PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA PENDIDIKAN ASING
Direktorat Jenderal Mandikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional
1 1
SEKOLAH INTERNASIONAL DASAR HUKUM: 1. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 2. Kepmendikbud Nomor: 0184/O/1975 3. SKB Menteri Luar Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Keuangan Nomor: SP/817/PD/XI/75, 060/O/1975, KEP-354a/MK/II/4/1975 (tidak berlaku untuk sekolah internasional) DEFINISI: 1. SEKOLAH PERWAKILAN DIPLOMATIK adalah sekolah asing yang didirikan dan diselenggarakan bersama oleh sesuatu Perwakilan Diplomatik negara asing di Indonesia, untuk keperluan pendidikan dan pengajaran terutama bagi anak-anak warga negara asing anggota perwakilan diplomatik/konsuler dari negara-negara asing yang bersangkutan” 2. SEKOLAH INTERNASIONAL • Sebelum ditetapkannya PP 17/2010 dan Permendiknas 18/2009: “Sekolah asing yang didirikan dan diselenggarakan oleh suatu Yayasan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangan Indonesia, untuk keperluan pendidikan dan pengajaran terutama bagi anakanak warga negara asing bukan anggota perwakilan diplomatik/konsuler sesuatu negara lain di Indonesia,yang berada langsung di bawah pengawasan Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan”. • Setelah ditetapkannya PP 17/2010 dan Permendiknas 18/2009: “Sekolah Internasional menjadi Satuan Pendidikan Bersama, yakni satuan pendidikan hasil kerjasama antara lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau diakui di negaranya dan satuan pendidikan di Indonesia yang terakreditasi A. 2 2
DASAR PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERSAMA Penyelenggaraan pendidikan didasarkan atas: 1. perjanjian kerja sama antara satuan pendidikan negara asing dengan satuan pendidikan negara Indonesia; 2. rencana induk pengembangan satuan pendidikan sekurangkurangnya memuat : a. peserta didik; b. sistem pendidikan; c. kurikulum; d. proses pembelajaran; e. pendidik; f. tenaga kependidikan lainnya; g. sarana dan prasarana; h. penilaian i. akreditasi; j. pengelolaan; dan k. pembiayaan.
3
KARAKTERISTIK SATUAN PENDIDIKAN BERSAMA
4
STANDAR SATUAN PENDIDIKAN BERSAMA
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
+
X
=
STANDAR SATUAN PENDIDIKAN BERSAMA
X = penguatan, pengayaan, perluasan, pendalaman, pengadaptasian bahkan pengadopsian sebagian atau seluruh komponen Standar pendidikan negara asing yang secara internasional terbukti mutunya
5 5
PESERTA DIDIK (1) Peserta didik pada satuan pendidikan bersama terdiri dari warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penerimaan peserta didik diatur oleh satuan pendidikan bersama.
6
PENDIDIK (1) Pendidik pada satuan pendidikan bersama memenuhi standar pendidik yang diperkaya dengan standar pendidik satuan pendidikan negara asing. (2) Jumlah pendidik warga negara Indonesia pada satuan pendidikan bersama paling sedikit 30% (tiga puluh persen) . (3) Seluruh pendidik mampu memfasilitasi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). (4) Untuk Sekolah Dasar (SD) dan yang sederajat, jumlah pendidik yang berpendidikan S2/S3 sesuai bidang studi yang diampu dari perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi adalah paling sedikit 10% (sepuluh persen). (5) Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan yang sederajat, jumlah pendidik yang berpendidikan S2/S3 sesuai bidang studi yang diampu dari perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi adalah paling sedikit 20% (dua puluh persen) . (6) Untuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan yang sederajat, jumlah pendidik yang berpendidikan S2/S3 sesuai bidang studi yang diampu dari perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi adalah paling sedikit 30% (tiga puluh persen). 7
TENAGA KEPENDIDIKAN (1) Tenaga kependidikan sekurang-kurangnya meliputi pimpinan satuan pendidikan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, tenaga kebersihan, dan tenaga keamanan. (2) Tenaga kependidikan pada satuan pendidikan bersama memenuhi Standar Tenaga Kependidikan yang diperkaya dengan standar tenaga kependidikan satuan pendidikan negara asing. (3) Jumlah tenaga kependidikan selain pimpinan satuan pendidikan adalah 80% (delapan puluh persen) warga negara Indonesia. (4) Pimpinan satuan pendidikan bervisi internasional dan mampu membangun jejaring internasional.
8
SISTEM PENDIDIKAN (1) Program studi atau satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama dapat menggunakan sistem pendidikan yang berlaku di negara lain. (2) Penggunaan sistem pendidikan negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Menteri. (3) Dalam hal penggunaan sistem pendidikan negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan disiplin ilmu agama, Menteri memberikan izin setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Agama. 9
KURIKULUM (1) Kurikulum disusun berdasarkan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan yang diperkaya dengan standar isi dan standar kompetensi lulusan negara asing. (2) Kurikulum untuk SMA/MA, SMK disusun dalam sistem kredit semester. (3) Kurikulum yang diberlakukan bagi peserta didik warga negara Indonesia wajib memuat mata pelajaran pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (4) SPB dapat menggunakan sistem pendidikan yang berlaku di negara lain (PP 17/2010) (5) Penggunaan sistem pendidikan negara lain wajib memperoleh izin menteri (PP 17/2010) 10
PROSES PEMBELAJARAN (1) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan bersama memenuhi Standar Proses yang diperkaya dengan model proses pembelajaran satuan pendidikan negara asing. (2) Proses pembelajaran pada semua mata pelajaran menjadi teladan bagi sekolah lain dalam pengembangan akhlak mulia, budi pekerti luhur, kepribadian unggul, kepemimpinan, jiwa enterprenuer, jiwa patriot, dan jiwa inovator. (3) Proses pembelajaran pada semua mata pelajaran dilakukan dengan berbasis TIK. (4) Pembelajaran untuk mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia wajib menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia. (5) Pembelajaran mata pelajaran matematika, kelompok sains, dan kelompok kejuruan menggunakan bahasa Inggris. (6) Pembelajaran dengan menggunakan bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk sekolah dasar atau yang sederajat yang menerima peserta didik WNI dimulai pada kelas 4. 11
PENILAIAN (1) Penilaian pada satuan pendidikan bersama menerapkan Standar Penilaian yang diperkaya dengan model penilaian satuan pendidikan negara asing. (2) Satuan pendidikan bersama wajib menyelenggarakan Ujian Nasional bagi peserta didik WNI (PP 17/2010)
12
AKREDITASI Satuan pendidikan bersama mengikuti akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN–S/M).
13
SARANA PRASARANA (1) Sarana dan prasarana pada satuan pendidikan bersama memenuhi Standar Sarana dan Prasarana yang diperkaya dengan standar sarana dan prasarana satuan pendidikan negara asing. (2) Setiap ruang kelas dilengkapi dengan sarana pembelajaran berbasis TIK. (3) Perpustakaan dilengkapi dengan sarana digital yang memberikan akses ke sumber pembelajaran berbasis TIK di seluruh dunia. (4) Sarana dan prasarana dilengkapi dengan ruang multi media dan klinik sesuai dengan standar Sarana dan Prasarana Pendidikan 14
PENGELOLAAN Pengelolaan pada satuan pendidikan bersama : a. memenuhi Standar Pengelolaan yang diperkaya dengan model pengelolaan satuan pendidikan negara asing. b. memperoleh sertifikat ISO 9001 versi 2000 atau sesudahnya dan ISO 14000 paling lama 3 (tiga) tahun penyelenggaraan satuan pendidikan berjalan. c. menjalin hubungan “sister school” dengan sekolah unggul dari negara anggota OECD dan/atau negara lain yang mempunyai keunggulan dalam bidang pendidikan. d. menerapkan prinsip kesetaraan gender dan multi-kultural dalam segala aspek pengelolaan sekolah. e. mempersiapkan peserta didik yang diharapkan mampu meraih prestasi tingkat internasional. 15
PEMBIAYAAN (1) Pembiayaan pada satuan pendidikan bersama memenuhi standar pembiayaan yang merupakan perpaduan antara ketentuan pendanaan pendidikan bertaraf Internasional dan standar pembiayaan satuan pendidikan negara asing. (2) Menerapkan model pembiayaan yang efisien untuk mencapai target yang ditetapkan. 16
IJAZAH DAN SISTEM UJIAN (1) Peserta didik yang telah menyelesaikan program pendidikan dan lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan diberi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB). (2) Peserta didik yang telah menyelesaikan program pendidikan kejuruan dan lulus ujian, memperoleh ijazah/STTB dan sertifikat kompetensi. (3) Khusus peserta didik warga negara Indonesia (WNI) wajib mengikuti ujian nasional (UN) pada satuan pendidikan yang ditunjuk oleh pemerintah provinsi dan/atau kabupaten/kota sebagai penyelenggara UN. (4) Warga negara asing (WNA) lulusan satuan pendidikan hasil kerjasama yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Indonesia harus lulus UN atau ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK). 17
MEKANISME PENDIRIAN DAN PENGESAHAN SATUAN PENDIDIKAN BERSAMA
18
MEKANISME PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN BERSAMA
Pemrakarsa mengusulkan rencana pendirian satuan pendidikan bersama dilengkapi dengan PK pemrakarsa, referensi/bukti lain ttg pembiayaan selama 6 th, rekomendasi dari Pemkab/Kot dan Prov, RIPSP dan RUTR
1
5
Persetujuan disampaikan ke Pemrakarsa untuk dijadikan persyaratan dalam pengusulan pengesahan SPB
Mendiknas Up. Dirjen Mandikdasmen 2
Tim Penilai + Tim Pengendali
Tidak
3
Persetujuan Pendirian SATUAN PENDIDIKAN BERSAMA Persetujuan pendirian hanya berlaku 2 tahun
4
Setuju
PENIAIAN (Maks. 3 bln)
4
19
MEKANISME PENGESAHAN SATUAN PENDIDIKAN BERSAMA
Pemrakarsa mengusulkan Pengesahan pendirian satuan pendidikan bersama dilengkapi dengan PK pemrakarsa, referensi/bukti lain ttg pembiayaan selama 6 th, Sertifikat hak milik atau hak pakai
1
Mendiknas Up. Dirjen Mandikdasmen
5
2
Tim Penilai + Tim Pengendali
Tidak
3
Pengesahan Pendirian SATUAN PENDIDIKAN BERSAMA
4
Setuju
PENILAIAN (Maks. 6 bln)
Catatan: Izin pendirian hanya berlaku untuk 1 lokasi dan berlaku selama 6 tahun serta sesudahnya dapat diperpanjang
4
20
PERPANJANGAN IZIN (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Usul perpanjangan izin dilakukan antara 9 (sembilan) sampai dengan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya izin pendirian. Perpanjangan izin pendirian diberikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin pendirian; Perpanjangan izin pendirian dapat diberikan setelah dilakukan evaluasi oleh tim pengendali. Perpanjangan izin sebagaiman dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Apabila perpanjangan izin pendirian belum terbit setelah 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin pendirian, satuan pendidikan bersama tidak boleh menerima peserta didik baru. Apabila usul perpanjangan izin pendirian ditolak, satuan pendidikan wajib menyelesaikan sisa peserta didik selambatlambatnya 6 tahun atau menyalurkan atau memindahkan peserta didik pada satuan pendidikan lain yang sama jenjang dan jenisnya. 21
MASA TRANSISI SATUAN PENDIDIKAN
JANGKA WAKTU
Sekolah internasional yang telah ada di NKRI
3 TAHUN
Sekolah internasional dan sekolah asing jenis lainnya yang telah ada di NKRI yang lahir atas dasar kerjasama asing dengan lembaga di Indonesia
3 TAHUN
22
MONITORING DAN EVALUASI (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan bersama dilakukan secara berkala oleh Tim Pengendali dan Inspektorat Jenderal. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap peserta didik, sistem pendidikan, kurikulum, proses pembelajaran, pendidik, tenaga kependidikan lainnya, sarana dan prasarana, penilaian, akreditasi, pengelolaan, dan pembiayaan. (3) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan secara berkala kepada Menteri Pendidikan Nasional dengan tembusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan menengah. 23
PELAPORAN (1) Penyelenggara satuan pendidikan bersama wajib menyampaikan laporan tertulis tentang penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi setempat. (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengisi formulir-formulir yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
24
SANKSI (1) Pelanggaran terhadap peraturan Menteri ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikenakan sanksi: a. teguran tertulis; pertama, kedua dan ketiga; b. pelarangan menerima peserta didik baru; c. pencabutan izin pendirian. (2) Sanksi sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) diberikan setelah memperoleh pertimbangan dari Tim Pengendali dan Inspektorat Jenderal. 25
PENUTUPAN (1) Penutupan satuan pendidikan bersama merupakan penghentian kegiatan atau penghapusan satuan pendidikan bersama oleh Menteri; (2) Penghapusan sekolah dilakukan apabila: a. satuan pendidikan bersama sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan bersama. b. satuan pendidikan bersama tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran; atau c. izin pendirian telah berakhir dan tidak diperpanjang atau usul perpanjangannya ditolak. (3) Apabila terjadi penutupan satuan pendidikan bersama, pemrakarsa wajib: a. menyelesaikan peserta didik selambat-lambatnya 6 (enam) tahun atau menyalurkan atau memindahkan peserta didik pada satuan pendidikan lain yang sama jenjang dan jenisnya. b. menyelesaikan pembayaran pendidik dan tenaga kependidikan dan memulangkan yang berasal dari negara lain selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan. (4) Menyerahkan aset kepada satuan pendidikan Indonesia atau sesuai dengan perjanjian kerjasama selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. 26
TIM YANG DIBENTUK 1. Tim Penilai 2. Tim Pengendali
27
DAFTAR SEKOLAH INTERNASIONAL Sekolah Internasional yang sudah ada sebelum ditetapkannya Permendiknas No. 18 tahun 2009 berjumlah 105 sekolah
28
