PENYELESAIAN SENGKETA PERWAKAFAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL*

PENYELESAIAN SENGKETA PERWAKAFAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL* Disampaikan oleh : Drs.H.Anshoruddin,S.H.,M.A. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Barat A. Pendahuluan Dalam membentuk satu sistem Hukum Nasional diperlukan usaha yang serius dan terus menerus. Sebab dalam kenyataannya, bahwa sebagian besar hukum yang berlaku belum membentuk satu system karena adanya pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyebutkan : "Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UndangUndang Dasar ini" Akibatnya adalah, bahwa tata hukum kita masih beragam, misalnya: 1.

Ada Hukum Barat dari zaman penjajahan yang individualistik

2.

Ada Hukum Adat yang bersifat komunal dan

3.

Ada Hukum Islam yang religius. Hukum Islam sebagai sumber hukum nasionalmenurut sejarahnya,

sebelum penjajahan Belanda datang ke Indonesia mereka mengira Indonesia (Hindia Belanda) masih berupa hutan belantara, hanya dihuni satwa dan tidak ada hukum didalamnya. Padahal kenyataannya, sudah ada hukum yang berlaku, yaitu hukum Islam. Islam telah diterima oieh bangsa Indonesia jauh sebelum penjajah datang ke Indonesia. Ada yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad I Hijriyah ada pula yang mengatakan pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehai. Yang jelas Islam datang sekaligus hukum Islam telah diikuti dan dilaksanakan oleh pemeluknya di Indonesia. Fakta sejarah menunjukkan pada pertengahan abad ke 14 Masehi telah muncul seorang ahli agama dan hukum Islam dari Samudra Pasai, yaitu Sultan Malik Zahir. Bahkan pada zaman itu, para ahli hukum Kerajaan Malaka datang ke Samudra Pasai untuk memecahkan permasalahanpermasalahan hukum. 1

Ada juga ahli Hukum Islam, Nuruddin Ar-Raniri menulis sebuah buku yang berjudul as Sirath al-Mustaqim pada tahun 1628. juga pada abad ke 16 Masehi sudah muncul kerajaan-kerajaan Islam, seperti Mataram, Banten dan Cirebon yang lambat laun bisa mengislamkan penduduknya. Bahkan kenyataan lain telah diakui oleh Belanda, setelah melihat banyak pemberontakan terhadap penjajahannya. Perang Diponegoro yang begitu dahsyat ternyata merupakan perlawanan untuk menegakkan Hukum Islam. Hal ini terkuak dari memori seorang Letnan Kolonel Belanda pada masa Perang Diponegoro yang mengisahkan bahwa tujuan perlawanan orang jawa terhadap Belanda sebenarnya adalah agar hukam Islam berlaku untuk orang Jawa (Belanda menyebut Perang Diponegoro sebagai Perang Jawa). Tapi sebenarnya, sejak VOC, Belanda sudah mengakui Hukum Islam di Indonesia.

Adanya

Regerings

Reglemen,

mulai

tahun

1855

Belanda

mempertegas pengakuannya terhadap Hukum Islam di Indonesia. Apalagi diperkuat dengan teori Receptio in Complexu oleh Lodewijk Willem Christian van den Berg. Meskipun pada akhirnya ada penyimpangan, namun teori tersebut telah menyatakan bahwa Hukum Islam berlaku untuk keseluruhan umat Islam. Meskipun pada mulanya kedatangan Belanda tidak ada kaitannya dengan agama, namun dalam perkembangannya demi kepentingan penjajahan, tidak bisa dihindari terjadi pergesekan dengan masalah hukum penduduk pribumi. Dengan berlakunya hukum adat bagi bangsa Indonesia dan hukum agama bagi pemeluknya muncul beberapa teori, seperti teoriReceptio in Complexu, Receptie, Receptie Exit, Receptio A Contrario dan Eksistensia. B. Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Islam Dan Sudah Menjadi Hukum Nasional .Penyelesaian sengketa perwakafan telah diatur dalam Pasal 62 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang berbunyi : -

Ayat (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

2

-

Ayat (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

Pada penjelasan Pasal 62 ayat (2) Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan, yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan mediator yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syariah. Berdasarkan Pasal 62 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Penjelasan Pasal 62 ayat (2) Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004, maka penyelesaian sengketa perwakafan menurut Hukum Islam Yang sudah menjadi

Hukum

Nasional adalah : -

Musyawarah untuk mencapai mufakat.

-

Mediasi.

-

Arbitrase.

-

Pengadilan.

ِ َ‫إِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ ﻳﺄْﻣﺮُﻛﻢ أَ ْن ﺗُـ َﺆدﱡوا ْاﻷَﻣﺎﻧ‬ ِ ‫ﺎت إِﻟَﻰ أ َْﻫﻠِ َﻬﺎ َوإِذَا َﺣ َﻜ ْﻤﺘُ ْﻢ ﺑَـ ْﻴ َﻦ اﻟﻨ‬ ‫ﱠﺎس أَ ْن‬ َ ْ ُُ َ ِ ‫ﺗَ ْﺤ ُﻜﻤﻮا ﺑِﺎﻟْﻌ ْﺪ ِل إِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ ﻧِِﻌ ﱠﻤﺎ ﻳ ِﻌﻈُ ُﻜﻢ ﺑِ ِﻪ إِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ َﻛﺎ َن ﺳ ِﻤﻴﻌﺎ ﺑ‬ (58) ‫ﺼ ًﻴﺮا‬ َ ُ َ ً َ ْ َ ‫اﻟﻨﺴﺎء‬ ِ ‫) َوإِذا َﺣ َﻜ ْﻤﺘُ ْﻢ ﺑَـْﻴ َﻦ اﻟﻨ‬ :‫ﱠﺎس أَ ْن ﺗَ ْﺤ ُﻜ ُﻤﻮا ﺑِﺎﻟ َْﻌ ْﺪ ِل( أﻣﺮ اﷲ ﺑﺎﻟﻌﺪل ﻓﻰ آﻳﺎت ﻛﺜﻴﺮة‬ ِ ِ ‫ وﻣﻨﻬﺎ »ا ْﻋ ِﺪﻟُﻮا ﻫﻮ أَﻗـْﺮ‬،‫ﻣﻨﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ‬ ‫ﻴﻦ‬ ُ َ َُ َ ‫ب ﻟﻠﺘﱠـ ْﻘﻮى« وﻗﻮﻟﻪ » ُﻛﻮﻧُﻮا ﻗَـ ﱠﻮاﻣ‬ ِ ‫ﺑِﺎﻟ ِْﻘﺴ ِﻂ« وﻗﻮﻟﻪ »ﻓَﺄَﺻﻠِﺤﻮا ﺑـﻴـﻨَـﻬﻤﺎ ﺑِﺎﻟْﻌ ْﺪ ِل وأَﻗ‬ ‫ﺐ‬ ‫ْﺴﻄُﻮا إِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ ﻳُ ِﺤ ﱡ‬ ُ َْ ُ ْ َ َ ْ 3

ِِ ‫ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻘﻀﺎء وﺗﺤﻜﻴﻢ‬:‫ﻴﻦ« واﻟﺤﻜﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﻟﻪ ﻃﺮق‬ َ ‫اﻟ ُْﻤ ْﻘﺴﻄ‬ .‫اﻟﻤﺘﺨﺎﺻﻤﻴﻦ ﻟﺸﺨﺺ ﻓﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ‬

:‫واﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪل ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ أﻣﻮر‬ ‫ ﻟﻴﻌﺮف ﻣﻮﺿﻮع‬،‫( ﻓﻬﻢ اﻟﺪﻋﻮى ﻣﻦ اﻟﻤ ّﺪﻋﻰ واﻟﺠﻮاب ﻣﻦ اﻟﻤ ّﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ‬1 .‫اﻟﺘﻨﺎزع واﻟﺘﺨﺎﺻﻢ ﺑﺄدﻟﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻤﻴﻦ‬

.‫ﺧﻠﻮ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻴﺰ واﻟﻤﻴﻞ إﻟﻰ أﺣﺪ اﻟﺨﺼﻤﻴﻦ‬ ّ (2

‫( ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي ﺷﺮﻋﻪ اﷲ ﻟﻴﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﻣﺜﺎﻟﻪ ﻣﻦ‬3 .‫اﻟﻜﺘﺎب أو اﻟﺴﻨﺔ أو إﺟﻤﺎع اﻷﻣﺔ‬ .‫( ﺗﻮﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﺒﺎء اﻷﺣﻜﺎم‬4 ‫ ﻗﺎل‬،‫وﻗﺪ أﻣﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﺑﺎﻟﻌﺪل ﻓﻰ اﻷﺣﻜﺎم واﻷﻗﻮال واﻷﻓﻌﺎل واﻷﺧﻼق‬ -( ‫) ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﺮاﻏﻰ‬. «‫ﺗﻌﺎﻟﻰ » َوإِذا ﻗُـﻠْﺘُ ْﻢ ﻓَﺎ ْﻋ ِﺪﻟُﻮا َوﻟَ ْﻮ ﻛﺎ َن ذا ﻗُـ ْﺮﺑﻰ‬ Penyelasaian sengketa perwakafan menurut hukum Islam adalah melalui : al sulh (perdamaian), tahkim (arbitrase) dan wilayat al qhada (pengadilan). Sedangkan penyelesaian sengketa perwafakan menurut hukum nasional adalah dengan melalui : musyawarah untuk mufakat (perdamaian), mediasi, Arbitrase / BASYARNAS dan melalui Peradilan Agama. Penyelasaian sengketa perwakafan menurut hukum Islam , sekarang sudah terintegrasi dalam hukum positif / hukum nasional ; C. Ruang Lingkup Kewenangan Pengadilan Agama Ketentuan pasal 49 UU RI No. 7 Th. 1989 Tentang Peradilan Agama telah diubah dengan UU No. 3 Th 2006, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang : 4

a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f.

Zakat;

g. Infaq; h. Shadaqah; dan i.

Ekonomi Syari’ah

Huruf e: Yang dimaksud dengan “Wakaf” adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentinganya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari’ah. Wewenang Peradilan Agama dalam masalah perwakapan tanah ini, meliputi masalah-masalah : a. Wakaf , Wakif, Ikrar , Nadzir dan Saksi . Kewenangan dibidang ini menyangkut sah tidaknya perebuatan mewakafkan , yaitu yang menyangkut benda yang diwakafkan , wakif , ikrar , saksi dan nadzir . Didalam hal ini perselisihan banyak didorong oleh factor yang mendorong seseorang untuk tidak mengakui adanya ikrar wakaf atau untuk menarik kembali tanah ( harta ) yang telah diwakafkan baik oleh wakif atau oleh ahli warisnya . Faktor pendorongnya anata lain : 1. Makin langkanya tanah 2. Makin tingginya harga 3. Menipisnya kesadaran beragama 4. Wakif mewakafkan seluruh atau sebahagian besar dari hartanya , sehingga dengan demikian keturunannya merasa kehilangan sumber rezeki dan menjadi terlantar kehidupannya ,

akibatnya

tidak

mustahil

dijumpai

ahli

waris

yang

mengingkari adanya ikrar wakaf dari orang tuanya dan tidak mau menyerahkan tanah wakaf kepada Nadzir atau sama sekali tidak melaporkan . 5

5. Sikap serakah dari ahli waris atau sama sekali tidak tahu adanya ikrar wakap karena tidak diberitahu oleh orang tuanya .b. Bayyinah ( alat bukti administrasi tanah wakaf ), seperti Akta Ikrar Wakaf, Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, Sertifikat Tanah Wakaf dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pencatatan dan pendaftaran perwakafan dan tanah wakaf dan termasik Bayyinah adalah Saksi .c. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf , seperti penyimpangan penggunaan harta wakaf oleh Nadzir dan lain-lain Kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah perselisihan/ sengketa wakaf juga diatur dalam PP No. 28 Tahun 1977 Pasal 12 dan PERMENAG No. 1 Tahun 1978 Pasal 17 .-

D. Dasar Hukum Acara Peradilan Agama Hukum acara yang berlaku bagi lingkungan peradilan Agama ditentukan oleh pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Th. 2006 yang berbunyi :“Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusu dalam Undang-undang ini “. Berdasarkan dari telaahan berbagai Yurisprudensi yang ada, bahwa orang yang berhak mengajukan perkara sengketa wakaf itu adalah : a. Wakif atau Keluarganya ( Ahli Warisnya ) b. Wakaf ( yang pelaksanaannya dilakukan oleh Nadzir ) c. Secara bersama-sama Wakif ( Ahli Warisnya ) dan Wakaf ( Nadzir ) d. Orang lain yang merasa berkepentingan dengan perwakafan tersebut e. Nadzir atau anak keturunannya . Mereka yang tersebut diatas didalam mengajukan perkaranya ke Pengadilan

Agama

berkedudukan

sebagai

Penggugat,

sedangkan

lawannya berkedudukan sebagai Tergugat .

E. Tata Cara Mengajukan Perkara Perwakafan Tanah di Pengadilan Agama. Dalam hal Penggugat mengajukan gugatan perwakafan tanah , maka gugatan tersebut harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf atau tempat terjadinya perwakapan tanah tersebut .6

Gugatan tersebut dapat diajukan secara tertulis atau lisan , yang harus memuat antara lain ; a. Identitas Penggugat b. Identitas Tergugat c. Posita ( Dasar- dasar gugatan ) , dan d. Petitum ( Isi Tuntutan atau apa yang dituntut atau apa yang dimohonkan .

Kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah perselisihan/ sengketa wakaf juga diatur dalam PP No. 28 Tahun 1977 Pasal 12 dan PERMENAG No. 1 Tahun 1978 Pasal 17. Dalam menggunakan saksi dalam masalah sengketa wakaf diutamakanSaksi yang sesuai dengan keriteria dibahaw ini : Saksi mata (Ps.168-172 HIR/165-179 RBg)

Saksi adalah orang yang melihat, mendengar dan mengetahui fakta secara langsung dengan pancainderanya;

Saksi harus memenuhi syarat formil dan materiil; Bukti saksi mempunyai kekuatan pembuktian bebas, tidak mengikat, dan tidak memaksa;

Hakim dapat mengesampingkan kesaksian jika bertentangan dengan alat lain yang lebih kuat atau bertentangan dengan akal sehat.

Dasar hukum bukti saksi : -

Pasal 139-152 HIR/165-179 RBg.

-

Pasal 164, 169-172 HIR/Pasal 306-309 RBg.

Syarat formil bukti saksi: -

Orang yang cakapuntukmenjadisaksi;

-

Orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi oleh undang-undang; (Pasal 145 ayat (1) HIR/172 ayat (1) RBg. Pasal 76 ayat (1) UU. No. 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3/2006 dan UU. No. 50/2009 dan Yurisprudensi);

-

Keterangan disampaikan di depan persidangan pengadilan; 7

-

Diperiksa satu persatu, maksudnya ketika memeriksa saksi A, saksi lainnya harus diluar sidang; (Pasal 144 ayat (1) HIR/171 ayat (1) RBg.);

-

Mengucapkan sumpah; (Pasal 147 HIR/175 RBg.).

Syarat materiil bukti saksi: -

Minimal harus 2 ( dua ) orang saksi; (Pasal 169 HIR/Pasal 306 RBg.);

-

Keterangan saksi atas dasar pengetahuan berupa melihat sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri fakta peristiwa yang diterangkan; (Pasal 171 ayat (2) HIR./Pasal …)

-

Saksi harus menjelaskan alas an atau latar belakang pengetahuannya, bagaimana

sampai

ia

dapat

mengetahui

fakta

peristiwa

yang

diterangkannya; (Pasal 171 ayat (1)/Pasal …) -

Keterangan saksi satu dengan lainnya harus bersesuaian. (Pasal 170 dan 172 HIR./Pasal 307 dan 309 RBg./Pasal 1905 KUHPerdata).

Kekuatan hukum bukti saksi: -

Nilai pembuktiannya bebas.

Saksi Istifadhah;

Saksi istifadhah adalah saksi yang mengetahui sesuatu fakta secara tidak langsung melainkan diperoleh dari orang lain yang mengetahuinya secara langsung;

Testimonium de auditu; Saksi istifadhoh tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna; Dapat dipergunakan untuk menyusun bukti persangkaan. Apakah ada peluang syahadah istifadhah dalam penyelesaian sengketa wakaf?

:‫ﺿ ِﺔ‬ َ ‫ْﺤ ْﻜ ُﻢ ﺑِ ِﺎﻻ ْﺳﺘِ َﻔﺎ‬ ُ ‫اﻟ‬ 8

‫ِﻫﻲ َدرﺟﺔٌ ﺑـﻴﻦ اﻟﺘـﱠﻮاﺗُ ِﺮ و ْاﻵﺣ ِ‬ ‫ﺎد‪ ،‬ﻓَ ِﺎﻻﺳﺘِ َﻔﺎ َ ِ ِ ِ‬ ‫ﺎر اﻟﱠ ِﺬي‬ ‫ْ‬ ‫َ َ َ َْ َ َ َ َ‬ ‫ﺿﺔُ‪ :‬ﻫ َﻲ اﻻ ْﺷﺘ َﻬ ُ‬ ‫ﻳـﺘَﺤ ﱠﺪ ُ ِ ِ‬ ‫ْﺤﻨَ ِﻔﻴﱠﺔُ ْاﻷَ ْﺧﺒَ َﺎر إﻟَﻰ ﺛََﻼﺛَِﺔ‬ ‫ﺎض ﺑَـ ْﻴـﻨَـ ُﻬ ْﻢ‪َ .‬وﻗَ ْﺪ ﻗَ ﱠ‬ ‫ﱠﺎس‪َ ،‬وﻓَ َ‬ ‫ﺴ َﻢ اﻟ َ‬ ‫َ َ‬ ‫ث ﺑﻪ اﻟﻨ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ﺎد وﺗَـﻮاﺗُ ٍﺮ‪ ،‬واﺳﺘِ َﻔﺎ َ ٍ‬ ‫أَﻗْﺴ ٍﺎم‪ٍ .‬‬ ‫ﻴﺾ َﻣ ْﺮﺗَـﺒَﺔً ﺑَـ ْﻴ َﻦ‬ ‫ﺿﺔ‪َ ،‬و َﺟ َﻌﻠُﻮا اﻟ ُْﻤ ْﺴﺘَﻔ َ‬ ‫آﺣ َ َ َ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫اﻟ َْﻤ ْﺮﺗَـﺒَﺘَـ ْﻴ ِﻦ‪.‬‬ ‫ﱡﻬ َﻤﺔَ َﻋ ْﻦ‬ ‫ﻮد‪ :‬أَ ﱠن ِاﻻ ْﺳﺘِ َﻔﺎ َ‬ ‫ﺿﺔَ ﻃَ ِﺮﻳ ٌﻖ ِﻣ ْﻦ ﻃُُﺮ ِق اﻟ ِْﻌﻠ ِْﻢ اﻟﱠﺘِﻲ ﺗَـ ْﻨ ِﻔﻲ اﻟﺘـ ْ‬ ‫ﺼ ُ‬ ‫َواﻟ َْﻤ ْﻘ ُ‬ ‫ِ‬ ‫اﻟ ﱠ ِ ِ‬ ‫ﺎد ِة اﺛْـﻨَـ ْﻴ ِﻦ َﻣ ْﻘﺒُﻮﻟَْﻴ ِﻦ‪ ).‬ﻃﺮق‬ ‫ْﺤﺎﻛِ ِﻢ‪َ ،‬و ِﻫ َﻲ أَﻗْـ َﻮى ﻣ ْﻦ َﺷ َﻬ َ‬ ‫ﺸﺎﻫﺪ َواﻟ َ‬ ‫اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ ‪,‬ص‪(170.‬‬ ‫وﻣﮭﻣﺎ ﺗﺷﮭد اﻟﺷﮭود ﺑﻣﺎ ﺳﻣﻌوا ﺛﺑت اﻟوﻗف ‪ ) .‬ﻛﺗﺎب اﻷﻧوار ‪ .‬ج ‪1‬‬ ‫ص‪(438 .‬‬ ‫‪Kaidah Ishtishab‬‬

‫اﻷ ﺻل ﺑﻘﺎء ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن‬

‫;‪Artinya: pada dasarnya sesuatu itu tetap pada keadaan semula‬‬ ‫‪Suatu keadaan (fakta) secara hukum dinilai sebagai keadaan semula (tetap‬‬ ‫‪seperti semula), kecuali ada bukti yang menunjukkan telah terjadi‬‬ ‫;‪perubahan‬‬ ‫‪berarti melestarikan keadaan hukum sebagaimana keadaan‬‬

‫‪Istishab‬‬ ‫‪semula.‬‬

‫‪9‬‬

CONTOH :Putusan PA Lhoksukon Aceh, No. 1/P/1990 / PA LSK- Tgl.21 Pebruari 1990 H/ 25 Rajab 1410 H, Dalam Petitumnya Sbb:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat 2. Menetapkan bahwa Tanah Kebun Sengketa , adalah tanah kebun Wakaf untuk masyarakat Desa Tanjung Ara ,Lhoksukon Aceh. 3. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan tanah kebun tersebut kepada masyarakat Desa Tanjung Ara, Lhoksukon Aceh. 4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara. 5. Mohon Keputusan yang seadil-adilnya . Catatan ; -

Ternyata saksi- saksi Penggugat sejumlah 5 ( lima )

Orang semuanya saksi ISTIFADHOH ( Testimonium de auditu ).-

Telah terjadi perubahan peruntukan atau penggunaan

lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf .( tidak memenuhi pasal 11 PP RI No.28 Tahun 1977 Ttg Perwakafan Tanah Milik ) Diktum Amar Putusan PA Lhoksukon Aceh, No. 1/P/1990 / PA LSK- Tgl.21 Pebruari 1990 H/ 25 Rajab 1410 H, Sbb: 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Sebahagiaan . 2. Menetapkan bahwa tanah terperkara ( Sengketa ) adalah Tanah Wakaf

Ampon , Ubit , Katijah dan Tulot

untuk

masyarakat Desa Tanjung Ara, Lhoksukon , Aceh .

10

3. Menghukum Tergugat

untuk menyerahkan tanah Wakaf

kepada Penggugat demi kepentingan kemaslahatan ummat islam di desa Tanjung Ara , Lhoksukon Aceh .4. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya. 5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah ) -

Putusan PA Lhoksukon Aceh, No. 1/P/1990 / PA LSK- Tgl.21 Pebruari 1990 H/ 25 Rajab 1410 H Putusan Tingat Banding No.30 Tahun 1991Tg.26 Mei 1992

-

- Putusan

Kasasi ( MA RI ) No. 131 K/AG/1992 Tgl. 30 Januari

1993.- ( Putusan PA dikuatkan ) -

F. Contoh Putusan Pengadilan Agama mengenai Penyelesaian Perselisihan Perwakapafan Tanah : Contoh : Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 3862/PDT.G/2010/PA.Sby Tentang Pembatalan Ikrar Wakaf Perkara gugatan dalam sengketa wakaf antara lain terjadi di Pengadilan Agama Surabaya. Perkara tersebut terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya dengan registrasi Nomor: 3862/Pdt.G/2010/PA.Sby tentang sengketa wakaf. Posisi kasus dalam putusan Nomor: 3862/Pdt.G/2010/PA.Sby dengan dibatalkannya Akta Ikrar Wakaf Nomor: BA.03.1/99/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 dan Ikrar Wakaf tanggal 17 Maret 2009 dan Surat Pengesahan nadzir Nomor: BA.03.1/99/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 yang dibuat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari. Duduk perkara terjadinya wakaf ini dimulai dengan niat mulia waqif (Almarhum KH. Ardjo Usman) pada tahun 1926 mewakafkan sebidang tanah yang terletak di Jln. Kedungsroko Gg. V No. 15; 17; dan 19, Kelurahan Pacarkembang, Kecamatan Tambaksari, Surabaya seluas 800 M2 (delapan 11

ratus meter persegi), sebagaimana tercantum dalam (Petok D No. 107, persil 21 D,II) dengan batas-batas:1 1. Sebelah timur

: Jalan Kedungsroko Gg. IV

2. Sebelah barat

: Rumah bapak Mat jaheng

3. Sebelah utara

: Rumah bapak Ghufron

4. Sebelah selatan

: Jalan Kedung Sroko Gg. V

Adapun asal usul tanah yang akan diwakafkan ini adalah tanah milik si waqif (KH. Ardjo Usman) sendiri, berdasarkan petok D No. 107 persil 21 D.II dimaksudkan untuk ‚Madrasah PUI yang dikelola (nadzir) oleh badan hukumyaitu ‚Yayasan Taman Pendidikan Mahfudz Samsulhadi,‛ di bawah naungan ‚Lembaga Pendidikan PUI Sebagai ketua umum bapak Iswaf Purnawirawan ABRI (Alm), Drs. Abd. Syakur Towil (Alm), dan H. Mochammad Toha, S.H. Pada tahun 1969, saat itu ketua yayasan Drs. Abd. Syakur Towil selaku nadzir tanah wakaf tersebut, mendidirikan gedung baru ‚Sekolahan Dipenegoro‛ (terdiri dari TK, SD, SMP, SMA dan SMK) yang mulanya terdiri dari gedung semi permanen, bagian dinding bawah tembok dan dinding bagian atas terdiri dari papan, serta merubah nama yayasan yang semula bernama ‚Yayasan Taman Pendidikan Mahfudz Samsulhadi,‛ menjadi ‚Yayasan Pendidikan Diponegoro. Dalam perjalanan berikutnya, pada tahun 2000 digantikan oleh H. Mochammad Toha, S.H. Pada tanggal 17 Maret 2009, H. Mochammad Toha, S.H datang ke Kantor Urusan Agama Tambaksari, untuk mengurus Akta Wakaf dengan menggunakan waqif baru (cucu pewa
Pengadilan Agama Surabaya, Berkas Putusan Perkara Sengketa Wakaf, Nomor: 3862/Pdt.G/2010/PA.Sby.

12

2009 dan Surat Pengesahan nadzir No:BA.03.1/99/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 yang dibuat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari Surabaya. Husein Malik Trijanto (Penggugat/Tergugat IntervensiI) mengajukan gugatan sengketa wakaf melalui kuasa hukumnya, terhadap H. Mochammad Toha, S.H (Tergugat I/Tergugat Intervensi II) selaku nadzir, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya (Tergugat II /Tergugat Intervensi III) selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Nurul Afifah (Turut Tergugat/turut tergugat Intervensi). Pada saat Pembuktian, Pengurus Besar PUI telah masuk sebagai Intervensi (Interveinent) telah memberi Surat Kuasa Khusus Kepada Pengurus Cabang PUI Kota Surabaya . Setelah PB PUI masuk sebagai Intervienent, Majelis Hakim telah berupaya menasehati para pihak, upaya damai dan menasehati para pihak agar perkara ini diselesaikan secara damai, atau musyawarah kekeluargaan, mengingat para pihak adalah masih sama-sama warga PUI, ternyata para pihak bersiteguh denganpendiriannya masing-masing, tidak bersedia damai dan agar perkaranya tetap dilanjutkan sampai putusan akhir. Alhasil, Pengadilan Agama Surabaya memutus perkara tersebut dengan membatalkan Akta Ikrar Wakaf Nomor: BA.03.1/99/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 dan Ikrar Wakaf tanggal 17 Maret 2009 dan Surat Pengesahan Nadzir Nomor: BA.03.1/99/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 yang dibuat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari Surabaya. Kemudian putusan tersebut dikuatkan lagi pada tingkat selanjutnya, yaitu putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Nomor: 332/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

Dasar

Dan

Pertimbangan

Hakim

Dalam

Memutus

Perkara

No:

3862/PDT.G/2010/PA.Sby Tentang Pembatalan Akta Ikrar Wakaf. Adapun dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surabaya dengan membatalkan Akta Ikrar Wakaf Nomor: BA.03.1/99/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 dan Ikrar Wakaf tanggal 17 Maret 2009 dan Surat Pengesahan nadzir Nomor: BA.03.1/99/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 yang dibuat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari, adalah sebagai berikut:

13

Bahwa Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa rukun hukum perwakafan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, maupun hukum syar’i terdiri dari: 1. Orang yang berwakaf (wakif) yaitu pemilik harta benda yang diwakafkan. 2. Harta benda yang diwakafkan (Mauquf bih). 3. Tujuan wakaf yang disebut Mauquf ‘alaihi 4. Persyaratan wakaf dari waqif yang disebut Shighat atau Ikrar Wakaf. 5. Yang menerima harta wakaf sebagaimana tujuan wakaf (nadzir)

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah mendengar keterangan penggugat dan para tergugat serta penggugat intervensi, setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti tulis, dan setelah memeriksa obyek sengketa serta memeriksa dokumen atau buku tanah di Kantor Kelurahan Pacarkembang, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya telah menemukan fakta-fakta hukum yang akan diuraikan dalam pertimbangan dibawah ini: Menimbang, bahwa dari uraian rukun wakaf sebagaimana tersebut diatas, Majelis akan menjelaskan syarat-syarat wakif: sebagaimana pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Undang-Undang Wakaf. Bahwa dalam pasal 7 tentang waqif meliputi. a. perseorangan, b. Organesasi, c. Badan Hukum. Dan pasal 8 persyaratan waqif adalah a. Dewasa. b. Berakal sehat ; c. Tidak berhalangan melakukan perbuatan hukum; d. Pemilik sah harta benda wakaf. Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tentang tuntutan hak pengembalian Harta wakaf berupa tanah (mauquf bih) yang sekarang telah dikuasai oleh pihak tergugat I, yang semula tanah wakaf dari waqif (KH. Ardjo Usman). Dan tujuan wakaf (mauquf alaih) adalah bertujuan untuk pendidikan Madrasah Islamiyah PUI. Dan pernyataan Wakaf Shighat atau ikrar Wakaf dilakukan oleh waqif sendiri KH. Ardjo Usman diperuntukkan Tempat Pendidikan (Sekolahan Madrasah Islamiyah PUI ) yang semula bernama Yayasan berikutnya

Pendidikan tergugat

Machfudz I

telah

Syamsulhadi. merubah

Namun

menjadi

dalam

Yayasan

perjalanan Pendidikan 14

Diponegoro yang telah dilakukan oleh pendahulu Tergugat I bernama Bapak Abd. Syakur Thowil, dilanjutkan oleh Tergugat I dengan diubah menjadi Yayasan Pendidikan Diponegoro (terdiri dari TK, SD, SMP dan SMA dan SMK) dan Yayasan Pendidikan tersebut telah memutuskan hubungan dengan LP. PUI. Bahkan tergugat I, telah menggunakan Nurul Afifah (turut tergugat) sebagai ahli waris buyut/cicit (KH. Ardjo Usman) untuk memproses penerbitan Ikrar Wakaf yang ditunjuk selaku waqif oleh tergugat I, dan tergugat I sendiri menjadi nadzir sebagaimana Ikrar wakaf yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari, sebagaimana bukti (P-8, P-9, P10 dan P-11, P-12 )maka penggugat atas sikap dan langkah yang ditempuh oleh tergugat I tersebut, dianggap telah menyalahi hukum Syari’ah Islam dan perundangundangan yang berlaku. Maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agar ikrar wakaf dan Akta wakaf, dan pengesahan nadzir tanah wakaf tersebut dibatalkan dan agar obyek sengketa wakaf tersebut untuk dikembalikan kepada ahli waris. Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab dan menolak gugatan Penggugat, yang petitum penolakan Tergugat bahwa Wakaf tidak boleh diwariskan dan dihibahkan kepada ahli waris. Dan Tergugat membenarkan bahwa obyek tanah wakaf benar dari KH. Ardjo Usman. Menimbang, bahwa Penggugat atas tuntutan dalam sengketa wakaf, karena pihak Tergugat I, melibatkan adik kandung Penggugat bernama Nurul Afifah, dijadikan waqif dalam akta wakaf. Karena Penggugat adalah saudara kandung dari pihak Turut Tergugat. Langkah yang ditempuh oleh pihak Tergugat I adalah dianggap telah menyalahi hukum syar’at Islam. Sebab tanah obyek sengketa wakaf telah diwakafkan oleh KH. Ardjo Usman untuk Sekolahan Madrasah Islamiyah PUI, sebagaimana bukti (P-13). Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan wakaf ini dengan mendalilkan, bahwa Tergugat I telah memproses tanah wakaf yang telah dilakukan oleh waqif KH. Ardjo Usman dalam surat pernyataannya sebagaimana bukti (P-13) diperuntukkan untuk Pendidikan Madarsah Islamiyah PUI. Oleh pihak Tergugat I disalahgunakan tujuan wakaf dalam ikrar yang dikeluarkan 15

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari yang dipergunakan untuk sarana dan tempat Pendidikan Yayasan Pendidikan Diponegoro. Dimana Yayasan Diponegoro adalah semula dari Yayasan Pendidikan Machfudz Samsul Hadi yang mana pendidikan tersebut berada dalam naungan Lembaga Pendidikan PUI Cabang Surabaya. Yang selanjutnya beralih nama Yayasan Pendidikan Diponegoro sejak tahun 1989 dimana yayasan Pendidikan tersebut melepaskan diri dari Lembaga PendidikanPUI . Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Tergugat I telah mengalihkan fungsi dan tujuan wakaf adalah sudah keluar dari Lembaga Pendidikan PUI bahkan simbol-simbol dan lambang Lembaga PUI telah tidak dipergunakan oleh Tergugat I sebagai pengelola dan sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Diponegoro saat ini, dengan demikian Penggugat beralasan bahwa Tergugat I telah melanggar Pernyataan Wakaf yang dikehendaki oleh waqif K.H. Ardjo Usman, sebagaimana bunyi pernyataan wakaf Untuk Madrasah PUI. Terbukti telah disimpangi dan dilanggar . Bahwa waqif adalah K.H. Ardjo Usman, bermaksud melepaskan harta miliknya berupa tanah yang berada di wilayah Kedungsroko Kelurahan Pacarkembang, adalah bertujuan dan dimaksudkan untuk ‚Sekolahan Madrasah PUI‛. Oleh karena itu Majelis berpendapat sebagaimana bukti tertulis ( P-13 ) adalah Tergugat I telah melanggar dan menyalahi tujuan wakaf yang dikehendaki oleh waqif (KH.Ardjo Usman), yang sekarang telah dialihkan menjadi Yayasan Pendidikan Diponegoro, yang telah melepaskan dari naungan Lembaga Pendidikan PUI Menimbang, bahwa dalam hal upaya Tergugat membuat dan memproses Akta Ikrar Wakaf yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Wakaf (PPAIW) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambasari Surabaya, dengan wa
tanah adalah KH. Ardjo Usman bukan NURUL AFIFAH. Oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan Kaidah Fiqhiyah yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

‫اﻻﺻل ﺑﻘﺎء ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن‬ ‚Bahwa pada dasarnya berlakunya hukum itu sesuai dengan hukum asalnya keberadaannya‛ (Kaidah fiqhiyah).

Dengan demikian tentang hukum wakaf dalam kasus perkara ini yang berlaku adalah hukum wakaf yang telah dinyatakan oleh KH. Ardjo Usman, belum pernah dicabut atau dibatalkan, dengan demikian Majelis berpendapat Pernyataan Wakaf yang dilakukan KH. Ardjo Usman masih melekat dan berlaku. Sebagaimana pasal 40 (huruf e) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyatakan: Harta benda Wakaf yang sudah diwakafkan dilarang : a. Dijadikan jaminan; b. Disita; c. Dihibahkan; d. Dijual e. Diwariskan; f. Ditukar; atau g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Oleh karena itu gugatan tentang Pengembalian obyek tersebut kepadaAhli Waris harus ditolak. Menimbang, bahwa dalam hal gugatan Penggugat poin (8) dalam petitum, agar Tergugat menyerahkan obyek wakaf tersebut dalam keadaan kosong seperti sediakala dengan membongkar gedung bangunan sekolah yang dikuasai oleh Tergugat I. Tergugat dalam hal ini telah menjawab bahwa tanah dari KH.Ardjo Usman dan bangunan sekolah telah dibangun oleh Yayasan Diponegoro tersebut adalah tempat pendidikan dan untuk ummat. Menimbang, bahwa dalam hal gugatan Penggugat agar Tergugat menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat, 17

Majelis Hakim berpendapat bahwa pembanguan gedung sekolah tersebut adalah dibangun dan atas biaya dari dana Masyarakat, dari Shadaqah dan infaq masyarakat, ditambah dengan dana bantuan APBD sebagaimana keterangan saksi-saksi Tergugat, Maka Hakim berdasarkan fakta tersebut yang oleh karena dana berasal dari shadaqah dan infaq dari masyarakat berlaku hukum Syar’i. Jika dibongkar atau dimusnahkan akan bertentangan niat para penyandang dana dan donator yang bersedekah dan berinfak. Sebagaimana petunjuk Firman Allah dalam al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 195:

ۚ ‫ِب‬ ‫ﯾل ٱ ﱠ ِ َو َﻻ ُﺗ ۡﻠﻘُو ْا ِﺑﺄ َ ۡﯾدِﯾ ُﻛمۡ إِﻟَﻰ ٱﻟ ﱠﺗ ۡﮭﻠُ َﻛ ِﺔ َوأَ ۡﺣﺳِ ُﻧ ٓو ْا إِنﱠ ٱ ﱠ َ ُﯾﺣ ﱡ‬ َ ‫َوأَﻧﻔِﻘُو ْا ﻓِﻲ‬ ِ ‫ﺳ ِﺑ‬ ١٩٥ َ‫ۡٱﻟ ُﻣ ۡﺣﺳِ ﻧِﯾن‬ 195. Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik Dan petunjuk Kaidah Ushul Fiqh yang artinya:

‫درأ اﻟﻣﻔﺎﺳد أوﻟﻰ ﻣن ﺟﻠب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ‬ ‚Menghindarkan kerusakan harus diutamakan untuk mendapatkan kemaslahatan‛

Oleh karena itu, gugatan penyerahan obyek sengketa wakaf tersebut dalam keadaan kosong atau dibongkar tidak beralasan hukum dan tidak patut untukdipertimbangkan. Justru akan menimbulkan masalah baru dan membawa mudlarat dan mafsadat dikemudian hari. Maka gugatan penyerahan obyek wakaf dalam keadaan kosong atau pembongkaran gedung Sekolah tersebut bertentangan hukum hukum Syar’I maka gugatan dalam hal ini harus ditolak Catatan Perhatian :Dari kasus tersebut diatas maka diperlukan Sebagai berikut: 1. PPAIW sebagai pejabat yang berwenang membuat Akta Ikrar Wakaf dan melaksanakan pendaftaran sertifikat tanah wakaf seharusnya teliti dalam 18

melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perwakafan tanah. Pemahaman pendafataran tanah wakaf khususnya seharusnya lebih ditingkatkan terhadap sumber daya manusia PPAIWnya itu sendiri untuk meminimalisir kelalaian pendafataran tanah wakaf dari pihak PPAIW. 2. Pemerintah seharusnya membuat peraturan yang jelas dan rinci terhadap sanksi administratif bagi PPAIW yang melakukan pelanggaran dalam pendaftaran tanah wakaf. Pemerintah juga seharusnya menugaskan BWI dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap tanggung jawab PPAIW dalan pendaftaran tanah wakaf tidak sebatas pembinaan dan pengawasan terhadap nazhir saja. 3. Bagi masyarakat yang hendak melakukan perbuatan wakaf yang mulia ini, diharuskan untuk membuat Akta Ikrar Wakaf (bagi Wakif yang masih hidup) dan didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan Peraturanperaturan yang berlaku. Dan obyek wakaf yang belum ada AIW dan belum bersertifikat, sedangkan Wakif sudah meninggal, maka bisa melakukan Isbat Wakaf ke Pengadilan Agama setempat dan dibuatkan Akta Pengganti Ikrar Wakaf. Hal ini diharapkan agar tidak ada lagi kasus sengketa dikemudian hari, sehingga tanah wakaf tersebut bermanfaat bagi kepentingan umum.

CONTOH ;

Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1521 /Pdt.G/2008/PA.Sm Tentang Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Ahli Waris. Berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan

hukum,

Majelis

Hakim

Pengadilan Agama Semarang memutus perkara tersebut sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;

19

2. Menyatakan Para Penggugat adalah para pemberi jariyah untuk fasilitas masjid yang terletak diatas sebidang tanah hak milik Verponding Indonesia No. 308/245 dan 309/244 seluas lebih kurang 100 m² adalah sebesar Rp 297.450,(dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah; 3. Menyatakan harta warisan yang berasal dari harta bersama dengan istrinya dan telah bercampur dengan harta jariyah senilai Rp 297.450.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah); 4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung rentang untuk mengeluarkan harta jariyah (Wakaf) senilai Rp 297.450.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang melekat dengan harata warisan sebagaimana diktum angka 3 (tiga) tersebut sebelum dilakukan pelelangan oleh Para Tergugat dan menyerahkan kepada Para Penggugat; 5. Memerintah kepada Para Penggugat dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan setelah menerima uang jariyah senilai Rp 297.450.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut untuk mewakafkan kembali kepada masjid atau musholla baik yang sudah ada atau yang akan dibangun baru yang digunakan untuk kegiatan ibadah sosial keagamaan sesuai dengan fungsi dan tujuan pemberian pemberi jariyah (wakaf) sesuai peraturan berlaku; 6. Menolak untuk yang selain dan selebihnya; 7. Menghukum para Tergugat secara tanggung rentang untuk membayar biaya perkara yang timbul akaibat perkara ini sebesar Rp 3.861.000,- (tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah); Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang pada Senin tanggal 18 Januari 2010 Masehi bertepatan tanggal 02 Shafar 1431 Hijriyah oleh kami Drs. NURMANSYAH,SH.,MH. Sebagai Hakim Ketua Majlis, MOH. ICHWAN,SH. Dan 20

Drs. WAHYUDI,SH.,MSI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu MIFTAH, SH. sebagai Panitera Pengganti, Putusan diucapkan oleh Ketua Majlis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Dasar Pertimbangan Para Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1521/Pdt.G/2008/PA.Sm. Adapun dasar pertimbangan para hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1521/Pdt.G/2008/PA.Sm tentang penarikan kembali harta wakaf oleh warga dari ahli waris adalah sebagai berikut : 1. Gugatan yang diajukan para penggugat merupakan gugatan atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sedang dalam proses eksekusi, maka guagatan ini merupakan Derden Verzet; 2. Pada dasarnya verzet merupakan perlawanan terhadap suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diajukan paling lambat sebelum eksekusi selesai dilaksanakan dan didasarkan atas adanya hak milik atau paling tidak pemegang hak berdasar hukum perjanjian (vide ps. 195 ayat 6 HIR atau ps. 378 Rv.) meskipun gugatan bukan dijadikan atas hak sebagaimana tersebut diatas akan tetapi gugatan ini mengenai amal jariyah/wakaf yang terkandung hak Allah atas kepemilkikannya dan menyangkut keadilan masyarakat, berdasarkan pasal 49 huruf e UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

21

3. Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Para Tergugat mengatakan bahwa gugatan Penggugat kabur dan salah alamat dengan alasan sebagai berikut : a. Gugatan para Penggugat yang terdaftar dalam register perkara No. 1521/Pdt.G/2008/PA.Sm sangat mengada-ada, tidak jelas dan kabur dan jelas-jelas bermaksud membuat persoalan yang sudah sangat jelas menjadi bias, apalagi di dalam posita maupun petitum gugatan Para Penggugat dengan jelas menyatakan bahawa dasar diajukannya gugatan

Penggugat

987/Pdt.G/2003/PA.Sm

adalah No.

Putusan

perkara

Jo.

88/Pdt.G/2005/PTA.Sm

No. Jo.

No.194K/AG/2006 yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi oleh Pengadilan Agama Semarang; b. Para Tergugat tidak pernah memerintahkan ataupun meminta bantuan untuk dalam bentuk apapun untuk perbaikan maupun kelengkapan sarana maupun prasarana masjid diatas tanah warisan tersebut kepada Para Penggugat, sehingga apabila Para Penggugat memohon agar dilakukan pemisahan dan mengeluarkan harta jariyah yang pernah diberikan oleh Para Penggugat untuk memakmurkan masjid adalah hal yang sangat lucu mengada-ada dan tidak berdasar, karena Para Tergugat sama sekali tidak pernah ada sangkut paut dengan para penggugat mengenai hal tersebut, karena tanah warisan peninggalan ayah Para Tergugat belum dan tidak pernah diwakafkan, jadi apabila ada pihak-pihak lain yang merasa dirugikan maupun kecewa karena pernah ikut memberikan kontribusi berupa apapun terhadap tanah warisan yang diatasnya berdiri bangunan masjid tersebut, kami persilahkan untuk meminta pertanggung jawaban kepada pihak-pihak yang pernah meminta ataupun menerima amal jariyah tersebut secara pribadi dan bukan kepada Para Tergugat; 22

c. Gugatan Para Penggugat tidak lengkap, kabur dan salah alamat sebagaimana terurai pada posita 8 gugatan Para Penggugat, karena tidak pernah menyebutkan secara spesifik siapa pihak-pihak yang telah memobilisasi dana untuk pembangunan masjid dan siapa pula pihakpihak yang bertangung jawab menerima dan mengelola

untuk

pembangunan masjid tersebut , karena Para Tergugat (klien kami) tidak pernah berhubungan dengan Para Penggugat untuk persoalanpersoalan yang berkaitan dengan pembangunan masjid; 4.Terhadap hal ini majlis akan memepertimbangkan sebagai berikut : a. mengenai gugatan kabur, dalam gugatan Para Penggugat secara tegas menyebutkan bahwa terhadap harta warisan yang didalamnya terdapat bangunan masjid dimana pada lingkungan sekitar masjid terdapat fasilitas masjid yang digunakan untuk kepentingan masjid guna ibadah sosial keagamaan bagi masyarkat/jama’ah yang dibangun dengan

amal

jariyah

yang

dikumpulkan

oleh

dan

dari

masyarakat/jama’ah, sehingga disana telah bercampur dengan harta jariyah oleh karenanya oleh para penggugat harta jariyah tersebut untuk dipisahkan dengan harta warisan. Majlis telah menilai gugatan tersebut telah jelas duduk masalahnya dan arah serta tujuannya, oleh karena keberatan para tergugat harus ditolak. b. Para Tergugat yang disebutkan dalam surat gugatan merupakan seluruh ahli waris hidup yang mendapat bagian dari harta warisan sebagaimana

tercantum

dalam

putusan

Nomor

987/Pdt.G/2008/PA.Sm, oleh karena itu gugatan sudah tepat, maka keberatan para tergugat haruslah ditolak.

Bahwa penarikan tanah wakaf oleh ahli warisnya ini, menurut Imam Syafi’i yang disetujui oleh Imam Malik dan Imam Ahmad, bahwa wakaf itu suatu amal 23

ibadah yang disyari’atkan dan dia telah menjadi hukum lazim dengan sebutan lafadz, walaupun tidak diputuskan oleh Hakim dan hilang pemilikan wakif walaupun benda wakaf masih ada di tangannya. Harta benda wakaf itu secara otomatis menjadi milik Allah, walaupun harta benda wakaf tersebut masih dalam ampuan wakif. Jadi, penarikan tanah wakaf oleh wakif atau bahkan oleh warisnya hukumnya haram secara mutlak. Bahwa Barang wakaf kepemilikannya terlepas dari hak milik wakif (orang yang mewakafkan) dan tidak pula pindah menjadi milik orang-orang atau badanbadan yang menjadi tujuan wakaf (mauquf ‘alaih) namun menjadi hak Allah, siapapun tidak boleh memiliki atas barang wakaf tersebut. Sebagaimana sebuah hadits : “Artinya : Dari Abi Hurairah, bahwasannya Rasulullah bersabda: “(Seluruh pahala) perbuatan manusia terputus apabila telah meninggal, kecuali tiga perkara : sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendo’akannya.” (HR. Muslim).

G.

Penutup : Penyelasaian sengketa perwakafan menurut hukum Islam adalah melalui : al sulh (perdamaian), tahkim (arbitrase) dan wilayat al qhada (pengadilan). Sedangkan penyelesaian sengketa perwafakan menurut hukum nasional adalah dengan melalui : musyawarah untuk mufakat (perdamaian), mediasi, Arbitrase / BASYARNAS dan melalui Peradilan Agama. Penyelasaian sengketa perwakafan menurut hukum Islam , sekarang sudah terintegrasi dalam hukum positif / hukum nasional ; Semoga bermanfaat .

Pontianak , Selasa 27 September 2016 M 25 Dzulhijjah 1437 H

24

DAFTAR PUSTAKA Abdul Manan dan M Fauzan, POKO-POKOK HUKUM PERDATA WEWENANG PERADILAN AGAMA ,Rajawali Pers, Jakarta, 2001. Anshoruddin, HUKUM PEMBUKTIAN MENURUT HUKUM ACARA ISLAM DAN HUKUM POSITIF, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004. Mahmud Syaltout, Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqih, Jakarta : Bulan Bintang 1996. Abdul Manan, Drs.H. SH,SIP.M.Hum, Hukum Islam Dalam Berbagai Wacana, Penerbit Pustaka Bangsa, Jakarta, 2003. Abdurrahman, Beberapa Aspek Tentang Pembangunan Hukum Nasional, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995. Bustanul Arifin, Prof.Dr.H. SH, Transformasi Hukum Islam Ke Hukum Nasional, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 2001. Depag RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta, 2001. Juhaya s. Praja, Filsafat Hukum Islam, LPMM Universitas Islam Bandung, Bandung, 1995.. Taufiq Hamami ,Drs.,S.H. Perwakafan Tanah Milik Dalam Politik Hukum Agraria Nasianal ;Tatanusa , Jakarta 2003 .UU No.5 Tahun 1960 ttg Pokok-Pokok Agraria UU No.41 Tahun 2004 ttg Wakaf UU No.7 Tahun 1989 ttg Peradilan Agama PP No.28 Tahun 1977 ttg Perwakafan Tanah Milik PP No.42 Tahun 2006 ttg Pelaksanaan UU No.41 tahun 2004 ttg Wakaf PMA No.1 Tahun 1978 ttg Pelaksanaan PP No.28 Tahun 1977 ttg Perwakafan Tanah Milik Peraturan Perundang-undangan lain yg terkait

25

Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 3862/PDT.G/2010/PA.Sby Tentang Pembatalan Ikrar Wakaf Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1521 /Pdt.G/2008/PA.Sm Tentang Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Ahli Waris. Tafsir Al MaroghiOleh Mushthofa Al Maroighi Thuruqul Hukmiyyah Oleh Ibnu Qoyyim Al Jauziyyah

*Disampaikan dihadapan Pengurus Masjid , Majlis Ta’lim dan Pengelola Pondok Pesantren Se KALBAR ,berkaitan dengan kergiatan Kanwil Kemenag Kalbar : Sosialisasi ttg Wakaf ,Selasa 27 September 2016 .,

26