HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA PERSPEKTIF CEDAW

HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA PERSPEKTIF CEDAW Eva Mir’atun Niswah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: [email protected] Abstract CEDAW (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women) is the convention which is issued by the United Nation commission about woman status. CEDAW has three principles: equality, nondiscrimination, and the state obligation to ensure the equality between men and women. The principles are relevant to Islamic principles teaching on the Koran on equality of men and women status. On the other hand, the Indonesian marital act grows and finally it finds its maturity on the shape of marital act and Islamic law compilation. On their old ages, some people have been examined the Indonesia n family law from many perspective. Some of them agree to defens and the others want to renew this marital act because they think that it is discrimination. This article wants to examine the Islamic law on CEDAW perspective, then to analyze it. After describing the Indonesian Marital Act, this article describes the relationship between CEDAW and family problem, the position of men and women in Islam, and to analyzing the marital act in Indonesian on CEDAW perspective as well. [CEDAW merupakan konvensi yang dikeluarkan oleh komisi PBB tentang status perempuan. CEDAW menganut prinsip persamaan, nondiskriminasi, dan kewajiban negara untuk memastikan terwujudnya persamaan hak laki-laki dan perempuan. Prinsip ini sebenarnya sejalan dengan prinsip Islam yang tertuang dalam ayat-ayat al-Qur‟an mengenai kesetaraan status laki-laki dan perempuan. Di sisi lain, hukum perkawinan di Indonesia berkembang dan menemukan kematangannya dalam bentuk UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Diusianya yang “cukup tua”, banyak kalangan telah mengkaji hukum perkawinan di Indonesia dari berbagai perspektif. Dari berbagai kajian itu, ada yang setuju mempertahankan materi hukum perkawinan itu, ada pula yang menghendaki adanya pembaharuan, karena hukum perkawinan yang berlaku

Eva Mir‟atun Niswah sekarang dianggap diskriminatif. Tulisan ini bertujuan mengkaji hukum Islam dari perspektif CEDAW, serta menganalisis apakah yang berlaku di Indonesia sudah sejalan dengannya atau belum. Setelah mendeskripsikan hukum perkawinan di Indonesia, dalam tulisan ini dibahas deskripsi CEDAW yang berkaitan dengan masalah keluarga, kedudukan laki-laki dan perempuan dalam Islam, serta analisis terhadap hukum perkawinan di Indonesia dari kacamata CEDAW.] Kata Kunci: CEDAW, hukum keluarga, diskriminasi A. Pendahuluan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms against Woman) atau CEDAW disahkan. CEDAW memiliki tiga prinsip utama, yaitu persamaan, nondiskriminasi, dan kewajiban negara untuk memastikan terwujudnya persamaan hak laki-laki dan perempuan. Menurut aturan hukum internasional yang dikenal dengan istilah pacta sunt servaanda, perjanjian internasional yang telah disahkan wajib dilaksanakan. Negara-negara di dunia tidak boleh dikecualikan dari kewajiban itu, harus bersandarkan ketentuan hukum internasional. Jika ada hukum nasional mengurangi pelaksanaan suatu perjanjian internasional, hukum itu harus diubah. Sejatinya, prinsip-prinsip yang ada dalam CEDAW ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Al-Qur’an sendiri berbicara mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan. Dalam hal hubungan perkawinan, suami dan istri merupakan mitra setara, bukan hubungan atasan dan bawahan. Sehingga sudah sewajarnya CEDAW dijadikan tolok ukur dalam menilai sejauh mana Hukum Keluarga Islam di Indonesia dapat diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang sebenarnya. Kenyataan yang ada, dalam hal hukum perkawinan di Indonesia, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) (KHI) tidak semuanya sejalan dengan CEDAW. Jika dilihat dari komponen yang membentuk KHI, CEDAW sama sekali tidak menjadi pertimbangan. Dengan alasan ini, tidak heran jika poin-poin yang terdapat dalam KHI, kerapkali diskriminatif. Padahal, Islam yang menjadi ruh dari terbentuknya Hukum Keluarga Islam di Indonesia sama sekali tidak bersifat diskriminatif.

94

Al-Ah}w a>l , Vol. 5, No. 2, 2012 M/1434 H

Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Tulisan ini bertujuan menganalisis sejauh mana kesesuaian hukum Islam di Indonesia dengan CEDAW, sehingga akan dibahas hukum perkawinan di Indonesia dan CEDAW yang berkaitan dengan masalah keluarga, kedudukan laki-laki dan perempuan dalam Islam, serta hukum perkawinan di Indonesia dilihat dari kacamata CEDAW. B. Deskripsi Undang-Undang Perkawinan Islam di Indonesia Perkawinan merupakan bagian dari hukum privat (perdata). Di Indonesia, masalah perkawinan menggunakan hukum Islam sejak Islam masuk dan dianut masyarakat. Mulanya lembaga yang berwenang ihwal sengketa perkawinan adalah lembaga tah}ki>m, dengan mengangkat h}a kam yang disepakati oleh pihak yang bersengketa, kemudian menjadi ahlu al-h}all wa al-„aqd dalam bentuk peradilan adat, lalu menjadi lembaga peradilan Swapraja di masa kerajaan Islam.1 Di masa penjajahan, muncul Peradilan Agama dengan nama Priesteraad. Pada Orde Lama, masalah perkawinan diatur dalam UU No. 2 Tahun 1946. Undang-undang ini memuat dua hal, yaitu keharusan pencatatan perkawinan, perceraian, rujuk, dan penetapan pegawai yang ditugasi melakukan pencatatan.2 Pada masa Orde Baru lahir UUP. Undang-undang ini jauh lebih lengkap dibandingkan undang-undang sebelumnya yang hanya berisi hukum formal perkawinan saja. UUP sendiri terdiri dari 14 Bab dan 67 Pasal.3 1Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2009), hlm. 16-17. 2 Ibid,. hlm. 32. 3 Bab-bab yang dimaksud adalah: Bab I: Dasar Perkawinan (Pasal 1-5); Bab II: Syarat-syarat Perkawinan (pasal 6-12); Bab III: Pen cegahan Perkawinan (Pasal 1321); Bab IV: Batalnya Perkawinan (Pasal 22-28); Bab V: Perjanjian Perkawinan (pasal 29); Bab VI: Hak dan Kewajiban Suami Istri (Pasal 30-34); Bab VII: Harta Benda dalam Perkawinan (Pasal 35-37); Bab VIII: Putusnya Perkawinan serta Akibatnya (Pasal 38- 41); Bab IX: Kedudukan Anak (pasal 42-44); Bab X: Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak (Pasal 45-49); Bab XI: Perwalian ( pasal 50-54); Bab XII: Ketentuan-ketentuan Umum, terdiri dari empat bagian,yaitu Bagian Pertama: Pembuktian Asal Usul Anak (Pasal 55), Bagian Kedua: Perkawinan di luar Indonesia (Pasal 56), Bagian K etiga: Perkawinan Campuran (Pasal 57-62), dan Bagian Keempat: Pengadilan (Pasal 63); Bab XIII: Ketentuan Peralih an (Pasal 64-65); serta Bab XIV: K etentuan Penutup (Pasal 66-67).

Al-Ah}w a>l , Vol. 5, No. 2, 2012 M/1434 H

95

Eva Mir‟atun Niswah Selang 17 tahun, lahirlah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara umum, ketentuan-ketentuan perkawinan di dalam KHI merupakan penegasan ulang tentang hal-hal yang diatur dalam UUP, sekaligus diiringi dengan penjabaran lebih lanjut. Ketentuan-ketentuan pokok yang bersifat umum dijabarkan dan dirumuskan menjadi ketentuan yang bersifat khusus sebagai aturan Islam yang diperlakukan khusus bagi mereka yang beragama Islam.4 Dalam penyusunan KHI, ditempuh dengan empat jalur, yaitu jalur kitab-kitab fiqih, wawancara dengan ulama-ulama Indonesia, yurisprudensi Peradilan Agama, dan studi banding ke Maroko, Turki, dan Mesir. Keempat jalur itu diambil karena beberapa alasan: pertama, karena dalam sejarah perkembangannya, kitab-kitab fiqih adalah bentuk perkembangan pemikiran hukum Islam; kedua, karena ulamaulama Indonesia dianggap paling mengetahui kondisi Indonesia dari sisi tradisi, kebudayaan, dan kemasyarakatannya; ketiga, karena melalui yurisprudensi dapat diketahui bagaimana praktik yang berlaku di masyarakat Indonesia: dan keempat, untuk mengetahui bagaimana negara-negara Muslim lain memberikan respons terhadap fenomena kontemporer. 5 KHI sendiri terdiri tiga bagian. Bagian pertama, berisi masalah perkawinan. Bagian kedua menyangkut masalah kewarisan. Bagian ketiga menyangkut masalah wakaf. Dalam makalah ini hanya akan dibahas yang berkaitan dengan materi perkawinan, yaitu buku I Perkawinan yang terdiri dari 19 Bab dan 170 ayat. 6 4M.

Yahya Harahap, Dadan Muttaqien dkk. (ed), Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 93-94. 5 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga), hlm. 58-59. 6 Bab yang dimaksud adalah: Bab I: Ketentuan Umum (pasal 1); Bab II: Dasar-Dasar Perkawinan (Pasal 1-10); Bab III: Peminangan (Pasal 11-13); Bab IV: Rukun dan Syarat Perkawin an (Pasal 14-29); Bab V: Mahar (Pasal 30-38); Bab VI: Larangan Kawin (Pasal 39-44); Bab VII: Perjanjian Perkawinan (Pasal 45-52);Bab VIII: Kawin Hamil (pasal 53-54); Bab IX: Beristri Lebih dari Satu Orang (Pasal 5559); Bab X: Pen cegahan Perkawinan (Pasal 60-69); Bab XI: Batalnya Perkawinan (Pasal 70-76); Bab XII: Hak dan Kewajib an Suami Istri (Pasal 77-84); Bab XIII: Harta Kekayaan dalam Perkawinan (Pasal 85-97); Bab XIV: Pemeliharaan Anak (Pasal 98-106); Bab XV: Perwalian (Pasal 107-112); Bab XV: Putusnya Perkawinan (Pasal 113-148); Bab XVII: Akibat Putusnya Perkawinan (Pasal 149-162); Bab XVIII: Rujuk (Pasal 163-169); dan Bab XIX: Masa Berkabung (Pasal 170).

96

Al-Ah}w a>l , Vol. 5, No. 2, 2012 M/1434 H

Hukum Perkawinan Islam di Indonesia C. Deskripsi tentang CEDAW CEDAW merupakan hasil kerja dari Komisi PBB tentang Status Perempuan yang dibentuk sejak tahun 1946 dan disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1979. Konvensi ini mulai berlaku sebagai perjanjian internasional pada 3 September 1981.7 CEDAW sendiri telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984 tanggal 24 Juli 1984. Sayangnya, Indonesia mereservasi pasal 29 ayat 1 8 konvensi ini, yang berarti Indonesia tidak mengakui mekanisme arbitrase maupun penyelesaian di Pengadilan Internasional, jika terdapat problem interpretasi isi konvensi dengan negara lain. Pada dasarnya, CEDAW memiliki tiga prinsip utama. Pertama, prinsip persamaan menuju persamaan substantif, yakni memandang persamaan hak lelaki dan perempuan. Kedua, prinsip non-diskriminasi terutama diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dalam pemenuhan kebebasan dasar dan hak asasi manusia. Ketiga, prinsip kewajiban negara dimana negara peserta adalah aktor utama yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan terwujudnya persamaan hak lakilaki dan perempuan dalam menikmati semua hak ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik.9 CEDAW mewajibkan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: (a) Persamaan kesempatan bagi lelaki maupun perempuan; (b) Persamaan lelaki dan perempuan untuk menikmati manfaat dan penggunaan kesempatan itu, yang berarti bahwa laki-laki dan perempuan menikmati manfaat yang sama/adil; (c) Hak hukum yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam kewarganegaraan, perkawinan, hubungan keluarga,

7 Convention on The Elimination of all Forms against Woman (CEDAW). http://www.un.org/womenwatch/daw/ cedaw/text/econvention.htm#article1. 8 Article 29 point a CEDAW: “Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of the present Convention which is not settled by negotiation shall, at the request of one of them, be submitted to arbitration. If within six months from the date of the request for arbitration the parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in conformity with the Statute of the Court.” 9 Sobar Hartini, “ Pengarusutamaan CEDAW dan Hak Sipil (Perempuan)”, disampaikan pada Forum Diskusi Interaksi “Civil Right dan Demokratisasi: Pengalaman Indonesia II”, 27-29 Januari 2003, Kuningan, Jawa Barat. http://www.interseksi.org/publications/essays/articles/ cedaw.html.

Al-Ah}w a>l , Vol. 5, No. 2, 2012 M/1434 H

97

Eva Mir‟atun Niswah dan perwalian atas anak; (d) Persamaan kedudukan dalam hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.10 Prinsip non-diskriminasi yang diusung konvensi ini terlihat jelas dari pengertian diskriminasi yang terdapat dalam pasal 1, yaitu: “For the purposes of the present Convention, the term "discrimination against women" shall mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field.” CEDAW juga mengatur beberapa ketentuan, seperti bidang politik, ekonomi, sosial, dan domestik (pasal 7-14). Selain itu terdapat pula ketentuan tentang hukum (pasal 15), dan kekeluargaan (pasal 16). Ketentuan mengenai masalah kekeluargaan secara lengkap berbunyi: (1) States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in all matters relating to marriage and family relations and in particular shall ensure, on a basis of equality of men and women: (a) The same right to enter into marriage; (b) The same right freely to choose a spouse and to enter into marriage only with their free and full consent;

10 Lihat pasal 2 CEDAW, yaitu “States Parties condemn discrimination against women in all its forms, agree to pursue by all appropriate means and without delay a policy of eliminating discrimination against women and, to this end, undertake: (a) To embody the principle of the equality of men and wo men in their national constitutions or other appropriate legislation if not yet incorporated therein and to ensure, through law and other appro priate means, the practical realization of this principle; (b) To adopt appropriate legislative and other measures, including sanctions where appro priate, prohibiting all discrimination against women; (c) To establish legal protection of the rights of women on an equal basis with men and to ensure through competent national tribunals and other public institutions the effective protection of women against any act of discrimination; (d) To refrain from engaging in any act or practice of discrimination against women and to ensure that public authorities and institutions shall act in conformity with this obligation; (e) To take all appropriate measures to eliminate discrimination against women by any person, organization or enterprise; (f) To take all appropriate measures, including legislation, to modify or abolish existing laws, regulations, customs and practices which constitute discrimination against women; (g) To repeal all national penal provisions which constitute discrimination against women. ”

98

Al-Ah}w a>l , Vol. 5, No. 2, 2012 M/1434 H

Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (c) The same rights and responssibilities during marriage and at its dissolution; (d) The same rights and responssibilities as parents, irrespective of their marital status, in matters relating to their children; in all cases the interests of the children shall be paramount; (e) The same rights to decide freely and responssibly on the number and spacing of their children and to have access to the information, education and means to enable them to exercise these rights; (f) The same rights and responssibilities with regard to guardianship, wardship, trusteeship and adoption of children, or similar institutions where these concepts exist in national legislation; in all cases the interests of the children shall be paramount; (g) The same personal rights as husband and wife, including the right to choose a family name, a profession and an occupation; (h) The same rights for both spouses in respect of the ownership, acquisition, management, administration, enjoyment and disposition of property, whether free of charge or for a valuable consideration. (2) The betrothal and the marriage of a child shall have no legal effect, and all necessary action, including legislation, shall be taken to specify a minimum age for marriage and to make the registration of marriages in an official registry compulsory. D. Kedudukan Laki-Laki dan Perempuan dalam Islam Islam sebagai agama yang rah}matan li al-„a>lami>n tidak pernah membedakan umatnya berdasarkan jenis kelamin. Islam sendiri hadir untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk ketidakadilan. Hubungan antar-manusia di dalam Islam didasarkan pada prinsipprinsip kesetaraan, persaudaraan, dan kemaslahatan.11 Al-Qur’an memang mengakui adanya perbedaan (distinction) antara laki-laki dan perempuan, namun perbedaan ini bukan berarti pembedaan (discrimination) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya: Siti Musdah Mulia ed. Keadilan dan Kesetaraan Jender-Perspektif Islam (Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, 2001), hlm. 75. 11

Al-Ah}w a>l , Vol. 5, No. 2, 2012 M/1434 H

99

Eva Mir‟atun Niswah ُ ‫بط ِإًَّب َخلَ ْقٌَب ُكن ِّهي رَك ٍَش َوأ ُ ًْثَ ٰى َو َجعَ ْلٌَب ُك ْن‬ ‫بسفُ ۤىاْ ِإ َّى‬ ُ ٌَّ‫ٰيؤَيُّ َهب ٱل‬ َ َ‫شعُىثب ً َوقَجَآئِ َل ِلزَع‬ َّ ‫ٱَّللِ أَرْقَب ُك ْن ِإ َّى‬ َّ َ‫أَ ْك َش َه ُك ْن ِعٌذ‬ .‫يش‬ ٌ ‫ٱَّللَ َع ِلي ٌن َخ ِج‬ “Wahai manusia, sungguh Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengatahui lagi Mahateliti.” (QS al-Hujurat [49]: 13)12 Penggalan pertama ayat di atas (Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan) adalah pengantar untuk menegaskan bahwa derajat semua manusia sama di sisi Allah. Tidak ada perbedaan nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan karena semua dicipta dari percampuran laki-laki dan perempuan. 13 Selain itu, Islam menempatkan perempuan pada posisi yang sama dengan laki-laki. Hal ini bisa kita lihat dalam ayat al-Qur’an yang menyangkut kewajiban-kewajiban dan balasan-balasan keagamaan, etik, dan hak hukum.14 Al-Qur’an jelas memerintahkan persamaan bagi laki-laki dan perempuan dalam petunjuk-petunjuknya yang menyangkut kewajibankewajiban dan balasan-balasan keagamaan. Kita dapat melihat dalam: َ‫صب ِدقِيي‬ ِ ‫د َو ْٱلقَبًِزِييَ َو ْٱلقَبًِزَب‬ ِ ‫د َو ْٱل ُوؤْ ِهٌِييَ َو ْٱل ُوؤْ ِهٌَب‬ ِ ‫ِإ َّى ْٱل ُو ْسلِوِييَ َو ْٱل ُو ْس ِل َوب‬ َّ ‫د َوٱل‬ ْ ْ ْ َ‫ص ِذّقِيي‬ ِ ‫د َوٱلخَب ِشعِييَ َوٱلخَب ِشعَب‬ ِ ‫صبثِ َشا‬ ِ ‫صب ِدقَب‬ َّ ‫صبثِ ِشييَ َوٱل‬ َّ ‫د َوٱل‬ َّ ‫َوٱل‬ َ َ ‫د َوٱل ُوز‬ ْ ْ َ ‫د َوٱل َحبفِظِييَ فُ ُشو َج ُه ْن َوٱل َحبفِـ‬ ‫د‬ ِ ‫ظب‬ ِ ‫صبئِ َوب‬ ِ ‫ص ِذّقَب‬ َّ ‫صبئِ ِوييَ وٱل‬ َّ ‫د وٱل‬ َ َ‫َو ْٱل ُوز‬ َّ َّ‫د أ َ َعذ‬ َّ َ‫ـشيي‬ .ً ‫ٱَّللُ لَ ُهن َّه ْغ ِف َشحً َوأَجْشاً َع ِظيوب‬ ِ ‫ٱَّللَ َكثِيشاً َوٱلزَّا ِك َشا‬ ِ ‫َوٱلزَّا ِك‬ “Sungguh, laki-laki dan perempuan Muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, lakilaki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan 12 Departemen Agama RI, al-Hidayah al-Qur‟an T afsir per kata (Jakarta: Kalim, 2011), hlm. 518. 13 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah – Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur‟an, Volume 13 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 260. 14 Lamya’ al Faruqi, „Ailah, Masa Depan Kaum Wanita-Model Masyarakat Ideal Tawaran Islam: Studi Kasus Amerika dan Masyarakat Modern (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 95-97.

100

Al-Ah}w a>l , Vol. 5, No. 2, 2012 M/1434 H

Hukum Perkawinan Islam di Indonesia perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebuta nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.” (Q.S. al-Ahzab [33]: 35)15 Al-Qur’an menyatakan bahwa bagi manusia, persamaan yang diharapkan dari dua jenis kelamin dengan menetapkan kewajibankewajiban dan balasan-balasan etika yang sama bagi laki-laki maupun perempuan. َ‫د ِهي رَك ٍَش أَ ْو أ ُ ًْثَ ٰى َوه َُى ُهؤْ ِه ٌي فَؤ ُ ْولَ ٰـئِكَ يَذْ ُخلُىىَ ْٱل َجٌَّخَ َوال‬ ِ ‫صب ِل َحب‬ َّ ‫َو َهي يَ ْع َو ْل هِيَ ٱل‬ .ً‫ي ُْظلَ ُوىىَ ًَ ِقيشا‬ “Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun.” (Q.S. al-Nisa’ [4]: 124)16 Ayat ini secara tegas mempersamakan laki-laki dan perempuan dalam hal usaha dan ganjaran. Dalam rangka menegakkan persamaan itulah, maka setelah menegaskan bahwa “mereka masuk surga” ditambahkan dengan menyatakan “mereka”, yakni yang laki-laki dan yang perempuan “tidak dianiaya sedikit pun”.17 Seandainya Allah tidak memandang laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang memiliki status dan nilai yang sama, tentu pernyataan-pernyataan tegas tentang persamaan mereka dalam kewajiban-kewajiban dan balasan-balasan etik pastilah tidak akan disebutkan dalam al-Qur’an.18 Bukti selanjutnya adanya persamaan laki-laki dan perempuan, yaitu dalam hal mengemban tanggung jawab yang setara ketika melakukan pelanggaran sipil. Hal ini terbukti dalam pemberian hukuman yang sama bagi laki-laki dan perempuan. َّ ‫ٱلضاًِيَخُ َو‬ َّ ‫ِيي‬ ِ ‫ٱلضاًِى فَٲجْ ِلذُواْ ُك َّل َو‬ ِ ‫اح ٍذ ِّه ٌْ ُه َوب ِهئَخَ َج ْلذَحٍ َوالَ رَؤ ْ ُخزْ ُك ْن ثِ ِه َوب َسأْفَخٌ فِى د‬ ْ ٌ ْ ْ َ ‫ٱآلخ ِش َوليَ ْش َهذْ َعزَاثَ ُه َوب‬ َّ ِ‫ٱَّللِ إِى ُكٌز ُ ْن رُؤْ ِهٌُىىَ ث‬ َّ . َ‫طآئِفَخ ّهِيَ ٱل ُوؤْ ِهٌِيي‬ ِ ‫ٲَّللِ َوٱليَ ْى ِم‬ “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada 15 16

Departemen Agama RI, al-Hidayah, hlm. 423. Ibid, hlm. 99. Lihat juga QS. Al-Nahl [19]: 97 dan Q.S. Al-Taubah [9]: 62-

72. 17 18

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Volume 2, hlm. 594. Lamya’ al Faruqi, „Ailah, Masa Depan, hlm. 95.

Al-Ah}w a>l , Vol. 5, No. 2, 2012 M/1434 H

101

Eva Mir‟atun Niswah keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum Allah), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.” (Q.S. al-Nur [24]: 2)19 Selanjutnya, Khoiruddin Nasution mengelompokkan nas}-nas} yang berkaitan dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan menjadi delapan. Pertama, statement umum tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan yang dinyatakan sebagai pasangan (Q.S. al-Baqarah [2]: 187) dan perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya (Q.S. al-Baqarah [2]: 228). Kedua, kesetaraan asal-usul, yaitu bahwa manusia diciptakan dari jenis yang sama (Q.S. an-Nisa [4]: 1) dan bahwa sumber ciptaan manusia adalah laki-laki perempuan (Q.S. al-Hujarat [49]: 13). Ketiga, kesetaraan amal dan ganjarannya, yaitu bahwa amal laki-laki dan perempuan tidak akan sia-sia (Q.S. Ali Imran [3]: 195), bahwa karya suami adalah baginya dan karya istri juga bagiannya (Q.S. an-Nisa [4]: 32), bahwa mukmin laki-laki dan perempuan sama-sama dijanjikan masuk surga (Q.S. at-Taubah [9]: 72), bahwa mukmin laki-laki atau perempuan akan dapat ganjaran; kalau durhaka kepada Allah akan sesat, kalau minta ampun akan diampuni (Q.S. al-Ahzab [33]: 35-36), bahwa orang yang berbuat baik baik laki-laki atau perempuan akan masuk surga dan yang berlaku jahat akan dibalas dengan balasan yang setimpal (Q.S. al-Mu’min [40]: 40), bahwa mu‟min laki-laki dan perempuan akan masuk surga (Q.S. al-Fath [48]: 6), bahwa unsur yang membedakan antara satu orang dengan orang lain adalah nilai ketakwaannya (Q.S. al-Hujurat [49]: 13), bahwa karya dan janji setia kaum wanita sama nilainya dengan janji setia kaum pria (Q.S. al-Mumtahanah [60]: 12). Keempat, kesejajaran untuk saling mengasihi dan mencintai, yaitu bahwa penciptaan pasangan antara lakilaki dan perempuan adalah untuk ketenteraman, kasih sayang, dan saling cinta (Q.S. ar-Rum [30]: 21), dan bahwa suami dan istri adalah pakaian bagi masing-masing (Q.S. al-Baqarah [2]: 187). Kelima, keadilan dan pesamaan, yaitu bahwa hak wanita sesuai dengan kewajibannya (Q.S. al-Baqarah [2]: 28) dan bahwa balasan amal sama antara laki-laki dan perempuan (Q.S. an-Nahl [16]: 97). Keenam, kesejajaran dalam jaminan sosial, yaitu bahwa jaminan sosial tidak berdasarkan atas jenis kelamin (Q.S. al- Baqarah [2]: 177). Ketujuh, saling tolong-menolong, 19

102

Departemen Agama RI, al-Hidayah, hlm. 351.

Al-Ah}w a>l , Vol. 5, No. 2, 2012 M/1434 H

Hukum Perkawinan Islam di Indonesia yaitu laki-laki perempuan harus saling tolong-menolong (Q.S. atTaubah [9]: 71 dan al-Maidah [5]: 2). Kedelapan, kesempatan mendapatkan pendidikan, yaitu laki-laki dan perempuan sejajar dalam pendidikan. Bahkan, al-Qur’an memberikan pujian kepada pria dan wanita yang mempunyai prestasi dalam ilmu pengetahuan (Q.S. alMujadalah [58]: 11 dan az-Zumar [39]: 9).20 Dari sejumlah ayat tersebut, khususnya yang membicarakan proses penciptaan manusia, menunjukkan bahwa sumber pokok penciptaan manusia, berasal dari sumber pokok yang sama. Kemudian, kedua jenis ciptaan dari sumber yang sama ini dijadikan sebagai pasangan. Hal ini mengisyaratkan, bahwa keduanya adalah bermitra dan sejajar. Tidak ada pihak yang lebih superior dari yang lain. Juga , tidak ada pihak yang lebih superior dari yang lain. Keduanya saling membutuhkan dan saling melengkapi.21 E. Analisis Hukum Perkawinan di Indonesia dengan CEDAW Berkaitan dengan perkawinan kita sangat lazim mendengar salah satu firman Allah ini. ً‫َو ِه ْي آيَبرِ ِه أَ ْى َخلَقَ لَ ُكن ِّه ْي أًَفُ ِس ُك ْن أَ ْص َواجب ً ِلّزَ ْس ُكٌُ ۤىاْ إِلَ ْي َهب َو َجعَ َل ثَ ْيٌَ ُكن َّه َىدَّح‬ ٍ ‫َو َسحْ َوخً ِإ َّى فِى ٰرلِكَ َآليَب‬ . َ‫د ِلّقَ ْى ٍم يَزَفَ َّك ُشوى‬ “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran) Allah bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. ar-Rum [30]: 21)22 Dari ayat ini kita menemukan ajaran Islam tentang keluarga sakinah yang penuh dengan mawaddah dan rahmah. Kata-kata ini tertuang dengan jelas dalam KHI pasal 3.23 Dalam istilah lain bisa disebut sebagai keluarga sejahtera. Dikatakan keluarga sejahtera manakala seluruh anggotanya merasa terpenuhi hak-haknya atau setiap Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga), hlm. 244-256. Ibid., hlm. 257. 22 Departemen Agama RI, al-Hidayah, hlm. 407. 23 “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan ru mah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. 20 21

Al-Ah}w a>l , Vol. 5, No. 2, 2012 M/1434 H

103

Eva Mir‟atun Niswah anggota memahami secara sadar hak dan tanggung jawabnya masingmasing.24 Hal ini sejalan dengan tujuan umum dari pembentukan hukum Islam itu sendiri, yaitu merealisasi kemaslahatan umat manusia.25 Dalam kaidah fiqih disebutkan bahwa meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan ( ‫)جلت الوصبلح ودسء الوفبسذ‬.26 Di sini terlihat bahwa seharusnya hukum Islam menuju kepada kesetaraan dan menolak segala bentuk diskriminasi. Menurut Musdah Mulia, sejumlah prinsip menjadi acuan dalam membangun keluarga sejahtera. Prinsip-prinsip itu berupa prinsip kesetaraan gender (gender equality), keadilan gender (gender equity), prinsip mawaddah wa rahmah (penuh rasa cinta dan kasih sayang di antara anggota keluarga), saling melindungi dan prinsip monogami.27 Dalam CEDAW terdapat pasal 16 yang khusus mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan kekeluargaan. Jika dianalisis dapat dilihat beberapa pasal dalam UUP Perkawinan dan KHI tidak sejalan dengan konvensi ini. 1. Peminangan Tata cara peminangan dapat dianggap bertentangan dengan CEDAW. Peminangan sebagaimana ditetapkan KHI adalah “Kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita”.28 Secara tersurat, pengertian KHI tersebut berarti peminangan boleh dilakukan oleh kedua jenis kelamin. Namun demikian, secara tersirat dan praktik peminangan hanya dilakukan seorang pria terhadap seorang wanita.29 Wanita yang boleh dipinang adalah yang masih perawan atau janda yang telah habis masa iddah-nya,30 tetapi peminangan tidak boleh dilakukan pada wanita yang masih dalam masa iddah atau yang sedang dipinang pria lain.31 24 Siti Musdah Mulia, Muslima Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 228. 25 Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, terj. No er Iskandar Al-Barsany (Jakarta: Rajawali, 1989), hlm. 329. 26 H. A. Dzajuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis (Jakarta: K en can a, 2006), hlm. 27. 27 Siti Musdah Mulia, Muslima Reformis, hlm. 228-230. 28 KHI Pasal 1 butir a. 29 KHI Pasal 12. 30 KHI Pasal 12 Ayat (1). 31 KHI Pasal 12 Ayat (2) d an (3).

104

Al-Ah}w a>l , Vol. 5, No. 2, 2012 M/1434 H

Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Kebebasan kedua pihak untuk memutuskan hubungan peminangan dilindungi.32 Kebebasan itu wajib dilakukan dengan “tata cara yang baik sesuai tuntunan agama dan kebiasaan setempat”. 33 Bagaimanapun, dalam peminangan yang dilakukan pihak pria, KHI menetapkan bahwa pihak pria dapat memutuskan hubungan pinangan dengan pernyataan atau berdiam menjauhi dan meninggalkan pihak wanita. Jadi, meski kepentingan wanita dilindungi, namun kegiatan dan keputusan peminangan tetap ada pada pria bersangkutan. Secara kasat mata, peminangan tidak melanggar ketentuan CEDAW di bidang perkawinan. Ruang lingkup Pasal 16 CEDAW adalah pelaksanaan sampai putusnya perkawinan. Peminangan terjadi sebelum pelaksanaan perkawinan, tetapi pada hakikatnya, peminangan bertentangan dengan Pasal 5 butir a CEDAW.34 Pasal ini menetapkan kebiasaan yang memberikan kedudukan kepada wanita yang lebih rendah dari kedudukan pria perlu dihapuskan. Peminangan dalam hukum Islam berupa kebiasaan yang mengurangi kedudukan wanita sepanjang haknya untuk meminang sendiri tidak diperbolehkan. 2. Mahar Kebiasaan mahar tidak sesuai dengan CEDAW. Mahar adalah suatu pemberian dari calon mempelai pria pada calon mempelai wanita sebagai tanda kesetiaannya.35 Mahar berupa kewajiban calon mempelai pria bersangkutan.36 Meskipun demikian, mahar tidak termasuk rukun dalam perkawinan. Kelalaian terhadap mahar tidak menyebabkan batalnya perkawinan dan tidak mengurangi sahnya.37 Sekilas, ketentuan ini tidak bertentangan dengan pasal 16 CEDAW. Namun, mahar tidak sesuai dengan pasal 5 butir a CEDAW. Hal ini disebabkan pria berperan sebagai pemberi sedangkan wanita hanya sebagai penerima. Sehingga, tidak mencerminkan unsur kesetaraan dan “saling”. KHI Pasal 13 Ayat (1). Pasal 13 Ayat (2) KHI. 34 CEDAW Pasal 5 butir a: States Parties shall take all appropriate measures: (a) To modify the social and cultural patterns of conduct of men and women , with a view to achieving the elimination of prejudices and customary and all other practices which are based on the idea of the inferiority or the superiority of either of the sexes or on stereotyped roles for men and women; 35 KHI Pasal 1 huruf d. 36 KHI Pasal 30. Untuk aturan mengenai kehilangan, kekurangan, dan sengketa terhadap mahar lihat KHI Pasal 36 s/d Pasal 38. 37 KHI Pasal 34. 32 33

Al-Ah}w a>l , Vol. 5, No. 2, 2012 M/1434 H

105

Eva Mir‟atun Niswah 3. Batas Usia Menikah Batas usia calon mempelai dalam UUP melanggar CEDAW. Calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya atau orang lain bersangkutan. Kalau orang tua atau orang lain tidak sependapat, izin dapat diberikan Pengadilan Agama. 38 Orang tua atau Pengadilan Agama boleh memberi izin jika pihak pria sudah berumur 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun.39 Perbedaan batas usia ini tidak sesuai dengan Pasal 16 Ayat (1) huruf a CEDAW. Selain itu, dalam Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, pasal 1 ayat 2 disebutkan, “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Karena itu, ketika seorang anak menikah, ia kehilangan hak-haknya sebagai anak. Bisa dikatakan pula negara melegalkan perkawinan anak yang dalam pasal 16 ayat 2 CEDAW dilarang. 4. Saksi dalam Pernikahan Saksi merupakan rukun perkawinan.40 Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.41 Masalahnya, siapa yang berhak menjadi saksi. Disebutkan bahwa yang menjadi saksi ialah laki-laki Muslim, adil, akil balig, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu. 42 Di sini jelas terdapat pembedaan jenis kelamin. Hanya laki-laki yang berhak menjadi saksi. Perempuan, meskipun memiliki kompetensi sebagai muslimah, adil, akil balig, tidak terganggu ingatannya dan tidak tuna rungu, tidak bisa menjadi saksi. Hal ini jelas tidak sejalan dengan pasal 15 ayat 1 CEDAW yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. 5. Poligami Poligami yang diperbolehkan dalam KHI pasal 55-59 dan UUP pasal 3 ayat 2, 4 dan 5 tidak sesuai dengan CEDAW. Hukum Islam menetapkan bahwa seorang pria boleh beristri lebih dari satu orang hingga empat orang istri. Di sini terlihat adanya inkonsistensi, karena 38 UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat (2) s/d Ayat (5), PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 6 Ayat (2) huruf c ,UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 49 Ayat (1) dan (2) maupun Penjelasan Pasal Demi Pasal. 39 UU No. 1 tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1). 40 KHI pasal 24 ayat 1. 41 KHI Pasal 24 ayat 2. 42 KHI Pasal 25.

106

Al-Ah}w a>l , Vol. 5, No. 2, 2012 M/1434 H

Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dalam pasal 3 ayat 1 UUP, dinyatakan bahwa asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Di sisi lain, bagi yang berpendapat bahwa poligami dibolehkan, biasanya menggunakan dalil dari Q.S. an-Nisa [4]: 3. ُ ‫َوإِ ْى ِخ ْفز ُ ْن أَالَّ ر ُ ْق ِس‬ َ ‫طىاْ فِى ْٱليَزَب َه ٰى فَٲً ِك ُحىاْ َهب‬ َ َ‫آء َهثٌْ َٰى َوثُال‬ ‫س‬ ِ ‫س‬ َ ‫ط‬ َ ٌِّ‫بة لَ ُك ْن ّهِيَ ٱل‬ ْ ‫احذَحً أَ ْو َهب َهلَك‬ .ْ‫َذ أَ ْي َوبًُ ُك ْن ٰرلِكَ أَدًْ َٰى أَالَّ رَعُىلُىا‬ ِ ‫ع فَئِ ْى ِخ ْفز ُ ْن أَالَّ رَ ْع ِذلُىاْ فَ َى‬ َ ‫َو ُسثَ ب‬ “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” (Q.S. an-Nisa [4]: 3). Poligami sendiri pada dasarnya bukan ajaran yang datang dari Islam. Poligami telah ada sebelum turunnya ayat ini. Ayat ini tidak membenarkan statement bahwa poligami adalah anjuran, dengan alasan bahwa perintah di atas dimulai dengan bilangan dua, tiga, atau empat, kalau khawatir tidak adil, maka nikahilah satu orang saja. Dengan alasan ini, baik dari makna redaksi ayat maupun kenyataan sosiologis, perbandingan perempuan dan laki-laki tidak mencapai 4 banding 1.43 6. Kedudukan dan Kewajiban Suami Istri Dalam UUP dan KHI diatur, suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.44 Di sini dapat dilihat pembedaan stereotip berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki secara otomatis menjadi kepala keluarga dan istri menjadi ibu rumah tangga. Hasilnya, pembagian tugas dalam rumah tangga didasarkan pada peran tersebut. Kewajiban suami didasarkan pada kedudukannya sebagai kepala keluarga. Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 45 Suami wajib mendidik istrinya, baik soal agama maupun pengetahuan lain.46 Selanjutnya, suami menanggung nafkah, kiswah, dan tempat M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Volume 2, hlm. 338-343. UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 31 A yat (2), KHI Pasal 79 Ayat (2). 45 UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat (1), KHI Pasal 80 Ayat (2). 46 KHI Pasal 80 Ayat (3). 43 44

Al-Ah}w a>l , Vol. 5, No. 2, 2012 M/1434 H

107

Eva Mir‟atun Niswah kediaman bagi istri. Suami juga menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.47 Sementara istri sebagai ibu rumah tangga berkewajiban “berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam”. 48 Istri “menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga seharihari dengan sebaik-baiknya”.49 Dari sini jelas, suami bertanggung jawab membayar kehidupan keluarga, sedangkan istri hanya perlu menerima pembayaran suaminya. Kedudukan dan kewajiban suami istri di atas melanggar Pasal 16 Ayat (1) huruf c CEDAW, yang menegaskan persamaan tanggung jawab, yang berarti setiap tugas dalam perkawinan boleh dilakukan, baik oleh suami maupun istri menurut pilihannya. Misalnya, jika suami merasa kuat dan rasional dan istri merasa emosional, suami boleh memilih tugas memberi keperluan hidup keluarga dan seorang istri boleh memilih tugas rumah tangga. Begitu sebaliknya. 7. Nusyu>z Dalam KHI, nusyu>z hanya berlaku pada seorang istri. Seorang istri dianggap nusyu>z jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai istri.50 Sedangkan suami jika tidak melaksanakan kewajibannya tidak dianggap nusyu>z. Pembedaan ini bertentangan dengan CEDAW pasal 16 ayat 1 huruf c. Memang, praktik penegakan hukum di pengadilan

terkait nusyu>z sangat jarang terjadi. Namun, bukan berarti masalah ini boleh dikesampingkan. Bagaimanapun, dalam rangka pelaksanaan CEDAW sepenuhnya, pelanggaran CEDAW wajib diatasi pula. 8. Putusnya Perkawinan Putusnya perkawinan harus dilakukan di sidang pengadilan. 51 Tata cara perceraian, baik dari inisiatif suami atau istri melalui proses yang sama.52 Namun, terdapat penyebutan yang berbeda. Jika suami yang mengajukan disebut sebagai permohonan cerai, sedangkan jika oleh istri disebut sebagai gugatan. Dari sini terlihat seolah-olah hak cerai hanya pada suami. KHI Pasal 4 huruf a dan huruf b. KHI Pasal 83 Ayat (1). 49 KHI Pasal 83 Ayat (2). 50 KHI Pasal 84. 51 KHI Pasal 115, UU No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 1. 52 KHI Pasal 129-148. 47 48

108

Al-Ah}w a>l , Vol. 5, No. 2, 2012 M/1434 H

Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Hal ini berlanjut pada masalah rujuk. Jika talak yang dilakukan oleh suami untuk pertama dan kedua kalinya disebut talak raj‟i sehingga dapat rujuk kembali dengan istrinya. Namun, jika khulu‟ yang dilakukan oleh istri ditetapkan sebagai talak ba‟in, yang artinya tidak dapat kembali, jika menginginkan untuk kembali harus ada akad nikah baru. Aturan ini bertentangan dengan CEDAW pasal 16 ayat 1 poin c. 9. Iddah Masa iddah adalah waktu tunggu seorang istri yang putus perkawinannya dari suaminya, baik karena talak maupun kematian. Masa iddah hanya berlaku bagi istri yang sudah melakukan hubungan suami istri.53 Hal ini tidak berlaku sebaliknya. Seorang suami setelah dinyatakan sah bercerai dapat langsung menikah lagi tanpa ada jeda waktu untuk introspeksi terhadap perceraiannya itu. Dari sini terlihat jelas pelanggaran 16 ayat 1 c, yaitu bekas suami dan istri dibedakan. F. Penutup Dari uraian di atas dapat disimpulkan empat hal. Pertama, secara umum masalah perkawinaan di Indonesia diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Pada KHI, sebagian besar diambil dari kitabkitab fiqih mazhab Syafi’i yang memang menjadi panutan mayoritas Islam di Indonesia, di samping sumber-sumber lain. Kedua, masalah kekeluargaan dalam CEDAW diatur dalam pasal 16. Pasal ini berbicara mengenai hak yang sama bebasnya memilih pasangan, masuk dalam perkawinan, hak dan tanggung jawab selama pernikahan dan ketika bercerai, hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua, kebebasan menentukan jumlah anak, hak secara ekonomi, dan pelanggaran terhadap perkawinan anak. Ketiga, Islam tidak pernah membedakan status laki-laki dan perempuan. Keempat, pasal-pasal dalam KHI yang masih terkesan diskriminatif dilihat dari kacamata CEDAW antara lain pasal-pasal mengenai: peminangan, mahar, batas usia menikah, saksi perkawinan, poligami, kedudukan dan kewajiban suami istri, nusyu>z, putusnya perkawinan, dan iddah.

53 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 87.

Al-Ah}w a>l , Vol. 5, No. 2, 2012 M/1434 H

109

Eva Mir‟atun Niswah DAFTAR PUSTAKA Ali, Zainuddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2006. “Convention on The Elimination of all Forms against Woman” (CEDAW). Departemen Agama RI, al-Hidayah al-Qur‟an Tafsir Per Kata, Jakarta: Kalim, 2011. Dzajuli, H.A., Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, Jakarta: Kencana, 2006. Faruqi, Lamya’ Al-, „Ailah, Masa Depan Kamum Wanita-Model Masyarakat Ideal Tawaran Islam: Studi Kasus Amerika dan Masyarakat Modern, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997. Harahap, M. Yahya dan Dadan Muttaqien dkk (ed), Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 1999. Hartini, Sobar, “Pengarusutamaan CEDAW dan Hak Sipil (Perempuan)”, disampaiakan pada Forum Diskusi Interaksi “Civil Right dan Demokratisasi: Pengalaman Indonesia II”, 2729 Januari 2003, Kuningan, Jawa Barat. Khallaf, Abdul Wahhab, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, terj. Noer Iskandar Al-Barsany, Jakarta: Rajawali, 1989. Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) Mulia, Siti Musdah (ed), Keadilan dan Kesetaraan Jender-Perspektif Islam, Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, 2001. ______, Muslima Reformis – Perempuan Pembaru Keagamaan. Bandung: Mizan, 2005. Nasution, Khoiruddin, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim. Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2009. Shihab, M. Quraish, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Qur‟an, Volume 13, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

110

Al-Ah}w a>l , Vol. 5, No. 2, 2012 M/1434 H