PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ARSITEK
I. UMUM Pembangunan manusia seutuhnya telah menjadi salah satu tujuan utama bangsa Indonesia untuk memperkuat sektor sumber daya manusia (SDM) sebagai kekuatan utama mencapai keberhasilan dalam pembangunan dan mengejar ketertinggalannya agar mampu bersaing dengan bangsa lain di dunia. Salah satu kendala yang masih belum maksimal dilakukan adalah memberikan pengakuan peran dan kesempatan kepada berbagai profesi keahlian yang telah tumbuh berkembang di dalam negeri, termasuk keahlian di bidang jasa konstruksi peran Arsitek dan keinsinyuran sebagai potensi dalam melakukan perencanaan infra struktur, bangunan gedung dan lingkungan binaannya serta dalam pemanfaatan fungsi penataan ruang, pelestarian sumber daya alam serta perlindungan terhadap budaya Indonesia bagi meningkatkan harkat dan martabat kehidupan manusia yang lebih berkualitas, sesuai dengan cita-cita nasional mencapai masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Keberadaan ahli bangunan gedung dan tata lingkungan di Indonesia yang telah ada sejak zaman pra-sejarah ditunjukan dengan hasil maha karya ‘adiluhung’ para keahlian tradisional tempo dulu berupa situs candi dan berbagai peninggalan bangunan serta kawasan tradisional, kemudian disusul era pembangunan bangunan gedung serta penataan perkotaan yang lebih maju dibawa oleh ahli bangunan di masa kolonial Belanda. Peran keahlian Arsitek tersebut hingga sekarang telah mampu memberikan pemanfaatan penataan penataan ruang menjadi yang lebih terencana serta berguna bagi kehidupan manusia. Keberadaan Arsitek Indonesia baru mulai dikenal masyarakat sekitar tahun 1950-an ketika pendidikan tinggi jurusan arsitektur Institut Teknologi Bandung (ITB) meluluskan beberapa sarjana arsitektur dan para alumninya kemudian mendirikan organisasi keprofesian Arsitek Indonesia pada tahun 1959. Sejak itulah keahlian Arsitek Indonesia dikenal dan banyak terlibat dalam pembangunan bidang jasa konstruksi yang berkembang lebih baik, lebih terencana dan berkualitas.
Peran Arsitek berkembang pesat dan tidak sedikit karya mereka diakui dan turut berlaga di manca negara tidak kalah bersaing dari karya Arsitek negara lain, dan banyak penghargaan di bidang arsitektur didapatkan Arsitek Indonesia sebagai bentuk pengakuan internasional. Kegiatan arsitekturpun tidak hanya dinikmati oleh kalangan masyarakat yang mampu saja, tapi juga memfasilitasi bagi masyarakat kurang mampu, antara lain dalam menyelesaikan daerah kumuh, termasuk memperbaiki perumahan dan permukiman korban bencana alam. Meningkatnya apresiasi pemerintah dan masyarakat pada Arsitek merupakan kenyataan positif yang telah tumbuh dengan baik dan menjadi salah satu andalan untuk pembangunan perekonomian melalui pengembangan sarana dan prasana yang semakin memadai. Belum memadainya peraturan perundang-undangan tentang profesi yang mencakup sampai kepada pelaku pembangunan bidang jasa konstruksi di Indonesia menyebabkan pertumbuhan pembangunan yang pesat masih disertai dengan perilaku kurang terpuji yang memanfaatkan kelemahan berbagai peraturan daerah yang ada. Tidak sedikit hasil pembangunan termasuk karya arsitektur yang merugikan masyarakat pengguna jasa, lingkungan hidup dan sumber daya alam. Bahkan ekses pembangunan kadang menghilangkan situs peninggalan bersejarah yang seharusnya dipelihara sebagai cagar budaya. Penyimpangan keahlian oleh oknum Arsitek atau yang mengaku Arsitek makin tidak terkendali dan berpotensi meluas, yang semua itu tidak bisa hanya diatur oleh peraturan suatu organisasi yang tidak menjangkau pihak-pihak lain. Sebagaimana niat bangsa Indonesia melalui Proram Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang, SDM profesi Arsitek dan keinsinyuran pun dituntut harus mampu memiliki daya saing dan lebih tersebar manfaat keahliaannya ke seluruh daerah. Harapan dengan mendapatkan pengakuan dalam bentuk konstitusi negara sebagaimana peran profesi lainnya seperti dokter, advokat, akuntan, notaris, dosen dan guru, akan dapat memenuhi kebutuhan tersebut di atas dan menghasilkan karya-karya arsitektur lebih berkembang dengan baik serta bermanfaat bagi pengguna jasa. Untuk mengejar ketertinggalan pembangunan nasional agar lebih merata dan hasilnya praktik arsitektur memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi umat manusia, Indonesia perlu segera memiliki Undang-Undang tentang Arsitek (dan keinsinyuran) sebagaimana yang telah dimiliki semua negara.
Sebuah undang-undang yang mengarahkan penyelenggaraan pembangunan dilakukan Arsitek lebih tertib, lebih profesional dan dapat dipertanggungjawabkan di dalam negeri maupun Arsitek dari negara lain yang bekerja di Indonesia.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa penyelenggaraan arsitektur dilakukan dengan menggunakan seoptimal mungkin seluruh kemampuan dan sumberdaya bangsa. Huruf b Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah prinsip pengelolaan kegiatan arsitektur yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Huruf c Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap penyelenggaran arsitektur harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. Huruf d Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa penyelenggaraan arsitektur menjamin keselamatan dan pengguna bangunan gedung, serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Huruf e Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah penyelenggaraan arsitektur memenuhi tata lingkungan dan keandalan bangunan serta dilakukan berdasarkan atas suatu kemampuan yang didapatkan dari pendidikan, pelatihan dan pengalaman praktik. Huruf f Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa penyelenggaraan arsitektur diwujudkan sesuai fungsinya serta memenuhi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan, dan memenuhi aspek kepatutan dan kepantasan. Huruf g Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa penyelenggaraan arsitektur memenuhi tradisi dan nilai yang telah hidup
di masyarakat setempat secara turun temurun dan memberikan dampak positif terhadap lingkungan setempat. Pasal 3 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki. Huruf e Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pekerjaan perencanaan” adalah proses pembuatan sampai tahap penjabaran kerangka acuan kerja. Yang dimaksud dengan “pekerjaan perancangan” adalah proses pembuatan konsep rancangan, pra rancangan, pengembangan rancangan dan gambar kerja, penyiapan dokumen pelaksanaan dan proses pengadaan pelaksana konstruksi serta pengawasan. Yang dimaksud dengan “pekerjaan pengawasan” adalah pengawasan pelaksanaan proses pembangunan fisik agar sesuai dengan dokumen perencanaan. Yang dimaksud dengan ”konservasi sebuah bangunan” adalah pelestarian bangunan yang memiliki nilai sejarah atau nilai arsitektur yang mewakili jamannya. Yang dimaksud dengan ”restorasi sebuah bangunan” adalah perbaikan bangunan agar tetap dapat berfungsi dan memiliki keandalan bangunan. Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “tradisi dan kearifan lokal warisan budaya bangsa” adalah tradisi dan nilai yang telah hidup di masyarakat setempat secara turun temurun yang terbukti memberikan dampak positif terhadap lingkungan setempat dan menjadi warisan budaya bangsa. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “lokalitas” adalah kemampuan yang berkaitan penggunaan bahan bangunan dan teknologi membangun setempat. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “budaya lokal” adalah tata cara membangun bangunan dan lingkungan sesuai tradisi dan adat istiadat setempat. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas.
Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan “persyaratan minimal hasil karya praktik arsitektur” meliputi konsep perancangan, pra-rancangan, pengembangan rancangan, pembuatan gambar kerja, membantu proses pengadaan pelaksanan konstruksi, melakukan pekerjaan pengawasan berkala. Huruf e Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas.
Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Yang dimaksud dengan “sumber pendanaan lain yang sah” antara lain hibah pemerintah, donatur internasional, dan masyarakat. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas.
Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...
