HUKUM PERWAKAFAN DALAM TJNJAUAN HUKUiVI ISLAM DAN HUI

HUKUM PERWAKAFAN DALAM TJNJAUAN HUKUiVI ISLAM DAN HUI
ADE NUR PAHLUPI Nil\1. 102044124985

JURUSAN PERADILAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH DAN HUI
1427 H/2006 M

HUKUM PERWAKAFAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERW AKAFAN NASIONAL (Studi kasus di KUA Benda Tangerang Banten)

Di buat guna memenuhi persyaratan penyelesaian Sarjana Strata I (SI)

ADE NURP AHL UPI NIM: 102044124985 Disetujui oleh Pembimbing

Prof. Dr. H. Hasanudin AF, M.A NIP.150 050 917

JURUSAN PERADILAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGRI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1427 H/2006

PENGESAI-IAN PANITIA UJIAN Shipsi ini yang be1juc!ul "Hukum Perwakafan dalam Tinjauan Hukum Islam· dan Hukum Perwakafan Nasional" telah c!iujikan dalam sidang rnunaqosah Fakultas Syari'ah clan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pacta :anggal 22 November 2006. skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Smjan Hukum Islam pada Jurusan Akhwal al Syahsiyyah Jakarta, 22 November 2006 Mengesahkan Dekan,

----

Prof. Dr. H. M. Amin Suma. SH MA MM. NIP. 150 210 422

PANITIA UJIAN

Ketua

Ora. Hj. Halimah Ismail NIP. 150 072 192

/

(~~)

Sekertaris

Ors. H. Asep Svarifoddin I-1. SH. MB. NIP. 150 268 783

Pembimbing

Prof. Dr. H. Hasanudin AF. MA. NIP. 150 050 917

(

Penguji I

Ors. H. A Basig Djalil, SH. MA. NIP. 150 169 102

< ....

Penguji II

fleLk]v~""-

.............................. )

--hS.:.. ..............) ~

KATA PENGANTAR Segala puji dan shukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat yang tak terhingga banyaknya dalam hidup ini antara lain hidayah pada penulis untuk rnenyelesaikan penulisan skripsi ini yang be1:judul "HlJKUM PERWAKAFAN DALAM

TINJAUAN

HlJKlJM

ISLAM

DAN

HlJKlJM

PERWAKAFAN

NASIONAL" sebagai tugas akhir perkulian yang penulis tempuh, sehingga dapat rnelengkapi sebagian sharat untuk rnemeperoleh gelar Sm:jana Strata I di Universitas Islam Negeri .Jakarta. Salawat

beserta Salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia yang

menjadi sumber peradaban di jagat raya, yang mulia Muhammad SAW. yang telah membawa, mengarahkm1, dan membimbing umatnya kejalan yang lurus, jalan yang diridhai Allah SWT. dan keluarga juga sahabat-sahabatnya. Skripsi ini dapat diselesaikan ini tidak luput clari dorongan dan ketcrlibatan banyak pihak yang telah membantu penulis. Oleh lrnrena itu, pacla kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih teru1ama kepacla: I. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Suma, SH, MA, MM. selaku closen Fakultas Syariah dan Hukum lJIN Syarifuidayatullah Jakarta dan para staff beserta para bapak/ ibu dosen yang telah mendiclik dan memberikan i lnrn pengetahuannya kepacla penulis.

2. Bapak Dra, Hj. Halimah Ismail dan Drs. H. Asep Syarifuddin H, SH, MH, selaku kajur dan sekjur Akhwal al Syaksiyyah yang selalu memberikan motivasi kepada penulis sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. 3. Bapak Prof. Dr. H. Hasanuddin AF. MA selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini 4. Pengelola perpustakaan utama dan perpustakaan Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah membantu dalam melengkapi reterensi penulisan skripsi ini. 5. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Royani dan !bu Nurhayati yang telah membesarkan jiwa raga serta kakak dan adikku tercinta yang telah memberikan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini 6. Kepada yang tercinta Sumiati Rosnalia, S, Pd yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. 7. Bapak clan !bu Do sen UIN Jakarta tanpa terkecuali, yang tel ah banyak memberikan ilmu yang sangat membantu clalam proses strudi penulis, serta memberikan fasilitas demi terlaksananya penulisan skripsi ini. Dari semua itu penulis hanya clapat menclo'akan semoga jasa dan amalnya menclapat imbalan yang setimpal. Dan penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan yang jauh dari kesempurnaan, karenanya penulis mengharapkan

saran-saran yang sifatnya membangun, ibarat pepatah "manusia adalah tempatnya salah dan lupa" begitu pula skripsi ini. Akhirnya semoga skripsi ini dapat menghantarkan penulis pada keridhaan Allah SWT. Memenuhi harapan UIN Jakarta, serta masyarakat pada umumnya dan yang terkhusus untak agama dan bangsa semoga dapat bermanfaat dan barokah. Amin ...... ! Amin .... Ya Rabbal 'Alamin! Jakarta, 21 Pebruari 2007 Penulis

Ade Nur~ahlu~i

NIM: 102 44124 85

DAFTARISI

KATA PENGANTAR ........................................................................ i DAFTAR ISi .................................................................................. iii BAB I Pendahuluan

A. Alasan Pemilihan Judul .......................................................... I B. Pembatasan Masalah ............................................................. 4 C. Rumusan Masai ah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

D. Tujuan Pembahasan .............................................................. 5 E. Metode Pembahasan dan Teknik Penulisan . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. 6 F. Sistematika Pembahasan . . . . . .. . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . ... 7 BAB II WakafMcuurut Hukum Islam

A. Pengertian Tentang Wakaf ..................................................... 8 B. Sejarah Perkembangan Wakaf dalam Islam .................................. 11 C. Perwakafan Tanah Menurut Hukum Islam ................................... 14

D. Sumber Hukum Wakaf ........................................................... 18 E. Unsur-Unsur Dal am Wakaf ..................................................... 20 F. Pem bagian Wakaf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 23 G. Harla Benda Wakaf ............................................................... 26 H. llikmah Wakaf ................................................................... 27 BAB Ill Pcrwakafon Mcuurut Hulrnm Nasional

A. Sejarah Perkembangan Wakaf di Indonesia ............................................ 30 I~.

Penvakafan Tanah Menurut Kl-II di Indonesia ......................................... 42

C. Perwakafan Tanah Menurut Hukum Adat ................................................ 48 D. Tataeara Perwakafan dan Pendaftarannya ............................................... 50

E. Persamaan dan Perbedaan Antara Hukum Perwakafan Islam dan Hukum Perwakafan Nasional ................................................................................ 54 F. Analisa Penulis ......................................................................................... 56 BAB IV Kcsimpulan

A. Kesimpulan ........................................................................ 66 B. Saran-saran ........................................................................ 67 DAFT AR PUSTAKA LAMPI RAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan ,Judul Salah satu masalah di bidang keagamaan yang menyangkut pelaksanaan tugas-tugas keagrariaan adalah Perwakafan Tanah Milik. Wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai sa!ah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 1 Wakaf tel ah di Syari' atkan dan dipraktekkan oleh umat Islam seluruh dunia sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, tern1asuk oleh masyarakat Islam di Indonesia. " Ameer Ali mengemukakan: Hukum wakaf merupakan cabang yang terpenting dalam syari'at Islam, sebab ia terjalin kedalam seluruh kehidupan ibadah dan perekonomian sosial kaum muslimin". 2 Dalam Agama Islam ada beberapa sumber hukum wakafbaik dari Al-Qur'an dan Hadis.

1 •

Abdurahn1an, Masalah }Jeru:akt!fan l'anah /\.4i!ik dan Keciudukan 7'anah fVakaf di

l/ldonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990), Cet. Ke-3, hal. 1 2 . Suparman Usman, Hukwn Perwakqfan di 111do11esia, (Jakarta: Dami Ulum Press, 1999), Cet. Ke-2, hal. 2

2

Allah SWT berfirman dalarn Surat Al-Baqarah: 267

Arlinya : "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jafan Allah) sebagian dari hasif usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu .... " (Q.S. Al-Baqarah: 267) Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hanifah:

Artinya: "Apabila anak Adam mati, maka terputuslah semua amalannya kecuali tiga ha!, yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfiwt, dan anak yang sholeh yang mendo 'akan keduanya" (H.R Muslim) Ayat dan Hadis diatas secara tidak langsung menganjurkan ibadah wakaf, karena pemberian wakaf merupakan kebajikan yang banyak menguntungkan masyarakat luas. Wakaf dalam Islam merupakan salah satu realisasi perasaan solidaritas dan persaudaraan sesarna. Mengingat akan arti pentingnya persoalan tentang wakaf

1111.

Maka,

Pemerintah menetapkan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No.5 tahun 1960 telah mencantumkan adanya suatu ketentuan khusus mengenai masalah ini, sebagaimana tersebut didalam pasal 49 ayat 3 yang mengatakan bahwa Perwakafan Tanah Milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 3

3

Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam pasal 49 ayat 3 UUPA No.5 tahun 1960 dikeluarkan tujuh belah tahun kemudian yaitu pada tanggal 17 Mei 1977 yang berwujud PP No.28 tahun 1977 (LN 1977 No.28 tentang Perwakafan Tanah Milik). Sejalan dengan prinsip konsepsi bangsa Indonesia dalam mengatur negaranya, maka Syari' at Islam di Indonesia telah tumbuh subur begitu juga mengenai pelaksanaan perwakafan ini, sebagai salah satu realisasi ibadat dalam Agama Islam, yang dipeluk oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Perwakafan (terutama perwakafan tanah) telah mendapat tanggapan positif dan selalu dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sejak Islam dianut sebagai agamanya pada beberepa abad yang lalu. Menurut para ahli, lembaga sosial yang hampir sama dengan wakaf telah dikenal di Jndonesia sebelum Islam datang ke negeri ini. Muhammad Daud Ali mengemukakan: "Sebelum Islam datang ketanah air ini, telah ada suatu lembaga sosial yang kedudukannya hampir sama dengan wakaf. Untuk menyebut sekedar contoh dapat dikemukakan Tanah Perman di Lombok dan Tanah Pusaka ( Tinggi) di Minangkabau. Oleh karena itu dapat dipahami kalau pengertian

kaum Muslimin di Indonesia tentang wakaf selalu didasarkan pada Al-Qur'an, AlHadis, Kitab-kitab Fiqh terutama kitab fiqh Imam Syafi'i, juga oleh adat. Adat orang Islam Indonesia banyak berasal dari atau dipengaruhi oleh Islam, tennasuk diantaranya adat mengenai wakaf Sebaliknya, lembaga keagamaan yang berasaI dari ajaran Islam itu telah diwarnai pula oleh Adat Indonesia terutama oleh prinsip adat

4

kerukunan, kepatuhan, dan keselarasan dalam menyelesaikan perselisihan yang te1jadi mengenai wakaf" 4 Berlatar belakang dari pemikiran diatas, penulis terdorong untuk menelaah dan meneliti pennasalahan wakaf dalam Syari'at Islam dan wakaf dalam tatanan Hukum Nasional dalam bentuk skripsi. Adapun judul yang penulis tetapkan adalah " HUKUM PERWAKAFAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERWAKAFAN NASIONAL".

B. Pcmbatasan dan Perumusan Masalah

Sekalipun pada hakekatnya lembaga wakaf ini adalah berasal dari Hukum Islam, akan tetapi pada kenyataannya seakan-akan sudah merupakan kesepakatan para ahli hukum kita untuk memandang masalah wakaf ini sebagai masalah dalam Hukum Indonesia. Hal ini dikarenakan sudah meresapnya penerimaan wakaf ini didalam masyarakat Indonesia dan dianggap sebagai suatu lembaga hukum yang timbul sebagai hukum adat atau kebiasaan dalam pergaulan hidup mereka. 5 Mengingat masalah wakaf bersifat abadi, maka atas hak atas tanah yang diwakafkan hanya berstatus hak milik. Karena dalam UUP A hanya hak miliklah yang mempunyai sifat yang penuh dan bulat. Sedangkan hak atas tanah yang lainnya seperti Hak Guna Usaha, Hak Guna Pakai, Hak Pakai hanya mempunyai jangka

4

Suparman, Op. Cit, hal. 3

5

Abdurrahman, Op. Cit, hal. 13

5 Waktu yang terbatas. Oleh karena masalah wakaf menurut hukum Islam mencakup banyak hal, maka penulis ingin membatasi pembahasan yang berkaitan dengan masalah wakaf tanah yang ada dalam hukum nasional di Indonesia.

C. Rumusan Masalah Untuk mengkaji lebih mendasar terhadap pembahasan ini, penulis merasa perlu untuk memberikan rumusan-rumusan naskah yang akan di bahas dalam skripsi ll11.

Adapun pokok-pokok permasalahan tersebut dirumuskan sebagai berikut : l. Bagaimana Pengetian wakaf dan apa saja Sumber Hukum dalam Wakaf serta Halhal yang bersangkutan dengan Wakaf? 2. Bagaimana Sejarah Perkembangan Wakaf dalam Islam, Kl-II di Indonesia dan Adat, sarta Bagaimana Tata Cara Persertifikatan Tanah Wakaf ? 3. Bagaimana Pandangan l-Iukum Islam, Hukum Adat, KI-II, l-Iukum Nasional dan Hukum Perwakafan ? 4. Bagaimana Tata Cara l-Iukum Perwakafan yang Berlaku? 5. Apa Persamaan dan Perbedaaan antara kedua Hukum TersebL1t?

E. Tujuan Pcmbahasan Dalam penulidan skripsi ini, openulis bertujuan ingin mengetahui beberapa masalah yang terdapoat dalam perwakadfan, yaitu :

6

1. Hukum manakah yang dipakai oleh sebagian besar umat Islam Indonesia

dalam melakukan perbuatan wakaf, apakah itu memakai Hukum Islam atau Hukum Nasional? 2. Sejauh mana keseriusan Pemerintah dalam mengakomodir kepentingan umat Islam dalam ha! melakukan perbuatan wakaf?

D. Metode Pembahasan Dan Teknik Penulisan Metode penulisan yang dipakai dalan1 penulisan sk:ripsi m1 memakai dua metode, yaitu: I. Wawancara dengan menanyakan soal-soal yang berkaitan dengan permasalahan

sk:ripsi ini kepada pihak-pihak yang mempunyai wewenang dengan wakaf. 2. Penelitian kepustakaan (Library Research) dengan menggunakan studi banding terhadap sumber-sumber (bahan) bacaan yang ada relevansinya dengan pokok bahasan skripsi ini. Adapun teknik penyusunan dalam penulisan ini didasarkan pada buku " Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Dise1iasi" yang dikeluarkan oleh IAIN Syarif Hidayatullah Jjakaiia, tahun 2000 dengan ketentuan : kutipan- kutipan yang menggunakan ejaan lama diganti dengai1 ejaan yang telah disemprnakan (EYD).

7

E. Sistematika Penulisan

Mengenai sistematika pembahasan, skripsi ini disusun menjadi empat bab pembahasan, dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup atau kesimpulan dengan perincian sebagai berikut: Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari alasan pemilihan judul, pembatasan dan perumusan masalah, metode penulisan dan sistematika pembahasan. Bab kedua berisi tentang wakaf menurut hukum lslam yang mencakup: pengertian wakaf, sejarah perkembangan wakaf dalam Islam, perwakafan tanah menurut hukum Islam, sumber hukum wakaf, unsur-unsur dalam wakaf, pembagian wakaf~

harta benda yang diwakafkan serta hikmah wakaf Bab ketiga membahas tentang wakaf menurut hukum Nasional, yang meliputi:

sejarah perkembangan wakaf di Indonesia, perwakafan tanah menurut KEH, di Indonesia, perwakafan tanah menurut hukum adat, tata cam perwakafan dan pendaftarannya, dan analisis penulis. Bab keempat adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II WAKAF MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pcngcrtian Tcntang Wakaf Dalam kanus besar Bahasa Indonesia

yai~f'.

cikeluarkan oleh Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan disebutkan bahwa w:1!:af mempunyai dua mti, yaitu I). Badan yang dibentuk

yang berkaitan dengt•n Agama Islam, 2). Yang

ditcntukan bagi kepentingan umum sebagai darma atau untuk kepentingan yang berhubungan dcngan agama.; Adapun kata "wakal" atau "waqf" berasa! dari Bahasa Arab. Asal kata "waqofa" ( ...i-J J

)

yang berarti menahan atau berhcnti atau diam ditempat atau

tetap berdiri. Kata waqofa-yaqiti.1-waqfa ( ...i-J J bahasa -yahbisu-habsan

(I-,>- -

~-

..,..,,-/

- ,,;~ - ...,;,; J)

sama artinya dengan

Sedangkan dalam buku yang lain kata

"al-waqfu" (...,L..J _;-J 1 ) sama artinya clcngan "al-habsu" (_,..,_J-1 )

yang

artinya"'·n1cnjauhkan orang dari suatu'' atau "n1cnk·ninrakan", kemudian kata ini

berkembang menjadi "bahasa" yang berarti mewa:·::1.i 1:an harta karena Allah. Sedangkan menurut Syara' wakaf mernpun;·:.. i beraneka pengertian seperti yang dikutip Wahbah al-Zuhaili. yailu: I Deparlc111en Pcndidikan clan i(cbudayaan, Kcunus n~-.. . Ruhasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka. 1986). Cet. Kc-I, ha!. I 006 .?: Suparn1an Usn1an, f{uku111 PerH·akapan di fndonesi:.r ~Jakarta: Darul Ulu1n Press, 1999), Cct. Kc-2. ha!. 23

8

9

Artinya : "Pengertian perlama: menurut Abu Hanifc1h: wakaf adalah menahan

suatu benda yang menurut hukum retap milik siwakif dalam rangka mempergunakan manfctatnya unluk kebaikan. Berdasarkan definisi itu malw pemilik harla wakaf ridak lepas dari siwakif bahkan ia dibenarkan menariknya dan ia boleh menjualnya ". I

-'I

I

I

/

I

.I

1,

,

'"

,

(I_, c;>

,1 I

.0

'

>

/

I

J, ~,GL1 1 ,~,LJl 1 ,~I -1.:f .:>~ 41.r.J 0L;.>;L:d1 ~ J J,~. '0,UI J,i_;,.JI ~l}I'~ 1

?) '<»)

I

J, J_,,;,JI

F '"""" <~ 2

I

"

<"':

P_

I

:;
J\...

~

.jL.; .Ji1 jl i.,_;; J?'J ./. '-p.- ~ ~J ,J_r21. JI >y-y c_[,.. j~

,}~

0

,Jw

1

dsi1 ~u.. r<.,_ ~ ~ fr-'2!.J ,.._~1}1 ~ y

. ~I }I :i-p.Artinya

J= j

<

c>I y

y ~

~

:<::"":!

().i- ,~;.J

Jll.1 cfi ~J

t_ p-:)1 i}.:) , ".) .,,.; _,..,,:;

~I }I

"Pengertian kedua: lvfenurut Jumhur: mereka itu dua sahabat, yang mana ini menjadi fc1twa dasar bagi golongan Han(fiyah. Syafi 'iyah. dan Hanabi/ah. Menurul mereka wakaf adalah menahan suatu benda yang mungkin diambi/ manfaatnya (hasilnya) sedangkan bendanya ridak terganggu, dengan wakaf itu hak penggunaan siwak(fdan orang lain menjadi terputus. Hasil benda tersebut digunakan untuk kebaikan da!am rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Alas dasar itu henda terse/Jll/ ter/epas dari pemilikan siwakifdan me11jadi hak Allah, kewenangan wakif a/as harta itu hilang, bahkan ia wajib menyedekahkan sesuai dengan tujuan wakaf". /,/

31 ,_,_r-l,,

_,..,,:;

~ "'-!..!.

.J /

'.r>J

_j

/

I

I/

1.S'fa Ji.S' J!J

I

I

I

1,

?

/

';l.S'j.L( ,~ ~\l.1

F JA) I

I

/

ef ?

,

,?

/

J

I

/

:~WJ, «.':-:)UI ..__A,!;,.:JI

~I ~ ~Ull.1 J) c>I "r,)-\ ;\,;!. \... o-l• ,;;_~ '~ '!'°"")..IS" ~

o» ,~l}I ~ ~~I<~ C' ,\... j:i l.Y p;

''"J?' ~

4'!..r. t_P,)

'~)

..l,.!l:JI ".) .1 _;...:.,, ;JJ ,,J\... )I

Artinya

"Pe11ger1iu11 keliga: Menuru/ 1vfalikiyuh: wakaf adalah perbuatan siwakif yang menjadikan manfaal hartanya untuk digunakan a/eh mustahiq (penerima wakaf) wa/a11pw1 yang memiliki itu beruapa

10

upah, a/au menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan, seperti mewakafkan uang. Wakqf dilakukan dengan mengucapkan lcifaz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain pemilik harta menahan benda itu dari penguasaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian mm1faat benda secara wajar, sedang benda ilu menjadi pemilik siwakif,' perwakqfi:m itu b erlaku untuk suatu masa lerlen/u, dan karenanya !idak disyari 'atkan sebagai wakafkeka! (selmnanya). 3 Dari sekian pendapat ulama tentang wakaf, suatu pengertian yang dianggap paling tepat dan menghimpun berbagai pengertian dikalangan fuqoha. Pengertian ini dikemukakan oleh Abu Zahra, yaitu:

~ ;;,,..,;J,1 j=) '~ >\A; (:" ~ t_ L.i.:;;)11

J_c. c:s)I ~I ")J J

J r-:JI (:'-' : Y' ..fl}I

..,4-;;IJ ,l~I frl-1 c.::..>\.p.- y

Artinya

"Wakaf ada/ah mencegah penguasaan pemilikan harta /erhadap harlanya yang dapat dimanfi:wtkan dengan tetap utuh hartanya, sedangkan manfi:wtnya dipergunakan pada hal-hal yang baik (yang tidak bertentangan dengan agama) dari permulaan hingga akhir "4

Adapun wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam., sebagaimana tertera pada Buku Ill, tentang Hukum Perwakafan, Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 215, ayat I, yaitu : "Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya yang melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan um um lain ya sesuai dengan ajaran Islam". 5

·' Supannan Usn1an, QIJ.C'it, hal. 24-25 1

Muhammad Abu Zahra, a/-Waqof; (Beirut: Dar al-Fikr, 1971), Cet. Ke-2, ha!. 5 ) Dircktorat Pen1binaan Peradi!an Agan1a, l(on1pilasi Huku111 !s/a111, (Jakarta : 2002), ha!. 99

11

B. Scjarah Pcrkcmbangan Walrnf dalam Islam

Wakaftelah dikenal dalam Islam sejak masih ada Nabi Muhammad SAW. Yaitu sejak beliau hijrah ke Madinah, disyari'atkannya pada tahun kedua Hijriyah. Asal mula disyari 'atkannya wakaf ialah pada waktu sahabat Umar ibn Khatab mendapat sebidang tanah perkebunan di Khaibar, Umar meminta pendapat

mengena1

harta

itu

kepada

Rasulullah,

kemudian

Rasulullah

menasehatkannya, jika Umar rnau lebih baik diwakafkan saja tanah itu dan hasilnya disedekahkan kepada orang yang sedang membutuhkannya (fakir

. 1 . ) (, 1111SOn. Pendapat ini berdasarkan Hadis yang diriwayatkan oleh lbn Umar r.a, ia berkata :

/t.:.:_; :s?\ J\.; 0 (;,~1 ;,i. yl'.,oi :JI.> L,g'.C. .ill\~~ ;,i. 0'.:;. J1.> ,., ,_/;Li w ;_:,,, 0~ ~1 )> .w ':IL. :..,,L'..o1 tJ ~ \.'..;.~\ ~I Jl .il.11 JJ.'..~li ,, 't L5 ':I ~1 ,;J. 4; uU) ~I ~ ~ 01 ,tL) ~ Alli ~ ~1 J).'..~ ~ /

,,

:Jw ~

"

"

2

,. ,. ,.

'

~) 3 .il.11 ,1JJ)

J

o

~

,.,,,

,,

,,

Jc

,,

,.

,.

,.

,:.

,,

,,

j.;_}) ...,_,1.>) -.s'J,. ,. ,, ,. ,.

,,

,.

' I'· .....:;/'..· ll, J :;,:: ·•. r.>' ~) ,~.

c ,,

,. Jo

J~

j.''.,AJI

~

""": ·,
,.

,.

Jl 1'/\' ""'".)

"'

•..

,

J

,. ,,

-:;;

,.

c})
,.

,.

,;

,.

A

,,

,,

,.

o,.

,._,,

J

,,

J.,

,.

,JI.>

-:;;

J

,,

_,,

,.

,.

,._:.,~°)':I) ,:.,_.;,,") ':I)

i~. ;,..b,~r

.:./' ,,,.,- '-

'

•"'· '\'

1·' I\

, ~) ~

"Duri Jbnu Umar r.a. ia berkata: buhwa sahabat Umar memperoleh sebidang lanah di Khaibar, kemudian Umar menghadap Rasu/ullqj ntuk meminta pet1111juk, Umar berkata: "Ya ... Rasu/ullah, saya mendapat sebidang lanah di Khaibar, saya belum mendapatkan harta sebaik itu, maka apa yang engkau perintahkan untukku?" Rasulullah

"Harun Nasulion, (ed), Wakal"Ensiklopedi Islam", (Jakarta: Djambatan, 1992), ha!. 981

12

bersabda: "bi/a kau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan kau sedekahkan (hasilnya), kemudian Umar menyedekahkannya (tanahnya un!uk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibn Umar berkata: "Umar menyedekahkannya (hasi/ pengelolaan /anah) kepada fakir miskin, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah. ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nadzir) wakqf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) a/au memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk hart a". 7 (H.R. Muslim) Di kalangan ularna tidak ada perbedaan pendapat, wakaf Umar inilah yang pertama dan masyhur dalam dunia Islam, yang kernudian diikuti oleh sahabat lainnya. Bahkan menurut Imam Syafi'i, setelah peristiwa wakaf Umar tersebut, ada delapan puluh (80) orang sahabat di Madinah yang terus mengorbankan harta mereka untuk dijadikan wakaf pula. 8 Para sahabat terse but adalah: Abu Thoha yang

mewakafkan

kebun

kesayangannya

"Baihara",

Abu

Bakar

yang

mewakallrnn sebidang tanahnya di Mekah yang diperuntukan kepada anak turunannya yang datang ke Mekkah, Usman yang menyedekahkan hartanya di Khoibar. Ali bin Abi Tholib mewakafkan tanalmya yang subur, Anas bin Malik dan lain-lain. Gairah awal wakaf ini kemudian dilakukan oleh umat Islam diseluruh dunia dari waktu kewaktu sebagai amal ibadat kepada Allah SWT. 9 Pada masa Bani Umaiyah wakaftelah dilaksanakan umat Islam di negara seperti Mesir, Libanon, Syiria. Pada waktu itu harta wakaf sangat banyak sehingga di Mesir merasakan perlu mendirikan perkantoran khusus yang

7

Proyck Pcningkatan Zakat dan Wakaf, Fiqh fVakaf. (Jakarta: DiJjen Biinas 1slan1 dan

Penyelenggaraan t-Iaji, 2003), ha!. 5 8 '

1

Sulaiman Rosjicl. Fiqh Islam. (Bandung: CV. Sinar Barn. 1989), Cet. Ke-22, hal. 317 Suparn1an Usn1an, ()p.Cit, hal. 27

13

rnenanganinya. Dalam hal ini orang yang pertama kali adalah Tauban bin Ghar al1-Iadrarny pada masa Khalifah Hisyam bin Abdul Malik. Ia sangat perhatian dan tertarik dengan perkembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan diseluruh negara Islam. Beliau mendirikan lembaga wakaf di Basyrah, sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf dibawah Departemen Kehakim,an yang dikelola dengan baik dan disalurkan bagi yang berhak dan rnernbutuhkan. 10 Taubah ibn Ghar al-l-landramy berkata:

Artinya

"Tidak ada yang saya pandang berhak menerima sedekah (wakaf) kecualifakir miskin ··. Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan

"Shadr al-wuqz!f" yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Pada masa dinasti Ayubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup menggembirakan, dimana hampir setiap tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semua dikelola oleh negara dan menjadi milik negara (baitul ma!) ketika Sholahuddin al-Ayubi memerintah di Mesir, ia banyak mewakatkan lahan milik negara untuk kepentingan pendidikan, dan pada tahun l l 78 M I 572 I-I ia menetapkan kebijakan bahwa bagi orang Kristen yang datang dari Iskandar untuk w Proyek Peningkatan Zakat dan Wakat~ Op.Cit, ha!. 7

14

berdagang wajib membayar bea cukai. Yang mana hasil dari bea cukai tersebut dipergunakan untuk kesejahteraan Ulama dan kepentingan misi Mazhab Sunni.

C. Perwakafan Tanah Mennrnt H nknm Islam Salah satu insitusi atau pranata sosial Islam yang mengandung nilai sosial ekonomi adalah lemabaga perwakafan. Sebagai kelanjutan dari ajaran tauhid, lembaga perwakafan adalah salah satu bentuk perwujuclan keaclilan sosial dalam !slam. Prinsip kepemilikan harta cliberatkan hanya dikuasai oleh sekelompok orang. Ini tiak bcrarti bahwa Islam melarang orang untuk kaya dikuasai oleh sekelompok orang. Ini ticlak berarti bahwa Islam melarang orang utnuk kaya raya. Melainkan suatu peringatan kepacla umat manusia bahwa Islam mengajarkan fungsi sosial harta. U ntuk itulah banyak sekali lembaga yang diclirikan berdasarkan asas Islam seperti: Lembaga perwakafan, zakaf Infaq Shadaqah, dan lain-lain. Oleh sebab itu bagi kepentingan orang banyak clan masyarakat, bentuk harta wakaf itu amat besar manfaatnya dan amat diperlukan, wakaf sebagai harta yang kekal, yang selalu menjadi sumber kekayaan membiayai amal-amal kernasyarakatan dalam ajaran islam yang beraneka warna itu. Sudah sepantasnya menjadi perhatian seluruh kaurn muslimin, terutama di Indonesia yang sedang

15

dalam periode pergeseran kepada masyarakat modern yang lebih maju, yang susunan harta wakaf itu harus dijalankan dengan organisasi modern pula. 11 Menurut Hukum Islam wakaf telah dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun-rukun dalam wakaftersebut. 12 Yaitu: I . Waki f (Orang yang mewakafkan harta) Bagi orang berwakaf, disyaratkan bahwa ia adalah orang yang ahli berbuat kebaikan dan wakaf dilakukannya secara suka rela, tidk karena dipaksa. 13 Maka yang dimaksud dengan ahli kebaikan disini aclalah orang yang berakal, tidak mubazir dan baligh. 2. Mauqufbih (Barta yang cliwakaflcan) Dalam hal harta yang diwakaflcan, clitentukan beberapa syarat sahnya barang tersebut sebagai berikut : a. Barang atau benda itu tidak rusak/habis ketika cliambil manfaatnya. 14 b. Kepunyaan orang yang berwakaf, benda yang bercampur haknya dengan orang lainpun boleh diwakaflcan seperti halnya boleh dihibahkan atau clisewakan. 15 c. Bukan barang haram atau najis. 16

11

Abdurah111an, 1\;/asa/ah Perivakqfan Tanah A!filiki dan J(edudukan Tanah Waka}· di lodooesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), Cet. Ke-3, ha!. 8 12 Proyek Pcningkatan Zakat dan Wakaf, Op. Cit, ha!. 19 "Sulaiman Rosjid, Op.Cit, ha!. 304-305 11 · Adijani al-Alabij, OP.Cit, ha!. 31 1 ~ l'M. 1--Iasbi As-sidiqie, Per1vakapa11 Tanah Di Indonesia: dalc1111 Teori dan Praktek, (Jakarta: Raja\vali Press), Cet. J(e-2, hal. 31 1 (' Abu Bakar, Sejarah 1\,fa.~'jid dan Ania/ Jbadah a/cannya, (Banjarmasin: Tako Buku Adil, 1995), ha!. 423

16

3. Mauquf alaih (Pihak yang diberi wakaf I penerima wakaf) Pihak yang diberi wakaf atau penerima wakaf mempunyai ketentuan seperti orang yang berwakaf dan haruslah pihak kebajikan ialah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Tuhan. 17 4.

Shighat (Pernyataan atau ikrar wakaf) Lagaz atau shighat wakaf adalah pernyataan kehendak dari wakif yang dilahirkan dengan jelas tentang benda yang diwakafkan, kepada siapa diwakafkan dan untuk apa dimanfaatkan. Kalau pihak penerima wakaf adalah pihak tertentu, sebagian ulama berpendapat perlu ada qobul Gawaban penerima). Tetapi kalau itu untuk umum saja, tidak perlu ada qobul. 1-Iukum perwakafan dalam Agama Islam dikenal pula istilah nadzir

(pcngurus wakaf), nadzir adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk rnemelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud clan tujuan wakaf terse but. Nadzir wakaf bcrwenang melakukan tindakan yang mendatangkan kebaikan bagi harta wakaf bersangkutan dengan memperhatikan syarat-syarat yang mungkin telah ditentukan wakif. Bila syarat yang ditentukan siwakif tidak terpenuhi maka hakim rnenunjuk orang lain yang mempunyai lrnbungan kerabat dengan siwakif, dengan prinsip pengawasan aa pada wakif sendiri. Bila orang

17

Proyek Peningkatan Zakat clan WnkaC Op. Cit, hal. 41

17

yang mempunyai lrnbungan kerabat dengan wakif itu tidak ada, wakif merujuk .

orang l arn.

18

Naclzir berhak menclapatkan upah pengurusan harta wakaf, selama ia rnelakukannya tugasnya clengan bail<. Besarnya upah sesuai dengan ketentuan wakiL bila wakif tidak menentukan besarnya upah nadzir, nadzir dapat rnenentukan besarnya upah itu sesuai dengan bernt ringanya tugas yang dibebankan kepada nadzir. Sebagai pemegang amanat, peran dasarnya nadzir tidak dibebankan beresiko yang tei:jadi atas harta wakaf, kecuali apabila kerusakan itu te1jadi karena kelalaian atau bahkan kesengajaannya. Dan itu ditentukan oleh hakim. 19 Ten tang bagaimana status dari pacla harta wakaf itu menurut hukum Islam, kitajumpai adanya beberapa perbedaan dikalangan ulama: Menurut Imam Syafi 'i : wakaf telah berlaku sah bilamana orang yang berwakaf (wakif) telah menyatakan dengan perkataan "saya telah wakafkan" sekalipun tanpa diputuskan hakim, orang yang berwakaf tidak berhak lagi atas harta wakaf ini, walaupun harta wakaf itu tetap ditangannya, atau dengan perkataan lain walapun harta wakaf itu tetap dimilikinya. 20 Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah wakaf itu adalah shadaqah selama hakim belum memutuskannya. yaitu bila hakim belum mengumumkan harta itu

18 1 ')

Supannan Us1nan, (Jp. C1l, hal. 33 Muha1111nad Daud Ali, Siste111 Ekonon1i Jsla111: Zakat dan Waka/, (Jakarta: UI-Press, 1988),

Cele Ke- I, ha!. 92-93 :w Abdurahn1an, Op. C'it, ha!. I 0

18

sebagai harta wakat: atau disyaratkan dengan ta' lid sesudah meninggalnya orang yang berwakaf. Bilamana suatu harta telah dijadikan harta wakaf maka milik yang sudah diwakatlrnn menjadi kepunyaan Allah SWT, bukan kepunyaan orang yang berwakaf lagi, tiak pula menjadi hak milik tempat berwakaf (mauquf 'alaih) dia adalah kepunyaan Allah yang cligunakan terutama untuk jalan Allah (fisabilillah) dan keperluan orang banyak.

D. Sumbcr Hukum Wakaf Para mujtahid berbeda pendapat dalam mengembangkan pengertian wakaf namun mereka sepenclapat bahwa wakaf aalah suatu ibaclah yang disyari'atkan. Hal ini disimpulkan baik dari pengertian umum ayat Al-Qur'an namun Hadis yang secara khusus menceritakan kasus-kasus wakaf di zaman Rasulullah. 21 Walaupun masalah wakaf tidak disebutkan secara jelas clalam Al-Qur;an namun para ahli berpendapat bahwa acla beberapa ayat yang memerintahkan manusia berbuat baik yang menjacli sumber hukum wakaf. Sumber hukum wakaf clari al-Qur'an. Allah berfirman :

Artinya

"Perbuat/ah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan ". (AlI-Iajj/22:77)

---------" i\dijani al-Alabij, Op. Ci!, ha!. 25

19

"Kanm sekali-kali lidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai". (Ali-Imran 3:92)

Artinya

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasi/ usahamu yang baik-baik dan sebagian dart apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. "(Al-Baqarah/ 2: 267) Ayat di atas secara tidak langsung menganjurkan

ibadah wakaf bagi

seluruh urnat Islam, karena pemberian wakaf meupakan kebajikan yang banyak dan menguntungkan rnasyarakat luas. Wakaf dalam Islam merupakan salah satu realisasi perasaan solidaritas dan persaudaraan sesama, atas dasar itu, ayat-ayat di alas rnerupakan landasan dianjurkannya pelaksanaan wakaf. I). Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah ra. ~

,

~

r 1 (:,1

J.1 oG

,.

"

,,

J...

"

.I.,

,.

,,

,,

,,

•'

J,,

,,

,,

cs;I y

b~ :tL) ~ "111 ~ "111 J~~ Ju; :Ju; ~ "111 ~~ ;:,;'.).

(~ ,1JJ)

,.

,,

,.

,,

0

,.

,.

;.i:;.:.c; ,.JG, .u) :,1 "-! ~:; r1>' :,1 ;;,;Jt;.. ;;J::(o )-,,

"

,.,.

"

,.

"

,.

"

,,

_.

:o>~

"

::r 'YI ~ J.

"

,.

,,

Artinya : "Dari Abu Hurairah ra. Berka/a: berkala Rasulullah SAW: 'Apa bila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka terputuslah semua amaannya, kecua!i tiga ha!, yaitu: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanj{1 ·ar, anak yang sholeh yang mendo 'akannya ''. (HR. Muslirn) 22 2 ). Had is yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibn Umar:

:.: Muslin1 lbn al-I-lujaj Abu Husaini al-Qushairi al-Nisabury, Shohih 1V!uslin1, (Baitut: Daar lhya'I al-Thurusi al-Arabiy) . .luz 3hal. 1255

20

(~ Artinya

"Dari ihn Umur ra. Berkata: bahwa sahabat Umar ra. Mendapat sebidang /anah di Khaibar. kemudian menghadap Rasu/ullah untuk mendapal petunjuk Umar berkata: "Ya ... Rasu/ullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya be/um pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apa yang Eng/mu perintahkan kepadaku?" Rasu!ullah menjawab: "bila kamu suka kamu tahan (pokoknycU tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya) '', kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak pula diwariskan. Berka/a Umar: Umar menyedekahkannnya, dan tidak pula diwariskan. Berkata Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang kafir mi.skin, kawn kerabat, budak belian sabi/il/ah, ibn sabil. dan tamu. Tidak mengapa a/au tidak dilarang bagi yang 1nenguasai tanah itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik (l'epantasnya) a/au makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta. (HR. Muslim)2 3

E. Unsur-Unsur Dalam Wakaf

Dalam suatu lembaga wakaf diperlukan beberapa unsur, yang mana tanpa unsur itu wakaf tidak dapat berdiri. Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi unsur-unsur dalam wakaf. unsur-unsur tersebut adalah: 1). Orang yang mewakatkan (Wakif) Orang yang mewakafkan (wakif) clisyaratkan memiliki kecakapan lmkum (kamalul ahliyah) atau (legal competent) clalam membelanjakan hartanya. kecakapan bertindak ini meliputi 4 (empat) kriteria, yaitu: 2

-' Muslin1 lbn a!-1-lujaj Abu l-lusaini al-Qushairi al-Nisabury, Shohih Musliln, (Baitut : Daar lhya · 1 al-Thurusi al-Arnbiy). Juz 3hal. 1255

21

a.

Mercleka

b. Berakal sejat c.

Dewasa

cl. Ticlak beracla clibawah pengampunan. 24 2). 1-larta yang cliwakaflrnn (Mauqufbih) Para ualama mazhab sepakat bahwa, clisyaratkannya untuk barang yang cliwakaflrnn itu sama clengan persyaratan-persyaratan yang acla pacla barang yang clijual, yaitu bahwasanya barang itu merupakan suatu yang kongkrit, yang merupakan milik orang yang mewakafkan. 25 Dan bencla yang akan diwakafkan harus kekal zatnya, zat barang ticlak rusak, clan henclaklah clisebutkan clengan terang clan jelas kepacla siapa cliwakaflrnn. 26 Barang atau bencla yang diwakafkan haruslah memeuhi syarat sebagai berikut. a. 1-larus jelas wujuclnya clan pasti batasannya (jika berbentuk batasan) b. Benda tersebut milik atau kepunyaan si wakif c. 1-Iarus kekal zatnya clan clapat clipergunakan d. Bukan barang haram atau najis 27 e.

Harta yang cliwakaflrnn dapat berupa bencla yang bergerak atau benda yang ticlak bergerak 28

''Ibid, ha!. 19-20 25 Muhan1n1ad Ja\vad Mughniyah, Fiqh Linza !i,fazhab, (Jakarta: Lentera Basri 'fa1na, 1996), hal. 6'-15 21

'

27

Supar111an Us1nan, Op.Ci!. ha!. 32 Adijani al-Alabij, Op.Cit, ha!. 31

22

3 ). Pernyataan atau ikrar wakaf (Shighat) Pernyataan wakif atau ikrar wakaf yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan dari tangan si wakif kepada orang atau tempat berwakaC namun ikrar wakaf cukup dengan ijab saja dari wakif tanpa memerlukan qobui clari mauquf alaih29 dan ikrar wakaf clapat dinyatakan berupa lisan atau tulisan. Hal-ha! yang perlu cliperhatikan dalam ikrar wakaf adalah: a. Dalam ikrar wakaf henclaklah clisebutkan clengan jelas kepacla siapa suatu benda cliwalrnfkan. b. Wakaf harus segera clilaksanakan setelah ikrar wakap cliucapkan oleh wakif tanpa menggantungkan pelaksanaannya pacla suatu peristiwa yang akan te1jadi climasa yang akan datang, dengan ikrar wakaf itu menyebabkan lepasnya hubungan pemilikan seketika itu juga antara wakif clengan benda yang cliwakafkan. 30 4 ). Orang yang menerima wakaf (Mauquf'alaih) Orang yang mencrima wakaf ialah orang yang benar-benar tidak mempunyai barang yang cliwakafkan dan memanfaatkannya. Maka untuknya aclalah hal-hal sebagai berikut : a. Henclaknya orang yang cliwakafi tersebut acla ketika wakafterjacli

Muha111111ad Daul Ali, ()p.(~it, hal. 86 9 ~ Proyek Pcningkatan Zakat dan Wakaf, Op.Cit, hal. 53 10 Muhammad Daud Ali. Op. Cir, ha!. 88

:rn

23

b. l-Iendaknya orang yang menerima wakaf mempunyai kelayakan untuk memiliki. Oleh karena itu wakaf yang ditujukan kepada bayi dan mewakafkan mushaf kepada orang kafir tidaklah sah karena keduanya tidak memiliki syarat kepemilikan. 31 c. I-Ienclaknya tidak merupakan maksiat kepacla Allah dan tidak boleh bertentangan clengan nilai ibadah. Minimal niatnya hams merupakan ha! yang mudah menurut ukuran I-Iukum Islam. d. Hendaknya jelas orangnya dan bukan tidak diketahui, ajadi kalau seseorang mewakafkan kepada seorang laki-laki atau perempuan (tanpa disebutkan namanya) batalah wakafnya32

F. Pcmbagian Wakaf Wakaf yang dikenal dalam Syari'at Islam, dilihat dari penggunaan atau yang memanfaatkan bcnda wakaf ada dua macam, yaitu : I. WakafAhli

Wakaf ahli atau wakaf clzurri (wakaf keluarga) adalah wakaf yang khusus cliperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik ia keluarga wakif maupun orang lain, wakaf seperti ini bertujuan membela nasib mereka. Dalam pandangan Islam, yang hendaknya mewakaflcan sebagian hartanya, sebaiknya terlebih dalmlu melihat sanak familinya. Jika ternyata ada

JI

Muha1n1nad Daud ali,

12 ·

Muha1111nad Ja\vad Mughniyah, Op.C'it, haL 646-648

(Jp.L'it,

hat. 88

24

yang sedang membutuhkannya maka wakaf Jebih afclhol diberikan kepaa mereka.

33

Dalam satu riwayat cliceritakan, bahwa seorang sahabat bernama Abu Thalhah

hendak

menaseharkan

agar

mewakafkan

sebagian

bcrwakaf saJa

hartanya.

kepacla

Lalu

kerabatnya

Rasulullah

yang

seclang

mcmbutuhkan. 3'1 Wakaf ini merupakan clasar tentang keutamaan wakaf ahli. Rasulullah SAW bersabcla yang cliriwayatkan oleh Bukhari (yang cliujung hadis terscbut clinyatakan sebagai berikut) :

(L>JWI olJJ)

Arlinya

~ ~)

"Aku le/ah mendengar ucapanmu tentang ha! tersebut, saya berpendapal sebaiknya akamu memberikannya kepada keluarg lerdekat. Maka Abu Thalhah memberikannya kepada keluarga dan anak cucunya ". (H.R. Bukhari)3 5 Dalam satu segi, wakaf ahli atau wakaf dzurri ini baik sekali, karena

siwakil akan menclapat clua kebaikan, yaitu: kebaikan clari amal ibaclahnya juga kebaikan clari silaturrahmi terhaclap keluarga yang cliberikan wakaf. Akan tetapi pacla sisi lain wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah, seperti: bagaimana kalau anak cucu yang clitunjuk sudah tidak ada Jagi ? Siapa yang berhak mengambil manfaat harta wakaf tersebut ? Pacla perkembangan selanjutnya, wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang clapat memberikan rnanfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering 11

Han111 Nasution. (cd), Op.Cir. ha\. 982 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah. (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), .luz Ill, Cct. Ke-4, ha!. 380 5 -' Proyek Pcningkatan Zakrtt dan Wakaf, OP.Cit, hal. 5

11

25

menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang diserahi harta wakaf. Di beberapa ncgara tertentu, seperti Mesir, Maroko, Turki, Al Jazair wakaf untuk keluarga (wakaf ahli) telah clihapuskan, karcna pertimbnagan clari berbagai segi, tanah-tanah wakaf dalam bcntuk

1111

clianggap

tidak

proclukstir.3 6 Praktek

semacam ini jelas

menyimpang dari pelaksanaan ibaclah wakaf. 2. WakafKhoiri Wakaf khairi adalah wakaf yag diperuntukkan bagi kepentingan atau kemaslahatan umum. Tujuannya agar masyarakat memperoleh kegunaan dan manfaat dari benda yang diwakafkan. Wakaf jenis ini berwujud dalam lembaga sosial, seperti sekolah, madrasah, pesantren, tanah perkebunan dan lain-lain. 37 Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya bila dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin memperoleh manfaat dari harta wakaf tersebut, wakaf jenis inilah yang sesunggunya paling sesuai clengan tujuan perwakafan itu sencliri pacla umurnnya. Secara substansinya, wakaf inilah yang rnerupakan salah satu segi clari earn membelanjakan harta di jalan Allah. Tentunya kalau dilihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana "'Ibid 37 Pen1erintah f)f(J Jakarta, A1enteri Da!ovah Terurai da!a111 Pe111banguna11, (Jakarta: Proyek Peningkatan LBIQ OKI, 1993). hal. 203

26

pcrnbangunan

baik

dibidang

keagamaan,

khususnya

peribadatan,

perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya. Dengan dernikian benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum) tidak hanya keluarga atau sahabat yang terbatas

G.

38

Harta Benda Wakaf ,

Sebagai konsep sosial yang memiliki dimensi ibadah, wakaf juga disebut scbagai arnal shadaqah jariyah, dimana pahala yang akan didapat oleh siwakif akan selalu mcngalir selama harta tersebut masih ada dan bermanfaat, bahwa yang dimaksud dengan shadaqah jariyah dari hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah ra. Menurut para ulama aclalah wakaf. Wakaf aclalah sebagai salah satu macam shadaqah. 39 Sejalan clengan kecluclukannya, maka harta wakaf terlepas clari hak milik, dan tidak pula pindah menjacli milik orang atau baclan wakaf. Harta wakaf terlepas darihak milik siwakif sejak diikrarkan clan menjadi hak Allah SWT yang kemanfaatannya rnenjacli hak penerima wakaf. Dengan demikian harta wakaf itu rncnjacli amanat Allah kepada orang atau baclan hukum untuk mcngurus atau mengelolanya. Orang atau badan wakaf yang mengurus wakaf disebut naclzir atau mutawalli. Posisi nadzir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara clan mcngurus harta wakaf, mempunyai kecluclukan yang penting clalam perwakafan. _.,s Proyek Peningkatan Zakat dan \VakaC OP.Cit, ha!. 37 39

Suparn1an Us111an, (Jp. C'it, ha!. 39

27

Sedernikian pentingnya kedudukan nadzir dalarn perwakafan, sehingga berfungsi ticlaknya wakaf bagi rnauqufalaih sangat bergantung pada nadzir wakaf. Meskipun clernikian, ticlak berarti naclzir rnempunyai kekuatan mutlak terhadap harta yang diarnanahkan kepaclanya. 40 Segala sesuatu yang clihasilakan clari pemeliharaan clan pengelolaan tanah wakaf tersbut, yang cliusahakankan atas nama nadzir wakaf, berkecluclukan scbagai harta wakaf pula. Sehingga clengan demikian. keberaclaan harta wakaf yang acla clitangan para nadzir wakaf clapat climanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rnasyarakat banyak clan bisa dipertanggungjawabkan secara moral clan hukum Allah SWT 41

H. Hikmah Wakaf

Segala sesuatu yang cliperintahkan Allah SWT pasti ada himkmahnya yang berguna bagi kehidupan manusia, begitu pula halnya clengan perintah wakaf. Sebagimana yang clikemukakan oleh Syekh al-J mjawi clalam bukunya yang be1judul "Hikmah a/-tmyrie wa falsaf"atuhu" ia menyebutkan bahwa salah satu aspek ajaran Agama Islam yang sangat besar dampaknya adalah pelaksanaan ibadah wakaf, karena mempunyai keuntungan ganda, baik dalam hubungannya

.w

Proyck Pcningkatan Zakat dan \Vakaf, OP.C~il, hal. 65

II

fhjr/

28

kepada Tuhan sebagai salah satu realisasi pengabdian diri kepada-Nya secara vertikal, maupun hubugannya kepada sesama manusia secara horizontal. 42 Sedangkan bagi para dermawan yang mewakafkan hartanya kepada anak keturunanya akan mendapat dua kebaikan, 43 yaitu : I. Kebaikan berupa tcrcegahnyajalan kekafiran bagi anak keturunanya 2. aKebaikan berupa tercegahnya harta dari sia-sia Adapun hikmah yang lain bagi yang mewakalkan bahwa bagi mereka akan rnendapatkan pahala yang terus meners mengalir selama harta wakaf itu masih terus ada dalam kebaikan. Disamping itu orang yang mewakafkan hartanya akan mendapat nama yang harum dikalangan orang yang menerima wakaf atauorang yang mengetahuinya dan orang yang mengambil manfaat dari harta wakaf terse but. Disamping itu bagi mereka yang akan mewakafkan hartanya untuk kepentingan umum, berarti mereka telah membantu menyiarkan agama Allah serta membantu memajukan kaum muslimin dalam melangkah lebih maju dalam perjuangan membela agama Allah di muka bumi ini. Sedangkan menurut Prof. Ors. H. Masjuk Zuhdi pada dasarnya hikmah wakaf ini adalah :

12 ·

Syckh Ali Ahn1ad al-Ju1:ja\vi, Te1.i 1-/i/anah di Batik f-Juku111 /slcun, Pene1jen1ah: Erta Muhyadi. F. Mahl'ud Lukman H, (Jakarta: Mustnqim, 2003). Jilid II, lrnl. 223 1.1 /hid

29

l.

Harta benda yang diwakaflrnn dapat tetap terpelihara dan te1jamin kelangsungannya, tidak perlu khawatir berangnya hilang atau pindah tangan.

7

Orang yang berwakaf sekalipun sudah meninggal dunia, masih terns menerima pahala sepanjang barang wakafnya masih ada dan dimanfaatkan.

BAB III PERWAKAFAN MENURUT HUKUM NASIONAL

A. Se.iarah Perkembangan Wakaf di Indonesia

1. PP No. 28 Tahun 1977 Seperti telah disebutkan pada uraian dimuka bahwa wakaf yang berasal dari lembaga l-Iukum Islam, telah diterima (gerecipiered) oleh Hukum Adat bangsa Indonesia sejak dahulu di berbagai daerah nusantara ini, ha! ini disebabkan karena sudah meresapnya penerimaan lembaga wakaf dalam rnasyarakat Indonesia dan dianggap sebagai hukum yang timbul sebagai l-Iukum Adat. Sejak zaman dahulu persoalan tentang wakaf ini telah diatur dalam 1-Iukum Aclat yang sifatnya ticlak tertulis clengan mengambil sumber clari 1-lukum Islam. Aclanya praktek pelaksanaan wakaf ini terutama terlihat diberbagai claerah dimana

1-Iukum Islam banyak berpengaruh di sana,

didaerah kerajaan atau kesulitan Islam, seperti: Aceh, Demak, Banten, Cirebon. 1 Di samping itu oleh Pemerintah Kolonia! clahulu telah pula clikeluarkan berbagai peraturan yang mengatur berbagai persoalan wakaf,

antara lain:

1

Suparn1an Usn1an, !-f11ku111 PerH'akapan di lndonesia, (Jakarta: Darul Ulun1 Press, 1999), Cet. Kc-2, ha!. 47

30

31

a. Surat Edaran Sekretaris Govermen pertama tanggal 31 Januari 1905, No. 435, yang termuat dalam Bijbland 1905 No. 6196 tentang toezicht op den

bouw van lvfohammedaansche bedehuizen. Dalam surat edaran ini sekalipun tidak di atur secara khusus tentang wakaf, akan tetapi dinyatakan

bahwa

Pemerintah

tidak

bermaksud

melarang

atau

menghalang-halangi orang Islam memenuhi keperluan agamanya. Tetapi untuk pembuatan tempat-tempat ibadah, barn boleh dilaksanakan apabila benar-benar dikehendaki oleh kepentingan mun.

Surat edaran ini

ditujukjan kepada para Kepala Wilayah di Jawa dan Madura kecuali daerah Swapraja. 2 b. Pada tanggal 4 .!uni 1931 dikeluarkan Surat Edaran No. 12573 tentang

Bedehuizen en

wakaf~·.

sirkulir ini mengatur tanah wakaf BS (Bijbland op

hat staatsb!ad) tersebut menyatakan bahwa tanah akan di bangun di masjid diatasnya harus Pemerintah Hindia-Belanda, permintaan ijin ini dimaksudkan agar tanah wakaf terse but dikemukakan hari tidak terganggu atau tergusur untuk pcmbangunan tata kota. c. Pada

tanggal 24 Dcsember 1934 No. 13390 tentang Bededehuizen

vridagdiesten moskieen en wakaf BS (Bijblad op hat staatsblad) ini bukan saja mengatur wakaf tanah dan pembangunan masjid, melainkan pula megatur perijinan sholat Jum'at. Dalam ha! ini apabila dalam

2

Faisal l-laq, (ed), f/11/aon 11-~akaj· dan Per1vakapa11 di Indonesia, (Surabaya: PT. Garoeda

Buana Indah. I 994). Cet. Ke-2,hal. 3 I

32

melaksanakan sholat Jum'at terdapat sengketa dalam masyarakat Islam, Bupati boleh memimpin usaha mencari penyelesaian asalkan dimintakan oleh pihak yang bersangkutan. 3 d. Pada tanggal 27 Mei tahun 1935 tentang Bededehuizen vridagdiesten moskieen en wakaf.' Pcmcrintah Hindia Belanda kembali mengeluarkan

BS No. 13480 yang memerintahkan Bupati menclaftarkan tanah wakaf, dan

orang

yang

mewakafkan

tanahnya

harus

terlebih

clahulu

melaporkannya kepada Bupati. Bupati melaporkannya kepada Kadaster, Kadaster melaporkannya kepacla bagian pajak agar membebaskan beban pajak alas yang cliwakaflrnn itu. 4 Peraturan-peraturan pacla masa Kolonia!

tersebut, pacla zaman

pencluclukan Jepang dan Kemerclekaan berclasarkan Perundang-unclangan yang acla tetap berlaku terus. karena belum acla peraturan baru tentang wakaf yang mencabut peratran-peraturan tersebut. Namun lama kelamaan peraturanperaturan tersebut clirasakan kurang memaclai clan sudah banyak ketinggalan. Karena wakaf telah banyak dilakukan oleh bangsa Indonesia sejak clahulu, maka untuk mcngatur tanah wakaf, jauh sebelum clikeluarkannya UU No. 5 tahun 1960 yaitu UlJPA yang memuat pasal-pasal yang menjacli clasar aclanya Peraturan Pemerintah No. 28 tahun

1977, Pemerintah telah

'Juhaya S. P1~ja, Per1rakc{/C111 di Indonesia: Sejarah, Pe111ikiran f-lu/01111 Jan Perken1hangan, (Bandung: Yayasan Piara, 1995), hat. 32 ·I

/hid, haJ. 33

33

mengeluarkan berbagai peraturan yang bertujuan mengatur dan terutama mengawasi lanah wakaf terse but. Sebagai kelanjutan dari berbagai peraturan pada zaman kolonial, maka pada zaman kemerdekaan telah dikeluarkan pula beberapa ketentuan tentang wakaf,

baik

penunjuk

instansi

yang

mengurusnya

dan juga teknis

pengurusannya antara lain dapat kita lihat dari ketentuan-ketentuan di bawah 1111 :

a. Departemen Agama RI pada tanggal 3 Januar.i 1946, dalam PP No. 3 tahun 1949 yo No. 8 tahun 1950 disebutkan tugas pokok atau lapangan tugas peke1jaan kementerian agama RI salah salunya adalah pada point (k) yaitu:

"Menyelidiki,

menentukan,

mendaftarkan

dan

mengawas1

pemeliharaan wakaf'. b. Peraturan Menteri Agama RI No. 2 tahun 1958 ten.tang lapangan tugas, susunan dan pimpinan Kementrian Agama RI (pada pasal 25), yaitu: "Menyelidiki, menentukan, mendaftarkan dan mengawasi Agraria Dalam Negeri mengatur soal-soal yang bersangkutan patut dengan wakaf". c. Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1958 disebutkan bahwa tugas Jawatan Urusan Agama (JAURA) yaitu salah satu jawatan dalam Departemen

Agama

(pada

point

18)

"Menyelidiki,

menentukan,

mendaftarkan. mengawasi wakaf-wakaf umum dan wakaf masjid dan bersama dengan

Kementerian Dalam Negeri mengatur soal yang

bersangkutan paut dengan perwakafan".

34

cl. Peraturan-peraturan lain, yaitu: I) Surat .laura No.3/D/1956 tanggal 8 Oktober 1956 2) Surat Eclaran jaura No.5/D/1956 3) Intruksi Juara No.6/Tahun 1961 tanggal 31 Oktober 1961. 5 Berbagai peraturan di atas yang berlaku mengenai perwakafan (terutarna wakaf tanah), tetapi belum di atur secara tuntas sehingga memuclahkan te1jaclinya penyimpangan clari hakekat clan tujuan wakaf itu sencliri, dan banyaklah bencla-benda wakaf yang ticlak cliketahui lagi keberaclaannya. Telah

cliutarakan

di

atas

bahwa

peraturan-peraturan

tentang

perwakafan tanah di Indonesia belum memenuhi kebutuhan rnaupun belum clapat rnernberikan kepastian hukum dalam rangka melinclungi tanah-tanah wakaf ini. Ada beberapa pertirnbangan clan motif yang menjadi latar belakang clikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977. Beberapa pertimbangannya yaitu : a.

Bahwa wakaf aclalah suatu lembaga keagamaan yang clapal clipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya

umat

yang

beragama Islam,

clalam

rangka

mencapai

kesejahteraan spiritual clan material menuju masyarakat aclil clan makmur berclasarkan pancasila.

5

Supannan Usinan, (Jp. c:it, ha!. 5 I

35

b. Bahwa peraturan yang ada sekarang ini yang mengatur tentang perwakafan tanah milik, selain belum memenuhi kebutuhan akan cara-cara perwakafan .1uga membuka timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan disebabkan tidak adanya data-data yang nyata dan lengkap mengenai tanah-tanah yang cliwakalkan. 6 Beberapa motifoya adalah : a.

Motif keagamaan. sebagaimana tercermin clalam konsiderannya yang menyatakan bahwa "Wakaf sebagai lembaga keagamaan yang sifatnya sebagai sarana keagamaan". Dalam hal ini aclalah motif Agama Islam, kalau

UUP A

berlanclaskan

tujuan

untuk

mencapai

"Sosialisme

Indonesia", maka PP ini bertujuan tercapainya kesejahteraan spiritual clan material menuju masyarakat aclil clan makmur berclasarkan Pancasila. b. Peraturan perwakafan sebelumnya ticlak memaclai bagi penertiban Hukum Perwakafan secara tuntas, bahkan menimbulkan berbagai masalah, seperti tidak adanya data tentang perwakafan. c. Aclanya lanclasan hukum yang kokoh clengan cliundangkannya UUPA No. 5 Tahun 1960, khususnya pasal 4 ayat 91) huruf(b) dan pasa 43 ayat (3) sebagaimana clijelaskan di atas. 7

'' Faisal Haq, Op. Cit, ha!. 34 7 Juhaya S. Praja, Op. Cit, ha!. 35-36

36

Peraturan Pemerintah No. 28 Talmn 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik terdiri dari tujuh bab, delapan belas pasal dengan susunan sebagai berikut: Bab I

Ketentuan Umum (yang berisi definisi tentang Wakaf, Wakif, Ilcrar dan Naclzir) yaitu pasal 1

Bab II

Fungsi Wakaf..................................................................

7

Pasal

2

Pasal

Pasal 2 s/cl Pasal 8 Bab !II

Tatacara Perwakafan ....................................................... Pasal 9 s/d Pasal 10

Bab IV

Perubahan, Penyelesaian Perselisihan dan Pengawasan Perwakafan Tanah Milik.....................................................................

3

Pasal

2

Pasal

2

Pas al

I

Pasal

Pasal 11 s/cl Pasal 13 Bab V

Ketentuan Piclana ............................................................ Pasal 14 clan Pasal 15

Bab VI

Ketentuan Peral i han ... ... .... ... .... ... .. .... .. .. .. ... .. ... .. .. .. .. . .. .. ... Pasal 16 clan Pasal 17

Bab VII

Ketentuan Penutup .......................................................... Pasal 18 8

g

Suparn1an Us1nan, (Jp. (~it. hat. 71

37

2. UU RI No. 41 tentang WakafTahun2004 Setelah lahirnya PP No. 28 tahun 1977, kernudian rnuncul usulan untuk diundang-undangkanya PP tersebut kedalarn Undang-Undang Republik Indonesia. yang berproscs terhitung sejak tanggal 05 September 2002 sampai cliundang-undangkannya RUU Wakaf oleh Presiden RI, DR. H. Susilo Barnbang Yudhoyono. menjadi UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang ditandatangani pacla tanggan 27 Oktober 2004 dan dicatat dalarn lembaran Negara RI tahun 2004 No. 159. Aclapun RUU tersebut, sebagaimana diajukan oleh Mentri Agama RI kepada Prcsiden RI, yang termaktub dalam Surat Permohonan Persetujuan Prakarsa Penyusunan

RUU

pertirnbangan sebagai berikut9

Wakaf, No

MA/25/2003, dengan bahan

:

a. Undang-unclang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 yang dibentuk berdasarkan ketetapan MPR No. IV/MPR/1969 tentang Garis-garis Besar Haluan

Negara

tahun

1999-2004

menetapkan

arah

kebijakan

Pembangunan Hukum yang antara lain melakukan penataan sistem hukum nasional

yang

menyeluruh

dan

terpadu

dengan

mengakui

dan

menghormati hukum agama dan hukum adat.

9

r)eparten1en Agan1a RI. Proses lahirnya Unda11g-Undang 1Yo . .// Tahun 2004 Tentang fYakqf,' (Jakarta: Di1jen Biinas lslan1 dan Penyelenggaraan f~Iaji: Proyek Peningkatan Pe1nberdayaan Wakaf Dircktorat Pengen1bangan Zakat dan Wakaf, 2005), ha!. 228 - 231

38

b. Penataan sistern hukurn nasional yang rnenyeluruh dan terpadu tersebut perlu dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perwakafan dengan latar belakang pernikiran sebagai berikut : I) Unclang-undang Nornor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria Pasal 49 ayat (I) rnenyatakan bahwa perwakafan tanah rnilik clilinclungi clan cliatur clengan Peraturan Pernerintah. Berclasarkan ketentuan tersebut Pemerintah telah menetrapkan berbagai peraturan perunclang-undangan, antara lain Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977

tentang

Perwakafan

Tanah

Milik

yang

secara

teknis

pelaksanaannya diatur clengan Peraturan Menteri Agama Nomor. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Di samping itu telah clikeluarkan Intruksi Peresiclen Nomor. I Tahun 1991 mengenai Kornpilasi Hukum Islam yang sebagian materinya mengatur tentang wakaf. 2) Ketentuan mengenai perwakafan yang tercantum clalam peraturan pcrundang-undangan tersebut belum clapat dijaclikan lanclasan hukum yang cukup kuat rnengatur clan mcnyelesaikan berbagai persoalan yang rnenyangkut perwakafan yang clihaclapi oleh lembaga keagamaan yang bertindak sebagai nadzir. Sernentara itu akhir-akhir ini semakin besar kecenclerungan masyarakat untuk rnelakukan perbuatan hukum berupa wakaf uang, yang belum ada pengaturannya clalarn peraturan

39

perundang-undangan, padahal wakaf uang itu dinilai secara ekonomi dapat clipergunakan sebagai sarana pengembamgan penghidupan clan kehidupan masyarakat. Semantara itu, Majlis Ulama Indonesia Pusat juga telah mengeluarkan fatwa pada tanggal 11 Mei 2002 tentang ketentuan wakaf uang. c. Pada prinsipnya aset atau investasi wakaf hams terns terpelihara clan berkembang sebagai salah satu pilar penyangga kehidupan masyarakat, sehingga

perlu

acla

peraturan

hukum

untuk

mencegah

tindakan

melcnyapkan keabadian wakaf dengan alasan apapun, atau mengurangi nilai aset yang telah diwakafkan atau membiarkan terlantar tanpa diolah atau dimanfa' atkan. cl. Berdasarkan data yang ada bahwa potensi tanah wakaf di Indonesia saat ini beijumlah 359.462 lokasi dengan luas keseluruhan 1.472.047.607 1112, clan diperkirakan lebih banyak lagi yang belum terdaftar termasuk yang clikelola oleh Ormas Islam. Sebagian tanab wakaf itu acla yang terletak di tempat/lokasi perwakafan

yang di

perkembangan

strategis

tanah yang

air

di

kawasan

perkotaan.

kita

memiliki

perluang

positif,

baik

dari

segt

Pengelolaan clan

prospek

kuantitas

maupun

pemanfaatannya. Diharapkan perkembangan wakaf pacla waktunya akan rnengarah menjacli kegiatan investasi atau clana abacli clan clapat climanfaatkan

untuk

kegiatan

ekonomi

procluktif clalam

ranggka

pengentasan kemiskinan clan memajukan kesejahteraan masyarakat.

40

Berdasarkan bahan pertimbangan di atas, disusunlah lingkup dan obyek rnateri Rancangan Undang-Undang tentang Wakaf yang diatur dengan sinternatika sebagi berikut : Bab I

Ketentuan Urnum

Bab II

Dasar-dasar Wakaf

Bab Ill

Kelembagaan

Bab IV

Tatacara Perwakafan

Bab V

Kemitraan dan Pemberdayaan

Bab VI

Perubahan, Penyelesaian Perselisihan dan Pengawasan

Bab VII

Ketentuan Pidana

Bab VIII

Ketentuan Peralihan

Bab IX

Ketentuan Penutup

Penyusunan RUU tentang Wakaftersebut bertujuan untuk: a.

rnengintegrasikan peraturan perundang-nclangan bidang perwakafan.

b. menjamin kepastian hukurn di bidang perwakafan. c.

rnelindungi dan memberikan rasa aman bagi wakif dan nadzir.

d. sebagai intrurnent untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bagi para pihak yang mendapat kepercayaan mengelola badan wakaf. e. sebagai koridor kebijakan publik dalam rangga aclvokasi dan penyelesaian kasus-kasus perwakafan. L

mendorong optimalisasi pengelolaan potensi wakaf, clan

41

g. memperluas pengaturan mengenai wakaf sehingga mencakup pula wakaf uang dan surat-surat berharga. 10 Setelah melalui proses dan beberapa ketentuan yang berlaku sampailah pacla ketetapan cliundang-unclangkannya RUU tentang Wakaf, menjacli Unclang-Unclang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang clisctujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rl clan Presiclen RI, pacla tanggal 27 Oktober 2004. Unclang-Unclang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, terdiri clari sebelas (11) bab, tujuh puluh satu (71) pasal, clengan susunan sebagai berikut : Bab I

Ketentuan Umum, terdiri clari 1 pasal (pasal 1) meliputi; Pengertian walrnf. wakif, ikrar wakaf, naclzir, harta bencla wakaf, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), Baclan Wakaf Indonesia, Pemerintah, Menteri.

Bab II

Dasar-dasar Wakaf, tercliri clari 30 pasal (pasal 2-31) dengan sepuluh bagian yang meliputi; Pengertian Umum, Tujuan clan Fungsi Waka[, Unsur Wakaf, Wakif, Naclzir, Harta Benda Wakaf, lkrar Wakaf, Penmtukan Harta Benda Wakaf, Wakaf clan Wasiat, WakafBencla Bergerak Berupa Uang.

Bab III

'

0

Penclaftaran clan Pengumuman Harta Benda Wakaf, tercliri clari 8

Ibid, hal. 231

42

pasal (pasal 32-39). Bab IV

Perubahan Status Harta Benda Wakaf, terdiri dari 2 pasal (pasal 40-41 ).

Bab V

Pengelolaan dan Pengrnbangan Harta Benda Wakaf, terdiri dari 5 pasal (pasal 42-46).

Bab VI

Badan Wakaf Indonesia, terdiri dari 15 pasal (pasal 47-61) meiiputi;

Kedudukan

Pengangkatan

dan

Tugas,

dan Pemberhentian,

Organisasi,

Anggota,

Pembiayaan,

Ketentuan

Pelaksanaan, Pertanggungjawaban. Bab VII

Penyelasaian Sengketa, terdiri dari I pasal (pasal 62).

Bab VIII

Pernbinaan dan Pengawasan, terdiri dari 4 pasal (pasal 63-66).

Bab IX

Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif, terdiri dari 2 pasal (pasal 67-68) meliputi; Ketentuan Pidana, Sanksi Administratif.

BabX

Ketentuan Peralihan, terdiri dari 2 pasal (pasal 69-70).

Bab XI

Ketentuan Penutup, terdiri dari 2 pasal (pasal 71).

B. Pcrwakafan Tanah Mcnurut KHI di Indonesia Kemedekaan Bangsa Indonesia yang di rebut clari tangan Belancla telah melahirkan dualisme hukurn di Indonesia. Meskipun Indonesia mengakui clan menjalankan hukurn warisan Belancla (Hukum Positif) sebagaimana termaktub clalarn

naskah

kemerdekaan.

namun

bangsa

Indonesia

dalam

realitanya

membutuhkan tuntunan dan peraturan dari Hukum Islam. Oleh karena clalam

43

pcrkembangan hukum di Indonesia jelas mengacu kepada nilai-nilai ajaran Islam yang disesuaikan dengan budaya dan tradisi bangsa Indonesia, khususnya dalam r II n1asalah perwaka1an.

1-Iukum perwakafan sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi I-!ukum Islam (Kl-II) di Indonesia pada dasarnya sama dengan peraturan yang telah di atur dalam perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Dalam beberapa hal hukum perwakafan dalam kompilasi tersebut merupakan pengembangan clan penyempurnaan pengatur perwakafan sesuai dengan Hukum Islam.

12

Perwakafan yang tcrdapat dalam Kompilasi I-!ukurn Islam terdapat dalam Buku [] dna hanya terdiri dari 15 pasal. Wakaf yang terdapat dalam KHI tidak terbatas hanya pada tanah milik, tetapi mencakup benda bergerak dan benda tidak bcrgerak yang mempunyai daya tahan yang tidak hanya sekali pakai clan bernilai menurut Islam. KI-II hanya rnemuat wakaf khairi (um um) dan tidak memperolehkan wakaf ahli. 1-Ial ini dikarenakan melihat efek buruk dari wakaf ahli, yaitu umat Islam jadi lemah etos kc1janya clan mereka enggan berkreasi karena secara ekonomi mereka di jam in oleh hasil dana wakar ahli. 13

11

Departe1nen Agan1a RI, Pedo111an Penge/o/aan dan Penge1nbangan JYakaj,' (Jakarta: Dirjen Bi1nas lslan1 dan Penye!enggaraan Haji: Proyek Peningkatan Pen1berdayaan Wakaf2004), ha!. 31 12 Supar111an Us1nan, Op. C'it, hal. I 03 n Departen1en Agan1a RI, ()p. C'if, haL 31-32

44

Beberapa ketentuan hukum perwakafan menurut Kompilasi Hukum Islam yang merupakan pengembangan dan penyempurnaan terhadap materi perwakafan yang acla pacla perundang-undangan, antara lain : 1. Obyek Wakaf

Menurut Kompilasi Hukum Islam, bahwa obyek wakaf tersebut tidak hanya berupa tanah milik sebagaimana disebutkan dalam PP No. 28 Tahun 1977, objek wakaf menurut Kompilasi tersebut lebih luas.

Hal ini

sebagaimana disebutkan clalam pasal 215, yaitu pada ayat (I) clan (4 ), yang ber buny1·14 :

Ayat (I) "Wakaf aclalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok atau badan hukum yang memisahkan sebagian clari bencla miliknya clan membagikan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibaclah atau keperluan lainnya sesuai clengan ajaran Islam". Ayat (4) "Benda wakaf aclalah segala benda baik bencla yang bergerak atau ticlak bergerak yang memiliki claya tahan yang ticlak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Agama Islam". Seclangkan rnenurut

UU No. 41

tahun 2004 tentang Wakaf,

sebagaimana tertuang clalam pasal 1 ayat (1) clan (5) 15

:

Ayat (I) "Wakaf aclalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian benda miliknya, untuk dimanfaatkan

11 - dcpag, 15

99 aaaaaaaaaa, 244-245

45

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah" Ayat (5) "'Barta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakatkan oleh wakif' 2. Surnpah Nadzir Nadzir sebagai pclaksana tugas hams mengucapkan sumpah dihadapan Kepala Kantor Urusan Agarna (KUA) Kecamatan disaksikan sekurangkurangnya oleh dua saksi. Dengan isi sumpah sebagai berikut : "'Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak rnemberikan atau menjanjikan ataupun memberikan kepacla siapapunjuga". "Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuai dalam jabatan ini tidak sekali-kali akan rnenerima langsung atau tidak langsung dari siapapun atau suatu janji atau pemberian". "Saya bersumpah, bahwa senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepacla saya selaku nadzir dalam mengurus l cl cl an tujua11 . " . 16 l1arta waza l j-. sesua1. cl engan tna<su 3. Jumlah Nadzir

- - - - ··-···------

'"!hid. hal. I 05

46

Jumlah nadzir

yang diperolehkan satu unit perwakafan sekurang-

kurangnya terdiri dari tiga (3) orang dan sebanyak-banyaknya sepuluh (IO) orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan alas saran Mf\jelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat. Hal ini terdapat dalam pasal 219ayat(4). 17 4. Pcrubahan Benda Wakaf Perubahan benda wakaf hanya bisa dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu rnendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Carnal setempat. 18 Sedangkan mcnurut UU No. 41

tahun 2004 tentang Wakaf,

rnenerangkan bahwa perubahan (status) benda wakaf hanya dapat dilakukan apabi la sudah rnendapatkan izin tertulis dari mentri dan persetujuan Badan wakaf Indonesia. scbagaimana tertuang dalam Bab IV pasal 40 dan 41 ayat (I) dan (2 ). yaitu : Pasal 40 "Benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang : a. dijadikan jarninan; b. disita; c. dihibahkan; d. dijual;

17

Ibid JS/hid

47

e. cliwariskan; f.

clitukar; atau

g. clialihkan clalarn bentuk pengalihan hak lainnya. Pasal 41 ayat (I) clan (2) Ayat ( 1) "Ketentuan sebagaimana climaksucl clalam pasal 40 huruf f, clikecualikan apabila harta bencla wakaf yang telah cliwakafkan cligunakan untuk kepantingan umum sesuai clengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berclasarkan ketentuan peraturan perunclang-unclangan yang berlaku clan ticlak bertentangan clengan syariah". Ayat (2) "Pelaksanaan kctentuan sebagaimana climaksucl clalam ayat (I) hanya clapat clilakukan setelah memperoleh izin tertulis clari menteri clan persetujuan Baclan Wakaf Inclonesia". 19 5. Pengawasan Naclzir Pengawasan naclzir terhaclap pelaksanaan tugas clan tanggung jawab naclzir clilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama clan Pengaclilan Agarna yang rnewilayahinya (hal ini tertera clalam pasal 227). 20 6. Peranan M
Hukum

Islam

clalam

hal

perwakafan

memberikan

kecluclukan clan peranan yang lebih luas kepacla Majelis Ulama Indonesia ---------19 aaaaaaaaaaaaaaaa, 256-257. 20 /b;d

48

Kecamatan dan Camat setempat bila dibandingkan dengan ketentuan yang diatur oleh Perundang-undangan sebelumnya. Hal ini bisa kita lihat dalam beberapa pasal di bawah ini: Pasal 29 ayat (3) dan ayat (5) Ayat (3): "'Nadzir di maksud dalam ayat (!) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setelah mendengar saran Camat dan Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan". Ayat (5): "'Jumlah nadzir yang diperbolehkan ................... Yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Carnal setempat". Serta masih banyak lagi pasal yang menerangkan tentang peranan Majelis Ulama dan Carnal, yaitu: I) Pasal 220 ayat (2) 2) Pasal 221 ayat (2) 3) Pasal 222 4) Pasal 225 ayat (2) 5) Pasal 227. 21

C. l'crwakafan Tanah Menurut Hukum Adat

Sekalipun pacla hakekatnya lembaga wakaf ini berasal dari hukum Islam, akan tetapi pada kenyataannya seakan-akan sudah merupakan kesepakatan " Ibid. hal. I07

49

dikalangan para ahli hukum kita untuk memandang masalah wakaf ini sebagai masalah hukum adat Indonesia. Hal ini clikarenakan suclah meresapnya penerimaan lembaga wakaf ini di clalam masyarakat Indonesia clan clianggap sebagai suatu lembaga hukum yang timbul sebagai hukum aclat atau kebiasaan dalam pergaulan hiclup mereka. 22 Dr. Koesoema Atmaja

berpenclapat sekalipun masalah tentang wakaf

didasarkan pacla ketentuan clan ajaran Agama Islam. Ia juga menunjukan acla beberapa jenis wakaf yang ticlak clikuasai atau tuncluk oleh aturan-aturan Agama Islam, sebagai contoh clisebutkan pacla suku Baclui di Cibeo (Banten Selatan) di kenal "Hu ma Se rang" I-luma aclalah laclang-laclang ini setiap tahun clikerjakan bersama-sama clan hasilnya clipergunakan untuk kepentingan bersama. 23 Menurut 1-Jukum Aclat perbuatan wakaf harus mempunyai hak clan kuasa penuh atas barang yang cliwakatlrnn, barangnya harus clitunjuk clengan jelas clan tidak boleh dipakai kearah hal-hal yang terlarang menurut ajaran Agama Islam, tujuannya yang ha! itu harus dilukiskan clengan kata-kata yang terang, orangorang yang menerima menyatakan menerima baik perwakafanitu (qabul). Di samping itu sipembuat wakaf dapat menetapkan pengurusannya clengan jalan mengangkat seorang pengurus, bila mana pengurusnya tidak ada maka kepala pegawai masjid menurut Hukum Adat cliharuskan

mengurusnya.

Bilamana pembuatan wakaf telah terlaksana sepenuhnya, maka kecludukan hukum

21

Abdurah111an, Op. Cit, ha!. 13

23

lbicl, hal. 14

50

dari pada barang itu di atur oleh Hukum Adat (yang tidak dipengaruhi oleh Hukum

Islam

atau

unsur-unsur Agama),

segala tindakan yang

berupa

pemanfaatan benda bersangkutan untuk mencapai tujuannya adalah kewajiban sipengurus, termasuk juga dengan menuntut perkara. D, Tatacani Perwakafan chm Pendaftarannya

Pada dasarnya tatacara perwakafan yang akan dipakai oleh seseorang yang akan melakukan perwakafan memakai dua hukum, maksudnya bahwa dengan niat serta ikrar saja siwakif telah melakukan perwakafan Hukum Islam, adapun dengan Hukum Nasional itu hanya untuk memperkuat status dari harta wakaf tersebut dan mempunyai kekuatan hukum. 24 Sedangkan dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf rnengatur petunjuk pelaksanaan secara rinci tertmaktub dalam pasal 32 sampm dengan pasal 39. Pihak yang hendak mewakatkan tanahnya harus datang dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, dalam ha! ini adalah Kepala KUA Kecamatan. Adapun tatacaranya sebagai berikut: I. Calon wakif datang ke KUA Kecamatan dengan membawa a) Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan lainnya, seperti: girik atau sebagainya alas tanah yang akan diwakafkan. b) Surat Keterangan Lurah yang diketahui Camat setempat mengenm keterangan pemilikan tanah tersebut dalam sengketa.

:.., Wa\vancara, Bp. Faturrah1nan, tanggal 20 Juli 2005

51

c) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (riwayat tanah) serta ijin Bupati atau Walikotamadya dalam ha! ini Kepala Subdirektorat Agraria setempat. d) Calon nadzir dan dua orang saksi. 25 Bila cal on wakif tidak dapat datang menghadap PP AIW tersebut, dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama No. I Tahun 1978 disebutkan bahwa dalam hal wakif tidak dapat menghadap pejabat PPAIW maka wakif dapat membuat ikrar secara tertulis dengan persetujuan Kandepag yang mewilayah tanah wakaf. 26 2. Kepala KUA Selaku Pejabat Pernbuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) meneliti surat dan saksi serta mengesahkan susunan nadzirnya. Pendaftarannya dilakukan di Kantor Subdirektorat Agraria atau Komadya setempat adalah sebagai berikut : a) Pejabat pembuatan Akta Ikrar Wakaf (PPAI\V) atas nama nadzir, mengajukan surat pendaftaran tanah kepada Kepala Kantor Subdirektorat Agraria setempat dengan rnelampirkan: a. I. Sertifikat tanah yang bersangkutan a.2. Akta ikrar wakaf a.3. Surat pengesahan nadzir yang dibuat oleh PPAIW

15

Pe1nerintah DI
52

a.4. Sebagai pelengkap disertakan pula photo copy Surat Keterangan Kepala Desa yang menyatakan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa, serta surat ijin dari Bupati atau Wali Kota. b) Kepala Subdirektorat Agraria Kabupaten atau Kotamadya meneliti surat permohonan dan lampiran itu, kemudian mencatat perwakafan tanah milik tersebut pada buku tanah yang ada di kantornya dan pada sertifikat tanah yang diwakafkan itu beberapa hal sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai perwakafan tanah milik. c) Setelah perwakafan tanah di catat pada buku tanah dan sertifikatnya, maka kepala Subdirektorat Agraria setempat hal itu kepada PPAIW untuk dicatat dalam daJlar akta ikrar wakaf di Kecamatan. 27 Akta ikrar wakaf (formulir bentuk W 3) ditancla tangani oleh penclaftar tanah wakaf, Ke pal a KU A atau PP AIW, saksi clan naclzir. Akta pengganti akta ikrar wakaf ini dibuat rangkap tiga. Lembar pertama bagi PPAIW, lembar kedua diperuntukan bagi Bupati atau Walikota. Kasubdit Agraria, lembar ketiga dipenmtukan bagi Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut. Sal inan akta pengganti akta ikrar wakaf harus ditanda tangani Kepala KUA atau PPAIW dan dibuat rangkap empat. Lembar pertama untuk wakif, lembar kedua untuk tadzir, lembar ketiga untuk Kepala Kandepag, lembar keempat untuk kepala Desa yang mewilayah tanah wakaf.

27

Muhammad Daucl Ali, Op. Cit, hal. 119

53

Setelah pembuatan akta pengganti akta ikrar wakaf dan salinannya, PPAIW berkewajiban untuk memasukkan akta pengganti akta ikrar wakaf tcrsebut ke clalam claftar akta ikrar wakaf, menyimpan dan memelihara akta tersebut clan clallarnya, kemudian mengurus clallarnya seperti clisebutkan di atas (pasal 10 ayat (4) PP NO. 28 Tahum 1977.28 Dalarn pasal 18 Peraturan Menteri Agarna No. I Tahun 1978 maka penyelesaian aclministrasi perwakafan tanah rnilik yang di atur clalam peraturan ini dibebaskan dari biaya kecuali bea materai. Pengaturan lebih lanjut tentang bea materi ini dijumpai dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam clan Urusan Haji No. Dlll/5/ED/14/1980, serta Surat Edaran Di1:jen Pajak No.5-629/pj.331/1980 yang antara lain menetapkan adanya beberapa formulir dalam proses perwakafan yang terkena bea materai, yaitu: I. Surat ikrar wakaf 2. Akta ikrar wakaf 3. Akta pengganti akta ikrar wakaf.

29

Fungsi pendaftaran tanah wakaf pada umumnya aclalah untuk memperoleh jaminan clan kepastian hukum mengenai tanah yang cliwakafkan. Kalau peraturan ini dilakukan sebagaimana mestinya, efeknya clan positif bagi pengembangan

Juhaya S. Praja, Perl1 1 ala~lan di Indonesia: Perke111bangannya, (Bandung: Yayasan Piara, 1995), hal. 120 '''Muhammad Dami Ali. Op. Cit, hal. 120 18

Sejarah,

Pen1ikiran,

l-/11k11111

dan

54

perwakafan di Indonesia, selain itu persengketaan yang sering te1jadi mengenai tanah wakaf akan clapat clikurangi. 30 E. Pcrsamaan clan Pcrbcclaan Antara Hukum Perwakafan Islam clan Hukum Pcrwakafan Nasional Pada clasarnya peraturan perwakafan yanga ada di Indonesia (seperti: PP No.28 Tahun 1977, UUPA No. 5 Tahun 1960, µuNo. 41 Tahun 2004) se1ia _//

peraturan-peraturan yang lain merupak<jri/suatu elaborasi terhadap hukum

/ perwakafan yang acla dalam Agama Islam. Namun walaupun dernikian ada perbedaan dan persamaan antara keduanya, yaitu : I. Persarnaan Hukum Perwakafan clalam Islam dan Hukurn Perwakafan Nasional rnempunyai kesarnaan, yaitu sama-sarna mengatur seluruh umat Islam clalam rnclakukan perbuatan wakaf, serta memberi gambaran akan dikemanakan harta wakafterscbut bila telah cliwakaflrnn. 2. Perbeclaan a) Dalam UU No. 41 Tahun 2004 obyek wakaf yang cliatur adalah harta bencla yang memiliki claya tahan lama clan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah. Sedangkan clalam KHI obyek wakaf meliputi benda bergerak ataupun benda ticlak bergerak. Selain itu KI-II juga mengatur ketentuan yang belum diatur dalarn UU No. 30

Abdurah111an, (Jp. C'il, hal. 38

55

41 Tahun 2004, yaitu tentang pembatasan jumlah nadzir sampai (tiga) orang dengan clemikian peraturan wakaf dalam KHI lebih luas bila clibandingkan dengan peraturan-peraturan perwakafan yang terdapat dalam UU No. 41 Tahun 2004. b) Hukum perwakafan dalam Islam berlaku sah dengan hanya mengucapkan kalimat "saya telah mewakajkanlwaqafiu" perwakaf

secara

tertulis.

Sedangkan

tanpa memerlukan aclanya dalam

Hukum

Nasional

mengharuskan adanya perwakafan secara tertulis tidak cukup dengan ucapan saja. Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti yang otentik yang dapat dipergunakan untuk berbagai persoalan yang berkaitan dengan harta wakaf itu clikemudian hari. c) 1-lukum perwakafan dalam Islam biasanya hanya berorientasi ibadah kepada Allah SWT, dan pengelolaannya diserahkan kepada kaum Muslimin tanpa adanya dasar hukum yang !mat sehingga banyak terjadi penyimpangan dari tujuan dan fungsi wakaf itu, sedangkan dalam Hukum Nasional selain berorientasi ibadah juga berorientasi sosial, maksudnya: agar harta wakaf dapat dipergunakan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf serta mcmpunyai kekuatan hukum karena ada Undang-Undang yang mengaturnya 31

31

Wa\vancara, Bp Paturahinan, Op. C'it

56

F. Analisa Pennlis

Dari penjabaran yang telah penulis sebutkan di atas bahwa wakaf merupakan suatu ibaclah yang di Syari'atkan Agama Islam, sangat mempengaruhi kehiclupan orang banyak karena banyak manfaat

yang dapat di ambil clan

cliperoleh clari wakaf tersebut, baik itu manfaat yang clirasakan secara langsung ataupun manfaat yang clirassakan secara tidak langsung. Perintah ibaclah wakaf ini clapat kita temukan dalam Al-Qur'an clan Haclis. Dalam analisis penulis. penulis ingin membandingkan beberapa hal yang berkaitan clengan wakaf clalam Hukum Islam dan Hukum Nasional. yaitu : l. Unsur Wakaf Dalam Hukum Islam, wakaf clinyatakan sah apabila telah memenuhi beberapa unsur wakat yaitu : a) Orang yang berwakaf (wakif) Dal am hal

orang yang berwakaf (wakif) clalam Peraturan

Pemerintah adalah orang atau badan hukum yang mewakafkan tanah rniliknya. wakif atau orang yang mewakaflrnn, sebelum ia melakukan tinclakan wakaf. ia harus memenuhi beberapa syarat untuk sahnya tindakan atau perbuatannya, yaitu : l) Dewasa; 2) Berakal sehat; 3) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan

57

4) Pemilik sah hmta benda wakaf32 Hal ini pun tertera dalam pasal 8 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Muhammad

Jawad

al-Mughniyah

dalam

kitab

"Fiqh Lima

Mazhab" discbutkan bahwa para ulama sepakat bahwa. schat aka! merupakan syarat bagi sahnya melakukan wakaf, dengan demikian wakaf orang gila tidak sah, lantaran ia tidak dikenai kewaj iban (bukan mukallaf). Selain itu mereka juga sepakat bahwa, baligh merupakan persyaratan lainnya. Dengan demikian. anak kecil (baik

yang sudah pintar atau

belum) tidak boleh melakukan wakaf. Sedangkan walinya, tidak bcrhak pula melakukannya untuk mewakilkannya demikian pula dengan hakim dia tidak boleh mewakili anak tersebut atau memberinya ij in untuk melakukan wakaf. J'0 b) Harta yang diwakalkan (mauquf bih) Pada pasal 15 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyatakan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki clan dikuasai oleh wakif secara sah. Adapun kriteria harta benda yang diwakalkan, baik bergerak maupun tidak bergerak, diatur dalam pasal 16 UU No. 41 Tahun 2004. ayat (!), (2), clan (3). 34

31

Departen1en Aga1na RI, Proses Lahirnya L!ndang-lJndang /l/o_ 41 Tahun 2004

:n Muhan11nad Ja\vad al-Mughniyah, f'iqh Li!na

. hal. 27~1.

Aiazhab, (Jakarta: Lcntera Basri 'ran1a. 1996.

ha!. 643 ""Departemcn Agama RI, Proses lahimya Undang-Undang No. 41 Ta/111112004 .... hal 277-

278.

58

Benda yang akan diwakaflrnn harus kekal zatnya, berarti ketika diam bi I manfaatnya zat yang tidak rusak, hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang dan jelas kepada siapa diwakaflrnn serta harta benda yang diwakaflzan bukan barang haram atau najis. Para

ulama

berpendapat,

bahwa

disyaratkan

barang

yang

diwakafkan itu sama dengan persyaratan-persyaratan yang ada pada barang yang akan dijual, yaitu bahwasanya barang itu merupakan suatu yang kongkrit, merupakan milik orang yang mewakaflrnn. Dengan demikian tidak sah mewakaflrnn hutang atau yang tidak diketahui dengan jelas. c) Tempat berwakaf (mauquf'alaih) Tempat wakaf yaitu tempat dimana diwakaflrnnnya harta itu, Agama Islam mengatur secara jelas harta atau benda wakaf yang diwakallrnn harus mengandung unsur ibadah, sesuai dengan hukum Islam serta tidak bertentangan dengan ajaran dan larangan Allah. Pada 22 UU No. 41 Tahun 2004 menyatakan "Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf harta wakaf hanya dapat dipenmtukan bagi : I) Sarana dan kegiatan ibadah 2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan 3) Bantuan kepada fakir mi skin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa 4) Kernajuan dan peningkatan ekonomi umat

59

5) Kernaj uan dan kesej ahteraan urn urn lainnya yang tidak bertentangan dengan Syari'ah dan Peraturan Perundang-Undangan cl) Aqacl atau ikrar wakaf (sighat). 35 Para

ularna rnazhab sepakat bahwa wakaf te1jacli

dengan

menggunakan reclaksi waqofiu "saya mewakaflcan" sebab kalimat ini menunjukan pengertian wakaf yang sangat jelas, aclanya petunjukpetunjuk tertentu, baik clari segi bahasa, syara maupun tradisi. Pernyataan wakif atau ikrar wakaf yang merupakan tancla penyerahan barang clari langan siwakif kepacla orang atau tempat berwakaC namun ikrar wakaf cukup dengan ijab clari siwakif tanpa memerlukan qabul clari mauqufalaih. Pasal 17 UU No. 41 Tahun 2004 menyatakan: ( 1) lkrar wakaf clilaksanakan oleh wakif' kepacla Naclzir clihaclapan PPAIW

clengan clisaksikan oleh clua orang saksi. (2) Ikrar wakaf sebagaimana climaksud pada ayat (1) clinyatakan secara lisan clan/atau tulisan serta clituangkan dalam akta ikrar walaf oleh PPAIW. Dalam hal wakif tidak clapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau ticlak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang clibenarkan oleh huku, wakif dapat menunjuk kuasanya clengan surat kuasa yang diperlukan oleh clua orang saksi. 35

Suparn1an Usn1an,

()p.

C'it, hal. 27

60

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat atau bukti kepemilihan atas harta benda wakaf kepada PPAIW. Sedangkan dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada bagian ketiga

yang tertera pada pasal 6, selain 4 unsur di atas ada

tambahan tentang unsur-unsur wakaf yaitu : a) Nadzir Nadzir adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai clengan wujud dan tujuan wakaf. Nadzir ditentukan oleh wakif, baik secara perseorangan maupun organisasi agar perawatan wakaf dapat terselenggara dengan sebaikbaiknya. Nadzir wakaf berwenang melakukan segala tindakan yang menclatangkan kebaikan bagi harta wakaf dengan memperhatikan syaratsyarat yang mungkin telah ditentukan wakif. 36 Dalarn hukum fiqh tradisional, nadzir ticlak termasuk keclalam rukun (unsur) wakaf. Para ahli hukum Islam berpendapat bahwa naclzir tidak hams orang lain atau kelompok orang. Wakif sendiri clapat menjacli naclzir harta yang cliwakaflrnnnya. Pasal l 0 UU No. 41 Tahun 2004 menyebutkan syarat yang harus dipenuhi oleh naclzir, baik nadzir perorangan, organisasi ataupun baclan hukum. 36

Suparn1an lJsn1an,

()J->. C'il,

ha!. 33

61

Syarat yang harus di penuhi oleh nadzir perorangan, 37 yaitu: 1) Warga negara Indonesia: 2) Beragama Islam; 3) Dewasa; 4) Amanah; 5) Mampu secara jasmani dan rohani; dan 6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Syarat yang harus dipenuhi oleh nadzir organisasi, 38 yaitu: 1) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I); dan 2) Organisasi

yang

bergerak

di

biclang

sosiaL

pendidikan.

kemasyarakatan dan/atau keagamaan sosial. Syarat yang harus dipenuhi oleh naclzir badan hukum, 3'' yaitu: I) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I); clan 2) Baclan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan pcraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 3) Baclan hukum

yang

bersangkutan bergerak di

bidang sosial.

pendiclikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan sosial.

37

Departen1en Aga1na RI, Proses lahirnya Undang-Undang /\1o. -11 Tahun 2004 ... , ha!. 275 Ibid, 275 39 Ibid, 275 38

62

Dalam Agama Islam, persyaratan dan tugas nadzir pada dasarnya tidak jauh berbeda clengan yang tertera dalam PP No. 28 Tahun 1977 dan UU No. 41 Tahun 2004 persyaratan naclzir clalam Islam, Berakal

sehat,

(2).

Baligh,

(3).

Dapat

dipercaua,

yaitu: (1 ).

(4).

Mempu

melaksanakan segala ha! yang berkenaan dengan harta wakaf. Masa ke1ja nadzir ticlaklah mutlak seumur hidup, seorang anggota nadzir berhenti karena: 3) Meninggal clunia 4) Mengundurkan diri 5) Melakukan tindakan pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan nadzir 6) Tidak memenuhi persyaratan sebagai nadzir b) Jangka waktu wakaJc4° 2. Barta Yang di Wakaflrnn Para ulama sepakat bahwa untuk suatu barang atau harta diwakafkan itu sama halnya dengan barang yang akan dijual, yaitu bahwa barang itu merupakan suatu yang kongkrit, milik sah orang yang mewakafkan, harus kekal zatnya, barang itu tidak rusak clan bermanfaat serat dapat diperoleh manfaat darinya .

.w Departen1cn Aga1na, UU RI 1Yo. 41 Tahun 2004 Tentang Waked,' (Jakarta: Ditjen Bhnas lslan1 dan Penyelenggaraan l·laji, 2004), hal. 5-6

63

Karena pentingnya arti wakaf, pemerintah menetapkan tentang harta atau benda yang diwakaflrnn yang tertera dalam UU NO. 41 Tahun 2004 pasal 15. yang menyatakan : Pasal 15 UU No. 41 Tahun 2004. "l-latia benda wakaf hanya dapat diwakaflcan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakil secara sah''. 1-Iarta wakaf yang diajarkan dalam Agama Islam adalah harta atau benda yang tidak hergerak dalam arti kata benda yang kekal zatnya, hal ini dikarenakan obyek wakaf itu terns bersifat tetap lain yang memungkinkan dapat dimanfaatkan terus menerus. Sedangkan dalam hal harta wakaf yang bergerak para ulama berbeda penclapat. Mazhab 1-lanafi mengatakan bahwa pada dasarnya benda yang dapat diwakafkan hanyalah benda yang tidak bergcrak, berbeda lagi dengan pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i yang mengatakan boleh mewakafkan benda bergerak dengan syarat barang yang diwakaflrnn haruslah barang yang kekal manfaatnya. 41 Pada pasal 16 UU No. 41 Tahun 2004 ten tang wakaf Pemerintah lebih rnemperjelas tentang masalah harta wakaf baik itu yang bergerak ataupun tidak bergerak. 1-Ial ini dilakukan agar umat Islam lebih mudah clm1 mempunyai kekuatan hukum clalam melakukan perbuatan wakaf.

11 •

Depag RI, Pedo111an Pe11ge/olaan dan Pengeu1banga11 Waka}; (Jakarta: Diljen Bin1as lslan1 dan Pcnyelenggaraan 1-Iaji: Proyek Peningkatan Pe1nberdayaan Wakaf, 2004), ha!. 35-37

64

Barta yang diwakafkan menurut analisis penulis pada dasarnya tidak ditentukan harus benda tidak bergerak, benda bergarakpun boleh diwakafkan, asalkan benda atau barang tersebut menghasilkan manfaat bagi orang banyak dan dapat dirasakan terns menerus. 4. Cara Pengelolaan Wakaf Wakaf sebagai harta yang kekal, yang selalu menjadi sumber kekayaan membiayai amal-amal kemasyarakatan dalam ajaran Islam yang beraneka warna itu, sudah sepantasnya menjadi perhatian seluruh kaum muslimin dari berbagai segi, terutama cara pengelolaan wakaf. Dalam hukum Islam tidak begitu banyak disebutkan dengan jelas tentang rnasalah ini. J-lanya saja bila suatu benda sudah diwakafkan walaupun hanya dengan kalimat "waqojiu" tanpa diputuskan oleh hakim, maka barang tersebut sudah menjadi kepunyaan Allah. Dan cam pengelolaan wakaf itu diserahkan pada seluruh kaum muslimin dengan cara bersama-sarna dan hasilnyapun dirasakan bersama-sama. JPemcrintah Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, melihat besarnya manfaat wakaf serta keinginan umat Islam Indonesia untuk berwakaf, Pemerintah menentukan bagian prosedur tatacara perwakafan yang tertera diberbagai peraturan seperti: a. Permendagri No. 6 Tahun 1977 b. UU NO. 41 Tahun 2004 Pasal 42 sampai dengan Pasal 46, dan lain-lain Semua peraturan-peraturan di atas yang dikeluarkan oleh Pernerintah tidak lain hanyalah untuk menjaga harta wakaf dari hal-hal yang tidak

65

cliinginkan, ticlak menyimpang clari tujuan clan fungsi wakaf itu sencliri serta memberikan kekuasaan hukum bagi harta wakaf itu sencliri.

BAB IV KESIMPULAN

A. Kcsirnpulan

Setelah membahas, menyimak dan memperhatikan urman dari bab-bab terdahulu, akhirnya penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: I. Wakaf adalah

perbuatan

hukum

wakif <mtuk

memisahkan

dan/atau

mcnyerahkan sebagian benda miliknya, untuk dirnanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan urnurn menurut syariah. ~

Dalam suatu lernbaga wakaf baik wakaf itu dalam Tatanan Hukum Nasional ataupun Tatanan Hukum Islam diperlukan bebcwpa unsur. yang mana tanpa unsur itu, lembaga wakaf tidak dapat berdiri ';endiri, dan wakaf dinyatakan sah bila terpenuhi unsur itu semua. Hukum l:;bm hanya mencantumkan 4 (ernapl) unsur wakaC yaitu: Orang yang mewnkafkan (wakif), Harta yang diwakaflrnn (mauqufbih), Orang yang rneneri1na w:ikaf (mauquflaih), Ikrar wakaf (singhat). Sedangkan dalam Tatanan Hukum Nasional dalam pasal 6 UU No. 41 Tahun 2004 menyebutkan tmsur-1.ii'L"ll" wakaf selain empat unsur yang sama dengan hukum Islam ditambahkan ,;,., unsur lagi yaitu: Nadzir dan jangka waktu wakaf.

] . Disyaratkanya untuk suatu harta wakaf rcci:1lah bahwa barang

terse but

haruslah milik sah si waki±: seperti tertera dr1 1::l!1 pasal 15 UU NO. 41 Tahun 66

67

2004, ha! ini dimaksudkan untuk menghindari gugatan dari orang lain yang mengikuti harta

tersebut setelah diwakafkan, sedangkan syarat yang lain

untuk suatu barang yang akan diwakafkan bahwa barang tersebut kekal zatnya, bukan barang haram atau najis dan bermanfaat serta dapat diambil manfaat darinya secara terns menerus. Harta atau benda yang diwakafkan itu bisa berupa benda yang bergerak ataupun benda yang tidak bergerak asalkan benda atau banmg tersebut dapat bermanfaat selarnanya. 4. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 serta peraturan-peraturan lainnya merupakan realisasi kepedulian pemerintah Indonesia dalam mengakomodir keinginan umat Islam untuk berwakaf Pemerintah Indonesia melihat banyaknya keuntungan clan manfaat serta tidak terurusnya masalah wakaf, maka pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan yang sama fungsinya hanyalah untuk menjaga keuntuhan, fungsi serta tujuan dari harta wakaf itu sendiri.

B. Saran-saran

I. Melihat banyaknya manfaat yang dapat diambil dari harta wakaf, maka seharusnya Pemerintah membentuk suatu badnn atau lembaga yang khusus mcngenai wakaf (Badan Perberdayaan Waka!\ ha! ini dimaksudkan untuk Jebih berfungsinya harta wakaf dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan serta clapat menjadi lapangan kerja ataupun pemasukan bagi keuangan negara.

68

2. Kepada seluruh ummat Islam dan wakif agar menJaga atupun mengontrol harta atau barang wakaf kendati sudah diurus oleh nadzir, hal ini dimaksudkan agar seluruh nadzir dalam bekerja tidak menyimpang dari tugasnya sesuai dengan hukum. 3. Kurikulum fiqih sebaiknya agar dimasukkan ke dalam perundang-undangan Republik Indonesia.

DAFTAR PUST AKA

Al-Qur'an Karim Abdurahman, SH. MH., Masalah Perwakcdan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf'di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990, Cet. Ke-1 Abu Zahrah, Muhammad, Al-Waqqf. Beirut: Dar al Fikr, 1971, Cet. Ke-2 Alabij, al-Adijani, Drs. SH., Perwakapan Tanah di Indonesia, Jakarta: UI Press, 1988, Cet. Ke-I Ali, Muhammad Daud, Sisrem Ekonomi Islam: Zakar dan Wakqf, Jakarta: UI Press, 1988, Cet. Ke-I Bakar. Abu, Sejarah 1\;fasjid dan Amal lbadah Dalamnya, Banjarmasin: Toko Buku Adil. 1995 Debdikbud, Kamu.1· Be.1w· Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1988, Cet. Ke-I Departemen Agama RI, Pedoman Penge/olaan dan Pengembangan Wakaf Jakarta: Dirjen Bimas Islam clan Penyelenggaraan Haji (Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf), 2004 --·-------------' UU RI NO. 41 Tahun 2004 Tentang Waka/," Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004

Dircktor Pembinaan Badan Peradilan Agarna, Komp/ikasi Hukum Islam Indonesia, Bandung: Humaniora Utama Press, 1991 Haq. Fasisal. (ed), Hukum Wakqf' dan Perwakaf'an di Indonesia, Surabaya: PT. Garoeda Buana lndah, 1994 Jurawi, al-Ahmad, Syckh' Ali, Terj. Hikmah di Batik Hukwn Islam, Jakarta: Mustaqim, 2003, Jilid. Ke-2 Mughniyah. al- Muhammad Jawad, Fiqh Lima Mazlwb, Jakarta: Lentera Basritama, 1996, Edisi Lcngkap Nasution Harun. Prof. Djambatan. 1992

Dr.,

"Wakal" Ensik!opedi Islam

Indonesia,

Jakarta:

?-o Pemerintah DK! Jakarta, Materi Dakwah Terurai dalam Pembangunan, Jakarta: Proyek Peningkatan LBIQ DK!, 1993 ~

_ _ _ _ _ _ _ , Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan Dengan Tugas dan Fungsi RT-RW di Wilayah DK!, Jakarta: Biro Bina Pemerintahan Kelurahan, 1992, Buh1. Ke-2 Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, Fiqih Wakqf,' Jakarta: Di1jen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003 Praja, Juhaya, S. Drs., Perwakc1fan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum clan Perkembangannya, Bandung: Yayasan Piara, 1995 Rosjid, Sulaiman, Fiqih Islam, Bandung: CV Sinar Baru, 1989, Cet. Ke-22 Sabiq. Sayyid, Fiqh as-Sunnah (juz 3), Beirut: Dar al Fikr, 1983, Cet. Ke-4 Usman. Suparman, Drs. SH., f-fukum Perwakqfan di Indonesia, Jakarta: Darui Ulum Press, I 999, Cet. Ke-2

LAMPIRAN 1

Hasil Wawancara

Pewawancara

: Ade Nurpahlupi

Yang Diwawancarai: Drs.H.Abdul Mukti Jabatan

: Kepala KUA Benda

Hari/Tanggal

: Senin, 09 Oktober 2006

Tempat

: Kantor Urusan Agama (KUA) Benda Tangerang Banten

1. Apa persamaan dan perbedaan antara Hukum Perwakafan Islam dan Hukum Perwakafan Nasional? Jawaban Pada dasarnya peraturan perwakafan yang ada di Indonesia (seperti : PP No. 28 Tahun 1977, UUPA No. 5 Tahun 1960, UU No. 41 Tahun 2004 serta peraturan-peraturan yang lainnya) merupakan suatu elaborasi terhadap hukum perwakafan yang ada dalam Agama Islam. Walaupun demikian ada perbedaan dan persamaan antara keduanya, yaitu: Persamaannya : Hukum Perwakafan dalam Islam dan 1-Iukum Perwakafan dalam Hukum Nasional mempunyai kesamaan,

yaitu: sama-sama mengatur umat Islam

dalam melakukan perwakafan serta harta wakaf rersebut dapat berguna clan berfongsi sesuai clengan tujuan clan fi.mgsi wakaf.

Perbedaannya : I) Dalam PP No. 28 Tahun 1977, obyek wakaf yang diatur hanya tanah milik berdasarkan UUP A, sehingga obyek wakaf yang terdapat dalam PP No. 28 Tahun 1977 dan UUP A No. 5 Tahun 1960 sangatlah terbatas. Sedangkan dalam KHI objek wakaf melipt1ti benda bergerak ataupun benda tidal< bergerak, selain itu KHI juga mengatur ketentuan pembatasan jumlal1 nadzir sampai 3 (tiga) orang, dengan demikian peraturan wakaf dalam KHI lebih luas bila dibandingkan dengan peraturan perwakafan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah. 2) Perwakafan dalam Hukum Islam berlaku sah dengan hanya mengucapkan kalimat "saya telah mewakafkan/waqoftu" tanpa memerlukan adanya perwakafan

secara

tertulis.

Sedangkan

dalam

Hukum

Nasional

menghamskan adanya perwakafan secara tertulis tidak cukup dengan lisan saja, tujuannya adalah untuk memperoleh bukti yang otentik yang dapat dipergunakan untuk berbagai persoalan yang te1jadi terhadap harta wakaf itu dikemudian hari. 3) Perwakafan dalam Islam biasanya berorientasi ibadah kepada Allah SWT., sedangkan Perwakafan dalam Hukum Nasional selain berorientasi ibadah kepada Allal1 SWT., juga berorientasi sosial, yang mana hmia wakaf tersebut dapat dirasakan oleh seluruh umat Islam. 2. Sejauh mana peran Pemerintah dan mengakomodir kepentingan umat Islam dalam ha! melakukan wakaf :

Jawaban Untuk peranyaan ini dapat kita lihat dari berbagai peraturan perwakafan yang dikeluarkan oleh Pemerintah baik itu UUP A No. 5 Tahun 1960, PP No. 28 Tahun 1977 dan berbagai peraturan lairmya sampai dikeluarkannya UU No. 41 Tahun 2004. berbagai peraturan-peraturan di atas merupakan bukti bahwa Pemerintah mempunyai peranan yang sangat dalam perwakafan yang te1jadi di Indonesia.

Jakarta, 09 Oktober 2006

Yang mewawancara

(Ade Nurpahlupi)

DEPARTEMEN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM 1nda No.95 Ciput"t Jakartri 15412

lY

Tclp. (62-21) 74711537 Fax. (62-21) 7491821 \Vebsite : \V\V\v.uinjkt.ac.id. Email: syar [email protected]

: Ft. 43/ KM. 00. 02/ >1 e<; / 2006

Jakarta, / t? Oktober 2006

ran : Mohon I)at!l /Wavvoncara l(ep,1dd Ylh. l
Assn In n1 I/ 'n/11 il(//Jl/ Wr. Wb. Dcngan l format, Pimpirnrn Fakullas Syariah dan Hukum UIN Syarif 1-lidayatullah Jakartd rnenerangkan bahwa :

Na1T1a Nomor Pokok Tempat/Tanggal Lahir Semester Jurusan/ Prodi ;\1'1111'1[

Tclq1on

: /\de Nur Pahlupi :102044124985 : Tangerang, 08 April 1983 : IX ( Sembilan) : SAS/Peradilan i\gama : JI. Rawa Bokor Rt.03/03 No.23 Kee.Benda !<el.Benda Tangerang 15125 : 08888048930

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum U!N Syarif Hidayatullah Jakarta yang sedang menyelesaikan skripsinya dengan topik/judul: " I lukum Wakaf ditinjau Menurut llukum Islam dan Hukum l'ositif ''. Untuk rnelengkapi bahan/data yang berkaitan dengan penulisan /pembahasan lopik / judul di alas, dimohon kiranya saudara da,pal rnernba'ntu / rnenerima yang bersangkutan untuk melakukan observasi / wa.wancara Alas kesediaan bantuan Saudara diucapkan banyak terima kasih.

Wnssnlnmu'nlnikum Wr.Wb. an.DEKAN Pembantu Dekan.Bid.Akademik

DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BENDA ]. Raya Husen Sastra Negara No. 25 - Benda- K.odya Tangerang

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala KUA Benda Tangerang, Propinsi Banten menerangkan bahwa:

Nama

: Ade Nurpahhlupi

NIM

: 102014423819

Semester

: IX

Jurusan

: Peradilan Agama/ S 1

Bahwa benar nama tersebut diatas telah melakukan penelitian dengan judul " Wakaf dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Nasional". Penelitian tersebut dilakukan guna menyusun slaipsi SJ pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta. Demikianlah Surat keterangan ini kami buat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

I

.~.-=-·-""·~----------. -~_-v,-~.--·~,...,,,..,=-:~.""-h~-.i· ._,:.i,.=-z:;•.:;;;;;:.--~4·).Zt;;;;~.,*'-----""*'ffi."""':?i::;'l;:';:m::-::;=--·..,_-y;:;:..•-

•· "'··-

-~

.... _.•

--'-"'=-"'"""'"'~ ··

-~..,.,,,,.,

=.

-·~··

7=""-"

JUMLAH TANAH WAKAF BESERTA LUASNYA

~

KECAMATAN BENDA

'ffi]·~~lfflir'ijl!i!Jfilli~l~~l~~fllillEilltl,{lli,~Jlll

fll!llt~"liillfJl'i1~!!~!!!~!•i:f fl~!!!i!t! BENDA

1

I '

I

2

I

JURUMUDI

3

I

JURUMUOI BARU

;1 5

SELENDUNG PA.JANG JIJMLAH

2240

3

I

3

I

892

1169

'

I

'

-

'

84

1

1792

5

I

I

6

i

9498

I

I

3

I

1120

I

t---;-'.l

!

3

4

3409

3

892

1792

5 I

I

1967

I

-

I

-

I

9

I · 11565

I

-

I

-

-

I

3

I

I

I ----1

1

155~+--4--t-3136

I

84

t21

1120

I_

18673

I

--- ····- -

~

----·--,,-.,-.,~-''""'"?-~~;:':"=~

· ··~-·~"·····-~~~-~-4-ili'LZ+-;::aa::s::;::u;:v:;;~~-

~,,,~'"!l'£:t\A•'"4!?@·"!1& ... -,f.$¢¥-

"''''.

4

~. ·~~~-~~=·=:

~··-,,-.~,. • "--~~~

DATA TANAH WAKAF KECAMATAN BENDA KOTA TANGERANG

rK MODEL WBUI

~~&~ jl!&~r~ll~Mil~ li~D~tt:!r~ ilFilll j~~M !@t~l~rrJf~ll{l!~11 ifttifilWiB~I~~! f~fir~I~}~; i\ff~ff: ~illi.j 1!~~'; !~~ I 3 I 2

317/88 12123191 11/2192

I I

14311938 14611991 7211992

4 5 8119191 7411991 6 I 8119191 I Vlll/1991 7 117111120051 00112005 8 I 10/4/90 I 23/1990 9 1Cl18190 a10/1990 10118/90 a9/1990 1 10 11 12131191 2111991 12 I 8114192 I 6611992 13 I 8/19191 54/1991 J4 Ta15112/199 5611992 1 u 1124194 45/1994 l'-:t16 I 1/24194 a01/1994 17 l/241ll4 45/1994 f- '8 4/16!ll5 a0111995 19 3/?J03 a 01/2006 20 812106 a 0212006 21 812106 a 03/200e 18IE22sro.101 +.--!'811991 23 ~19191 J_ Vl!l/199~ 24 Gil/92 I 3211S92

BENDA BENDA I BENDA I BENDA JURUMUDI I JURUMUDI I I JURUMUDI I I JURUMUDI BARU I JURUMUDI BARU JURUMUDI BARU 1 Junu~.~uc: BARU 1 I JURUMUDI BARU I BELENDUNG BELENDUNG BELENOUNG BELENDtJNG

I I

BELENDL~<:3

'

BELENDIJNG BELENOUNG BELENDUNG BELe.!DIJl'.:G PAJANG PAJAN3 PAJAAG

I

1140 DARAT H_ WAHAB SAHID MASJID 900 I DARAT I C.184 P.62 I H. PUNGLJT I H. ABDULLAH I I PENDIDIKAN 200 I DARAT I I NURUL I H.M.SHOLEH I I MUSHOLLA 1169 DARAT 97 H. SYAWAL IKHWANUDIN I SUPRIADI PENDIDIKAN 410 DARAT 7a NISAN SODARI PEND!DIKAN 398 I DP.RAT I 3 I DAYAT N I SOD.'Jl! I I ~IASJID 84 I DARAT I C.1250 I YAKUB I AGUSSAUM !A.GHAZALll MUSHOLLA 465 I DARAT I I H. IMBAR I ROIN I I MASJID 1. 175 DARAT RINAH H. NllNG I PENDIDIKANI - 127 DARAT BOPENG D MUROl\N----~ I MUSHOLLA I · 125 , DARAT 1 34 1 H. 1~.1UNG I ~..t. SAROH ~..1USHOLLA 1010 I DARAT I 12 I RID! I ABO. BAO! I I PENDIDIKAN 390 DARAT 38 H. NISAN H.MASHUD MASJID 1450 SAWAH t H. AHMAD H. ASNAWI PE,!DIDIKAN 750 S/WVAH H. MURSA'l H.PALJMATULLAH 1PENDiDll
-t

I

I

l

Pf

Pf

I-

I

l

I

I

I

I

I

f

HA;,,Ytt

i

PR PP .

PR :

" '

2

~

· -----~·~~---·-.-···

'~-"'··~···-·

·

,, .,

--·--~" ·~· ~·~-.~·'-'-·•"'"Vitf,,,,_._, ___ ;::;z::;;;".~""h?>,.,..;_,;,.,,,;ncii,-.;;02Md'i'f:;:;;.z.;.44,FV5'!t*"'"'*h-,."'·~

,,.,_,. '-''•·¥-····""'~"',,:c;:;;;;;;::;;4,,1&-,,,.. •• -..

:1PJ.··!···~" w;~ .•e:.

DATA TANAH WAKAF KECAMATAN BENDA KOTA TANGERANG

MODEL VI/BU II

; 2 3 4 5 6 7 8

;:.i~~tt .• 1m11IK'l11~,!{i t;i11~~~~1if; i11[~l~~1; 1Jm~ ii~~ '[i~~lr#1i! .1; w~tf.;li~Biif~i,! ~:,;~~;~z tr~~~Jtrll~lif;~

I

1&88 1992 1992

1991 1991 I 1990 I 1990 I 1990 1992 1992 1992 11 12 1992 13 1994 14 1994 15 1994 11) 1995 '""" 17 1992 ~.<.. 18 19£1 19 1994

1~

000 126

I I

I I

113 114 119 130 129

3318 lg586

I

14197 14198 I 1384 I a6852 I a6851

I

BENDA BENDA BENDA

I

JURUMUDI JURUMUDI I JURUMUDI BARU I I JURUMUDI BARU I I JURUMUOI BARU I JURUMUDI BARU I l\RU I JURUMUDI BARU BELENDUNG3 !I BELENDUNG BELENDUNG BELENDUNG BELENDUNG BELEND'JNG -~~~ .. -~ ..·PAJAAG I ·~'""'-"' PAJANG PAJANG I

I

! I

IV

I

L4..rJ

1140 900 200

410 398 465 175 127 125 101 1010 390 39~ 1450 750 2125 3748 1035 '""" 400 345 235

I

DARAT DARAT C.184 P.6· OARAT

I

DARAT DARAT I DARAT I I DARAT I I DARAT I I DARAT I I OARAT I I DARAT I SAWAH I SAWAH \ SP.WAH I SAW."J-1 I , SAWAH I OARAT DJ>.RAT I D/\RAT I

la 3

34 12 3B

12 39 7?. 11

I

H. WAHAB H. PUNGlff NURUL

!

SAHID H.ABDULLAH H.M.SHOLEH

I

MASJID PENDIDIKANI MUSHOLlA

I

NISAN SOOARI PENOIDIKAN OAYAT N SODARi MASJID I H. IMBAR I ROIN I I MASJID I RIHN-I I H. NllNG I I PENDIDIKAN I BOPENG 0 I MURDAN I I MUSHOLlA. I H. IMUNG I M. SAROH I I MUSHOLlA I RID! i ABO. OAOI I I PENDIDIKAN l H. N!S.1\.1\1 i H.MASHUO I I MASJIO I H. AHMAD I H. ASNAWI I I PENDIDIKAN I H. MURSAN i H.RAHMATULLAH I i PENDIDIKAN I ABO. MAJID I H.RAHMATULlAH I I PENDi Di KAN I H. ANISAH I H.RAHMATULLNI I I PEl'JD!DIKAN I H.M.l'JUR HABIBULlAH I H.SUNOUSI' MASJIO H. iBUN FAHRL!ROJ! PENOJDIK/\N H. GERING MASHUDI , MUS:iOUJ\H l SAIMAN I BIRAN I I MASJIO

----i-

I-

IKRAR

WP.KAF

8 ISMI L~AHIRR1\HMAN IRRAHIM Yan·~

oort.inda tangnn di bawah lnl saya Narna longknp

Tompat Oan lan£)gal /ahlr/ur.1ur Ao1ma

Pol
Kowarganegaraan Tomp:n tinggar

Oortlndak untuk dJn atas narna

Pada hr.ri

~ni

Tanggal clongnn inl muwokafkan r.obidang tanah hak

milik saya

borupa 1)

Sorlitlkal/Porsi! 11 nomor Kol;i$ 01Jsa

Uku1an Panjang

le\Hl1 !uo s To rlo: a k r11

Ous:i

Kocama!an !',a bu/la I c n/Ko I;, l) Pro1,111~1

Cu110J11 biJ!aS·bat.•s

Sobelah !imur t>a.r a I U! II fiJ

11

o!a ta

ri

Untuk kepo1luan 3) .V.iknl

tanah

torsol!ut dlurus o'oh Nadzic yang d.vvakili oloh

Nam'l lengkap Yang gal. fahlr/umu1 Ag a ma Pokcrjoan

Ja/,latan da:ani Nadzlr Ka w11 rg o ne-g a ra an Tempt! !lnugal

.;rar Wai\af ln1 d!ucupkan/d1bac
Propinsl

clen9an dis:ik,,ik.Jn ol•.h

auks1-noksi .Nani<1 lcngkap Tanggu! f
Pokerjaan J
Kewaiganegaraun TGmpul tlng!Jal

2.Nama lcngknp

Tanggal :ahir/urriur A ga 01 J Psk~rjann Jabot~in

Kewaryanegaraan Temprt tinggal

fkrar wukof ini •J.J.;uo: dolam rangkap llqa Le1nbar pertama untuk Nadzir. Lcmbar kedua untuk PPAIW. Lembar ko!lga untu:< Wakif. Oemlklon lkn1: V/nkof i111 sayo buot

atu~:

J...ohondnk sondiri dun

[ui1p:1 p,iJ,i;:111'l

Nadzir,·

V\'

p1h;ik ruin.

Cl ,{ I

Mt'!orn1 6.00C,·

.)

(.

(.

.)

Munget1hui Ke;:i£fa Kan::ir 'Jr1.isa11 /\grma Kecam.:uan/ PejJbat F'e·nbuat A~.ta lkrnr W.:ikn(. Saksi-saksi

1.

2. (.

NIP

Keterangan

1)

Giisi s1Jleih s.1tu dari sawah, pe:>arangan, kebun, <'ltuu !ambak.

2j

Corel yanp tidak perlu, DilsJ sa!ah sulu darl lujuar wakaf,

3)

ti.

.)

Pembarigunan lempal peribatJalan, l.:!rm<1suk didal3mnya masjid, lar.gaar {'.an mushollu

b. Kep'lrlUan umuin, tcrrnasuk di dalarn:iya bidang pendidikun d:ir; unqk.i! kan:ik¥kan3k,

tlngkal dasar sam;:iai lingkal linggi sorta tempat pc.nyantunan <.nar: y:itir.1 ria!'J, tu;a ne'.rc. tuna

wlsr.1n

ntau keperlunn

umum fainnya

sesuai dengnri 'ljaran agama

ls!i.'lff.

!J; AKTA~l_KP.AR Norror:

Pada hari li1i, liad

!angua!

WAKAF

. Tahun, . .

H. atau !angga!. Kepala !(anlor

d..itang monghadilp kep
Uru~;in

Again<' K<'c .... r'l'l!an

, .. KabL·paten/Kota 1) ..

yaia uleh Montori Agama c!enuan pera!ur:inriya Nonor 1 Tahun 197/l pasa! !i ayat (1) 1irunjJk Sl'L.JQai f"ejabol Pem:Ju;1l Ak1a !kr111 Waka! yang diwaksuokan rJahrr, palal 9 <:1y;,t (1) Perat11ran Pemodntah No. 'if! fal1uo1 H' 1 lentang Ferw..il.'.D!an Tan;ih MiPk, unluk wilayah ~:Qcamat!l'l

, , ,Q,,nu;:, !ihaciri d;1n

disa~t1ka11

oleh :iaksl·snksi y,;ng kaml '.rnna;/dli;orkerialktin kepada >(Um! 1) dan Nadiir ynng kamJ konal/d.peokenalkan korad
da,1 ol:an I.

di d:ilarn akl3 mi;

N!.;na !ongkap Tompat Ja11 Tnnooat Lnt1i1turnu1

Agan a

"Pcktu)a<Jn Jab:tlan ( tiaol Wilki; Badiin 'iul
Selanjutnya dlsebut \.VAKIF.

.i.

Narn11

lcno~np

l1JHl)lill fwl\hJ•1l L1!111/i1111w

Pok~rjaan

Kt.wargan•!g,11aan Tumpat iinooa1

Stl
..... ·.

menerangkari bat>wa wakif l.Jfilh
l(elas Desa Uku1an Panjang loba1 luas T1:1r!~tuk

di:

Dos a i{ccamatan !{tbupa!on/KC'ta 1) PropinsJ

donurm tJ
Sebelah limur !Jara\ ulara

sera1a11 Untuk !tllporlurin 3)

igan dihadirJ dau Cisakslkan oleri:

···:····································

lern.:nr ku ' lembar kc 2 '..0111tu1 ke J fJE/JTU!i W .2.

II J. 1 .

N:ima JenoL1p

Tern;J;JI dar. l<mg9:iJ U1/ 111/ur11;r

i,gama PcY.e11aan Jabalan

2.

Nania lengkup

Tonµ1td.an ·1:i.mni L1W/ulnur

Peker1aan

Jaba!a.1 Kewarganega·aan Tempal !ing(;'d

Ak!a lk1ar 'Nakai dlbuat :.1n9ka;i lion· lon1b
l'ombilf k.;tigr. ko Por.g<:u1ililn Agarnn yang mowila yahl tan;ih wakat larsobu!

Kep
Wakif,

(

(.

.. N!P;

Nadz1r.

(.

.)

Saki;I ·saksl:

1.

2 ..

.... ( .. ... { ....

Kel:irangJn :

l). Diisi :;aloh sa!u dari saw1h, pnkmangan, kebun. a!au tambak. 2). Goree yang lidak ocr!tr. 3), llils/ saJah Ja!u darf luju?n wakaf. a.

Pembzngur,an 101r•par poribadatan. !ermasuk didalamnya masjid, !nnggar dan musholla.

b.

/{eperruan wnum, !crrr.;isuk dl d;.Jamriya bh1ang pendi,f1kar oa1/ lingka! kanak·kanak, 1ingka1 dasar sa:npai Ungk.ll !lnggl serta :empaf penyantunan ;ma~ yatim platu, runa netra, tuna wisma atau kcpor!u;,I' umum lain11yJ sosual c1engan ajaran aguma JsJam.

..)

83 SALINAN AKTA lf\RAR }j_[:-KAF Numor:. PadJ had lnl. hari ..

..... Tahun .

r:mgga

dat.::ing :nongh11d<1p koJ.J<Ji!

~am1,

H. alau Janggal .. l
nnma ,

Kor.omalan ... ,,,.,., .....

, . , , . , •........ Kabupa1en/Ko'a 1) .

yang oleh Menleri Auama dengan pera!urannta Norr.or 1 Tahun 1078 p.~~a• 5 ayal (1) dl,ufljt i: sebagal Pejabal pcrnbL·al

>\\(la Jkror V-/al(af yani

dimak.~udl(nn

d.ilam pasal 9 llfal (!) Petaluran Pemetinlah tlo, 28 fa111,n 1917 le"llang Porwakafan

Tanah MIH~. unluk wi:ayah Keramalan . oieh i;aksi-saksl yanf' ka1ni kerrnf/diperkena!kan kepad:i kaml 1) dan Nadzir yang kam, kun<1l.'cll;;t1l:e.iaikan kepad1 kt.mi 1~ dan akan disebulkan Oi dala~1 ak11 ini:

~lama

lengkap

·-T11mpal Can Tonggal lahir/um·ir Ag;ima Pof<eljaan J.:ib;:.'an ( ba';l Waklf Sadan I l•1kum) l\iiwarganerJlltaan

Tampa! !lnggaJ

:3l.'l;;njii1ny;1 dbcllul WAK!f.

JI.

Nam a lc110k :ip

T;;nvooil !a!111/urHur AQ.Hl'il

Pukwj.i•1n .J;1!w1.,111J,i!.i111 N.id1"

l\ew;119anog•Haan

Ti:mpJI lingg.il S11lan1wlnya disebu! NAOZIR.

n1Jn11111nol(11n b11hw11 \.,ak~f !alah mongikraikon wi•!'.ol kap11d11 N11dzlr a1>1 • t"bldung !ano/I hok mlilkny11, ho1up1 2) Scrtiflka:JPursil 1) nomo1

Ke!as Oe:;a

Ukuran Panjang le bar

luas T.ul'J!ail: di:

Ocsa K1:camJtan K.:ibupill<':'/Ko!a 1)

P1oplnsi :!en£,an ba1as·ba!
Bo!Joluh timu1

ba1ul u1a1a

3oln1u11 IJnluk kcpeiluan J)

gan dihadiri dnn dlsnksikan olc 11 :

111. ..

Nama lenuk11p Tangga! l-1hir.'umur Agama

Pckorjaan Jaba!nn Kcwatgan::!g.~t;.an

Jabat
Sal.nan All.la !krnr Wakaf d1t:n.J\1l iangkap empal : L!im!J
. L'l.r.nbar kadu11 dlslmpan ke:>
Na:l"~lr.

Lumher kotiga d!kir!•n k11pac.·a K'.andupng L~mt•Jr koompot diklrim ke;:iac'a Kopala Dosa 1ung f!"\Owlla)'Jhl tannh wakaf loaebul.

S1.:sual dcnuan

Dsl1r.y 1

Kepal.'..I Kan1or Urust..1 ,,rawJ krc
Pejabal Pembua! liklJ JxrM \\ld.,
(

....

NIP:

Veteri>rgan;

I), Coral yonv tidak perlu. 2), DIJ11

~alah falu

darl sawal1, ;.rnkarongJn. kabun, o!:iu lombak.

J), Dlls! 1,,iJah ~alu dari tujuan wakaf. a,

Pomb;ing,m11n lemr11! porlbado!an, !01ma.iuk dirJal111nnya masjld, lanooar don mus/101/n.

b.

Kcpcrluan urnum, turmasuk ,J, dalarnnya Lldang pcndldlknn darl Ungkal kan:ik·lwnak, !ingka, d1sar sarnpal llng~ai tinggl sc·w lompa! penyonlunur. anak

~ollm

piatu, luna no Ira, IUIM wlsma a tau keporlui.n umum !al.1nya sr s11ri d.:nsan rjar•.u, il')ama

!~lam

B2"NTL1K \'/.J,

AKTA PENGGANTI AKTA IKRAR WAl
Pac1a hari lni, hari.,., ...... ,, .•...... , ... ,,. tanggal,,,.,, •.•••• ,., ••. , •. ,. H at<1u t<mJqaJ. dul
,., .

.M.

. .. '
Kucmuu!u.i sutuku P11ialinl 1Ju111lnmt Akin !k1;1r W11ku/, Ku-:.11n1a!u11 , • 1l..i I).,.

. . , , • , , • • • • . • • yu11u oluh Munbt! ,\iJu•:w UUl'l\HHl p1;1ru1urrHH\',U Nornor

·rahun 1078 pasnl 11! aynt (2) hurur d dlrnguskan un!uk mombunt Ak!o ?011gg1n!l />k1a l'
l~ngkap

Tompn1 dan Tnng.ga! L<1h11/umur Agama Pekeriann Jabnlan ( rlalam Bndnr1 t:ukl•ffi)

Kcwn1ganegaraan TomJJ•11 !lngonr

Scbag;,i 2)

Te!ah mendallark
Kel<1s c!es<1 Ukuran panjang !ebar

tuns l'u1lul;.i~

tJI

Des a V,ucamatan

K<1bupa!enJKora 11 f.'1o;iinsl

$ebelah Jirnu1

b11r11 ulara

Un!uk koperluiln lompal .J }

dcngan disnksib1n olch s1ksi-soksi

IL

1. Mamo hmgknp Tempal C:an Tnngunl L<1!wl1.onur Agomn 1-'okorjnon

Jabalt.n Knwarganeg:iraar Tompat

lingga!

2. ,\lama longkap Tempo! d"n T;;.,g\'al L'lhlr/umu1

Aga1ria ?ekorj<1an KewargJnogarnar Tcmpal '.inggal

Tariah w~kaf 1e1:;cbul'diur..is ol'lh nzdi:ir

Nama

lol.

lon~,kap

5}

TempJl dan Tnnooal Lahir/umur Aganll! f'ckorjaan Joba!an (d 1Jam Badon Hukum) Ke"arga11<:ga1;ian

Tunoh !ors<Jbut adal;:ih wakaf da1I

N
IV.

Tempat tinvgal Yang dlw1!..afkan pada tahun

Akta Penooand Hant Wakaf Jnl dibual rangkap Hi;o: lomUar podama disVnp<1n oloh PPAIW. Lu111t..or kucluo cJlhm1plrkon pDdO surot po1mo/10nnn pt'ndoltoron kopo.;io Kon!or Po11unolw11 f':cbup[lon/l(ufu. Lumbar keli(•a k& Pi:11gadilan Agoma ya11g rnewll
/.tiJl•Jt
(.

....

(.

)

NIP:

(.

.. ) 1.

.. ( ..

I.

.. (.

.)

l{1t1r1111gan:

1), Corul ynno Hd~k 11orlu :'.), Dll1J sol<.1h ~olu doll W11klf o[uU ohll worl~ WJklt, Nocfllr a!au 11n11k kolurun•in Nodzlr alnu OfllJlPI,, rnasyiJ,. '101yJnO1•\enyo.ohJ! oo/lwil !a,1ah lorsnbu! or1nlah t1nah wakol otau Kopala Dcsa.

3). Diisl sa.ah sa!U d111J ~alah 1alu darl sawah, pokar.Jngan, kobun, a!au lambak. 4). DHsJ salah salu d;iri tu/u11n wnJ.:af:

a. b.

Pemhargunan !f'mpat r-eribnciatar., 1ermasl1k Uldaiamnya masjid, lnnggar don i;nusi10Pa. Koporluan 11mum, ~ormasuk di d;,Jamnya bidang pon~idikan darl lingkat kannk-kana~. lj1.JYa1 dasnr svmpai tingkat !inggJ ~ena !l.'mpat peny:m!unnn nnak yalim pl.'.!!u, tuna no!ra, tuna ..,,i~rra <:tau kepor!uan umum !afnnyn sosual dengnn 11juran agama !slam.

5). l\Jla.1 Nadzlr Bndan Hukum maka yano bef1indak dalam hal !nl ialah kelualsokrola1islbandaharilnyn. Oenoan menun111kk:in dan monyer:ihko.n susunan ponQlirU8, Dnfam mondnl!orknn !anoh wakaf mor,urul bentuk W,J. Jnl /wrus dlsol!ok
sur~!

1;-1n:111.

~·ur .. r

l\t

.u1an~1au

Xuµ ... Dcs;1

&JSURAT PENGESAHAN NADZlf< Mc.mer:,,. . . , .. , T
n. 11tau tar.ilgal

Pada hafilni, harl .. ,, .. , , , , , , . , , , , , . !ang•J'll,,,., ,. , . , , , , .,

,,1,1

Ktiml Kepala Ktntor Urusun Agama/Pojaba\ Pcmbu<.! Akla lkrar Wakaf Wilayah )(ec;,matan ...

Klt•upalcn/Xc!a, ... ,,

.. , ..... , . . . . . . . P1oplnsl, ... ,

mon!)adakon ponolilian sepo1luny.:i mongosahkar.:

1.

t~am.1

lengk3p

Tllmpul dan Tanvgal l;>l1'r/umi..:r

Aoariia PokCrjaan

' • ' ' ' ' ' ' I • ' ' ' '

i
2.

Nama !en9kap lempal d
Kewarg;:ini::gara.in

Jabolan c!ala1,1 ifodzir sol:agui

Tumpol Hnggal

'·

.. Nama IOl!OkllP Tcmpa1 Uun Tu11uuu! La11.:/umur Au.1rno Pflkorjaan

Ke-warganeyaraan Jaba!an Galam\ latJzir set:Jgal Tcmrial Hnggul

4,

Nilma lenr;kap Tempal d.1n Tanggal lahi'fumur Aovona

·Pu•utj;ian Kowarfi-nneoor .:ian Jab
5.

No1n•1 knnkaµ

Tomp;il d,.n r.ir11;vu1 L
Pekcrja111 KU,,.,(ll<J;lllU<J.H,l,111

JaO:iW<1
l~ud~i1

sut; .. oai

"!"en1p.~11inggal · Solli>(lili !;l
. . • Kabupal11n/Y,1:ta •. P1op1nsi ,(,. , ~UIJ!

• , .. , •• , • , .

, .• , , , •• , • , , • , , •• , , ,

:>enr10,;.1111n lni borlo'
?ada t11ngoal:, , .

!(opala Kaniur

U1u~<111 ·'~ilrrlt'

Kocarn<1tan

Pojabnl Pombual Akti li:1ar V\'ak.;I

NIP,,, i
Str~I

Pcngosallar•

!M~otn;l d1bc1J~~f1 ~-epudJ N~diir

2), Lemba1 ku 2 [duJ) tombv$ari J), AH•P

~~)ada

Karid&r

yan11

btllill(lkUl~n

Ka\lv,l;l~~IKol~.

Ym1g bi.:r111:1d:i

t;1J,1·:111

,111.;i\'

"'

N nu1 .1 U n1

IJ I'

Kl.l'\Y:u·;:.• u11.',\..\:u·;1,ui

A la111lll

~:1.•cm11ul11n

bn111s·l.1t1!1,1~ ~d..i:t,c;ai

I .ul:1 Ta<1_;\·nu1,.;

/\12,

!1111.~ .

.. ........... 1'1.'r~d

tercatat daJrun !Jirik N<:·1111n· 1 ·. de.ngon

.......... .

lh·nkut :

Utara

Tinnir 3r\nt;u1

BnrnJ d1n tannh tcri;t•l111i pa1b1 ~en/

1111

ad;ihil1 k1.'JHIB/O
N u1n u.

A\

1111!

aI

l. 1'ana11 terscbut t1dnJ.:

dn.};u11 lt·ud111.u1 s1.•n,gkela.

1. Tonnh t~n~ebut tidak pr111;1h d(iual bt;ltikm1.

3. Tanah tersebul tidal{ dib.:b:uii s11nh1jan1inan/bou:;.

•l. Tnnai1 terse.bu! 1idal1 Derniki.an sural

l·'~~n111h dis~1iiiikntkan

\h'!l1ya!:11u1

ini

S't!)'I~

bual

»1.'!'l!l'.~C,.1h11) :1

(l\"l,L\
d:~1

~l}p:•do·

berkeµentir.gnn :igr.r 111\·i:,gr:tHlu1!11y1L

Nornor Tan.g.sr.l

Meog.ctnhui :

YPn;_~

Kep,tla f)esa ......... .

;11L•11y1dnJ;a:1 .

i\fal,Tai Jl.p. 6.'0\Jl.)

( ...

.)

(.

ya11,s

HUKUM PERWAKAFAN DALAM TJNJAUAN HUKUiVI ISLAM DAN HUI

Recommend Documents