DOKUMEN PENGADAAN
PENGOPERASIAN KAPAL FERY /PENYEBERANGAN KMP.BRR LINTASAN BALOHAN –ULEE LHEUE (PP)
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMAS DAN TELEMATIKA ACEH
1
DATA LELANG 1.
Lingkup Pekerjaan 1.1 Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh bermaksud mengundang Penyedia Barang/Jasa untuk mengikuti lelang pekerjaan Pengoperasian Kapal Ferry/Penyeberangan KMP. BRR Lintasan Ulee Lheue – Balohan (PP) sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam dokumen lelang. 1.2 Pemenang lelang wajib menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan.
2.
Sumber Dana Pendapatan 2.1 Sumber dana Pendapatan adalah Pendapatas Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2014 dan 2015 melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh.
3.
Persyaratan Peserta Lelang 3.1 Telah sesuai dengan kualifikasi dan klasifikasi pekerjaan yang telah disebutkan dalam pengumuman lelang. 3.2 Telah mendaftarkan perusahaannya untuk mengikuti pelelangan ini serta mengambil dokumen lelang sebagaimana disebutkan dalam pengumuman. 3.3 Peserta lelang harus mengutamakan penggunaan bahan, peralatan dan jasa produksi dalam negeri. 3.4 Peserta lelang harus menyerahkan dokumen penawaran sesuai bentuk-bentuk yang ditentukan dalam bentuk surat penawaran dan lampiran. 3.5 Persyaratan-persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.
Kualifikasi Peserta Lelang 4.1 Dokumen kualifikasi disampaikan bersamaan dengan dokumen penawaran.
5.
Satu Penawaran tiap Peserta Lelang 5.1 Setiap peserta lelang atas nama sendiri atau sebagai anggota kemitraan hanya boleh menyerahkan satu penawaran untuk satu paket pelelangan pekerjaan. 5.2 Peserta lelang yang menyerahkan lebih dari satu penawaran untuk setiap pelelangan pekerjaan selain penawaran alternatif (bila diminta) akan digugurkan.
2
6.
Biaya Penawaran 6.1 Semua biaya yang dikeluarkan oleh peserta lelang untuk mengikuti pelelangan menjadi beban peserta lelang dan tidak mendapat penggantian dari pengguna barang/jasa.
7.
Penjelasan Dokumen Lelang 7.1 Penjelasan dokumen lelang akan dilaksanakan pada : Hari Tanggal Pukul Tempat
: : : :
Alamat
:
Senin 6 Januari 2014 10.00 WIB Ruang Sekretariat Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Provinsi Aceh Jl. Mayjen T. Hamzah Bendahara No. 52 Banda Aceh Lantai III
7.2 Dalam penjelasan dokumen lelang tersebut, akan disampaikan hal-hal antara lain : a. Metode penyelenggaraan pelelangan. b. Cara penyampaian penawaran (satu sampul, dua sampul atau dua tahap). c. Dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran. d. Acara pembukaan dokumen penawaran. e. Metode Evaluasi. f. Hal-hal yang menggugurkan penawaran. g. Jenis kontrak yang akan digunakan. 7.3 Pertanyaan dari peserta lelang, jawaban dari panitia pengadaan, keterangan lain termasuk perubahannya, dan hasil peninjauan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP). BAP ditandatangani oleh panitia pengadaan dan minimal 1 (satu) wakil peserta yang hadir. 7.4 Apabila dalam BAP terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka panitia pengadaan harus menuangkan ke dalam addendum dokumen lelang yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen lelang dan harus disampaikan dalam waktu bersamaan kepada semua peserta lelang secara tertulis setelah disampaikan oleh pengguna barang/jasa. 7.5 Dalam acara penjelasan lelang, diumumkan nilai minimal untuk mengajukan penawaran. 7.6 Peserta lelang yang tidak hadir pada saat penjelasan dokumen lelang tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawarannya. 8.
Peninjauan Lapangan 8.1 Bila dipandang perlu, panitia pengadaan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan melakukan peninjauan lapangan.
3
8.2 Peserta dengan resiko dan biaya sendiri dianjurkan untuk meninjau lapangan pekerjaan dengan seksama untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan guna menyiapkan penawaran. 9.
Isi Dokumen Lelang 9.1 Dokumen lelang terdiri dari : 1) Data Lelang 2) Syarat-syarat Umum Kontrak 3) Syarat-syarat Khusus Kontrak 4) Bentuk-bentuk contoh surat/formulir 5) Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) 6) Bill of Quantity (BQ)
10.
Adendum Dokumen Lelang 10.1 Sebelum batas waktu penyampaian penawaran berakhir, pengguna barang/jasa dapat mengubah ketentuan dokumen lelang dengan menerbitkan addendum. 10.2 Setiap addendum yang diterbitkan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen lelang dan harus disampaikan secara tertulis dalam waktu bersamaan kepada semua peserta lelang. 10.3 Apabila addendum diterbitkan oleh pengguna barang/jasa kurang dari 7 (tujuh) hari kerja dari batas akhir pemasukan penawaran, maka untuk memberi waktu yang cukup kepada peserta lelang dalam penyiapan penawaran, Pengguna barang/jasa wajib mengundurkan batas akhir pemasukan penawaran sesuai pasal 21.2.
11.
Bahasa Penawaran 11.1 Semua dokumen penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia.
12.
Dokumen Penawaran 12.1 Dokumen Penawaran terdiri dari 1 (satu) bundel, yang meliputi : A.
Data Administrasi, terdiri dari : 1.
Surat Penawaran a) Surat penawaran dibuat sesuai dengan contoh dan ditandatangani oleh : 1) Pimpinan/Direktur Utama atau penerima kuasa dengan surat kuasa khusus kepada seseorang yang namanya tercantum didalam akte pendirian /perubahannya, atau; 2) Kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat dan dibuktikan dengan Akte pendirian cabang/ SK Pendirian Cabang dengan melampirkan rekamannya, atau; 3) Seseorang yang berhak mewakili berdasarkan perjanjian kerjasama operasi (KSO).
4
b)
2. 3. 4. 5. 6.
B.
Surat penawaran asli harus dibuat diatas kertas ber kop perusahaan, ditanda tangani diatas materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) diberi tanggal, bulan dan tahun serta dibubuhi stempel perusahaan. c) Surat penawaran mencantumkan masa berlaku penawaran dan masa waktu pelaksanaan pekerjaan serta besarnya harga penawaran. d) Surat penawaran harus dibuat dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) asli dan 1 (dua) rekaman. e) Bila kemudian dalam surat penawaran terdapat perbedaan antara yang asli dengan rekaman, maka yang mengikat adalah yang asli. Rekaman Akte Pendirian Perusahaan dan perubahan (bila ada) Rekaman Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Rekaman Surat Izin Usaha Perdagangan Angkutan Laut (SIUPAL) Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengukuhan Perusahaan Kena Pajak (PKP). Rekaman bukti pelunasan kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh pasal 25 atau pasal 21 atau pasal 23 atau PPn sekurang-kurangnya 3 bulan terakhir.
Data Teknis, terdiri dari : 1. 2. 3. 4.
Data pengalaman perusahaan 7 (tujuh) tahun terakhir sesuai dengan kualifikasi dan klasifikasi dokumen lelang dengan melampirkan Bukti rekaman kontrak, termasuk addendum kontrak dalam hal pengoperasian kapal; Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Awak Kapal dengan melampirkan ijazah pelaut dan sertifikat ketrampilan sesuai dengan Peraturan KM. 70 Tahun 1998 tentang Pengawakan Kapal Niaga. Surat Dukungan Menyediakan Kapal Pengganti yang sejenis (Ferry Ro-Ro) dengan kapasitas angkut minimal 250 orang dari Pemilik Kapal, apabila KMP. BRR menjalani docking/perbaikan. Daftar Crew Kapal
C. Data Harga Penawaran, terdiri dari : 1.
Rencana Anggaran Biaya.
12.2 Surat penawaran ditujukan kepada : Pokja ULP Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh Jl. Mayjen T. Hamzah Bendahara No. 52 Banda Aceh 12.3 Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 2 (dua) tahun (harus tertera dalam surat penawaran). 12.4 Berlakunya surat penawaran selama 60 (enam puluh) hari kalender dan harus tertera dalam surat penawaran.
5
13.
Harga Penawaran 13.1 Harga penawaran adalah harga yang tercantum dalam surat penawaran. 13.2 Harga penawaran harus ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf. Dalam hal angka dan huruf berbeda, maka yang digunakan adalah dalam huruf. Apabila harga penawaran dalam huruf tidak bisa diartikan/tidak bermakna, maka pada saat pembukaan penawaran ditulis “TIDAK JELAS”, dalam evaluasi penawaran tidak boleh digugurkan dan harga penawaran yang berlaku adalah harga terkoreksi. 13.3 Peserta lelang mengisi harga satuan dan jumlah harga untuk semua mata pembayaran dalam daftar kuantitas dan harga. Apabila harga satuan dicantumkan nol/tidak diisi untuk mata pembayaran tertentu, maka dianggap sudah termasuk dalam harga satuan mata pembayaran yang lain dan pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan. 13.4 Biaya umum dan keuntungan dikenakan untuk seluruh mata pembayaran, kecuali untuk mata pembayaran pekerjaan persiapan non fisik. 13.5 Semua pajak dan retribusi yang harus dibayar oleh peserta lelang dalam pelaksanaan kontrak, serta pengeluaran lainnya sudah termasuk dalam harga penawaran. 13.6 Harga satuan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah tetap.
14.
Mata Uang dan Cara Pembayaran 14.1 Harga penawaran harus menggunakan mata uang Rupiah. 14.2 Cara pembayaran dilakukan sesuai ketentuan dalam Syarat-syarat Umum Kontrak dan Syarat-syarat Khusus Kontrak.
15.
Masa Berlakunya Penawaran 15.1 Masa berlakunya penawaran adalah 60 (enam puluh) hari kalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran. 15.2 Dalam keadaan khusus, sebelum akhir masa berlakunya penawaran, panitia pengadaan dapat meminta kepada peserta lelang secara tertulis untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran tersebut dalam jangka waktu tertentu. Peserta lelang dapat : -
Menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran, tetapi meminta memperpanjang masa berlakunya jaminan penawaran untuk jangka waktu tertentu dan menyampaikan pertanyaan perpanjangan masa berlakunya penawaran dan perpanjangan jaminan penawaran kepada panitia pengadaan.
-
Menolak permintaan tersebut secara tertulis dan jaminan penawarannya tidak disita dan tidak dikenakan sanksi.
6
16.
Penawaran Alternatif oleh Peserta Lelang 16.1 Peserta lelang harus menyampaikan penawaran sesuai dengan ketentuan dokumen lelang. Penawaran alternatif tidak akan dipertimbangkan, kecuali bila penawaran alternatif diperbolehkan sesuai ketentuan dalam data lelang. 16.2 Apabila penawaran alternatif diperbolehkan sesuai ketentuan dalam data lelang, maka selain menyampaikan penawaran utama, bagi peserta lelang yang akan menawarkan penawaran alternatif harus melengkapi dengan usulan teknis dan rincian harga penawaran, serta penjelasan lain yang bersifat mengikat. 16.3 Hanya penawaran alternatif dari penawaran tertinggi yang memenuhi syarat akan dipertimbangkan oleh panitia pengadaan.
17.
Bentuk dan Penandaan Penawaran 17.1 Peserta lelang harus menyiapkan 1 (satu) dokumen penawaran asli sesuai pasal 12.1 dan diberi tanda “ASLI” dan 1 (satu) dokumen penawaran rekaman yang masing-masing diberi tanda “REKAMAN”. Apabila terdapat perbedaan antara dokumen penawaran asli dan rekaman, maka dokumen penawaran asli yang berlaku. 17.2 Dokumen penawaran asli dan rekaman harus ditandatangani oleh orang yang berhak atas nama badan usaha peserta lelang sesuai dengan akta pendirian dan perubahannya, akta pendirian cabang dan perubahannya atau perjanjian KSO. 17.3 Dokumen penawaran tidak boleh ada perubahan, penghapusan atau penambahan.
18.
Sampul dan Tanda Penawaran 18.1 Peserta lelang harus memasukkan dokumen penawaran asli dan seluruh rekamannya ke dalam 1 (satu) sampul dan direkat untuk menjaga kerahasiaan. 18.2 Pada sampul luar harus ditulis : a.
Alamat : Pokja ULP Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh Jl. Mayjen T. Hamzah Bendahara No. 52 Banda Aceh ”, pada bagian tengah.
b.
Jenis pekerjaan, tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, jam pemasukan, sesuai ketentuan dalam data lelang, pada sudut kiri atas; dan
c.
“JANGAN DIBUKA SEBELUM WAKTU PEMBUKAAN PENAWARAN”, pada sudut kanan atas.
18.3 Bila sampul luar tidak direkat dan tidak ditandai seperti pasal 19.1 dan pasal 19.2, panitia pengadaaan tidak bertanggung jawab atas resiko yang mungkin timbul terhadap dokumen penawaran.
7
19.
Pemasukan Dokumen Penawaran Pemasukan dokumen penawaran dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : 19.1 Langsung a. Peserta lelang secara langsung menyampaikan dokumen penawarannya ke dalam kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran yang telah disediakan oleh panitia pengadaan. b. Batas waktu paling lambat untuk pemasukan dokumen penawaran ke dalam kotak/tempat pemasukan dokumen harus sesuai dengan ketentuan dalam dokumen lelang yaitu sebelum batas waktu penutupan pemasukan dokumen penawaran. c. Pada batas waktu pemasukan dokumen penawaran berakhir, panitia pengadaan menyatakan penyampaian dokumen penawaran ditutup, menolak dokumen penawaran yang terlambat, dan menolak penambahan dokumen penawaran.
20.
Batas Akhir Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran 20.1 Batas akhir waktu pemasukan dokumen penawaran : Tempat Alamat Hari/Tanggal Jam
: Ruang Sekretariat Pokja ULP Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Provinsi Aceh : Jl. Mayjen T. Hamzah Bendahara No. 52 Banda Aceh Lantai III : Kamis , 9 Januari 2014 : Berakhir sampai dengan Pkl. 10.00 WIB
20.2 Panitia dapat mengundurkan batas akhir waktu penyampaian penawaran dengan mencantumkan dalam addendum dokumen lelang. 21.
Penawaran Terlambat Setiap penawaran yang diterima oleh panitia pelelangan setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran pada pasal 21.1 akan ditolak dan dikembalikan kepada peserta lelang dalam keadaan tertutup (sampul dalam tidak dibuka).
22.
Perubahan dan Penarikan Penawaran 22.1 Peserta lelang boleh menarik, mengubah, mengganti dan menambah dokumen penawarannya, setelah penyampaian penawaran dengan memberitahukan secara tertulis sebelum batas akhir waktu penyampaian penawaran pada pasal 21.1. 22.2 Pemberitahuan penarikan, pengubahan, penggantian atau penambahan dokumen penawaran harus dibuat secara tertulis dan dimasukkan ke dalam sampul yang direkat, ditandai dan disampaikan sesuai dengan pasal 19 dengan menambahkan tanda PENARIKAN/PENGUBAHAN/PENGGANTIAN atau PENAMBAHAN pada sampul luar. 22.3 Penawaran tidak dapat ditarik, diubah, diganti atau ditambah setelah batas akhir waktu penyampaian penawaran sesuai pasal 21.1.
8
22.4 Penarikan penawaran dalam kurun waktu antara batas akhir penyampaian penawaran sesuai pasal 21.1 dan akhir masa berlakunya penawaran sesuai pasal 15.1, dikenakan sanksi penyitaan jaminan penawaran sesuai pasal 16.7. 23.
Pembukaan Dokumen Penawaran 23.1 Pembukaan Dokumen Penawaran : Tempat Alamat Hari/Tanggal Jam
: Ruaang Sekretariat Pokja ULP Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Provinsi Aceh : Jl. Mayjen T. Hamzah Bendahara No. 52 Banda Aceh Lantai III : Kamis , 9 Januari 2014 : Pkl. 10.15 WIB
23.2 Para penawar atau wakil penawar yang hadir harus memperlihatkan identitas atau surat keterangan/penugasan dari perusahaan untuk menghadiri pembukaan dokumen penawaran dan menandatangani daftar hadir sebagai bukti kehadirannya. Panitia pelelangan meminta kesediaan 2 (dua) orang wakil dari penawar yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak terdapat wakil penawar yang hadir pada saat pembukaan, panitia menunda pembukaan kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh panitia pengadaan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) menit. 23.3 Setelah batas waktu yang ditentukan tidak ada penawar yang hadir, maka pembukaan penawaran dilaksanakan dengan disaksikan 2 (dua) saksi diluar (yang bukan) anggota panitia pengadaan, yang ditunjuk secara tertulis oleh panitia pengadaan. 23.4 Panitia pengadaan meneliti isi kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran dan menghitung jumlah sampul penawaran yang masuk (tidak dihitung surat pengunduran diri). dan bila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga), pelelangan tidak dapat dilanjutkan kecuali sudah dilakukan pelelangan ulang maka dapat dilanjutkan sesuai dengan jumlah peserta yang memasukkan dokumen penawaran. 23.5 Selanjutnya panitia pengadaan membuka sampul luar penawaran, termasuk dokumen penarikan/pengubahan/penggantian/penambahan (bila ada), di hadapan para penawar atau para wakil penawar yang hadir pada jam, hari, tanggal dan tempat sebagaimana telah ditentukan oleh panitia pengadaan. 23.6 Sampul bertanda PENARIKAN/PENGUBAHAN/PENGGANTIAN atau PENAMBAHAN harus dibuka dan dibaca terlebih dahulu. Dokumen penawaran yang ada pemberitahuan PENARIKAN tidak dibuka. 23.7 Nama peserta lelang, harga penawaran, nilai penawaran alternatif (bila ditentukan), rabat, penarikan, pengubahan, penggantian, penambahan dokumen penawaran, ada atau tidaknya jaminan penawaran, dan lampiran lain yang ditentukan dalam dokumen lelang, dibacakan pada saat pembukaan penawaran. 23.8 Panitia pengadaan harus membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP), termasuk memuat informasi yang disampaikan sesuai pasal 25.3. 9
24.
Kerahasiaan Proses 24.1 Proses evaluasi dokumen penawaran bersifat rahasia dan dilakukan oleh panitia pengadaan secara independent. 24.2 Informasi yang berhubungan dengan penelitian, evaluasi, klarifikasi, konfirmasi dan usulan calon pemenang lelang tidak boleh diberitahukan kepada peserta lelang atau orang lain yang tidak berkepentingan sampai keputusan pemenang diumumkan. 24.3 Setiap usaha peserta lelang untuk mencampuri proses evaluasi dokumen penawaran atau keputusan pemenang akan mengakibatkan ditolaknya penawaran yang bersangkutan
25.
Klarifikasi dan Konfirmasi Penawaran 25.1 Untuk menunjang penelitian dan evaluasi dokumen penawaran, panitia pengadaan dapat melakukan klarifikasi. Peserta lelang harus memberikan tanggapan atas klarifikasi. Klarifikasi tidak boleh mengubah sunstansi dan harga penawaran. Klarifikasi dan tanggapan atas klarifikasi harus dilakukan secara tertulis. 25.2 Terhadap hal-hal yang diperlukan, panitia pengadaan dapat melakukan konfirmasi kepada peserta lelang dan instansi terkait.
26.
Pemeriksaan penawaran dan penawaran yang memenuhi syarat 26.1 Sebelum dilakukan evaluasi yang lebih rinci terhadap semua dokumen penawaran, panitia pengadaan akan meneliti apakah setiap penawaran : a. Berasal dari peserta lelang yang diundang; b. Telah dibubuhi materai, tanggal, ditandatangani oleh yang berhak dan dicap; c. Dilampiri jaminan penawaran; dan d. Memenuhi ketentuan dokumen lelang. 26.2 Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai ketentuan dokumen lelang, tanpa adanya penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat. Penawaran dengan penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah : a. Jenis penyimpangan yang berpengaruh terhadap hal-hal yang sangat substantif dan akan mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja/performance pekerjaan; b. Substansi kegiatan tidak konsisten dengan dokumen lelang; c. Persyaratan tambahan di luar ketentuan dokumen lelang yang akan menimbulkan persaingan tidak sehat dan/atau tidak adil di antara peserta lelang yang memenuhi syarat. 26.3 Apabila penawaran tidak memenuhi ketentuan dokumen lelang, akan ditolak oleh panitia pengadaan dan tidak dapat diperbaiki (post bidding) sehingga menjadi memenuhi syarat.
27.
Mata Uang untuk Evaluasi Penawaran akan dievaluasi berdasarkan mata uang Rupiah sesuai pasal 14.1. 10
28.
Evaluasi Penawaran 28.1 Evaluasi penawaran dilakukan sesuai dengan ketentuan PP No. 6 Tahun 2006 dan perubahan-perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 28.2 Panitia pengadaan hanya akan mengevaluasi penawaran yang memenuhi syarat sesuai dengan pasal 27. 28.3 Metoda evaluasi penawaran yang digunakan adalah Sistem Gugur sesuai dengan ketentuan pada PP No. 6 Tahun 2006 dan perubahan-perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Tahapan evaluasi dokumen penawaran, sebagai berikut : a.
Evaluasi Administrasi 1. Evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi syarat pada pembukaan penawaran. 2. Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS). 3. Terhadap dokumen penawaran yang telah lulus evaluasi administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis.
b.
Evaluasi Teknis 1. Evaluasi teknis hanya dilakukan terhadap dokumen penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi. 2. Evaluasi teknis menghasilkan dua kesimpulan, yaitu Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS). 3. Terhadap dokumen penawaran yang telah lulus evaluasi teknis dilanjutkan dengan evaluasi harga penawaran.
c.
Evaluasi Harga Penawaran 1.
Evaluasi harga penawaran hanya dilakukan terhadap dokumen penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
2.
Evaluasi harga penawaran dimaksudkan untuk menilai kewajaran harga penawaran yang tertinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan harga penawaran yang diusulkan.
3.
Terhadap dokumen penawaran yang telah lulus evaluasi harga penawaran dapat diusulkan sebagai calon pemenang lelang setelah dilakukan penilaian dan pembuktian kualifikasi.
28.4 Dampak yang diperkirakan dari ketentuan penyesuaian harga yang diterapkan selama masa pelaksanaan pekerjaan, tidak diperhitungkan dalam evaluasi penawaran.
11
29.
Kriteria Pemenang Lelang Berdasarkan kriteria dan hasil evaluasi dokumen penawaran, panitia mengusulkan calon pemenang lelang kepada Pengguna Barang/Jasa guna penetapan pemenang lelang. Pengguna barang/jasa akan menetapkan pemenang lelang dari peserta lelang yang memenuhi syarat sesuai ketentuan dokumen lelang dimana telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta penawaran harga terendah yang responsif (wajar) terhadap pelaksanaan pekerjaan.
30.
Penilaian & Pembuktian Kualifikasi 30.1 Penilaian kualifikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan PP No. 6 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 30.2 Terhadap peserta lelang yang akan diusulkan sebagai pemenang dan pemenang cadangan dilakukan pembuktian kualifikasi. 30.3 Apabila dipandang perlu, panitia akan meminta calon pemenang lelang untuk dapat memenuhi segala persyaratan kualifikasi yang diminta oleh panitia sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
31.
Hak Pengguna Barang/Jasa untuk Menerima dan Menolak Penawaran Pengguna barang/jasa mempunyai hak untuk menerima atau menolak salah satu atau semua penawaran dan membatalkan proses lelang setiap saat sebelum penetapan pemenang lelang, tanpa tuntutan dari peserta lelang yang bersangkutan dan tanpa kewajiban memberikan alasan apapun kepada peserta lelang, apabila dipandang seluruh penawaran tidak menunjukkan adanya persaingan yang sehat, terjadi pengaturan bersama (kolusi) dan tidak cukup tanggap terhadap dokumen lelang.
32.
Penunjukan Peserta Lelang 32.1 Sebelum pengguna barang/jasa menunjuk peserta lelang, panitia pengadaan mengumumkan pemenang lelang. Peserta lelang yang berkeberatan atas pengumuman pemenang lelang tersebut dapat mengajukan sanggahan sesuai ketentuan yang berlaku. 32.2 Sebelum akhir masa berlakunya penawaran yang ditetapkan pengguna barang/jasa pada pasal 15, pengguna barang/jasa mengeluarkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) yang menjadi bagian dokumen kontrak.
33.
Pelelangan Gagal 33.1 jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta, pelelangan tidak dapat dilanjutkan kecuali sudah dilakukan pelelangan ulang maka dapat dilanjutkan sesuai dengan jumlah peserta yang memasukkan dokumen penawaran; 33.2 tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran; 33.3 dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat; 12
33.4 sangghan dari peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran atas kesalahan substansi Dokumen Pengadaan ternyata benar; atau 33.5 calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi.
34.
Penandatanganan Kontrak Penandatanganan kontrak dilakukan setelah proses lelang selesai.
35.
Juru Penengah Pengguna barang/jasa dapat mengusulkan nama orang sebagai juru penengah (mediator/konsiliator) sesuai ketentuan dalam data lelang yang akan ditunjuk sebagai mediator/konsiliator untuk pelaksanaan kontrak:
13
Surat Penawaran [kop surat Peserta Pengadaan jika berbentuk badan usaha] Nomor: _____ Lampiran : _____
__________[tempat], __[tanggal] __________[bulan] 20__
Kepada Yth. Pokja ULP Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh di Banda Aceh
Perihal: Penawaran atas Paket Pekerjaan __________[judul dan nomor paket pekerjaan jasa pemborongan]
Setelah mempelajari dengan seksama Dokumen lelang beserta semua adendumnya yang merupakan bagian dari Pengumuman Lelang, kami dengan ini mengajukan penawaran untuk pelaksanaan paket pekerjaan …………………..sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan Harga dengan: 1.
Nilai Penawaran sebesar Rp __________ (__________ rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) [nilai penawaran]; dan
2.
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama ____ (__________) hari kalender/bulan/tahun [pilih yang sesuai].
Penawaran ini berlaku selama ___ (__________) hari kalender sejak tanggal pembukaan penawaran. Sesuai dengan ketentuan Dokumen Pemilihan, bersama ini kami lampirkan: 1.
Data Administrasi asli dan 1 (satu) berkas rekaman;
2.
Data Teknis asli dan 1 (satu) berkas rekaman;
3.
Data Harga Penawaran asli dan 1 (satu) berkas rekaman;
__________[nama Peserta Pengadaan] [materai yang dibubuhi tanda tangan dan cap perusahaan] (nama wakil sah badan usaha) [Jika Kemitraan maka cantumkan tanda tangan, cap, dan nama setiap anggota Kemitraan]
14
KOP PERUSAHAAN
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYEDIAKAN AWAK KAPAL
Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Lengkap Jabatan Bertindak untuk dan atas nama Alamat Perusahaan Telepon / Fax E-mail/Website
: ....................................................................... : ....................................................................... : PT. /CV. ......................................................... : Jl. …………………........…………………………… ............................................................................. : ....................................................................... : ..................................
Menyatakan bahwa kami sanggup menyediakan Awak Kapal sesuai dengan Peraturan KM. 70 Tahun 1998 tentang Pengawakan Kapal Niaga untuk Pekerjaan Pengoperasian Kapal Ferry/Penyeberangan KMP. BRR Lintasan Balohan – Ulee Lheue (PP) dan apabila kami tidak dapat memenuhi hal tersebut, maka kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Adapun personil (awak kapal) yang dilengkapi Ijazah pelaut dan sertifikat ketrampilan yang kami usulkan untuk pekerjaan dimaksud sebagaimana terlampir. Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab. …………., …………...…………... 2014 Materai Rp. 6.000,diberi tgl, bln, thn, ttd & cap
PT. / CV. ................................. ………………………….……….. Jabatan : ……………
15
KOP PERUSAHAAN
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYEDIAKAN KAPAL PENGGANTI
Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Lengkap Jabatan Bertindak untuk dan atas nama Alamat Perusahaan Telepon / Fax E-mail/Website
: ....................................................................... : ....................................................................... : PT. /CV. ......................................................... : Jl. …………………........…………………………… ............................................................................. : ....................................................................... : ..................................
Menyatakan bahwa apabila kami ditunjuk sebagai Pemenang Pekerjaan Pengoperasian Kapal Ferry/Penyeberangan KMP. BRR Lintasan Balohan – Ulee Lheue (PP), kami sanggup menyediakan Kapal Pengganti yang sejenis (Ferry Ro-Ro) dengan daya angkut minimal 250 orang apabila KMP. BRR menjalani docking/perbaikan. Jika kami tidak dapat memenuhi hal tersebut, maka kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta dapat dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pengguna Barang/Jasa Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh. Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab. …………., …………...…………... 2014 Materai Rp. 6.000,diberi tgl, bln, thn, ttd & cap
PT. / CV. ................................. ………………………….……….. Jabatan : …………
DAFTAR CREW KAPAL
NO
NAMA
JABATAN
AJAZAH
1
NAHKODA
ANT II
2
MUALIM I
ANT III
3
MUALIM II
ANT III
4
MUALIM III
ANT IV
5
MARCONIST
ORU
6
KKM
ATT II
7
MASINIS I
ATT III
8
MASINIS II
ATT III
9
MASINIS III
ATT IV
10
MANDOR
ATT V
11
SERANG
ANT V
12
JURU MUDI
ANT D
13
JURU MUDI
ANT D
14
JURU MUDI
ANT D
15
KELASI
ANT D
16
KELASI
ANT D
17
JURU MINYAK
ATT D
18
JURU MINYAK
ATT D
19
JURU MINYAK
ATT D
20
JURU MINYAK
ANT D
SERTIFIKAT KETERAMPILAN
SYARAT-SYARAT UMUM PERJANJIAN Pasal 1 PENGERTIAN PERISTILAHAN (DEFINISI) Dalam Perjanjian ini untuk pengertian peristilahan yang digunakan harus diartikan sebagai berikut : 1. Perjanjian adalah perjanjian kedua belah pihak antara PIHAK PERTAMA bersama PIHAK KEDUA, sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian pemborongan yang ditanda tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. 2. PIHAK KEDUA adalah perusahaan pelayaran nasional (Swasta dan BUMN) selaku operator kapal yang ditetapkan dan ditunjuk sebagai pemenang pelelangan pekerjaan jasa pengoperasian kapal penyeberangan (ferry). 3. Kapal Ferry adalah jenis alat angkut / kapal motor penyeberangan yang akan digunakan oleh PIHAK KEDUA sebagai kapal penyeberangan untuk angkut penumpang, barang dan kenderaan pada trayek yang telah ditetapkan. 4. Syarat Khusus Perjanjian adalah ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus dan atau lebih terperinci atau spesifik dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. 5. Keadaan Memaksa (Force Majeur) adalah kondisi diluar kemampuan para pihak yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kewajiban para pihak yang disebabkan oleh karena badai / cuaca buruk, banjir, gempa bumi, tsunami, gelombang laut, perang, pemberontakan, huruhara, pemogokan dan kebakaran.
Pasal 2 KEWAJIBAN, HAK DAN TANGGUNG JAWAB 1. PIHAK KEDUA berkewajiban melengkapi semua kebutuhan kapal sesuai dengan laik laut yang meliputi seluruh perlengkapan kapal, sertifikat kapal (khusus jenis kapal penyeberangan ro-ro) dan dokumen kapal lainnya sesuai prosedur dan peraturan pemerintah lainnya. 2. PIHAK PERTAMA tidak berhak menentukan kebijakan dalam penempatan ABK di kapal, akan tetapi PIHAK KEDUA harus berkonsultasi dengan PIHAK PERTAMA dalam penempatan, pengangkatan dan pemberhentian ABK di kapal. 3. PIHAK KEDUA harus melaksanakan pekerjaan dengan ketekunan dan efisiensi serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara administrasi dan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan, PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas segala kesalahan yang diakibatkan oleh kelalaiannya.
Pasal 3 JENIS KAPAL YANG DIGUNAKAN 1. Jenis kapal yang digunakan dalam pelayaran angkutan penyeberangan adalah kapal Ferry KMP. BRR dengan ukuran tonase 1.181 GT. 2. Kapal Ferry KMP. BRR di peruntukan untuk angkutan penumpang, barang dan kenderaan dari daratan ke pulau atau sebaliknya.
Pasal 4 JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN DAN TRAYEK KAPAL 1. Pelaksanaan pekerjaan pengoperasian kapal ferry dalam perjanjian ini dimulai sejak Perjanjian ditanda tangani sampai dengan Perjanjian berakhir, pengoperasian kapal dalam perjanjian ini selama 2 (dua) tahun. 2. Trayek kapal yang ditetapkan adalah Balohan (Sabang) – Ulee Lheue (Banda Aceh) (PP) sebagai trayek utama (trayek reguler). 3. Penyimpangan (Deviasi) trayek dari trayek yang ditetapkan, dapat dilakukan oleh PIHAK KEDUA setelah mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA dengan memperhatikan / mempertimbangkan kebutuhan yang mendesak ataupun adanya permintaan dari Pejabat setempat. 4. Selama mendapat persetujuan penyimpangan trayek maka selama itu pula PIHAK KEDUA tidak diwajibkan untuk menjalankan trayek utamanya.
Pasal 5 PENDAPATAN DAN PENGELUARAN 1. PIHAK KEDUA diberikan hak untuk mengoperasikan kapal dan diberikan hak untuk mengelola pendapatan yang bersumber dari hasil pendapatan tiket penumpang, tarif barang dan tarif kenderaan untuk setiap pelayaran kapal. 2. Pendapatan per tahun adalah total pendapatan selama setahun yang di peroleh dari pendapatan pengoperasian kapal selama setahun. 3. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan biaya pengoperasian kapal sebagai biaya pengeluaran operasional kapal yang meliputi gaji ABK, bahan bakar minyak, oli, air, biaya jasa kepelabuhanan, perawatan kapal dan docking serta biaya operasional lainnya. 4. Pengeluaran per tahun adalah total pengeluaran selama setahun yang ditimbulkan dari biaya / kebutuhan pengeluaran operasional kapal selama setahun. 5. Keuntungan bersih selama setahun adalah total pendapatan pertahun dikurangi dengan total pengeluaran per tahun.
Pasal 6 SETORAN PAD KE KAS DAERAH 1. Besarnya Nilai Keuntungan per tahun adalah berdasarkan hasil keuntungan bersih yang diperoleh PIHAK KEDUA / operator kapal pada operasional satu tahun. 2. Besarnya setoran PAD (Pendapatan Asli Daerah) pertahun dari operasional kapal pertahun adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) atau Rp. 4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah) untuk operasional kapal selama 2 (dua) tahun dari keuntungan bersih yang harus disetorkan oleh PIHAK KEDUA ke Kas Daerah Provinsi Aceh sebagai Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh dengan menyerahkan bukti setoran (lembar ke-3) kepada PIHAK PERTAMA. Besarnya nilai perjanjian ditentukan dari besarnya nilai setoran PAD untuk 2 (dua) tahun atau besarnya nilai perjanjian sama dengan besarnya nilai setoran PAD selama 2 (dua) tahun. 3. Setoran PAD dapat dilakukan pada setiap bulan/triwulan/semester/ tahunan, dan pada akhir tahun pertama sudah harus disetor sebesar minimal Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
dan satu minggu menjelang berakhirnya perjanjian, PIHAK KEDUA sudah harus menyetorkan PAD sebesar 100 % untuk tahun kedua operasional kapal. Pasal 7 LARANGAN PENGALIHAN PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan (mensubkontrakan) seluruh pekerjaan jasa atau pekerjaan utamanya kepada rekanan lain. Pasal 8 BUKTI PELAKSANAAN PEKERJAAN 1. Bukti realisasi pekerjaan pengoperasian kapal penyeberangan KMP. BRR ACEH adalah berupa realisasi pelayaran (Daftar Manifest Penumpang, Barang dan Kenderaan) dengan bentuk formulir yang telah ditetapkan, yang diisi dan ditanda tangani oleh Nakhoda kapal ferry yang bersangkutan, pihak PIHAK KEDUA selaku operator kapal serta pihak Adpel / Kakanpel atau Pejabat yang ditunjuk di pelabuhan pemberangkatan dengan di bubuhi stempel. 2. Bukti pelaksanaan pekerjaan pengoperasian dimaksud pada ayat (1), merupakan dasar pengoperasian kapal sesuai dengan trayeknya yaitu Balohan (Sabang) – Ulee Lheue (Banda Aceh) PP.
Pasal 9 DAFTAR MANIFEST PENUMPANG, BARANG DAN KENDERAAN 1. Dafrar Manifest Penumpang, Barang dan Kenderaan yang digunakan oleh kapal adalah manifest perusahaan pelayaran dan harus diserahkan 1 (satu) lembar (lembar ke tiga) kepada PIHAK PERTAMA atau kepada komprador kapal pada setiap pelayaran. 2. PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan rekapitulasi jumlah angkutan penumpang, barang dan kenderaan secara bulanan dan paling lambat diterima setiap tanggal 7 bulan berikutnya. Pasal 10 PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI 1. Dalam pengadaan barang untuk pengoperasian dan keselamatan pelayaran kapal, PIHAK KEDUA harus menggunakan produksi dalam negeri. 2.
Jika sebagian barang dan jasa hasil produksi dalam negeri ternyata tidak dapat dipenuhi, maka PIHAK KEDUA dapat menggunakan barang dan jasa impor, dengan perbandingan barang dan jasa produksi dalam negeri tetap lebih besar.
3. Apabila sebagian besar atau seluruh kebutuhan barang dan jasa produksi dalam negeri, ternyata benar-benar tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaannya maka PIHAK KEDUA dapat menggunakan barang dan jasa impor. Pasal 11 DENDA DAN SANKSI 1. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan seluruh kewajiban setoran PAD pekerjaan pengoperasian kapal (tidak mampu membayar setoran PAD) sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah) tanpa alasan yang dapat diterima dan bukan sebagai akibat di luar kamampuan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari nilai perjanjian setoran PAD dan dikenakan
sanksi berupa pemutusan Perjanjian secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA dan akan dituntut menurut aturan yang berlaku oleh PIHAK PERTAMA. 2. Apabila PIHAK KEDUA melakukan pengoperasian kapal menyimpang dari trayek / lintasan yang ditetapkan tanpa seizin PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda 2 ‰ (dua permil) dari nilai Perjanjian setoran PAD perhari atau sebesar Rp. 8.000.000,(Delapan juta rupiah) perhari selama melaksanakan penyimpangan lintasan dan dapat dilakukan pemutusan perjanjian secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA. 3. Denda tersebut diatas tidak dikenakan jika disebabkan keadaan memaksa (Force Majeure) atau atas permintaan / pejabat setempat setelah mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA. Pasal 12 PEMUTUSAN PERJANJIAN 1. Secara sepihak PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian apabila : a. PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan yang telah diberikan sebanyak tiga kali secara tertulis untuk segera mengembalikan pada keadaan sesuai perjanjian. b. PIHAK KEDUA dengan nyata dalam melaksanakan pekerjaan telah menyerahkan, menjual atau memborongkan seluruh pekerjaan kepada pihak ketiga. c. PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan seluruh kewajiban setoran PAD (tidak mampu membayar setoran PAD tanpa alasan yang dapat diterima). Pasal 13 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) 1. Yang dikatakan keadaan memaksa (Force Majeure) ialah hal-hal yang menghambat jalannya pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat diatasi oleh siapapun juga. Yang termasuk Force Majeure adalah badai, banjir, pemogokan, gempa bumi, tsunami, gelombang laut (ombak besar), sabotase, huruhara, tindakan pemerintah dalam bidang moneter pada umumnya sehingga PIHAK KEDUA tidak mampu melanjutkan pekerjaannya. 2. Bila terjadi Force Majeure PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA disertai dengan bukti-bukti yang sah dari Pemerintah daerah setempat atau instansi yang berwenang dan harus diajukan sebagai alasan keselamatan dan dalam batas waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berlakunya Force Majeure dan harus diketahui / disetujui oleh kedua belah pihak. 3. PIHAK KEDUA akan diringankan dari kewajibannya yang disebabkan oleh keadaan memaksa sehingga kapal tidak dapat dioperasikan setelah mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA. 4. Kewajiban setoran PAD yang diringankan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksudkan pada butir 3 diatas adalah apabila kapal tidak dapat dioperasikan dalam waktu yang cukup lama sehingga dapat mempengaruhi ketidakmampuan PIHAK KEDUA untuk membayar Setoran PAD atau PIHAK KEDUA tidak memperoleh keuntungan bersih dari pengelolaan kapal tersebut. 5. Untuk hal tersebut pada butir 4 diatas, PIHAK KEDUA bersama PIHAK PERTAMA akan mengkaji kembali / menghitung segala biaya pendapatan dan segala biaya pengeluaran operasional.
Pasal 14 ASURANSI 1. PIHAK KEDUA wajib mengasuransikan kapal secara keseluruhan (dalam bentuk All Risk) yang dipergunakan sebagai kapal ferry / penyeberangan yang dibuktikan dengan melampirkan polis asuransi yang bergerak di bidang perkapalan yang berlaku sejak ditanda tangani perjanjian, asuransi ini merupakan dasar bagi perjanjian. 2. Besarnya persentase asuransi dalam bentuk All Risk ditentukan oleh perusahaan asuransi dan besarnya nilai inventasi kapal untuk di asuransikan adalah sebesar Rp. 20.500.000.000,(Dua puluh milyar lima ratus juta rupiah). 3. Umur ekonomis kapal ferry KMP. BRR diprediksikan selama 17 (tujuh belas) tahun dan susut kapal pertahun adalah sebesar 6 % (enam persen).
Pasal 15 TUNTUTAN GANTI RUGI Semua resiko kerugian dan atau kewajiban apapun kepada PIHAK KEDUA seperti asuransi penumpang, asuransi barang / kenderaan, tuntutan ganti rugi dari pemilik barang (pemakai jasa angkutan kapal ferry / penyeberangan) akibat terjadinya kerusakan barang / kenderaan dan atau susut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan diselesaikan secepatnya oleh PIHAK KEDUA. Pasal 16 PERSELISIHAN 1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. 2. Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat memilih Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagai Pengadilan yang berwenang mengadili perselisihan tersebut. Pasal 17 PELAKSANAAN PENGAWASAN 1. Dalam rangka menjamin kebenaran pelaksanaan pekerjaan, maka PIHAK PERTAMA baik secara langsung maupun melalui komprador atau dengan cara pelaporan akan melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap : a. Operasional kapal b. Sistem permesinan kapal c. Jumlah angkutan penumpang, barang / kenderaan. 2. PIHAK PERTAMA menunjuk 6 (enam) orang pengawas (komprador) yang mewakili PIHAK PERTAMA dan bertugas secara bergantian untuk melakukan pendataan angkutan penumpang, barang / kenderaan serta mencatat hal-hal yang berkaitan dengan operasional kapal. Untuk pelaksanaan tugasnya, PIHAK KEDUA wajib memberikan pelayanan yang baik kepada tim pengawasan. PIHAK KEDUA dan awak kapal memberikan informasi yang lengkap dan benar tentang keadaan kapal baik permesinan, deck dan pelayaran kepada tim komprador.
Pasal 18 ADDENDUM 1. Hal-hal yang belum diatur ataupun adanya perubahan-perubahan dalam perjanjian ini akan diatur tersendiri dalam bentuk Addendum Perjanjian yang disepakati kedua belah pihak yang harus sudah di buat sebelum berakhirnya perjanjian. 2. Addendum perjanjian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Pasal 19 PENUTUP Demikian Syarat-syarat Umum Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
PEMIMPIN CABANG PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) BANDA ACEH
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN TELEMATIKA ACEH
IMAM HABINAJUD NIK. 140982030
Prof. Dr. Ir. YUWALDI AWAY, MSc PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19641206 199002 1 001
HPS (HARGA PERKIRAAN SENDIRI)
SYARAT-SYARAT KHUSUS PERJANJIAN “ Syarat Khusus Perjanjian “ adalah ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus dan atau lebih terperinci atau spesifik.
Pasal 1 SPESIFIKASI TEKNIS KAPAL Kapal yang digunakan oleh PIHAK KEDUA sebagai kapal penyeberangan (ferry) adalah kapal yang ditawarkan pada saat pelelangan yaitu KMP. BRR sebagai kapal utama.
Pasal 2 KEWAJIBAN, HAK DAN TANGGUNG JAWAB 1. PIHAK KEDUA berkewajiban mengoperasikan kapal sesuai dengan trayek yang ditentukan dan berkewajiban membayar gaji ABK secara lumpsum awak kapal dan biaya-biaya operasi sesuai peraturan yang ada dan sesuai PKL yang ditanda tangani bersama awak kapal. 2. PIHAK KEDUA berkewajiban menanggung seluruh biaya operasional kapal seperti bahan bakar, oli air, biaya jasa pelabuhan, berbagai macam bentuk suku cadang kapal, seperti : filterfilter yang dibutuhkan mesin utama (mesin induk) maupun mesin bantu (generator) dari bahan suku cadang asli, dan seluruh komponen peralatan mesin lainnya serta seluruh peralatan lainnya yang ada dikapal antara lain peralatan navigasi, komunikasi, elektrikal, alat-alat keselamatan, pendingan udara serta berbagai peralatan lainnya yang mendukung operasional kapal (segala bentuk peralatan dan suku cadang pendukung operasional). 3. PIHAK KEDUA berkewajiban menanggung biaya perawatan tahunan (docking tahunan) dan perawatan lainnya sesuai dengan peraturan kelaikan kapal dan aturan klas serta docking lainnya akibat insiden. 4. PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan perbaikan kerusakan kapal yang terjadi dalam setiap pengoperasian serta harus melakukan pemeliharaan kapal termasuk pengecatan lambung kapal secara berkala selama masa perjanjian (sesuai dengan prosedur pemeliharaan rutin dan tetap berdasarkan petunjuk dari seluruh peralatan yang di anjurkan oleh Pabrik / Manual Book). 5. PIHAK KEDUA berkewajiban menanggung biaya asuransi tahunan secara keseluruhan (All Risk) untuk mengasuransikan kapal secara keseluruhan sesuai dengan polis yang ada yang telah ditentukan oleh pihak asuransi, yang mana bukti asuransi tersebut diserahkan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat dua minggu setelah ditanda tangani perjanjian dan apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhinya, maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Perjanjian secara sepihak (perjanjian dianggap batal). 6. PIHAK KEDUA segera menyerahkan kembali kapal secara utuh kepada PIHAK PERTAMA setelah selesai melaksanakan pekerjaan (perjanjian berakhir) yang meliputi seluruh komponen peralatan, surat-surat dan dokumen kapal, sertifikat kapal dan lain-lain sebagainya dalam posisi kapal laik laut 1 (satu) hari setelah perjanjian berakhir.
Pasal 3 DOKUMEN, SERTIFIKAT DAN SURAT-SURAT KAPAL PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengurus segala bentuk dokumen, sertifikat maupun suratsurat kapal yang berkaitan dengan pengoperasian jenis kapal penyeberangan (ferry), antara lain meliputi : a. Surat Laut b. Sertifikat Keselamatan (Certificate of Sea Worthiness) c. Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang d. Sertifikat Manajemen Keselamatan (ISM – Code) e. Sertifikat DOC (Document Of Complience) f. Sertifikat Life Raft g. Sertifikat Fire Extinguiser h. Sertifikat Pengawakan i. Sertifikat Pencegahan Pencemaran oleh Minyak (IOPP Certificate) j. Sertifikat OWS k. Sertifikat Lambung (Hull), Mesin (Machinery), Garis Muat (Load Line) l. ISPS Code (bila diperlukan) m. Dan dokumen, sertifikat dan surat-surat kapal lainnya yang diperlukan untuk operasional kapal penyeberangan. Pasal 4 BIAYA, JADWAL DOCKING KAPAL DAN KAPAL PENGGANTI 1. Untuk kelancaran operasional kapal, PIHAK KEDUA perlu memikirkan dan mengatur jadwal docking kapal dan biaya docking tahunan serta docking lainnya akibat kerusakan merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan tagihan biaya docking tahunan dan biaya docking lainnya dari galangan dock. 2. PIHAK KEDUA dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum dilaksanakan docking kapal harus memberitahukan kepada pihak-pihak terkait tentang jadwal pelaksanaan docking tahunan. 3. PIHAK KEDUA agar melaksanakan docking kapal KMP. BRR ACEH pada galangan kapal yang mampu menangani kapal dengan ukuran 1.181 GT, biaya yang ditimbulkan akibat mobilisasi dan demobilisasi kapal menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. 4. Bila kapal KMP. BRR ACEH sedang melayari rute tetapnya dan tidak dalam keadaan rusak maka PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menggantikan kapal dengan kapal pengganti lainnya. 5. PIHAK KEDUA wajib menyediakan kapal pengganti yang sejenis dengan jumlah penumpang minimal 250 orang bila kapal ferry KMP. BRR ACEH sedang mengalami kerusakan atau menjalani docking / perbaikan sehingga kekosongan pelayaran pada rute yang ditetapkan dapat dihindari dan dapat mencegah terjadinya stagnasi penumpang dan kenderaan pada pelabuhan pemberangkatan maupun pelabuhan tujuan dan pelayanan akan kebutuhan transportasi laut bagi masyarakat dapat selalu terpenuhi dan untuk menghindari terjadinya lonjakan harga sembako dan barang lainnya di Kota Sabang. 6. Bila terjadi kekosongan pelayaran pada rute yang ditetapkan tidak dapat diantisipasi oleh PIHAK KEDUA sebagai akibat ketidakmampuan PIHAK KEDUA menyediakan kapal pengganti sejenis maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan pemutusan Perjanjian dan akan dituntut sesuai dengan aturan yang berlaku serta dikenakan sanksi Black List (Daftar Hitam) selama 2 (dua) tahun.
Pasal 5 JADWAL PELAYARAN KAPAL 1. Setiap pengoperasian kapal KMP. BRR ACEH harus dibuat jadwal pelayaran dengan menjelaskan waktu berangkat dan waktu tiba kapal dari dan ke disetiap pelabuhan pemberangkatan dan pelabuhan tujuan per 1 (satu) trip pada trayek yang bersangkutan. Jadwal tersebut harus dilaporkan kepada PIHAK PERTAMA. 2. Penyebarluasan informasi jadwal pelayaran kapal penyeberangan kepada masyarakat luas dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan membuat pengumuman jadwal pelayaran kapal yang ditempatkan di pelabuhan pemberangkatan dan pelabuhan tujuan pada trayek yang bersangkutan, biaya yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
Pasal 6 MANIFEST PENUMPANG, BARANG DAN KENDERAAN Manifest penumpang, barang dan kenderaan yang digunakan oleh kapal adalah manifest perusahaan pelayaran. Pasal 7 KERUSAKAN KAPAL PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh untuk memperbaiki segala kerusakan kapal selama menjalani / mengoperasikan kapal sampai batas waktu perjanjian berakhir, sebagaimana kapal diserahterimakan kepada PIHAK KEDUA dalam kondisi baik. Pasal 8 INVENTARIS KAPAL 1. PIHAK KEDUA wajib menjaga seluruh inventaris kapal yang ada pada kapal sehingga inventaris tersebut tetap dalam jumlah yang sama sebagaimana pada saat diserahterimakan dan tetap dapat berfungsi dengan baik. 2. PIHAK KEDUA wajib memperbaiki inventaris kapal bila ada yang mengalami kerusakan, biaya yang timbul menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. 3. PIHAK KEDUA berwajiban untuk mengembalikan seluruh inventaris kapal secara utuh dalam keadaan baik dan berfungsi, pengembalian dilakukan satu hari setelah berakhirnya Perjanjian bersamaan pengembalian kapal KMP. BRR ACEH. Pasal 9 PENYIMPANGAN TRAYEK KAPAL Penyimpangan (deviasi/omisi) trayek dari trayek yang ditetapkan, dapat dilakukan oleh PIHAK KEDUA setelah mendapat izin persetujuan dari PIHAK PERTAMA secara tertulis dengan memperhatikan kebutuhan yang mendesak ataupun adanya permintaan dari pejabat setempat, dan biaya operasional yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan pendapatan yang diterima dari tarif tiket penumpang, barang dan kenderaan merupakan pendapatan untuk PIHAK KEDUA.
Pasal 10 PENUTUP Demikian Syarat-syarat Khusus Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
PEMIMPIN CABANG PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) BANDA ACEH
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN TELEMATIKA ACEH
IMAM HABINAJUD NIK. 140982030
Prof. Dr. Ir. YUWALDI AWAY, MSc PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19641206 199002 1 001
RENCANA ANGGARAN BIAYA PERHITUNGAN PENDAPATAN DAN PENGELUARAN PENGOPERASIAN KMP. BRR UNTUK PENETAPAN BESARAN PAD UNTUK PENGOPERASIAN TAHUN 2014 S/D 2015 1 Lintasan/Round Voyage
: Balohan Ulee Lheue (PP)
2 Jarak
: 36 mil (PP)
3 Frekuensi per 12 bulan
: 575 Voyage (1.150 trip) atau
15 Tarif Angkutan Penumpang
4 Jam layar per 12 bulan
: 1.725 jam
5 Comision Daya
: 363 hari
6 Kapasitas angkut penumpang
: 377 orang, Eksekutif 68 Orang, Bisnis 78 Orang
7 Load factor penumpang
: Sesuai analisa perhitungan berdasarkan
Dewasa
:
Rp.
36.500
b
: -
Anak-anak
:
Rp.
26.500
Dewasa
:
Rp.
27.500
Anak-anak
:
Rp.
20.500
Dewasa
:
Rp.
18.500
Anak-anak
:
Rp.
11.575
a. Kenderaan Gol I
:
Rp.
8.500
8 Kapasitas kenderaan truk
:
Bisnis
c. Ekonomi
Kelas Ekonomi : 231 Orang
: -
16 Tarif Angkutan Kenderaan
data Operasional tahun 2011
9 Load factor kenderaan
: -
(212 hr x 4 trip + 151 hr x 2 trip
(Kombinasi)
a. Eksekutif
b. Kenderaan Gol II
:
Rp.
21.000
50 Unit
g. Kenderaan Gol III
:
Rp.
73.000
=
4 Unit
d. Kenderaan Gol IV
:
Rp.
155.000
=
19 Unit
e. Kenderaan Gol V
:
Rp.
220.000
Gol V
=
4 Unit
f.
Kenderaan Gol VI
:
Rp.
270.000
Gol VI
=
4 Unit
g. Kenderaan Gol VII
:
Rp.
410.000
h. Kenderaan Gol VIII
:
Rp.
500.000
-
R2/Gol II
=
-
Gol III
-
Gol IV
-
: Sesuai analisa perhitungan operator/berdasarkan data Operasional tahun 2011
17 Tarif Angkutan Barang
10 Ukuran Kapal
: 1.181 GT
a. Barang/Ton (M³)
:
Rp.
10.000
11 Kecepatan Kapal
: 12 Knot
b. Barang Curah
:
Rp.
10.000
12 Daya Mesin Induk
: 2x1.100 HP
13 Daya Mesin Bantu
: 2x100 KVA
14 Jumlah ABK
: 24 Orang
I.
Perkiraan Biaya Pendapatan Per Tahun
:
a. Pendapatan dari Penumpang
: Rp.
b. Pendapatan dari Kenderaan
: Rp.
c. Pendapatan dari Barang
: Rp.
Rp.
-
Rp.
-
III Perkiraan Keuntungan Per Tahun ( I - II )
Rp.
-
IV. Setoran PAD (minimal) Per Tahun
Rp.
V. Perkiraan Keuntungan Operator Per Tahun ( III - IV )
Rp.
VI. Perkiraan Keuntungan selama 2 tahun (III x 2)
Rp.
VII Setoran PAD (minimal) selama 2 tahun (IV x 2)
Rp.
VIII Perkiraan Keuntungan Operator selama 2 tahun (V x 2)
Rp.
II. Perkiraan Biaya Pengeluaran Per Tahun
:
a. Operasional Kapal
: Rp.
b. Operasional Kantor
: Rp.
2.000.000.000
4.000.000.000
Banda Aceh, ............................................... Penawar Nama Perusahaan
Nama Jelas Jabatan
Rencana Biaya Pengeluaran Operasional KMP. BRR Untuk Rencana Pengoperasian Tahun 2014-2015
I. Biaya Operasional Kapal - Biaya Operasi - Biaya Pemeliharaan/Perbaikan - Biaya Docking - Biaya Mobilisasi Docking - Biaya Sertifikasi/Surat Kapal - Biaya Asuransi - Gaji ABK 24 Orang - Premi Layar 5% dari pendapatan - Cetak Tiket - Pemasaran 2% dari pendapatan - Perlengkapan Kapal - Cleaning Service - Listrik Pelabuhan - Jasa Pelabuhan - Pengamanan Kapal Biaya Operasional Kapal Per Bulan Biaya Operasional Kapal Per Tahun
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. …………………….
II. Biaya Operasional Kantor - Biaya Gaji Pegawai - Biaya Pajak PPh - Biaya Listrik - Biaya Telepon - Biaya Perawatan Kantor - Biaya Perawatan Peralatan Kantor - Biaya Operasional Kenderaan - Biaya Kesehatan Pegawai - Biaya Jamsostek dan Kecelakaan Diri - Biaya ATK Kantor - Biaya Perlengkapan Kantor - Biaya Cetakan dan Penggandaan Biaya Operasional Kantor Per Bulan Biaya Operasional Kantor Per Tahun
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. …………………….
Total Biaya I & Biaya II (Biaya Pengeluaran Operasional KMP. BRR)
Rp. …………………….
(Total Biaya I & Biaya II) x 2 tahun Rp. ……………………. (Biaya Pengeluaran Operasional KMP. BRR selama 2 tahun)
