PENULISAN USULAN PENELITIAN DAN SKRIPSI BIDANG HUKUM 1

PENULISAN USULAN PENELITIAN DAN SKRIPSI BIDANG HUKUM1 Oleh: I Ketut Sudantra2 [email protected]

PENDAHULUAN H.J. van Eikema Hommes, penulis buku De elementaire begrippen der Rechtswetenscap menyatakan bahwa setiap ilmu pengetahuan memiliki metodenya sendiri3. Dari apa yang dikemukakan oleh Hommes tersebut, maka mustahil untuk menyeragamkan metode penelitian untuk semua bidang ilmu karena esensi masing-masing ilmu memang berbeda. Ilmu hukum sebagai ilmu yang sui generis4, juga memiliki metode penelitiannya sendiri, yaitu metode penelitian hukum (Inggris: legal research; Belanda: rechtssonderzoek), yang berbeda dengan metode penelitian pada bidang-bidang ilmu lainnya. Perbedaan metode penelitian ilmu hukum dengan metode penelitian bidang ilmu lainnya belumlah terlalu lama disadari di Indonesia. Tahun 1970-an, metode penelitian yang diajarkan di Fakultas Hukum di Indonesia adalah metode penelitian sosial, sehingga dalam melakukan penelitian untuk penulisan skripsi mahasiswa menggunakan metode penelitian sosial. Hal itu disebabkan pada waktu itu ilmu hukum dimasukkan dalam rumpun ilmu-ilmu sosial5. Tetapi

1

Materi Workshop Penyempurnaan Pedoman Skripsi Jurusan Komunikasi dan Penerangan Agama, Jurusan Hukum dan Penyusunan Pedoman Skripsi Jurusan Pariwisata Budaya Fakultas Dharma Duta IHDN Denpasar Tahun 2015, di Aula IHDN Denpasar, tanggal 12-14 November 2015. 2 Dosen Metode Penelitian dan Penulisan Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Udayana dan Program Magister (S2) Ilmu Hukum Pascasarjana Unud. 3 Lihat: Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 19 4 Sui generis berasal dari bahasa Latin yang artinya hanya satu untuk jenisnya sendiri. Ilmu hukum sebagai ilmu yang sui generis berarti tidak ada bentuk ilmu lainnya yang dapat dibandingkan dengan ilmu hukum. Lihat: Peter Mahmud Marzuki, ibid. h. 45. 5 Dewasa ini, Dalam daftar Nama Rumpun Ilmu, Sub Rumpun Ilmu dan Bidang Ilmu dalam Rumpun yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementrian

I KETUT SUDANTRA: PENULISAN USULAN PENELITIAN DAN SKRIPSI BIDANG HUKUM

kemudian disadari bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang sui generis yang tidak sama dengan ilmu-ilmu sosial. Peter Mahmud Marzuki menggolongkan ilmu hukum sebagai ilmu terapan, Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum hanya dapat diterapkan oleh ahlinya. Kalau dibaratkan bahwa masalah-masalah hukum itu sebagai suatu penyakit, yang dapat mendiagnosis suatu penyakit secara ilmiah hanyalah dokter; demikian pula halnya masalah hukum hanya dapat diselesaikan oleh ahli hukum berdasarkan kemampuannya yang menguasai kaidah-kaidah keilmuan hukum6. Kemampuan untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah-masalah hukum berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan hukum hanya mungkin dikuasai oleh orang-orang yang mendapatkan pendidikan hukum pada fakultas-fakultas hukum atau fakultas yang mempunyai jurusan ilmu hukum. Tujuan pendidikan hukum memang untuk mendidik mahasiswa supaya menguasai pengetahuan hukum substantif yang dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalahmasalah hukum. Di samping itu, mahasiswa juga dididik supaya mempunyai kemampuan menguasai metode penelitian hukum sehingga dapat trampil menggunakan teknik-teknik dan prosedur penelitian sesuai bidang ilmunya, yaitu ilmu hukum.

Penguasaan metode penelitian hukum, di samping

benrmanfaat bagi seorang ahli hukum dalam melaksanakan tugas profesinya, dalam jangka pendek sangat dibutuhkan oleh mahasiswa dalam rangka memenuhi tugas akhirnya sebagai mahasiswa hukum, yaitu menulis skripsi. Tentu saja penulisan skripsi bidang hukum mempunyai karakteristik tersendiri yang tidak sama dengan penulisan skripsi bidang ilmu lainnya. Oleh karena itu, adanya pedoman penulisan skripsi bidang hukum sangat penting bagi mahasiswa hukum agar dalam menulis skripsi ia dapat melakukan penelitian dan menulis skripsi sesuai kaidah-kaidah penelitian dan penulisan hukum. Dalam

konteks

itu

menjadi

sangat

relevan

pembahasan

kembali

(penyempurnaan) pedoman penulisan skripsi Jurusan Hukum di Fakultas Dharma Duta IHDN Denpasar hari ini.

Pendidikani Nasional , 2012, lmu hukum dimasukkan dalam rumpun ilmu sosial humaniora yang meliputi: (1) sub rumpun ilmu sosial politik, (2) sub rumpun ilmu sosial, (3) sub rumpun ilmu filsafat. Ilmu hukum dimasukkan dalam sub rumpun ilmu politik bersama-sama dengan kriminologi, ilmu admoinistrasi, ilmu pemerintahan, ilmu kepolisian, dan lain-lain 6 Peter Mahmud Marzuki, op.cit., h. 67

2


TIPOLOGI PENELITIAN HUKUM Penelitian hukum – dengan metodenya yang khas –

berupaya

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Penelitian hukum juga mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap gejala hukum tersebut, kemudian berusaha menemukan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala hukum tersebut 7 Dewasa ini berkembang dua tipologi penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Perbedaan tipologi penelitian hukum ini berkaitan dengan perbedaan isu atau permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian hukum normatif berusaha meneliti permasalahan hukum sebagai suatu kaidah normatif dalam hukum positif. Penelitian hukum normatif meliputi usaha inventarisasi hukum positif, penemuan asas-asas dan dasar falsafah hukum positif, penelitian mengenai taraf sinkronisasi hukum, dan penelitian untuk menemukan hukum in concreto yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan suatu peristiwa hukum tertentu. Penelitian hukum normatif juga meliputi penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum8 Penelitian hukum empiris sendiri masih dibedakan antara (1) penelitian hukum sosiologis (sociological jurisprudence); dan (2) penelitian sosiologi tentang hukum (sosiology of law). Penelitian hukum sosiologis beranjak dari norma yang dikaitkan dengan perilaku masyarakat, sehingga yang menjadi obyek

penelitiannya menyangkut

(efektifitas hukum,

dampak

bekerjanya

hukum,

hukum

dalam

kepatuhan hukum,

masyarakat

dan lain-lain);

sedangkan penelitian sosiologi tentang hukum lebih mefokuskan penelitiannya pada hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat di mana hukum dipandang sebagai perilaku masyarakat yang ajeg. Sesuai karakter masing-masing, baik penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum empiris memiliki pakemnya sendiri-sendiri. Dilihat dari bahan atau sumber penelitiannya, penelitian hukum empiris menggunakan data primer

7

Bambang Sunggono, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 39. 8 Lihat penggolongan penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto dan Soetandyo Wignjosoebroto, dalam: Bambang Sunggono, ibid., h. 42-43.

3


dan data sekunder yang diperolkeh melalui teknik-teknik pengumpulan data tertentu. Penelitian hukum normatif lmengandalkan sumber penelitian yang berupa bahan hukum, meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai otoritas dan bersifat mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, risalahrisalah atau catatan resmi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan hakim dan kontrak; sedangkan bahan hukum sekunder meliputi publikasi-publikasi hukum (buku teks, jurnal hukum, kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan) yang dimanfaatkan untuk memahami bahan-bahan hukum primer. Di samping menggunakan hukum, jika diperlukan penelitian hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non-hukum sebagai sumber penelitian yang dapat memperluas dan memperkaya dan memperluas wawasan peneliti9. Misalnya, seorang peneliti yang meneliti masalah hukum perbankan, bisa saja menggunakan buku-buku ilmu perbankan untuk memperkaya pemahanan tentang seluk-beluk perbankan. HAL-HAL YAG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENULISAN USULAN PENELITIAN BIDANG HUKUM

1.

Memilih Topik dan Merumuskan Judul Penelitian Tugas akhir mahasiswa S-1 adalah melakukan penelitian untuk penulisan

skripsi. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa yang akan menulis skripsi adalah memilih topik penelitian, sehingga dapat disusun suatu usulan penelitian yang akan diajukan untuk mendapat persetujuan. Banyak mahasiswa mengalami kesulitan pada tahapan ini. Mereka mengalami kesulitan dalam mencari dan menemukan masalah yang akan diangkat menjadi topik pembahasan dalam skripsinya. Memang, diperlukan pandangan dan sikap kritis dan selektif dalam memilih topik penulisan skripsi agar penelitian dan penilisan skripsi dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, tampaknya

9

Lihat Peter Mahmud Marzuki, op. cit., h. 181-184.. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menggolongkan bahan hukum dalam tiga golongan, yaitu (1) bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat; (2) bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan (3) bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.. Lihat: Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, CV Rajawali, Jakarta, h. 14.

4


relevan dikemukakan beberapa hal yang penting diperhatikan dalam meimilih topik penelitian. Pertama, dalam memilih masalah yang dijadikan topik penelitian untuk penulisan skripsi bidang hukum tentu saja harus merupakan masalah-masalah hukum. Topik skripsi dapat dengan mudah diperoleh dari peristiwa-peristiwa atau fenomena-fenomena dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara yang ada kaitannya dengan hukum.. Dalam kehidupan keluarga, misalnya terdapat topik-topik tentang perkawinan, hubungan anak dengan orang tua, pewarisan, dan lain-lain; dalam kehidupan masyarakat, misalnya tersebar topi-topik tentang bekerjanya aturan hukum dalam masyarakat; begitu seterusnya topik-topik lain dengan mudah bisa ditemukan dalam berbagai kehidupan. Masalah hukum yang dipilih, bisa merupakan permasalahan hukum normatif atau pun permasalahan hukum empiris. Kedua, dalam memilih topik penelitian penting untuk memeriksa orisinilitas topik yang akan dipilih, agar tidak terjebak oleh jebakan-jebakan plagiarisme. Pada umumnya, program studi akan menolak usulan-usulan penelitian

yang

diindikasikan

mengandung

unsur-unsur

plagiarisme.

Pemeriksaan itu dapat dilakukan melalui penelusuran di perpustakaan atau internet. Ketiga, penting juga untuk mengukur diri sendiri dalam memilih masalah, apakah punya minat (tertarik) dan kemampuan (intelektual, materi, dan tenaga) untuk memecahkan masalah hukum tersebut. Pemilihan topik skripsi yang tidak dilandasi minat dan kemampuan akan menyebabkan tersendat-sendatnya pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi tersebut, bahkan besar kemungkinan akan mengalami kegagalan. Di samping itu, penting juga diperhatikan pertanyaan-pertanyaan: berikut: apakah untuk memecahkan masalah hukum tersebut tersedia cukup data atau bahan hukum? Apakah masalah tersebut bermanfaat untuk dibahas, baik dari sudut praktis atau pun teoritis? Apakah pembahan terhadap masalah tersebut dapat memberikan sesuatu yang baru?10

10

Mengenai hal-hal yang penting diperhatikan dalam memilih topik penelitian, bandingkan dengan Winarno Surachmad , 1975, Dasar dan Teknik Research, Tarsito, Bandung, h.

5


Apabila pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan positif dan masalah sudah dipilih, langkah berikutnya adalah merumuskan masalah tersebut dalam judul usulan penelitian untuk penulisan skripsi. Syarat rumusan judul penelitian adalah singkat, jelas dan dapat mencerminkan permasalahan penelitian.

2.

Merumuskan Latar Belakang Masalah Setelah isu atau permasalahan hukum yang dijadikan topik penelitian

dipilih, langkah selanjutnya adalah merumuskan latar belakang masalah. Latar belakang masalah adalah suatu gambaran tentang suatu hal yang menjadi dasar

daripada

timbulnya

permasalahan

sehingga

dapat

memberikan

argumentasi kuat tentang pentingnya permasalahan itu diteliti atau dibahas. Karena

permasalahan

yang

diteliti

pada

masing-masing

tipologi

penelitian hukum (normatif dan empiris) berbeda, maka gambaran tentang hal yang menjadi dasar timbulnya masalah juga berbeda antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum normatif, karena perspektifnya melihat hukum itu dari dalam (interinsik), maka gambaran yang diuraikan dalam latar belakang masalah adalah gambaran mengenai kondisi norma itu sendiri. Misalnya, keadaan norma hukum yang tidak jelas (multitafsir) sehingga terjadi apa yang disebut norma yang kabur (vague van normen); atau gambaran tentang kondisi norma yang saling bertentangan satu dengan lainnya yang lazim disebut kondisi norma yang konflik (geschijid van normen); atau mungkin yang terjadi adalah norma kosong (leemten van normen) yaitu suatu kondisi tiadanya norma hukum yang mengatur tentang suatu peristiwa tertentu. Kondisi-kondisi internal hukum tersebut dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan di dalam pelaksanaan hukum: ketidakpastian hukum dan

keragu-raguan dalam implementasinya sehingga

penting untuk dipecahkan11. Pada penelitian hukum empiris, gambaran kondisi atau situasi yang diuraikan dalam latar belakang masalah adalah fakta hukum atau peristiwa atau 11

Lihat buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Unicersitas Udayana, h. 59. Uraian serupa mengenai latar belakang penelitian hukum normatif juga diuraikan dalam Pedoman penulisan Usulan penelitian Tesis dan Penulisan Tesis Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Unud., 2013, h. 28.

6


fenomena yang sudah diketahui, selanjutnya uraian tentang permasalahan yang muncul atau mungkin muncul sehubungan dengan fakta hukum, peristiwa atau fenomena tersebut. Misalnya, dari uraian tentang suatu fakta/peristiwa dapat diidentifikasi terjadinya kesenjangan antara apa yang seharusnya/ditentukan dalam peraturan (das solen) dengan apa yang terjadi dalam kenyataan (das sein); atau tidak berfungsinya hukum dengan baik; penerapan hukum yang tidak efektif; terjadinya dampak hukum yang tidak diinginkan; timbulnya perilaku menyimpang dari nilai-nilai, asas-asas atau norma hukum; terjadinya pergeseran

nilai/asas

mengakibatkan

norma

hukum

akibat

permasalahan-permasalahan

perubahan 12

hukum ;

sosial dan

yang

lain-lain.

Permasalahan-permasalahan tersebut perlu diuraikan sedemikian rupa sehingga layak menjadi alasan yang kuat dilakukannya penelitian terhadap masalah tersebut. Setelah uraian mengenai gambaran kondisi yang sudah diketahui dan permasalahan yang mungkin timbul, selanjutnya dijelaskan relevansi atau pun pentingnya permasalahan tersebut diteliti, baik untuk kepentingan praktis atau teoritis. Argumentasi mengenai pentingnya penelitian ini harus diuraikan secara ekplisit dalam latar belakang masalah.

3.

Merumuskan Permasalahan Setelah uraian latar belakang masalah, selanjutnya dicantumkan

rumusan masalah, yang sesungguhnya hanya mempertajam permasalahan yang sebelumnya sudah diuraikan dalam latar belakang masalah. Dengan demikian, rumusan masalah adalah konskwensi logis dari latar belakang masalah, artinya permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah tidak muncul begitu saja tanpa ada pemaparan sebelumnya mengenai latar belakang terjadinya permasalahan tersebut. Fungsi rumusan masalah adalah sebagai pedoman yang memberi arahan bagi peneliti dalam melakukan langkah-langkah penelitan selanjutnya sehingga penelitian menjadi lebih fokus. Di samping itu, dengan adanya

12

Lihat latar belakang masalah dalam penelitian hukum empiris dalam Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Tesis dan Penulisan Tesis Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Unud, h. 38-40.

7


rumusan masalah yang jelas dan tepat dapat dimanfaatkan oleh peneliti untuk menyeleksi data atau bahan hukum mana yang mesti dikumpulkan dan data atau bahan hukum mana yang harus disisihkan. Penulisan rumusan masalah dapat dilakukan dengan menggunakan kalimat deklaratif (pernyataan) atau kalimat interogatif (kalimat tanya). Apabila mahasiswa meimilih menulis rumusan masalah dengan kalimat tanya, unsurunsur kaluimat tanya harurlah dipenuhi, yaitu ada kata tanya dan tanda tanya. .

4.

Merumuskan Tujuan Penelitian Pada umumnya dalam suatu kerangka usulan penelitian untuk penulisan

skripsi dipersyaratkan adanya sub bab Tujuan penelitian, yang meliputi Tujuan tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum berkaitan dengan upaya peneliti untuk mengembangkan ilmu terkait dengan paradigma ilmu sebagai suatu proses (science as a process) untuk menemukan kebenaran tentang topik tertentu. Tentu saja, dalam tujuan umum ini dirumuskan tujuan mahasiswa melakukan penelitian/penulisan skripsi sesuai dengan topik yang dipilihnya itu. Merumuskan tujuan umum penelitian tampak sebagai persoalan sepele, tetapi tidak jarang mahasiswa menemui kesulitan merumuskan tujuan umum penelitiannya. Mungkin karena mahasiswa tidak mengerti, kadang-kadang mahasiswa

mengcopy-paste

begitu

saja

tujuan

penulisan

skripsi

yang

disebutkan dalam buku pedoman. Tujuan khusus penelitian adalah untuk mendalami permasalahan penelitian yang secara khsusus dirumuskan dalam rumusan masalah penelitian. Dengan demikian, perumusan tujuan khusus harus disesuaikan dengan rumusan masalah. Apabila dalam rumusan masalah terdapat dua item rumusan masalah, maka tujuan khusus juga terdiri dari dua item, begitu seterusnya.

5.

Merumuskan Manfaat Penelitian Dalam sub bab manfaat penelitian, dirumuskan manfaat penelitian

dikaitkan dengan paradigma ilmu untuk ilmu dan ilmu untuk masyarakat. Paradigma ilmu untuk ilmu menimbulkan manfaat teoritis yang mengarah kepada pengembangan ilmu pengetahuan; sedangkan paradigma ilmu untuk

8


masyarakat

mengarah

kepada

manfaat

praktis

penelitian,

yaitu untuk

memecahkan masalah-masalah yang terjadi di dalam masyarakat.

Dengan

demikian, dalam skripsi mesti dicantumkan adanya manfaat teoritis dan manfaat praktis.

6.

Merumuskan Metode Penelitian Pada bagian akhir usulan penelitian dicantumkan metode penelitian yang

akan digunakan dalam penelitian. Metode penelitian yang dicantumkan dalam bagian ini tergantung kepada tipologi penelitian hukum yang dipilih oleh mahasiswa dalam penelitiannya, apakah penelitian hukum normatif ataukah penelitian hukum empiris. Jenis penelitian yang digunakan harus dicantumkan secara ekplisit di bagian awal sub bab metode penelitian, diikuti dengan uraian tentang bahan dan sumber bahan penelitiannya (data untuk penelitian hukum empiris; bahan hukum untuk penelitian hukum normatif), selanjutnya dikiuti dengan uraian mengenai prosedur-prosedur penelitian sesuai dengan karakter penelitiannya (teknik pengumpulan bahan penelitian dan teknik analisis).

STANDAR TATA TULIS DALAM PENULISAN SKRIPSI BIDANG HUKUM

1.

Skripsi Biidang Hukum Sebagai Karangan Ilmiah. Skripsi adalah bentuk karya tulis (karangan) ilmiah dalam bidang studi

tertentu yang merupakan tugas akhir mahasiswa Strata 1. Karya tulis ilmiah berbeda dengan karya tulis jurnalistik (berita surat khabar atau majalah) atau pun karya-karya sastra (novel, cerpen, puisi, dan lain-lain) ataupun karangan non-ilmiah lainnya. Karya tulis ilmiah berusaha memaparkan secara sistematis suatu keadaan atau fakta apa adanya dengan menggunakan metode-metode ilmiah sehingga dicapai suatu kebenaran – yaitu kebenaran ilmiah – yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian, sebagai suatu karya tulis ilmiah, skripsi paling tidak mempunyai ciri-ciri yang obyektif, metodis, dan sistematis. Agar suatu skripsi memenuhi syarat sebagai karya tulis ilmiah, maka beberapa aspek penting mendapat perhatian, yaitu aspek format penulisan,

9


bahasa yang digunakan dan teknis penuilisan. Berikut ini akan diuraikan secara ringkas aspek-aspek tersebut.

2.

Format Penulisan Usulan Penelitian Skripsi Format penulisan skripsi menyangkut ukuran kertas; warna cover depan,

penempatan logo, bentuk dan ukuran huruf, jarak margin atas, kiri, kanan dan bawah; penomoran bab, sub bab, dan seterusnya; penomoran halaman, dan sebagianya. Pada umumnya format penulisan skripsi sudah ditentukan dengan cermat oleh program studi masing-masing perguruan tinggi sehingga terdapat keseragaman format skripsi pada program studi yang bersangkutan. Mahasiswa, dalam membuat skripsi harus tunduk kepada ketentuan format skripsi yang sudah ditentukan tersebut. Sebagai contoh format usulan penelitian, dalam buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana ditentukan format usulan penelitian, antara lain: (1) Kerangka Usulan Penelitian terdiri dari: a. Halaman sampul depan dan sampul dalam yang memuat hal yang sama, yaitu: (1) frasa ”USULAN PENELITIAN” yang ditulis dengan huruf kapital dengan bentuk dan ukuran huruf Times New Roman font size 14; (2) judul penelitian yang diketik dengan huruf kapital dengan huruf Times New Roman font size 16; (3) Lambang Universitas Udayana ukuran 4 cm earna hitam; (4) Nama mahasiswa ditulis lengkap dan dibawahnya ditulis nomor induk mahasiswa (NIM) dengan huruf kapital Times New Roman font size 12; (5) pada bagian bawah sampul ditulis: FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA dan Tahun diusulkannya usulan penelitian, ditulis dengan huruf kapital Times New Roman font size 14; (6) sampul depan (cover) menggunakan kertas buffalo warna merah. b. Daftar Isi Usulan penelitian terdiri dari: (1) latar belakang masalah, (2) rumusan masalah; (3) ruang lingkup masalah; (4) tujuan penelitian meliputi tujuan umum dan tujuan khusus; (5) manfaat penelitian; (6) landasan teoritis atau kerangka teori; (7) metode penelitian; dan (8) daftar bacaan

10


(2) Jumlah halaman minimal 15 (lima belas) halaman (3) Kertas yang digunakan: HVS 70-80 gram ukuran kuarto (A4: 21,5 cm X 29,7 cm); (4) Diketik komputer dengan jarak 2 spasi; (5) Bentuk dan ukuran huruf: Times New Roman font size 12. (6) Batas pengetikan tepi atas dan tepi kiri masing-masing 4 (empat) cm; tepi kanan dan tepi bawah masing-masing 3 (tiga) cm;

3.

Aspek Bahasa dalam Penuisan Skripsi Bidang Hukum Aspek bahasa penting diperhatikan dalam penulisan karya tulis ilmiah,

termasuk dalam usulan penelitian untuk penulisan skripsi. Kelemahan yang sering tidak disadari oleh mahasiswa dalam menulis skripsi adalah diabaikannya aspek penggunaan bahasa yang baik dan tepat. Misalnya, mungkin karena sudah merasa terbiasa berbahasa Indonesia, mahasiswa sering melupakan perbedaan ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis sehingga sering ditemukan kalimat-kalimat yang kurang terstruktur, kalimat yang tidak lengkap, penggunaan istilah-istilah umum yang tidak baku (misalnya bahasa gaul), dan sebagainya. Dalam

penulisan

skripsi

berbahasa

Indonesia,

mahasiswa

harus

mengikuti kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang benar dan tepat. Dalam pengalaman membimbing dan menguji skripsi maupun tesis masahasiswa, seringkali ditemukan kesalahan-kesalahan dalam pemakaian bahasa, baik dalam penulisan huruf, penulisan kata, bahkan tanda baca. Kesalahan penulisan huruf yang sering ditemui, misalnya penulisan huruf besar atau huruf kapital yang tidak tepat. Seringkali ditemui penulisan huruf yang semestinya ditulis dengan huruf kapital justru ditulis dengan huruf kecil, begitu pula sebaliknya. Begitu juga, kesalahan sering ditemui pada penulisan kata/istilah yang hurufnya mesti dicetak miring, tetapi tidak dicetak miring, misalnya untuk kata-kata yang tidak baku dalam bahasa Indonesia (berasal dari bahasa daerah atau asing). Kesalahan penulisan kata yang paling sering ditemui adalah kesalahan penulisan kata depan: di dan ke. Kata di, misalnya, sering rancu penggunaannya antara di sebagai kata depan (yang penulisannya mesti dipisah dengan kata yang mengikutinya) dengan kata di sebagai awalan (yang semestinya digabung

11


dengan kata yang mengikutinya). Misalnya, penulisan salah: di teliti, di tulis penulisan benar: diteliti; ditulis; penulisan benar: di atas, di dalam, di samping; penulisan salah: diatas, didalam, disamping; dan sebagainya. Untuk menghindari kesalahan-kesalahan pemakaian bahasa, setiap mahasiswa yang akan menulis skripsi harus membekali dirinya dengan pengetahuan dan pemahaman tentang penggunaan bahasa Indonesia yang benar dan tepat. Paling tidak, mahasiswa harus trampil menggunakan ragam bahasa tulis Disempurnakan

sesuai dengan Pedoman Umum Bahasa Indonesia Yang (EYD)

berdasarkan

Keputusan

Menteri

Pendidikan

dan

Kebudayaan Nomor 0196/U/1975 tertanggal 27 Agustus 1975. Di samping itu, sebagai karya ilmiah maka dalam penulisan skripsi harus digunakan ragam bahasa ilmiah, yaitu: (1) cendikia (penyusunan bahasa dilakukan secara sistematis dan logis), (2) bahasanya ringkas, padat dan jelas (hemat dalam penggunaan kata-kata, gagasan yang ingin dikemukakan tidak bercampur dengan unsur lain), (3) lugas (bahasa yang digunakan harus mempunyai makna harafiah dan tidak multitafsir), (4) berpangkal tolak dari gagasan, bukan persona; (5) bahsa formal dan obyektif, dan (6) konsisten13 Dari aspek bahasa yang digunakan, skripsi bidang hukum mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu digunakannya bahasa hukum. Di samping digunakan istilah teknis hukum yang kadang-kadang sulit dipahami oleh kalangan non-hukum, seperti: subyek hukum, peristiwa hukum, akibat hukum, sanksi, dan lain-lain; bahasa hukum kadang-kadang sedikit ’menyimpang’ dari kaedah bahasa Indonesia, seperti digunakannya kata ’bahwa’ di awal kalaimat dalam pertimbangan-pertimbangan putusan pengadilan; atau digunakannya kata ’barangsiapa’ dalam rumusan pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menunjuk pelaku tindak pidana.

Oleh karena itu, mahasiswa

yang menulis skripsi bidang hukum harus mengusahakan sedemikian rupa agar bahasa hukum yang digunakan dalam tulisannya dapat dimengerti oleh orang banyak karena pembaca skripsi bidang hukum tidak selalu orang dari kalangan ilmu hukum. Hal itu dapat dilakukan dengan memberi penjelasan terhadap

13

Bandingkan dengan: Anonim, Bahasa Indonesia dalam Tulisan Ilmiah, http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/drs-hartono-mhum/materi-bhs-indonesia-mkubahasa-ilmiah.pdf. Diakses: 12 November 2015.

12


istilah-istilah teknis hukum yang digunakan, bila mungkin dengan contoh-contoh yang mudah dimengerti14.

4.

Teknik Penulisan Tidak ada standar tata tulis yang berlaku seragam. Setiap bidang ilmu

kadang-kadang mempunyai teknik penulisan yang berbeda dengan bidang ilmu lainnya. Teknik penulisan karya tulis dari bidang ilmu serumpun, bahkan dari bidang ilmu yang sama pun kadang-kadang berbeda antara perguruang tinggi yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini, standar tata tulis yang berlaku adalah standar tata tulis selingkung yang dijabarkan pada pedoman penulisan karya ilmiah (skripsi/tesis/disertasi) dari masing-masing program studi. Pada umumnya jurnal-jurnal ilmiah juga menentukan sendiri teknik penulisan artikel yang dimuat di jurmal yang bersangkutan. Dengan demikian, apa pun standar tata tulis yang disepakati, itulah yang berlaku.

a. Tatacara mengutip dan penulisan sumber kutipan Mengutip pendapat atau pernyataan orang lain bukanlah hal yang tabu dalam penulisan karya tulis ilmiah, mengakui

bahwa

pendapat/pernyataan

yang penting si pengutip berlaku jujur

pendapat/pernyataan si

penulis

sendiri.

yang Untuk

dikutip

itu

menunjukkan

bukanlah bahwa

pendapat/pernyataan yang digunakan dalam karya tulis itu bukanlah milik si penulis, maka cara-cara penulisannya harus mengikuti standar tata tulis yang berlaku. Secara umum terdapat dua cara mengutip pendapat/pernyataan orang lain, yaitu (1) mengutip secara langsung (kutipan langsung), dan (2) mengutip secara tidak langsung (kutipan tidak langsung). Pada kutipan langsung, kutipan harus sama dengan aslinya, baik mengenai susunan kata-katanya, ejaannya maupun tanda bacanya. Berbeda halnya pada kutipan tidak langsung, pendapat/pernyataan yang dikutip tidak ditulis persis dengan aslinya, melainkan ditulis sesuai dengan gaya bahasa penulis, tetapi isi atau substansi kutipan harus mewakili secara tepat pendapat atau pernyataan yang dikutip tersebut. 14

Soerjono Soekanto, 1987, Tatacara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, h. 9.

13


Pada umumnya bentuk kutipan langsung dibedakan antara kutipan langsung pendek (misalnya ditentukan maksimal empat baris) dengan kutipan langsung panjang (misalnya ditentukan, lima baris atau lebih), perbedaan mana biasanya ditentukan secara rinci dalam pedoman penulisan. Misalnya, dalam pedoman penulisan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Udayana ditentukan bahwa kutipan langsung pendek ditulis dalam tanda petik, langsung dimasukkan ke dalam teks, sehingga diketik 2 (dua) spasi; sedangkan kutipan langsung panjang ditulis tanpa tanda petik, diketik berspasi 1 (satu) dimulai setelah 4 (empat) pululan ketik dari baris margin kiri15. Sebagai tanda kejujuran ilmiah, setiap kutipan harus ditunjukkan dengan jelas sumbernya. Jika tidak, penulis dapat dikategorikan telah melakukan tindakan plagiarisme16, yang dapat diancam sanksi akademis17 dan pidana18. Terdapat beberapa cara untuk menunjukkan sumber kutipan, misalnya dengan menulis langsung sumbernya pada teks atau badan karangan (bodynote), menuliskan sumbernya dalam catatan kaki (footnote) atau pada catatan akhir bab. Masing-masing bentuk penunjuk sumber tersebut mempunyai kelemahan dan kekuatannya. Karenanya, bagi sebagian orang penggunaan bodynote mungkin dirasa lebih praktis karena langsung bisa menuliskan sumber kutipan diakhir kutipan, tetapi bagi sebagian orang lainnya penggunaan footnote mungkin dianggap lebih baik karena di samping dapat digunakan sebagai penunjuk sumber, juga dapat dmanfaatkan untuk memperluas pembahasan tanpa mengganggu kelancaran alur pembahasan.

15

Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2009, h. 46. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 17 Tahun 2010, "Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai" 17 Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 17 Tahun 2010 sanksi bagi pelaku palagiarisme adalah: (1) teguran; (2) peringatan tertulis; (3) enundaan pemberian sebagian hak mahasiswa; (4) pembatalan nilai; (5) pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; (6) pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; (7) Pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses pendidikan. 18 Pasal 70 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 menegaskan: “Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi … terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah”. 16

14


Penting untuk dipahami bahwa bentuk penulisan footnote berbeda antara sumber yang berupa buku, artikel dalam jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain, yang pada umumnya telah ditentukan secara ekplisit di dalam pedoman penulisan. Dalam pedoman penulisan tersebut, lazimnya juga sudah diuraikan cara-cara menyingkat footnote, dengan menggunakan: Ibid, op.cit., atau loc.cit.

b. Tatacara Penulisan Daftar Bacaan. Bentuk Daftar Bacaan atau Daftar Pustaka biasanya ditentukan harus konsisten dengan bentuk footnote yang telah disepakati oleh masing-masing program studi. Perbedaannya menyangkut penulisan nama pengarang, yang dalam footnote dimulai dengan nama depan, sedangkan dalam Daftar Bacaan diawali dengan nama keluarga atau nama yang lebih dikenal. Kalau literatur yang digunakan banyak dan beragam (buku, majalah/jurnal, paraturan perundang-undangan, dan lain-lain) biasanya pedoman penulisan mensyaratkan agar daftar bacaan tersebut dikelompokkan menurut jenisnya, misalnya kelompok buku; kelompok artikel, kelompok peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Penyusunan urutan daftar bacaan yang berupa buku dan artikel disusun secara allfabetis sesuai huruf awal nama pengarang, sedangkan penyusunan

peraturan

perundang-undangan

disusun

secara

hirarkis

berdasarkan tingkatan peraturan dan pada masing-masing tingkatan diurut sesuai kronologis tahun diundangkannya peraturan tersebut.

PENUTUP Dalam uraian sebelumnya telah diuraikan tentang kekhasan penelitian hukum. Dalam penulisan skripsi tentu saja setiap mahasiswa harus tunduk pada kaidah-kaidah penelitian ilmiah pada umumnya, tetapi

mahasiswa yang

melakukan penelitian dan penulisan skripsi bidang hukum juga harus menggunakan teknik dan prosedur-prosedur penelitian di bidang ilmunya yang khas, yaitu metode penelitian hukum. Walaupun mahasiswa dapat menguasai metode penelitian hukum dari apa yang dipelajarinya ketika mengikuti kuliah metode penelitian hukum, tetapi

15


tetap sangat penting adanya suatu pedoman penulisan skripsi bidang hukum yang berlaku selingkung, sehingga dapat dijadikan pedoman praktis bagi mahasiswa dalam melalkukan penelitian dan penulisan skripsi. DAFTAR BACAAN Anonim, Bahasa Indonesia dalam Tulisan Ilmiah, http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/drs-hartonomhum/materi-bhs-indonesia-mku-bahasa-ilmiah.pdf. Diakses: 12 November 2015. Bambang Sunggono, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikani Nasional , 2012 Nama Rumpun Ilmu, Sub Rumpun Ilmu dan Bidang Ilmu dalam Rumpun Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2009, Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Unicersitas Udayana Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana, 2013, Pedoman Penulisan Usulan penelitian Tesis dan Penulisan Tesis Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, CV Rajawali, Jakarta, Soerjono Soekanto, 1987, Tatacara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur Winarno Surachmad , 1975, Dasar dan Teknik Research, Tarsito, Bandung, Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

16

PENULISAN USULAN PENELITIAN DAN SKRIPSI BIDANG HUKUM 1

Recommend Documents