LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR : 18 TAHUN 2002 SERI C PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG
PENYELENGGARAAN ADIMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LEBAK, Menimbang
:
a. bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan yang meliputi kegiatan pendaftaran, pencatatan dan pengendalian penduduk di Kabupaten Lebak harus dilaksanakan secara terpadu antar Dinas/ Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak untuk menjamin sinkronisasi baik data maupun pengambilan kebijakan di bidang kependudukan ; b. bahwa penataan administrasi kependudukan dilakukan dengan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Lebak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan data kependudukan secara keseluruhan, karena itu perlu pengaturan secara sistimatis dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. c bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Reglement Catatan Sipil untuk Golongan Eropa dan Mreka yang disamakan ; 2. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 jo Staatsblad Tahun 1927 Nomor 546 tentang Reglement Catatan Sipil untuk Golongan Tionghoa ; 3. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 jo Staatsblad Tahun 1927 Nomor 546 tentang Reglement Catatan Sipil untuk Beberapa Golongan Penduduk Indonesia Asli di Jawa dan Madura ; 4. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 jo Staatsblad Tahun 1927 Nomor 546 tentang Reglement Catatan Sipil untuk Orang Indonesia Nasrani Jawa Madura, Minahasa, Ambon, Saparua, dan Banda tanpa Pulau-pulau Teun, Nila dan Seram ; 5. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 463); 6. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1955 tentang Kepndudukan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474); 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluraga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475); 11. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ; 12. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ; 13. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ; 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 15. Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara 569). 16. Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Undang-undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 17. Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 54). 18. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 21. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil ; 22. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Tahun 1986 Nomor 3 Seri E) ; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ( Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 3 Seri E); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 4 Seri
D); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 20072Nomor 8 Seri D);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK Dan BUPATI LEBAK
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah daerah Kabupaten Lebak 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah 3. Bupati adalah Bupati Lebak
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lebak 5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak yang betanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan 6. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kabupaten Lebak 7. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Kabupaten Lebak 8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Lebak 9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta penggunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 10. Penduduk Kabupaten Lebak adalah setiap orang, baik warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing ( WNA ) yang bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Lebak. 11. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia Asli dan orangorang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia. 12. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia. 13. Penyelenggara adalah Pemerintah Kabupaten Lebak yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan. 14. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 15. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 16. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan serta Penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. 17. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya
meliputi pindah, datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap 18. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi, kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan 19. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. 20. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial,bertempat tinggal di daerah terpencil atau oleh sebab lain. 21. Sistim Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistim informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan. 22. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan ijin yang diberikan. 23. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. 24. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas, yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 25. Akta Catatan Sipil adalah Catatan Otentik hasil pencatatan tentang peristiwa Kelahiran, Perkawinan dan Perceraian bagi yang bukan beragama Islam, Pengakuan anak, Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, Kematian, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. 26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
BAB II PENYELENGGARAAN KEWENANGAN Bagian Kesatu Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Pasal 2 Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi Kependudukan dengan kewenangan meliputi : a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. b. Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Adiministrasi Kependudukan c.
Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. e. Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan f.
Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten.
g. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. h. Koordinasi, sosialisasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen. i.
Kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi.
j.
Sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik.
k.
Komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Pasal 3
(1) Penugasan kepada Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf e dilaksanakan oleh Petugas Registrasi Kependudukan di Tingkat Desa/Kelurahan berasaskan tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia berdasarkan Peraturan Bupati. (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat diberhentikan oleh Bupati.
(1)
diangkat dan
Bagian Kedua Instansi Pelaksana Pasal 4 (1) Instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2) Dalam melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan, Dinas berkewajiban : a.
Mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting Kependudukan
b. Memberikan pelayanan yang sama dan professional kepada sertiap penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Kependudukan c Menerbitkan Dokumen Kependudukan. d. Menerbitkan Nomor Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan e. Mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. f. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Kependudukan g. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Peristiwa Penting Kependudukan
h. Melakukan koordinasi dengan Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Pengadilan Agama berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan. i.
Bersama Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Pengadilan Agama melakukan supervisi mengenai pelaporan pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf h dalam rangka pembangunan database kependudukan.
j.
Meminta laporan pelaksanaan tugas dan kewajiban UPTD
k. Melakukan pembinaan, pembimbingan dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban UPTD l. Melakukan pembinaan, pembimbingan dan supervisi terhadap penugasan kepada Desa dan Kelurahan.
Pasal 5 Dalam melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan, kewenangan meliputi :
Dinas
mempunyai
a. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di Kabupaten dalam pelaksanaan administrasi kependudukan. b. Meminta dan menerima data kependudukan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri melalui Bupati . c. Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk. d. Memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan Pengadilan. e.
Memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Penting untuk penyelidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan.
kepentingan
f. Mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan. Pasal 6 (1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat mengusulkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD ) di tingkat Kecamatan kepada Pemerintah Kabupaten. (2) UPTD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas (3) UPTD mempunyai kewenangan menerbitkan Kutipan Akta Catatan Sipil. (4) Pembentukan UPTD dengan mempertimbangkan kebutuhan Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK Bagian Kesatu Hak Penduduk Pasal 7 Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh : a. Dokumen Kependudukan. b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. c.
Perlindungan atas Data Pribadi.
d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen.
.
e.
Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan keluarganya.
f.
Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Kependudukan dan Catatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Dinas Bagian Kedua Kewajiban Penduduk Pasal 8
(1). Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Kependudukan yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati Bagian Ketiga Nomor Induk Kependudukan (NIK) Pasal 9 (1)
Setiap penduduk wajib memiliki NIK
(2)
NIK sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya yangd iberi kan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
(3) NIK dicantumkan dalam setiap dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan NIK diatur dengan Peraturan Bupati Bagian Keempat
Pencatatan Biodata Penduduk, Penerbitan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Paragraf 1 Pencatatan Biodata Penduduk Pasal 10 (1)
Penduduk WNI wajib mencatatkan biodatanya kepada Dinas melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat.
(2) WNI yang baru pindah dari luar negeri wajib mencatatkan biodatanya kepada Dinas. (3)
Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Tetap wajib mencatatkan biodatanya kepada Dinas
(4)
Pencatatan Biodata Penduduk dilakukan sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan. Pasal 11
Dalam hal terjadi perubahan biodata penduduk WNI dan Orang Asing yang memilki Izin Tinggal Tetap wajib mencatatkannya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan Pasal 12 Dalam hal terjadi perubahan biodata penduduk WNI, Orang Asing yang memiliki Izin tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki IzinTinggal Tetap mengalami peristiwa penting di Luar Daerah/Wilayah Republik Indonesia, setelah kembali wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 30 ( tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan. Paragraf 2 Kartu Keluarga ( KK)
Pasal 13 (1) Setiap penduduk wajib tercantum dalam KK. (2) Setiap penduduk hanya diperbolehkan tercantum dalam satu KK. (3) KK sebagaimana dimaksud ayat (1) dijadikan salah satu dasar penertbitan KTP. (4)
Setiap penduduk dan WNA yang memiliki izin tinggal tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu ) KK.
(5) (6)
KK diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada selambat - lambatnya 30 ( tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
(7)
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (5), Dinas melalukan pencatatan dan menerbitkan KK yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.
Dinas
Pasal 14 (1) KK yang rusak, hilang dan atau terjadi mutasi data atau mutasi biodata harus diganti dengan KK yang baru. (2) Dalam hal KK diterbitkan karena mutasi data atau mutasi biodata, KK lama wajib diserahkan kepada Dinas. Paragraf 3 Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pasal 15 (1)
Setiap penduduk dan WNA yang memilki izin tinggal tetap yang telah berumur 1 (tujuh belas) tahun atau yang sudah dan pernah kawin wajib memiliki KTP.
(2)
Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki izin tinggal tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau yang sudah dan pernah kawin wajib memiliki KTP.
(3)
Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki (satu) KTP.
(4)
KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berlaku secara nasional.
(5)
KTP diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
(6)
Penduduk wajib melapor kepada Dinas 7 (tujuh) hari kerja sebelum masa berlaku KTP berakhir.
(7)
Penduduk yang telah memiliki KTP wajib dibawa pada saat bepergian.
(8)
Masa berlaku KTP WNI berlaku selama 5 (lima) tahun dan untuk WNA yang mempunyai izin tinggal tetap disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap.
(9)
Dalam KTP dimuat pas foto berwarna penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan: a. Penduduk yang lahir pada tahun gnjil, latar belakang pas foto berwarna merah; atau b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru. Pasal 16
Penduduk WNI yang berusia 60 ( enam puluh ) tahun ke atas diberikan KTP yang berlaku seumur hidup. Pasal 17 (1) KTP yang rusak, hilang atau terjadi mutasi biodatanya, KTP wajib diganti dengan yang baru. (2) Dalam hal KTP diterbitkan karena diperpanjang atau perubahan data atau biodata, KTP lama wajib diserahkan kepada Dinas. Bagian Kelima Peristiwa Kependudukan Pasal 18 Peristiwa Kependudukan meliputi :
a. b. c.
Pindah Datang Perubahan Alamat Perubahan Status Tinggal Terbatas menjadi Tinggal Tetap
Paragraf 1 Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI Pasal 19 (1)
Persyaratan dan tata cara pendaftaran pindah datang penduduk dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
(2) Klasifikasi Pindah Datang Penduduk Kabupaten Lebak terdiri atas : a. dalam satu desa / kelurahan; b. antar desa / kelurahan dalam satu kecamatan; c. antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota; d. antar kabupaten dalam satu propinsi; e. antar propinsi; f. antar negara. Pasal 20 (1) Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk WNI dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b wajib melapor kepada Desa/Kelurahan ntuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah dari Desa setelah melengkapi persyaratan. (2)
Penduduk WNI yang pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf c, wajib melapor kepada Camat melalui Desa/Kelurahan untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah dari Camat setelah melengkapi persyaratan.
(4)
Penduduk WNI yang pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf d dan e, wajib melapor kepada Dinas melalui
Desa/Kelurahan dan Kecamatan untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah dari Dinas setelah melengkapi persyaratan. (5)
Penduduk WNI yang pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f, wajib melapor kepada Dinas melalui Desa/Kelurahan dan Kecamatan untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah ke luar negeri yang digunakan untuk mengurus paspor dan Pelaporan pada perwakilan RI di Negara tujuan.
(6)
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan Surat Keterangan Pindah diatur dengan Peraturan Bupati
untuk
Pasal 21 (1)
Penduduk WNI yang datang dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b, wajib melapor kepada Desa/Kelurahan untuk mendapatkan Surat Keterangan Datang dari Desa / Kelurahan setelah melengkapi persyaratan.
(2)
Penduduk WNI yang datang dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c , wajib melapor kepada Camat melalui Desa/Kelurahan untuk mendapatkan Surat Keterangan Datang dari Camat setelah melengkapi persyaratan.
(3)
Penduduk WNI yang datang dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d dan e, wajib melapor kepada Dinas melalui Desa/Kelurahan dan Kecamatan untuk mendapatkan Surat Keterangan Datang setelah melengkapi persyaratan.
(4)
WNI yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, wajib melapor kepada Dinas untuk diterbitkan Surat Keterangan Datang, setelah melengkapi persyaratan.
(5)
Surat Keterangan Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) (3) dan (4) igunakan sebagai dasar penerbitan KK, KTP dengan alamat baru serta sebagai dasar perekaman ke dalam database kependudukan.
(6)
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan Surat Keterangan Datang diatur dengan Peraturan Bupati
untuk
Paragraf 2 Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNA Pasal 22 (1) Klasifikasi pindah datang penduduk WNA sebagai berikut : a. b. c. d. (2)
Dalam kabupaten. Antar Kabupaten Antar Provinsi Antar Negara
Penduduk WNA yang memilki Izin Tinggal Terbatas atau memiliki Izin Tinggal Tetap, yang pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 (1) melapor kepada Dinas untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah setelah melengkapi persyaratan. Pasal 23
(1).
Penduduk WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau memiliki Izin Tinggal Tetap yang datang dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (1) melapor kepada Dinas untuk mendapatkan Surat Keterangan Datang setelah melengkapi persyaratan sebagai dasar : a. Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat baru, bagi WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas. b.
Penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru, bagi WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
(2).
Dinas menyampaikan data kedatangan WNA kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.
(3).
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan surat Keterangan Datang diatur dengan Peraturan Bupati
Paragraf 3 Pasal 24 Perubahan Alamat (1)
Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk yang disebabkan adanya pemekaran wilayah, relokasi penduduk akibat pembangunan atau kebijakan pemerintah lainya, Pemerintah Kabupaten wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen kependudukan.
(2)
Penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Paragraf 4 Pasal 25 Perubahan Status Tinggal Terbatas menjadi Tinggal Tetap
WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi Izin Tinggal Tetap, wajib melapor kepada Dinas untuk diterbitkan KK dan KTP WNA setelah melengkapi persyaratan. Bagian Keempat Pendataan Penduduk Rentan Adminisrasi Kependudukan Pasal 26 (1) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan meliputi klasifikasi : a. Penduduk korban bencana. b. Penduduk korban bencana sosial. c. Orang terlantar.
d. Komunitas terpencil dan atau e. Sebab lain. (2) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
BAB IV PENCATATAN SIPIL Bagian Kesatu Pelaporan dan Pencatatan Kelahiran Pasal 27 (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada Kelurahan/Desa setempat selambat lambatnya 14 ( empat belas ) hari kerja sejak tanggal kelahiran dan dari Desa/Kelurahan ke Kecamatan selambat-lambatnya 7 ( tujuh ) hari kerja. (2) Setiap kelahiran wajib dicatatkan oleh orang tuanya atau kuasanya ke Dinas, selambat - lambatnya 60 ( enam puluh ) hari sejak tanggal kelahiran, setelah melengkapi segala persyaratan yang diperlukan. (3) Setiap kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada register akta kelahiran dan diterbitkan kutipan akta kelahiran setelah melengkapi persyaratan yang diperlukan. (4) Setiap pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 ( enam puluh ) hari sampai dengan satu tahun, diperlukan penetapan Kepala Dinas untuk penerbitan Akta Kelahirannya. (5) Setiap pelaporan dan pencatatan kelahiran yang melampaui satu tahun, untuk dapat diterbitkan Akta Kelahirannya diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri. (6)
Kutipan akta kelahiran yang hilang atau rusak dapat diterbitkan kutipan kedua setelah melengkapi segala persyaratan yang diperlukan.
(7)
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran serta penerbitan kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 28 (1) Setiap kelahiran Penduduk WNI yang telah memperoleh Akta Kelahiran dari lembaga yang berwenang di Luar Negeri wajib dilaporkan oleh orang tua, keluarga atau kuasanya ke Dinas selambat-lambatnya 60 ( enam puluh ) hari setelah yang bersangkutan datang dan menetap kembali di tempat tinggalnya. (2) Atas pelaporan Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ), diterbitkan Surat Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran Luar Negeri. (3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Kelahiran Luar Negeri diatur dengan Peraturan Bupati
pelaporan
Bagian Kedua Paragraf 1 Pelaporan dan Pencatatan Kematian Pasal 29 (1) Setiap kematian wajib dilaporkan kepada Kelurahan/Desa setempat selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kematian dan dari Desa/ Kelurahan Kecamatan selambat-lambatnya 7 hari kerja. (2) Setiap kematian wajib dicatat oleh keluarga atau kuasanya ke Dinas selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian. (3)
Setiap pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicatat pada register akta kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian dan penerbitan kutipan akta kematian diatur dengan Peraturan Bupati
Paragraf
2
Pelaporan Lahir Mati
Pasal 30 (1)
Setiap bayi yang dilahirkan mati dari seorang penduduk wajib dilaporkan oleh orang tuanya, keluarganya atau kuasanya ke Kelurahan atau Desa selambatlambatnya 14 (empatbelas) hari setelah tanggal kematian.
(2)
Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1), diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan Surat Keterangan Lahir- Mati diatur dengan Peraturan Bupati . Pasal 31
(1)
Setiap kematian penduduk WNI yang terjadi di Luar Negeri yang telah memperoleh akta Kematian dari lembaga yang berwenang di Luar Negeri, wajib dilaporkan oleh keluarga atau kuasanya ke Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh ) hari setelah tanggal kedatangan.
(2) Atas Pelaporan Kematian sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) diterbitkan Surat Tanda Bukti Pelaporan Kematian Luar Negeri. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan Pencatatan Kematian Luar Negeri diatur dengan Peraturan Bupati
Bagian Ketiga Pelaporan dan Pencatatan Perkawinan Pasal 32 (1)
Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas di tempat terjadinya perkawinan selambat - lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
(2)
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan setelah memenuhi persyaratan yang berlaku
(3)
Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan isteri.
(4)
Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
(5)
Data hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan kepada Dinas selambatlambatnya 10 (sepulu) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
(6) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dimaksudkan untuk penerbitan Kutipan Akta Catatan Sipil. Pasal 33 (1) Setiap perkawinan antar Penduduk WNI atau salah satunya penduduk WNI yang dilangsungkan di luar negeri, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan atau kuasanya ke Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah yang bersangkutan kembali ke tempat tinggalnya. (2)
Setiap pelaporan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan Luar Negeri.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan pencatatan perkawinan luar negeri diatur dengan Peraturan Bupati Bagian Keempat Pencatatan dan Pelaporan Perceraian Pasal 34
(1)
Setiap perceraian berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib dilaporkan oleh Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk atau yang bersangkutan atau kuasanya ke Dinas selambatlambatnya 60 ( enam puluh ) hari sejak tanggal Putusan Pengadilan.
(2) Setiap pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat pada register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian setelah melengkapi semua persyaratan yang diperlukan. (3) (4) (5)
Setiap Pencatatan Perceraian dicatat pada bagian pinggir Akta Perkawinan yang menyatakan perkawinan mereka putus karena perceraian. Setiap Perceraian bagi Muslim ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian serta penerbitan kutipan akta perceraian diatur dengan Peraturan Bupati Pasal 35
(1)
Setiap perceraian Penduduk WNI atau salah satunya penduduk WNI yang terjadi di luar negeri, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan atau kuasanya ke Dinas selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kedatangan.
(2)
Setiap pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), diberikan surat tanda bukti pelaporan perceraian luar negeri.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Pencatatan
dan
tata
cara
pelaporan
Bagian Kelima Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak Paragraf 1 Pencatatan Pengangkatan Anak Pasal 36 (1) Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan .
(2)
Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan Pengadilan di tempat tinggal pemohon.
berdasarkan
penetapan
(3) Setiap pengangkatan anak wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh orang tua angkat atau kuasanya. (4)
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan menerbitkan Akta Kelahiran setelah melengkapi semua persyaratan yang diperlukan.
(5)
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak diatur dengan Peraturan Bupati Paragraf 2 Pencatatan Pengakuan Anak Pasal 37
(1)
Pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah dan atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
(2)
Setiap pengakuan anak, wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak ditandatangani oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
(3)
Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), dikecualikan bagi orangtua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
(4)
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak setelah melengkapi semua persyaratan yang diperlukan.
(5)
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan pengakuan anak diatur dengan Peraturan Bupati
tata
cara
pencatatan
Paragraf 3 Pencatatan Pengesahan Anak Pasal 38 (1)
Pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua urang tua anak tersebut.
(2)
Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
(3)
Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ), dikecualikan bagi orangtua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
(4)
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran atau diterbitkan Akta Kelahiran setelah melengkapi persyaratan yang diperlukan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengesahan anak diatur dengan Peraturan Bupati Pasal 39 (1)
Setiap pengangkatan anak oleh WNI yang dilakukan di Luar Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan dan dicatatkan pada Dinas.
(2)
Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh orang tuanya, keluarga atau kuasanya ke Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kedatangan ke Republik Indonesia.
(3)
Pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), diterbitkan Surat Tanda Bukti Pelaporan Pengangkatan Anak di Luar Negeri.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan penerbitan Surat Tanda Bukti Pelaporan Pengangkatan Anak di Luar Negeri diatur dengan Peraturan Bupati Bagian Keenam Pelaporan Perubahan Nama dan Pembatalan Akta Catatan Sipil Pasal 40 (1)
Setiap perubahan nama atau pembatalan Akta Catatan Sipil yang terjadi berdasarkan penetapan dan atau putusan Pengadilan Negeri, wajib dilaporkan dan dicatatkan oleh bersangkutan , orang tua atau kuasanya ke Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh ) hari sejak tanggal penetapan dan atau Putusan Pengadilan.
(2)
Pelaporan perubahan nama dan pembatalan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat pada bagian pinggir Kutipan Akta Catatan Sipil yang bersangkutan.
(3).
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pelaporan perubahan dan pembatalan Akta Catatan Sipil diatur dengan Peraturan Bupati Pasal 41
Setiap kutipan Akta Catatan Sipil yang hilang atau rusak dapat diterbitkan kutipan kedua atas permintaan yang bersangkutan, keluarganya atau kuasanya.
Pasal 42 (1)
Setiap kutipan Akta Catatan Sipil yang hilang atau rusak yang dicatat yang hilang / rusak atau kutipan keduanya dicatat kembali dalam daftar khusus oleh Dinas.
(2)
Pencatatan dalam daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), tidak mengubah nomor dan materi Akta aslinya.
(3)
Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ), dituangkan pada bagian pinggir kutipan akta.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kembali Akta Catatan Sipil dalam daftar khusus diatur dengan Peraturan Bupati Bagian Ketujuh Perubahan Status Kewarganegaraan dan Status Kependudukan Paragraf 1 Perubahan Status Kewarganegaraan Pasal 43
(1)
Setiap perubahan status kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri wajib didaftarkan ke Dinas selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan.
(2)
Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk juga perubahan status kewarganegaraan yang menyebabkan perubahan status kependudukan yang dikarenakan ketetapan undang-undang.
(3)
Dinas mencatat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), serta menerbitkan Surat Keterangan perubahan Status Kewarganegaraan setelah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), perubahan status kewarganegaraannya diatur dengan Peraturan Bupati Paragraf 2
Perubahan Status Kependudukan Pasal 44 (1) Setiap perubahan status kependudukan dari pendatang WNA menjadi WNI yang telah memperoleh penetapan perubahan status kependudukan dari Pengadilan Negeri, wajib didaftarkan ke Dinas selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal penetapan. (2)
Sebagai bukti pendaftaran perubahan status kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan NIK, KTP dan KK setelah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk pendaftaran sebagai mana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati
BAB V DOKUMEN KEPENDUDUKAN Bagian Kesatu Pengelolaan Dokumen Kependudukan Pasal 45 (1) Dokumen Kependudukan merupakan Dokumen yang harus dilindungi. (2) Dokumen pencatatan sipil berlaku selama-lamanya dan tidak boleh dimusnahkan. Pasal 46 (1) Pengelolaan Dokumen Kependudukan dilaksanakan oleh Dinas. (2)
Pengelolaan Dokumen Kependudukan meliputi perekaman, penyimpanan, dan pemeliharaan dokumen.
Bagian Kedua Pencabutan dan atau Pembatalan Kependudukan Pasal 47 (1)
Setiap penduduk yang sudah tidak bertempat tinggal secara tidak tetap di alamat lama, maka Dinas melaksanakan pencabutan dan atau penghapusan terhadap data dan dokumen kependudukan, kecuali akta catatan sipil.
(2)
Apabila ditemukan dokumen kependudukan yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada, maka dokumen tersebut dicabut dan atau dibatalkan yang diikuti dengan penghapusan data kependudukan yang bersangkutan.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencabutan dan atau penghapusan data dan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), diatur dengan Peraturan Bupati
BAB VI SISTIM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) Bagian Kesatu Pengelolaan Sistim Informasi Administrasi Kependudukan Pasal 48 (1) Pengelolaan data dan informasi kependudukan dilaksanakan oleh Dinas.
(2)
Pengelolaan data dan informasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di selenggarakan dalam kerangka Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
(3)
Pengelolaan data dan informasi Kependudukan skala Kabupaten meliputi pengolahan, peyajian dan pengamanan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pasal 49
(1)
(2)
SIAK adalah Sistim Informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan. Sistim Informasi Administrasi Kependudukan merupakan satu kesatuan sistim terdiri dari : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
Database. Perangkat teknologi informasi. Sumber daya manusia. Pemegang hak akses. Lokasi database. Pengelolaan database. Pemeliharaan database. Pengamanan database. Pengawasan database. Back-up data Disaster Recovery Centre (DRC).
(3) Database sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 Ayat (2) huruf a merupakan umpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistimatis, terstruktur dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras. (4) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 Ayat (2) huruf b diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dilakukan secara tersambung (online), semi elektronik (offline) atau manual.
Pasal 50 (1) Pengelolaan database penduduk dilaksanakan oleh Dinas. (2)
Pengelolaan database sebagaimana dimaksud menyediakan data dan informasi skala Kabupaten.
pada
ayat
( 1 ) untuk
(3)
Pengelolaan database diselenggarakan dalam kerangka Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
(4)
Pengelolaan database sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi perekaman, pengelolahan, penyajian dan pendistribusian data kependudukan.
(5)
Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mencakup jaminan kerahasiaan mengenai keterangan, identitas serta data dan informasi pribadi penduduk.
(6)
Identitas serta data dan informasi pribadi penduduk atau pendatang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) hanya dapat diberikan untuk kepentingan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua Hak Akses Pasal 51 (1) (2) (3)
Bupati memberikan hak akses kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi Pelaksana, Sekretaris Daerah Kabupaten yang bidang tugasnya mengkoordinasikan urusan Administrasi Kependudukan. Petugas dan atau Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan petugas dan atau PNS yang dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dan atau SK Bupati.
Pasal 52 (1)
Ruang lingkup kewenangan penerima dan petugas hak akses sebagaimana dimaksud pada pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) meliputi hak memasukan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengkopi data dan dokumen kependududukan.
(2)
Penerima dan Petugas Hak Akses sebagaimana dimaksud dapat dicabut haknya karena : a. b. c. d. e.
pada ayat ( 1 )
Meninggal dunia. Mengundurkan diri. Menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya. Tidak cakap melaksanakan dengan baik. Membocorkan data dan dokumen kependudukan.
BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasa 53 (1)
Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilakukan Dinas.
(2)
Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat. b. Bimbingan teknis Administrasi Kependudukan kepada pelaksana disemua tingkat pemerintahan.
(3)
Prosedur dan tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan atau SK Bupati. BAB VII PENYIDIKAN Pasal 54
(1)
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Administrasi Kependudukan adalah pegawai negeri yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan dibidang Administrasi Kependudukan.
(2)
Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya harus berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan.
(3)
Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melak sanakan tugasnya berwenang untuk : a.
Menerima dan mengumpulkan laporan atau pengaduan dari seseorang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan
b.
Memeriksa dan meneliti laporan atau mencari keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan.
c.
Memanggil seseorang atau badan untuk diminta keterangan, mengumpulkan barang bukti atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan.
d.
Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
e.
Meminta bantuan atau mendatangkan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan.
f.
Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa tanda pengenal diri.
g.
Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan.
h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya. i.
Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
j.
Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(4)
Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai saat dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberi jaminan bahwa hasil penyidikannya telah memenuhi ketentuan dan persyaratan.
(5)
Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.
(6)
Pengangkatan, mutasi dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta mekanisme penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 55
Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kependudukan dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan /atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah). Pasal 56 Setiap orang yang tampa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud pada pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 ( dua ) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Pasal 57 Setiap orang atau badan hukum yang tampa hak mencetak, menerbitkan dan atau mendistribusikan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 ( sepuluh ) tahun dan denda paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 58 Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dan (2), atau memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 ( dua puluh lima juta rupiah). Pasal 59 (1)
Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggara dan Dinas melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dan 69, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).
(2)
Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggara dan Dinas, membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
BAB IX SANKSI ADMINISTRASI Pasal 60 (1)
(2)
Selain dikenakan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 dan 70, pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan dan atau pembatalan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Setiap penduduk dikenakan sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dalam hal : a. Pindah datang bagi WNI dan WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1), pasal 26 ayat (2) untuk WNI Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan WNA Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). b. Perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ( 5 ) Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). c. Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) Rp. 10.000,00 (se puluh ribu rupiah). d. Setiap perubahan status kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
(3)
Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda melampaui batas waktu pelaporan peritiwa penting dalam hal :
apabila
a. Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 (2) atau Pasal 27 (1) Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). b. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) atau Pasal 30 ayat (1) Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). c.
Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau Pasal 32 ayat (1) Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
d. Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau Pasal 34 ayat (1) Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
e. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Rp. 10.000,0 (sepuluh ribu rupiah). f.
Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
g. Pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (1) Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). h. Perubahan dan pembatalan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). i.
(4)
Perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) atau Pasal 43 ayat (1) Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dalam Peraturan Bupati Pasal 61
Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat ( 7 ) yang bepergian keluar Kecamatan tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Pasal 62 Dalam hal pejabat melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang telah ditentukan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 63
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 64 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 65 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.
Ditetapkan di : Rangkasbitung Pada tanggal : BUPATI LEBAK,
H. MULYADI JAYABAYA Diundangkan di : Rangkasbitung Pada tanggal : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK
