PENJELASAN VI PENULISAN USULAN DAN VERIFIKASI

PENJELASAN VI PENULISAN USULAN DAN VERIFIKASI

Penjelasan VI terdiri dari dua bagian, yaitu Penulisan Usulan Desa dan Verifikasi. Bagian penulisan usulan berisi penjelasan tentang cara menuliskan usulan desa yang telah ditetapkan dalam MD 4. Adapun bagian verifikasi berisi penjelasan tentang proses verifikasi yang dilakukan terhadap usulan-usulan desa sebelum dibahas dalam MAD 3. 6.1. Penulisan Usulan Desa 6.1.1. Umum Tujuan

:

Agar gagasan kegiatan masyarakat yang telah disepakati dan diputuskan dalam MD 4 tercatat secara sistematis, sehingga memudahkan pemeriksaan kelayakannya oleh tim verifikasi sebelum dibahas dalam MAD 3.

Waktu

:

Setelah pelaksanaan MD 4

Pelaku

:

- Tiga (3) orang warga masyarakat terpilih. Proses pemilihan dapat dilihat dalam Penjelasan V PTO mengenai Tugas, Tanggung Jawab, dan Proses Pemilihan Pelaku-Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan - Lima (5) orang Kader Pembangunan Masyarakat Desa (KPMD) yang sebelumnya telah membantu proses penggalian gagasan dan Review RPJMDes

6.1.2. Ketentuan Usulan Jumlah usulan dari tiap desa diputuskan melalui MAD dan minimal 2/3 usulan desa harus berasal dari Musyawarah Desa Khusus Perempuan, yang meliputi: a. Penyediaan prasarana sosial ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan kriteria seperti berikut. 1) Diprioritaskan kegiatan yang diusulkan antar desa, mempunyai manfaat yang memadai terhadap peningkatan ekonomi, derajat kesehatan, dan pendidikan, yang akan memberi dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup, khususnya bagi Rumah Tangga Miskin (RTM). 2) Secara teknis layak dan dapat dikerjakan oleh masyarakat. 3) Tidak termasuk dalam negative list (daftar larangan). 4) Tidak berdampak negatif pada lingkungan b. Perluasan kesempatan berusaha dan peluang pengembangan usaha bagi masyarakat miskin, yang meliputi: 1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP), mengacu pada Penjelasan IV; 2) Kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP). Kegiatan ini hanya bisa diajukan oleh kelompok perempuan yang mempunyai ikatan pemersatu dan saling mengenal di antara anggotanya minimal satu tahun, mempunyai simpanan yang digunakan sebagai modal kelompok, ada kegiatan yang sedang berjalan, serta mempunyai administrasi kelompok walaupun bentuknya sederhana. Persyaratan mengacu pada Penjelasan IV;

Penjelasan VI: Penulisan Usulan dan Verifikasi

1

3) Kegiatan peningkatan kapasitas usaha kelompok perempuan, sebagai pengganti bagi kecamatan yang tidak bisa mengakses jenis dana SPP, dan ketentuan kegiatan mengacu pada Penjelasan IV subbab 4.6. c. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin melalui bidang pendidikan dan kesehatan, termasuk kegiatan pelatihan untuk pengembangan kemampuan masyarakat. Hal ini mengacu pada Penjelasan IV tentang Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

6.1.3. Persiapan a. Anggota TPU berkumpul untuk mendapatkan penjelasan dari Fasilitator Kecamatan dan/atau PjOK tentang tujuan, proses, dan sistematika penulisan usulan serta formulir-formulir yang digunakan, termasuk cara pengisiannya. b. Salah seorang KPMD memandu penyusunan jadwal dan rencana kerja. c. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan, seperti: Berita Acara Keputusan MD 4 tentang gagasan-gagasan yang telah disetujui dan ditetapkan, formulir-formulir yang dibutuhkan, alat-alat tulis, kertas dan bahan serta data pendukung lainnya. d. Membuat rekapitulasi daftar gagasan kegiatan yang telah disetujui dan ditetapkan dalam MD 4. e. Masing-masing anggota TPU mempelajari daftar kegiatan yang telah ditetapkan menjadi usulan desa. 6.1.4. Pelaksanaan a. Sesuai jadwal yang telah disusun dengan melihat lokasi kegiatan yang diusulkan dan/atau mendatangi kelompok pengusul. b. Bersama dengan masyarakat atau kelompok pengusul membahas gagasan-gagasan yang telah disetujui dalam MD 4, antara lain: alasan mengusulkan kegiatan, pandangan ke depan dari masyarakat atau kelompok pengusul terhadap kegiatan tersebut jika nantinya diputuskan akan didanai, jumlah penerima manfaat, perkiraan dampak lingkungan dan sosial, dan rencana penanggulangannya. c. Mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi jika usulan kegiatan disetujui untuk didanai dan dilaksanakan, seperti: ada atau tidaknya lahan, bangunan, atau tanaman yang terkena proyek atau kegiatan. Kemudian, bersama masyarakat membahas solusinya—apakah masyarakat akan berswadaya menyumbangkan lahan, bangunan, atau tanaman atau apakah pemilik lahan, bangunan, atau tanaman mendapatkan ganti rugi yang tidak berasal dari dana PNPM Mandiri Perdesaan. Selanjutnya dibuatkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh seluruh pemilik lahan, bangunan, atau tanaman bahwa tidak ada masalah terhadap lahan, bangunan, atau tanaman yang akan terkena proyek atau kegiatan dan mereka tidak akan menuntut ganti rugi dengan menggunakan dana PNPM Mandiri Perdesaan karena BLM PNPM Mandiri tidak boleh digunakan untuk membayar kompensasi dalam bentuk apa pun. d. Memastikan nilai kebutuhan setiap anggota kelompok atau kelompok pengusul kegiatan simpan pinjam sebagai data pembuatan rencana usulan, yaitu Lembar Rencana Kegiatan Kelompok Simpan Pinjam. e. Memastikan kepada masyarakat atau kelompok pengusul tentang besarnya swadaya yang akan disumbangkan jika usulan kegiatannya disetujui untuk didanai PNPM Mandiri Perdesaan. Jika masyarakat sudah menyepakati nilai dan bentuk swadayanya, selanjutnya disusun berita acara Penjelasan VI: Penulisan Usulan dan Verifikasi

2

kesanggupan masyarakat berswadaya, yang ditandatangani oleh wakil anggota masyarakat yang ditunjuk oleh masyarakat sendiri dengan mengetahui Kepala Desa. f. Selesai kunjungan lapangan di lokasi atau ke kelompok pengusul, semua anggota TPU berkumpul untuk menuliskan usulan masyarakat dalam bentuk proposal. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu: − merumuskan secara singkat dan jelas uraian informasi dan data-data yang berkaitan dengan usulan kegiatan yang telah dikumpulkan dari masyarakat; − membuat rencana kegiatan kelompok SPP untuk kegiatan simpan pinjam khusus perempuan sebagai dasar penilaian kelayakan kemungkinan keberhasilannya; − menuliskan dan memasukkan data-data yang telah diperoleh pada waktu kunjungan lapangan ke dalam format-format usulan yang telah disediakan; − menyampaikan dan menginformasikan usulan yang sudah ditulis kepada kelompok pengusul dan TPK untuk ditandatangani dan disampaikan ke UPK agar dapat dilakukan verifikasi; − usulan tertulis harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui papan informasi atau media lainnya. 6.1.5. Format Usulan Format suatu usulan desa atau proposal pada dasarnya terdiri dari dua bagian, yaitu pokok usulan dan lampiran. a. Pokok usulan (Lembar 5) merupakan informasi yang memberikan gambaran atau uraian tentang jenis usulan kegiatan, yang terdiri dari: − uraian singkat, padat, dan jelas tentang latar belakang, alasan, dan tujuan dari kegiatan yang diusulkan; − pihak yang mengusulkan (kelompok perempuan atau kelompok campuran); − ukuran atau volume kegiatan; − khusus kegiatan SPP, informasi tentang jangka waktu pengembalian dan cara pengangsuran (bulanan, tiga bulanan, atau sesuai siklus usaha); − lokasi atau tempat usulan kegiatan dilaksanakan; − jumlah penerima manfaat secara langsung maupun tidak langsung; − uraian singkat padat dan jelas tentang: i. manfaat yang diharapkan dapat diambil dari hasil kegiatan yang akan dilaksanakan, ii. pihak yang akan mendapat manfaat paling besar atau yang menjadi sasaran langsung, iii. seberapa besar kemungkinan kegiatan dapat memberikan manfaat langsung kepada RTM, iv. bagaimana keterlibatan perempuan dan RTM; − uraian singkat padat dan jelas tentang kesanggupan swadaya masyarakat; − rencana Anggaran Biaya yang dibutuhkan kelompok pengusul kegiatan simpan pinjam; − uraian singkat, padat, dan jelas tentang rencana tindak lanjut terkait pengoperasian dan pemeliharaan atau pengembangannya; − nama dan tanda tangan semua anggota Tim Penulis Usulan, dengan menyetujui Ketua TPK sebagai penanggung jawab operasional dan dengan mengetahui Kepala Desa dan BPD; − Contoh: Penjelasan VI: Penulisan Usulan dan Verifikasi

3

Desa Ingin Maju, 18 Juni 2013 Usulan ditulis oleh: 1. Amir (KPMD) ……………………. 2. Tari (anggota TPU/KPMD) ……………………. 3. Badi (Anggota TPU) ……………………. 4. Tuti ( anggota TPU/ wakil kelompok) ………………….

Menyetujui

Mengetahui

( Ketua TPK )

( Kepala Desa )

b. Lampiran terdiri atas data-data pendukung pokok usulan yang meliputi: − salinan berita acara keputusan Musyawarah Desa Khusus Perempuan untuk menyepakati usulan dari perempuan; − salinan berita acara keputusan MD 4 tentang penetapan usulan kegiatan desa; − rekapitulasi usulan kegiatan desa yang ditetapkan dalam MD 4 − data umum desa yang menggambarkan atau mencantumkan jumlah penduduk desa laki-laki, perempuan, RTM, jumlah anak putus sekolah, anak usia sekolah yang tidak bersekolah, jumlah ibu hamil, jumlah balita kurang gizi, jumlah sarana air bersih, jumlah jamban keluarga, luas wilayah, pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan seperti namanama KPMD, Tim Pengelola Kegiatan, dan lain-lain dengan format bebas menggunakan uraian atau tabel/matrik atau bentuk lainnya; − sketsa peta sosial desa yang dilengkapi dengan lokasi kegiatan; − berita acara kesanggupan berswadaya; − surat pernyataan tidak menggunakan ganti rugi dengan dana PNPM Mandiri Perdesaan (untuk usulan yang relevan); − daftar penerima manfaat langsung (untuk kegiatan simpan pinjam, menyebutkan nilai atau besarnya biaya yang dibutuhkan disertai dengan tanda tangan); − untuk usulan kegiatan SPP, dilampiri daftar calon penerima manfaat dan daftar RTM per desa. Contoh satu bendel usulan atau proposal desa adalah sebagai berikut. a. Sampul muka proposal. Pada prinsipnya, informasi yang perlu dituliskan dalam sampul adalah jenis kegiatan yang diusulkan, nama desa, kecamatan, dan kabupaten. Bentuk dan warnanya bebas. b. Surat pengantar. Pada prinsipnya, surat ini merupakan pengantar dari desa untuk mengirimkan usulan kegiatan yang akan dibahas pada forum antardesa yang disusun dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengelola Kegiatan sebagai penanggung jawab operasional kegiatan di desa dan diketahui oleh Kepala Desa. c. Pokok Usulan Kegiatan. Isinya mengacu pada penjelasan yang dijabarkan pada poin 6.1.5.a di atas. d. Lampiran. Termasuk berbagai data pendukung yang dibutuhkan.

Catatan: • Jika desa mengajukan 3 usulan, harus membuat 3 proposal usulan kegiatan dengan uraian seperti tersebut di atas. Dokumen dibuat rangkap dua, satu Penjelasan VI: Penulisan Usulan dan Verifikasi

4

dikirim ke PjOK untuk dibahas di MAD 3 (yang sebelumnya telah dilakukan verifikasi) dan satu lainnya untuk arsip desa. 6.1.6. Alur Penulisan Usulan

Penetapan usulan desa hasil kesepakatan Musyawarah Khusus Perempuan dan MD 4

Daftar usulan kegiatan desa dicatat di Daftar Usulan Desa (Lembar 4)

Jumlah usulan per desa diputuskan melalui MAD dan minimal 2/3 usulan desa harus berasal dari Musyawarah Khusus Perempuan TPU mengisi Form Usulan Desa (Lembar 5) dan Lampiran

PROPOSAL DESA Rekapitulasi Usulan Desa (Lembar 14)

6.2. Verifikasi Usulan 6.2.1. Umum Tujuan

:

a. Memastikan bahwa usulan yang akan dibahas dalam MAD 3 telah memenuhi syarat atau kriteria yang telah ditentukan. b. Memberikan penilaian apakah usulan yang diajukan oleh desa akan memberikan manfaat langsung bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan, serta kegiatan yang bersifat lintas desa. c. Melihat kesesuaian kebutuhan atau kelayakan dari semua usulan desa. d. Memberikan rekomendasi kelayakan suatu usulan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam MAD 3.

Waktu

:

Setelah usulan ditulis dan diselesaikan, selambat-lambatnya satu minggu sebelum MAD 3

Pelaku

:

Tim verifikasi Tim verifikasi tidak berhak mengambil keputusan terkait dengan didanai atau tidaknya suatu usulan desa.

Penjelasan VI: Penulisan Usulan dan Verifikasi

5

6.2.2. Persiapan a. Pembentukan tim verifikasi. Penjelasan lebih lanjut mengenai siapa dan bagaimana proses pemilihannya dapat dilihat dalam Penjelasan V PTO mengenai tugas, tanggung jawab, dan proses pemilihan pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan. b. Sebelum menjalankan tugasnya, tim verifikasi mendapat pelatihan yang diberikan oleh Fasilitator Kecamatan dan Fasilitator Kabupaten. Proses dan materi pelatihan dapat dilihat pada penjelasan 2 PTO mengenai fasilitasi dan pelatihan, serta materi yang terkait dengan kegiatan prasarana, simpan pinjam, pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan masyarakat. c. Fasilitator Kecamatan, PjOK dibantu Pendamping Lokal menetapkan jadwal verifikasi dan selanjutnya memastikan semua usulan/proposal desa telah terkumpul di kecamatan dan siap diverifikasi. 6.2.3. Pelaksanaan Verifikasi dilakukan terhadap semua usulan desa. Fasilitator Kecamatan dan PjOK membagikan usulan-usulan kegiatan dan formulir pemeriksaan kepada anggota tim verifikasi untuk diperiksa. Proses verifikasi dilakukan dalam lima tahapan yang memerlukan waktu kurang lebih 3-4 minggu tergantung dari banyaknya usulan dan sangat dipengaruhi oleh kesiapan tim, efektivitas kerja tim, dan kondisi geografis. Lima tahapan proses verifikasi adalah sebagai berikut. a. Pemeriksaan Dokumen Usulan Kegiatan di Kecamatan Hari ke 1-2 Anggota tim verifikasi berkumpul di kecamatan untuk memeriksa kelengkapan dokumen atau administrasi usulan kegiatan. Pemeriksaan dengan menggunakan formulir atau checklist (selanjutnya disebut daftar periksa) yang sudah disediakan (Lembar 10 dan 11). Isi daftar periksa tersebut adalah sebagai berikut. − Sesuai dengan keputusan MD 4 dan sudah ditandatangani oleh ketua TPK dan Kepala Desa. − Tidak termasuk jenis kegiatan yang masuk dalam daftar larangan. − Tidak tumpang tindih dengan rencana program lain. − Salinan berita acara keputusan Musyawarah Desa Khusus Perempuan untuk menyepakati usulan dari perempuan. − Salinan berita acara keputusan MD 4 tentang penetapan usulan kegiatan desa. − Rekapitulasi usulan kegiatan desa yang ditetapkan dalam MD 4. − Data umum desa yang menggambarkan atau mencantumkan jumlah penduduk desa laki-laki, perempuan, RTM, jumlah anak putus sekolah, anak usia sekolah yang tidak bersekolah, jumlah ibu hamil, jumlah balita kurang gizi, jumlah sarana air bersih, jumlah jamban keluarga, luas wilayah, pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan seperti namanama KPMD, TPK, dan lain-lain dengan format bebas menggunakan uraian atau tabel/matrik atau bentuk lainnya. − Sketsa peta sosial desa dengan menunjukkan lokasi kegiatan. − Berita acara kesanggupan berswadaya. − Surat pernyataan tidak akan membayar ganti rugi dengan dana PNPM Mandiri Perdesaan (untuk usulan yang relevan).

Penjelasan VI: Penulisan Usulan dan Verifikasi

6

−

Daftar penerima manfaat langsung (untuk kegiatan simpan pinjam menyebutkan nilai atau besarnya biaya yang dibutuhkan disertai dengan tanda tangan).

Catatan: Jika masih terdapat kekurangan dokumen yang diperlukan atau belum lengkap, usulan dikembalikan ke desa untuk dilengkapi dalam waktu maksimal 3 hari dengan dilampiri catatan tim verifikasi tentang kekurangannya. Hari 3-8 Semua anggota tim verifikasi berkumpul untuk membahas dan membuat catatan serta rekomendasi terhadap semua usulan dari sisi kelengkapan dokumen dan kesesuaiannya dengan kriteria/prosedur yang sudah ditentukan dalam PNPM Mandiri Perdesaan. Pada tahap ini, sengaja diberikan kelonggaran waktu untuk mengantisipasi pengembalian usulan ke desa untuk dilengkapi kekurangannya, kemudian diserahkan kembali ke tim verifikasi dan dicek kembali kelengkapannya. Hari ke 9 Dokumen usulan berikut catatan/rekomendasi hasil pemeriksaan tim verifikasi diserahkan kepada Fasilitator Kabupaten untuk mendapatkan pengecekan kembali, sehingga dapat dipastikan bahwa usulan telah sesuai dengan kriteria dan prinsip prosedur PNPM Mandiri Perdesaan. b. Pengecekan Kembali Oleh Fasilitator Kabupaten Hari 10-15 Fasilitator Kabupaten memeriksa kembali semua dokumen usulan dan mempelajari catatan dan rekomendasi yang telah diberikan oleh tim verifikasi. Berdasarkan hasil pengecekan kembali, Fasilitator Kabupaten melakukan: − identifikasi terhadap usulan-usulan desa yang memerlukan lebih banyak perhatian berkaitan dengan skala atau volume kegiatan yang diusulkan, untuk mengidentifikasi ketersediaan sumber daya pendukung terhadap kegiatan yang diusulkan, termasuk ketersediaan tenaga ahli, alat berat, dan sebagainya; − pemeriksaan apakah usulan tumpang tindih dengan rencana program yang sudah ditentukan dalam rencana pembangunan daerah/kabupaten di sektor terkait (terutama kepastian pelaksanaan rencana pembangunan daerah tersebut); − pembuatan catatan-catatan terhadap semua usulan dan rekomendasi tim verifikasi; − pembuatan jadwal kegiatan kunjungan lapangan bersama tim verifikasi —yang disesuaikan dengan jadwal yang disusun oleh Fasilitator Kecamatan—terutama pada lokasi-lokasi yang memerlukan perhatian khusus dan pemeriksaan yang saksama; − penyerahan kembali semua usulan desa dan catatan-catatannya kepada tim verifikasi, termasuk jadwal kunjungan lapangan Fasilitator Kabupaten. c. Kunjungan Lapangan (Pemeriksaan Lapangan) Hari ke 16-22 Berdasarkan hasil catatan-catatan pada waktu pemeriksaan dokumen dan pengecekan ulang oleh Fasilitator Kabupaten, tim verifikasi melakukan kunjungan lapangan ke desa-desa peserta PNPM Mandiri Perdesaan.

Penjelasan VI: Penulisan Usulan dan Verifikasi

7

Kunjungan lapangan ke desa tidak harus melibatkan semua anggota tim verifikasi secara bersamaan ke satu desa, tetapi dapat dibagi menjadi beberapa tim kecil dengan komposisi yang disesuaikan dengan jenis usulan yang akan diverifikasi oleh tim tersebut. Fasilitator Kecamatan memfasilitasi pembagian anggota tim agar dapat dipastikan bahwa setiap jenis usulan diverifikasi oleh anggota tim verifikasi yang mempunyai keahlian atau pengalaman di bidang usulan yang diverifikasi. Pemeriksaan lapangan dilakukan dengan metode atau cara observasi/pengamatan langsung dan wawancara dengan masyarakat pengusul dan sumber informasi lainnya. Hal-hal yang diamati dan ditanyakan melalui wawancara secara langsung adalah sebagi berikut. − Kesesuaian usulan dengan MD 4. − Kebenaran daftar calon penerima manfaat, yang mengharuskan tim verifikasi bertemu dengan seluruh anggota kelompok calon penerima manfaat (termasuk kebenaran nilai kebutuhan dana untuk masingmasing anggota yang diajukan untuk kegiatan simpan pinjam). − Masyarakat atau kelompok penerima manfaat dilibatkan atau mengetahui pada waktu penulisan usulan. − Bagaimana proses sosialisasi PNPM Mandiri Perdesaan yang telah dilaksanakan di masyarakat, alasan apa masyarakat mengajukan usulan, dan manfaat apa yang dapat diambil jika kegiatan yang diusulkan dapat dilaksanakan, dan apa rencana masyarakat untuk pelaksanaan, pemanfaatan, pengoperasian, dan pemeliharaan setelah kegiatan dilaksanakan. − Apakah ada tuntutan ganti rugi dan bagaimana penanganannya. − Apakah benar kesanggupan masyarakat untuk berswadaya seperti yang tertuang dalam berita acara swadaya (Lembar 6). − Apakah kegiatan yang diusulkan memungkinkan untuk dilaksanakan pada lokasi atau kelompok pengusul (untuk kegiatan prasarana, apakah nanti memerlukan desain yang rumit dan sulit dan secara teknis layak untuk dilaksanakan; untuk simpan pinjam, apakah besar kemungkinan berhasil, sudah punya pengalaman sebelumnya, kelompok minimal 1 tahun berjalan dan mempunyai kegiatan; untuk usulan pendidikan dan kesehatan, bagaimana rencana operasional dan keberlanjutannya; untuk pelatihan masyarakat, apakah bisa meningkatkan keterampilan masyarakat). − Kelayakan lingkungan dan sosial: apakah kegiatan tidak merusak lingkungan atau sebaliknya apakah lingkungan sekitar mendukung kegiatan yang diusulkan, dan apakah kegiatan akan berdampak pada Masyarakat Adat dan Komunitas Adat Terpencil (MAKAT). − Khusus kegiatan SPP, verifikasi kelompok dilakukan dengan menggunakan Lembar verifikasi kelompok simpan pinjam yang menjumlah hasil penilaian (scoring) (Lembar 12 dan Lembar 12 d). − Verifikasi pemanfaat SPP dilakukan dengan cara membandingkan daftar calon pemanfaat dengan data RTM. d. Dialog dengan masyarakat Setelah melakukan wawancara dengan masyarakat dan pengamatan langsung di rencana lokasi kegiatan di tiap-tiap desa, selanjutnya tim verifikasi melakukan dialog dengan masyarakat pengusul dan anggota masyarakat desa lainnya untuk menyampaikan catatan-catatan yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan pembuatan rekomendasi sekaligus Penjelasan VI: Penulisan Usulan dan Verifikasi

8

sebagai umpan balik. Melalui dialog ini diharapkan terjadi interaksi aktif antara masyarakat dengan tim verifikasi melalui forum tanya jawab dan pembahasan catatan hasil pemeriksaan. Masyarakat dapat memberikan tanggapan dan masukan atau upaya perbaikan terhadap kekuranglengkapan usulannya sebelum tim verifikasi membuat rekomendasinya. Apabila perbaikan proposal menyangkut pemenuhan prasyarat tertentu pada lokasi usulan yang menuntut pengecekan ulang oleh TV di lokasi kegiatan, perlu dibuat kesepakatan mengenai teknis pelaksanaannya (waktu dan transportasi), agar tidak mengganggu agenda tahapan berikutnya. e. Pembuatan rekomendasi Hari 23-25 Semua anggota tim verifikasi berkumpul di kecamatan untuk merangkum hasil catatan-catatannya, baik dari hasil pemeriksaan dokumen maupun pemeriksaan langsung di lapangan. Selanjutnya, dibuatkan kesimpulan sebagai rekomendasi yang akan diberikan pada semua usulan kegiatan yang telah diverifikasi dan ditandatangani oleh semua anggota tim verifikasi. Hasil penilaian kelayakan usulan harus diperiksa dari aspek teknis usulan kegiatan oleh Fasilitator Teknik Kecamatan.

Penjelasan VI: Penulisan Usulan dan Verifikasi

9

Alur Verifikasi Usulan Proses penulisan usulan desa oleh Tim Penulis Usulan

Identifikasi kebutuhan Tim Verifikasi oleh Fasilitator Kecamatan dan PjOK FK menyusun jadwal verifikasi

Usulan desa/proposal kegiatan

Pembentukan Tim Verifikasi

Tim dilatih sebelum bertugas

PROSES VERIFIKASI Pemeriksaan dokumen usulan di kecamatan

Pengecekan ulang oleh Fasilitator Kabupaten

Pemeriksaan Lapangan

Dialog dan umpan balik kepada masyarakat Pembuatan rekomendasi

MAD 3

6.2.4. Penutup Hal-hal lain yang belum diatur dan dianggap perlu dapat ditentukan lebih lanjut melalui musyawarah desa, musyawarah antardesa, dan kesepakatan dalam tim verifikasi sesuai dengan kebutuhan dan ciri karakteristik daerah masingmasing, sepanjang tidak menyimpang dan bertentangan dengan petunjuk teknis operasional atau penjelasan ini. Beberapa formulir yang digunakan dalam pelaksanaan verifikasi dapat dilihat pada Daftar Formulir PTO. Jika dianggap perlu, tim verifikasi bersama Penjelasan VI: Penulisan Usulan dan Verifikasi

10

Fasilitator Kecamatan dan dibantu oleh Fasilitator Kabupaten dapat membuat formulir sendiri guna melengkapi atau menyempurnakan formulir yang ada, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat serta jika telah disepakati bersama.

Penjelasan VI: Penulisan Usulan dan Verifikasi

11