Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal Ayat Batang Tubuh Penjelasan

Matriks Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Berdasarkan Modal Inti Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal

Ayat

BAB I KETENTUAN UMUM 1

Batang Tubuh

Penjelasan BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: Cukup jelas. 1 Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan. 2 Modal Inti adalah modal inti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR. 3 Kegiatan Usaha BPR adalah kegiatan usaha BPR sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan, dan kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan operasional BPR berupa penghimpunan dan penyaluran dana serta pengelolaan likuiditas BPR. 4 BPR berdasarkan Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat BPRKU adalah pengelompokan BPR berdasarkan Kegiatan Usaha BPR yang disesuaikan dengan Modal Inti yang dimiliki. 5 Jaringan Kantor BPR adalah kantor BPR yang meliputi kantor cabang, kantor kas, dan kegiatan pelayanan kas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR. 6 Pembukaan Jaringan Kantor BPR adalah pembukaan Kantor BPR termasuk pembukaan kantor yang berasal dari pemindahan alamat atau perubahan status Kantor BPR. 7 Rencana Bisnis BPR yang selanjutnya disingkat RBB adalah rencana bisnis BPR sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPR. 8 Electronic Money (e-money) adalah uang elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai uang elektronik. 9 Electronic Banking adalah kegiatan BPR yang menggunakan sarana elektronik antara lain berupa phone banking, SMS banking, mobile banking, dan internet Hal 1


Ayat

Batang Tubuh

Penjelasan

banking. Kartu Automated Teller Machine (ATM) adalah alat pembayaran menggunakan kartu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK). 2 BPR hanya dapat melakukan Kegiatan Usaha dan membuka Jaringan Kantor dalam Pembagian kegiatan usaha dan cakupan wilayah sesuai dengan Modal Inti. pembatasan wilayah jaringan kantor BPR ditetapkan menurut kemampuan Modal Inti BPR agar BPR dapat melayani masyarakat sesuai dengan kapasitas permodalan dan kemampuan pengelolaan risiko serta mendorong upaya penguatan BPR guna meningkatkan daya saing BPR. 3 Berdasarkan Modal Inti, BPR dikelompokkan menjadi 3 (tiga) BPRKU, yaitu: Cukup jelas. a. BPRKU 1 adalah BPR dengan Modal Inti sebesar kurang dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah); b. BPRKU 2 adalah BPR dengan Modal Inti paling sedikit sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah) sampai dengan kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah); dan c. BPRKU 3 adalah BPR dengan Modal Inti paling sedikit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah). BAB II KEGIATAN USAHA BPR BAB II 4 Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan BPR adalah sebagai berikut: Pasal 4 a. penghimpunan dana: Huruf a 1) dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk Cukup jelas. lainnya yang dipersamakan dengan itu; 2) pinjaman yang diterima; Huruf b b. penyaluran dana; Cukup jelas. 10

Hal 2


Ayat c.

d.

Batang Tubuh

penempatan dana dalam bentuk: 1) giro, deposito, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada Bank Umum dan Bank Umum Syariah; 2) deposito, dan/atau tabungan pada BPR dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; 3) Sertifikat Bank Indonesia (SBI); kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan operasional BPR dalam bentuk: 1) kegiatan sebagai penyelenggara dan agen layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai); 2) penyediaan layanan Electronic Banking; 3) layanan pembayaran gaji bagi nasabah BPR; 4) kegiatan sub-agen usaha remitansi luar negeri yang terbatas pada pengiriman uang dari luar negeri (incoming transfer); 5) penerbitan kartu ATM dan/atau kartu debet; 6) kegiatan penerbitan dan agen penjualan Electronic Money (e-money); 7) kegiatan penukaran valuta asing; 8) pemindahan dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah melalui rekening BPR di Bank Umum; dan 9) kegiatan kerja sama dengan perusahaan asuransi untuk mereferensikan produk asuransi kepada nasabah yang terkait dengan produk BPR.

Penjelasan Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Angka 1) Pelaksanaan kegiatan sebagai penyelenggara dan agen layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif. Angka 2) Termasuk dalam cakupan Electronic Banking antara lain berupa: a. Phone Banking yaitu layanan untuk bertransaksi perbankan melalui telepon dengan menghubungi nomor layanan BPR. b. SMS Banking yaitu layanan informasi atau transaksi perbankan yang Hal 3


Ayat

Batang Tubuh

Penjelasan dapat diakses langsung melalui telepon seluler dengan menggunakan media SMS. c. Mobile banking yaitu layanan untuk melakukan transaksi perbankan melalui telepon seluler. d. Internet banking yaitu layanan untuk melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet bagi BPR yang menjadi Bank penyelenggara Laku Pandai. Angka 3) Cukup jelas. Angka 4) Cukup jelas. Angka 5) Cukup jelas. Angka 6) Penyelenggaraan alat pembayaran berupa Electronic Money mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai uang elektronik. Hal 4


5

Ayat

Batang Tubuh

Penjelasan

Angka 7) Kegiatan penukaran valuta asing dilakukan oleh Pedagang Valuta Asing Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Pedagang Valuta Asing Angka 8) Cukup jelas. Angka 9) Cukup jelas. Kegiatan Usaha BPR yang dapat dilakukan pada masing-masing BPRKU ditetapkan Pasal 5 sebagai berikut: Cukup jelas. a. BPRKU 1 hanya dapat melakukan: 1) penghimpunan dana dalam bentuk: a) simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; dan b) pinjaman yang diterima; 2) penyaluran dana; 3) penempatan dana dalam bentuk: a) giro, deposito, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada Bank Umum dan Bank Umum Syariah; b) deposito, dan/atau tabungan pada BPR dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan c) Sertifikat Bank Indonesia (SBI). 4) kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan operasional BPR dalam bentuk: a) kegiatan agen layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai); b) layanan pembayaran gaji bagi nasabah BPR; Hal 5


6

Ayat

Batang Tubuh

Penjelasan

c) kegiatan sub-agen usaha remitansi luar negeri yang terbatas pada pengiriman uang dari luar negeri (incoming transfer); d) kegiatan agen penjualan Electronic Money (e-money); e) pemindahan dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah melalui rekening BPR di Bank Umum; dan f) kegiatan kerja sama dengan perusahaan asuransi untuk mereferensikan produk asuransi kepada nasabah yang terkait dengan produk BPR. b. BPRKU 2 dapat melakukan: 1) kegiatan yang dapat dilakukan oleh BPRKU 1; dan 2) kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan operasional BPR dalam bentuk: a) kegiatan penukaran valuta asing; b) penerbitan kartu ATM dan/atau kartu debet; dan c) kegiatan penerbitan Electronic Money (e-money). c. BPRKU 3 dapat melakukan: 1) kegiatan yang dapat dilakukan oleh BPRKU 2; dan 2) kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan operasional BPR dalam bentuk: a) penyediaan layanan Electronic Banking; dan b) kegiatan sebagai penyelenggara layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai). 1 Kegiatan Usaha dan kegiatan pendukung operasional BPR sebagaimana Cukup jelas. dimaksud dalam Pasal 5: a. huruf a angka 1) berupa penghimpunan dana dalam bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; b. huruf a angka 4) huruf c); c. huruf b angka 2) huruf a) sampai dengan huruf c); dan d. huruf c angka 2), wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia, sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh masing-masing lembaga. 2 Kegiatan Usaha dan kegiatan pendukung operasional BPR sebagaimana Hal 6


7

8

Ayat

Batang Tubuh

Penjelasan

dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 4) huruf a), huruf b), huruf d), huruf e) dan huruf f) wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Kegiatan Usaha atau kegiatan pendukung operasional BPR merupakan suatu kegiatan Cukup jelas. usaha baru atau kegiatan pendukung operasional baru apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: a. tidak pernah dilakukan atau disediakan sebelumnya oleh BPR kepada nasabah; atau b. telah dilakukan atau disediakan sebelumnya oleh BPR kepada nasabah, namun dilakukan pengembangan terhadap kegiatan usaha atau kegiatan pendukung operasional yang mengubah atau meningkatkan eksposur risiko pada BPR. 1 Untuk memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 dalam Pasal 6 ayat (1), BPR dapat mengajukan permohonan rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru dan/atau kegiatan pendukung operasional baru dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru dan/atau kegiatan pendukung Huruf a operasional baru telah dicantumkan dalam RBB; Cukup jelas. b. tingkat kesehatan tergolong sehat selama 12 (dua belas) bulan terakhir; Huruf b c. tidak dalam keadaaan rugi baik tahun lalu maupun tahun berjalan; Pemenuhan persyaratan d. memiliki teknologi informasi yang memadai; dan “tingkat kesehatan” e. tidak terdapat pelanggaran ketentuan terkait dengan BPR. didasarkan pada hasil penilaian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa keuangan dengan merujuk pada laporan terakhir yang diterima Otoritas Jasa Keuangan. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Teknologi informasi yang memadai dalam hal ini Hal 7


Ayat

Batang Tubuh

Penjelasan menyangkut sistem yang mampu melakukan pembukuan transaksi pada saat transaksi berlangsung (real time), disertai dengan mekanisme pengamanan mulai dari sistem, data, dan jaringan, serta terdapat mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap sarana teknologi informasi untuk penyelenggaraan layanan kepada nasabah. Huruf e Yang dimaksud dengan “pelanggaran ketentuan terkait dengan BPR” antara lain pelanggaran atas: 1. larangan rangkap jabatan dan hubungan keluarga atau semenda serta kewajiban minimum jumlah anggota Direksi dan anggota Dewan komisaris; 2. kewajiban BPR Hal 8


Ayat

2

9

1

2

Batang Tubuh

Penjelasan memiliki paling kurang 1 (satu) pemegang saham dengan persentase kepemilikan saham tertentu; dan/atau 3. kewajiban pemenuhan modal inti minimum. Cukup jelas.

Pengajuan permohonan rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru dan/atau kegiatan pendukung operasional baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan dokumen paling kurang memuat informasi dan penjelasan mengenai: a. jenis dan deskripsi umum kegiatan usaha dan/atau kegiatan pendukung operasional baru; b. waktu pelaksanaan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pendukung operasional baru; c. tujuan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pendukung operasional baru; d. keterkaitan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pendukung operasional baru dengan strategi bisnis BPR; e. risiko atas pelaksanaan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pendukung operasional baru; dan f. mitigasi risiko atas pelaksanaan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pendukung operasional baru. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas Cukup jelas. permohonan rencana pelaksanaan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pendukung operasional lainnya paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud Cukup jelas. pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dokumen; dan

Hal 9


Ayat

Batang Tubuh

b. penelitian pemenuhan persyaratan dan kebenaran dokumen. BPR yang akan melaksanakan kegiatan usaha baru dan/atau kegiatan pendukung operasional baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib menyampaikan laporan rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru dan/atau kegiatan pendukung operasional baru dengan melampirkan dokumen pendukung paling kurang memuat informasi dan penjelasan mengenai: a. jenis dan deskripsi umum kegiatan usaha dan/atau kegiatan pendukung operasional baru; b. waktu pelaksanaan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pendukung operasional baru; c. tujuan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pendukung operasional baru; d. keterkaitan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pendukung operasional baru dengan strategi bisnis BPR; e. risiko atas pelaksanaan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pendukung operasional baru; dan f. mitigasi risiko atas pelaksanaan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pendukung operasional baru. 2 Otoritas Jasa Keuangan memberikan penegasan terhadap rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru dan/atau kegiatan pendukung operasional baru paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen laporan rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru dan/atau kegiatan pendukung operasional baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap. BAB III WILAYAH JARINGAN KANTOR BPR 11 1 BPR wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan untuk membuka kantor cabang. 2 Mekanisme persetujuan pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR. 12 1 BPR wajib melaporkan rencana pembukaan kantor kas kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh penegasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR.

10

1

Penjelasan Cukup jelas.

Cukup jelas.

BAB III Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.

Hal 10


Ayat 2

13

14

15

Batang Tubuh

Mekanisme pelaporan rencana pembukaan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR. 3 BPR hanya dapat melakukan pembukaan kantor kas dalam wilayah kabupaten atau kota yang sama dengan kabupaten atau kota kantor induk dari kantor kas sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR. 1 BPRKU 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a hanya dapat melakukan pembukaan Jaringan Kantor dalam 1 (satu) wilayah kabupaten atau kota yang sama dengan lokasi kabupaten atau kota kantor pusat BPR. 2 BPRKU 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b hanya dapat melakukan pembukaan Jaringan Kantor dalam beberapa wilayah kabupaten atau kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten atau kota lokasi kantor pusat BPR, dan dalam 1 (satu) wilayah provinsi yang sama. 3 BPRKU 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dapat melakukan pembukaan Jaringan Kantor dalam 1 (satu) wilayah provinsi yang sama dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR. Pemindahan alamat terhadap Jaringan Kantor BPRKU 1 dan BPRKU 2 yang telah ada sebelum pemberlakuan ketentuan ini dapat dilakukan pada: a. kabupaten atau kota yang sama; atau b. dalam batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2). 1 Dalam hal terjadi pemekaran wilayah kabupaten atau kota menjadi kabupaten atau kota yang berbeda namun masih dalam ruang lingkup provinsi yang sama, kantor cabang BPR dalam wilayah kabupaten atau kota hasil pemekaran wilayah tersebut tetap dapat beroperasi. 2 Dalam hal pemekaran wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan kantor kas BPR berada di wilayah kabupaten atau kota yang berbeda dengan kantor induknya, BPR wajib menutup atau memindahkan kantor Kas tersebut ke dalam 1 (satu) wilayah kabupaten atau kota yang sama dengan kantor induknya paling lama 1 (satu) tahun setelah terjadinya pemekaran wilayah sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR.

Penjelasan Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.

Cukup jelas. Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Hal 11


Ayat

Batang Tubuh

BAB IV KETENTUAN LAIN 16 BPR dapat melakukan Kegiatan Usaha dan/atau membuka Jaringan Kantor sesuai dengan jenis kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor BPRKU dengan tingkat yang lebih tinggi apabila memenuhi Modal Inti sebagaimana dipersyaratkan bagi BPRKU dengan tingkat yang lebih tinggi selama 6 (enam) bulan berturut-turut.

17

1

2 3

4

BPR yang telah melakukan Kegiatan Usaha dan/atau membuka Jaringan Kantor sesuai BPRKU tertentu namun mengalami penurunan Modal Inti selama 6 (enam) bulan berturut-turut, BPR wajib menyampaikan rencana tindak (action plan) dalam rangka pemenuhan persyaratan Modal Inti sesuai BPRKU. Rencana tindak (action plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Rencana tindak (action plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan penyelesaian rencana tindak (action plan) dimaksud paling lama 1 (satu) tahun sejak persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal BPR tidak dapat menyelesaikan rencana tindak (action plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPR wajib menyesuaikan seluruh kegiatan usaha dan/atau wilayah jaringan kantor sesuai dengan BPRKU dengan tingkat yang lebih rendah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Penjelasan BAB IV KETENTUAN LAIN Sebagai contoh, BPRKU 2 dapat melakukan kegiatan usaha dan memperluas wilayah jaringan kantor sebagaimana diperkenankan bagi BPRKU 3 apabila memenuhi modal inti minimal selama 6 (enam) bulan berturut-turut sebesar minimal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah). Cukup jelas.

Cukup jelas. Cukup jelas.

Sebagai contoh, BPR yang semula berada dalam kelompok BPRKU 2, namun mengalami penurunan modal inti sehingga tidak memenuhi persyaratan modal inti sebagai BPRKU 2, dan tidak dapat menyelesaikan rencana tindak dalam jangka Hal 12


BAB 18

19 20

BAB 21

Ayat

Batang Tubuh

Penjelasan

waktu paling lama 1 (satu) tahun, wajib menyesuaikan seluruh kegiatan usaha dan/atau wilayah jaringan kantor BPRKU 1. 5 Selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPR wajib segera Cukup jelas. menghentikan penawaran, penjualan, dan/atau perjanjian atau transaksi baru atas kegiatan pendukung operasional BPRKU sebelum mengalami penurunan Modal Inti. V SANKSI BAB V SANKSI BPR yang tidak menaati ketentuan dalam Pasal 6 dikenakan sanksi administratif Cukup jelas. berupa: a. teguran tertulis; b. dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. penurunan peringkat tingkat kesehatan BPR; d. larangan pembukaan Jaringan Kantor; e. penghentian sementara sebagian kegiatan usaha BPR; dan/atau f. pemberhentian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. BPR yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11 dikenakan sanksi administratif berupa: Cukup jelas. a. teguran tertulis; dan/atau b. penurunan tingkat kesehatan BPR satu predikat. BPR yang melanggar ketentuan dalam Pasal 17 dikenakan sanksi administratif berupa: Cukup jelas. a. teguran tertulis; b. penurunan peringkat tingkat kesehatan BPR; c. larangan pembukaan Jaringan Kantor; dan/atau d. penghentian sementara sebagian kegiatan usaha BPR. VI KETENTUAN PERALIHAN BAB VI KETENTUAN PERALIHAN 1 Penentuan BPRKU untuk pertama kali didasarkan pada posisi Modal Inti BPR Cukup jelas. Hal 13


Ayat

pada akhir bulan Desember 2016. Bagi BPR yang sebelum berlakunya ketentuan ini telah melakukan Kegiatan Usaha yang tidak sesuai dengan BPRKU wajib: a. menyesuaikan Kegiatan Usaha mengikuti BPRKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; atau b. meningkatkan Modal Inti. 3 Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019. 1 Dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, BPR wajib menyampaikan rencana tindak (action plan) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diberlakukan. 2 Rencana tindak (action plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Bagi BPR yang pada saat berlakunya ketentuan ini telah memiliki Jaringan kantor di luar cakupan wilayah yang diperkenankan menurut BPRKU, jaringan kantor tetap dapat beroperasi tanpa harus menyesuaikan wilayah Jaringan Kantor, kecuali terjadi penurunan tingkat BPRKU yang lebih rendah. Permohonan Pembukaan Jaringan Kantor yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, ditindaklanjuti dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat. VII KETENTUAN PENUTUP 2

22

23

24 BAB 25 26

27

Batang Tubuh

Penjelasan Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Cukup jelas.

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan yang mengatur mengenai batasan wilayah pembukaan kantor dalam wilayah Cukup jelas. provinsi yang sama dengan provinsi kantor pusat BPR sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016. Cukup jelas.

Hal 14

Matriks Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Berdasarkan Modal Inti

Hal 15

Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal Ayat Batang Tubuh Penjelasan

Recommend Documents