PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN HUTAN DI REGISTER 22 WAY WAYA KABUPATEN PRINGSEWU Bayu manggala, Sudirman Mechsan, S.H., M.H., Ati Yuniati, S.H., M.H. Jurusan Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl Soemantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng Bandar Lampung 35146 No.HP : 082178130360 Email :
[email protected]
ABSTRAK Sengketa lahan hutan yang terjadi di Register 22 Way Waya Kabupaten Pringsewu adalah sengketa yang terjadi akibat dari tukar guling kawasan hutan yang ditetapkan berdasarkan keputusan mentri kehutanan Nomor SK.742/MENHUT/-II/2009. Pada kenyataanya tukar guling tersebut didasari oleh pemaksaan oleh panitia kompensasi kepada masyarakat sehingga menimbulkan sengketa.Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimanakah cara penyelesaian sengketa lahan hutan di Register 22 Way Waya Kabupaten Pringsewu? 2). Apakah faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa lahan hutan di Register 22 Way Waya Kabupaten Pringsewu ?Metode penelitian yang dipergunakan adalah dengan menggunakan pendekatan normatif dan empiris dengan data yang bersumber dari data primer dan data skunder. Hasil penelitian menunjukan 1) Penyelesaian sengketa lahan hutan yang terjadi di Register 22 Way Waya diselesaikan melalui cara non litigasi yaitu dengan mediasi. Hal ini dilakukan dengan pembentukan tim terpadu dan panitia tapal batas hutan. 2) faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa ini adalah Masyarakat tidak mengetahui proses dan cara untuk menyelesaikan sengketa lahan hutan hal ini. Masyarakat yang bersengketa yang tidak tahu harus kemana untuk menyelesaikan sengketa dan kurang tanggapnya pemerintah yang menyebabkan masalah sengketa ini berlarut-larut.Saran dalam penelitian ini adalah; Pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten pringsewu dan kementrian harus mengawasi dengan ketat segala permohonan atau izin tentang kehutanan dan menindak tegas segala bentuk pelanggaran yang terjadi di Kawasan Hutan Register22 Way Waya Kabupaten Pringsewu.
Kata kunci : Sengketa, Kehutanan, Register 22
menyiapkan
I. PENDAHULUAN
sekitar
100
ha,
Sengketa yang terjadi di Register 22
sedangkan yang 75 Ha mengambil
Way Waya Kabupaten Pringsewu itu
lahan dari Pekon Giri Tunggal dan
bermula
dikeluarkanya
Margosari. Lahan seluas 75 Ha itulah
Kehutanan
yang dipaksakan untuk dimasukan
Nomor
dalam lahan kompensasi padahal
tentang
warga
dari
Keputusan
Menteri
Republik
Indonesia
SK.742/MENHUT-II/2009
tidak
menyetujui
penetapan sebagian Kawasan Hutan
lahanya
Hutan Lindung Kelompok Hutan
kompensasi
Way Waya Register 22, seluas 175
tanahnya termasuk dalam objek tukar
(seratus tujuh puluh lima) hektar,
guling ini merasa tanah mereka tidak
yang terletak diwilayah Kecamatan
termasuk dalam lahan kompensasi.
Pagelaran
Utara,
Kabupaten
Dalam hal ini pekon-pekon yang
Pringsewu
Provinsi
Lampung
wilayahnya termasuk dalam Register
sebagai
Kawasan
Keputusan
Hutan
tersebut
Tetap.
Way
dan
Waya
dalan
lahan
warga
yang
adalah
Pekon
Margosari,
Giritungngal,
keputusan yang dikeluarkan akibat
Bandung.
Tapi
dari
proses kompensasi (tukar
bagaimana keluar persetujuan dari
guling) lahan register dengan tanah
masyarakat dan rekomendasi oleh
marga
Bupati Tanggamus yang menyetujui
pada
tahun
merupakan
22
dimasukan
kalau
1999.
Pada
tidak
dan
ada program kompensasi / tukar
pelepasan dan penyerahan hak atas
guling lahan seluas 175 Ha, yaitu
tanah yang diketuai oleh orang
lahan marga akan di ganti dengan
bernama
lahan register. Lahan tukar guling
Sumber Bandung bahwa lahan selus
yang diperjanjikan okeh ketua panitia
kurang lebih 175 (seratus tujuh puluh
kompensasi Makmun adalah seluas
lima ) hektar merupakan lahan tukar
175 hektar yang terletak di Sumber
guling
bandung.
Menteri
kenyataanya
di
membuat
entah
mulanya di Pekon Sumber Bandung
Pada
telah
Sumber
Makmun
dan
pernyataan
warga
keluarlah
Desa
Keputusan
Kehutanan
Republik
lapangan panitia kompensasi tidak
Indonesia
Nomor
bisa memenuhi lahan kompensasi
SK.742/MENHUT-II/2009
tentang
seluas 175 Ha, dan hanya bisa
penetapan sebagian Kawasan Hutan
Hutan Lindung Kelompok Hutan
Walaupun
Way Waya Register 22, seluas 175
hukum
(seratus tujuh puluh lima) hektar,
sengketa
yang terletak diwilayah Kecamatan
kenyataan di lapangan tidak ada
Pagelaran, Kabupaten Tanggamus
kejelasan dalam proses penyelesaian
Provinsi Lampung sebagai Kawasan
sengketa lahan hutan. Masyarakat
Hutan
Tetap.
sudah
ada
mengenai
penyelesaian
kehutanan
tapi
pada
yang
masyarakat
tidak
kepada pemerintah daerah untuk
menyetujui tanahnya dijadikan lahan
mengeluarkan daerah meraka dari
kompensasi.
register dan mencabut Keputusan
Oleh
karena
itu
korban
pada
Padahal
kenyataanya
menjadi
landasan
menuntut
masyarakat tidak mau pindah dari
Menteri
lahan hutan Register 22 Way Waya
Indonesia
Nomor
karena mereka berpendapat bahwa
SK.742/MENHUT-II/2009
namun
tanah kompensasi tersebut adalah
dalam hal ini pemerintah daerah dan
tanah mereka dan mereka menjadi
kementrian kahutanan tidak cepat
korban dari dikeluarkanya Keputusan
tanggap
dalam
Menteri
masalah
ini
Kehutanan
Republik
Kehutanan
Republik
menyelesaikan
dan
belum
Indonesia
Nomor
penyelesaianya.
SK.742/MENHUT-II/2009
karena
pengetahuan
masyarakat
menjadi
penyelesaian
sengketa
status
mereka
perambah
sekarang
hutan.
tersebut
Terbitnya
sudah
kerugian-kerugian
SK
menimbulkan material
Kurangnya
menyebabkan
dalam
ini
juga
lambatnya
penyelesaian sengketa ini.
bagi
masyarakat serta kecemasan spiritual di kalangan kaum tani dan sebagai bukti nyata adanya pelanggaran hakhak ekonomi, sosial dan budaya terhadap warga negara Indonesia.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik
untuk
meneliti
proses
penyelesaian sengketa yang terjadi di Register 22 Way Waya dengan judul penelitian
Dalam penyelesaian
ada
skipsi
mengenai
“
sengketa ini
Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan
diutamakan diselesaikan melaui non
di Register 22 Way Waya Kabupaten
litigasi
pringsewu”.
terlebih
menggunakan
dahulu jalur
sebelum litigasi.
c. Identifikasi
II. METODE PENELITIAN Penelitian ini dilakukan dengan
Identifikasi data yaitu mencari
teknik pengumpulan dan pengolahan
dan
data sebagai berikut ;
berhubungan
a. Studi Lapangan
penyelesaian
Studi
Lapangan
mengumpulkan
data
tempat
atau
data
yang dengan
sengeta
lahan
adalah
hutan di Register 22 Way Waya
dengan
Kabupaten Pringsewu.
mengadakan penelitian langsung pada
menetapkan
objek
d. Editing Editing yaitu meneliti kembali
penelitian. Teknik pengumpulan
data
data yang digunakan adalah
keterangan masyarakat maupun
wawancara bebas, namun terarah
dari kepustakaan, Semua data
kepada data penelitian yang
yang
diinginkan.
disesuaikan
Pihak
yang
yang
diperoleh
diperoleh
dari
kemudian dengan
diwawancarai adalah masyarakat
permasalahan yang ada dalam
Register 22 Way Waya dan
penelitian ini.
Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu
Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut
b. Studi Kepustakaan Studi
kepustakaan
mengumpulkan dilakukan
data dengan
adalah yang cara
membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa bukubuku,
e. Klasifikasi Data
peraturan
perundang-
undangan, majalah-majalah serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis. f. Penyusunan Data Sistematisasi
data
yaitu
penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat. g. Analisis Data Data hasil pengolahan tersebut dianalisis
secara
deskriptif
kualitatif yaitu menguraikan data
secara bermutu dalam bentuk
panitia kompensasi Makmun adalah
kalimat yang teratur, logis dan
seluas 175 hektar yang terletak di
efektif sehingga memudahkan
Sumber bandung. Pada kenyataanya
interpretasi data dan pemahaman
di lapangan panitia kompensasi tidak
hasil analisis guna menjawab
bisa memenuhi lahan kompensasi
permasalahan yang ada.
seluas 175 Ha, dan hanya bisa menyiapkan
sekitar
100
ha,
III. PEMBAHASAN
sedangkan yang 75 Ha mengambil
3.2 Sengketa di Register 22 Way
lahan dari Pekon Giri Tunggal dan
Waya Kabupaten Pringsewu
Margosari. Lahan seluas 75 Ha itulah
Sengketa lahan hutan yang terjadi di
yang dipaksakan untuk dimasukan
register 22 Way Waya. Sengketa
dalam lahan kompensasi padahal
yang terjadi di Register 22 Way
warga
Waya
lahanya
Kabupaten
bermula
Pringsewu
dari
itu
dikeluarkanya
Keputusan
Menteri
Republik
Indonesia
lahan
kompensasi
Sengketa Lahan Hutan di Register
tentang
22 Kabupaten Pringsewu Melalui
Way Waya Register 22, seluas 175 (seratus tujuh puluh lima) hektar, yang terletak diwilayah Kecamatan
Provinsi
dalan
Nomor
Hutan Lindung Kelompok Hutan
Pringsewu
dimasukan
kalau
3.2.1 Tahap–Tahap Penyelesaian
penetapan sebagian Kawasan Hutan
Utara,
menyetujui
Kehutanan
SK.742/MENHUT-II/2009
Pagelaran
tidak
Kabupaten Lampung
sebagai Kawasan Hutan Tetap.
Mediasi Penyelesaian Sengketa Di Register 22 Way Waya Kabupaten Pringsewu dapat ditempuh melalui dua pilihan yaitu diselesaikan secara litigasi maupun yang
non litigasi. Masyarakat menjadi
korban
bisa
menggunakan jalur litigasi dalam
Pada mulanya di Pekon Sumber
menyelesaikan sengketa ini yaitu
Bandung ada program kompensasi /
dengan membuat gugatan kelompok
tukar guling lahan seluas 175 Ha,
dan menggugat keputusan tata usaha
yaitu lahan marga akan di ganti
yang
dengan lahan register. Lahan tukar
Kehutanan
guling yang diperjanjikan okeh ketua
Nomor
dikeluarkan
oleh
Republik
Menteri Indonesia
SK.742/MENHUT-II/2009
tentang penetapan sebagian Kawasan
Pringsewu guna mengtur ulang batas
Hutan Hutan Lindung Kelompok
kawasan hutan dalam sengketa lahan
Hutan Way Waya Register 22 dan
hutan yang terjadi di Register 22
diajukan ke Pengadilan Tata Usaha
Way
Negara (PTUN). Tetapi masyarakat
Gubernur
lebih memilih untuk menggunakan
G/743/III.16/HK 2013 tertanggal 26
jalur non litigasi yaitu dengan jalur
September 2013 dengan ketua Bupati
mediasi yang dilakukan pemerintah
Pringsewu dan sekretaris kepala
daerah kabupaten pringsewu dengan
Dinas
membentuk tim terpadu dan tim tapal
Pringsewu,
batas
kepala
hutan
untuk
menelesaikan
sengketa di Register 22 Way Waya. 3.2.2 PembentukanTim Terpadu dan Panitia Tapal Batas Hutan Dalam sengketa lahan hutan yang terjadi di Register 22 Way Waya dibentuklah
Tim
berdasarkan Lampung
Pertanian
dan
serta
BPN,
SK No.
Kehutanan
beranggotakan
Bappeda,
BPKH
wilayah XX, camat Pagelaran Utara, dan peratin Margosari. 3.3 Hasil Penyelesaian Sengketa Di Register 22 Way Waya Kabupaten Pringsewu
yang
Sampai saat ini proses penyelesaian
dibentuk secara khusus yang bersifat
sengketa di Register 22 Way Waya
ad hoc (sementara) oleh Pemerintah
Kabupaten Pringsewu masih belum
Kabupaten Pringsewu dalam upaya
selesai, tetapi sudah ada titik terang
penyelesaian
tanah
dengan mengatur ulang batas hutan
Register 22 Way Waya. Sesuai
yang menjadi lahan sengketa di
dengan Keputusan Bupati Pringsewu
Register 22 Way Waya. Dalam
No.
tentang
perkembangannya Pekon Margosari
Terpadu
mendapat persetujuan dari Panitia
Penyelesaian Masalah Tanah Eks
Tapal Batas Kawasan Hutan Lindung
Register 22 Way Waya Kabupaten
Kabupaten
Pringsewu
dikeluarkan dari wilayah Register 22
sengketa
B/126/1.01/2012
Pembentukan
Selain
Terpadu
Waya
dibentuk
Tim
Tim
di
Terpadu
dibentuk juga Panitia Tapal Batas Kawasan Hutan Lindung Kabupaten
Way
Waya.
Pringsewu
Sedangkan
untuk
untuk
penyelesaian sengketa di wilayah Pekon Giritunggal, Panitia Tapal
Batas
Kawasan
Hutan
Lindung
hanya bisa mendemo pemerintah
Kabupaten Pringsewu masih belum
daerah
meputuskan untuk dikeluarkan dari
untuk menuntut hak mereka.
Register 22. Panitia Tapal Batas
kabupaten
2. Lemahnya
pringsewu
komunikasi
antara
Kawasan Hutan Lindung Kabupaten
masyarakat dengan pemerintah
Pringsewu masih memeriksa dan
daerah.
menyelidiki fakta-fakta yang terjadi
pemerintah
di lapangan dan untuk selanjutnya
pringsewu
hasil penyelidikan yang dilakukan
yang bersengketa dinilai masih
Panitia Tapal Batas Kawasan Hutan
kurang begitu baik dikerenakan
Lindung Kabupaten Pringsewu di
kurangnya sarana dan prasarana
laporkan
serta fasilitas untuk masyarakat
kepada
Kementrian
Kehutan untuk ditindak lebih lanjut. 3.4
Faktor
Penghamat
Dalam
Penyelesaian Sengeta di Register 22 Way Waya
komunikasi
antara
daerah
kabupaten
dengan
masyarakat
untuk
menyampaikan
pendapatnya dalam penyelesaian sengketa
yang
menyebabkan
masyarakat tidak padu dengan pemerintah daerah dalam proses
1. Kurangnya
pengetahuan
masyarakat tentang penyelesaian
penyelesaian sengketa. 3. Pemerintah daerah terkesan ada
sengketa dan cara mengakses
pembiaran
informasi yang diperlukan tentang
menyelesaian
proses
penyeleysaian
hutan di Register 22 Way Waya
lahan
hutan
di
sengketa
register
22
yang
dan
lambat
dalam
sengketa
lahan
membuat
sengketa
ini
menyebabkan lambatnya proses
memjadi berlarut larut tanpa ada
penyelesaian
ini.
kejelasan. Sengketa sudah terjadi
mengetahui
sejak tahun 1999 yang bemula
Masyarakat proses
sengketa tidak
dan
cara
untuk
dari tukar guling kawasan hutan
sengketa
lahan
dan ditetapkan oleh Kementrian
hutan hal ini. Masyarakat yang
Kehutanan pada tahunn 2009.
bersengketa yang tidak tahu harus
terjadinya
kemana
menyelesaikan
sudah sejak lama tapi pemerintah
sengketa. Masyarakat biasanya
daeran dan kementrian seakan ada
menyelesaikan
untuk
Sengketa ini terjadi
pembiaran
terhadap
sengketa
yang
terjadinya
Undang- Undang No; 49 tahun
menyebabkan
1999 pasal 74 tentang Kehutanan.
banyak masyarakat yang menjadi
Hal
ini
dilakukan
dengan
korban.
pembentukan tim terpadu dan
4. Pemerintah daerah kurang tegas
panitia tapal batas hutan untuk
dalam menindak oknum-oknum
menyelesaikan masalah sengketa
yang
lahan hutan di Register 22 Way
yang
melakukan
pelanggaran-pelanggaran hukum
Waya.
yang
terjadinya
pengamatan di lapangan bahwa
sengketa ini. Pemerintah harusnya
Penyelesaian sengketa lahan hutan
menyadari bahwa tukar guling
yang terjadi di Register 22 Way
kawasan
Waya
menyababkan
hutan
ini
terdapat
pelangaran hukum di dalamnya karena ada pemaksaan dari oknum tertentu
terhadap
Dengan
sudah
berdasarkan
sesuai
dengan
ketentuan yang berlaku. 2. Faktor
Penghamat
Dalam
masyarakat
Penyelesaian Sengeta di Register
untuk melakukan tukar guling.
22 Way Waya adalah faktor
Pemerintah seharusnya menindak
kurangnya
tegas
masyarakat mengenai proses dan
oknum
yang
memaksa
masyarakat dan menyeretnya ke
cara
pengadilan
sengketa
dan
memberikan
pengetahuan
untuk lahan
menyelesaikan hutan
dan
sangsi tergas tergahap oknum
pemerintah derah yang lambat
tersebut.
dalam
menyelesaian
sengketa
tanah hutan di Register 22 Way Waya Salain itu ditambah lagi
V. PENUTUP Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan
dapat
ditarik
kesimpulan sebagai berikut: 1. Penyelesaian sengketa lahan hutan
lemahnya
komunikasi
antara
masyarakat dengan pemerintah daerah. Kurangnya komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat
menyebabkan
yang terjadi di Register 22 Way
masyarakat tidak padu dengan
Waya diselesaikan melalui cara
pemerintah daerah dalam proses
non litigasi ini mengacu pada
penyelesaian sengketa
3. Pemerintah
Daerah
Kementrian
Kehutanan
dan harus
Hukum.
Bandung:
PT.
Citra Aditya Bakti.
mengawasi dengan ketat segala permohonan atau izin tentang kehutanan
dan menindak tegas
Mukhsin,
2007.
Aspek
Hukum
Sengketa Hak Atas Tanah,
segala bentuk pelanggaran yang
makalah
terjadi di Kawasan Hutan Register
pada
22
Kabupaten
Penanganan
dan
Pringsewu supaya tidak terjadi
Penyelesaian
Sengketa
lagi kesalahan dalam penetapan
Pertanahan
kawasan hutan karena hal ini
diselenggarakan
menyangkut kepentingan orang
Pertanahan Nasional RI ,
banyak.
Batam,
Way
Waya
disampaikan
Workshop
strategi
yang Badan
penerbit
Badan
Pertanahan Nasional. DAFTAR PUSTAKA
Murad,Rusmadi.1991.
A. Buku-Buku
Penyelesaian
Sengketa Hukum Atas Tanah,
Budiarto, Agus. 2013.Pengawasan
Bandung,
Mandar Maju.
Pendistribusian Bahan Bakar Di
Nader, L & Todd, H.F. (1978) The
Provinsi Lampung. Lampung;
Disputing Process Law in
Universitas Lampung.
Ten Societies Colombia
Minyak
Bersubsidi
University Press, New York Judistira K. Garna, 1992, “TeoriTeori
Perubahan
Prajoto, Edi, Antinomi.2006. Norma
Sosial”, Program
Hukum
Pascasarjana UNPAD,
Pemberian Hak Atas Tanah
Bandung.
Oleh Peradilan Tata Usaha Negara
Muhammad,Abdulkadir. Hukum
Dan
2004. Penelitian
Pertanahan
Pembatalan
Dan
Badan
Nasional,
Bandung : CV. Utomo.
Sunaryo Thomas, 2002. Managemen Konflik
Dan
Kekerasan,
Makalah
C. Peraturan
Perundang-
Undangan
Pada
Sarasehan Tentang Antisipasi Kerawanan Sosial. Jakarta; Badan Kesatuan
Bangsa
Prov DKI Jakarta.
Undanng Undang Dasar 1945
Undang Undang No 5 Tahun 1960 Tentang
Widjaja, Gunawan.2002. Alternatif Penyelesaian
Pers.
Agraria
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
Zain, Alam setia. 1996.
Hutan
Hukum
Konservasi
dan
Pidana. Jakarta.
Pokok
Sengketa,
Jakarta, Rajawali
Lingkungan
Pokok
Jo
Undang-Undang
Nomor 19 Tahun
2004
tentang Kehutanan
Segi-Segi Penerbit ;
Rineka Cipta
Peraturan
Pemerintah
Nomor
6
Tahun 2007 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun
B. Internet www.wikipedia.co.id http://www.artikata.com www.yuliasapuspita.blogspot.com
2008 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Pengelolaan
Rencana Hutan
Serta
Pemanfaatan Hutan.
www.apakabar.weebly.com http://www.pringsewukab.go.id
Keputusan
Menteri
Kehutanan
http://www.bandarlampungnews.com
Nomor
339/Kpts-II/1990
http://lampost.com
tentang
Pengukuhan
http://www.lampungonline.com
Kawasan Hutan Sebagaimana
http://lampung.tribunnews.com
Telah
http://www.antaralampung.com
Keputusan
http://risasmoko.blogspot.com
Kehutanan Nomor 634/Kpts-
Diubah
Dengan Menteri
II/1999. Keputusan
Menteri
Nomor tentang
Kehutanan
292/Kpts-II/1995 Tukar
Menukar
Kawasan Hutan Sebagaimana Telah Dirubah Beberapa Kali Terakhir
Dengan
Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.
32/Menhut -II/2010.
