

Ibu Dra. Siti Zumrotun, M.Ag., selaku Ketua Dekan Fakultas Syariah IAIN Salatiga. viii

3.

Ibu Evi Ariyani, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan S1 Hukum Ekonomi Syariah IAIN Salatiga.

4.

Ibu Heni Satar Nurhaida, SH., M.Si. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya semata-mata untuk membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

5.

Dra. Hj. Maryatin M. Pd. sebagai orang yang selalu memberi motivasi dan membimbing dalam pembuatannya.

6.

Ayah Papto Suli tercinta dan tersayang sebagai orang yang bersusah payah dalam membiayai studi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di IAIN Salatiga.

7.

Kakak serta adikku yang selalu menemani dan memberi motivasi.

8.

Direktur, karyawan dan nasabah BMT ANDA yang turut berpartisipasi dalam penelitian ini. Terima kasih kepada semua pihak atas bantuannya, penulis hanya bisa

berdo‟a kepada Allah SWT membalas amal baik semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Selanjutnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu kritik dan saran yang konstruktif senantiasa penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap semoga skirpsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membaca terutama bagi civitas akademika IAIN Salatiga. Wassalamualaikum Wr. Wb. Penulis ix

ABSTRAK Sujarmiko, Didik. 2016. Penyelesaian Wanprestasi Yang Terjadi Pada Perjanjian Kredit (Studi Kasus KJKS BMT ANDA Salatiga Nomer 0152). Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agana Islam Negeri Salatiga. Pembimbing: Heni Satar Nurhaida, SH., M.Si. Kata Kunci: Penyelesaian Wanprestasi BMT lahir di tengah-tengah masyarakat dengan tujuan memberikan solusi pendanaan yang mudah dan cepat, terhindar dari jerat rentenir, dan mengacu pada prinsip syariah. Pemberian pendanaan dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit. Praktek perjanjian kredit sering terjadi wanprestasi yang menyebabkan kerugian bagi kreditur karena debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis memfokuskan penelitian sebagai berikut: (1) Apa sajakah penyebab wanprestasi yang terjadi pada perjanjian kredit di BMT ANDA Salatiga nomer 0152? (2) Bagaimana cara penyelesaian wanprestasi yang terjadi pada perjanjian kredit di BMT ANDA Salatiga nomer 0152? Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah (1) Pendekatan penelitian yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalkan perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk bahasa dan kata-kata. (2) Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian yang mengacu pada perumusan masalah dan ditinjau dari tujuan penelitian hukum yaitu menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang menggunakan data primer sebagai data utama, dimana penulis harus terjun ke lokasi. Hasil penelitian ini menunjukkan: Pertama bahwa penyebab wanprestasi yang terjadi pada perjanjian kredit di BMT ANDA Salatiga nomer 0152 adalah kreditur memberi pinjaman kepada debitur dengan syarat tertentu yaitu berupa jaminan. Namun jaminan debitur hilang berupa satu unit sepeda motor, selanjutnya debitur tidak melunasi pinjamannya. Kedua bahwa penyelesaian wanprestasi yang terjadi pada perjanjian kredit di BMT ANDA Salatiga nomer 0152 adalah Pihak BMT melakukan menyelidiki tentang jaminan tersebut setelah itu diputuskan bawa jaminan hilang maka pihak BMT melaporkan ke POLDA dan dipublikan di media masa bawa ada kehilangan motor. Masalah tersebut jaminannya tidak ketemu, maka yang dilakukan pihak BMT dalam penyelesaian wanprestasi dengan cara pendekatan dan kekeluargaan. Setelah itu BMT ANDA Salatiga memutuskan bahwa debitur tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian maka pihak BMT ANDA Salatiga memberikan paksaan kepada debitur dengan kesepakan pihak BMT ANDA Salatiga untuk membayar setengah dari pinjaman kredit maka kedua pihak sama-sama rugi. x

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ..................................................................................... LEMBAR BERLOGO ................................................................................... HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................ HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................ HALAMAN PENYATAAN KEASLIAN TULISAN ................................... MOTTO ......................................................................................................... PERSEMBAHAN .......................................................................................... KATA PENGANTAR ................................................................................... ABSTRAK ..................................................................................................... DAFTAR ISI .................................................................................................. DAFTAR TABEL .......................................................................................... DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................

i ii iii iv v vi vii viii x xi xiii xiv

BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang......................................................................................... 2. Fokus Penelitian ...................................................................................... 3. Tujuan Penelitian ..................................................................................... 4. Kegunaan Penelitian ................................................................................ 5. Penegasan Istilah ..................................................................................... 6. Tinjauan Pustaka ..................................................................................... 7. Metode Penelitian .................................................................................... 8. Sistematika Penulisan ..............................................................................

1 4 5 5 6 8 11 18

BAB II KAJIAN PUSTAKA 1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian ....................................................... i. Pengertian Perjanjian ........................................................................ ii. Syarat-syarat Perjanjian .................................................................... iii. Asas-asas Perjanjian ......................................................................... iv. Berakhirnya Perjanjian ..................................................................... 2. Tinjauan Umum Tentang Kredit ............................................................. 1. Pengertian Kredit ............................................................................. 2. Unsur-unsur Kredit .......................................................................... 3. Macam-macam Kredit ..................................................................... 4. Penyelesaian Kredit ......................................................................... 3. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi .................................................... 1. Pengertian Wanprestasi .................................................................... 2. Bentuk Wanprestasi ......................................................................... 3. Akibat Hukum yang Timbul dari Wanprestasi ................................

20 20 24 28 37 38 38 41 43 45 46 46 48 49

xi

BAB III PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN a. Profil BMT Anda Salatiga ....................................................................... b. Struktur Organisasi KJKS BMT ANDA ................................................. c. Produk-produk Simpanan KJKS BMT ANDA ....................................... d. Sistem Pemasaran di BMT ANDA Salatiga ............................................ e. Kegiatan Manajemen terkait dengan Marketing ...................................... f. Prosedur Pengajuan Pinjaman Kredit di BMT ANDA Salatiga. ............. g. Data Perjanjian Kredit ............................................................................. h. Wanprestasi Yang Terjadi Pada BMT ANDA Salatiga Nomer 0152. .... BAB IV PEMBAHASAN WANPRESTASI a. Proses Penyelesaian Wanprestasi secara umum yang terjadi pada Perjanjian Kredit di BMT ANDA Salatiga. .............................................. b. Faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi di BMT ANDA Salatiga. c. Penyelesaian Wanprestasi Yang Terjadi Pada Perjanjian Kredit BMT ANDA Salatiga Nomer 0152………………………………………….... BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ............................................................................................... B. Saran ......................................................................................................... DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

xii

53 56 58 62 63 66 69 75

79 86 87

93 94

DAFTAR TABEL Tabel 3.1 Struktur Organisasi BMT Anda Salatiga ......................................

56

Tabel 3.2 Nisbah Bagi Hasil..........................................................................

59

Tabel 3.3 Data Angsuran Perjanjian Kredit Tahun 2014 ..............................

69

Tabel 3.4 Data Angsuran Perjanjian Kredit Tahun 2015 ..............................

71

xiii

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1

Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 2

Lembar Konsultasi

Lampiran 3

Nota Pembimbing

Lampiran 4

Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 5

Foto profil BMT ANDA

Lampiran 6

Daftar Nilai SKK

Lampiran 7

Daftar Riwayat Hidup

xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian Pasca krisis moneter tahun 1998, hingga kini Indonesia dihadapkan pada kondisi ekonomi yang susah stabil. Bencana alam di berbagai propinsi semakin menambah beban berat perintah dalam pembangunan. Sedangkan di pihak masyarakat kecil, keterpurukan juga makin terus mengancam. Akhirakhir ini, naiknya minyak mentah dunia telah menjadikan kondisi perekonomian Indonesia semakin hari semakin kurang jelas. Indeks kurs rupiah terhadap dollar Amerika senantiasa naik turun, ditambah naiknya beberapa komponen harga yang menjadi kebutuhan masyarakat seperti naiknya BBM, listrik, telepon serta naiknya harga-harga sembako yang kesemuannya mengakibatkan makin terpuruknya kondisi ekonomi nasional. Bagi masyarakat kelas bawah (miskin), kondisi ini semakin menambah kesulitan dalam berusaha dan beraktivitas di lini ekonomi. Diantaranya kesulitan yang mereka hadapi adalah kekurangan permodalan untuk membeli bahan dan alat produksi, atau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena terus melambungnya harga. Para pengusaha kecil dan pedagang kecil sangat membutuhkan pihak lain dalam penyediaan pinjaman lunak untuk menambah permodalan. Dalam kondisi yang demikian inilah Baitul maal wattamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah muncul dan coba untuk menawarkan solusi bagi masyarakat kelas bawah. BMT sendiri merupakan 1

salah satu modal lembaga keuangan syariah yang bisa dibilang paling sederhana. Realita di lapangan, dalam beberapa tahun terakhir BMT mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan BMT yang pesat ini terjadi karena tingginya kebutuhan masyarakat, namun di sisi lain ke dunia perbankan yang lebih formal relatif sulit dilakukan. BMT lahir di tengah-tengah masyarakat dengan tujuan memberikan solusi pendanaan yang mudah dan cepat, terhindar dari jerat rentenir, dan mengacu pada prinsip syariah. Geraknya yang gesit, dikelola oleh tenagatenaga mudah yang progresif dan inovatif, serta pelayanan yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan membuat BMT cepat populer (Sumiyanto, 2008:34). Pemberian pendanaan dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit. Pengertian sederhana kredit merupakan penyaluran dana dari pihak pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana. Penyaluran dana tersebut didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada penguna dana. Artinya pihak yang memberikan pinjaman percaya kepada pihak yang menerima dana, bahwa dana yang diberikan pasti akan terbayar. Di lain pihak, penerima dana mendapatkan kepercayaan dari pihak yang memberi pinjaman, sehingga penerima diharapkan akan membuat para pihak yang terikat dalam perjanjian memenuhi segala kewajibanya dengan baik. Namun didalam perjanjian pinjammeminjam tersebut ada kalanya salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama (Ismail, 2010: 93). 2

Perjanjian kredit yang diberikan oleh BMT mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya BMT harus memperhatikan asas-asas dalam pengkreditan yang sehat. Untuk memperoleh kenyakinan tersebut sebelum memberikan kredit harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, jaminan, prospek dari usaha debitur. Apabila penilaian yang dilakukan oleh pihak BMT ini menunjukan hal yang positif, maka BMT harus memutuskan untuk memberi kredit dan membuat suatu perjanjian kredit yang ditandatangani kedua belah pihak sehingga terjadilah hubungan hukum antara kedua bela pihak. Pada dasarnya apabila pelaksanaan pemberian kredit dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka diharapkan dengan berakhirnya jangka waktu kredit yang ditetapkan, pihak debitur melunasi hutang-hutangnya. Namun tidak jarang terjadi jangka waktu kredit telah habis tetapi debitur tidak atau belum memenuhi kewajibannya. Dengan adanya hal ini dapat dikategorikan dengan istilah kredit tidak lancar atau kredit macet. Kredit macet pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya “wanprestasi” (ingkar janji/cedera janji), yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak mau atau tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya sebagaimana yang tertera dalam perjanjian kredit. Penyebab debitur wanprestasi dapat bersifat alamiah (di luar kemampuan dan kemauan debitur), maupun akibat itikad tidak baik buat debitur (Hariyani, 2010: 28). Salah satu bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pihak peminjam terhadap pihak yang meminjamkan ialah adanya pengingkaran janji oleh 3

pihak peminjam yang mana pembayaran kembali dari pinjaman tesebut beserta bunga yang terhutang oleh pihak kedua atau peminjam tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Disebut wanprestasi jika melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian, karena ada ingkar janji dalam melakukan dan perbuatan itu dilakukan secara sepihak oleh pihak yang meminjamkan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada peminjam atau ada perjanjian terlebih dahulu secara tertulis. Praktek perjanjian kredit sering terjadi wanprestasi yang menyebabkan kerugian bagi kreditur karena debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Seperti yang terjadi pada BMT ANDA ada permasalahan antara debitur dan kreditur yang dikarenakan kreditur memberi pinjaman kepada debitur dengan syarat tertentu yaitu berupa jaminan. Namun jaminan debitur hilang berupa satu unit sepeda motor, selanjutnya debitur tidak melunasi pinjamannya. Sehingga dengan fakta ini penulis tertarik mengangkatnya dalam sebuah penelitian yang diberi judul: Penyelesaian wanprestasi yang terjadi pada perjanjian kredit (Studi Kasus di BMT ANDA Salatiga nomer 0152).

B. Fokus Penelitian Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diangkat fokus masalah yang diantaranya sebagai berikut: 1. Apa sajakah penyebab wanprestasi yang terjadi pada perjanjian kredit KJKS BMT ANDA Salatiga nomer 0152? 4

2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi yang terjadi pada perjanjian kredit KJKS BMT ANDA Salatiga nomer 0152?

C. Tujuan Penelitian Tujuan dari penulisan skripsi dalam mengadakan penelitian ini sebagai berikut : 1.

Untuk mengetahui penyebab wanprestasi yang terjadi pada perjanjian kredit KJKS BMT ANDA Salatiga nomer 0152.

2.

Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi yang terjadi pada perjanjian kredit KJKS BMT ANDA Salatiga nomer 0152.

D. Kegunaan Penelitian Manfaaat atau kegunaan yang bisa diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 9.

Manfaat teoritis i. Untuk menambah pengetahuan penulis mengenai wanprestasi pada perjanjian kredit. j. Meluruskan masalah wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit di KJKS BMT ANDA. k. Memberikan solusi kepada BMT ANDA mengenai penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh peminjam.

5

10. Manfaat praktis d. Bagi

IAIN

Salatiga,

untuk

memperkaya

perbendaharaan

perpustakaan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. e. Bagi

BMT

diharapkan

mampu

menjalankan

penyelesaian

wanprestasi sesuai hukum islam. f. Bagi kreditor dapat meningkatkan kedisiplinan dalam melakukan pinjam-meminjam. g. Bagi peneliti, dapat memberikan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman baru dalam penelitian.

E. Penegasan Istilah Agar terdapat kejelasan mengenai judul penelitian di atas, maka penulis perlu menjelaskan maknanya sebagai berikut : 1.

Penyelesaian Menurut kamus besar bahasa Indonesia, penyelesaian adalah jalan keluar, jalan lepas, pemecahan, penanggulangan, resolusi, solusi.

2.

Wanprestasi Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagai mana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur (Herlien, 2010: 258).

6

3.

Perjanjian Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti, 1995:1)

4.

Kredit Perkataan “kredit” berasal dari bahasa Latin credo yang berarti “saya percaya”, yang merupakan kombinasi dari bahasa Sanskerta cred yang artinya “kepercayaan”, dan bahasa Latin do yang artinya “saya tempatkan”.

Pengertian

”kredit”

menurut

UU

10/1998

tentang

Perbankan, Pasal 1 angka 11, adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat

dipersamakan

dengan

itu,

berdasarkan

persetujuan

atau

kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajiban pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga” (Hariyani, 2010:10). 5.

KJKS Arti KJKS adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah, sebagaimana disebutkan dalam Kepmen No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, inventasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah) (Sumiyanto, 2008:39).

6.

BMT Baitul Mal Wattamwil (BMT) adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang tata cara beroperasinya 7

mengacu

kepada

ketentuan-ketentuan

Al-Qur‟an

dan

Hadist

(http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-baitulmal-wattamwil.html: Baitul Mal dalam Sistem Ekonomi Islam diunduh pada tanggal 16 November 2015 pukul 19.00).

F. Tinjauan Pustaka Menurut skripsi Budi Saputra dengan judul “Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruko di Kota Yogyakarta” menjelaskan bahwa kerugian itu diakibatkan wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa, yaitu penyewa tidak melaksanakan kewajibannya di dalam perjanjian yang disepakati kedua belah pihak. Hal mana penyewa sama sekali tidak berprestasi dan terlambat berprestasi. Atas persoalan tersebut, pihak yang menyewakan meminta pertanggung jawaban dari pihak penyewa atas kerugian yang dideritanya, namun pihak penyewa yang semestinya memiliki tanggung jawab penuh terhadap kerugian itu, menolak untuk mengganti kerugian yang dialami pihak yang menyewakan. Menurut skripsi

Ingrit Valendri

dengan judul “Penyelesaian

Wanprestasi dalam Perjanjian Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang” menjelaskan bahwa dalam praktik perjanjian rawat inap diberbagai Rumah Sakit, khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi, wanprestasi sering dilakukan oleh pasien yaitu dalam hal tidak dapat melakukan kewajibannya melunasi semua biaya perawatan selama di Rumah Sakit. Dari informasi yang didapat dari pihak 8

Rumah Sakit, bahwa keadaan pasien tidak mampu dan juga pasien tersebut memiliki tingkat pendidikan cukup rendah. Hal ini dapat dilihat dari identitas pasien atau tanda pengenal pasien yang ditinggalkanya di Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi. Menurut skripsi Carina Mutiara Pramudyawadani yang berjudul “Penyelesaian Panprestasi dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak tanggungan di Mitra Mayapada Usaha di Surakarta” menjelaskan bahwa pemberian kredit yang terjadi di Surakarta oleh pihak Mitra Mayapada Usaha tidak selalu dapat berjalan lancar dan baik, suatu saat jika pemberi pinjaman kredit atau kreditur mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari warga Surakarta yang mengajukan pinjaman atau disebut dengan debitur karena kelalaian dan atau kesengajaan debitur dan atau adanya sesuatu hal lain yang sifatnya memaksa serta tiba-tiba, misalnya terjadi bencana alam, tanah longsor, kebakaran, gempa bumi maupun banjir yang melanda di Surakarta menyebabkan warga Surakarta kehilangan sebagaian bahkan seluruh harta kekayaannya yang mereka miliki, pihak Mitra Mayapada Usaha tidak dapat begitu mudah memaksa debitur untuk segera melunasi hutang karena keadaan debitur tidak memungkinkan untuk segera melunasi hutang akan tetapi debitur tetap mempunyai kewajiban untuk mengembalikan kredit yang telah diterima berikut bunganya sesuai dengan perjanjian. Menurut

skripsi

Gita

Herliana

yang

berjudul

“Penyelesaian

Wanprestai dalam Perjanian Sewa Menyewa Mobil antara Penyewa dengan CV Citra Sarana Rent Car di kota Pekanbaru” menjelaskan bahwa dalam 9

pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil yang menimbukan hak dan kewajiaban antara kedua belah pihak secara timbal balik, secara tidak langsung menuntut agar kesua belah pihak dalam pelaksanaanya terikat pada apa yang telah disepakati. Secara umum, hambatan yang terjadi dalam perikatan kedua belah pihak di dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa pada CV Citra Sarana Rent Car secara garis besar adalah wanprestasi oleh penyewa, seperti keterlambatan dalam pengambilan mobil (objek peneliti) dimana pihak penyewa dalam mengembaliakan mobil lewat dari jangka yang telah ditentukan. Menurut skripsi Harso Wijay yang berjudul “Tinjauan Hukum mengenai wanprestasi dalam jual beli secara elektronik dihubungkan dengan buku III kitab Undang Undang Hukum Perdata Tentang Perikatan“ menjelaskan bahwa keberadaan internet mengakibatkan semakin maraknya kegiatan perekonomian

yang memanfaatkan

internet

sebagai

media

komunikasi dan transaksi dalam suatu perdagangan. Jual beli barang dan atau jasa secara elektronik melalui internet sering juga disebut dengan istilah ecommerce, jual beli seperti ini menimbulkan dampak tersendiri terhadap perkembangan hukum di Indonesia, termasuk pengaturan mengenai wanprestasi dalam jual beli secara elektronik karena hal tersebut menyangkut kepastian hukum dan kenyamanan bertransaksi melalui media elektronik. Oleh karena itu, perlu adanya aturan yang jelas mengenai transaksi jual beli secara elektronik tersebut, peraturan

mengingat di Indonesia belum ada satupun

perundang-undangan

yang mengatur 10

masalah

e-commerce,

sedangkan tuntutan harus adanya perlindungan hukum terhadap pihak yang di rugikan apabila terjadi wanprestasi dalam jual beli secara elektronik sangat mendesak. Sehingga peneliti melakukan penelitian yang berjudul penyelesaian wanprestasi yang terjadi pada perjanjian kredit (Studi kasus KJKS BMT ANDA Salatiga nomer 0152) menjelaskan bahwa praktek perjanjian kredit sering terjadi wanprestasi yang menyebabkan kerugian bagi kreditur karena debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Seperti yang terjadi pada BMT ANDA ada permasalahan antara debitur dan kreditur yang dikarenakan kreditur memberikan pinjaman kepada debitur dengan syarat tertentu yaitu berupa jaminan. namun jaminan debitur tersebut hilang berupa satu unit sepeda motor dan selanjutnya debitur tidak melunasi pinjamannya, maka terjadilah wanprestasi pada perjanjian tersebut.

G. Metode Penelitian 1.

Pendekatan penelitian dan jenis penelitian a. Pendekatan penelitian Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan hukum empiris artinya dengan mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau fakta sosial sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat. Penelitian hukum yang berparadigma sebagai fakta sosial yang mana data hukumnya dieksplorasi dari proses interaksi hukum di masyarakat. Dengan 11

maksud menyelidiki respon atau tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum (Utsman, 2014:2-3). Penggunaan pendekatan ini, dimaksudkan untuk memahami gejala hukum di BMT Anda Salatiga yang berhubungan dengan pelaksanaan penyelesaian wanprestasi yang terjadi pada perjanjian kredit, apakah sudah sesuai hukum Islam atau belum. b. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami keadaan atau fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan dengan berbagai metode alamiah. Dalam

penelitian kualitatif metode yang biasa

digunakan adalah wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen (Moleong, 2011:6). 2.

Kehadiran peneliti Sesuai dengan pendekatan kualitatif, maka semua fakta berupa kata-kata maupun tulisan dari sumber data manusia yang telah diamati dan dokumen yang terkait disajikan dan digambarkan apa adanya untuk selanjutnya ditelaah guna menemukan makna. Oleh karena itu, kehadiran peneliti sangatlah penting yaitu peneliti bertindak langsung sebagai instrument dan sebagai pengumpul data hasil observasi yang mendalam serta terlibat aktif dalam penelitian.

12

3.

Lokasi penelitian Peneliti memilih di lokasi KJKS BMT ANDA JL. Merak 90 Cabean Salatiga karena ada permasalahan unik yang kasusnya hilangnya jaminan berupa sepeda motor dan mengakibatkan kreditur wanprestasi.

4.

Sumber data Sumber data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan fenomena yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok pemasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasanya. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, sebagai berikut: a. Data primer Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari objek yang akan diteliti yaitu diperoleh dengan menggunakan wawancara atau interview kepada kreditur dan debitur. Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin, dimana peneliti mempersiapakan daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum wawancara dimulai, akan tetapi

tidak

menutup

kemungkinan

untuk

mengembangkan

pertanyaan yang lebih luas tetapi sesuai dengan apa yang ada dalam daftar pertanyaan. b. Data sekunder Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, penelitian-penelitian lain, buku-buku misalnya 13

Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet, BMT Menuju Koperasi Modern dan lain-lain. 5. Prosedur pengumpulan data Metode

pengumpulan

data

adalah

suatu

cara

untuk

mengumpulkan keterangan-keterangan dalam sebuah penelitian. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut: a. Metode interview/wawancara Interview dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan dengan sistematik dan berlandaskan pada tujuan pendidikan Sutrisno Hadi (1987: 206). Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, dimaksudkan untuk memperoleh data mengenai seputar penelitian yang lengkap dan mendalam. Metode ini peneliti mengadakan wawancara langsung dengan pegawai BMT dan kreditur, untuk mendapatkan data tentang penyelesaian wanprestasi yang terjadi pada Perjanjian Kredit. b. Metode observasi Metode observasi adalah metode yang biasa diartikan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomenafenomena yang diselidiki (Moleong, 2001:180). Metode ini digunakan untuk mengetahui prosesi penyelesaian wanprestasi yang timbul pada perjanjian kredit di KJKS BMT ANDA Cabean

14

Salatiga. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai pengamat nonpartisipan. c. Metode dokumentasi Dokumen merupakam cacatan atau peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2010: 240). Metode ini digunakan untuk mengetahui keadaan geografis, keadaan KJKS BMT ANDA Cabean Salatiga. 6. Analisis data Data dan bahan hukum yang diperoleh akan dianalis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Kemudian peneliti juga menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam mengkaji permasalahan penelitian. a. Analisis

kualitatif,

yaitu

penyorotan

masalah

serta

usaha

pemecahannya, yang dilakukan dengan upaya-upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan obyek penelitian ke dalam

unsur–unsur

tertentu,

untuk

kemudian

ditarik

suatu

generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkupnya (Soerjono, 1986: 32). b. Analisis deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, sehingga mampu menjawab rumusan masalah yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan. 15

7. Pengecekan keabsahan data Keabsahan menggunakan

data

kriteria

dalam

penelitian

kreadibilitas.

Hal

ini

ditentukan

inidimaksudkan

dengan untuk

membuktikan bahwa apa yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan kenyataan yang ada dalam latar penelitian. Menurut Lexy J. Moleong ( 2000:175-178) dalam

pemeriksaan keabsahan data dapat dilakukan

dengan cara perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan teman sejawat melalui diskusi, analisis kasus negative, kecukupan refesional, pengecekan anggota, uraian rinci dan auditing. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan pengecekan keabsahan data sebahai berikut: a. Ketekunan pengamatan Bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. b. Triangulasi Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

16

8. Tahap-tahap penelitian Tahap-tahap penelitian yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut: a. Tahap pra lapangan 1) Mengajukan judul penelitian 2) Menyusun proposal penelitian 3) Konsultasi penelitian kepada pembimbing b. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: 1) Persiapan diri untuk memasuki lapangan penelitian. 2) Pengumpulan data atau informasi yang terkait dengan fokus penelitian. 3) Pencatatan data yang telah dikumpulkan. c. Tahap analisis data, meliputi kegiatan: 1) Coding, organisir data, katagori. 2) Penemuan hal-hal yang penting dari data penelitian. 3) Pengecekan keabsahan data. d. Tahap penulisan laporan penelitian 1) Penulisan hasil penelitian. 2) Konsultasi hasil penelitian kepada pembimbing. 3) Perbaikan hasil konsultasi. 4) Pengurusan kelengkapan persyaratan ujian. 5) Ujian munaqosah skripsi.

17

H. Sistematika Penulisan Adapun sistematika penulisan hasil laporan penelitian ini adalah sebagai berikut; Bab I Pendahuluan, yang merupakan garis-garis besar pembahasan isi pokok penelitian yang terdiri atas; latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian. Bab II Kajian Pustaka, meliputi tinjauan umum tentang perjanjian yaitu pengertian perjanjian, syarat-syarat perjanjian, asas-asas perjanjian, batalnya perjanjian. diuraikan juga tentang tinjauan umum tentang kredit yaitu

pengertian

kredit,

unsur-unsur

kredit,

macam-macam

kredit,

penyelesaian kredit macet. dan tinjauan umum tentang wanprestasi yaitu pengertian wanprestasi, bentuk wanprestasi, akibat hukum yang timbul dari wanprestasi. Bab III Paparan Data dan Temuan Penelitian yaitu mendiskripsikan tentang profil BMT ANDA Salatiga, struktur organisasi KJKS BMT ANDA, produk-produk simpanan KJKS BMT ANDA, sistem pemasaran di bmt anda salatiga, kegiatan manajemen terkait dengan marketing, prosedur pengajuan pinjaman kredit di BMT ANDA Salatiga, data perjanjian kredit, wanprestasi yang terjadi pada BMT ANDA Salatiga nomer 0152. Bab IV Pembahasan yaitu membahas tentang proses penyelesaian wanprestasi secara umum yang terjadi pada perjanjian kredit di BMT ANDA Salatiga, faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi di BMT ANDA 18

Salatiga, penyelesaian wanprestasi yang terjadi pada perjanjian kredit BMT ANDA Salatiga Nomer 0152. Bab V adalah penutup yang merupakan kesimpulan dan saran-saran mengenai persoalan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya. Kemudian pada bagian akhir dari skripsi adalah daftar pustaka dan lampiranlampiran.

19

BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 1. Pengertian perjanjian Istilah perjanjian sudah sangat popular dikalangan masyarakat yang merupakan hal yang senantiasa ditemui dalam lalulintas hubungan hukum. Terhadap pengertian perjanjian, sampai saat ini belum diperoleh satu kesatuan pendapat di antara para sarjana atau ahli hukum. Hal ini disebabkan karena luasnya aspek yang terkandung di dalam perjanjian itu sendiri. a. Pengertian perjanjian dalam hukum perdata. Gambaran untuk mengetahui dan memahami pengertian perjanjian, di dalam ketentuan pasal 1313 KUH Perdata dinyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih lainnya. Pengertian diatas tersebut, dapat dilihat bahwa hubungan perjanjian dengan perikatan sangatlah erat karena dari setiap perjanjian yang diadakan memberikan suatu perikatan hukum di antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut sehingga dapat dilihat bahwa perjanjian adalah sumber terpenting yang melahirkan perikatan dan adanya suatu perjanjian antara kedua belah pihak, maka akan mengakibatkan terjadi perikatan antara kedua belah pihak tersebut. 20

Uraian di atas dapat dinyatakan bahwa dalam suatu perjanjian terdapat adanya para pihak, adanya prestasi yang akan dicapai, adanya kesepakatan para pihak. Di samping itu, juga adanya kecakapan, kejujuran serta kepercayaan masing-masing yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Mengenai perikatan ini diatur dalam Buku III Pasal 1233 KUH Perdata. Suatu perikatan dapat timbul, baik karena perjanjian maupun karena undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1233 KUH Perdata yang berbunyi tiap-tiap perikatan melahirkan baik karena persetujuan maupun baik karena undang-undang. Perikatan yang timbul karena perjanjian suatu hal yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu, sedangkan yang timbul karena undang-undang merupakan hal yang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan. b. Pengertian perjanjian menurut hukum Islam. Menurut hukum Islam ada dua istilah dalam Al Qur‟an yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu al-„aqdu (akad) dan al-„ahdu (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan

ikatan

maksudnya

adalah

menghimpun

atau

mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambungan dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Para ahli hukum Islam memberikan definisi akad sebagai pertalian antara Ijab dan Kobul yang dibenarkan oleh 21

syara‟ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya (Gemala, 2006: 45). Akad (al-„aqdu) sebagaimana dijelaskan dalam A-Qur‟an (QS. 5:1):

                          “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”(Al Maaidah: 1). Janji (Al-„ahdu) sebagaimana dijelaskan dalam A-Qur‟an :

           (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. (QS. Ali-Imran 76). Selain itu ada beberapa pendapat dari sarjana atau ahli hukum,menurut Abdul Kadir Muhammad (1993: 225) berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.

22

Sementara itu Subekti (1995: 1) mengemukakan pula bahwa pengertian perjanjian itu adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sedangkan menurut hukum islam perjanjian berasal dari kata aqad yang secara etimologi berarti “menyimpulkan” (Mahmud, 1973:274). Pengertian perjanjian menurut Handri Raharjo, “Suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subjek hukum yang lain berkewajiban melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum” (Handri, 2009: 42). Menurut Abdul Aziz Muhammad (2010: 15) kata aqad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Dari sinilah kemudian makna aqad diterjemahkan secara bahasa sebagai menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga di dalamnya janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakanya isi sumpah atau meninggalkannya. Demikan juga dengan janji halnya dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkanya.

23

Perspektif hukum Islam menurut Suhrawardi K. Lubis (1994: 1) mengemukakan bahwa pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Pengertian perjanjian tersebut tersirat pula bahwa hubungan yang terjadi antara kreditur dan debitur merupakan suatu hubungan hukum yang artinya hukum itu sendirilah yang meletakkan hak pada suatu pihak dan kewajiban pada pihak lainnya. Jika terjadi salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya maka hukum dapat memaksakan supaya kewajiban-kewajiban itu dipenuhi disebut juga dengan ingkar janji. Peristiwa saling ingkar janji timbullah suatu perikatan hukum diantara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Adapun terhadap pengertian perikatan ini, Subekti (1995: 14) mengatakan bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu. 2. Syarat-syarat perjanjian. a. Syarat-syarat perjanjian menurut hukum perdata. Sahnya perjanjian berarti bagaimana terjadinya perjanjian itu menurut hukum yang berlaku, perjanjian yang sah artinya perjanjian yang dibenarkan menurut hukum yang berlaku (Hilman, 1992: 99). Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian yang sah 24

diakui dan diberi akibat hukum (legally concluded contract). Menurut pasal 1320 KUH Perdata, syarat-syarat sahnya perjanjian: 1) Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (konsensus). Persetujuan kehendak adalah kesepakatan, seia sekata pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Apa yang dikendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya. Persetujuan itu sifatnya sudah mantap, tidak lagi dalam perundingan. 2) Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (capacity). Pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun. Menurut ketentuan pasal 1330 KUH Perdata, dikatakan tidak cakap membuat perjanjian ialah: a) Orang yang belum dewasa. b) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan. c) Wanita bersuami. 3) Ada suatu hal tertentu (objek). Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Kejelasan mengenai pokok perjanjian atau objek perjanjian ialah untuk 25

memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak. Jika pokok perjanjian, atau objek perjanjian, atau predtasi itu kabur, tidak jelas, sulit bahkan tidak mungkin dilaksanakan, maka perjanjian itu batal (nietig, void). 4) Ada suatu sebab yang halal (causa). Kata causa berasal dari bahasa latin artinya sebab. Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud dengan cuasa yang halal dalam pasal 1320 KUHPerdata itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak. Syarat pertama dan kedua pasal 1320 KUHPerdata disebut syarat subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Tetapi jika tidak dimintakan pembatalan kepada hakim, perjanjian itu tetap mengikat pihak-pihak, walaupun diancam pembatalan sebelum lampau waktu lima tahun (pasal 1454 KUHPerdata). Syarat ketiga dan keempat pasal 1320 KUHPerdata disebut syarat objektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian. Jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjian batal. 26

Kebatalan itu dapat diketahui pabila perjanjian tidak mencapai tujuan karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Kemudian diperkarakan ke muka hakim, dan hakim menyatakan perjanjian batal, karena tidak memenuhi

syarat

objektif

(Abdulkadir, 1993:228-233) b. Syarat-syarat perjanjian dalam Islam. Syarat-syarat hukum perjanjian dalam Islam adalah sebagai berikut (Pasaribu, 1994: 2-3): 1) Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya. Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan hukum atau perbuatan yang melawan huk syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menempati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum (Hukum Syariah), maka perjanjian diadakan dengan sendirinya batal demi hukum. 2) Harus sama ridha dan ada pilihan. Maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasakan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing kedua belah pihak ridha/ rela aka nisi perjanjian

27

tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan

kepada

kehendak

bebas

pihak-pihak

yang

mengadakan perjanjian. 3) Harus jelas dan gamblang. Maksunya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari. Demikian pada saat pelaksanaan/penerapan perjanjian masingmasing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interprestasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu. 3. Asas-asas perjanjian. a. Asas-asas perjanjian dalam hukum Islam. Asas-asas yang berkaitan dengan perjanjian (akad) dalam hukum Islam adalah sebagai berikut (Pasaribu, 1994: 8-15): 1) Asas ibahah (Mabda‟ al-Ibahah)

28

Asas ibahah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium “pada asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya”. Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah. Dalam hukum Islam, untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil syariah. Orang tidak dapat membuat-buat bentuk baru ibadah yang tidak pernah ditentukan oleh Nabi SAW, bentukbentuk baru ibadah yang dibuat tanpa pernah diajarkan oleh Nabi SAW itu disebut bid‟ah tidak sah hukumnya. Sebaliknya, dalam tindakan-tindakan muamalat berlaku asas sebaliknya, yaitu bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Bila dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya perjanjian, maka hal ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai tindakan tersebut. 2) Asas kebebasan berakad (Mabda‟ Hurriyah at-Ta‟aqud) Hukum Islam mengikuti kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat dengan nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan 29

memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama jalan batil. Namun demikian, dilingkungan madzhabmadzhab yang berbeda terdapat perbedaan pendapat mengenai luas sempitnya kebebasan tersebut. Nash-nash al-Qur‟an dan sunnah

Nabi

SAW

serta

kaidah-kaidah

hukum

Islam

menunjukkan bahwa hukum Islam menganut asas kebebasan berakad. Asas kebebasan berakad ini merupakan konkretisasi lebih jauh dan spesifikasi yang lebih tegas lagi terhadap asas ibahah dalam muamalat. 3) Asas konsensualisme Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat

konsensual.

Para

ahli

hukum

Islam

biasanya

menyimpulkan asas konsensualisme dalam firman Allah yang berbunyi:

                          30

“Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali (jika makan harta sesama itu dilakukan) dengan cara tukar menukar berdasarkan perizinan timbal balik (kata sepakat) diantara kamu “ (an-Nisa‟: 29). Kutipan ayat diatas menjelaskan bahwa setiap pertukaran secara timbal balik itu diperbolehkan dan sah selama didasarkan atas kesepekatan antara kedua belah pihak. 4) Asas keseimbangan (Mabda‟ at-Tawazun fi al-Mu‟awadhah) Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun

keseimbangan

dalam

memikul

resiko.

Asas

keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidak seimbangan prestasi yang mencolok. Asas keseimbangan dalam memikul resiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, dimana dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala resiko atas kerugian usaha, sementara kreditur bebas sama sekali dan harus mendapat prosentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negatif. 5) Asas kemaslahatan (tidak memberatkan) Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan 31

bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (mudharat) atau

keadaan

memberatkan

(masyaqqah).

Apabila

dalam

pelaksanaan akan terjadi perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak

bersangkutan

sehingga

memberatkannya,

maka

kewajibannya dapat diubah dan disesuaikannya kepada batas yang masuk akal. 6) Asas amanah Asas Amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beri‟tikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan

tidak

dibenarkan

salah

satu

pihak

mengeksploitasi

ketidaktahuan mitranya. Dalam kehidupan masa kini banyak sekali obyek transaksi yang dihasilkan oleh satu pihak melalui suatu keahlian yang amat spesialis dan profesionalisme yang tinggi sehingga ketika ditransaksikan, pihak lain yang menjadi mitra transaksi tidak banyak mengetahui seluk beluknya. Oleh karena

itu,

ia

sangat

bergantung

kepada

pihak

yang

menguasainya. Profesi kedokteran, terutama dokter spesialis, misalnya hanya diketahui dan dikuasai oleh para dokter saja. Masyarakat umum tidak mengetahui seluk beluk profesi tersebut. Oleh karena itu, ketika seorang pasien sebagai salah satu pihak transaksi akan diterapkan oleh suatu metode pengobatan dan penenangan penyakitnya, sang pasien sangat bergantung kepada 32

informasi dokter untuk mengambil keputusan menjalani metode tersebut. Begitu juga terdapat barang-barang canggih, tetapi juga menimbulkan resiko berbahaya bila salah dalam penggunaannya. Dalam hal ini, yang bertransaksi dengan obyek barang tersebut sangat bergantung kepada informasi produsen yang menawarkan barang tersebut. Oleh karena itu, dalam kaitan ini dalam hukum perjanjian Islam dituntut adanya sikap amanah pada pihak yang menguasainya untuk memberi informasi yang sejujurnya kepada pihak lain yang tidak banyak mengetahuinya. Dalam hukum Islam, terdapat suatu bentuk perjanjian yang disebut perjanjian amanah, salah satu pihak hanya bergantung kepada informasi jujur dari pihak lainnya untuk mengambil keputusan untuk menutup perjanjian bersangkutan. Diantara ketentuannya, adalah bahwa bohong atau penyembunyian informasi yang semestinya disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan akad bila dikemudian hari ternyata informasi itu tidak benar yang telah mendorong pihak lain untuk menutup perjanjian. Contoh paling sederhana dalam hukum Islam adalah akad murabahah, yang merupakan salah satu bentuk akad amanah. Pada zaman sekarang wilayah akad amanah tidak saja hanya dibatasi pada akad seperti murabahah, tetapi juga meluas kedalam akad takaful (asuransi) bahkan juga banyak akad yang

33

pengetahuan mengenai obyeknya hanya dikuasai oleh salah satu pihak saja. 7) Asas keadilan Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua

hukum.

Dalam

hukum

Islam,

keadilan

langsung

merupakan perintah al-Qur‟an yang menegaskan (QS. 5:8):

                               “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orangorang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”(al-Maidah: 8). Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sering kali zaman modern akad ditutup oleh satu pihak dengan pihak lain tanpa ia memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausul akad tersebut, karena klausul akad tersebut telah dibakukan oleh pihak lain. Tidak mustahil bahwa dalam pelaksanaannya akan timbul kerugian

34

kepada pihak yang menerima syarat baku itu karena didorong kebutuhan. Dalam hukum Islam kontemporer telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu. b. Asas-asas perjanjian dalam hukum perdata. Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas yaitu (Handri,2009: 43-46): 1) Asas kebebasan berkontrak Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang penting dalam hukum perjanjian. Asas ini merupakan perwujudan manusia yang bebas, pancaran hak asasi manusia. Asas kebebasan berkontrak berhubungan erat dengan isi perjanjian, yakni kebebasan untuk menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian diadakan. 2) Asas konsensualisme Asas konsensualisme dapat ditemukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan secara tegas bahwa untuk sahnya perjanjian harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditemukan dalam perkataan “semua” menunjukan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan kehendak yang dirasakan baik untuk menciptakan perjanjian. 35

3) Asas keseimbangan Asas keseimbangan menghendaki para pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang mereka buat. Kreditur mempunyai hak untuk menuntut pelaksanaan prestasi dengan melunasi utang melalui kekayaan debitur, namun kreditur juga mempunyai beban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, sehingga dapat dikatakan bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajiban untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang. 4) Asas kepercayaan Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain, menumbuhkan kepercayaan di antara para pihak antara satu dengan yang lain akan memegang janjinya untuk memenuhi prestasi di kemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian tidak mungkin diadakan para pihak. 5) Asas kebiasaan Asas kebiasaan ini harus diperhatikan dalam pelaksanaan perjanjian.

Selain

dari

undang-undang,

kebiasaan

juga

menentukan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian. Berdasarkan pasal 1339 KUH Perdata Pasal maka setiap perjanjian dilengkapi dengan aturan-aturan yang terdapat dalam undang-

36

undang dan kebiasaan. Selain ini, pasal 1347 KUH perdata diatur mengenai kebiasaannya yang selamanya dianggap diperjanjikan. 4. Berakhirnya Perjanjian Dalam suatu perjanjian kita harus tahu kapan perjanjian itu berakhir. Perjanjian dapat berakhir karena (Handri Raharjo, 2009: 95): a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak, misalnya persetujuan yang berlaku untuk waktu tertentu. b. Ditentukan oleh Undang-undang mengenai batas berlakunya suatu perjanjian, misalnya menurut Pasal 1066 ayat 3 KUH perdata disebutkan bahwa para ahli waris dapat mengadakan perjanjian untuk selama waktu tertentu untuk tidak melakukan pemecahan harta warisan, tetapi waktu persetujuan tersebut oleh ayat 4 dibatasi hanya dalam waktu lima tahun. c. Ditentukan oleh para pihak atau Undang-undang bahwa perjanjian akan hapus dengan terjadinya peristiwa tertentu. Misalnya jika salah satu pihak meninggal dunia, maka perjanjian tersebut akan berakhir. d. Pernyataan menghentikan persetujuan (opzegging). Opzegging dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak. Opzegging hanya ada pada perjanjian-perjanjian yang bersifat sementara, misalnya perjanjian kerja dan perjanjian sewa-menyewa. e. Perjanjian hapus karena putusan hakim. f.

Tujuan perjanjian telah dicapai.

g. Berdasarkan kesepakatan para pihak (herroeping). 37

Berakhirnya perjanjian diatur di dalam Bab XII Buku III KUH Perdata. Di dalam Pasal 1381 KUH Perdata disebutkan beberapa cara hapusnya perjanjian yaitu: a. Pembayaran b. Penawaran tunai disertai dengan penitipan c. Pembaharuan hutang d. Perjumlahan hutang e. Percapuran hutang f.

Pembebasan hutang

g. Musnahnya hutang yang terhutang h. Kebatalan/ pembatalan i.

Berlakunya syarat batal

j.

Kadaluarsa atau lewat waktu Jika dalam perjanjian tersebut telah dipenuhi salah satu unsur dari

hapusnya perjanjian sebagaimana disebutkan di atas, maka perjanjian tersebut berakhir sehingga dengan berakhirnya perjanjian tersebut para pihak terbebas dari hak dan kewajiban masing-masing.

38

B. Tinjauan Umum Tentang Kredit 1. Pengertian kredit Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (credere) yang berarti kepercayaan (truth atau faith). Oleh karena itu dasar dari kredit ialah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup memenui segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang atau jasa (Thomas Suyatno, 1995: 12). a. Pengertian kredit menurut hukum perdata. Pengertian

kredit

menurut

Undang-undang

nomer

10

tahun1998 tentang Perbankan, pasal 1 angka 11, adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjaman antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga” (Hariyani, 2010: 9). Kredit menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.

39

b. Pengertian kredit merurut hukum Islam. Istilah kredit juga berasal dari bahasa lain “Creditum” yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Dalam praktek sehari-hari pengertian ini selanjutnya berkembang lebih luas lagi yaitu, kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan jangka waktu yang disepakat (Teguh, 1989: 9). Buku III KUH Perdata Pasal 1338 yang memberikan hak kepada para pihak untuk membuat dan melakukan kesepakatan apa saja dengan siapa saja, selama mereka memenuhi syarat sahnya perjanjian, dan tidak ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. Pembatasan dalam pembebasan berkontrak terdapat dalam Pasal 1337 KUH Perdata bahwa suatu tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan Undang-undang. Agar kegiatan perkreditan dapat terlaksana dengan baik, maka ada beberapa prinsip yang perlu dipenuhi sebelum kredit disalurkan. Adapun prinsip-prinsip tersebut dikenal dengan istilah “5 C”, yaitu: a. Character Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi misalnya cara atau gaya hidup yang dianutnya,

40

keadaan keluarga dan hoby. Tertulis diatas mengenai salah satu ukuran kemauan membayar. b. Capacity Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan- ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlibat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. c. Capital Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini. d. Collateral Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

41

e. Condition Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa akan datang sesuai dengan sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil. 2. Unsur-unsur kredit Dalam kata kredit mengandung berbagai maksud atau dengan kata lain dalam kata kredit terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu. Sehingga jika kita bicara kredit maka termasuk membicarakan unsure-unsur yang terkandung di dalamnya. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut: a. Kepercayaan Kepercayaan merupakan suatu kenyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang, jasa) bener-bener diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit dikucurkan harus dilakukan penelitian dan penyidikan lebih dulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara interen maupun dari eksteren. Penelitian dan

42

penyidikan tentang kondisi pemohon kredit sekarang dan masa lalu, untuk menilai kesunggunhan dan etika baik nasabah terhadap bank. b. Kesepakatan Disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsure kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangi hak dan kewajiban masingmasing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikuncurkan. c. Jangka waktu Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (dibawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka panjang (diatas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. d. Resiko Akibat adanya tenggang waktu, maka pengambilan kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihkan atau macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar resikonya, demikian sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan 43

bank, baik resiko yang tidak sengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga

nasabah

tidak

mampu

lagi

melunasi

kredit

yang

diperolehnya. e. Balas jasa Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian kredit. Dalam bank konvensional balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bung juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil (Kasmir, 2004: 103-105). 3. Macam-macam kredit. Jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada masyarakat dapat dilihat dari berbagai sudut, yaitu (Suyatno, 1995: 19): a. Kredit dilihat dari tujuannya 1) Kredit konsumtif Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barangdan kebutuhan lainnya yang bersifat konsumtif. 2) Kredit produktif Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancarjalannya proses produksi.

44

3) Kredit perdagangan Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-baranguntuk dijualnya lagi. b. Kredit dilihat dari jangka waktunya 1) Kredit jangka pendek Yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun dan kreditini juga termasuk untuk tanaman musiman yang berjangka waktu lebihdari 1 tahun. 2) Kredit jangka menengah Yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun, kecualiuntuk kredit tanaman musiman. 3) Kredit jangka panjang Yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. c. Kredit dilihat dari jaminannya 1) Kredit tanpa jaminan Kredit ini disebut juga dengan istilah kredit blanko. Dalam duniaperbankan di Indonesia jenis kredit ini tidak digunakan sebab di sampingmengundang resiko yang besar bagi bank, juga tidak sesuai denganketentraman yang ada dalam praktek Perbankan.

45

2) Kredit dengan jaminan Kredit

ini

diberikan

pada nasabah

yang sanggup

menyediakan satubenda tertentu atau surat berharga atau orang untuk dikaitkan sebagaijaminan. d. Kredit dilihat dari penggunaannya 1) Kredit eksploitasi Yaitu kredit jangka pendek yang diberikan oleh suatu bank kepadaperusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaansehingga dapat berjalan lancer. 2) Kredit investasi Yaitu kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan olehbank

kepada

perusahaan

untuk

melakukan

investasi

penanaman modal. 4. Penyelesaian Kredit macet. Menurut Djumhana, penyelesaian secara administrasi perkreditan antara lain sebagai berikut: a. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak. b. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang 46

tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank. c. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank; dan/atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan(http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50294244def ee/langkah-langkah-penyelesaian-kredit-macet diunduh pada tanggal 26 februari 2016 pukul 23.00).

C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi 1. Pengertian wanprestasi Pengertian wanprestasi belum mendapatkan keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah yang hendak dipergunakan. Adanya bermacam-macam istilah wanprestasi menurut beberapa sarjana yang telah mempergunakan istilah wanprestasi dan member pendapat tentang pengertian wanprestasi tersebut. a. Pengertian wanprestasi menurut hukum perdata Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagai

47

mana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Pelaksanaan perjanjian, dapat terjadi wanprestasi yang berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan bersama dalam perjanjian. Wanprestasi ialah keadaan dimana salah satu pihak tidak melakukan kewajiban, terlambat atau tidak sempurna melakukan kewajibannya. Keadaan cidera janji berbeda dengan keadaan di luar kekuasaan

atau

kemampuan

dari

pihak

yang

tidak

dapat

melaksanakan kewajibannya. Kemungkinan dapat atau tidak dapat diatasi keadaan di luar kuasa/kemampuan harus diberitahukan dengan segera kepada pihak lainnya dan bahwa telah dicoba untuk mengatasi keadaan tersebut sebatas masuk akal sehingga tidak dapat digolongkan pada cidera janji (Herlien, 2010: 258-259). Wirjono

Prodjodikoro

(1981:

17),

mengatakan

bahwa

wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatuhal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipaki istilah pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi. Menurut Salim (2003: 98) berpendapat bahwa wanprestasi adalah tidak mengetahui atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitur. 48

Wanprestasi ialah keadaan dimana salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban. Wanprestasi ini disebabkan karena (Munir, 2001: 88): 1) Kesengajaan 2) Kelalaian 3) Tanpa kesalahan b. Pengertian wanprestasi menurut hukum Islam Dalam perjanjian/akad dapat saja terjadi kelalaian, baik ketika akad berlangsung maupun pada saat pemenuhan prestasi. Hukum Islam dalam cabang fiqh muamalah juga mengakui/mengakomodir wanprestasi, sanksi, ganti kerugian serta adanya keadaan memaksa, berikut ini disajikan pemikiran salah satu ahli fiqh muamalah Indonesia (Nasrun, 2000: 120-121). Bahwa dalam setiap perjanjian prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian, prestasi merupakan isi perjanjian, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi.

49

2. Bentuk wanprestasi Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu: a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. b) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapka pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. c) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali (Satrio, 1999: 84) Pada kenyataannya, sangat sulit untuk menentukan apakah debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan, karena pada saat mengadakan perjanjian pihak-pihak tidak menetukan waktu untuk melakukan suatu prestasi tersebut. 3. Akibat hukum yang timbul dari wanprestasi. Adapun akibat hukum bagi debitur yang lalai atau melakukan wanprestasi, dapat menimbulkan hak bagi kreditur, yaitu (Handri Raharjo, 2009: 81-84): a. Menuntut pemenuhan perikatan,

50

b. Menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan tersebut bersifat timbal-balik, menurut pembatalan perikatan, c. Menuntut ganti rugi, d. Menuntut pemenuhan perikatan dengan disertai ganti rugi, e. Menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi. Akibat hukum yang timbul dari wanprestasi dapat juga disebabkan karena keadaan memaksa (force majour). Keadaan memaksa (force majour) yaitu salah satu alasan pembenar untuk membebaskan seseorang dari kewajiban untuk mengganti kerugian (Pasal 1244 dan Pasal 1445 KUHPerdata). Menurut Undang-undang ada tiga hal yang harus dipenuhi untuk adanya keadaan memaksa, yaitu: a. Tidak memenuhi prestasi, b. Ada sebab yang terletak di luar kesehatan debitur, c. Faktor penyebab itu tidak terduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur. Terhadap kelalaian atau kealapaan debitur untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian akan mempunyai akibat-akibat yang tidak enak bagi pihak debitur sebagaimana berikut ini. a. Debitur harus membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1234 KUH Perdata). b. Perikatan tetap ada, kreditur masih menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di 51

samping itu, kreditur berhak untuk menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya, hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya. c. Resiko beralih kepada debitur sejak saat terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata. Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu. d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata (Salim, 2011: 180). Disimpulkan bahwa terdapat bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi di dalam pelaksanaan perjanjian. Dimana para pihak terkadang melakukan wanprestasi berupa telat membayar apa yang diperjanjikan atau tidak melakukan pembayaran sehingga mengakibatkan kerugian kepada salah satu pihak. Dengan adanya kerugian tersebut pihak yang dirugikan tersebut dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Adapun ganti rugi yang dikenalkan dalam pasal KUH Perdata adalah dipakai istilah biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhi suatu perikatan. Biaya merupakan segala pengeluaran dan perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak, sedangkan rugi merupakan setiap kerugian yang disebabkan karena kerusakan barang merupakan kepunyaan kreditur yang timbul sebagai akibat kelalaian 52

debitur (Subekti: 1979:49).Sedangkan bunga merupakan kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan dan dihitung oleh kreditur. Abdulkadir (1993: 43) mengatakan bahwa bunga yang harus dibayar karena lalai ini disebut “moratoir interest”, sebagai hukuman bagi debitur. Moratoir berasal dari kata “mora” bahasa Latin yang berarti lalai. Pembayaran ganti kerugian sebesar bunga moratorium tersebut semata-mata digantungkan pada keterlambatan pembayaran tersebut sehingga kreditur tidak perlu dibebani untuk membuktikan dasar penuntutan ganti kerugian tersebut. Penghitungan besarnya ganti kerugian tersebut terhitung bukan pada saat utang tersebut tidak dibayar atau lalainya debitur, melainkan mulai dihitung sejak tuntutan tersebut diajukan ke pengadilan, kecuali jika dalam keadaan

tertentu

undang-undang

memberikan

kemungkinan

bahwa

penghitungan bunga tersebut berlaku demi hukum (mulai saat terjadinya wanprestasi) (Ahmadi, 2012: 16).

53

BAB III PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN A. Profil BMT Anda Salatiga 1. Sejarah berdirinya KJKS BMT ANDA Salatiga. BMT ANDA Salatiga merupakan salah satu Jasa Keuangan Syariah dengan Badan Hukum No. 004/KWK.1132/X/1998. BMT ini didirikan oleh 29 orang dan 3 orang merupakan pengelola inti BMT tersebut, dengan maksud dan tujuan yang sama yaitu membentuk suatu badan jasa keuangan syari‟ah dengan melakukan kesepakatan dan perjanjian. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT ANDA lahir tanggal 20 oktober 1998. Kerja keras selama kurun waktu 14 tahun membuat BMT ANDA butuh pembenahan dan penyegaran.. Sampai saat ini sudah memiliki 1 Kantor Pusat dan 6 kantor cabang antara lain; kantor pusat Jln. Merak No. 90 Cabean Sidomukti Salatiga dengan Bapak Budi Santoso, SE. MM sebagai ketua pengurus, kantor cabang Jln. Raya Ampel-Salatiga km 0.5 Ampel, kantor cabang Jln. Prawiro Digdoyo Pasar Karanggedhe, kantor cabang Jln. Pemuda No.157-A Pojoksari Ambarawa, kantor cabang Jln. Juwangi Godong km.1 Juwangi, kantor cabang Jln. Sunggingan-Pasar Boyolali, kantor cabang Jln. Ngablak Magelang. BMT ANDA mulai peluncuran progam-program pembiayaan yang valuable dan bersaing, setting costomer servis yang cepat dan tanggap, 54

pemberian kompensasi yang beragam, renovasi kantor, ekspensi ke daerah lain serta yang tak kalah pentingnya adalah peningkatan nominal pembiayaan yang sesuai dengan jalan meningkatkan kerjasama pada beberapa stakeholder yang relevan yang selama ini telah terlaksana namun belum maksimal, diantaranya adalah bank-bank syariah dan lembaga pembiayaan komersial yang selama ini telah bekerjasama dengan koperasi-koperasi dan BMT di Salatiga dan sekitarnya. Dalam kurun waktu 14 tahun Koperasi ANDA berjalan, telah mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan walaupun belum spektakuler. Pada akhir tahun 2012 modal berkembang menjadi Rp. 1.571.958.454,29 atau mengalami kenaikan sebesar 23,17% dari tahun sebelumnya. Peran Koperasi BMT ANDA dalam membantu kesejahteraan anggota cukup signifikan, hal ini terbukti dengan semakin banyak anggota yang masuk dalam anggota semakin lama semakin meningkat, serta pinjaman modal dapat dirasakan oleh anggota secara mudah dan terjangkau. 2. Visi dan misi KJKS BMT ANDA Salatiga a. Visi KJKS BMT ANDA Menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang maju, professional dan mensejahterakan anggota. b. Misi KJKS BMT ANDA 1) Menjalakan operasional koperasi sesuai standar koperasi yang sehat. 55

2) Mewujudkan

pertumbuhan

dan

keuntungan

yang

berkesenambungan. 3) Mengusahakan penumpukan modal anggota dengan sistem syariah. 4) Memberi pembiayaan modal anggota untuk tujuan produktif. 5) Mengusahakan program pendidikan dan pembinaan agama secara intenfit kepada anggota. 6) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan kemajuan lingkungan kerja. 7) Menciptakan sumber pembiayaan anggota dengan prinsip syariah. 8) Menumbuhkan usaha-usaha produktif anggota. 9) Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat. 3. Tujuan a. Meningkatkan pogram pemberdayaan ekonomi khususnya di kalangan usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi melalui sistem syariah b. Mendorong kegiatan ekonomi syariah dalam usaha mikro, kecil dan menengah khususnya serta ekonomi Indonesia pada umumnya. c. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan koperasi jasa keuangan syariah.

56

B. Struktur Organisasi KJKS BMT ANDA. Struktur organisasi adalah gambaran secara sistematis tentang hubungan kerjasama dari orang-orang yang mempunyai tujuan bagi suatu perusahaan agar dapat berjalan dengan baik, lancar dan efisien. Maka sangatlah diperlukan struktur organisasi yang jelas dan tegas yang menunjukkan garis kewenangan dan tanggung jawab terhadap masing-masing bagian.

Rapat Anggota

Pengurus

Dewan Pengawas

Manajer

Manajer Akuntansi

Kepala Cabang Salatiga

Kepala Cabang Ampel

Kepala Cabang Karanggede

Staf Marketing

Staf Marketing

Rapat Anggota

Pengurus

Dewan Pengawas

Staf Marketing Manajer

Kepala Cabang Salatiga Staf Marketing

Staf Administrasi .

Manajer Akuntansi

Kepala Cabang Ampel

Kepala Cabang Karanggede

Staf Marketing

Staf Marketing

Staf Administrasi

Staf Administrasi

Staf Administrasi SECURITY/OB

Staf Administrasi

.

SECURITY/OB

Tabel 3.1 Struktur Organisasi BMT Anda Salatiga

57

Staf Administrasi

Keterangan: 1. Rapat anggota: pemegang rapat tertinggi BMT Anda Salatiga 2. Pengurus Ketua

: Budi Santoso, SE.MM

Sekretaris

: Supardi, SE.

Bendahara

: M. Fatur Rahman, SE.MM

3. Dewan Pengawas Ketua Anggota 4. Manajer

: KH. Abdul Majid, BA : H. Ulin Nuha : Widodo, A.Md

5. Manajer Akuntansi: Madiyono, A.Md 6. Kepala cabang Salatiga: Haryanto, SE. 7. Kepala cabang Ampel: Agung Wisara Siku 8. Kepala cabang Karanggede: Iwan Wahyudi 9. Staf marketing BMT Anda Salatiga: Muhamad Yazid, Arif Hidayat, Heru Fernanto. 10. Staf marketing BMT Anda cabang Ampel: Rudiyanto, Thoit Nawawi, Siti Nur Janah 11. Staf marketing BMT Anda cabang Karanggede: Nur Salim 12. Staf administrasi BMT Anda Salatiga Teller Customer service

: Erni Afriyanti, A.Md : Maftukhatul Khanifah, A.Md

58

13. Staf administrasi BMT Anda cabang Ampel Teller

: Mutmainah, A.Md

Customer service

: Nurul Siti

14. Staf administrasi BMT Anda cabang Karanggede Teller

: Ika Dewi Lestari

Customer service

: Ani Nur‟aini

15. Security/OB BMT Anda Salatiga: M. Yasin Sahroni

C. Produk-Produk Simpanan KJKS BMT ANDA. Sampai saat ini BMT ANDA Salatiga telah memproduksi berbagai macam produk antara lain:

1. Simpanan qurban (si qurban), simpanan walimah (si wali), simpanan pendidikan (si pendi), simpanan idul fitri (si fitri). a. Setoran dapat dilakukan setiap saat, dan penarikan disesuaikan dengan jenis simpanan masing-masing dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama. b. Setoran minimal Rp. 25.000,00 setiap bulannya. c. Nisbah bagi hasil 40% dan diberikan setiap bulan langsung menambah saldo simpanan. d. Setoran dan penarikan dapat langsung ke kantor BMT ANDA atau dilayani di rumah atau tempat usaha.

59

2. Simpanan haji/umroh (si haji) a. Diperuntukan bagi umat Islam yang akan menjalankan ibadah haji/umroh. b. Setoran minimal Rp.100.000,00 setiap bulannya. c. Nisbah bagihasil 40%. d. Pendaftaran calon haji dilaksanakan jika simpanan mencukupi untuk pemesanan kursi calon haji tahun yang bersangkutan. e. Kekurangan dana bisa ditalangi oleh BMT dengan cara mengajukan permohonan terlebih dahulu. 3. Simpanan berjangka Sangat tepat untuk merencanakan usaha, setoran dan penarikan dapat langsung ke kantor atau dilayani di rumah atau tempat usaha. Setoran minimal Rp. 1.000.000,00 Tabel 3.2 Nisbah Bagi Hasil Jangka 3 Bulan

4 Bulan

6 Bulan

12 Bulan

24 Bulan

40 : 60

42.5 : 57.5

45 : 55

50 : 50

60 : 40

8.50

9.00

9.50

10.00

12.00

Waktu Nisbah Bagi Hasil Bagi Hasil

Diberikan setiap bulannya dan dapat diperpanjang secara otomatis.

60

4. Simpanan dirham barokah (si dirham). a. Peserta simpanan dirham minimal 80 orang. b. Setoran Rp. 200.000,00 perbulan selama 24 bulan. c. Simpanan hanya dapat diambil satu bulan setelah akhir periode atau setoran akhir. d. Disediakan dorprize menarik untuk seluruh peserta. e. Grand prize satu buah sepeda motor diakhir periode. 5. Simpanan pensiun a. Diperuntukan bagi perusahaan dan perorangan. b. Untuk mensejahterakan karyawan setelah pesiun. c. Setoran minimal Rp. 25.000,00 perbulan. d. Pengambilan minimal 5 tahun. e. Nisbah bagi hasil 60% diberikan setiap bulan langsung menambah saldo. 6. PPOB (Playment Point On Line Bank) BMT ANDA juga melayani pembayaran a. Rekening listrik. b. Rekening telepon. Khusus untuk wilayah Jawa Tengah dan DIY. 7. Arisan sepeda motor a. Setoran dan lama arisan 1) Besaran setoran Rp. 125.000,00 (paket 1) dan Rp. 100.000,00 (paket 2). 61

2) Lama arisan maksimal 70 putaran paket 1, 80 putaran paket 2, karena akumulasi kas anggota pada bulan tertentu dapat dilelang dua sepeda motor maka lama arisan tidak mencapai 70 putaran. 3) Standar sepeda motor yang disunakan adalah seharga Rp. 12.000.000,00 b. Sistem arisan 1) Arisan sepeda motor dilaksanakan dalam bentuk kelompok dengan anggota maksimal 70 orang (paket 1) dan 80 orang (paket 2). 2) Arisan ditentukan dengan sistem lelang tertutup dengan batas lelang Rp. 4.210.000,00 (paket 1) dan 4960.000,00 (paket 2). 3) Pelelang harus dapa saat arisan atau bisa diwakilkan dengan menggunakan surat kuasa dan pelelang tidak harus menyediakan uang atau pada saat lelang sisa uang akan menjadi kas anggota. 4) Apabila tidak ada lelang, maka pemenang lelang ditentukan dengan diundi, dan bagi yang terpilih harus bersedia menjadi pemenang. 5) Pemenang lelang harung menyelesaikan administrasi paling lambat 1 bualan dari tanggal lelang, jika mengundurkan diri dari lelang dikenakan biaya administrasi sebesar 8% dari besar lelang. 6) Panitia melaporkan saldo kas setiap bulan. c. Jaminan keamanan dan keuntungan 1) BMT ANDA beradab hukum resmi dan telah berdiri sejak 12 tahun yang lalu. 62

2) Setoran ringan dan ringan dibandingkan dengan kredit. 3) Pengunduran diri bisa diganti orang lain atau jika lebih dari 1 kali angsuran maka dikembalikan 50%. 4) Keterlambatan pembayaran dikenakan denda Rp. 5.000,00 perbulan jika terlambat 2 kali angsuran maka panitia berhak menyita sepeda motor arisan atau barang jaminan. 5) Pemenang lelang terakhir bebas minimal lelang. 6) Jika masih ada kas putaran selesai, sisa kas akan dibagikan kepada seluruh anggota. 7) Hasil lelang dalam bentuk dana tunai yang dimasukkan ke dalam rekening simpanan berjangka tidak dimintakan jamian (inventasi yang sangat menguntungkan). d. Persyaratan 1) Mengisi biodata peserta arisan. 2) Menyerahkan fotocopy KTP 1 lembar 3) Menandatangani pernyataan peserta arisan.

D. Sistem Pemasaran di BMT ANDA Salatiga. 1. Segmentasi pasar Dalam konteks ini BMT melakukan segmentasi pasar dengan melihat kondisi lingkungan secara umum dimana BMT itu berdiri. Segmentasi pasar dari BMT cukup baik karena mengikuti perkembangan. Detail segmentasi untuk BMT dapat dijelaskan sebagai berikut: 63

a. Karakteristik umur: untuk semua usia. b. Karakteristik pendapatan: semua pendapatan. c. Karakteristik sektor usaha: yang terutama adalah pengusaha UKM. d. Karakteristik pendidikan: semua jenjang pendidikan. e. Karakteristik wilayah: lingkungan sekitar BMT, masyarakat sekitar BMT dan wilayah kota Salatiga sebagai kota pusat dan sekitar. 2. Targeting Targeting adalah suatu tindakan memilih salah satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasukan. Bagi BMT akan lebih menentukan targeting pasar apabila karakteristik lingkungan tidak terlalu beragam. Jika karakteristik lingkungan beragam maka BMT harus mampu menentukan targeting pasar yang sesuai dengan kemampuan, baik SDM, fasilitas, jaringan, dana, maupun kualifikasi produk sendiri. Untuk BMT yang menjadi target pasar adalah masyarakat sekitar dan mitra BMT. 3. Positioning Positioning adalah penetapan pasisi pasar. Tujuan positioning adalah untuk membangun dan mengkomunikasikan keunggulan bersaing produk yang ada di pasar ke dalam benak konsumen. Produk yang ditawarkan BMT harus mampu membangun brand awarnes dianggotanya. Brand awarnes yang dibangun harus sesuai dengan misi dan misi BMT itu sendiri.

64

E. Kegiatan Manajemen Terkait Dengan Marketing. 1. Produk (product). Upaya pengelolaan anggota dapat dilakukan melalui upaya pengembangan produk yang dimiliki. Hal ini mencakup antara lain: a. Ide-ide baru bagi pengembangan produk. b. Variasi jenis produk. c. Spesifikasi kualitas dari produk yang dimiliki. d. Logo, merk dagang, persepsi publik. e. Pelayanan pendukung. f.

Tingakt pelayanan.

2. Keuntungan (benefit). Upaya pengelolaan anggota dapat dilakukan melalui strategi penetapan ragam keuntungan yang diperoleh anggota dari produk yang dimilikinya seperti simpanan sukarela dan simpanan berjangka. 3. Tempat (place). Mutu pelayanan dapat ditingkatkan melalui pengelolaan tempat yang mencakup hal-hal sebagai berikut: a. Kenyamanan dan lokasi fasilitas pelayanan. b. Perencanaan rute kolektor hingga dapat mempercepat survise time. 4. Media informasi atau promosi (promotion). Dengan adanya suatu sistem informasi yang baik pada anggota maka akan dapat ditingkatkan mutu pengelolaan anggota. Beberapa hal yang dilakukan terkait dengan maksimalisasi fungsi informasi adalah: 65

a. Pembuatan media informasi anggota. b. Pengelolaan manajemen dan product positioning. c. Periklanan dan strateginya. 5. Bukti fisik (physical evidence). Upaya

pengelolaan

anggota

dapat

dimaksimalkan

dengan

meningkatkan pelayanan melalui: a. Memperbaiki tata letak fasilitas (lay out) ruang kerja dan ruang pelayanan. b. Memperbaiki penampilan dan kesehatan karyawan. c. Kredibilitas dan professional dalam pelayanan. d. Kenyamanan peralatan yang digunakan. 6. Desain proses (process design). Upaya pengelolaan anggota dapat menjadi lebih baik melalui: a. Prosedur operasional yang terperinci, adanya manual dan deskripsi pekerjaan. b. Adanya prosedur untuk resolusi masalah anggota. c. Prosedur pelatihan sebagai bahan dari pekerjaan. d. Penetapan standar kinerja bagi karyawan yang pada akhirnya akan menciptakan pelayanan yang baik pada pelanggan. 7. Partisipasi aktif anggota (participation). Dengan melibatkan para anggota untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan yang dilakukan antara lain pada:

66

a. Workshop tentang ketrampilan interaksi dan resolusi masalah pelanggan. b. Sistem prosedur balas jasa karyawan. c. Peningkatan ketrampilan interaksi pribadi dan fokus pada titik kontak dengan anggota.

F. Prosedur Pengajuan Pinjaman Kredit di BMT ANDA Salatiga. Yang dimaksud dengan pinjaman kredit disini adalah pinjaman yang diberikan oleh BMT ANDA Salatiga terhadap anggota yang mana anggota harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak BMT ANDA Salatiga dan juga anggota harus mematuhi prosedur yang telah dibuat oleh pihak BMT ANDA Salatiga. 1. Syarat untuk mengajukan perjanjian kredit adalah sebagai berikut: a. Anggota biasa, anggota luar biasa, maupun calon anggota yang bertempat tinggal di wilayah lingkungan BMT dan memenuhi kriteria yang ditentukan oleh BMT. b. Mempunyai usaha/penghasilan. c. Mempunyai tabungan aktif di BMT. d. Permohonan dari anggota telah dikabulkan oleh BMT setelah melalui survey ke alamat tinggal anggota maupun tempat usaha anggota. e. Anggota

yang

diperkenankan

masih untuk

mempunyai

mengambil

hutang/pinjaman

jaminan

hutangnya atau dengan persetujuan pengurus. 67

sebelum

tidak

melunasi

f.

Jaminan utama adalah barang yang dibiayai, jika dirasakan perlu BMT dapat meminta jaminan tambahan. Jenis dan nilai jaminan ditentukan oleh BMT pada saat mengajukan pinjaman, misalnya sertifikat tanah atau surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

g. Biaya pinjaman dikenakan biaya administrasi (fee/provisi) sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Mekanisme perjanjian kredit di BMT Anda Salatiga yaitu sebagai berikut: a. Pengajuan permohonan Proses pelaksanaan perjanjian kredit di BMT Anda Salatiga di awali dengan proses pengajuan permohonan. Dalam proses pengajuan permohonan tersebut seorang calon anggota harus melengkapi ketentuan-ketentuan khusus yang telah di sediakan oleh pihak BMT. Ketentuan-ketentuan khusus itu seperti tujuan mengajukan perjanjian kredit, besarnya pengajuan, jangka waktu, jangka angsuran, data pemohon, data pekerjaan, data usaha dan lain sebagainya. Setelah surat permohonan diisi secara lengkap, maka langkah selanjutnya adalah pihak BMT mensurvey dulu ke alamat tinggal calon anggota, sekiranya untuk mengkroscek semua data yang diisi di surat permohonan telah sesuai dengan faktanya atau tidak. Tujuan untuk survey ini adalah untuk mengetahui bahwa permohonan calon anggota layak dikabulkan atau tidak. Sebelum calon anggota dikatakan untuk layak diterima permohonannya, melalui survey itulah BMT sekaligus melakukan tahap analisa terlebih dahulu terkait calon 68

anggota yang mengajukan perjanjian. Analisa tersebut melalui analisa karakter yaitu seperti tanya jawab langsung dengan calon anggota, menganalisa tempat tinggal calon anggota, analisa tempat usaha calon anggota bagi yang mempunyai usaha. Kemudian analisa kapasitas seperti seberapa nilai kekayaan yang dimiliki anggota dilihat dari latar belakang pekerjaannya, dan analisa jaminan yang akan diajukan nanti, seperti nilai jaminan lebih besar dari besarnya pinjaman atau tidak. BMT Anda Salatiga tidak

menghendaki adanya jaminan

kepada calon anggota yang mengajukan perjanjian kredit, kecuali besarnya pinjaman di atas dua juta rupiah, calon anggota baru diperkenankan

untuk

menyerahkan

jaminan.

Setelah

tahap

menganalisa dinyatakan selesai maka BMT memutuskan permohonan calon anggota layak dikabulkan atau tidak. b. Proses pemberian pinjaman. Dalam proses pembeian pinjaman, pinjaman diserahkan kepada anggota setelah akad yang dibuat sah secara hukum. Pinjaman tersebut diserahkan kepada anggota tidak bersamaan ketika akad itu berlangsung, namun pinjaman itu dikirim kepada anggota melalui marketing setelah pinjaman itu dikirim kepada anggota, kemudian pihak marketing menginformasikan kepada BMT bahwa pinjaman telah dinyatakan dikirim.

69

c. Pembayaran Angsuran. Dalam proses pembayaran angsuran, anggota mulai membayar angsuran setelah satu bulan setelah akad ditandatangani. Setiap pembayaran oleh anggota kepada BMT lebih dahulu digunakan untuk melunasi biaya administrasi dan biaya lainnya berdasarkan akad yang telah disepakati, dan sisanya baru dihitung sebagai pembayaran angsuran atas pinjaman yang telah disepakati bersama. Berkaitan dengan cara membayar angsuran tergantung kesepakatan di awal pra perjanjian. Anggota bisa memilih angsuran dengan harian, mingguan maupun bulanan. Berkaitan dengan tempat pembayaran angsuran semua tergantung kesepakatan di awal perjanjian, setiap pembayaran angsuran oleh anggota kepada BMT bisa dilakukan di kantor BMT atau di tempat lain yang ditunjuk BMT atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama anggota di kantor BMT.

G. Data Perjanjian Kredit Tabel 3.2 Data Angsuran Perjanjian Kredit Tahun 2014 TGL REAL

REK

NAMA

J.TEMPO

POKOK

BAHAS

C.rsk

JUMLAH

KET

4 feb 14

0057

Muntofingah

4 feb 16

495.867

101.133

50.000

647.000

Lunas

20 feb 14

0080

Siti Nabesah

20 feb 16

104.934

14.566

10.000

129.500

Lancar

3 apr 14

0123

Subandi

03 okt 15

316.282

125.218

30.000

471.500

Lunas

8 may 14

0140

Suwarni

8 may 17

292.613

394.387

75.000

762.000

Lancar

12 jun 14

0152

Khairul Huda

12 jun 16

11.380.160

-

-

11.380.160 Macet

70

17 jun 14

0153

Mahya

17 jun 15

116.700

40.000

10.000

216.700

Lunas

17 jun 14

0155

M. Saefudin

17 jun 16

542.972

45.528

40.000

628.500

Lancar

5 jul 14

0163

Toriyatun

5 jul 17

974.896

856.604

200.000

2.031.500

Lancar

10 jul 14

0167

Witri

10 jul 17

224.265

233.735

50.000

508.000

Lancar

25 jul 14

0179

Muntiah

25 jul 16

438.267

158.733

50.000

647.000

Lancar

21 aug 14

0182

Suprapto

21 feb 16

192.246

28.754

15.000

236.000

Lancar

26 aug 14

0186

Imtihan

26 aug 15

335.283

19.717

17.500

372500

Lunas

16 sep 14

0192

Parliyah

16 sep 16

236.227

181.773

35.000

453.000

Lancar

8 okt 14

0218

Nur khoeriyah

18 okt 15

208.350

64.650

-

273.000

Macet

13 nov 14

0245

Yunani Atina

13 nov 16

1.382.734

705.766

175.000

2.263.500

Lancar

13 nov 14

0246

Untung S.

13 nov 16

195.907

222.093

35.000

453.000

Lancar

26 nov 14

0254

M. Rokib

26 nov 15

166.700

51.300

-

218.000

Macet

5 des 14

0263

Sukriyanto

5 des 16

372.104

33.396

20.000

425.500

Lancar

15 des 14

0268

Nurhadi

15 des 16

372.104

33.396

20.000

425.500

Lancar

13 des 14

0270

Daryati

13 des 15

83.350

20.000

5.050

108.400

Lancar

20 des 14

0274

Siti Kustina

20 des 16

166.700

51.300

-

218.000

Macet

26 des 14

0282

Wagianti

26 des 15

166.700

51.300

-

218.000

Macet

29 des 14

0285

Harni

29 okt 15

150.000

30.000

7.500

187.500

Lunas

Tabel 3.2 Data Angsuran Perjanjian Kredit Tahun 2015 TGL REAL

REK

NAMA

J. TEMPO

POKOK

BAHAS

C.rsk

JUMLAH

KET

5 jan 15

0287

Dwi

5 jan 16

361.027

44.473

20.000

425.500

Lunas

8 jan 15

0296

Jariyah

8 nov 15

111.455

6.545

5.000

123.000

Lancar

14 jan 15

0306

Golda Meyer

14 jan 17

402.894

253.606

55.000

711.500

Lancar

15 jan 15

0309

Nunik Pratiwi

15 jul 16

819.124

284.376

75.000

1.178.500

Lancar

71

15 jan 15

0310

Siti Solichatun

15 nov 15

150.000

30.000

7.500

187.500

Lancar

26 jan 15

0327

Fatoni

26 jul 16

327.650

113.850

30.000

471.500

Lancar

27 jan 15

0330

Riko Hanafi

27 jan 16

541.539

66.461

30.000

638.000

Lancar

2 feb 15

0334

Khasnah

2 feb 16

108.182

9.818

5.0000

123.000

Lancar

2 feb 15

0335

Siti Umayah

2 agust 16

368.995

146.005

35.000

550.000

Lancar

20 feb 15

0353

Budiyono

20 agust 16

216.364

19.636

10.000

246.000

Lancar

5 mar 15

0367

Ariyadi

5 mar 16

254.154

49.846

15.000

319.000

Lancar

16 mar 15

0380

Zaenal Arifin

16 mar 16

100.150

24.050

5.800

130.000

Lancar

20 mar 15

0390

Nunik Pratiwi

20 mar 17

843.667

648.333

125.000

1.617.000

Lancar

23 mar 15

0391

Biyati

23 mar 16

423.591

83.409

25.000

532.000

Lancar

23 mar 15

0393

Nuruniyah

23 mar 16

423.591

83.409

25.000

532.000

Lancar

6 apr 15

0400

Sukarno

6 apr 17

323.067

273.933

50.000

647.000

Lancar

11 apr 15

0406

Subadi

11 apr 16

81.950

19.550

5.000

106.500

Lancar

16 apr 15

0408

Gunandar

16 apr 16

125.000

39.000

-

164.000

Macet

28 apr 15

0410

Gunandar

28 apr 17

117.707

121.293

20.000

259.000

Lancar

12 mei 15

0416

Purwanto

12 mei 16

277.129

77.871

17.500

372.500

Lancar

19 mei 15

0419

M. Mustofa

19 nov 16

141.089

79.911

7.500

236.000

Lancar

26 mei 15

0421

Kurniyawan

26 mai 16

152.821

50.179

10.000

213.000

Lancar

16 jun 15

0429

Siti Rofiah

16 apr 16

142.637

34.363

7.500

184.500

Lancar

16 jun 15

0430

Siti Solichatun

16 jun 16

152.821

50.179

10.000

150.000

Lancar

16 jun 15

0431

Suryanti

16 apr 16

142.637

34.363

7.500

1.707.000

Lancar

23 jun 15

0432

Nur Hayati

23 jun 16

152.821

50.179

10.000

184.500

Lancar

2 jul 15

0434

Soni Setiawan

2 mei 16

137.728

39.272

7.500

184.500

Lancar

7 jul 15

0435

Gustain

7 jan 16

-

125.000

25.000

150.000

Macet

7 jul 15

0438

Wahyu

7 jan 16

1.476.858

185.142

45.000

1.707.000

Lunas

28 jul 15

0442

Poniman

28 mei 16

132.819

44.181

7.500

184.500

Lancar

29 jul 15

0445

Pargiyanti

29 mei 16

137.728

39.272

7.500

184.500

Lancar

72

29 jul 15

0446

Budiwartimi

29 jan 16

164.096

20.904

5.000

190.000

Lancar

6 agust 15

0449

Ita Dwi

6 jun 16

100.000

20.000

5.000

125.000

Lancar

13 agust 15

0453

Nur Fitriyah

13 jun 16

354.182

117.818

20.000

492.000

Lancar

20 agust 15

0462

Setyotigi

20 agust 16

106.308

45.692

7.500

159.500

Lancar

20 agust 15

0464

Fikri

20 agust 18

106.187

132.813

20.000

259.000

Lancar

21 agust 15

0465

Ningsih

21 jun 16

265.637

88.363

15.000

369.000

Lancar

21 agust 15

0466

Rahma

12 des 15

246.400

21.600

5.000

273.000

Lunas

24 agust 15

0468

Ahmad

24 feb 17

330.761

257.739

40.000

628.500

Lancar

27agust 15

0471

Dibyos

27 feb 16

238.429

38.571

7.500

284.500

Lancar

27 agust 15

0472

Bahriyanto

27 agust 16

248.052

106.948

17.500

372.500

Lancar

3 sep 15

0475

Mun‟im

3 sep 16

102.154

49.846

7.500

159.500

Lancar

4 sep 15

0476

Kaidah

4 feb 16

188.000

30.000

5.000

223.000

Lancar

14 sep 15

0483

Zaeni

14 sep 16

544.821

266.179

40.000

851.000

Lancar

22 sep 15

0489

Azizah

22 jul 16

127.910

49.090

7.500

184.500

Lancar

22 sep 15

0490

Siti Umayah

22 jul 16

-

50.000

10.000

60.000

Lancar

Keterangan 1. TGL REAL : Tanggal pencairan 2. REK

: Nomer rekening

3. NAMA

: Nama peminjam

4. J. TEMPO

: Jatuh tempo

5. POKOK

: Pokok angsuran

6. BAHAS

: Bagi hasil

7. C. rsk

: Cadangan resiko

8. JUMLAH

: Besarnya angsuran 73

Rumus Pemberian Angsuran: Besarnya pinjaman

Pokok Angsuran

=

Bagi Hasil

= Besarnya pinjaman X 1,7 %

Cadangan Resiko

= Besarnya pinjaman X 0,5 %

Besarnya Angsuran

= POKOK + BAHAS + C. rsk

Lamanya pinjaman

Sebagai contoh pemberian angsuran: Seorang anggota BMT ANDA Salatiga bernama Siti Nabesah yang beralamat Sukodono meminjam uang di

BMT ANDA Salatiga sebesar Rp

2.5000.000,00 diangsur selama 2 tahun cara menghitung angsuran. Besarnya pinjaman

=

Bagi Hasil

= Besarnya pinjaman X 1,7 %

Lamanya pinjaman

=

2.500.000

Pokok Angsuran

24 bulan

= 104.200

= 2.500.000 X 1,7 % = 42.500 Cadangan Resiko

= Besarnya pinjaman X 0,5 % = 2.500.000 X 0,5 % = 12.500

Besarnya Angsuran

= Pokok + Bahas + C. rsk = 104.200 + 42.500 + 12.500 = 159.200

74

Jadi besaran angsuran yang diberikan oleh BMT ANDA Salatiga kepada Siti Nabesah adalah sebesar Rp 159.200,00/bulan selama 2 tahun. Berdasarkan wawancara kepada bapak Ariyadi selaku marketing BMT ANDA Salatiga, pada 15 januari 2016 pukul 09.00 WIB, menyatakan bahwa dari tabel data angsuran perjanjian kredit diatas menyimpulkan bahwa kreditur dan debitur sudah sepakat untuk melakukan perjanjian kredit tersebut. Dalam data angsuran perjanjian kredit diatas bahwa ada beberapa anggota yang lancar, lunas dan macet. Jangka waktu peminjaman paling lama di BMT ANDA Salatiga adalah empat tahun, dan besarnya pinjaman sesuai dengan besarnya jaminan. Diperjanjian kredit antara kreditur dan debitur yang mengangsur lunas dan lancar dikarenakan debitur percaya dengan kreditur dan melakukan kewajiban yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi dalam perjanjian kredit tersebut tidak ada masalah karena sudah ada kesepakatan. Data angsuran perjanjian kredit diatas terjadi wanprestasi yang terjadi di BMT ANDA Salatiga. Perjanjian kredit di BMT ANDA Salatiga ada anggota yang lalai akan kewajiban yang telah disepakati yang menyebabkan kredit macet atau wanprestasi. Dalam perjanjian ini ada faktor-faktor debitur/anggota melakukan wanprestasi antara lain: k. Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi. l.

Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.

m. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya (terlambat). 75

n. Debitur melakukan sesuatu yang menuntut perjanjian tidak boleh dilakukan. BMT ANDA Salatiga pada tahun 2014 yang melakukan wanpretasi ada lima orang sehingga kerugian yang ada di BMT ANDA Salatiga lebih banyak daripada tahun 2015 yang melakukan wanprestasi lebih sedikit. Maka BMT ANDA Salatiga lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, itu dikarenakan kepercayaan anggota yang diberikan oleh BMT ANDA Salatiga lebih baik dan maju dalam marketingnya.

H. Wanprestasi Yang Terjadi Pada BMT ANDA Salatiga Nomer 0152 Berdasarkan wawancara kepada bapak Ariyadi selaku marketing BMT ANDA Salatiga, pada 15 januari 2016 pukul 09.00 WIB, menyatakan bahwa dalam tabel data angsuram perjanjian kredit di BMT ANDA Salatiga ini ada wanprestasi dilakukan anggotanya yang ditabel data angsuran perjanjian kredit yang diwarnai itu adalah beberapa maslah wanprestasi. Alasan anggota bermacam-macam yang belum melunasi perjanjian kredit misalnya Nur Khoeriyah, M. Rokib, Siti Kustinah, Wagiyanti, dll melakukan wanprestasi karena belum mempunyai uang walau sudah melampui jatuh timpo. Ada juga yang

melakuakan

kredit

macet/wanprestasi

karena

kelupaan

dalam

mengangsur sehingga BMT ANDA Salatiga wanprestasi. Setelah diselidiki oleh kreditur bahwa debitur/anggota BMT ANDA Salatiga akan memenuhi kewajiabannya atau melunasi setelah mempunyai uang. 76

Demikian halnya pada perjanjian kredit di BMT ANDA Salatiga yang bernama Khoirul Huda meninjam uang sebesar Rp 15.000.000,00 pada tangal 12 juli 2014 diangsur 2 tahun cara menghitung angsuran: Besarnya pinjaman

=

15.000.000

Pokok Angsuran

=

Bagi Hasil

= Besarnya pinjaman X 1,7 %

Lamanya pinjaman

24 bulan

= 625.000

= 15.000.000 X 1,7 % = 225.000 Cadangan Resiko

= Besarnya pinjaman X 0,5 % = 15.000.000 X 0,5 % = 75.000

Besarnya Angsuran

= Pokok + Bahas + C. rsk = 625.000 + 225.000 + 75.000 = 925.000

Jadi besaran angsuran yang diberikan oleh BMT ANDA Salatiga kepada Khoirul Huda adalah sebesar Rp 925.000,00/bulan selama 2 tahun. Total keseluruhan yang harus dibayar Khoirul Huda sebesar 925.000 X 24 bulan adalah Rp 22.200.000,00. Syarat-syarat Khoirul Huda mengajuan perjanjian kredit di BMT ANDA Salatiga antara lain: 1. Menjadi anggota terlebih dahulu. 2. Mengisi form aplikasi permohonan perjanjian kredit 3. Menyertakan photo copy KTP pemohon serta suami atau istri 77

4. Photocopy KK. 5. Photo copy surat nikah. 6. Potho copy rekening listrik pada bulan terakhir. 7. Photo copy slip gaji bulan terakhir 8. Photo copy jaminan seperti sertifikat ataupun BPKB. Setelah surat permohonan diisi secara lengkap, maka langkah selanjutnya adalah pihak BMT ANDA Salatiga mensurvey dulu ke alamat tinggal Khoirul Huda, sekiranya untuk mengkroscek semua data yang diisi di surat permohonan telah sesuai dengan faktanya atau tidak. Melalui survey itulah BMT sekaligus melakukan tahap analisa terlebih dahulu terkait dengan Khoirul Huda yang mengajukan perjanjian. Analisa tersebut melalui analisa karakter yaitu seperti tanya jawab langsung dengan calon anggota, menganalisa tempat tinggal calon anggota, analisa tempat usaha calon anggota bagi yang mempunyai usaha. Kemudian analisa kapasitas seperti seberapa nilai kekayaan yang dimiliki anggota dilihat dari latar belakang pekerjaannya, dan analisa jaminan yang akan diajukan nanti, seperti nilai jaminan lebih besar dari besarnya pinjaman atau tidak. BMT ANDA Salatiga menghendaki adanya jaminan kepada Khoirul Huda bahwa besarnya pinjaman di atas dua juta rupiah. Besarnya pinjaman harus lebih sedikit dengan besarnya jaminan. Setelah dinyatakan selesai maka BMT memutuskan permohonan Khirul Huda layak dikabulkan pinjaman tersebut. Kemudian pecairan pinjaman kepada Khoirul Huda oleh BMT

78

ANDA Salatiga setelah sepakat dengan perjanjian tersebut dengan jaminan BPKB motor. Namun dalam perjanjian kredit tersebut Khoirul Huda tidak mengangsur pinjaman pada bulan pertama setealah itu pihak BMT menghubungi Khoirul Huda dan diberi peringatan dengan cara SMS atau ditelepon. Pada bulan kedua Khirul Huda juga tidak mengangsur kemudian pihak BMT menghubungi Khoirul Huda untuk diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 kali berturut-turut dalam jangka waktu selang 2 bulan antara peringatan I dan II. Jika tidak ada respon pihak BMT datang ke rumah Khoirul Huda untuk menemui dan diajak untuk musyawarah. Ternyata Khoirul Huda tidak mengangsur pinjamannya dikarenakan jaminan Khoirul Huda hilang berupa satu unit sepeda motor. Khoirul Huda tidak membayar /mengangsur kewajibannya karena Khoirul Huda beralasan bahwa sudah kehilangan jaminan yang berupa satu unit motor suruh mengangsur pinjamannya. Maka Khoirul Huda tidak melakukan kewajiban yang telah disepakati atau melunasi pinjamannya sehingga BMT ANDA terjadi wanprestasi.

79

BAB IV PENYELESAIAN WANPRESTASI YANG TERJADI PADA PERJANJIAN KREDIT DI BMT ANDA SALATIGA NOMER 0152

A. Proses Penyelesaian Wanprestasi Secara Umum Yang Terjadi Pada Perjanjian Kredit di BMT ANDA Salatiga. BMT ANDA Salatiga adalah sebuah lembaga keuangan non bank yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana bagi kepentingan masyarakat. BMT ANDA Salatiga yang beralamat di Jln. Merak No. 90 Cabean Sidomukti Salatiga. Prestasi atau penghargaan yang pernah dicapai BMT Anda yang signifikan dari Perbankan memang belum ada, pernah ada tawaran kerjasama dari BSM Salatiga tetapi sampai saat ini tidak ada kelanjutan apapun. Kegiatan intern BMT salah satunya adalah perlombaan antar karyawan dengan tujuan untuk meningkatkan semangat daya kinerja karyawan di BMT ANDA Salatiga. Berdasarkan wawancara dengan bapak Haryanto, SE. selaku kepala Manager BMT ANDA Salatiga, pada hari kamis 14 januari 2016 pukul 10.00 WIB, menyatakan bahwa perjanjian kredit di BMT ANDA Salatiga adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu di mana BMT dapat membantu anggotanya untuk permodalan membeli bahan dan alat produksi, atau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penggunaan perjanjian kredit untuk kegiatan yang bersifat konsumtif dan 80

produktif. Untuk kegiatan yang bersifat produktif berupa pembelian sarana untuk peralatan kerja sedangkan untuk kegiatan yang bersifat konsumtif berupa perlengkapan atau alat rumah tangga. Dalam perjanjian kredit BMT menyampaikan pinjaman dan angsuran kepada anggota dengan harga lebih atau profit margin sebagai laba. Anggota dengan ini berkewajiban membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama. Syarat-syarat pengajuan perjanjian kredit di BMT ANDA Salatiga adalah orang yang mengajukan perjanjian kredit di BMT ANDA Salatiga harus menjadi anggota terlebih dahulu. Kemudian mengisi form aplikasi permohonan perjanjian kredit, dengan melengkapi beberapa persyaratan seperti menyertakan photo copy KTP pemohon serta suami atau istri, photocopy KK, photo copy surat nikah, potho copy rekening listrik pada bulan terakhir, photo copy slip gaji bulan terakhir bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau pekerja swasta, dan juga photo copy jaminan seperti sertifikat ataupun BPKB. Dalam pembayaran angsuran anggota sering lalai, maka anggota melakukan wanprestasi/kredit macet. Penyebab wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian kredit karena debitur tidak bertanggung jawab dalam pembayaran angsuran. Upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan BMT ANDA Salatiga dalam menyikapi anggota yang wanprestasi yaitu dengan cara musyawarah secara baik-baik antara pihak BMT ANDA Salatiga dengan 81

anggota yang melakukan wanprestasi. BMT ANDA Salatiga melakukan pendekatan dengan cara kekeluargaan dengan memberikan kelonggaran waktu sesuai dengan kesepakatan bersama. Akan tetapi, apabila dengan cara musyawarah atau kekeluargaan tidak berhasil maka, pihak BMT ANDA Salatiga terpaksa menyita barang jaminan dari anggota (wawancara dengan bapak Haryanto, SE. selaku kepala Manager BMT ANDA Salatiga, pada hari kamis 14 januari 2016 pukul 10.00 WIB). Adapun tahap-tahap yang dilakukan oleh pihak BMT ANDA Salatiga terhadap anggota yang melakukan wanprestasi, dapat melalui beberapa langkah yaitu: 1. Tingkat pertama peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dalam jangka waktu selang 2 (dua) bulan antara peringatan I dan II. 2. Tingkat kedua, menetapkan hukuman berupa pemberhentian sementara sebagai anggota koperasi, selama-lamanya 6 (enam) bulan. 3. Diberikan surat Somasi kepada anggota BMT jika surat peringatan yang ke II tidak diindahkan juga oleh anggota BMT. 4. Pihak BMT menghubungi anggota BMT yang melakukan wanprestasi dengan cara SMS dan juga telepon, jika tidak ada respon maka pihak BMT datang ke rumah anggota untuk menemui anggota dan diajak untuk musyawarah, musyawarah bisa dilakukan di rumah anggota, di kantor BMT maupun pada rapat anggota. 5. Setelah musyawarah pihak BMT memberikan kelonggaran waktu untuk mengangsur pembiayaan. 82

6. Bilamana setelah anggota diberi kelonggaran waktu dan anggota tidak membayar angsurannya maka pihak BMT akan menyita barang jaminan dan menjualnya untuk melunasi pembiayaannya bila memang anggota sudah benar-benar tidak mempunyai i‟tikad baik ataupun tidak mampu lagi untuk membayar pembiayaannya. 7. BMT ANDA melakukan penjualan terhadap barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan pembiayaan. Di dalam BMT penjualan jaminan yang harganya lebih dari hutang anggota, maka kelebihan dari hutang akan dikembalikan, tetapi jika hasil penjualan barang jaminan tidak menutup pembiayaan anggota, maka pihak BMT akan menagih kembali sesuai kekurangannya, dan hal-hal tersebut tentunya dimusyawarahkan terlebih dahulu antara pihak BMT dengan anggota yang melakukan wanprestasi. 8. Apabila semua tahap telah dilakukan oleh pihak BMT dan ternyata anggota tidak melaksanakan musyawarah yang telah disepakati bersama oleh pihak BMT dengan anggota yang melakukan wanprestasi, maka akan dilakukan pemberhentian terhadap anggota. Anggaran Rumah Tangga (ART) pasal 44 tentang sanksi anggota, tertulis bahwa “Bagi anggota yang terkena sanksi diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan didalam Rapat Anggota, anggota yang diberhentikan sementara dan atau telah dikenakan sanksi oleh pengurus maka, apabila hendak menggunakan haknya membela diri, menyampaikan maksudnya kepada pengurus secara tertulis, mereka kehilangan hak dan kewajibannya 83

sampai ada keputusan Rapat Anggota atas pemberhentian tersebut. Bagi anggota yang pemberhentiannya sementaranya dan atau pemberhentiannya tidak diterima oleh Rapat Anggota, maka hak dan kewajibannya pulih kembali seperti semula”. Dalam pelaksanaan pinjaman ini, kedua

belah pihak tidak

mengharapkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dikarenakan perjanjian ini berdasarkan semata-mata karena Allah SWT. Namun apabila terjadi hal-hal tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui peraturan/prosedur yang berlaku di kantor BMT ANDA Salatiga (wawancara dengan bapak Haryanto, SE. selaku kepala Manager BMT ANDA Salatiga, pada hari kamis 14 januari 2016 pukul 10.00 WIB). Bahwa

seperti

halnya

dengan

lembaga

arbitrase

yang

lain

BASYARNAS, baru memiliki kewenangan/kompetensi untuk menyelesaikan perjanjian di bidang ekonomi syari‟ah apabila para pihak yang wanprestasi terlebih dahulu membuat perjanjian arbitrase baik sebelum wanprestasi terjadi maupun sesudah wanprestasi terjadi. Yang pertama disebut sebagai pactum de compramittedo, dimana biasanya melekat pada perjanjian pokoknya dengan mencantumkam klausul arbitrase, sedangkan yang kedua disebut dengan akta kompromis yakni berupa perjanjian arbitrase yang terpisah dengan perjanjian pokoknya (Manan,2005:169-170). Bentuk-bentuk penyelesaian wanprestasi diluar pengadilan yang lain yaitu:

84

1. Negosiasi Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak mmemiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Negoisasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang wanprestasi untuk mendiskusikan penyelesaian tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, baik yang tidak berwenang mengambil keputusan (mediasi). 2. Mediasi Mediasi adalah upaya penyelesaian wanprestasi para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilisator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk mencapai mufakat. 3. Konsiliasi Konsiliasi adalah cara penyelesaian wanprestasi secara damai dengan melibatkan pihak ketiga. Prosedur untuk baik, konsiliasi dilaksanakan secara suka rela artinya, para pihak dapat menempuh cara ini apabila kedua belah pihak setuju dan pelaksanaannya bersifat rahasia, namun demikian pelaksanaan tersebut tidak mengurangi hak masingmasing pihak untuk melangkah ke proses atau tata cara penyelesaian lebih lanjut.

85

Proses penyelesaian wanprestasi di BMT ANDA Salatiga melalui jalur non litigasi, dengan cara negosiasi antara pihak BMT dengan anggota BMT

yang

melakukan

wanprestasi.

BMT

ANDA

Salatiga

juga

menyelesaikan wanprestasi berdasarkan hukum Islam yaitu dilakukan secara damai dengan cara musyawarah oleh pihak-pihak yang berwanprestasi. Dalam firman Allah pada QS. Al-Hujarat ayat 10:

            Artinya: “Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”. Ayat diatas menjelaskan bahwa bila ada persengketaan diantara orangorang mukmin, persengketaan bisa diselesaikan dengan jalur perdamaian. Karena damai atau tidak bersengketa adalah salah satu bentuk taqwa kepada Allah SWT. Hal ini juga sesuai berdasarkan UUD 1945 pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa ” perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar azas kekeluargaan”. Jadi, BMT ANDA Salatiga telah melaksanakan peraturan sesuai dengan UUD 1945. Yaitu apabila BMT ANDA Salatiga mengahadapi permasalahan dengan para anggota BMT, maka BMT ANDA Salatiga mengatasinya berdasarkan azas kekeluargaan (Wawancara dengan

86

bapak Haryanto, SE. selaku kepala Manager BMT ANDA Salatiga, pada 14 januari 2016 pukul 10.00 WIB). Dalam BMT ANDA ada anggota yang melakukan wanprestasi, kebanyakan ada yang mengangsur tapi telat membayar apa yang diperjanjikan/jatuh tempo yang telah disepakati. Tapi beda kasus wanprestasi oleh Khoirul Huda, Khoirul Huda melakukan wanprestasi kasusnya meninjam uang sebesar Rp 15.000.000,00 pada tangal 12 juli 2014 diangsur 2 tahun yang jaminan berupa BPKB motor setelah itu Khoirul Huda tidak melakukan angsuran lagi karena motor tersebut hilang. Khoirul Huda dari awal angsuran tidak melakukan angsuran yang telah disepakati pada awal peminjaman (Wawancara dengan bapak Ariyadi selaku marketing BMT ANDA Salatiga, pada 15 januari 2016 pukul 09.00 WIB).

B. Faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi di BMT ANDA Salatiga. Tidak menutup kemungkinan, di setiap lembaga keuangan pasti ada anggota yang melakukan wanprestasi. BMT ANDA Salatiga berusaha bagaimana baiknya agar anggota BMT tetap loyal terhadap BMT ANDA Salatiga yaitu dengan cara menjalin hubungan baik, sopan, akrab terhadap anggota. Dengan tujuan agar citra baik BMT ANDA tetap terjaga, dan apabila ada

anggota

yang

mengalami

wanprestasi

pihak

BMT

dapat

menyelesaikannya dengan cara yang baik. Faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi di BMT ANDA Salatiga adalah sebagai berikut:

87

1. Faktor Internal Wanprestasi di BMT ANDA dipengaruhi oleh faktor internal adalah kurangnya prinsip kehati-hatian, yaitu BMT ANDA dalam memberikan perjanjian kredit kepada anggota kurang teliti menyeleksi pada saat calon anggota mendaftarkan diri sehingga mengakibatkan wanprestasi. 2. Faktor Eksternal Faktor eksternal di dominasi oleh permasalahan ekonomi pada anggota BMT ANDA yang mengalami wanprestasi, dikarenakan kebanyakan anggota di BMT ANDA yang melakukan pinjaman kredit berprofesi sebagai pedagang dan petani. Penghasilan petani tidak selamanya sama, karena petani disaat panen belum tentu hasilnya baik, dan itu sangat mempengaruhi terhadap pendapatannya di saat mereka menjual hasil panennya, jadi di saat petani itu hasilnya kurang baik bisa saja petani tersebut mengalami kerugian dan dalam pembiayaan dapat mengakibatkan wanpretasi dalam pengangsurannya.

C. Penyelesaian Wanprestasi Yang Terjadi Pada Perjanjian Kredit BMT ANDA Salatiga Nomer 0152 Penyelesaian wanprestasi yang terjadi pada perjanjian kredit BMT ANDA Salatiga nomer 0152, oleh Khoirul Huda yang melakukan wanprestasi kasusnya meninjam uang sebesar Rp 15.000.000,00 pada tangal 12 juli 2014 diangsur 2 tahun yang jaminan berupa BPKB motor setelah itu Khoirul Huda 88

tidak melakukan angsuran lagi karena motor tersebut hilang. Khoirul Huda dari awal angsuran tidak melakukan angsuran yang telah disepakati pada awal peminjaman. Maka BMT ANDA Salatiga terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Khoirul Huda. Bunyi klausa dengan pasal 4 tentang cidera janji yang berbunyi: 1. Kelalaian PIHAK II untuk melaksanakan kewajiban menurut perjanjian ini untuk memilih dan membayarkan barang sesuai ketentuan. 2. Apabila terdapat suatu janji, pernyataan, jaminan, atau kesepakatan menurut perjanjian ini atau berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam suatu surat, sertifikat, atau bukti-bukti lain yang perlu diadakan menurut perjanjian ini atau sehubungan dengan suatu perjanjian yang disebut dalam perjanjian ini ternyata tidak benar, tidak tepat atau menyesatkan. 3. Diputuskan oleh suatu pengadilan atau instansi pemerintah lainnya bahwa suatu perjanjian atau dokumen yang merupakan bukti kepemilikan atas barang yang dipilih oleh PIHAK II adalah tidak syah atau dengan cara yang lain tidak dapat di berlakukan. 4. Jikalau PIHAK II melanggar atau tidak dapat memenuhi peraturanperaturan dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini atau tidak dapat memenuhi syarat-syarat perjanjian ini serta perjanjian-perjanjiaban lainnya yang bersangkutan dan atau syarat-syarat serta ketentuan yang ditetapkan oleh BMT ANDA Salatiga baik surat-surat atau dokumendokumen termasuk jaminan yang diberikan.

89

5. Jikalau PIHAK II tidak menjalankan dengan sungguh-sunggguh dan atau melanggar syar‟i hukum yang berlaku maka seluruh akad akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban-kewajiban dan biaya-biaya yang menjadi kewajiban PIHAK II harus dibayarkan kepada PIHAK I, dan PIHAK I dapat mengambil tindakan apapun yang perlu berhubungan dengan perjanjian ini. Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan BMT ANDA Salatiga dalam menyikapi anggota yang wanprestasi yaitu dengan cara musyawarah secara baik-baik antara pihak BMT ANDA Salatiga dengan Khoirul Huda yang melakukan wanprestasi. BMT ANDA Salatiga melakukan pendekatan dengan cara kekeluargaan dengan memberikan kelonggaran waktu sesuai dengan kesepakatan bersama. Penyelesaian wanprestasi oleh Khoirul Huda di BMT ANDA Salatiga dengan tahap-tahap yang dilakukan oleh pihak BMT ANDA Salatiga terhadap anggota yang melakukan wanprestasi. Masalah yang dihadapi oleh pihak BMT, jaminannya Khoirul Huda hilang yang berupa satu unit sepeda motor. Pihak BMT yang dilakukan menyelidiki tentang jaminan tersebut setelah itu diputuskan bawa jaminan hilang maka pihak BMT melaporkan ke POLDA dan dipublikan di media masa bawa ada kehilangan motor atas nama Khoirul Huda. Masalah tersebut jaminannya tidak ketemu, maka yang dilakukan pihak BMT dalam penyelesaian wanprestasi kepada Khoirul Huda dengan cara pendekatan dan kekeluargaan. Setelah itu BMT ANDA Salatiga memutuskan bahwa Khoirul Huda tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian maka pihak BMT 90

ANDA memberikan paksaan kepada Khoirul Huda dengan kesepakan pihak BMT untuk membayar setengah dari pinjaman kredit maka kedua pihak sama-sama rugi. Pembayaran yang diberikan kepada BMT ANDA Salatiga oleh Khoirul Huda langsung dibayar sebesar Rp 11.460.000,00 dan sudah menjadi kesepakatan BMT (wawancara dengan bapak Ariyadi selaku kepala Marketing BMT ANDA Salatiga, pada hari jumat 5 februari 2016 pukul 09.00 WIB). Setiap perjanjian pasti ada resiko yang hadapi. Menurut KUH Perdata risiko adalah ialah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) diluar kesalahan salah satu pihak. Misalnya: barang yang diperjual-belikan

musnah

diperjalanan

karena

kapal

laut

yang

mengangkutnya keram ditengah laut akibat serangan badai. Atau sebuah rumah yang dijaminkan terbakar habis karena kontsluiting aliran listrik. Siapakah yang (menurut hukum) harus memikul kerugian-kerugian tersebut. Inilah persoalan risiko itu. Pihak yang menderita karena barang yang menjadi objek perjanjian ditimpa oleh kejadian yang tak disengaja tersebut dan diwajibkan memikul kerugian itu tanpa adanya keharusan bagi pihak lawannya untuk mengganti kerugian itu, dinamakan pihak yang memikul risiko atas barang tersebut. Persoalan tentang risiko itu berpokok pangkal pada terjadinya sesuatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak. Peristiwa semacam itu dalam hukum perjanjian dengan suatu istilah hukum dinamakan keadaan memaksa (overmarht, force majeur). Dengan demikian maka persoalan tentang risiko 91

iyu merupakan buntut dari persoalan tentang keadaan memaksa, suatu kejadian yang tak disengaja dan tak dapat diduga (Subekti, 1995: 24-25). Ketentuan tentang keadaan memaksa diatur dalam: 1. Pasal 1244 KUH Perdata: Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikat buruk kepadanya. 2. Pasal 1245 KUH Perdata: Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga. bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya. Ketentuan ini memberikan kelonggaran kepada debitur untuk tidak melakukan penggantian biaya, kerugian, dan bunga kepada kreditur, oleh karena sesuatu keadaan yang berada di luar kekuasaannya. Ada tiga hal yang menyebabkan debitur tidak melakukan penggantian biaya, kerugian, dan bunga, yaitu: 1. Adanya suatu hal yang tak terduga sebelumnya. 2. Terjadinya secara kebetulan. 3. Keadaan memaksa. Yang diartikan dengan keadaan memaksa adalah sesuatu keadaan di mana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur, yang 92

disebabkan adanya kejadian yang berada diluar kekuasaannya. Misalnya karena adanya gempa bumi, banjir, lahar, dan lain-lain. Menurut penulis penyelesaian wanprestasi oleh BMT ANDA Salatiga tidak menerapkan ketentuan hukum perdata. Dimana debitur kehilangan jaminan/objek perjanjian dikarenakan sesuatu peristiwa diluar kesalahan debitur. Seharusnya risiko yang terjadi pada perjanjian kredit di BMT ANDA Salatiga diatas masih dipikul oleh kreditur. Namun demikian yang dilaukan BMT ANDA Salatiga tidak merupakan suatu kesalahan dalam KUH Perdata perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak yang merupakan salah satu asas yang penting dalam hukum perjanjian. Asas ini merupakan perwujudan manusia yang bebas, pancaran hak asasi manusia. Asas kebebasan berkontrak berhubungan erat dengan isi perjanjian, yakni kebebasan untuk menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian diadakan.

93

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan

hasil

penelitian

yang

diperoleh,

peneliti

akan

memaparkan beberapa kesimpulan dari penelitian sebagai berikut: 1. Penyebab wanprestasi yang terjadi pada perjanjian kredit BMT ANDA Salatiga nomer 0152. Peneliti menyimpulkan bahwa penyebab wanprestasi yang terjadi pada di BMT ANDA Salatiga adalah kreditur memberi pinjaman kepada debitur dengan syarat tertentu yaitu berupa jaminan. Namun jaminan yang diberikan anggota hilang dan tidak melakukan kewajiban yang disepakati pada awal perjanjian. Dalam kasus ini anggota tidak mengangsur pinjaman kredit, karena anggota yang melakukan perjanjian kredit tidak mau rugi maka BMT ANDA terjadi wanprestasi. 2. Penyelesaian wanprestasi yang terjadi pada perjanjian kredit KJKS BMT ANDA Salatiga nomer 0152. Peneliti menyimpulkan bahwa penyelesaian wanprestasi yang terjadi pada perjanjian kredit di BMT ANDA Salatiga adalah Pihak BMT melakukan menyelidiki tentang jaminan tersebut setelah itu diputuskan bawa jaminan hilang maka pihak BMT melaporkan ke POLDA dan dipublikan di media masa bawa ada kehilangan motor. Masalah tersebut jaminannya tidak ketemu, maka yang dilakukan pihak BMT dalam penyelesaian wanprestasi dengan cara pendekatan dan 94

kekeluargaan.

Setelah itu BMT ANDA Salatiga memutuskan bahwa debitur tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian maka pihak BMT ANDA Salatiga memberikan paksaan kepada debitur dengan kesepakan pihak BMT ANDA Salatiga untuk membayar setengah dari pinjaman kredit maka kedua pihak sama-sama rugi. B. Saran Berdasarkan hasil kesimpulan maka disarankan sebagai berikut: 1. Sebaiknya BMT dalam menjalankan usahanya lebih menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan perjanjian kredit agar pihak BMT tidak mengalami kerugian. 2. Sebaiknya untuk mencegah adanya wanprestasi, mungkin ada baiknya BMT ANDA Salatiga melakukan penelitian tentang bagaimana keadaan debitur. Apakah debitur mampu menyelesaikan perjanjian kredit yang dilakukan di BMT ANDA Salatiga atau tidak. Hal tersebut untuk mengurangi adanya wanprestasi yang banyak terjadi pada perbankan sekarang. 3. Diharapkan kepada pihak BMT dapat lebih selektif dalam pembuatan perjanjian kredit terhadap anggota yang mengajukan pinjaman sehingga tidak ada kerugian diantara kedua belah pihak. 4. Sebaiknya dalam pembuatan perjanjian kredit, mengeluarkan pinjaman sedikit ataupun banyak, pihak BMT dapat melibatkan notaris, dan tidak hanya

membuat

perjanjian/akta dibawah tangan

yang berakibat

merugikan BMT itu sendiri. Dan perjanjian kredit tersebut harus 95

dijelaskan terlebih dahulu kepada debitur segala sisi hukum yang ada dalam perjanjian kredit tersebut, agar debitur memahami hak dan kewajibannya serta akibat hukumnya.

96

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran ke-1 DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 1. Bagaimana sejarah BMT ANDA Salatiga? 2. Apa visi misi BMT ANDA Salatiga? 3. Bagaimana struktur organisasi BMT ANDA Salatiga? 4. Apa tugas-tugas yang terdapat di BMT ANDA Salatiga? 5. Apa produk-produk yang ada di BMT ANDA Salatiga? 6. Sistem Pemasaran di BMT ANDA Salatiga? 7. Prosedur Pengajuan Pinjaman Kredit di BMT ANDA Salatiga? 8. Bagaimana caranya menghitung angsuran? 9. Apa penyebab wanprestasi yang terjadi pada perjanjian kredit di BMT ANDA Salatiga? 10. Bagaimana cara penyelesaian wanprestasi yang terjadi pada perjanjian kredit di BMT ANDA Salatiga? 11. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan wanprestasi di BMT ANDA Salatiga?

Lampiran ke-5 PROFIL DEPAN BMT ANDA

KARYAWAN BMT ANDA

STRUKTUR ORGANISASI

LOGO BMT ANDA

FOTO WAWANCARA